PROSEDUR (TATA CARA) PENGHAPUSAN NPWP DAN ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN PKPAdayang bertanya kepada saya bagaimana tata caranya atau prosedur penghapusan NPWP? Karena perusahaan PMA yang ia jalani ternyata tidak menunjukkan hasil signiIikan maka berdasarkan rapat para pengurusnya disepakati bahwa perusahaan yang baru berdiri beberapa tahun ini diputuskan untuk dihentikan total.Lalu agar tidak ada hal-hal yang dikemudian hari mengganggu ketenangan hidupnya mereka bersepakat untuk menyelesaikan likuidasi ini sampai selesai. Terutama juga untuk pengurusan pajaknya. Tidak semua Wajib Pajak mau peduli masalah ini. Karena kebanyakan adalah saat perusahaan sudah tidak punya tanda-tanda untuk hidup maka perusahaan itu langsung ditinggalkan begitu saja tanpa adanya likuidasi atau penyelesaian kewajiban perpajakannya.Salah satu yang menjadi masalah dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya itu adalah bagaimana caranya mencabut NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Karena berdasarkan pengalaman yang ada ternyata proses pencabutan NPWP itu memerlukan waktu yang bertahun-tahun lamanya. Tapi Insya Allah dengan adanya undang-undang baru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) maka batas waktu penyelesaiannya sudah dapat diketahui dengan pasti yaitu cuma 12 bulan untuk Wajib Pajak (WP) Badan.Saya akan bahas satu persatu yang pada akhirnya nanti akan saya uraikan dokumen-dokumen apa saja yang harus dilampirkan saat mengajukan permohonan pencabutan NPWP tersebut.A. Wewenang Direktur 1enderal PajakPada dasarnya berdasarkan Pasal 2 ayat (6) UU KUP, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektiI dan/atau objektiI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; ataud. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektiI dan/atau objektiI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Dari Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Perpajakan Kanwil DJP Jakarta Khusus diketahui bahwa:1. Penghapusan NPWP hanya untuk WP Badan dilakukan dalam hal WP Badan telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;2. Penghapusan NPWP untuk WP Bentuk Usaha Tetap (BUT) dilakukan dalam hal kehilangan status BUT;3. Penghapusan NPWP untuk WP Orang Pribadi dilakukan dalam hal WP Meninggal dunia, meninggalkan Indonesia selama-lamanya, atau atas hasil pemeriksaan sudah tidak memenuhi lagi sebagai subyek pajak;4. Pencabutan PKP dilakukan dalam hal PKP (Pengusaha Kena Pajak) pindah ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain, bubar, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.B. PersyaratanWajib Pajak mengisi, menandatangani dan menyampaikan Iormulir pemutakhiran data (bentuk Iormulir KP.PDIP.4.1-00) ke KPP disertai lampiran berupa:1. Fotokopi Akte Pembubaran dan Neraca Likuidasi bagi WP Badan yang telah dibubarkan;2. Fotokopi pencabutan Surat Persetujuan BKPM atau instansi terkait;3. Fotokopi Exit Permit Only (EPO) bagi WP Orang Pribadi;4. Surat pernyataan berakhirnya kegiatan usaha;5. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang bagi WP Orang Pribadi;6. Bukti pelunasan utang pajak (jika masih punya utang pajak);7. Asli Surat Kuasa (bila diwakili kuasanya);8. Fotokopi KTP/identitas lain dari pemegang kuasa.Sebagai tambahan Iormulir pemutakhiran data bisa diminta secara gratis di KPP tempat WP terdaItar.C. 1angka Waktu PenyelesaianDirektur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (Pasal 2 ayat (7) UU KUP)Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (Pasal 2 ayat (9) UU KUP)Jadi permohonan pencabutan NPWP dan Pengukuhan PKP ini akan dikabulkan setelah melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Inilah yang biasanya ditakuti oleh WP. Sebenarnya yang takut-takut begini biasanya WP yang tidak jujur. Kalau merasa jujur dan tidak ada yang disembunyikan lalu mengapa takut menghadapi proses pemeriksaan seperti ini.D. Apa yang harus dilakukan setelah permohonan dirasa sudah lengkap?Setelah merasa lengkap maka datanglah ke KPP tempat dimana WP terdaItar. Tidak usah repot-repot kepada siapa dokumen itu harus diserahkan. Di KPP modern Anda cukup datang ke Tempat Pelayanan Terpadu. Serahkan dokumen tersebut dan ambil tanda terimanya.Setelah itu pulang saja sambil menunggu proses pencabutan ini dilakukan oleh KPP tersebut. Atau silaturahim terlebih dahulu kepada Account Representative (AR) perusahaan Anda untuk memberitahukan adanya permohonan pencabutan ini. Agar AR pun ditengah kesibukannya yang luar biasa dapat memantau permohonan Anda.Biasanya AR akan mengirimkan surat kepada Anda jika dokumen-dokumen yang dilampirkan tersebut ternyata belum lengkap. Anda harus segera melampirkannya supaya proses itu berjalan dengan cepat. Dan hitung argo penyelesaiannya sejak dokumen susulan itu disampaikan kepada KPP dengan adanya tanda terima dokumen susulan.Ketika keluar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak maka dapat diketahui bahwa proses pemeriksaan baru saja dimulai. Bisa jadi di saat pemeriksaan itu berlangsung ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi lagi karena adanya ketidakjelasan dalam dokumen-dokumen laporan keuangan. Lengkapi segera dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa pajak (auditor).****

PENUTUPAN USAHA NON AKTIF Sering kita menghadapi situasi dimana banyak perusahaan atau usaha kecilyang sudah memiliki kewajiban perpajakan namun kemudiantidaklagimelakukankewajibantersebutdenganalasanperusahaantidakberoperasilagi,tidakadatransaksiatau akansegeraditutup.Sehinggadenganalasantersebutseringkaliwajibpajakdalamhalinipengusahamengambilkeputusan untuk membiarkan saja kondisi tersebut dengan menggantung. Tapi ada pula setelah beberapa tahun si wajib pajak mulai was-was dan merasa khawatir kalau perusahaan nanti didatangi oleh orangpajak. Danberusahamencari solusiuntuk masalah.Kebetulan ada seorangsahabat sayapernahmenanyakanmengenai hal ini. Bagaimana status usahanya yang non-aktiI ini mau diapakan, terus bagaimana soal urusan pajaknya, dsb. Berdasarkanketentuanperpajakanpadabutir1SuratEdaranDirjenPajakNomor:SE-14/PJ.9/1990tanggal15Juni1990 dijelaskan bahwa yang termasuk sebagai WP Non EIektiI adalah : 1. WP yang selama 2 tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berupa melakukan pembayaran pajak, memasukkan SPT Masa ataupun SPT Tahunan. 2. WP meninggal dunia/bubar: -WPPerseoranganyangtelahmeninggalduniatetapibelumditerimapemberitahuantertulissecararesmidariahliwarisnya (belum dilampirkan Surat Keterangan/Akte Kematian) - WP Badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya dari Instansi yang berwenang 1. WP yang tidak diketahui lagi alamatnya, walaupun sudah dilakukan pencarian oleh petugas 2. WP yang secara nyata berdasarkan hasil penelitian/pengamatan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi DansesuaiPasal11KeputusanDirjenPajakNomor:KEP-161/PJ./2001tanggal21Februari2001tentangJangkaWaktu PendaItarandanPelaporanKegiatanUsaha,TataCaraPendaItarandanPenghapusanNPWP,sertaPengukuhandan Pencabutan Pengukuhan PKP dijelaskan bahwa : (1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal : O Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; O Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; O Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi; O WajibPajakbadanyangtelahdibubarkansecararesmiberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganyang berlaku; O Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap; O WajibPajakorangpribadilainnyaselainyangdimaksuddalamhuruIadanhuruIbyangtidakmemenuhisyaratlagi sebagai Wajib Pajak. (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat dilakukan apabila utangpajak telah dilunasiatauhakuntukmelakukanpenagihantelahdaluwarsa,kecualidarihasilpemeriksaanpajakdiketahuibahwautang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena : O WajibPajakorangpribadimeninggalduniadengantidakmeninggalkanhartawarisandantidakmempunyaiahliwaris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; O Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau O Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan. Sesuai dengan penjelasan di atas disimpulkan bahwa langkah-2 pembubaran perusahaan atau pencabutan NPWP adalah : 1. RUPS pembubaran perusahaan (atau paling tidak surat keputusan pembubaran dari pemilik usaha) 2. Akte pembubaran perusahaan dari instansi yang bersangkutan. PenjelasanhuruIa,b,cdandbutir1SuratEdaranDirjenPajakNomor:SE-14/PJ.9/1990dansudahpernahmengajukan Permohonan Non EIektiI serta telah disetujui oleh KPP bersangkutan dengan menerbitkan surat Non EIektiI.