RENCANA KERJA ( R E N J A ) KECAMATAN KATAPANG · Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu

RENCANA KERJA

( R E N J A )

KECAMATAN KATAPANG

KABUPATEN BANDUNG

T A H U N

2 0 1 7

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas

segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat

menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2017. Laporan ini

disusun sebagai program kerja Kecamatan Katapang dalam kurun waktu tahun

2017.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun,

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

tahun 2017 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2017. Oleh

karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Katapang tahun 2017 dapat

dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksiting Kecamatan Katapang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan

Katapang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra

Kecamatan Katapang tahun 2016-2020.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja tahun 2017 ini, kepada

semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga

ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini

bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Katapang, Juni 2017

CAMAT KATAPANG

Drs. AGUS RIZAL, M.Si NIP. 19680812 199010 1 001

D a f t a r I s i

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................. 6

1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 8

1.4. Sistematika ........................................................................... 8

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD …….................................................

11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................... 12

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .............. 13

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................... 14

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................... 24

2.6. Penelaahan usulan program dan Kegiatan ........................... 25

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ......... 27

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ......... 27

1.1.1. Kebijakan Nasional .................................................. 27

1.1.2. Kebijakan Propinsi ................................................... 30

1.1.3. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................... 31

3.2. Program dan Kegiatan .......................................................... 33

BAB IV. PENUTUP ............................................................................. 35

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja .......................... 35

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ................................................. 35

4.3. Rencana Tindak Lanjut ......................................................... 36

Lampiran-lampiran :

1. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017

dan pra-kiraan maju tahun 2018.

2. Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD tahun 2016 (Format

I.G dan I.H).

3. Keputusan Camat Katapang tentang Tim Penyusun

Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

tahun 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki

RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan

RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD

Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan

program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Posisi perencanaan tahun 2017 dalam RPJMD dan RPJPD adalah bahwa

tahun 2017 merupakan proses penyusunan rencana, tahun 2017 merupakan

tahap pembangunan, tahun 2018 merupakan tahap diversifikasi, tahun 2019

merupakan tahap pemantapan dan tahap 2020 merupakan tahap awal

menuju ekonomi yang berdaya saing. Mengulas pada sinergitas peran

Pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yaitu

bahwa periode tahun 2005-2010 pembangunan di berbagai bidang yang

didukung oleh penyediaan infrastruktur dan suprastruktur, periode tahun

2010-2015 peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sufrastruktur

dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang,

periode tahun 2016-2020 peningkatan kualitas pembangunan yang

berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang

berdaya saing dan periode tahun 2020-2025 pemantapan perekonomian

daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera yang didukung oleh

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Tema RPJPD yaitu

peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan

peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing, sedangkan Visi

RPJPD yaitu terwujudnya Kabupaten Bandung yang repeh, rapih,

kertaraharja 2025.

Sandingan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Bandung

adalah sebagai berikut :

NO

ARAH KEBIJAKAN

UMUM RPJMN (NAWA CITA)

ARAH KEBIJAKAN

UMUM RPJMD

PROVINSI JAWA BARAT

SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN BANDUNG

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2017

1. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh

Meningkatkan kinerja Pemerintahan yang profesional dan perluasan partisipasi publik

Meningkatkan keamanan dan ketertiban

Mewujudkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional

Terwujudnya kepastian hukum dan politik

Menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar perda, melalui penguatan aparat satpol PP bekerja sama dengan aparat penegak hukum

Meningkatnya sinergitas dalam upaya mewujudkan good government and clean governance

Mewujudkan sistem kepegawaian yang profesional berbasis kompetensi dan kinerja

2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana

Terwujudnya pengelolaan sampah, limbah serta polusi yang baik dan terpadu

Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan

Peningkatan sarana prasarana serta penerapan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah

Terbentuknya

lembaga pengelolaan sampah dan limbah

3. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan

Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable resources management)

Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan serta meningkatkan upaya pemulihan kualitas lingkungan. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing

Terwujudnya ketahanan pangan

- Memfasilitasi kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga miskin

- Pengembangan desa mandiri pangan

- Meningkatkan mutu dan keamanan pangan daerah

- Penguatan sistem distribusi pangan yang efektif

Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan

Mendorong masyarakat lulusan SMA/MA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi

Meningkatkan kualitas perpustakaan daerah hingga ke tingkat Desa.

Meningkatkan keberadaan institusi pendidikan formal dan nonformal terkait pertanian dan teknologi untuk industri

Meningkatkan keterampilan masyarakat non formal untuk mengerti bahasa asing

Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing

Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan

Meningkatkan kualitas tenaga pelayanan kesehatan beserta fasilitas pendukungnya, terutama di daerah yang memiliki tingkat aksebilitas rendah

5. Mempercepat pembangunan

Mewujudkan Jawa Barat

Meningkatnya kualitas dan

- Meningkatkan kualitas dan

infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan

kuantitas infrastruktur wilayah sesuai dengan hirarki dan kebutuhan masyarakat

kuantitas sarana prasarana transportasi dan pelayanan publik

- Meningkatkan jaringan drainase pada daerah rawan banjir dan mengurangi genangan air pada kawasan perkotaan dan pemukiman

6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan

Terwujudnya perkembangan industri, jasa perdagangan dan KUKM berbasis potensi lokal

- Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif

- Mendorong peningkatan investasi dan promosi terhadap produk-produk UMKM dan industri kreatif

Tercapainya produk pertanian yang berdaya saing

- Mendorong klaster industri-industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang ramah lingkungan dan terkoneksi dengan pasar-pasar potensial

Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing

- Melibatkan masyarakat dalam pariwisata (sebagai penyedia jasa dan fasilitas pendukung kegiatan wisata)

- Terwujudnya penataan kawasan pariwisata daerah melalui peningkatan kualitas lingkungan dan sarana prasarana kawasan pariwisata

7. Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah

Terwujudnya pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan strategis dan pengembangan wilayah perdesaan

- Percepatan dan penataan terhadap pembnagunan di daerah tertinggal dan kawasan strategis

- Pemberdayaan masyarakat perdesaan

Sedangkan prioritas pembangunan tahun 2017 adalah :

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan

2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan

3. Menanggulangi kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial

4. Menanggulangi bencana banjir dan kekeringan

5. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

6. Pengendalian pencemaran lingkungan

7. Reformasi birokrasi

8. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

9. Ketahanan pangan dan pengembangan produk pertanian

10. Peningkatan daya saing perekonomian

11. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan

Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja

SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu

tahun. Penyusunan Renja Kecamatan Katapang ini tahun 2017 mengacu

kepada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung tahun

2005 – 2025 dan RPJMD Propinsi Jawa Barat untuk keselarasan program

dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Bandung, serta

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan

dan pembangunan dearah kabupaten Bandung.

Sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun

2005 - 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja

dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Katapang, sesuai dengan rencana

program prioritas pada rancangan awal RKPD. Berdasarkan hal tersebut

masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan,

kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan

Renja Kecamatan Katapang dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Katapang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

RKPD Tahun 2017 Kabupaten Bandung adalah:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan

Prioritas Pembangunan Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 287 ayat 2 yaitu untuk menjaga

kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan

daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran

pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada

RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan

daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004

Nomor 29 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);


Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2007 Nomor 17).


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor

7);


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun

2017 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun program

dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menentukan lokasi

kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

c. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun indikator

kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

d. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam kelompok sasaran

kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2017,

disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB

I

PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Kecamatan Katapang, agar substansi pada bab-bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra

SKPD, dengan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam

Penyusunan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan

Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD

Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas

rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB

IV

PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian

baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh

tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek

pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai

perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil

kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber

daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun

dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan

pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia

di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas

sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada

upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan

mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa

kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan

menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan

selanjutnya.

Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang Tahun

2017 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan

potensi yang ada dalam rangka Terwujudnya Kecamatan Katapang

Masagi (maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif) melalui

penyelenggaraan pelayanan PASTI (pasti produknya, pasti syaratnya

dan pasti waktunya). Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa

dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap

capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi

tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan

kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pada tahun anggaran 2015 Kecamatan Katapang telah melaksanakan

kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan

beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, mulai dari proses

musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD

dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

b. Menyusun Rencana Kerja SKPD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015,

pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ditunjang

dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari

Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan

Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga

Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam

perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas

dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan

leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang

ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan

besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat

Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk

membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan

peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan

bijaksana.

Kecamatan Katapang selaku lembaga teknis di bidang perencana

harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu

perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran

pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi

antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun

kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang

mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses

perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan

nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan

pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Katapang Kabupaten

Bandung selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses

perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara

Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Katapang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah

kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan

Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten

Bandung.

Kedudukan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, untuk

selanjutnya disingkat Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan

Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Kecamatan Katapang sesuai dengan peraturan tersebut di atas,

mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan

kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:

2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

3) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.

4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah.

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi tata kerja kecamatan berdasarkan Peraturan

Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

CAMAT

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

yang dipimpin oleh seorang Camat.

2. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan, kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan

Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

3. Camat menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengkoordinasikan upaya peneyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa.

SEKRETARIAT KECAMATAN

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

2. Sekretariat Kecamatan tugas pokok membantu Camat dalam

mempimpin, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

ketatausahaan Kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku

3. Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi pemerintahan,

meliputi :

a. Penyelengaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan

b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan.

c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian

Kecamatan.

d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran,

kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi,

perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan.

e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di

lingkungan Kecamatan.

f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.

g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan

Kecamatan

h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang

penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.

i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi

kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan.

j. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD,

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait di bidang

pengelolaan kesekretariatan Kecamatan

4. Sekretariat Camat membawahi :

a. Sub Bagian Program.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan

SUB BAGIAN PROGRAM

1. Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Sub Bagian Program tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja.

3. Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan dan pengkoordinasin penyusunan rencana dan program

kerja kecamatan.

b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan

program kerja Kecamatan.

c. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan perangkat Daerah

lainnya di wilayah Kecamatan.

d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan

Pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan

pembangunan.

e. Pelaksananan penyusunan rencana strategis kecamatan

f. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang

pelaksanaan tugas.

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

tugas.

h. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang

dilaksanakan perangkat daerah di Kecamatan.

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja

lain di lingkungan Kecamatan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian

di lingkungan Kecamatan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

pemerintahan, meliputi :


pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan,

kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsiapan

kecamatan

c. Penetapan Pembuatan dan pengadaan naskah dinas.





f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan

Kecamatan

g. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang


h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang


i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi


j. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran,



k. Pelaksananan penyusunan rencana strategis kecamatan

l. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan

Kecamatan

m. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang


n. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi


o. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.

p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas.

q. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidangnya.

r. Pengkoordinasian penyusunan DP3, DUK, Sumpah/Janji pegawai

s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas

t. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

u. Pelaksanaan Koordinasi pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian dengan sub unit lain dilingkungan kecamatan.

SUB BAGIAN KEUANGAN

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan

Kecamatan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi



pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan

Kecamatan.

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan.

c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian

Kecamatan.






Kecamatan

g. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang


h. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi


i. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan

anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan kegiatan

j. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan

Keuangan Kecamatan

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas.

l. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

m. Pelaksanaan Koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit

kerja lain di lingkungan Kecamatan

SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan

rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan yang meliputi

pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi

public, kependudukan, hokum dan perundang-undangan, perimbangan

keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan desa serta

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

yang berlaku.

3. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

c. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan.

d. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian

Kecamatan.

e. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.


Kecamatan

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas.

h. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

i. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sub

unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok

membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan

pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian

ktentraman dan ketertiban umum.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi


a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pengendalian

ketentraman dan ketertiban umu, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan

operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan

Bupati diwilayah kecamatan.

b. Pembinaan Pengendalian operasional polisi pamong praja dalam

pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum operasional

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati

diwilayah kecamatan.

c. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan.

d. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian

Kecamatan.

e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelengaraan PEMILU dengan

instansi terkait.


Kecamatan

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksnaan tugas.

h. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

i. Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban dengan sub

unit kerja lain di lingkungan Kecamatan

SEKSI SOSIAL BUDAYA

1. Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

2. Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu camat dalam

menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat

dalam bidang pelayanan kesejahteraan social budaya dan kebudayaan.

3. Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi pemerintahan, meliputi :

a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan

Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan.

b. Fasilitasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Ketanakerjanaan dan

Ketransmigrasian.

c. Fasilatasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Pendididkan dan

Budaya dan Pariwisata.

d. Fasilatasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Kesejahteraan Sosial

e. Fasilatasi Pemberiaan Rekomendasi di Bidang Pemuda dan Olah

Raga

f. Pelaksanaan Evalusasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas

g. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain sesuai Bidang Tugas, Fungsi.

h. Pelaksanaan Koordinasi Sosial dan Budaya dengan Sub Lain di

Lingkungan Kecamatan

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan

tugas camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi


a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan

Pemberdayaan Masyarakat.

b. Pelaksanaan Pemberian Perijinan, Penetapan / Penyelenggaraan,

Fasilitasi, Pembinaan, Rekomendasi, Pengendalian,

Pengkoordinasian di Bidang Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan

Perikanan

c. Pelaksanaan Pemberian Perijinan, Penetapan / Penyelenggaraan,

Fasilitasi, Pembinaan, Rekomendasi, Pengendalian,

Pengkoordinasian di Bidang Pertambangan dan Energi

d. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Pengkoordinasian di Bidang

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

e. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Pengkoordinasian Pemberian

Perijinan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian dan

Perekonomian Masyarakat

f. Pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan dan Pengkoordinasian Pemberian

Perijinan di Bidang Kesehatan.

g. Pelaksanaan Koordinasi Teknis Operasional Pelaksanaan Tugas

UPTD dan UPT dalam Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

di Wilayah Kecamatan.

h. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas.

i. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Sesuai dengan Bidang Tugas,

Fungsi dan Ketentuan yang berlaku

j. Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

dengan Sub Unit Kerja Lain di Lingkungan Kecamatan

SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA UMUM

1. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi.

2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum mempunyai tugas pokok

membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan

pelaksanaan tugas camat dalam bidang Pemeliharaan Prasarana

Umum.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi


a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan serta

pemeliharaan prasarana umum.

b. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan

koordinasi pengumpulan data bidang jalan, penataan ruang dan

pemukiman

c. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan,

fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi

pengumpulan data bidang Jalan, Jembatan dan Pengairan

d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan,

fasilitasi, pembinaan, pemberian rekomendasi,

pengawasan/pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di

bidang lingkungan hidup

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas,

fungsi dan ketentuan yang berlaku

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2017 berkaitan

dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran 2017. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap

dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran

dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2017 review rancangan awal RKPD

terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai

Lampiran.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang Tahun 2017

merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan

RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Katapang

Kabupaten Bandung Tahun 2016–2020. Rencana Kerja (RENJA)

Kecamatan Katapang Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu pada

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat

2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD

menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Bandung/Kota,

penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan

RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk

keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah

Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program

prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2017,

agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara

dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi

Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui

pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang

menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator

keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan

Katapang Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan

memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan

dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain,

dalam era globalisasi, Kecamatan Katapang dituntut untuk siap dan

sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga

mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan

dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra,

sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2017 yang akan

diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2017.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana

Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2017 hakekatnya merupakan Dokumen

Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara

menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus

memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah

pusat maupun provinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung. Kedudukan

Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga

Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, dengan Visi

“Terwujudnya Kecamatan Katapang MASAGI (maju, mandiri,

berdaya saing dan inovatif) melalui penyelenggaraan pelayanan

PASTI (pasti produknya, pasti syaratnya dan pasti waktunya)”.

Penjabaran makna dari Visi Kecamatan Katapang adalah

sebagai berikut :

1. Maju artinya diharapkan masyarakat Kecamatan Katapang maju

secara visioner dalam berpola fikir jauh ke depan dalam menggali

potensi sehingga menjadi masyarakat yang mandiri.

2. Mandiri artinya diharapkan masyarakat Kecamatan Katapang

dapat memanfaatkan potensi yang sudah ada.

3. Berdaya saing artinya Kecamatan Katapang diharapkan mampu

mengimbangi perkembangan pembangunan manusia, ekonomi,

sosial budaya dan lain-lain.

4. Inovatif artinya diharapkan masyarakat Kecamatan Katapang

dapat membuka potensi yang ada pada dirinya sehingga bisa

membuka dan mengembangkan kreasinya.

Memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Katapang tersebut di

atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan

pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses

perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar

setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan

secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam

perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi

di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan

berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan

komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses

pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan

publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam

implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan

dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan

(acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan

akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Katapang

Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai

unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional

Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah

kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi

struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi

pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan

tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM

aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;

2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM

di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung

pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan

kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh

provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;

3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development

Goal’s (MDG’s)

4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-

undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan

arah dalam implementasi pembangunan;

5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama

pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah;

6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan

hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan

pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin

meningkat

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus

disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata

daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-

definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan

kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan

masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era

globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan

Katapang yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen

pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang

memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain

meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja

terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku

aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan

perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK

sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan

Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam

Penganggaran dan Pelaksanaannya”.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang

tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus

memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal

ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama

dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta

sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif

berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan

Kecamatan Katapang adalah pada awal proses dalam bentuk

penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen

Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar

dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD). Ke depan, Kecamatan Katapang diharapkan dapat

secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan

kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan

perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Katapang

Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan

dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam

Renja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2017, yaitu:

Tujuan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

2. Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi

pembangunan

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan

pembangunan

Sasaran Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan

evaluasi.

2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang

memadai.

3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

4. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

5. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap

program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

6. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

7. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata

ruang wilayah

8. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional

prosedur berlaku

9. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

10. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

11. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Kecamatan Katapang

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Teerwujudnya penataan

sistem administrasi

kependudukan yang

tertib dan terpadu serta

pelayanan kepada

masyarakat

Penduduk yang ber-KTP Prosentase masyarakat yang

memiliki KTP

Penduduk yang memiliki KK Prosentase masyarakat yang

memiliki KK

Retribusi Ijin Mendirikan

bangunan (IMB)

Prosentase bangunan yang

memiliki IMB lingkup

Kecamatan

Retribusi ijin gangguan

tempat usaha (HO)

Prosentase tempat usaha yang

sudah memiliki Ijin Gangguan

(HO)

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya kualitas

pembangunan daerah

Jumlah desa yang telah

melaksanakan musrenbang

desa

Prosentase jumlah usulan desa

dalam musrenbang lingkup

kecamatan

Meningkatnya

pengawasan kecamatan

terhadap daerah yang

beresiko dan rawan

bencana

Jumlah desa yang beresiko

dan rawan bencana lingkup

kecamatan katapang

Prosentase desa yang sudah

memiliki alat evakuasi untuk

bencana alam

3.2 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan

Kabupaten Bandung Tahun 2017, prioritas pembangunan daerah yang terkait

dengan kegiatan operasional Kecamatan Katapang adalah Peningkatan

kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur

Kecamatan Katapang dalam pembangunan dan peningkatan kualitas

dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja Tahun 2016, pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten

Bandung Tahun 2017 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang

anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung

yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung

Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi

dan misi Kecamatan Katapang dalam Rencana Kerja Kecamatan Katapang

Tahun 2017 direalisasikan melalui program dan kegiatan. Program dan

kegiatan terlampir pada dokumen Renja Kecamatan Katapang tahun 2017

ini.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang Tahun 2017 berfungsi

sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun

berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025.

Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis

tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah,

tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan

kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses

perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang

langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber

daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja

efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan

pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Katapang Tahun 2017 bertujuan

untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan

professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-

2020 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip

efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang

ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Kecamatan Katapang tahun 2017, harus dilaksanakan secara

konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar

sekretariat dan bidang.

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan

masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai

dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga

diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab

terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Renja Kecamatan Katapang Tahun 2017 masih belum

sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010, pasal 287 karena pemahaman dan pemahaman

tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham.

4. Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun 2017 adalah dokumen

perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas

pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari

APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus

memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang

ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD

Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD

Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).

6. RENJA Kecamatan Katapang Tahun 2017, harus menjadi dasar bagi

pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan

salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus

diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap

keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif,

maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses

perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan

kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain

pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan

partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan

komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses

pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas

dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi

dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada

peningkatan kualitas pelayanan.

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai

warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun

kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang

penyelenggaraan pemerintahan.

3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan

pembangunan.

4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk

melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang

harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan,

seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja

aparatur perencana.

5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal

tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang,

sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah

pegawai bisa berimbang.

6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan

dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban

kerja.

7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam

melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang

dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan

maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai

dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat

dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun

2017 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan

seperlunya.

Katapang, Juni 2016 CAMAT KATAPANG

Drs. AGUS RIZAL, M.Si NIP.19680812 199010 1 001

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Bandung

Nama SKPD : Kecamatan Katapang

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Belanja Rutin

x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Pelayanan Publik Yang Prima

40 % 308.580.000

Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Pelayanan Publik Yang Prima dengan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Memadai

60 % 362.780.000

x xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

17.400.000 APBD Kabupaten

19.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terfasilitasinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat

Kecamatan Katapang

250 HOK 17.400.000 SKPD 250 HOK 19.000.000

x xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


40.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Serta Tenaga IT Kantor Kecamatan Katapang

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Serta Tenaga IT Kantor Kecamatan Katapang Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan Katapang

12 Bulan 37.000.000 SKPD 12 Bulan 40.500.000

x xx 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


25.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Katapang

8 Unit 20.000.000 SKPD 8 Unit 25.000.000

x xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor


38.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Tenaga Pendukung Kebersihan Kantor (Cleaning Service)

Kecamatan Katapang

500 HOK 35.000.000 SKPD 500 HOK 38.000.000

x xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


17.500.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya dana untuk perbaikan peralatan kerja penunjang pelayanan administrasi kantor

Kecamatan Katapang

4 Jenis 15.000.000 SKPD 17.500.000

x xx 01 10 Penyediaan alat tulis kantor


15.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Pelayanan Admnistrasi di Kantor Kecamatan Katapang

Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) sebagai Penunjang Pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan Katapang

Kecamatan Katapang

20 Jenis 10.012.004 SKPD 20 Jenis 15.000.000

x xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


14.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran

Kecamatan Katapang

15 Jenis 12.000.000 SKPD 15 Jenis 14.000.000

x xx 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


9.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Lampu,Terminal Listrik, Rumah Lampu dan Alat Listrik Lainnya)

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Lampu,Terminal Listrik, Rumah Lampu dan Alat Listrik Lainnya)

Kecamatan Katapang

10 Jenis 7.500.000 SKPD 10 Jenis 9.000.000

x xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


50.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penunjang pelayanan administrasi kantor (Lap Top dan Printer)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor penunjang pelayanan administrasi kantor

Kecamatan Katapang

2 Jenis 50.000.000 SKPD 4 Jenis 50.000.000

x xx 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga


50.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penunjang Sarana dan Prasarana Karyawan dan Karyawati Kecamatan

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penunjang Sarana dan Prasarana Karyawan dan Karyawati Kecamatan

Kecamatan Katapang

3 Jenis 30.000.000 SKPD 5 Jenis 50.000.000

x xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan


5.280.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Dana untuk pembeliaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan baik Lokal dan Nasional

Kecamatan Katapang

2 Jenis 4.680.000 SKPD 2 Jenis 5.280.000

x xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman


27.500.000

Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat terbatas dan koordinasi

Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat terbatas dan koordinasi

Kecamatan Katapang

500 Box 25.000.000 SKPD 500 Box 27.500.000

x xx 01 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran


35.000.000

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

Tersedianya tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran

Kecamatan Katapang

500 HOK 30.000.000 SKPD 500 HOK 35.000.000

x xx 01 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)


17.000.000

Penunjang perayaan hari-hari bersejarah (Ulang Tahun Kabupaten Bandung dan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia)

Tersedianya sarana dan prasarana perayaan hari-hari bersejarah (Ulang Tahun Kabupaten Bandung dan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia)

Kecamatan Katapang

2 Kegiatan 15.000.000 SKPD 2 Kegiatan 17.000.000

x xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Katapang

40 % 375.000.000

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Katapang

60 % 470.000.000

x xx 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas


50.000.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (AC, Water Heater dan Water Filter)

Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (AC, Water Heater dan Water Filter)

Kecamatan Katapang

3 Jenis 30.000.000 SKPD 3 Jenis 50.000.000

x xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


50.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor penunjang sarana dan prasarana publik

Kecamatan Katapang

3 Jenis 30.000.000 SKPD 5 Jenis 50.000.000

x xx 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


20.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Tersedianya rumah dinas camat yang representatif

Kecamatan Katapang


x xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


150.000.000

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/Pemeliharaan Gudang Arsip Kantor Kecamatan Katapang

Terpeliharanya Gudang Arsip Kantor Kecamatan Katapang

Kecamatan Katapang

1 Paket 100.000.000 SKPD 1 Paket 150.000.000

x xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.100.000.000 APBD Kabupaten

1.100.000.000

Rehabilitasi gedung kantor (Aula Kantor) Kecamatan Katapang agar lebih representatif

Tersedianya gedung kantor (Aula Kantor) Kecamatan Katapang yang lebih representatif

Kecamatan Katapang

1 Paket 1.100.000.000 SKPD 1 Paket 1.100.000.000

x xx 03 Program peningkatan disiplin aparatur

Tercapainya peningkatan disiplin aparatur pemerintahan Kecamatan Katapang

40 % 44.500.000

Tercapainya peningkatan disiplin aparatur pemerintahan Kecamatan Katapang

60 % 56.000.000

x xx 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


15.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kecamatan Katapang

26 Buah 13.000.000 SKPD 30 Buah 15.000.000

x xx 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


25.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kecamatan Katapang

26 Paket 19.500.000 SKPD 30 Paket 25.000.000

x xx 03 08 Pengadaan pakaian pelayanan publik


16.000.000

Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik

Tersedianya Pakaian Pelayanan Publik bagi Karyawan dan Karyawati Katapang

Kecamatan Katapang

40 Buah 12.000.000 SKPD 40 Buah 16.000.000

x xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

40 % 15.000.000 Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

60 % 17.000.000

x xx 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan


17.000.000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintahan di Wilayah Kecamatan Katapang

Terselenggaranya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintahan di Wilayah Kecamatan Katapang

Kecamatan Katapang


x xx 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tercapainya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

40 % 40.000.000

Tercapainya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

60 % 45.000.000

x xx 06 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


45.000.000

Penyusunanan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip,Laptah,Renja, Renja Perubahan, LapSemester, LapPrognosis, LapTriwulan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, RKPD LapKeuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip,Laptah,Renja, Renja Perubahan, LapSemester, LapPrognosis, LapTriwulan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, RKPD LapKeuangan Akhir Tahun

Kecamatan Katapang

13 Dokumen 40.000.000 SKPD 13 Dukumen 45.000.000

Jumlah Belanja Renja Rutin

8.730.920.004 1.850.780.000

Belanja Renja

1 Urusan Wajib

1 6 Perencanaan Pembangunan

1 6 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Terfasilitasinya Usulan-usulan Perencanaan Pembangunan Daerah

40 % 26.500.000

60 % 29.705.200

1 6 21 1

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

26.500.000

APBD Kabupaten

29.705.200

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Terlaksananya kegiatan MUSRENBANG di Kecamatan Katapang

Kecamatan Katapang

1 Kegiatan 26.500.000

SKPD 29.705.000

1 01 Pendidikan

http://bappeda.bandungkab.go.id/rkpd2/index.php?r=laporan/verrenja&id=1708&skpd=420&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif%5D=1450000000&nilaitotalpaguver%5Bpagu_indikatif_prakiraan%5D=2341100000







1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

Tercapainya Peningkatan Pendidikan bagi Masyarakat Kec.Katapang terutama bagi Masyarakat yang Putus Sekolah

40 % 26.500.000 60 % 32.000.000

1 01 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup


32.000.000

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup bagi para pengangguran di Wilayah Kecamatan Katapang

Tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan terlaksananya pendidikan kecakapan hidup

Kecamatan Katapang


1 02 Kesehatan

1 02 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

25 % 25.000.000 Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

50 % 30.000.000

1 02 29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita


30.000.000

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Kecamatan Katapang


1 08 Lingkungan Hidup

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Wil.Kec.Katapang

40 % 28.000.000

Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

60 % 30.000.000

1 08 15 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan


30.000.000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan termasuk dengan pembentukan tim insentif reaksi cepat kebersihan

Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Kecamatan Katapang


1 08 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

40 % 90.000.000

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

60 % 100.000.000

1 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura


20.000.000

Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura

Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/Adipura

Kecamatan Katapang


1 08 16 07 Pengkajian dampak lingkungan


80.000.000

Pengkajiaan dampak lingkungan di Wil.Kecamatan Katapang dengan melakukan kerjasama dangan pihak akademisi/pakar lingkungan sehingga menghasilkan dokumen kajian dampak lingkungan dalam upaya-upaya mengatasi kerusakan lingkungan di Kec.Katapang.

Terlaksananya pengkajiaan dampak lingkungan di Wil.Kecamatan Katapang dengan melakukan kerjasama dangan pihak akademisi/pakar lingkungan sehingga menghasilkan dokumen kajian dampak lingkungan dalam upaya-upaya mengatasi kerusakan lingkungan di Kec.Katapang.

Kecamatan Katapang


1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Terkelolanya ruang terbuka hijau (RTH) di Kec.Katapang

40 % 30.000.000 Terkelolanya ruang terbuka hijau (RTH) di Kec.Katapang

60 % 35.000.000

1 08 24 06 Pemeliharaan RTH 30.000.000 APBD Kabupaten

35.000.000

Pemeliharaan RTH Halaman Kantor Kec.Katapang

Terpeliharanya RTH Halaman Kantor Kec.Katapang

Kecamatan Katapang


1 09 Pertanahan

1 09 16

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Terlaksananya sosialisasi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

40 % 22.290.000

Terlaksananya sosialisasi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

60 % 26.000.000

1 09 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan


26.000.000

Penyuluhan hukum pertanahan kepada aparatur dan masyarakat Kec.Katapang

Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan kepada aparatur dan masyarakat Kec.Katapang

Kecamatan Katapang


1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terlaksananya penataan administrasi kependudukan

40 % 25.000.000 Terlaksananya penataan administrasi kependudukan

60 % 27.000.000

1 10 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan


27.000.000

Sosialisasi kebijakan kependudukan kepada aparatur dan warga Masyarakat Kec.Katapang

Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan kepada aparatur dan warga Masyarakat Kec.Katapang

Kecamatan Katapang


1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 11 18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

40 % 50.000.000

Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

60 % 50.000.000

1 11 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan


50.000.000

Pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK), seperti sosialisasi-sosialisasi, Lomba-lomba, penyediaan dana rapat koordinasi, pemberian makan tambahan dan kegiatan-kegiatan lainnya

Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK), seperti sosialisasi-sosialisasi, Lomba-lomba, penyediaan dana rapat koordinasi, pemberian makan tambahan dan kegiatan-kegiatan lainnya

Kecamatan Katapang


1 13 Sosial

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Tercapainya peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

25 % 27.000.000 50 % 30.000.000

1 13 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat


30.000.000

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tercapainya Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kecamatan Katapang


1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Terciptanya Iklim usaha kecil menengah yang kondusif di Wilayah Kecamatan Katapang

40 % 24.000.000

Terciptanya Iklim usaha kecil menengah yang kondusif di Wilayah Kecamatan Katapang

60 % 30.000.000

1 15 15 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah


30.000.000

Sosialisasi tentang PIRT dan Halal bagi UKM di wilayah Kecamatan Katapang

Terselenggaranya sosialisasi tentang PIRT dan Halal bagi UKM di wilayah Kecamatan Katapang

Kecamatan Katapang


1 17 Kebudayaan

1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Terlaksananya pengelolaan keragaman budaya di Wilayah Kecamatan Katapang

40 % 75.000.000

Terlaksananya pengelolaan keragaman budaya di Wilayah Kecamatan Katapang

60 % 80.000.000

1 17 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah


80.000.000

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Terselenggaranya festival budaya daerah di Wil.Kec.Katapang

Kecamatan Katapang


1 18 Kepemudaan dan Olahraga

1 18 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Meningkatnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama bagi kaum muda-mudi di wilayah Kecamatan Katapang

25 % 29.000.000 50 % 32.000.000

1 18 18 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda


32.000.000

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Terselenggaranya Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Kecamatan Katapang


1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya pembinaan dan pemasyarakatan ollahraga di Wil.Kecamatan Katapang

40 % 93.500.000 60 % 105.000.000

1 18 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga


70.000.000

Penyelenggaraan kompetisi olahraga di Wilayah Kecamatan Katapang

Terselenggaranya kompetisi olahraga di Wilayah Kecamatan Katapang

Kecamatan Katapang


1 18 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat


35.000.000

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dengan pemberian sarana dan prasarana olahraga yang memadai

Tercapainya Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dengan pemberian sarana dan prasarana olahraga yang memadai

Kecamatan Katapang


1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tercapainya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

40 % 24.500.000

Tercapainya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

60 % 31.000.000

1 19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan


31.000.000

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terlaksananya pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan

Kecamatan Katapang


1 19 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

40 % 76.500.000

Terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

60 % 81.000.000

1 19 16 04

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah


54.000.000

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah dengan penyediaan dana untuk piket kantor

Tercapainya Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah dengan penyediaan dana untuk piket kantor

Kecamatan Katapang

720 HOK 54.000.000 SKPD 720 HOK 54.000.000

1 19 16 06 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat


27.000.000

Pelaksanaan forum kewaspadaan dini masyarakat

Terlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat

Kecamatan Katapang


1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan

40 % 38.000.000 Tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan

60 % 42.000.000

1 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama


42.000.000

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dengan Terfasilitasinya sarana, prasarana dan akomodasi acara-acara keagaman di Will.Kecamatan Katapang

Terfasilitasinya sarana, prasarana dan akomodasi acara-acara keagaman di Will.Kecamatan Katapang

Kecamatan Katapang


1 19 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Tercapainya kewaspadaan masyarakat dalam menanggulangi bencana alam dan korban bencana alam

40 % 25.000.000 60 % 30.000.000

1 19 22 07 Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam


30.000.000

Sosialisasi penanggulangan bencana alam bagi warga masyarakat Wilayah Kecamatan Katapang

Terselenggaranya Sosialisasi penanggulangan bencana alam bagi warga masyarakat Wilayah Kecamatan Katapang

Kecamatan Katapang


1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

40 % 23.000.000

Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

60 % 25.000.000

1 20 17 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah


25.000.000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah/pajak daerah

Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah/pajak daerah

Kecamatan Katapang


1 20 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

40 % 145.000.000

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Sosialisasi ADPD, Raksa, Dana Desa, Pilgup serta kegiatan-kegiatan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat lainnya

60 % 140.000.000

1 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


140.000.000

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Sosialisasi ADPD, Raksa, Dana Desa, Pilgup serta kegiatan-kegiatan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat lainnya)

Tercapainya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Sosialisasi ADPD, Raksa, Dana Desa, Pilgup serta kegiatan-kegiatan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat lainnya)

Kecamatan Katapang


1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Katapang

40 % 28.000.000

Tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Katapang

60 % 30.000.000

1 22 18 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa


30.000.000

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajerial /pengelolaan pemerintahan desa

Tercapainya pemahaman aparatur desa dalam bidang manajerial /pengelolaan pemerintahan desa

Kecamatan Katapang


1 22 20 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Tercapainya pengembangan pemberdayaan masyarakat desa

40 % 22.500.000

Tercapainya pengembangan pemberdayaan masyarakat desa

60 % 27.500.000

1 22 20 Peningkatan Keterampilan Bagi Generasi Muda


Peningkatan keterampilan bagi generasi muda dalam upaya pengembangan kreasi dan kreativitas pemuda

Terbentuknya wadah dan ajang pengesah keterampilan bagi generasi muda dalam upaya pengembangan kreasi dan kreativitas pemuda

Kecamatan Katapang


Jumlah Belanja Renja Sektor

954.290.000 1.014.205.200

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan

- -

Jumlah Total 9.685.210.004 2.864.985.200

Mengetahui/Menyetujui,

a.n Kepala Bappeda,

Verifikator,

Kabid Renbang Kesos dan

Pemerintahan Kasubid Renbang

Pemerintahan CAMAT KATAPANG

NIA NINDIAWATI, M.Si

NURHAZANAH, S.STP

Drs. AGUS RIZAL, M.Si

NIP. 19730326 199903 2 003

NIP. 19840307 200312 2 001

NIP. 19600812 199010 1 001

Documents

RENCANA KERJA ( R E N J A ) KECAMATAN KATAPANG · Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu