8

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1.1 Pengertian Nomor Pokok Waib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak

dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit, yaitu:

- 2 digit pertama merupakan kepala nomor

- 6 digit merupakan kode administrasi Wajib Pajak

- 1 digit merupakan nomor cek digit

- 3 digit merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak

- 3 digit merupakan kode banyaknya cabang

Kepala Nomor:

- 00 Untuk bendaharawan pemerintah pusat/daerah

- 01 Wajib Pajak Badan

- 02 dan 03 cadangan

- 04 dan 06 Wajib Pajak Orang Pribadi

- 05 Wajib Pajak Pegawai Negri Sipil, TNI, POLRI

9

II.1.2 Fungsi dan Guna NPWP

Fungsi NPWP adalah sebagai suatu sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipakai sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak,

oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok

Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran

pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Guna NPWP adalah:

- Untuk dicantumkan dalam dokumen/formulir perpajakan yang

tercantum kolom NPWP seperti dalam Surat Pemberitahuan, Surat

Setoran Pajak, Bukti Potong/Pungut pajak, surat-menyurat dan

sebagainya.

- Untuk memenuhi persyaratan yang diharuskan diisi dalam mengisi

formulir guna mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi

pemerintah seperti dalam dokumen tagihan kepada Bendaharawan

Pemerintah, dokumen imigrasi, ijin perdagangan, PIUD, PEB,

telepon, listrik, kredit bank, dokumen badan hukum dan lainnya.

II.1.3 Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ialah:

- Wajib Pajak Badan.

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas.

10

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau

pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh

penghasilan yang jumlahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) setahun.

- Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat

mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

- Bendaharawan sebagai pemotong/pemungut pajak.

- Joint Operation sebagai pemotong/pemungut pajak.

- Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup

terpisah berdasarkan hakim atau dikehendaki secara tertulis

berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan atau harta.

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di

beberapa tempat.

- Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah.

II.2. Tempat Pendaftaran atau Pelaporan Usaha

Tempat pendaftaran diatur dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (5) KUP jo

Kep DJP NoKep.161/PJ/2001 yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah

kerjanya meliputi:

- Tempat tinggal untuk WP Orang Pribadi atau

- Tempat kedudukan untuk WP Badan, dan atau

11

- Tempat kegiatan usaha WP dan atau pengusaha yang bersangkutan.

Tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan tempat pelaporan

usaha bagi Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak tertentu diatur dalam Keputusan

Direktur Jendral Pajak No: Kep-515/PJ/2000 tanggal 4 Desember 2001.

Wajib Pajak tertentu dan Pengusaha Kena pajak tertentu adalah Wajib

Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

Milik Daerah, Penanam Modal Asing, Bentuk Usaha Tetap dan orang asing dan

perusahaan masuk bursa.

Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu adalah wajib Pajak Orang

Pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar dibeberapa tempat.

Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang mendaftarkan untuk

memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak

pada saat atau setelah berlakunya Keputusan Direktur Jendral Pajak ini.

Tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu adalah sebagai berikut:

a. Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP PND),

untuk BUMN, termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan

modal induk lebih dari 50% (lima puluh persen);

b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing I, II, III, IV, untuk

seluruh Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa

dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang

galian non logam (PMA I), bidang industri logam dan mesin (PMA

II), sektor pertambangan dan perdagangan (PMA III), sektor industri

12

tekstil, makanan dan kayu (PMA IV), kecuali yang selama ini telah

terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

berkedudukan;

c. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V, untuk seluruh

Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan

melakukan kegiatan usaha di sektor agribisnis dan jasa, kecuali yang

selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib

Pajak berkedudukan dan badan-badan khusus (Self Regulatory

Organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan

undang-undang Pasar Modal;

d. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI, untuk Wajib

Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan

melakukan kegiatan usaha disektor jasa dan perdagangan kecuali

yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak berkedudukan;

e. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, untuk Wajib pajak

bentuk usaha tetap dan orang asing yang berkedudukan bertempat

tinggal di wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta;

f. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, untuk seluruh

Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah

dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal kecuali yang

selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib

13

Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Daerah;

g. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

kedudukan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah dan Bentuk Usaha

Tetap, untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah dan Bentuk

Usaha Tetap, atau tempat tinggal Wajib Pajak orang asing untuk

Wajib Pajak orang asing, yang berkedudukan atau bertempat tinggal di

luar Daerah Khusus lbukota Jakarta;

h. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

cabang, perwakilan, atau kegiatan usaha dilakukan, untuk Wajib Pajak

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, penanaman

modal asing, badan dan orang asing, dan perusahaan masuk bursa,

terbatas pada Pajak Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan

Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah;

i. Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sebagai Pengusaha Kena

Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Ketentuan mengenai tempat Pendaftaran Wajib Pajak Penanaman Modal

Asing (PMA) juga berlaku Wajib Pajak PMA tetapi kemudian status modalnya

14

berubah menjadi Penanaman Modal Asing kecuali Wajib Pajak yang

bersangkutan memilih untuk tetap terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak semula.

Bagi Wajib Pajak Penanaman Modal Asing dan Perusahaan Masuk Bursa

yang bertempat kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau

Bintan dan Kawasan Pulau Karimun yang selama ini telah terdaftar di Kantor

Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dan Kantor Pelayanan Pajak Masuk

Bursa dapat mengajukan permohonan pindah ke Kantor Pelayanan Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.

II.3. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan

Direktur Jendral Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib

Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(1) dan atau ayat (2).

Penjelasan:

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak Orang Pribadi atau Badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Lampiran III Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-161/PJ/2001

tanggal 21 Februari 2001 mengatur Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib

Pajak secara Jabatan.

15

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan adalah pemberian

Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah

memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi tidak

memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya

berdasarkan data yang diperoleh dan dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak

Tata cara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan sebagai

berikut:

a. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

menerima data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat untuk

dikukuhkan secara jabatan dari petugas yang melaksanakan kegiatan

ekstensifikasi, maupun dari Kantor Penyuluhan Pajak.

b. Meneliti administrasi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui

apakah Wajib Pajak sudah terdaftar atau belum. Bila sudah terdaftar

kepadanya tidak diberikan NPWP lagi, hanya dicatat pada data Wajib

Pajak yang bersangkutan. Untuk Wajib Pajak yang berstatus cabang,

orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta

diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut:

- Kode Wajib Pajak sama dengan kode Wajib Pajak Pusat, kode

Wajib Pajak domisili atau kode Wajib Pajak suami.

- Kode Administrasi perpajakan sesuai dengan yang diberikan

Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.

16

Dalam hal Wajib Pajak pernah terdaftar, maka kepadanya diberikan

NPWP yang sama dengan NPWP semula.

c. Petugas pendaftaran mengisi dan menandatangani formulir

permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak kemudian

merekam data Wajib Pajak tersebut sesuai dengan tata cara yang telah

ditentukan, mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen untuk

digabungkan dengan formulir Permohonan Pendaftaran dan

Perubahan Data Wajib Pajak.

d. Petugas mencetak Surat Keterangan Terdaftar, Kartu NPWP

kemudian diteruskan kepada kasi TUP untuk ditandatangani, setelah

itu menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar, kartu NPWP kepada

Wajib Pajak melalui pos tercatat paling lama pada hari kerja

berikutnya.

II.4. Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan serta Tata Cara

Pendaftaran dan Pengukuhan NPWP

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan

pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

termasuk penghapusan NPWP diatur dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak.

Penjelasan:

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak yang terutang. Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pencabutan Pengukuhan

17

Pengusaha Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan tersebut, tata cara pemberian dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak.

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara

pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak diatur dalam Keputusan

Direktur Jendral Pajak Nomor Kep: 161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001.

Dalam pasal 1 diberikan beberapa pengertian yang perlu diketahui, yaitu:

1. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam

tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok

Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan)

digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit

berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak

dan identitas lainnya.

3. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan

oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak

telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan

Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban

perpajakan Wajib Pajak.

18

4. Pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi

perpajakan Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama

ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah

tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha

atau perubahan status perusahaan.

5. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara

saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.

6. Surat pernyataan pindah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh

Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak

untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar dari

suatu Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya,

karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau

tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.

7. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak

ke Kantor Pelayanan Pajak baru yang diterbitkan oleh Kantor

Pelayanan Pajak lama, karena alasan pindah tempat tinggal atau

tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan

status perusahaan.

8. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan

menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor

Pelayanan Pajak.

19

Jangka waktu pendaftaran atau pelaporan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan

setelah saat usaha mulai dijalankan.

2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau

pekerjaan bebas, apabila sampai dengan satu bulan memperoleh

penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena

Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor

Pokok Wajib Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya ke

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

kegiatan usaha Wajib Pajak.

3. Wajib Pajak orang pribadi selain yang dimaksud dalam nomor (1) dan

nomor (2) yang memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat

mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib

Pajak.

4. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18

Tahun 2000, yang:

20

a. memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan

pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak;

b. tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai

dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai

peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan

sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir

masa pajak berikutnya.

5. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam nomor (1), nomor (2), dan nomor (4) huruf b

diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai

berikut:

1. Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan

diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mengisi,

menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor

Pelayanan Pajak.

Lampiran Formulir Permohonan dan Perubahan Data Wajib Pajak,

berfungsi sebagai formulir pendaftaran harus dilampiri lampiran:

21

a. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan, melampirkan identitas

berupa:

- Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

- Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari

instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa, bagi

orang asing.

b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan melampirkan :

- Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia; atau

- Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari

instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa, bagi

orang asing;

- Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

c. Untuk WP Badan melampirkan:

- Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat

keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;

- Fotokopi identitas dari salah seorang pengurus aktif, bagi

penduduk Indonesia fotokopi KTP atau bagi orang asing

fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari

instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa;

- Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

22

d. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong melampirkan:

- Fotokopi KTP bendaharawan;

- Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

e. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/Pemungut

melampirkan:

- Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;

- Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;

- Fotokopi identitas dari salah seorang pengurus joint operation

(bagi penduduk Indonesia fotokopi KTP atau bagi orang asing

fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari

instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

2. Berdasarkan formulir pendaftaran, Kantor Pelayanan Pajak

menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan

Terdaftar.

3. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib

Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja

berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya

diterima secara lengkap.

4. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar dan

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

23

Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja

berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta

persyaratannya diterima secara lengkap.

Catatan:

Bagi pemohon dengan: status cabang, orang pribadi pengusaha

tertentu, atau wanita kawin tidak pisah harta, harus melampirkan

fotokopi surat keterangan terdaftar.

Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi

dengan surat kuasa khusus.

Dalam hal Wajib Pajak sudah terdaftar, maka kepadanya tidak

diberikan NPWP.

Dalam hal formulir dan persyaratannya belum lengkap,

dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Dalam hal Wajib Pajak pernah terdaftar, maka kepadanya

diberikan NPWP semula.

Dalam hal Wajib Pajak pernah terdaftar maka kepadanya

diberikan NPWP. Khususnya untuk Wajib Pajak berstatus

cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin

tidak pisah harta diberikan NPWP dengan aturan sebagai

berikut:

24

- Kode Wajib Pajak sama dengan kode Wajib Pajak Pusat, kode

Wajib Pajak domisili atau kode Wajib Pajak suami.

- Kode administrasi perpajakan sesuai yang diberikan oleh

Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak mendaftar.

II.5. Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal:

- Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan

warisan dengan syarat adanya pemberitahuan tertulis dari ahli waris

dilampiri fotokopi akte kematian.

- Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan

penghasilan dengan syarat dilampiri fotokopi surat nikah atau akte

perkawinan.

- Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak

sesudah selesai terbagi dengan syarat surat pernyataan dari ahli waris.

- Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat

akte pembubaran dan neraca likuidasi.

- Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya

sebagai bentuk usaha tetap dengan syarat surat atau dokumen lain

yang mendukung hal tersebut.

25

- Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Wajib Pajak yaitu berdasarkan laporan Pemeriksaan Lapangan

yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi syarat lagi

sebagai Wajib Pajak.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan apabila utang

pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa dari

hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau

tidak mungkin ditagih lagi karena:

- Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dengan tidak

meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli

waris tidak dapat ditemukan lagi.

- Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

- Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak harus diselesaikan

dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara

lengkap.

II.6. Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Karyawan

Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang

Pribadi yang berstatus karyawan diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak

Nomor Kep-338/PJ/2001 tanggal 8 Mei 2001, berlaku sejak 8 Mei 2001.

Beberapa pengertian yang perlu diketahui yaitu:

26

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan adalah karyawan

tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak kena

Pajak.

- Pemberi kerja adalah Orang Pribadi, Badan, dan ataupun Kerja Sama

Operasi (KSO) yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit

perusahaan, termasuk badan yang dikecualikan sebagai pemotong

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang membayar atau

terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain

dengan nama apapun kepada karyawan sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan termasuk juga

organisasi internasional.

- Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat,

Pemerintah daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah,

Lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik

Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan,

honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

atau kegiatan.

- Kantor Pajak Lokasi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja atau

Bendaharawan Pemerintah terdaftar.

27

- Kantor Pelayanan Pajak Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak

Orang Pribadi yang berstatus karyawan.

- Wajib pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan, misalnya:

a. Pejabat Negara, yaitu Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan

Lurah.

b. Direktur dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan

perusahaan swasta.

c. Pemegang saham yang berstatus karyawan.

d. Tenaga kerja asing.

e. Pejabat dan karyawan perbankan termasuk Gubernur dan Staf

Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

f. Anggota TNI/POLRI yang berpangkat Letnan Dua keatas.

g. Pegawai Negeri Sipil setingkat golongan III keatas.

h. Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Dosen

beserta Staf Perguruan Tinggi Swasta.

i. Karyawan yang memperoleh penghasilan baik dari Orang Pribadi,

Badan, maupun Kerja Sama Operasi (KSO) yang mempunyai

penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

28

Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang

Pribadi yang berstatus sebagai karyawan melalui Kantor Pelayanan Pajak Lokasi

sebagai berikut:

a. Melakukan inventarisasi Pemberi Kerja dan Bendaharawan

Pemerintah, serta mengisi kolom Daftar Karyawan yang telah

memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi untuk setiap

Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah berdasarkan formulir

1721-A1 atau 1721-A2.

b. Mengirim Surat Permintaan Bantuan Pendaftaran Wajib Pajak Orang

Pribadi yang berstatus sebagai karyawan kepada Pemberi

Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang dilampiri dengan formulir

Daftar Karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang

Pribadi dan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data

Wajib Pajak.

c. Menerima daftar karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib

Pajak Orang Pribadi yang telah diisi oleh Pemberi

Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang dilampiri dengan Permohonan

Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi lengkap

oleh karyawan.

d. Meneliti kelengkapan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data

Wajib Pajak dan mencocokannya dengan daftar karyawan yang

memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

29

e. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal

pengiriman Surat Permintaan Bantuan Pendaftaran Wajib Pajak

Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan, Kantor Pelayanan

Pajak belum menerima atau telah menerima tetapi belum lengkap

sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan Permohonan Pendaftaran dan

Perubahan Data Wajib Pajak maka Kantor Pelayanan Pajak segera

mengirimkan Surat Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak Orang

Pribadi yang berstatus sebagai karyawan dilampiri dengan daftar

karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi,

Surat Himbauan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, dan

formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak

ke Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

f. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman

Surat Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang

berstatus sebagai karyawan, Kantor Pelayanan Pajak belum

menerima atau telah menerima tetapi belum lengkap, Permohonan

Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak dan daftar karyawan

yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi maka

Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan pencarian data Wajib Pajak

Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan.

g. Mengelompokkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Orang

Pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang sudah lengkap

30

maupun berkas karyawati kawin yang tidak dapat diberikan Nomor

Pokok Wajib Pajak berdasarkan alamat tempat tinggal Wajib Pajak

yang bersangkutan per wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak

Domisili.

h. Mengirimkan data pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara

jabatan ke Kantor Pelayanan Pajak Domisili paling lambat 3 (tiga)

hari kerja setelah diterimanya permohonan pendaftaran dari petugas

yang ditunjuk untuk melaksanakan pencarian data Wajib Pajak Orang

Pribadi yang berstatus karyawan.

i. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang

Pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang berdomisili di wilayah

kerjanya.

j. Menerima dari Kantor Pelayanan Pajak Domisili Surat

Pemberitahuan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi

yang berstatus sebagai karyawan yang permohonan pendaftarannya

diproses di Kantor Pelayanan Pajak Domisili yang dilampiri Surat

Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi

Wajib Pajak Orang Pribadi yang pemberi kerjanya terdaftar di Kantor

Pelayanan Pajak Lokasi.

k. Mensortir Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib

Pajak baik yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Lokasi

maupun yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Domisili

31

Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

l. Mengirim Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib

Pajak yang telah dikelompokan per-Pemberi Kerja/Bendaharawan

Pemerintah untuk diteruskan ke Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Lokasi sebagai berikut:

a. Menerima Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak

beserta lampiran yang diisyaratkan dan berkas karyawati kawin yang

tidak dapat diberikan Nomor Pokok Wajjib Pajak dari Kantor

Pelayanan Pajak Lokasi.

b. Menerima data permohonan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak

secara jabatan dari Kantor Pelayanan Pajak Lokasi.

c. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang

Pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang berdomisili di wilayah

kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Mensortir Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib

Pajak yang diterbitkan per-Kantor Pelayanan Pajak Lokasi.

e. Mengirim Surat Pemberitahuan Pemberian Nomor Pokok Wajib

Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan, Surat

Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor

Pelayanan Pajak Lokasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan

32

atau data permohonan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara

jabatan.

II.7.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber penerimaan negara dari

pajak yang terbesar selain PPN. Untuk mempermudah Wajib Pajak untuk

mempelajari dan memahaminya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya,

maka Pemerintah terus menerus memperbaharui Undang-Undang Republik

Indonesia No.7 Tahun 1983 Tentang PPh yang telah beberapa kali mengalami

perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Penghasilan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang

PPh Pasal 4 ayat 1 adalah ”Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Dari pengertian diatas, definisi penghasilan mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis.

Yang dipakai dalam pengertian penghasilan sebagai objek pajak

adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan

jasa tanpa menghiraukan dari mana sumber tambahan kemampuan

tersebut berasal dan untuk apa tambahan kemampuan itu

33

dipergunakan.

2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Tujuan dari tambahan ungkapan ”yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak” adalah untuk menyatakan bahwa tambahan kemampuan

ekonomis itu baru dikenakan pajak apabila tambahan kemampuan

ekonomis tersebut telah menjadi realisasi atau telah dicatat

berdasarkan basis akuntansi yang dipakai oleh Wajib Pajak yang

bersangkutan.

3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Tambahan kemampuan ekonomis yang dikenakan pajak bukan saja

yang didapat di Indonesia melainkan juga yang didapat di luar negeri,

sehingga dimana pun penghasilan itu didapat oleh Wajib Pajak,

merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia.

4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ungkapan ini dicantumkan dengan tujuan untuk memberikan

kepastian tentang dua hal, yaitu bahwa penggunaan penghasilan, baik

untuk konsumsi atau ditabung, semua dikenakan pajak.

5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Apabila Wajib Pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis,

tidak peduli diberi nama apa saja oleh Wajib Pajak dan sebagai akibat

dari transaksi apa saja maka tambahan kemampuan ekonomis

34

tersebut tetap harus dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan

pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Dalam hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila

menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian subjek pajak yang

menerima atau memperoleh penghasilan tersebut secara administratif perpajakan,

mendaftarkan diri ke Direktorat Jendral Pajak disebut sebagai Wajib Pajak.

Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk

penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajaknya dimulai atau

berakhir dalam tahun pajak.

II.7.2 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 2,

disebutkan siapa yang menjadi Subjek Pajak. Subjek Pajak penghasilan adalah

Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau

memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Yang dimaksud dengan Subjek

Pajak Penghasilan yaitu:

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi

yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

35

bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang

berhak.

II.7.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang

No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa yang

menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan-penghasilan yang menjadi

objek pajak antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk, gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan

sebagai biaya.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang.

36

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa

hasil usaha koperasi.

8. Royalti.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya

yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak.

II.7.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 3

menyebutkan bahwa yang bukan merupakan objek pajak adalah antara lain:

37

1. a). Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan

oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

b). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau

badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang

bersangkutan.

2. Warisan.

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham

atau sebagai pengganti penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha

38

Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di

Indonesia dengan syarat :

a) Dividen beasal dari cadangan laba yang ditahan.

b) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan

Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua

puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus

mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh

pemberi kerja maupun pegawai.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun

sebagaimana dimaksud dalam no 7, dalam bidang-bidang tertentu

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana

selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau

pemberian izin usaha.

39

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat

pasangan badan usaha tersebut:

a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.