PROS_Ni Nyoman at, Lintang v, Ibnu Q, Misnen A_Model Good University_fulltext

1766

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Kristen Satya Wacana

3rd Economics & Business Research Festival

13 November 2014

Model Good University Governance Dalam Mendeteksi Fraud Di

Universitas Yang Bersistem BLU

Ni Nyoman Alit Triani

Fakultas Ekonomi, UNESA

Lintang Venusita

Fakultas Ekonomi, UNESA

[email protected]

Ibnu Qizam

Fakulas Ekonomi, UIN Sunan Kalijaga

[email protected]

Misnen Ardiansyah

Fakultas Ekonomi, UIN Sunan Kalijaga

[email protected]

ABSTRACT

Recently, the most university in Indonesia reforms become to the public service

institutuions. However, BPK based on audit result in 2013, gave disclaimer opinion. It

explained toward weakness in university governance and internal control of financial

managing. Therefore, this study try to conduct a investigations toward them. This study

performanced to analyse throught literature study about good university governance that based

on theories, concepts, and regulations in Indonesia. Data was obtained by direct survey in field,

and was used by interview technuiqe from management in state university that had status the

public service institution. The result will explain some reasons that appeared internal control

weakness, and drive to opportunity, rasionalization, and presure to members of management

in state university to do fraud. Beside that, the study will obtain a model of good univerity

governance that have ability a detection of fraud.

Key words: Good university governance, internal control, fraud, and public service institution.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dari tahun 2009 sampai sekarang telah banyak institusi

perguruan tinggi yang berstatus PTN biasa berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Selain itu, ada beberapa perguruan tinggi yang berstatus BHPTN diubah menjadi BLU.

Perubahan status ini tidak lain adalah untuk memberikan keleluasaan dalam pengelolaan

keuangan.

Data dan fakta Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan merepresentasikan

bagian terbesar dari seluruh Satuan Kerja (Satker) BLU yaitu sebesar 51 persen. Pertumbuhan

Satker BLU bidang pendidikan dimulai dengan penetapan UIN Sunan Kalijaga sebagai Satker

BLU di tahun 2007. Semenjak itu pertambahan Satker BLU bidang pendidikan terus

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada akhir triwulan III/2012 mencapai

73 Satker. Meskipun penerapan BLU di masing-masing institusi pendidikan belum seluruhnya

memuaskan, harus di akui bahwa hal tersebut telah memicu perbaikan tata kelola di sebagian

besar BLU. Berikut gambar perkembangan satker BLU dari tahun 2007-2012

mailto:[email protected]



1767




13 November 2014

Grafik perkembangan BLU

Insert grafik 1

Hasil audit disclaimer merupakan indicator kemerosotoan akuntabilitas (warta

BPK/Transkatua.com). Jadi selama ini program implementasi good university governance

merupakan sebuah simbol saja yang belum pernah bisa diterapkan secara komprehensif oleh

semua institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil audit tersebut juga menjelaskan bahwa

tidak ada kepatuhan pada standar akuntansi pemerintahan, ketidaksesuaian dengan peraturan

perundangan, data yang disampaikan tidak lengkap, dan sistem pengendalian internal sangat

lemah. Sebagai bukti dari hasil audit tersebut, misalnya masih adanya rekening liar di beberapa

PTN, adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak disetor ke kas Negara, dan

perjalanan dinas fiktif.

Untuk mengantisipasi semua kejadian tersebut, penilaian tentang good governance

tentunya tidak hanya mengukur dan menilai indeks good corporate governance yang ada di

perusahaan yang telah go-public saja. Akan tetapi, hal ini juga bisa dilakukan pada perguruan

tinggi negeri di Indonesia sebagai pengguna anggaran dari APBN.Hal ini berguna untuk

menilai kemungkinan kecurangan (fraud) yang nantinya selalu muncul di setiap transaksi.

Kecurangan (fraud) bisa muncul menurut Pomeranz (1995) disebabkan oleh beberapa faktor

seperti: resisi (recession), ketidakpuasan karyawan (employee disaffection), kemungkinan erosi

etika bisnis (possible erosion of business ethics), kesulitan pembelajaran etika (difficultly of

teaching ethics), kompleksitas teknologi (technology complexity), tidak adanya perlindungan

dari ketidakaturan (safeguard lag irregularities), dan adanya keterkaitan dengan para auditor

(a related issue: whiter the auditors).

Penyebab kecurangan (fraud) sebagaimana yang dijelaskan oleh Pomeranz (1995) bisa

berupa kemungkinan erosi etika bisnis (possible erosion of business ethics), kesulitan

pembelajaran etika (difficultly of teaching ethics). Pendapat umum pasti setuju kalau

kecurangan disebabkan oleh faktor etika. Namun di instansi pendidikan yang seharusnya

menjadi panutan masyarakat justru memberikan contoh yang buruk. Sehingga patut

dipertanyakan adalah apakah benar erosi etika benar-benar telah mengikis setiap insan yang

ada di instansi pendidikan, ataukah hanya orang yang menjalankan (penjabat) saja yang

berkaitan dalam penggunaan anggaran.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diusulkan

dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Apakah Satuan Pemeriksaan Internal dalam perguruan tinggi yang bersifat BLU

bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud (penyimpangan) di Universitas

BLU?

b. Apakah prinsip-prinsip Good University Governance dapat mendeteksi fraud

(penyimpangan) yang terjadi di Universitas Bersistem BLU?

c. Bagaimana Model Good University Governance dapat mendeteksi fraud

(penyimpangan) yang terjadi di Universitas Bersistem BLU?

MANFAAT PENELITIAN

1768




13 November 2014

Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskna SPI dalam perguruan tinggi yang bersifat

BLU bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan di Universitas BLU. Bisa

menjelaskan prinsip-prinsip Good University Governance dapat mendeteksi penyimpangan

yang terjadi di Universitas bersifat BLU, dan memberikan model GUG yang bisa mendeteksi

penyimpangan di universitas bersifat BLU.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Menurut Cadbury Report (1992), prinsip utama GCG adalah: keterbukaan, integritas

dan akuntabilitas. Sedangkan menurut Organization for Economic Corporation and

Development atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (fairness), akuntabilitas

(accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility). Prinsip-

prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam

perusahaan

Definisi Fraud

Fraud diterjemahkan penyimpangan, demikian pula dengan error dan irregularities

masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan. Perbedaan dari

penyimpangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan

tersebut merupakan tindakan yang disengaja atau tidak. Fraud atau penyimpangan dilakukan

dengan unsur kesengajaan dalam melakukannya. ACFE’s mendefinisikan fraud sebagai

tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan cara menyalahgunakan suatu

pekerjaan/jabatan atau mencuri asset/sumberdaya dalam organisasi (Singleton, 2010)

Klasifikasi Fraud

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa

Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan

atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk

memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi,

dan dikenal dengan istilah “ The Fraud Tree” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal Yang

Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (Uniform Occupational Fraud Classification System.

Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle)

Segitiga fraud ini adalah gagasan dari seorang mahasiswa yang bernama Donal R.

Cressy melakukan penelitian desertasi doktornya di bidang sosiologi tentang kriminalitas

masyarakat.Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari satu tekanan (pressure)

yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan yang mendesak, yang tidak dapat

diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang penting disini adalah tekanan yang menghimpit

hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (sharing) dengan orang

lain.(Theodorus M., 2007:107)

Definisi Badan Layanan Umum

Badan layanan umum merupakan suatu instansi pemerintah yang merupakan agen bagi

pemerintah untuk meningkatkan kinerja dari instansi tersebut. Menurut PP No 23 tahun 2005

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, “adalah instansi di lingkungan

pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

1769




13 November 2014

Satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melakukan perubahan/penyesuaian

tata kelola maupun perubahan struktur organisasi. Perubahan tata kelola dan struktur organisasi

tersebut dilakukan dengan mengikuti peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Tata laksana atau prosedur kerja merupakan urutan pekerjaan yang dilakukan oleh

satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dalam melaksanakan kegiatannya. Prosedur kerja

ini menggambarkan wewenang/tanggungjawab masing-masing jabatan dan prosedur yang

dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya. Secara sederhana, prosedur kerja dapat diartikan

sebagai pedoman yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut dilakukan,

dan siapa yang melakukannya. Sehingga, adanya prosedur kerja sangat dibutuhkan oleh setiap

organisasi, baik dari tingkat pinpinan hingga level organisasi terendah.

Prosedur kerja dapat memberikan arah bagi Badan Layanan Umum (BLU) dalam

upaya peringkatan kinerja BLU yang bersangkutan, disamping menghindarkan adanya

tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Disamping itu, prosedur kerja dapat digunakan

untuk menelusuri kesalahan-kesalahan prosedural, baik dalam pemberian pelayanan kepada

publik maupun pelaksanaan pekerjaan rutin. Satuan kerja pemerintah yang menjadi satuan kerja

Badan Layanan Umum harus mempunyai prosedur kerja untuk semua kegiatannya, terutama

kegiatan utama (core business). Prosedur kerja disajikan dalam bentuk bagan arus (flowchart)

diikuti dengan narasi yang menjelaskan bagan arus tersebut. Prosedur kerja mencakup empat

aspek yaitu: aspek pelayanan, keuangan, administrasi (termasuk aspek sarana dan prasarana)

dan Sumber Daya Mausia.

Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik

Indonesia (2013:30), Fungsi pengawasan dan pemeriksaan intern dalam pelaksanaan kegiatan

harus dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Fungsi tersebut dapat

dilaksanakan oleh SPI sebagai unit yang melakukan fungsi pemeriksaan intern Badan Layanan

Umum, dan sebagai unit kerjayang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU untuk

menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. Secara umum, fungsi

satuan pemeriksaan intern antara lain sebagai berikut:

a. Membantu Pemimpin BLU dalam menyelenggarakan penilaian atas sistem

pengendalian atas sistem pengendalian, pengelolaan manajemen serta memberikan

saran perbaikan.

b. Sebagai konsultan dan juga melaksanakan pengawasan dalam rangka pengelolaan

risiko, pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip good governance

c. Sebagai mitra kerja strategis unit kerja daam mencapai sasaran kegiatan

d. Sebagai mitra kerja dari auditor eksternal.

Ruang lingkup satuan pemeriksaan intern (SPI) meliputi audit keuangan dan

audit manajemen. Audit keuangan melihat kewajaran atas laporan keuangan yang telah

disajikan manjamen dengan fokus pada audit operasional organisasi. Sementara audit

manajemen melihat segi efisiensi, efektivitas, ekonomi dengan tujuan menguji apakah

pelaksanaan/kegiatan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Satuan

Pemeriksaan Intern mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara

lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.

1770




13 November 2014

b. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi tempat atas

obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang

berkaiatan dengan pelaksanaan tugasnya.

c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya,

dalam kaitan dengan penilaian efektifitas sistem yang diauditnya.

d. Satuan pemeriksaan intern tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan

tanggung jawab atas aktivitas yang direvisi/diperiksa, tetapi tanggung jawab satuan

pemeriksaan intern adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

DirektoratJenderalPerbendaharaanKementerianKeuanganRepublik Indonesia

(2013:30-31)

Risiko, Manajemen Risiko, Kemungkinan dan Dampak Risiko

Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang

diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya sementara manajemen risiko adalah

pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian.

Dibawah ini tabel kemungkinan resiko dan dampak resiko

Tabel 1. Dampak Risiko

Insert tabel

Secara umum, terdapat risiko-risiko utama yang harus dimitigasi oleh satuan kerja

Badan Layanan Umum bidang pendidikan. Laporan mengenai mitigasi risiko-risiko utama

tersebut harus disampaikan kepada Dewan pengawas setiap semesternya sebagai bahan

pengawas. Selain memonitor risiko-risiko di atas, satuan kerja Badan Layana Umum dapat

membuat dan memonitor risiko-risiko lainnya yang mungkin timbul, sesuai selera risiko

(riskapetite) pemilik risiko. Di bawah ini tabel risiko utama satuan kerja Badan Layanan Umum

Bidang pendidikan

Akuntabilitas BLU

Badan Layanan Umum menyusun menyajikan laporan keuangan dan laporan

kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan dan kegiatan pelayanannya. Laporan keuangan adalah informasi dari

transaksi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat

digunakan untuk menggambarkan kinerja Badan Layanan Umum. Laporan keuangan

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, dan arus kas

BLU yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuatdan

mengevaluasi keputusan ekonomi. Pemimpin BLU bertanggungjawab atas penyusunan

dan penyajian laporan keuangan BLU. Laporan Keuangan dilengkapi dengan surat

pernyataan tanggungjawab pemimpin BLU yang berisikan pernyataan bahwa

pengelolaan anggaran telah dilaksankan berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan

tanggung jawab pemimpin BLU.

Standar Akuntansi

1771




13 November 2014

Suatu pedoman agar laporan keuangan dapat dibandingkan baik dengan laporan

keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan satuan kerja Badan Layanan

Umum yang lain. Badan Layanan Umum menerapkan dua standar akuntansi Standar Akuntasi

Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Standar Akuntansi Keuangan, standar akuntansi adalah prinsip akuntansi dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas. Satuan kerja Badan Layanan Umum

merupakan instansi pemerintah yang menerapkan paradigma mewiraswastakan pemerintah

(enterprising the goermment), sehingga dikelola ala bisnis (business like). Sebagai

konsekuensinya, akuntansi dan pelaporan keuangan satuan kerja BLU juga dilakukan layaknya

entitas bisnis dengan menerapkan SAK yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi

Indonesia (Iaktan Akuntansi Indonesia). SAK yang diterbitkan oleh IAI tersebut berupa

Pernyataan Standar Akuntasni Keuangan (PSAK). Satuan kerja BLU menerapkan SAK yang

telah ada tersebut disesuaikan dengan jenis industri masing-masing.

Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai satuan kerja yang masih merupakan satuan

kerja pemerintah, satuan kerja BLU merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kementerian

Negara/Lembaga. Laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi tersebut disusun dan disajikan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan berdasarkan SAP yaitu

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem Akuntansi BLU

Sistem akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan

pelaporan keuangan BLU yang mencakup semua pendapatan dan belanja BLU, baik yang

bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan Rupiah Murni dan

pendapatan usaha lainnya.

BLU setidak-tidaknya mengembangkan tiga sistem akuntansi yang merupakan

subsistem dari sistem akuntansi BLU, yaitu sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset

tetap, dan sistem akuntansi biaya.

1. Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan

keuangan pokok untuk tujuan umum. Tujuan laporan keuangan adalah:

a. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepad BLU dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan suatu BLU dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh penerimaan,

pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas BLU untuk kepentingan stakeholders

c. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

BLU dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

1772




13 November 2014

2. Sistem Akuntansi Aset Tetap

Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk

keperluan manjemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas,

nilai mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan BLU akan tetapi

berada dalam pengelolaan BLU. Pengembangan sistem akuntansi aset tetap

diserahkan sepenuhnya kepada BLU yang bersangkutan. Namun demikian, BLU

dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem

Informasi Manajamen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

3. Sistem Akuntansi Biaya

BLU mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi

tentang harga pokok produksi, biaya satuan (unit cost) per unit layanan, dan

analisis varian. Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan

pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.

Penyajian Laporan Keuangan

Dalam penyajian laporan keuangan, setiap komponen harus diidentifikasi secara jelas

dan menyajikan informasi antara lain mencakup: nama BLU atau identitas lain; cakupan

laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau beberapa unit usaha; tanggal

atau periode pelaporan; mata uang pelaporan dalam Rupiah; dan satuan angka yang digunakan

dalam penyajian laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan inferensial baik dengan

pedekatan deskriptif dan infersial baik secara kualitatif, dan kuantitatif. Adapun uraian analisis

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis ini berupaya untuk mendeskripsikan implementasi good university

governance, penerapan akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan negara di perguruan

tinggi negeri BLU, dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian

diperoleh suatu gambaran yang umum yang terinci tentang impelementasi yang nyata dari

responden yang diperoleh dari FGD, dan kuisioner, yang penghitungan kuisioner ini dengan

menggunakan skoring. Deskripsi data tersebut bisa berupa data kualitatif dan data kuantitaif.

Deskripsi data kualitatif dipakai untuk menjelaskan tentang suatu fenomena yang ada di

lapangan yang bersifat kualitatif. Ada beberapa alasan yang dipakai dalam pendekatan

deskriptif kualitatif, yaitu: (1) metode deskriptif kualitatif lebih mudah apabila berhadapan

dengan kenyataan jamak, (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara

peneliti dan responden, dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan

banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian deskriptif

kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada

gejala atau fenomena yang bersifat alami. Mengingat orientasinya demikian, maka sifatnya

mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamiah serta tidak bisa dilakukan di laboraturium

melainkan di lapangan.

1773




13 November 2014

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah SPI dan prinsip-prinsip

Good University Governance perguruan tinggi yang bersifat BLU untuk mendeteksi

kemungkinan terjadinya fraud (penyimpangan) di Universitas BLU. Selanjutnya

diharapkan penelitian ini akan menghasilkan model Good University Governance yang

dapat mendeteksi fraud (penyimpangan) yang terjadi di Universitas bersistem BLU.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka penelitian ini mengunakan obyek perguruan

tinggi yang bersifat BLU yaitu Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dalam obyek penelitian yang dipilih, yang menjadi responden dalam penelitian

ini adalah pihak-pihak di universitas yang berhubungan dan bertanggung jawab atas

masalah keuangan. Responden yang dipilih dari kedua universitas tersebut antara lain:

Pembantu Rektor 2, Kabag Keuangan, tim satuan pengendali intern (SPI), para

Pembantu Dekan 2 serta para pemegang uang muka kegiatan (PUMK) masing-masing

universitas. Responden-responden tersebut dipilih dengan harapan dapat memperoleh

jawaban terkait rumusan masalah dalam penelitian ini.

Satuan Pemeriksaan Intern

Salah satu item yang ada dalam indikator pertanyaan kuisioner adalah satuan

pemeriksaan intern (SPI). Satuan pemeriksaan intern (SPI) merupakan satuan pengawas yang

dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja

di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. SPI dibentuk untuk melaksanakan tugasnya

bertanggunjawab kepada Inspektur Jenderal, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di

koordinasi oleh Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan. Tujuan SPI di instansi BLU

diharapkan memberikan kontribusi kepada auditee (unit kerja) berupa jasa assurance, sebagai

katalisator, dan consulting yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional setiap unit kerja di instansi BLU,

melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen berbasis risiko, pengendalian internal

dan proses governance dengan melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan setiap

unit kerja (obrik) di BLU.

Pengendalian intern di lingkungan Perguruan Tinggi belum memadai karena pimpinan

dalam unit terkecil mengalami konflik peran sebagai struktural maupun fungsional. Integrasi

manajemen merupakan faktor utama untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan

(fraud). Hal ini menunjukkan masih adanya konflik kepentingan yang sangat tinggi di

lingkungan SPI sehingga ada beberapa satuan kerja yang cendrung melihat SPI sebagai pihak

dalam yang bisa untuk di negosiasi. Auditor internal berperan dalam mendeteksi penyimpangan

(fraud), akan tetapi laporan tentang penyimpangan (fraud) masih belum banyak di lakukan

secara rutin, hanya masih berdasarkan penugasan terhadap investigasi penyimpangan (fraud).

Peran pengawas dan auditor eksternal juga dirasakan membantu dalam upaya pendeteksian

penyimpangan (fraud).

1774




13 November 2014

Model Good University Governance untuk mendeteksi Fraud

Kewajaran

Kewajaran digambarkan dari standar pelayanan minimum merupakan ukuran

pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan PPK-

BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan,

pemerataan, dan kesejahteraan layanan serta kemudahan untuk memperoleh layanan. Standar

pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasan layana minimum yang seharusnya

dipenuhi oleh pemerintah. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang

diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART (Spesific,

Measurable, Attainable, and Timely) yaitu: fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat

dicapai, relevan dan dapat diandalkan, dan tepat waktu.

Dari hasil pengamatan, di instansi yang di pakai sampel dalam penelitian ini belum

terdapat standar pelayanan minimum yang diberikan untuk masing-masing pihak di universitas

baik untuk mahasiswa, dosen, dan pihak luar yang berhubungan dengan universitas. BLU

merupakan intansi di lingkungan pemerintah pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyedian barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan di dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas. Sistem yang telah dirancang selama ini diharapkan dapat mencegah timbulnya

penyimpangan (fraud).

Indikator fairness menunjukkan 60% responden menyatakan bahwa di institusi mereka

telah memiliki standar pelayanan minimum untuk pengelolaan keuangan BLU. Selain itu 87%

responden telah memberikan layanan pada masyarakat tanpa mengutamakan mencari

keuntungan. Responden juga menyatakan perlunya pemberian sanksi dan reward untuk

mencegah terjadinya fraud. Lebih lanjut 80% responden juga menjelaskan bahwa penerapan

sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya fraud.

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal

dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; hibah tidak terkait yang diperoleh dari

masyarakat atau badan lain; atau hasil kerjasama BLU dengan pihak lain. Semua pengadaan di

atas harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan

praktek bisnis yang sehat. Dalam penetapan penyedian barang/jasa, panitia pengadaan harus

memperoleh persetujuan tertulis dari pemimpin BLU untuk transaksi yang bernilai di atas 50

milyar dan untuk transaksi sampai dengan 50 milyar akan diberikan persetujuan dari pejabatlain

yang ditunjukk oleh pemimpin BLU. Penunjukkan pejabat lain ini harus memperhatikan

prinsip-prinsip objektivitas, independensi, dan saling uji.

Akuntanbilitas

Akuntabilitas dalam hal ini berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber

daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada satuan kerja instansi pemerintah

yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, dan untuk

transparansi, disini akan mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus

informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Institusi

memberikan rencana strategis bisnis ke masa depan pada saat dilaksanakan rapat senat

universitas. Dan di sosialisasikan ke pada masing-masing fakultas.Di akhir tahun pelaksanaan

penggunaan dana dan perkuliahan yang ada terdapat laporan audit terakhir atau pernyataan

bersedia untuk di audit secara independen oleh audit eksternal.

1775




13 November 2014

Indikator akuntabilitas yang terdiri atas 17 item pertanyaan menunjukkan hasil

bahwa 67% responden menyatakan bahwa rencana strategis telah disosialisasikan ke

fakultas dan pada akhir tahun telah dilaporkan penggunaan dana perkuliahan.

Sedangkan untuk RBA sebanyak 73% responden menjelaskan bahwa pimpinan BLU

telah melakukan proses pengajuan RBA ke menteri serta penarikan dana bersumberkan

RBA yang telah disetujui menteri. Namun dalam lingkungan responden ditemukan

adanya indikasi lemahnya pengendalian internal termasuk dalam perlindungan terhadap

aset tetap. Hal ini disebabkan masih pimpinan dalam unit terkecil mengalami konflik

peran sebagai struktural maupun fungsional. Sehingga 80% responden menyatakan

bahwa manajemen puncak dan SPI harus memiliki integritas dan profesional sehingga

mampu untuk deteksi fraud dalam upaya mengeliminasi terjadinya fraud tersebut.

Transparansi

Dari hasil survei dapat dilihat bahwa Universitas BLU sudah memberikan pola tata

kelola keuangannya kepada masyarakat dan di akhir tahun pelaksanaan penggunaan dana dan

perkuliahan yang ada terdapat laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit

secara independen oleh audit eksternal. Lebih lanjut, Universitas sudah membuat laporan

keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, dan catatan

laporan keuangan yang disertai analisis kinerja keuangan. Kemudian, setiap semesteran BLU

wajib membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan realisasi

anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan,

disertai laporan kinerja. setiap tahunan BLU wajib membuat laporan keuangan secara lengkap

yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan

catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Dengan demikan, Universitas telah

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2006 menyatakan laporan

Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,

dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan

antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur

pendapatan dan belanja.

Perubahan/revisi terhadap RBA definitif dan DIPA dilakukan apabila terdapat

penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBN dan/atau belanja BLU

melampaui ambang batas fleksibilitas. Perubahan/revisi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Institusi juga menerapkan pengendalian pengembangan sistem dan dokumen

(sistem development and documentation controls) dapat mencegah timbulnya penyimpangan

(fraud). Sebuah pernyataan yang salah dan palsu dalam laporan keuangan dari segi keuntungan

dan nilai aktiva dapat dijadikan alasan adanya indikasi penyimpangan (fraud). Penyimpangan

(fraud) dapat di deteksi dengan memeriksa dokumen, telaah data ekstern, dan wawancara.

Membandingkan antara anggaran dengan realisasi dapat dijadikan alasan untuk menilai adanya

indikasi penyimpangan (fraud). Dengan demikian, transparasi telah berjalan dengan baik untuk

mendeteksi fraud di Universitas.

Indikator ini terdiri atas 19 item pertanyaan. Item pertanyaan tentang tata kelola

diperoleh hasil bahwa 60% responden menyatakan bahwa transparansi yang dibangun

atas dasar kebebasan arus informasi bagi masyarakat terkait laporan penggunaan dana

perkuliahan meliputi: LRA, Neraca, Laporan arus kas dan CaLK juga analisis kinerja

keuangan. Bahkan 80% responden menyatakan telah melakukan pelaporan atas

1776




13 November 2014

laporan-laporan tersebut setiap triwulanan, semesteran, dan setiap tahun. Meskipun

67% responden kadang-kadang menunda pencatatan keuangan. Meskipun demikian

87% responden menyatakan bahwa evaluasi kinerja dan penerapan pengembangan

sistem dan pengendalian dokumentasi dapat mencegah terjadinya fraud. Selain itu

dengan adanya pernyataan palsu dalam laporan keuangan, perubahan gaya hidup

karyawan yang drastis dan membandingkan laporan keuangan beberapa periode dapat

mendeteksi adanya fraud. Tentunya ini dapat terdeteksi melalui review analitik serta

pemeriksaan dokumen. Untuk melihat adanya indikasi fraud juga perlu audit

investigasi dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi, mengenal pola

hubungan tiap transaksi. Namun demikian auditor diharapkan memiliki pertimbangan

sehat, kecerdasan, pengalaman investigasi termasuk juga pengalaman pengoperasian

sistem informasi akuntansi untuk dapat mendeteksi indikasi fraud. Akan tetapi hanya

53% responden yang telah melakukan hal ini.

Responsibilitas

Dari hasil pengamatan, untuk pertanggungjawaban tugas di masing-masing instansi

Universitas yang bersifat BLU membuat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja

pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, laporan keuangan digunakan

untuk analisis penyerapan anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagai pedoman penetapan

anggaran tahun depan. Secara kertas, peraturan dan sistem SPI telah dipenuhi, hal ini

dibuktikan dengan adanya perkembangan misi dan strategis, pengelompokan fungsi yang logis,

efektivitas pembiayaan, namun dalam hal pengembangan sumber daya manusia belum optimal,

hal ini diindikasikan dengan pendayagunaan belum maksimal, sebaliknya lebih menekankan

pada perbaikan infrastruktur, yang hal itupun belum terpenuhi sesuai perencanaan. Hal lain juga

tergambar pada pedoman dalam pengukuran dan penilaian pencapaian kinerja, namun belum

dilakukan analisis oleh pihak internal dan eksternal.

Rencana Bisnis dan anggaran BLU, yang dkenal dengan RBA sebagai dokumen

perencanaan bisnis dan penganggaran tahun yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan

anggaran satuan BLU. RBA yang di susun tingkat universitas direvisi dua kali dalam satu tahun

yang dilaksanakan bulan April dan Oktober.Pada Universitas ini, untuk pelaksanaan

pengesahan RBA, telah sesuai dengan aturan yang ditentukan, Pimpinan BLU mengajukan

usulan RBA kepada Menteri/Pinpinan Lembaga untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL.

Usulan RBA disertai dengan usulan standar pelayana minimum dan biaya biaya dari keluaran

yang akan dihasilkan. RBA yang telah disetujui oleh Menteri/Pinpinan Lembaga diajukan

sebagai bagian dari RKA-KL kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Kemudian, DIPA BLU yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN.

Sedangkan untuk kewajiaban setiap triwulan, BLU wajib membuat laporan keuangan

yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangan disertai laporan kinerja. Laporan ini disampaikan kepada

Menteri/Pinpinan Lembaga dan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan, paling lambat 15 hari setelah periode pelaporan berakhir. Setiap semesteran

dan tahunan BLU wajib membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan

realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan yang disampaikan kepada menteri/pinpinan

Lembaga paling lambat satu bulan setelah periode pelaporan berakhir. Menteri/Pemimpinan

1777




13 November 2014

Lembaga menyampaiakan laporan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan yang dilampiri dengan laporan keuangan dan laporan kinerja BLU paling

lambat dua bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Secara proses pengesahan berjalan dengan baik, namun, dalam praktiknya, tidak

demikian, ketidak teraturan sering terjadi akibat dari kurangnya koordinasi dari berbagai pihak

yang berakibat dari keterlambatan dari proses pencairan dana yang akhirnya berdampak pada

yang lainnya, antara lain kegiatan penting akhirnya tidak diakomodasi dengan baik pada tahun

berjalan sehingga harus ditempatkan pada tahun berikutnya.

Indikator Responsibilitas untuk item pengelolaan keuangan menunjukkan

bahwa 53% responden menjelaskan jika mereka sanggup meningkatkan kinerja layanan

keuangan. Bahkan 80% responden menjelaskan apabila setiap awal tahun menyusun

laporan keuangan. Berkaitan dengan item tata kelola sebanyak 67% responden

menjelaskan bahwa mereka sangat memperhatikan kebutuhan organisasi serta telah

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan.

Selain itu 93% responden telah memiliki visi dan misi strategis untuk lima tahun

kedepan yang terukur. Namun hanya 47% responden yang menyatakan bahwa pejabat

dan pegawai telah diberikan remunerasi. Sebanyak 93% responden menjelaskan bahwa

RKA-KL telah menjabarkan rencana kerja pemerintah dan rencana strategis

kementerian serta RBA merupakan dokumen yang berisi program kegiatan dan target

kinerja BLU. Pengeluaran dan pencarian dana telah berdasarkan DIPA BLU. Item RBA

responden menunjukkan bahwa 80% telah disusun mengacu pada Renstra-KL dan

menganut pola anggaran fleksible. RBA tersebut juga telah dimintakan persetujuan

pada menteri. Mereka juga membuat laporan keuangan setiap triwulanan, semesteran

serta setiap tahun menyusun laporan keuangan secara lengkap. Selanjutnya 73%

responden menyatakan adanya ketidakteraturan proses akuntansi, termasuk belum

berjalan sepenuhnya proses pemisahan fungsi, serta adanya keterlambatan proses

pencairan dana. 80% responden mengatakan bahwa instansi mereka telah menerapkan

GUG dan merancang sistem untuk mencegah terjadinya fraud.

Model GUG dalam Pendeteksian risiko

Tabel 2.Model Tiga Tingkat Pengendalian

Insert tabel

Model yang dihasilkan penelitian ini menyatakan bahwa secara keseluruhan untuk komponen

risiko tertinggi adalah pada SPI. Sementara untuk masing-masing point, auditor kurang dalam

hal fairness, BoC memiliki risiko dalam hal responsibility, BoE berisiko tertinggi pada

Accountability, dan BoD berisiko pada Transparancy. Sehingga model yang diusulkan

penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Model yang diusulkan

Insert tabel

Tabel tersebut menyiratkan bahwa risiko tertinggi terdapat pada SPI dan Rektorat. Hal

ini disebabkan karena Rektorat sebagai pemegang kekuasaan kurang tegas dalam menentukan

kebijakan. Dari hasil pengamatan juga disebutkan bahwa pemilihan unit auditee sering

1778




13 November 2014

disebabkan karena whistleblower, belum berdasarkan data pantauan SPI. Sementara di sisi lain,

SPI belum mampu bersifat independent, karena dari pimpinan unit kecil Universitas sendiri

menganggap bahwa SPI merupakan pihak internal yang dapat dinegosiasi. Sehingga konsep

atau sistem yang ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan belum bisa dilakukan secara

optimal oleh Universitas. Sementara BoE sebagai pihak pelaksana kebijakan memiliki risiko

sedang, karena gerak aktivitas nya masih terbatas, kebijakan yang diputuskan hanya bersifat

strategis. Sedangkan BoC memiliki risiko terendah karena sebagai unit terkecil yang tidak

memiliki kebijakan sama sekali.

SIMPULAN

1. Pengendalian intern di lingkungan Perguruan Tinggi belum memadai karena

pimpinan dalam unit terkecil mengalami konflik peran sebagai struktural maupun

fungsional. Namun auditor internal (SPI) berperan dalam mendeteksi

penyimpangan (fraud), meskipun laporan tentang penyimpangan (fraud) masih

belum banyak di lakukan secara rutin dan hanya masih berdasarkan penugasan

terhadap investigasi penyimpangan (fraud).

2. Prinsip-prinsip Good University Governancemeliputi: responsibilitas,

akuntabilitas, kewajaran, dan transparansi dapat mendeteksi fraud (penyimpangan)

yang terjadi di Universitas Bersistem BLU.

3. Model awal Good University Governanceyang dihasilkan meliputi peran satuan pengawas

intern (SPI) dan prinsip GUG yang dapat mendeteksi fraud (penyimpangan) yang terjadi

di Universitas Bersistem BLU.

SARAN

Bagi perguruan tinggi yang bersistem BLU diharapkan adanya komitmen dari SPI dan

pimpinan BLU untuk dapat mendeteksi indikasi terjadinya fraud dan selanjutnya

menindaklanjuti temuan tersebut.

LAMPIRAN

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik

Indonesia (2013:8)

Grafik 1.1

Perkembangan Satker BLU dari tahun 2007-2012

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Satker

Satker

1779




13 November 2014

Tabel 1

Dampak Risiko

Tingkat Konsekuensi Risiko Keterangan

Rendah a. Pengaruhnya terhadap strategi dan

aktivitas operasi rendah

b. Pengaruhnya terhadap kepentingan para

pemangku kepentingan (stakeholders)

rendah

Sedang a. Pengaruhnya terhadap strategi dan

aktivitas operasi sedang



sedang

Tinggi a. Pengaruhnya terhadap strategi dan

aktivitas operasi sedang



sedang

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

(2013:75)

Tabel 2

Model Tiga Tingkat Pengendalian

Responsibility Accountability Fairness Transparancy

BoD 8,13% 8,76% 8,57% 6,12% 31,58%

BoE 34,98% 32,47% 34,29% 36,73% 138,47%

BoC 49,01% 51,03% 51,43% 49,49% 200,96%

Auditor 7,88% 7,73% 5,71% 7,65% 28,98%

100% 100% 100% 100%

Sumber: data diolah

Tabel 3

Model yang diusulkan

Tinggi Sedang Rendah

SPI BoE BoC

BoD

Sumber: data diolah

1780




13 November 2014

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, W. S. 2003. Fraud Examination. South western: Thomson.

Anwar Misbahul., dan Pratolo Suryo. 2012. Penerapan Model Tata Kelola Keuangan Perguruan

Tinggi Yang Baik Untuk Mewujudkan Good University Governance (Studi Pada PTM

se Indonesia)

Arikunto, Suharsini. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Penerbit PT. Rineka

Cipta. Jakarta.

Beasley, Mark S. 1996. The Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director

Composition and Financial Statement Kecurangan (fraud). TheAccounting Review.

Vol.71, No.4, October. pp.443-465

Bloomfield, Robert J. 1997. Strategic dependent and the Assessment Kecurangan (fraud) Risk:

A Laboratory Study. The Accounting Review, Vol. 74. No.4. October, pp. 517-538

Bologna , J.& Lindquist, R. (1995). Fraud Auditing and Forensic Accounting. Ny: Wiley and

Sons.

Brown, Jr. William O. and Richard C. K. Burdekin, 2000. Kecurangan (fraud) and Financial

Markets: The 1997 Collapse of the Junior Mining Stocks. Journal of Economics and

Business; Vol. 52. pp.:277–288

Caplan, Dennis.1999. Internal control and The detection of management Kecurangan (fraud).

Journal of Accounting Research. Vol.37. No.1, spring, pp.010-117

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Manual

Pengelolaan Satker BLU Bidang Layanan Pendidikan.

Fama, E.F. (1980). ‘Agency Problem and the Theory of the Firm’. Journal of Political

Economy. Vol. 88. pp. 288-301.

Hoffman, Vicky B., and James M. Paton. 1997. Accountability dilution effect, and

Compensation in Auditor’s Kecurangan (fraud) Judgments, Journal of Accounting

Research, Vol.35.No.2 Autumn, pp.227-237

Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). ‘Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency

Cost and Ownership Structure’. Journal of Financial Economics. October. Vol. 3. pp.

305-360.

Kneer, Dan C. , and Philip M.J. Reckers, and Marianne M. Jennings, 1996. An empirical

examination of the influence of the “new” US audit report and kecurangan (fraud) red-

flags on perceptions of auditor culpability. Managerial Auditing Journal. Vol.11. No.6,

pp. 18–30

Pomeranz, Felix. 1995. Fraud: The Root Causes. Public Money & Management, Volume 15,

Issue 1, 1995

Pujiono dan Made Dudy Satayawan, 2011. Menciptakan Mutu Perguruan Tinggi (Higher

Education) Berskala International Melalui Strategi Penerapan Tata kelola Universitas

Yanga Baik (Good University Governance). Jurnal Akuntansi Akrual.

Vol.3.No.4.Oktober, pp.55-65

Singleton & Singleton. 2010. Fraud Auditing and Forensic Accounting.Fourth Edition Wiley

Corporate F&A

Springer, Roben F. 2005. Deterring Kecurangan (fraud): The Role of Resale Price Maintenance.

The Journal of Business. Vol.59, No.3. pp. 433-449

Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Penerbit Rineka Cipta.

Jakarta.

http://www.tandfonline.com/loi/rpmm20?open=15#vol_15

http://www.tandfonline.com/toc/rpmm20/15/1

1781




13 November 2014

Sari Maylia Pramono dan Raharja. 2012. Peranan Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan

Good Corporate Governance (BGG) Pada Badan Layana Umum (BLU) di Indonesia

Theodorus M. Tuanakotta. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Tjager, I.N., A. Alijoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo. (2003). Corporate governance:

Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia. Forum Corporate

Governance in Indonesia (FCGI).

Vanasco, Rocco R. 1996. Kecurangan (fraud) auditing. Managerial Auditing Journal. Vol.13,

No.1, pp. 4–71

Walsh, J.P. dan Seward, J.K. (1990). ‘On the Efficiency of Internal and External of Corporate

Control Mechanisms’. Academy of Management Review. July. Hal.: 421 –458.

WartaBPK/traksaktual.com

http://www.transaktual.com/fulpost/pendidikan/1333655033/hasil-audit 2013

Yanuarita, R Rozmita Dewi, dan Apandi R. Nelly Nur. (n.d) Gejala Fraud dan Peran Auditor

Internal dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Pergutuan Tinggi. (studi Kualitatif)

http://www.transaktual.com/fulpost/pendidikan/1333655033/hasil-audit%202013

Documents

PROS_Ni Nyoman at, Lintang v, Ibnu Q, Misnen A_Model Good University_fulltext