Upload
fencelase
View
1.953
Download
33
Embed Size (px)
Citation preview
PENGHAPUSAPENGHAPUSAN BMNN BMN
Disampaikan oleh : AGUS BUDIONO
SIKLUS PENGELOLAAN BMNSIKLUS PENGELOLAAN BMN
PENATAUSAHAANPERENCANAAN KEBUTUHAN &
PENGANGGARAN
PENGADAAN
PENGGUNAAN
Pembukuan
Inventarisasi
Pelaporan
Evaluasi
PENGHAPUSAN:1. Pemusnahan2. Pemindahtanganan:
a. Penjualanb. PMP (PMN/D)c. Hibah
PEMANFAATAN:1. Sewa2. KSP3. BGS/BSG
PENILAIAN
12a
2b
7
6
95
8
9c9a
PENGAMANAN
PEMELIHARAAN
3
4
10
1112
13
14
9b
PENGAWASAN & PENGENDALIANPEMBINAAN
Pengguna Barang Pengelola Barang Pengguna Barang Lainnya Pihak Lain
Pengadaan BMN/D
Penyelesaian Dok. Kepemilikan
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Penggunaan sebatas utksebatas utk
penyelenggaraan tupoksipenyelenggaraan tupoksi
Barang Milik Negara:•Tidak sesuai Tupoksi•Berlebih/idle/rusak/
tidak ekonomis
Tanah dan/atau bangunan yg telah diserahkan
Tindak Lanjut:• Pengalihan Status
Penggunaan• Pemanfaatan• Pemindahtanganan
Tanah dan/atau bangunan
(wajib diserahkan kpd
Pengelola Barang)
Penggunaan sebatassebatas
utk penyelenggaraanutk penyelenggaraan
tupoksitupoksi
Fungsi Pelayanan
Pemindahtanganan:Jual
Tukar menukarPMNHibah
Pemanfaatan:SewaKSP
BSG/BGSPinjam Pakai
Non tanah dan/atau
bangunan
Persetujuan:• Pemanfaatan• Pemindahtanganan
Fungsi Budgeter
Sebagian tanah
dan/atau bangunan
Penetapan
RKBMN/D
Perencanaan Kebutuhan BMN/D
Pemusnahan
Persetujuan:• Pemusnahan
ALUR PENGELOLAAN BMNALUR PENGELOLAAN BMN
Penghapusan adalah tindakan menghapus
BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan
SK dari Pejabat Yang Berwenang untuk
membebaskan Pengguna Barang dan/atau
Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola
Barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.3
PENGERTIANPENGERTIAN
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D
• PMK No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3
DASAR HUKUMDASAR HUKUM
PENGHAPUSAN BMNPENGHAPUSAN BMN(Berdasarkan PP No.6 Tahun 2006)(Berdasarkan PP No.6 Tahun 2006)
Penghapusan dr Daftar Barang Milik Negara
Penghapusan dr Daftar Barang
Pengguna/Kuasa
Pengguna
BMN sdh tdk berada dlm penguasaan Pengguna/Kuasa Pengguna, karena:
• Penyerahan kpd Pengelola• Pengalihgunaan BMN Non T/B kpd
Pengguna lain• Pemindahtanganan BMN Non T/B kpd
Pihak Lain• Pemusnahan• Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar,
susut, menguap, mencair dll)
SK Penghapusan dr Pengguna/
Kuasa Pengguna dg persetujuan dari
pengelola
Dilaporkan kpd Pengelola
SK Penghapusandr Pengelola
BMN sdh beralih kepemilikannya, karena:
• Pemindahtanganan• Putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap
Pemusnahan
Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair dll)
PERTIMBANGAN/ALASAN PERTIMBANGAN/ALASAN PENGHAPUSANPENGHAPUSAN
(Berdasarkan PP No.6/2006)(Berdasarkan PP No.6/2006)A. Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKPBMN dimaksud sdh tdk berada dlm penguasaan Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, a.l. karena:1. Penyerahan kpd Pengelola Barang;2. Pengalihgunaan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan
kpd Pengguna Barang lain;3. Pemindahtanganan atas BMN selain Tanah dan/atau
Bangunan kpd pihak lain;4. Pemusnahan;5. Sebab-sebab lain, spt krn hilang/kecurian, terbakar,
susut, menguap atau mencair.B. Penghapusan BMN dari DBMN
1. BMN dimaksud sdh beralih kepemilikannya, krn:a. Telah terjadi pemindahtanganan;b. Dlm rangka menjalankan putusan pengadilan yg tlh
memperoleh kekuatan hukum tetap & sdh tdk ada upaya hukum lainnya
2. Terjadi pemusnahan; 3. Sebab-sebab lain.
PERTIMBANGAN/ALASAN PENGHAPUSANPERTIMBANGAN/ALASAN PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK.Nomor 96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK.Nomor 96/PMK.06/2007)
A.A. BARANG BERGERAKBARANG BERGERAK1. Pertimbangan Teknis, a.l.:
a. Secara fisik tdk dpt digunakan krn rusak & tdk ekonomis bila diperbaiki;
b. Secara teknis tdk dpt digunakan krn modernisasi;c. Kadaluwarsa;d. Mengalami perubahan dlm spesifikasi seperti terkikis,
aus, dll krn penggunaan biasa;e. Selisih kurang dlm timbangan/ukuran krn penggunaan
atau penyusutan dlm penyimpanan/pengangkutan.2. Pertimbangan Ekonomis, a.l.:
a. Karena berlebih (surplus/ekses);b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bg negara
apabila dihapus, krn biaya operasional & pemeliharaan lebih besar dr manfaat yg diperoleh;
3. Karena Hilang, Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian yg disebabkan:a. Kesalahan atau kelalaian Bendahara Barang/Pengurus
Barang;b. Di luar kesalahan/kelalaian Bendahara Barang, mis. krn
force majeurec. Mati bg tanaman atau hewan/ternak
PERTIMBANGAN/ALASAN PENGHAPUSANPERTIMBANGAN/ALASAN PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK.Nomor 96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK.Nomor 96/PMK.06/2007)
B.B. BARANG TIDAK BERGERAKBARANG TIDAK BERGERAK
1. Rusak berat, terkena bencana alam atau force majeure, tdk dpt dimanfaatkan scr optimal (idle);
2. Terkena planologi kota;
3. Kebutuhan organisasi krn perkembangan tugas;
4. Penyatuan lokasi dlm rangka efisiensi & memudahkan koordinasi;
5. Pertimbangan dlm rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
Penghapusan dg tindak lanjut Pemindahtanganan:Penghapusan dg tindak lanjut Pemindahtanganan:A. Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang:
1. Setelah memperoleh persetujuan DPR, kecuali:a. sudah tidak sesuai dg tata ruang wilayah atau penataan kota;b. harus dihapuskan karena anggaran utk bangunan pengganti sudah disediakan dlm dokumen
penganggaran;c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap
dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yg jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
2. Yang termasuk dlm pengecualian:a. bernilai > Rp.10 M, setelah mendapat persetujuan Presiden;b. bernilai s.d. Rp.10 M, langsung oleh Pengelola Barang.
B. Selain Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh Penguna Barang:1. bernilai s.d. Rp.10 M, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;2. bernilai > Rp.10 M - Rp.100 M, setelah mendapat persetujuan Presiden, dg usul dr Pengelola Barang;3. bernilai > Rp.100 M, setelah mendapat persetujuan DPR, dengan usul dr Pengelola Barang.
Penghapusan dg tindak lanjut Pemindahtanganan:Penghapusan dg tindak lanjut Pemindahtanganan:A. Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang:
1. Setelah memperoleh persetujuan DPR, kecuali:a. sudah tidak sesuai dg tata ruang wilayah atau penataan kota;b. harus dihapuskan karena anggaran utk bangunan pengganti sudah disediakan dlm dokumen
penganggaran;c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap
dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yg jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
2. Yang termasuk dlm pengecualian:a. bernilai > Rp.10 M, setelah mendapat persetujuan Presiden;b. bernilai s.d. Rp.10 M, langsung oleh Pengelola Barang.
B. Selain Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh Penguna Barang:1. bernilai s.d. Rp.10 M, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;2. bernilai > Rp.10 M - Rp.100 M, setelah mendapat persetujuan Presiden, dg usul dr Pengelola Barang;3. bernilai > Rp.100 M, setelah mendapat persetujuan DPR, dengan usul dr Pengelola Barang.
KEWENANGAN PENGHAPUSAN BMNKEWENANGAN PENGHAPUSAN BMN(Berdasarkan PP No.6 Tahun 2006)(Berdasarkan PP No.6 Tahun 2006)
KEWENANGAN PENGHAPUSANKEWENANGAN PENGHAPUSAN(Berdasarkan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara(Berdasarkan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara
No. KEP-01/KN/2008 tanggal 1 Februari 2008)No. KEP-01/KN/2008 tanggal 1 Februari 2008)
A. Barang Bergerak dg tindak lanjut dijual melalui Kantor Lelang NegaraSK Penghapusan dr Menteri/Ketua Lembaga, dengan
ketentuan:1. Nilai perolehan per paket usulan dari 0 sampai
dengan Rp.100 juta dengan persetujuan Kepala KPKNL.
2. Nilai perolehan per paket usulan dari Rp.100 jt s.d. Rp.500 juta dengan persetujuan Kakanwil DJKN.
3. Nilai perolehan per paket usulan > Rp.500 juta dengan persetujuan Kantor Pusat Ditjen Kekayaan Negara.
PERSYARATAN USUL PENGHAPUSANPERSYARATAN USUL PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)
A.A. UMUMUMUM1. Surat usulan penghapusan (pengusul adalah Sekjen atau Pejabat
yg setingkat pd Dep./Lembaga atau sekurang2nya Pejabat Es. II di daerah yg mendapat pelimpahan wewenang dari atasannya)
2. SK Pembentukan Panitia Penghapusan:
a. Utk BMN di lingkungan Unit Organisasi Tk. Daerah:
1) Ditetapkan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna BI (Pejabat setingkat Es.II yg mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna BI);
2) Keanggotaan: unsur PB dan unsur KPBI yg membidangi perlengkapan, umum dan keuangan.
b. Utk BMN di lingkungan Unit Organisasi Tk. Pusat:
1) Ditetapkan oleh Pengguna BI (Pejabat setingkat Es.I);
2) Keanggotaan: unsur Pengguna BI dan unsur PBI/KPBI yg membidangi perlengkapan, umum dan keuangan.
c. Dlm hal diperlukan dpt mengikutsertakan unsur teknis atau tenaga ahli/surveyor/advisor dari Instansi/Lembaga lain yg terkait
PERSYARATAN USUL PENGHAPUSANPERSYARATAN USUL PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)
UMUM (…lanjutan)UMUM (…lanjutan)
3. BA Hasil Penelitian dan Penilaian dari Panitia Penghapusan, dilampiri dengan:
a. Daftar BMN yg diusulkan utk dihapus, lengkap dengan data/informasi ttg BMN ybs (identitas, spesifikasi, lokasi, tahun perolehan, harga perolehan/taksiran, kondisi);
b. Sebab-sebab/alasan penghapusan;
c. Bukti/surat ket./gambar/foto yg mendukung usul penghapusan;
d. Penjelasan lain yg diperlukan.
4. Fotocopy bukti kepemilikan (Sertifikat, IMB, BPKB, STNK dll);
5. Fotocopy KIB/DIR/DIL.
PERSYARATAN USUL PENGHAPUSANPERSYARATAN USUL PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK. 96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK. 96/PMK.06/2007)
B.B.KHUSUSKHUSUS
1.Karena bencana alam/force majeur, persyaratan umum ditambah dg :
a.Keterangan dari Pejabat yang berwenang mengenai terjadinya bencana alam;
b.Rekomendasi dari instansi teknis terkait, mis.: kondisi bangunan dari PU atau kondisi tanah dr BPN.
2.Tidak laku dijual lelang, stlh ditempuh prosedur umum dpt dimusnahkan/ dihibahkan dg dilampiri BA yg dttd oleh pejabat Kantor Lelang Negara
3.Karena hilang di luar kesalahan Bendahara/Pengurus Barang, persyaratan umum ditambah dg Surat Keterangan dari Kepolisian setempat ttg penyidikan di TKP.
PERSYARATAN USUL PENGHAPUSANPERSYARATAN USUL PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)
B.B. KHUSUS (…lanjutan)KHUSUS (…lanjutan)
4. Karena hilang akibat kesalahan atau kelalaian Bendahara, persyaratan & proses penghapusan sesuai ketentuan ttg Tuntutan Ganti Rugi.
5. Barang kadaluwarsa atau tanaman/hewan/ternak mati atau cacat berat, persyaratan umum ditambah dg:
a. Keterangan dari pejabat yg bertindak selaku pimpinan KPB;
b. Rekomendasi dari instansi teknis terkait.
6. Kendaraan bermotor, persyaratan umum ditambah dg :
a. Surat Keterangan ttg kondisi kendaraan dr instansi teknis, mis. Dephub/ DLLAJR.
b. Melebihi 10 th pemakaianTMT tanggal, bulan, tahun perolehan tercatat dlm IKMN.
PEMINDAHTANGANAN
TINDAK LANJUT PENGHAPUSANTINDAK LANJUT PENGHAPUSAN
PENJUALAN
TUKAR MENUKAR
H I B A H
P M P (PMN/D)
PEMUSNAHAN
PENGHAPUSAN
•Dilaksanakan oleh Pengguna Barang
setelah mendapat persetujuan Pengelola
Barang
PEMUSNAHAN BMNPEMUSNAHAN BMN(Berdasarkan PP No.6/2006)(Berdasarkan PP No.6/2006)
•Sebagai tindak lanjut penghapusan apabila
BMN ybs:−tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan
dipindahtangankan, atau−alasan lain sesuai ketentuan perundang-
undangan.
•Pelaksanaan pemusnahan oleh Pengguna
Barang dituangkan dlm BA dan dilaporkan
kpd Pengelola Barang