Rencana Kerja 2020 - ppid.sulselprov.go.id...Rencana Kerja 2020 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan || 4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja 2020 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan || 1

Rencana Kerja 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan


KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana

Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2020 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Renja BPBD Tahun 2020 akan dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Tahun

2020. Penyusunan Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan

batasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita

semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah

Sulawesi Selatan guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amin.

Makassar, Juli 2019

Kepala Pelaksana,

Drs. H. Syamsibar, MH.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19600901 198001 1 001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii

BAB I Pendahuluan ………………………………………………………………………….. 1

1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………………… 1

1.2. Dasar Hukum ……………………………………………………………………………… 1

1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………….. 3

1.4. Sistematika Laporan ……………………………………………………………………… 4

BAB II Hasil Evaluasi Renja Tahun 2017 …………………………………………………. 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah… 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………………………………. 8

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……………. 15

2.4. Reviuuw terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………………….. 18

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………………. 18

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah …………………………………………… 19

3.1. Telaahan terhadan Kebijakan nasional …………………………………………………. 19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah …………………………………………. 19

3.3. Program dan Kegiatan …………………………………………………………………… 20

BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah …………………………….. 22

BAB V Penutup …………………………………………………………………………………. 23


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi

Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra)

dalam pembangunan daerah.

Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2020 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan

pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja

dan dana indikatif mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan tujuan sasaran, kegiatan, kelompok

sasaran, dan lokasi kegiatan sesuai dengan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan salah

satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang

menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

1.2. Landasan Hukum

Landasarn hukum penyusunan Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2020, adalah:

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah

h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih Dari Korupsi dan Nepotisme


i. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

j. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan

Bantuan Bencana

k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan

Bencana

l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Thaun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

o. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008

tentang Prdoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

p. Peraturan Kepala Badan Nasiona Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

q. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai

r. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana

s. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008

tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

t. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Thaun 2008

tentang Pedoman Kajian Pembentukan Penyelenggaraan UPT

u. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pedoman Manajemen Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana

v. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

w. Permendagri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam

Penanggulangan Bencana

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah


y. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

z. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

aa. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan

Pengawasan Fungsional Kepada Gubernur

bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan

Respresif Kebijakan Daerah

cc. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya

dd. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya

ee. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

ff. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, fungsi, dan

Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 secara umum

dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang kebencanaan yang

lebih baik, sesuai visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara khusus, penyusunan Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

adalah untuk mengetahui :

1. Evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya;

2. Tujuan dan sasaran;

3. Indikator kinerja dan kelompok sasaran;

4. Pagu indikatif program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun2020 adalah

1. Mengevaluasi renja tahun sebelumnya;

2. Merencanakan program dan kegiatan;

3. Perumusan tujuan dan sasaran;

4. Mengetahui pagu indikatif program dan kegiatan.


1.4. Sistematika Penulisan

Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 disusun dengan

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal Renja

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhada Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan Tahun 2018 dan

membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2018.

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih

indikator kinerja yang dinilai signifikan bagi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam

mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung dengan mengacu pada

indikator capaian program BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa

pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini

mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis

kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber

daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level

keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan

telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah kepada publik telah dicapai. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja

pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

No. Interval Nilai Evaluasi

Knerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Kode

1. 91 ≤ Sangat Tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat Rendah


Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang

diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2018.

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan selalu berusaha berbenah diri, sehingga di tahun 2017

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan merespon nilai Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan memperoleh hasil yang cukup baik. Hasilnya, telah dilakukan

perbaikan SAKIP sesuai dengan arahan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Dampak dari perubahan SAKIP tersebut, BPBD telah memiliki sasaran, indikator sasaran, dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terarah. Pencapaian IKU hasil perubahan juga akan

dinilai pada LKJ ini, diharapkan penilaian ini akan menjadi evaluasi pencapaian Indikator

Sasaran yang baru di tahun mendatang. IKU hasil perubahan sebagai berikut :

No. Indikator Capaian

2017

2018 Target

Akhir

Renstra

(2018)

Capaian

s/d 2018

(%) Target Realisasi

%

realisasi

1 Jumlah

Kabupaten kota

yang memiliki

peta rawan

bencana

24

Kabupaten/

Kota

24

Kabupaten/

Kota

24

Kabupaten/

Kota

100 24

kabupaten

/Kota

100 %

2 Jumlah aparat

dan masyarakat

yang

pengetahuanny

a meningkat

terkait upaya

pengurangan

risiko bencana

100

(100 %)

100 orang

24 kab/kota

100 orang

24 kab/kota

100 500 orang

(100 %)

100 %

3 Persentase

terpenuhinya

aspek standar

logistik dan

peralatan

Provinsi

Sulawesi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


No. Indikator Capaian

2017

2018 Target

Akhir

Renstra

(2018)

Capaian

s/d 2018


%

realisasi

Selatan

4 Persentasi

kabupaten /

kota yang

terfasilitasi

penyusunan

rencana aksi

rehabilitasi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

5 Nilai Evaluasi

Implementasi

SAKIP SKPD

oleh Inspektorat

Provinsi

CC B BB 120 % BB 100 %

Tujuan pengukuran IKU hasil perubahan Renstra BPBD adalah melihat modal awal

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai indikator sasaran yang baru di susun di akhir

tahun renstra. Hasilnya yaitu, pada indikator pertama BPBD sudah mencapai 100% dari target

yang telah ditentukan. BPBD Prov. Sulsel telah memiliki peta rawan bencana pada 24 kab/kota

seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Peta rawan bencana ini meliputi peta bahaya, kapasitas,

kerentanan, dan resiko di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Peta tersebut hanya perlu di

lengkapi dengan data kejadian bencana setiap tahunnya sebagai update data potensi bencana

setiap tahun.

Pada indikator ketiga, berdasarkan PERKA BNPB Nomor 17 tahun 2009 tentang

Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana dan PERKA BNPB nomor 18

tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana, Provinsi

Sulawesi Selatan telah cukup memenuhi aspek standar logistik dan peralatan penanggulangan

bencana. Data peralatan dan logistik penanggulangan bencana dapat dilihat dibagian lampiran.

Pencapaian IKU pada proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana mencapai

100 %. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya berusaha menfasilitasi rencana aksi

rehabilitasi yang di butuhkan daerah dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menfasilitasi semua proposal rencana aksi

rehabilitasi sebanyak 8 proposal yang diajukan daerah.

Penilaian evaluasi implementasi SAKIP BPBD oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi

Selatan telah memiliki predikat “BB”. Nilai tersebut sudah memenuhi melebihi target capaian


BPBD. Nilai yang didapatkan merupakan hasil usaha yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi

Sulawesi Selatan pada tahun 2018 dalam menyempurnakan dokumen SAKIP yang telah

memiliki nilai baik pada tahun 2017.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Meningkatnya kesiapan, dan kemampuan dalam upaya pengurangan resiko Bencana

Semenjak penerapan UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, urusan

Kesadaran, Kesiapan dan Kemampuan dalam Upaya Pengurangan resiko bencana merupakan

salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan. Posisi pengurangan resiko bencana

menjadi semakin kuat karena perubahan paradigma pennggulangan bencana dari paradigma

kedaruratan bencana menjadi paradigma pengurangan resiko bencana.

Capaian Kinerja BPBD dalam usaha mencapai sasaran upaya pengurangan resiko bencana

berdasarkan renstra dapat dilihat di tabel berikut :

Indikator

Capaian

Kinerja

2017

(%)

2018 Target

Akhir

RPJMD

(2018)

Capaian

s/d 2018


%

realisasi

Jumlah

Kabupaten / Kota

yang memenuhi

kriteria siaga

bencana

15

Kab/kota

24

Kab/kota

24

kab/kota

100 %

24

Kab/kota

100%

Capaian indikator sasaran Terwujudnya Kesadaran, kesiapan, dan kemampuan dalam upaya

pengurangan resiko Bencana sudah sangat baik sebagai pondasi kemajuan capaian BPBD di

tahun mendatang.

Kriteria kabupaten/kota yang memenuhi kriteria siaga bencana didasarkan pada Dokumen

Rencana Nasional (RENAS) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019

tentang pendefinisian dan pengaturan untuk menjamin kesiapsiagaan bencana yang meliputi

peringatan dini, evakuasi dan perencanaan kontijensi. Berdasarkan standar tersebut,

pencapaian indikator ini telah mencapai 100%. Telah ada 15 kabupaten/kota yang memenuhi

standar siaga bencana. Kabupaten tersebut antara lain Kota Makassar, Kabupaten Wajo,

Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang,

Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Toraja, kabupaten pangkep, dan Kabupaten Maros,

Kabupaten Bone, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kota Palopo, Kabupaten

Bulukumba.

Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki sistem peringatan dini dalam hal ini

kerjasama dengan Badan Metereologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) dalam mendeteksi dini


bencana di daerah masing-masing yang pada akhirnya menginformasikan kepada masyarakat

jika ada potensi bencana, usaha ini dilakukan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan melalui

serangkaian kegiatan koordinasi pada program pencegahan dan kesiapsiagaan serta kegiatan

rapat koordinasi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

dalam hal ini BPBD Kabupaten/Kota juga telah siap mengevakuasi masyarakat jika ada potensi

bencana yang mengancam, hal tesebut selalu dikembangkan dan dimonitor melalui kegiatan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan

penanggulangan bencana di daerah dan di dukung kegiatan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat

pada program kedaruratan dan logistik.

Derajat usaha penanggulangan bencana pada usaha pengurangan resiko bencana juga telah di

dukung oleh beroprasinya Pusat Data dan Informasi Penanggulangan Bencana (PUSDATIN

PB) Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan PUSDATIN PB diharapkan mendorong

meningkatnya koordinasi antar BPBD seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dalam memantau

potensi bencana yang ada.

Indikator

Capaian

Kinerja

2017

(%)

2018 Target

Akhir

RPJMD

(2018)

Capaian

s/d 2018


%

realisasi

Jumlah

kabupaten kota

yang memiliki

peta rawan

bencana

24

Kab/kota

24

Kab/kota

24

Kab/kota

100 % 24

Kab/kota

100 %

Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Pemetaan kajian risiko bencana Sulawesi Selatan

pada tahun 2018 yang meliputi 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut

bekerjasama dengan Australia – Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR). Kerjasama

dengan AIFDR tersebut di dukung dalam kegiatan pemantauan potensi bencana BPBD Provinsi

Sulawesi Selatan. Pembuatan peta kajian risiko bencana tersebut dalam rangka usaha

pencegahan dan pengurangan risiko bencana di Sulawesi Selatan yang juga mendukung

capaian indikator sasaran tersedianya peta rawan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

Indikator

Capaian

Kinerja

2017

(%)

2018 Target

Akhir

RPJMD

(2018)

Capaian

s/d 2018


%

realisasi

Jumlah aparat

dan masyarakat

yang

100

(100 %)

100

orang 24

kab/kota

100

orang 24

kab/kota

100% 500

orang

(100 %)

100 %


pengetahuannya

meningkat

terkait upaya

pengurangan

risiko bencana

b. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan yang efektif

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada

saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Analisis Capaian Kinerja BPBD dalam usaha mencapai sasaran upaya pengurangan resiko

bencana dapat dilihat di tabel berikut :

Indikator

Capaian

Kinerja

2017

(%)

2018 Target

Akhir

Renstra

(2018)

Capaian

s/d 2018


%

realisasi

Persentase

terpenuhinya aspek

standar logistik dan

peralatan Provinsi

Sulawesi Selatan

100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

Sasaran Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan yang efektif mengamanatkan BPBD

Provinsi Sulawesi Selatan menjaga tersedianya sistem sumber pada tahap kedaruratan yang

dapat di manfaatkan secara efektif jika terjadi bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengukuran standar logistik dan peralatan di dasarkan pada PERKA BNPB Nomor 17 tahun

2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana dan PERKA BNPB

nomor 18 tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana,

Provinsi Sulawesi Selatan telah cukup memenuhi aspek standar logistik dan peralatan

penanggulangan bencana.

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat memenuhi standar logistik dan peralatan

Sulawesi Selatan secara kuantitas, sehingga capaian yang dianggap realistis untuk dicapai

adalah berusaha memenuhi aspek logistik dan peralatan sesuai dengan PERKA BNPB tentang

standar logistik dan peralatan.

Persediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan di tahun

2018 tercatat 7458 paket sandang, 4912 paket pangan, 838 paket logistik lainnya dan 312

paket kematian. Sedangkan jumlah kekuatan peralatan penanggulangan bencana terdiri dari


Tenda 248 paket, alat komunikasi 123 unit, mobil 36 unit, motor 40 unit, mesin 63 unit,

penerangan 39 unit, perahu 27 unit, dan perkakas 212 unit.

Indikator

Capaian

Kinerja

2017

2018 Target

Akhir

Renstra

(2018)

Capaian

s/d 2018


%

realisasi

Jumlah unit

PUSDALOPS di

Kabupaten /

Kota

24

Kab/Kota

24

Kab/kota

24

Kab/Kota

100 % 24

Kab/Kota/5

tahun

100 %

Unit pusdalops sangat diperlukan di kab/kota, pelaksanaan kegiatan pengembangan

pusdalops di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mendorong adanya unit pusdalops di semua

kab/kota. Unit pusdalops di kab/kota telah berjalan dengan mendukung tersedianya data

kebencanaan tingkat kab dan Provinsi Sulawesi Selatan. Unit pusdalops di kab/kota telah

berjalan di 24 kab/kota se Sulawesi Selatan. Hal tersebut membuat data kebencanaan di

seluruh Provinsi Sulawesi Selatan selalu update setiap bulannya.

Tahap kedaruratan sangat erat hubungannya dengan Tim Reaksi Cepat (TRC),

sehingga BPBD Provinsi Sulawesi Selatan selalu berusaha setiap tahunnya melakukan

kegiatan pemberdayaan TRC dan di tunjang oleh program kedaruratan dan logstik. Diharapkan

jumlah dan kapasitas anggota TRC dapat meningkat sehingga sumber daya manusia

kebencanaan dapat tersedia disetiap wilayah. Setiap tahunnya, BPBD Provinsi Sulawesi

Selatan memberdayakan 100 orang TRC di seluruh Sulawesi Selatan, yang berarti bahwa

dalam jangka waktu 5 tahun, Sulawesi Selatan akan memiliki 500 orang anggota TRC yang

memiliki kapasitas.

Indikator

Capaian

Kinerja

2017

2018 Target

Akhir

Renstra

(2018)

Capaian

s/d 2018


%

realisasi

Jumlah aparat TRC

yang Kapasitasnya

Meningkat dalam

penanganan darurat

bencana

100

orang

100

orang

100

orang

100 % 500 orang 100%


c. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum

bencana

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau

masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama

untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan

masyarakat pada wilayah pascabencana.

Sedangkan Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,

kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial

dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Capaian Kinerja BPBD dalam usaha mencapai sasaran upaya pengurangan resiko bencana

dapat dilihat di tabel berikut :

Indikator Capaian

Kinerja

2017

(%)

2018 Target

Akhir

Resntra

(2018)

Capaian

s/d 2018

(%) Target Realisasi %

realisasi

Persentasi

kabupaten / kota

yang menyusunan

rencana aksi

rehabilitasi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018

menerima pengusulan rencana aksi rehabilitasi dari 6 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Pengusulan tersebut telah ditindaklajuti dengan menyusun rencana aksi rehabilitasi

bekerjasama dengan kab/kota bersangkutan. Penyusunan rencana aksi ini di dukung oleh

kegiatan identifikasi kerusakan dan kerugian pascabencana serta kegiatan koordinasi dan

konsultasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Hasil dari rencana aksi rehabilitasi tersebut kemudian digunakan sebgai bahan untuk

melakukan rehabilitas dan rekonstruksi daerah yang telah terpapar bencana serta dijadikan

sebagai proposal untuk mendapatkan bantuan dana rehab rekon dari pusat.


Indikator

Capaian

Kinerja

2017

(%)

2018 Target

Akhir

Resntra

(2018)

Capaian

s/d 2018


%

realisasi

Jumlah sumber

daya manusia

yang memiliki

kompetensi

analisis DaLA dan

HRNA

100

orang

(166 %)

100 % 100 % 100 % 100 %

/5 tahun

100%

Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan Analisis Damage and Losses

Assesment (DaLA) dan Human Recovery Needs Assesment (HRNA) sangat di butuhkan dalam

usaha rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana. Sebelum melakukan usaha rehab

rekon, pemerintah daerah dalam hal ini BPBD menyusun rencana aksi rehabilitasi terlebih

dahulu dengan dasar hasil analisis DaLA dan HRNA.

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan rutin melakukan kegiatan workshop DaLA dan HRNA kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruk pascabencana dengan peserta personil BPBD se Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2018 BPBD melakukan peningkatan pengetahuan analisis DaLA dan HRNA pada

100 orang personil BPBD seluruh Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan mampu

melakukan analisis DaLA dan HRNA dengan benar sehingga dapat menghasilkan dokumen

rencana aksi rehabilitasi dengan tepat.

d. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kinerja BPBD Sulawesi Selatan

Sumber Daya Manusia sangat vital bagi usaha penanggulangan bencana. Aparatur

yang menjadi pelaku dalam usaha penanggulangan bencana maupun masyarakat yang dapat

terkenan dampak bencana harus cakap, efektif dan efisien dalam menghadapi bencana.

Sumber daya manusia yang cakap, efektif dan efisien sangat ditentukan oleh informasi,

pengalaman dan pelatihan yang diterimanya sehingga mereka memiliki pengetahuan dasar

yang cukup sebelum terjun ke daerah bencana. Selain Sumber Daya Manusia, peralatan yang

menunjang usaha penanggulangan bencana juga harus siap setiap saat. Bencana yang sulit

diprediksi datangnya menuntut peralatan selalu dalam keadaan baik dan layak digunakan.


Indikator

Capaian

Kinerja

2017

(%)

2018 Target

Akhir

renstra

(2018)

Capaian

s/d 2018


%

realisasi

Tingkat kapasitas dan

kelembagaan BPBD

Provinsi dalam

penanggulangan

Bencana

Level 4 Level 4 Level 4 100 % Level 4 100 %

Penilaian kapasitas BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dianggap sangat penting. Manfaat

dari penilaian kapasitas ini adalah sebagai bahan perencanaan dan evaluasi kapasitas BPBD

Prov. Sulsel. PERKA BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah

dalam Penanggulangan Bencana menjabarkan lima tingkatan kapasitas daerah dalam

penanggulangan bencana yaitu:

a) Level 1 Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan

risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana

atau kebijakan.

b) Level 2 Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana

dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum

adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.

c) Level 3 Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas tekait pengurangan risiko bencana

di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian

yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga

masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negative dari bencana.

d) Level 4 Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan

risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun

diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas

operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.

e) Level 5 Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang

memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.

Kapasitas Provinsi Sulawesi Selatan telah mulai menunjukkan nilai baik berada pada

tingkatan level 4 untuk usaha penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

Perbaikan tersebut didorong oleh di buatnya beberapa SOP yang berkaitan dengan penertiban

alur koordinasi penanggulangan bencana. Kegiatan penilaian kapasitas memang belum

dilakukan. Namun melihat jumlah kejadian bencana yang telah terdata dan tertangani oleh

BPBD provinsi dan kabupaten/kota, dalam disimpulkan bahwa BPBD provinsi dan

kabupaten/kota telah terlibat dalam usaha pengurangan risiko bencana walaupun masih bersifat


sporadis. Pencapaian ini dapat menjadi langkah awal Provinsi Sulawesi Selatan dalam

meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana ke depannya.

Indikator

Capaian

Kinerja

2017

(%)

2018 Target

Akhir

Renstra

(2018)

Capaian

s/d 2018


%

realisasi

Nilai Evaluasi

Implementasi

SAKIP oleh

Inspektorat

Provinsi

BB

(100%)

B BB 120 % BB 100 %

Hasil nilai Evaluasi Imlementasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun

2018 yang telah melebihi target sasaran merupakan tahap yang sangat penting untuk

perkembangan kinerja BPBD Provinsi Selawesi Selatan. Pencapaian nilai implementasi SAKIP

ini didorong oleh tepatnya sasaran dan indikator sasaran pada dokumen renstra BPBD tahun

2013-2018 setelah perubahan dilakukan. Hal tersebut menyebabkan terarahnya program dan

kegiatan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penilaian tersebut kemudian dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan oleh BPBD

Provinsi Sulawesi Selatan untuk merevisi sasaran dan indikator sasaran pada renstra BPBD

2013-2018. Perubahan sasaran dan indikator sasaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja

BPBD dan menjadikan program serta kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi

Selatan lebih terarah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai

dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari

tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan

secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Secara umum semua program dan

kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan di Tahun 2017 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan

serta sasaran yang ditetapkan. Pada tahun 2015, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan

sasaran dan indikator sasaran yang baru hasil dari perubahan RPJMD dan nilai evaluasi SAKIP

oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.


Berikut analisis isu-isu penting terkait kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan serta

alternatif solusi kedepannya.

a. Meningkatnya kesiapan dan kemampuan dalam upaya pengurangan resiko Bencana

Modal pencapaian pada aspek pengurangan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

sudah sangat baik. Pemenuhan aspek siaga bencana dalam hal ini peringatan dini dan

evakuasi sudah berjalan di Sulawesi Selatan. Aspek yang belum maksimal adalah pembuatan

rencana kontijensi di kab/kota. Tercatat rencana kontijensi hanya ada di 5 kab/kota.

Pembuatan rencana kontijensi terkendala pada panjangnya proses pembuatan rencana

konjensi serta dana yang terbatas. Tahapan pembuatan rencana kontijensi yang yaitu mulai

pengkajian sampai penerbitan Peraturan Bupati atau Walikota memakan waktu yang panjang

dan memerlukan dana yang tidak sedikit merupakan faktor sulitnya pencapaian kriteria siaga

bencana di kabupaten/kota.

Usaha pencegahan sedikit lebih maju karena telah dibuatnya peta risiko bencana Provinsi

Sulawesi Selatan hasil dari kerjasama BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan AIFDR.

Alternatif solusi yang akan dilakukan adalah :

a) Mendorong kab/kota untuk menyusun rencana kontijensi, khususnya rencana kontijensi

bencana yang rutin terjadi melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi.

b) Memperbaharui secara periodik data kebencanaan sebagai bahan pendukung peta risiko

bencana yang telah dibuat untuk meningkatkan kemampuan dalam mengurangi risiko

bencana.

b. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan yang efektif

Usia Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang masih muda menjadi faktor belum

dapatnya daerah mencapai standar logistik dan peralatan penanggulangan bencana. BNPB

yang menjadi pemasok logistik dan peralatan di daerah masih belum mempunyai kapasitas

yang cukup untuk memenuhi standar nasional secara kuantitas. Namun pemenuhan di

setiap aspek standar logistik dan peralatan penanggulangan bencana sebagian besar telah

terpenuhi.

Sulawesi Selatan memiliki persediaan logistik cukup banyak yaitu 7458 paket sandang,

4912 paket pangan, 838 paket logistik lainnya dan 312 paket kematian. Sedangkan jumlah

kekuatan peralatan penanggulangan bencana terdiri dari Tenda 248 paket, alat komunikasi

123 unit, mobil 36 unit, motor 40 unit, mesin 63 unit, penerangan 39 unit, perahu 27 unit,

dan perkakas 212 unit. Pencaian ini di dorong oleh koordinasi yang intensif antara BPBD

provinsi dan kab/kota Sulawesi Selatan dengan BNPB RI sehingga pemenuhan aspek

standar logistik dan peralatan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan dan

terpenuhi.

Unit PUSDALOPS di kab/kota telah mulai dibentuk sebagai usaha untuk mengintegrasikan

fungsi PUSDALOPS di Provinsi Sulawesi Selatan. BPBD di seluruh kab/kota telah

menjalankan fungsi menyediaan data bencana yang update hasil dari kegiatan


pengembangan PUSDALOPS Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapain ini hanya perlu diikuti

pembuatan dokumen resmi sebagai dasar pengukuhan unit PUSDALOPS di daerah.

Semua BPBD kab/kota di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki Tim Reaksi

Cepat (TRC) dan secara rutin dilakukan pengembangan kapasitas oleh BPBD Provinsi

Sulawesi Selatan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan TRC. Kegiatan

pengembangan TRC hanya perlu menambahkan instrumen untuk mengukur tingkat

keberhasilan kegiatan pengembangan TRC.

Alternatif solusi yang akan dilakukan adalah:

a) melakukan analisis tingkat standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan

bencana yang diikuti usaha untuk meningkatkan jumlah cadangan logistik dan peralatan

melalui peningkatan anggaran APBD dan permohonan bantuan dari BNPB.

b) Merumuskan rencana peresmian PUSDALOPS di daerah

c) Menyusun instrumen penilaian peningkatan kapasitas TRC dalam bentuk pre dan post

test pada kegiatan pemberdayaan TRC.

c. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum

bencana

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi target pembuatan rencana aksi

rehabilitasi pada 8 kabupaten/kota pada tahun 2017. Pencapain tersebut menggambarkan

efektifnya kegiatan identifikasi kerusakan dan kerugian pascabencana serta kegiatan

koordinasi dan konsultasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menjaga

koordinasi antara BPBD kab/kota dan BNPB sangat menentukan pembuatan rencana aksi

rehabilitasi yang baik dan efektif.

Peningkatan sumber daya manusia juga sangat berperan dalam usaha rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan telah meningkatkan

kapasitas personil penanggulangan bencana di daerah dengan melakukan workshop DaLA

dan HRNA pada 100 orang pada tahun 2017. Kegiatan tersebut hanya perlu ditambahkan

instrumen penilaian peningkatan kapasitas peserta setelah mengikuti workshop sehingga

dapat dilakukan evaluasi yang lebih terukur.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah :

a) Menyusun instrumen penilaian evaluasi peningkatan kapasitas pada peserta workshop

DaLA dan HRNA.

b) Mendorong peningkatan alokasi APBD agar daerah dapat lebih mandiri melakukan

kegiatan rehabilitas rekonstruksi pascabencana.

d. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kinerja BPBD Sulawesi Selatan

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan usaha yang lebih untuk meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia dan kinerja penanggulangan bencana. Peraturan

penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan yang belum ada membuat belum

komprehensifnya usaha penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan. Program antar


instansi pemerintah belum terintegrasi dalam penanggulangan bencana. Sehingga usaha

penanggulangan bencana masih bersifat sporadis. Namun pencapaian tersebut merupakan

modal yang baik untuk peningkatan kinerja BPBD di masa akan datang

Peningkatan kapasitas dimulai dengan perbaikan dokumen dan implementasi SAKIP yang

masih mendapatkan nilai yang rendah dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Memfokuskan perhatian pada implementasi SAKIP yang telah diperbaiki merupakan aspek

yang sangat penting dalam usaha peningkatan kapasitas penanggulangan bencana pada

umumnya.

Usaha tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan adalah :

a) Melakukan penilaian kapasitas penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan.

b) Melakukan sosialisasi SAKIP yang telah ditetapkan pada stakeholder terkait.

2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal Renja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan setelah

adanya usulan dari pemangku kepentingan, termasuk BPBD Kabupaten/Kota se-Sulawesi

Selatan.Telaahan rancangan awal Renja dimaksudkan untuk membandingkan antara

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan

yang mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPBD dan tingkat kinerja yang

dicapai, serta pagu indikatif yang tersedia.

Hasil reviuw terhadap rancangan awal Renja disesuaikan dengan hasil identifikasi program

dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja program dan kegiatan (output dan

outcome) serta pagu indikatif yang dialokasikan. Secara umum, usulan program dan

kegiatan tidak berbeda dengan rancangan awal Renja yang telah disusun sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya, usulan program dan kegiatan BPBD dapat dilihat dalam tabel berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi maupun dari Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota ditampung oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rapat koordinasi

dan konsultasi.Usulan tersebut kemudian dibahas dan diputuskan dalam pertemuan yang

dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD beserta eselon III dan IV berdasarkan pertimbangan

hasil pengamatan di lapangan.

Beberapa kabupaten/kota menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana, berdasarkan

hasil kajian indeks resiko bencana (IRBI) yang dilakukan oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB).IRBI menjadi salah satu aspek yang digunakan dalam

penelaahan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan pada BPBD Provinsi

Sulawesi Selatan, dapat dilihat dalam tabel C.32 di bawah ini:


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Nasional bidang penanggulangan bencana Tahun 2015 – 2019,

penanggulangan bencana termasuk dalam prioritas pelestarian sumber daya alam,

lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana.Kebijakan umum penanggulangan bencana

dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan

ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana,

yang dilaksanakan melalui strategi:

a. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

di Pusat dan Daerah.

b. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana

c. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam

penanggulangan bencana

Berdasarkan agenda pembangunan (Nawacita), arah kebijakan umum, dan strategi

pembangunan nasional pengelolaan bencana 2015 – 2019, maka arah kebijakan umum

penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peran BNPB dalam koordinasi,

komando, dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai

berikut:

a. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang

terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan

b. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin

nyawa

c. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi

lebih baik dan lebih aman dibanding sebelum bencana

d. Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi

bencana

e. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah

sesuai dengan semangat otonomo daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata

kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good

governance.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi dan misi perangkat

daerah yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang ingin dicapai setiap tahun dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana,

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut:


a) Menurunkan indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan

b) Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut:

a) Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan

b) Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan

perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Pencapaian visi, misi, serta tujuan dan sasaran dituangkan dalam bentuk program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. Sumber

dana program dan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Sulawesi Selatan. Usulan program dan kegiatan Tahun 2020 yang dijabarkan dalam

Belanja Langsung, termuat dalam 7 program dan 30 kegiatan dengan total pagu indikatif usulan

sebesar Rp. 7.543.291.472,68 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2020.

Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

b. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

c. Penyediaan jasa tenaga non PNS

d. Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan

e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

f. Penyediaan makanan dan minuman

g. Pelaksanaan dan keikutsertaan pameran

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/asrama

b. Pemeliharaan rutin/berkala dan penggantian suku cadang kendaraan jabatan/dinas

c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor

3. Program peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

a. Pelaksanaan forum perangkat daerah

b. Penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat

daerah

c. Pengumpulan dan publikasi data dan informasi OPD

d. Penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan

e. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun

f. Penyusunan pelaproan prognosis realisasi anggaran

4. Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

a. Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian


b. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian KORPRI beserta perlengkapannya

c. Pengadaan pakaian dinas lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu

d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5. Program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

a. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan

b. Penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana

c. Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana (desa/kelurahan tangguh

bencana dan sekolah aman bencana)

6. Program kedaruratan dan logistic penanggulangan bencana

a. Penguatan dan pengembangan fungsi Pusdalops PB

b. Penyebarluasan informasi kebencanaan melalui media massa dan media sosial

c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan darurat serta pengelolaan data

dan informasi

7. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana

a. Verifikasi factual proposal pascabencana

b. Penyusunan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi

c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam rehabilitasi dan rekonstruksi


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Tahun 2020 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan hasil

MUSRENBANG dengan mempertimbangkan program dan kegiatan prioritas nasional dan

kebutuhan di lapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas provinsi.

Jumlah program dalam Renja BPBD Tahun 2020 sebanyak 7 program dan 30 kegiatan dengan

total pagu indikatif usulan sebesar Rp. Rp. 7.543.291.472,68. Program prioritas Tahun 2020

sebanyak 3 program, yaitu Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dan Program

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana dengan jumlah kegiatan sebanyak 9

kegiatan sedangkan program penunjang terdiri atas 4 program dengan jumlah kegiatan

sebanyak 21 kegiatan. Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan dalam Renja Tahun 2020

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan.


BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2005 – 2025 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN). Renja Tahun

2020 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian

tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD

yang baru, bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang belum tertangani

sampai dengan Tahun 2018 dan atau masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun

2020. Adapun target indikator kinerja pembangunan dan pagu indikatif Renja Tahun 2020

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja Tahun

2017 dan target Tahun 2018.

Dalam proses penyusunan Renja BPBD Tahun 2020 ini berorientasi pada proses

dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top down dan down top, serta

memperhatikan substansi pendekatan holistic-tematik, integratif dan spasial. Dokumen ini

memuat tema, prioritas Renja dan arah kebijakan serta program prioritas yang sifatnya strategis

dan berupa matriks rencana program dan kegiatan prioritas BPBD disertai dengan pagu

anggaran yang sifatnya indikatif.Dokumen ini menjadi acuan dalam mensinergikan program dan

kegiatan antar Prioritas BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan program dan kegiatan BPBD

Kabupaten/Kota.

RenjaUsulan Masyarakat

yang diakomodir

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12Urusan Wajib Pelayanan

Dasar

Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Jumlah aparat/personil

siaga bencana

75 Orang 75 Orang

Jumlah kawasan

evakuasi bencana

24 Lokasi 24 Lokasi

Peningkatan Kapasitas

Aparatur Dalam

Pencegahan, Mitigasi, dan

Kesiapsiagaan

jumlah peserta

peningkatan kapasitas

aparatur

250 orang % peserta yang memiliki

kompetensi dalam

pencegahan, mitigasi,

dan kesiapsiagaan

100 % SMA/SMK Kota

Makassar

481.741.740,0 APBD Prov 450 orang 707.010.010,55

Penyusunan Dokumen

Strategi Pengurangan Risiko

Bencana

Jumlah dokumen

strategi pengurangan

risiko bencana

13 Dokumen Jumlah dokumen

strategi pengurangan

risiko bencana

13

Dokumen

Kota Makassar

Kota Makassar

200.000.000,0 APBD Prov 5 Dokumen 100.000.000,0

#Kabupaten

Sidenreng

Rappang

Kab. Pinrang

Kabupaten

Pinrang

#Kelurahan Loka,

Kec. Ujungbulu

Loka Ujung Bulu

Bulukumba

Regency

Kab. SInjai

Kabupaten Sinjai

Kota Parepare

Kota Parepare

Jumlah posko

penanganan darurat

bencana

24 Unit 24 Unit

Cakupan ketersediaan

bahan logistik pada

Gudang stock

5 Jenis 5 Jenis

% Jumlah korban

bencana yang

dievakuasi

100 % 100 %

#Kabupaten

Sidenreng

Rappang

#Kelurahan Loka,

Kec. Ujungbulu

Loka Ujung Bulu

Bulukumba

Regency

#Rantepao

Kabupaten Toraja

Utara Sulawesi

Selatan ID

2.386.148.502,0

790.000.000,0100 % Kota Makassar

Kota Makassar

950.000.000,0 APBD Prov 300 orangPenguatan dan

Pengembangan Fungsi

PUSDALOPS PB

jumlah SDM pengelola

data kebencanaan

500 orang % SDM yang memiliki

kompetensi pengelolaan

data kebencanaan

0 Desa/

kelurahan/

sekolah

0,0

PROGRAM KEDARURATAN

DAN LOGISTIK

PENANGGULANGAN

BENCANA

Jumlah desa/kelurahan

tangguh

bencana/sekolah aman

bencana yang terbentuk

5 Desa/ kelurahan/

sekolah

% Kab/kota yang

memiliki desa/kelurahan

tangguh

bencana/sekolah aman

bencana

100 % 200.000.000,0 APBD ProvPemberdayaan Masyarakat

di Daerah Rawan Bencana

(Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana dan Sekolah Aman

Bencana)

2.482.002.249,66

881.741.740,0 807.010.010,55

7

PROGRAM PENCEGAHAN,

MITIGASI DAN

KESIAPSIAGAAN

PENANGGULANGAN

BENCANA

Rancangan Akhir RENJA

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Program/KegiatanHasil Kegiatan

Target Hasil

Kegiatan

LokasiKebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Program/Kegiatan

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Penyebarluasan informasi

Kebencanaan melalui

Media Massa dan Media

Sosial

Jumlah peserta

penyebarluasan

informasi kebencanaan

melalui media massa

dan media sosial

350 orang % informasi

kebencanaan yang

disebarluaskan

100 % Kota Makassar

Kota Makassar

696.562.182,0 APBD Prov 350 orang 620.526.547,79


Aparatur dalam

Penanganan Darurat serta

Pengelolaan Data dan

Informasi

jumlah peserta


aparatur

400 orang % peserta yang memiliki

kompetensi dalam

penanganan darurat

serta pengelolaan data

dan informasi

100 % Kota Makassar

Kota Makassar

739.586.320,0 APBD Prov 500 orang 1.071.475.701,87

Jumlah perbaikan

sarana dan prasarana

umum serta sosial

ekonomi pasca bencana

10 Unit 10 Unit

Jumlah SDM yang

terlatih dalam

penanggulangan

bencana

75 Orang 75 Orang

#Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kabupaten

Bantaeng

Sulawesi Selatan

ID

Kabupaten

Bantaeng

#Kab. Luwu Timur

Kabupaten Luwu

Timur Sulawesi

Selatan ID

Kabupaten Luwu

Timur

Penyusunan Dokumen

Rehabilitasi dan

Rekonstruski

jumlah dokumen

rehabilitasi dan

rekonstruksi

1 dokumen % kab/kota yang

memiliki dokumen

rehabilitasi dan

rekonstruksi

100 % Kota Makassar

Kota Makassar

100.000.000,0 APBD Prov 1 dokumen 100.000.000,0


Aparatur dalam Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

jumlah peserta


aparatur dalam

rehabilitasi dan

rekonstruksi

350 orang % aparatur yang

memiliki kompetensi

dalam rehabilitasi dan

rekonstruksi

100 % Kota Makassar

Kota Makassar

400.000.000,0 APBD Prov 300 orang 300.000.000,0

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

% Pemenuhan

administrasi

perkantoran

100 % 2.013.967.062,0 100 % 2.088.613.312,91

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah biaya tagihan

telepon, air dan listrik

12 Bulan Ketersediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

daya air dan listrik

12 Jenis Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

300.000.000,0 APBD Prov 12 Bulan 350.000.000,0

Jumlah pajak kendaraan

dinas/operasional Roda

4 yang terbayarkan

4 Unit Ketersediaan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional Roda

4

4 Unit 4 Unit

Jumlah pajak kendaraan

dinas/operasional Roda

2 yang terbayarkan

10 Unit Ketersediaan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional Roda

2

10 Unit 10 Unit

Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS

Jumlah Jasa Tenaga Non

PNS

40 Orang Peningkatan

Kesejahteraan Non PNS

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

780.000.000,0 APBD Prov 40 Orang 780.000.000,0

Penyediaan Alat Tulis

Kantor, Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah ATK yang

tersedia

10 Jenis ATK Ketersediaan Alat Tulis

Kantor

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

200.000.000,0 APBD Prov 10 Jenis ATK 200.000.000,0

Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

50.000.000,0 APBD Prov 50.000.000,0

APBD Prov 8 proposal 429.037.319,04

Penyediaan Jasa Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Verifikasi Faktual Proposal

Pascabencana

jumlah proposal yang

diverifikasi

5 proposal % kab/kota yang

mengajukan proposal

100 % 299.407.837,68

799.407.837,68 829.037.319,04PROGRAM REHABILITASI

DAN REKONSTRUKSI

PENANGGULANGAN

BENCANA

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor yang

tersedia

7 Unit Ketersediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

50.000.000,0 APBD Prov 9 Unit 50.000.000,0

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah biaya jamuan

makan dan minum yang

tersedia

5 Jenis Ketersediaan Makanan

dan Minuman

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

100.000.000,0 APBD Prov 5 Jenis 100.000.000,0

Pelaksanaan dan

Keikutsertaan Pameran

Jumlah Keikutsertaan

dalam Pameran

3 Pameran Peningkatan Partisipasi

dalam Pameran

Pembangunan

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

133.967.062,0 APBD Prov 3 Pameran 158.613.312,91

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

Jumlah perjalanan dinas 200 Kali Peningkatan Jumlah

Koordinasi/Konsultasi

Kedinasan

250 Orang Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

400.000.000,0 APBD Prov 220 Kali 400.000.000,0

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

% Pemenuhan sarana

prasarana perkantoran

100 % 199.170.418,0 100 % 145.000.000,0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor / Asrama

Jumlah Unit gedung

kantor/asrama yang

dipelihara

2 Unit Ketersediaan gedung

kantor/asrama dalam

kondisi baik

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

25.000.000,0 APBD Prov 2 Unit 45.000.000,0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala dan

Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Jabatan/Dinas

Jumlah kendaraan

jabatan/dinas yang

dipelihara

14 Unit Ketersediaan kendaraan

jabatan/dinas dalam

kondisi baik

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

150.000.000,0 APBD Prov 14 Unit 100.000.000,0

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan

dan peralatan gedung

kantor yang dipelihara

50 Unit Ketersediaan

perlengkapan dan

peralatan gedung kantor

dalam kondisi baik

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

24.170.418,0 APBD Prov 0 Unit 0,0

PROGRAM PENINGKATAN

PERENCANAAN,

PENGANGGARAN DAN

EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan

dokumen perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan kinerja tepat

waktu

100 % 705.595.685,0 100 % 731.748.085,01

Pelaksanaan Forum

Perangkat Daerah

Jumlah Peserta yang

mengikuti Forum

Perangkat Daerah

300 Orang Jumlah Laporan hasil

Forum Perangkat

Daerah

3 Laporan Kota Makassar

Kota Makassar

200.000.000,0 APBD Prov 450 Orang 200.000.000,0

Jumlah Dokumen RKA

dan DPA baik Pokok dan

Perubahan yang

tersusun

2 Dokumen Ketersediaan Dokumen

Rencana Anggaran PD

Pokok dan Perubahan

2

Dokumen

2 Dokumen

Jumlah Dokumen Renja

dan Perubahan Renja

yang disusun dan

ditetapkan


Rencana 1 Tahunan

2

Dokumen

2 Dokumen

Jumlah Dokumen

Renstra PD yang disusun

dan ditetapkan


Rencana 5 Tahunan

1

Dokumen

0 Dokumen

Jumlah Dokumen

Evaluasi PD yang

tersusun dan dilaporkan


Evaluasi PD setiap

Triwulan

1

Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Laporan Data

dan Informasi yang

dikumpulkan

5 Laporan Ketersediaan Data dan

Informasi yang

dibutuhkan

100 % 5 Laporan

Jumlah Data dan

Informasi yang

terpublikasi

5 Jenis Ketersediaan Data dan

Informasi yang

dipublikasikan

100 % 5 Jenis

Penyusunan dan

Pengelolaan Administrasi

Keuangan

Jumlah Laporan

Administrasi Keuangan

24 Laporan Ketersediaan Laporan

Administrasi Keuangan

PD

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

50.000.000,0 APBD Prov 24 Laporan 50.000.000,0

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran dan

Akhir Tahun

Jumlah laporan

keuangan semesteran

dan akhir tahun yang

disusun

3 Laporan Ketersediaan Laporan

keuangan semesteran

dan akhir tahun

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar


Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

120.000.000,0 APBD Prov 120.000.000,0Pengumpulan dan Publikasi

Data dan Informasi OPD

Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

235.595.685,0 APBD Prov 261.748.085,01Penyusunan dan Evaluasi

Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Perangkat

Daerah

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah laporan

prognosis realisasi

anggaran yang disusun

1 Laporan Ketersediaan laporan

prognosis realisasi

keuangan

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar


PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN DAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

% ASN berkinerja

sangat baik

100 % 557.260.228,0 100 % 577.914.680,78

Jumlah Aparat OPD yang

kelola administrasi

kepegawaiannya

40 Orang Ketersediaan

Administrasi

Kepegawaian aparat

OPD

100 % 40 Orang

Jumlah laporan

administrasi

kepegawaian yang

disusun

8 Laporan Ketersediaan laporan

administrasi

kepegawaian

100 % 8 Laporan

Pengadaan Pakaian Dinas

dan Pakaian KORPRI

Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

dan Pakaian KORPRI

Beserta

Perlengkapannya yang

tersedia

80 Pasang Ketersediaan Pakaian

Dinas dan Pakaian

KORPRI beserta

Perlengkapannya sesuai

kebutuhan

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

31.680.000,0 APBD Prov 80 Pasang 34.848.000,0

Pengadaan Pakaian Dinas

Lapangan dan Pakaian

Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Dinas

Lapangan dan Pakaian

Khusus Hari-hari

tertentu yang tersedia

80 Pasang Ketersediaan Pakaian

Dinas Lapangan dan

Pakaian Khusus hari-hari

tertentu sesuai

kebutuhan

100 % Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

31.680.000,0 APBD Prov 80 Pasang 34.848.000,0

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah peserta

sosialisasi peraturan

perundang-undangan

300 Orang Peningkatan Jumlah

aparat yang memahami

peraturan perundang-

undangan

300 Orang Kota Makassar

Kota Makassar

388.300.228,0 APBD Prov 400 Orang 392.058.680,78

7.543.291.472,68 7.661.325.657,95

Makassar, Juli 2019

Mengetahui,

Kepala Pelaksana,

Drs. H. Syamsibar, MH

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19600901 198101 1 001

JUMLAH

Kantor BPBD

Provinsi Kota

Makassar

105.600.000,0 APBD Prov 116.160.000,0Penyusunan dan

Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian

Documents

Rencana Kerja 2020 - ppid.sulselprov.go.id...Rencana Kerja 2020 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan || 4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut