Embed Size (px)
Citation preview
i
PROSEDUR KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
DALAM SERTIFIKASI GURU MELALUI PENILAIAN
PORTOFOLIO TAHUN 2008
TUGAS AKHIR
Diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Profesi
Ahli Madya (A.Md) di bidang Manajemen Administrasi
Oleh:
Kristianto Agung Wibowo
D1507107
PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
ii
PERSETUJUAN
PROSEDUR KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN DALAM
SERTIFIKASI GURU MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO TAHUN 2008
Disusun Oleh :
Kristianto Agung Wibowo
D1507107
Disetujui Untuk Dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Program studi Diploma III Manajemen Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
iii
PERNYATAAN
Nama : Kristianto Agung Wibowo
NIM : D1507107
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul ” PROSEDUR KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN DALAM SERTIFIKASI GURU
MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO TAHUN 2008” adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi
dan ditunjukan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir da gelar yang saya peoleh
dari tugas akhir tersebut.
Surakarta, Juni 2010
Yang Membuat Pernyataan,
Kristianto Agung Wibowo
iv
PENGESAHAN
PROSEDUR KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN DALAM
SERTIFIKASI GURU MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO TAHUN 2008
Disusun Oleh :
Kristianto Agung Wibowo
D1507107
Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji
Pada Program Diploma III Manajemen Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Pada Hari : Selasa
Tanggal : 29 Juni 2010
v
MOTTO
v Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala tindakanmu, maka Ia
akan meluruskan jalanmu.
(Amsal 3: 5-6)
v Yakinkan dunia bahwa aku bisa.
(Penulis)
v Everything is a fun
(Penulis)
vi
PERSEMBAHAN
Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:
My Lord, Yesus Kristus
Ibu dan Bapak tercinta, yang sudah membesarkanku sampai sekarang ini.
Terima kasih atas segalanya, perhatian, semangat, kasih sayang , dan doa restu
yang kalian berikan selama ini.
Kakak, adik dan keluarga besarku, terima kasih untuk semangat dan dukungan
kalian.
Anak-anak KHC, terima kasih buat kebaikan, perhatian, semangat dan masukan
yang telah kalian berikan selama ini.
Temen-temen MA A 2007, terima kasih buat kebersamaan dan kekompakannya
selama ini.
Almamaterku
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala
rahmat, berkah, nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas
Akhir ”Prosedur Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Dalam Sertifikasi
Guru Melalui Penilaian Portofolio Tahun 2008”.
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosedur
kerja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan
sertifikasi guru di Kabupaten Klaten, sekaligus untuk melengkapi persyaratan kelulusan
program Diploma Tiga jurusan Manajemen Administrasi guna memperoleh sebutan
Ahli Madya.
Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari berbagai
hambatan yang tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak, dengan ini
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :
1. Drs. Supriyadi, SN, SU, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. Sakur, M. Si, Ketua program Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Ali, M.Si, selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan
bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
4. Pimpinan dan pegawai Dinas Pendidikan Kabupeten Klaten yang telah
membantu dan memberi kemudahan dalam penelitian.
5. Orang tua, kakak, dan saudara-saudaraku semuanya.
6. Teman-teman Manajemen Administrasi 2007.
7. Teman-teman KHC Klaten
8. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu tetapi secara nyata telah
membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.
Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan dan pengorbanan yang telah
diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat imbalan dari Tuhan yang
Maha Esa. Amin.
viii
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata
sempurna. Maka saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi
perbaikan Tugas Akhir ini. Besar harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya serta
pihakpihak yang berkepentingan dengan penulisan Tugas Akhir ini.
Surakarta, Juni 2010
Kristianto Agung Wibowo
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL............................................................................... i
PERNYATAAN……………………………………………………….. ii
PERSETUJUAN...................................................................................... iii
PENGESAHAN ………………………………………………………. iv
MOTTO………………………………………………………………… v
PERSEMBAHAN.…………………………………………………….. vi
KATA PENGANTAR ………………………………………………… vii
DAFTAR ISI…………………………………………………………… ix
DAFTAR GAMBAR………………………………………………….. xi
DAFTAR TABEL……………………………………………………… xii
ABSTRAK…………………………………………………………….. xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah...…….……………………….. 1
B. Perumusan Masalah..…………………………………… 4
C. Tujuan Pengamatan.……………………………………. 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A. Pengertian Prosedur……………………………………. 5
B. Sertifikasi Guru………………………………………… 8
C. Pengertian dan Fungsi Portofolio………………………. 12
D. Prosedur Dalam Sertifikasi…………………………….. 14
E. Metode Pengamatan…………………………………… 15
BAB III DESKRIPSI LEMBAGA/INSTANSI………………………..
A. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten……………………………………………………. 19
B. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten........... 20
C. Bagan Organisasi................................................................ 22
D. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. 24
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN……………
A. Prosedur Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Dalam Sertifikasi Guru Melalui Penilaian Portofolio
x
Tahun 2008……................................................................ 29
B. Faktor Penghambat Dinas pendidikan Kabupaten Klaten
Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru Melalui Penilaian
Portofolio Tahun 2008……………………………………. 42
C. Langkah-Langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru
Melalui Portofolio Tahun 2008...............................……… 43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan…………………………………………………… 45
B. Saran………………………………………………………….. 46
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………... 47
LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………... 49
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Alur sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui penilaian
Portofolio………………………………………………… 9
Gambar 2.2 Model Analisis Interaktif.................................................... 18
Gambar 3.1 Bagan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten…. 22
Gambar 4.1 Tata cara pemberian nomor peserta sertifikasi…………… 35
Gambar 4.2 Prosedur kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten…….. 41
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 4.1 Tabel contoh penyusunan daftar urut guru PNS untuk SD
berdasarkan prioritas…………………………………………. 31
Tabel 4.2 Tabel contoh penyusunan daftar urut guru NON-PNS untuk
SMP berdasarkan prioritas…………………………………… 31
Tabel 4.3 Kuota peserta sertifikasi kabupaten klaten tahun 2008……… 33
Tabel 4.4 Jumlah peserta lulus portofolio................................................ 39
Tabel 4.5 Hasil PLPG kabupaten klaten……………………………….. 39
Tabel 4.6 Hasil PLPG mengulang 2 kabupaten klaten………………… 40
xiii
ABSTRAK
Kristianto Agung Wibowo, D1507107, Prosedur Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Dalam Sertifikasi Guru Melalui Penilaian Portofolio Tahun 2008, Tugas Akhir, Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sertifikasi guru 2008 merupakan kali ketiga pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia namun dalam penyelenggaraannya masih ditemui berbagai kekurangan dan hambatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prosedur kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam sertifikasi guru 2008 sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan sertifikasi guru selanjutnya.
Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan telaah dokumen. Data diolah menggunakan model analisis data interaktif untuk memperoleh makna data yang sebenarnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik interaktif, dengan melalui tiga tahapan yaitu (1) mereduksi data, (2) menyajikan data, dan (3) menarik kesimpulan. Mereduksi data adalah kegiatan memilah, mempertajam, memfokuskan, dan mengorganisasikan data untuk mempermudah penarikan simpulan. Menampilkan data berarti memperlihatkan data yang sudah terorganisasi berkenaan dengan masalah yang diteliti. Menarik simpulan merupakan kegiatan terakhir dalam analisis data, yaitu adalah kegiatan memberi makna pada suatu fenomena yang diteliti.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara menyeluruh prosedur kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Dalam sertifikasi guru 2008 sudah berjalan cukup baik. Namun dalam sosialisasi sertifikasi guru belum optimal karena masih adanya beberapa hambatan. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dan peningkatan sosialisasi agar sertifikasi guru tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik lagi.
xiv
ABSTRACT Kristianto Agung Wibowo, D1507107, The Working Procedures Of Klaten
District Education Office In Teacher Certification Assessment Through of Portfolio In 2008, Final Task, Management Administration of Faculty of Social Science and Political Science of Sebelas Maret University, Surakarta, 2010.
Certification of teachers is the government's efforts in improving teacher quality that is expected to improve the quality of learning and education quality in Indonesia on an ongoing basis. Teacher certification in 2008 is the third time implementation of the certification of teachers in Indonesia but still operate in a variety of shortcomings and obstacles encountered. The purpose of this study was to determine the working procedures of Klaten District Education Office in teacher certification in 2008 expected to be a reference in an effort to increase further the implementation of teacher certification.
The study was conducted using a qualitative descriptive method by using primary and secondary file obtained through interviews and document review. File is processed using an interactive file analysis models to obtain the true meaning of file. File analysis techniques used in this study is to use interactive techniques, with three stages namely (1) reduce of file, (2) presents of file, and (3) draw conclusions. Reducing of file is sorting activities, sharpen, focus, and organize file to facilitate the drawing conclusion. Displaying of file means file shows that have been organized with respect to the problem being investigated. Interesting conclusion is the last activity in file analysis, which is an activity gives meaning to a phenomenon.
The results of this study can be summarized overall work procedure Klaten District Education Office in teacher certification in 2008 has been running pretty good. But in the socialization of teacher certification is not optimal because there is still some resistance. Therefore it needs improvement and increased socialization to teacher certification in the following years became better.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan kita hari-hari ini
sedang mengalami pengerposan, ini sungguh memprihatinkan (Kompas,4 maret
2010, hal D). Peran dunia pendidikan menjadi sangat strategis dalam
mengantisipasi persaingan di era global melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang cerdas dan kompetitif sehingga diharapkan mampu bersaing
dengan bangsa lain. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional
memiliki tugas, fungsi, dan kewajiban dalam peningkatan sumber daya manusia
dengan pemberdayaan pendidikan baik formal maupun non formal. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran
guru dalam membentuk sumber daya manusia yang melalui proses pendidikan itu
sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
2
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam dunia pendidikan
sekarang ini terjadi perubahan dalam segala hal salah satu diantaranya adalah
guru semakin dituntut untuk berkualitas agar dapat menjadi pelayan publik yang
baik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru mengamanatkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih dari 1,3 juta
guru di Indonesia tidak layak mengajar karena alasan kurang memenuhi standar
kualifikasi dan kompetensi, seperti yang di kutip Kompas ( 9 maret 2010).
Mengingat pentingnya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, maka
pemerintah membuat suatu kebijakan peningkatan kualitas dan profesionalisme
guru dengan program kualifikasi guru D4/S1 yang dilanjutkan dengan program
sertifikasi guru dan program tunjangan profesi bagi peningkatan kesejahteraan
guru. Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru
dalam jabatan dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi guru dalam
jabatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 18 Tahun 2007, yang dilakukan dalam bentuk portofolio.
Dalam realisasinya, sertifikasi guru melibatkan banyak instansi terkait
meliputi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Dinas Pendidikan
Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Asesor, Guru peserta sertifikasi, dan
pihak-pihak lain yang terkait (www.sertifikasiguru.org).
Namun dalam penyelenggaraannya terjadi banyak hal dalam proses
sertifikasi guru melalui penilaian portofolio, adanya berbagai masalah dalam
pelaksanaan sertifikasi guru melalui portofolio. Tidak lancarnya pelaksanaan
sertifikasi guru di pengaruhi pelaksanaan tugas masing-masing instansi terkait
dalam penyelenggaraan program ini.
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten merupakan organisasi publik yang
mengimplementasikan kebijakan publik sebagai bagian dari Departemen
Pendidikan Nasional yang melaksanakan tugasnya di Kabupaten Klaten. Dinas
3
inilah yang merealisasikan sertifikasi guru di Kabupaten Klaten. Pelaksanaan
sertifikasi guru 2008 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dilakukan pada
1204 orang guru yang termasuk dalam kuota jumlah peserta sertifikasi guru 2008
yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (Ditjen PMPTK) untuk kota Surakarta yang berdasar penghitungan
peserta dari seluruh data guru yang ada pada SIMPTK Ditjen PMPTK Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten mempunyai peranan penting dalam keberhasilan
pelaksanaan sertifikasi guru 2008. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan
sertifikasi guru 2008 dipengaruhi oleh prosedur kerja yang dilakukan Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten. Dari data yang di peroleh, sampai bulan februari
2009 telah ada 2669 orang guru di kabupaten Klaten yang telah lulus sertifikasi.
Dilihat dari kondisi ini, banyaknya guru yang telah lulus sertifikasi tidak
lepas dari prosedur kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang cukup baik
dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui penilaian portofolio. Selanjutnya
menjadi tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kerja
Dinas Pendidikan untuk mewujudkan guru di Kabupaten Klaten yang berkualitas
dan professional.
Walaupun sudah cukup baik dalam pelaksanaan sertifikasi guru 2008,
selama ini masih di temui hambatan-hambatan berkaitan dengan sertifikasi guru.
Seperti yang di ungkapkan Bapak Tugiman, S.Sos, ketua panitia sertifikasi guru di
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berikut ini:
“...yang pasti itu masalah dana mas. Dana kurang, untuk mengcopy buku pedoman sertifikasi ini contohnya. sehingga dalam sosialisasi sertifikasi kepada guru-guru itu kurang maksimal. Selain itu juga hambatan dari peserta sertifikasinya sendiri...” (wawancara dengan Bapak Tugiman, S.Sos, 18 Februari 2010)
Dari penjabaran tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul
“Prosedur Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Dalam Sertifikasi
Guru Melalui Penilaian Portofolio Tahun 2008”
4
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana prosedur kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam
sertifikasi guru melalui penilaian portofolio tahun 2008?
2. Faktorfaktor apakah yang menjadi penghambat Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui portofolio tahun 2008?
3. Apa sajakah langkah / upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten untuk mengatasi hambatan tersebut ?
C. Tujuan Pengamatan
Berdasarkan latar balakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan
pengamatan adalah:
1. Untuk menambah wacana penulis dalam pelaksanaan sertifikasi guru dan
mengetahui prosedur kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam
sertifikasi guru melalui penilaian portofolio, faktor-faktor penghambat, serta
upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam
menangani hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi guru 2008.
2. Dari hasil pengamatan, di harapkan dapat manjadi acuan bagi Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten untuk mancapai keberhasilan sertifikasi guru di
tahun berikutnya.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A. Pengertian Prosedur
Kata prosedur berasal dari bahasa inggris yaitu ”procedure”. Menurut
Kamus Inggris Indonesia, John M. Echols dan Hassan (1995: 448) procedure
berarti cara jalan, tata cara yang tepat, aturan ketentuan yang dipakai. Akan tetapi
kata procedure tersebut lazim digunakan dalam kosa kata bahasa Indonesia yang
dikenal dengan kata prosedur.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 703) prosedur diartikan
sebagai berikut:
a. Tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas.
b. Metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu
problem.
Pengertian prosedur menurut Moekijat dalam Kamus Management (1984:
475-476) adalah sebagai berikut:
a. Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan suatu arah
tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah
ditentukan.
b. Prosedur-prosedur memberikan urutan menurut waktu (chronologis) kepada
tugas-tugas yang menentukan jalan dari serangkaian tugas-tugas demikian
dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan ke arah tujuan yang telah ditentukan
terlebih dahulu.
c. Suatu prosedur adalah serangkaian dari pada tugas-tugas yang saling
berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk
melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan.
d. Urutan secara chronolgis (menurut waktu) dari pada tugas-tugas ini
merupakan ciri dari pada setiap prosedur. Biasanya suatu prosedur meliputi
bagaimana, bilamana, dan oleh siapa masing-masing tugas harus diselesaikan.
6
e. Prosedur-prosedur menggambarkan cara atau metode dengan mana pekerjaan
akan diselesaikan.
Dalam Intisari Manajemen, Harold koontz (1989: 124) menjelaskan bahwa
prosedur adalah rencana yang menetapkan suatu metode penanganan yang
dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas yang akan datang. Ia merupakan pedoman
untuk bertindak, bukan untuk berpikir, dan ia menguraikan cara yang tepat untuk
menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Ia merupakan urut-urutan kronologis dan
tindakan-tindakan yang dibutuhkan.
Menurut Kamus Administrasi Perkantoran prosedur merupakan suatu
rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan
yang merupakan suatu kebulatan. Misalnya prosedur membuat surat pada suatu
perusahaan. Dalam kegiatan ini terdapat suatu rangkaian ketentuan-ketentuan
mengenai cara menyusun konsep suratnya, cara mengetiknya pada kertas surat
atau cara menakliknya yang kesemuanya telah pasti. Rangkaian prosedur menjadi
suatu sistem, The Liang Gie (1977: 263).
Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan
serangkaian tugas atau tahap yang berurutan dengan berhubungan satu sama lain
sebagai suatu cara atau metode dalam menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan
aturan yang berlaku untuk mencapai suatu tujuan. Suatu prosedur tidak dapat
berdiri sendiri karena sudah merupakan suatu kebulatan dimana faktor-faktor
didalamnya saling mempegaruhi dan mempunyai ketergantungan satu sama lain,
karena keseluruhan yag bekerja bersama-sama akan mencapai hasil yang lebih
baik daripada bila bekerja sendiri-sendiri, karena dalam kehidupan organisasi
manusia bukanlah suatu individu yang lepas dari satu sama lain namun terjalin
dalam suatu format kerjasama guna mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi
dimana ia berada.
Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini bagan-bagan prosedur yang
dikemukakan oleh The Liang Gie (1981: 174-176), yaitu sebagai berikut:
a. Bagan Aliran Pekerjaan (Work Flow Chart)
Bagan aliran pekerjaan menunjukan berjalannya suatu pekerjaan dari instansi
ke instansi serta instansi-instansi mana saja yang ikut serta melaksanakan.
7
Dengan ini dapat diketahui urut-urutan penyelesaian suatu tugas yang agak
luas yang berpindah-pindah tangan dari instansi yang satu ke instansi yang
lain.
b. Bagan Aliran Formulir (Form Distribution Chart)
Bagan aliran formulir menunjukan berapa rangkap suatu formulir yang
beredar dan instansi-instansi mana saja yang menerima formulir itu. Dengan
ini dapat diketahui penggunaan sesuatu tembusan warkat yang tepat, sehingga
tidak terjadi duplikasi atau penghamburan benda, waktu dan tenaga dalam
mempersiapkan warkat tersebut.
c. Bagan Rangkaian Kerja (Flow Process Chart)
Bagan rangkaian kerja menunjukan urut-urutan pelaksanaan sesuatu pekerjaan
dari permulaan sampai selesainya. Dengan ini dapat diketahui pola-pola
perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja, jangka waktunya dan
jarak yang ditempuh oleh pekerjaan itu. Sekaligus dapat pula diketahui kalau
ada kekembaran, kemacetan dan kesulitan-kesulitan lainnya dalam langkah-
langkah penyelesaian pekerjaan itu. Untuk menyusun bagan rangkaian kerja,
maka setiap pekerjaan dibedakan dalam 5 pola perbuatan:
1 Pengerjaan (Operation)
Perbuatan yang menciptakan, mengubah atau menyusun sesuatu hal.
2 Pengangkutan (Transport)
Perbuatan yang memidahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang
lain.
3 Pemeriksaan (Inspection)
Perbuatan yang menyelidiki sesuatu hal untuk mengetahui kebenaran isi,
mutu, jumlah atau segi-segi lainnya.
4 Penahanan (Delay)
Suatu keadaan dimana sesuatu tertahan sehingga untuk sementara tidak
dapat dilanjutkan pekerjaannya.
5 Penyimpanan (Storage)
Perbuatan yang menaruh sesuatu untuk waktu yang lama dan sifatnya
tetap.
8
B. Sertifikasi Guru
Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional seyogyanya
dapat dibuktikan secara objektif. Untuk membuktikan tingkat profesionalitas guru
tersebut, sejak tahun 2007 di Indonesia dilakukan uji kompetensi guru yang lebih
dikenal “Uji Sertifikasi Guru”. Uji sertifikasi adalah suatu pengujian melalui tes
terhadap para guru di Indonesia. Bagi yang lulus uji kompetensi selanjutnya
diberikan sertifikat pendidik profesional. Bagi yang belum lulus diberikan diklat
dengan nama Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru, Arif Rohman (2009: 154-
155).
Sertifikasi guru seperti dinyatakan dalam undang-undang Nomor 14 tahun
2005 tentang Guru dan Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada
guru sebagai tenaga profesional Sertifikat pendidik ditujukan untuk guru dalam
masa jabatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
Dalam Panduan Sertifikasi Guru, Suyatno (2008: 2) menjelaskan bahwa
sertifikat pendidik adalah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi
penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru
yang diberikan kepada guru sebagai tenaga professional. Sertifikasi pendidik
diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Sertifikat
adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi di dalam dokumen itu adalah
benar adanya. Sertifikasi adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen
tersebut. Guru yang telah mendapat sertifikat berarti telah mempunyai kualifikasi
mengajar seperti yang dijelaskan di dalam sertifikat itu.
Latar belakang diadakannya program Sertifikasi Guru adalah :
a. Memenuhi kebutuhan Bisnis (Legal Liability Scheme)
b. Mengantisipasi Globalisasi
c. Perlu pengakuan formal bagi lulusan Perguruan Tinggi untuk menjadi Tenaga
Profesional
d. Bukti Kemandirian Profesional di bidangnya (http://sertifikasi.iagi.or.id/).
9
Dalam Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan (2008:
5) menyebutkan bahwa peserta sertifikasi adalah guru dalam jabatan yang
berstatus guru PNS dan bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan,
baik yang di selenggarakan pemerintah/pemerintah daerah, maupun masyarakat
yang memilikai izin operasional dari pemerintah daerah.
Sesuai Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian
Portofolio (2008: 5) sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui penilaian
portofolio dan jalur pendidikan. Pemberian sertifikasi bagi guru dilakukan melalui
sebuah proses pembuktian penguasaan kompetensi guru atau uji sertifikasi guru.
Uji sertifikasi guru bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui penialaian
portofolio. Kepada guru yang telah terbukti menguasai kompetensi dan
dinyatakaan lulus diberikan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik dikeluarkan
oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri
Pendidikan Nasional.
Berikut ini gambar alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian
portofolio:
Gambar 2.1: Alur sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio
10
Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio
sebagaimana gambar diatas sebagai berikut:
1. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan
mengacu pedoman penyusunan portofolio.
2. Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepad dinas
pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada rayon LPTK
penyelenggara sertifikasi untuk di nilai.
3. Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi terdiri atas LPTK induk dan LPTK
mitra.
4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka
minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh serttifikasi
pendidik.
5. Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun
secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi
kekurangan tersebut.
6. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka
minimal kelulusan, maka rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut:
a. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk
melengkapi kekurangan portofolio. Apabila dalam kurun waktu satu bulan
peserta tidak mampu melengkapi akan diikutsertakan dalam Pendidikan
dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG).
b. Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan di akhiri
dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh
sertifikat pendidk. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk
materi yang belum lulus ).
Dalam Panduan Sertifikasi Guru, Suyatno (2008,2-3) menyebutkan
banyak sekali tujuan sertifikasi guru, yaitu:
1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen
pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agen
pembelajaran berarti pelaku proses pembelajaran. Bila belum layak, guru
11
perlu mengikuti pendidikan formal tambahan atau pelatihan professional
tertentu.
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Mutu siswa sebagai hasil
proses pendidikan juga ditentukan oleh guru dan mutu prses pembelajaran,
baik proses pembelajaran dilingkup sekolah maupun lingkup nasional.
3. Meningkatkan martabat guru. Dengan segala pendidikan formal dan pelatihan
yang telah diikuti, diharapkan guru mampu memberi lebih banyak kepada
kemajuan siswa. Dengan memberi lebih banyak, martabat kita sebagai guru
akan meningkat.
4. Meningkatkan profesinalitas guru. Mutu profesionalitas guru banyak
ditentukan oleh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri oleh guru
bersangkutan. Sertifikasi guru hendaknya dapat kita jadikan sebagai langkah
awal menuju guru yang professional.
Dalam buku yang sama, Suyatno (2008:3) juga menyebutkan manfaat
sertifikasi, yaitu:
1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat
merusak citra profesi guru. Saat ini guru dituntut menerapkan teori dan praktik
kependidikan yang telah teruji ke dalam pembelajaran di kelas.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas
dan professional. Mutu pendidikan di sekolah ditentukan oleh mutu guru dan
mutu proses pembelajaran di kelas. Melalui sertifikasi, masyarakat akan
menilai sekolah tertentu berdasarkan mutu kedua faktor ini, bukan berdasar
promosi yang gencar yang dilakukan sekolah bersangkutan .
3. Meningkatkan kesejahteraan guru. Hasil sertifikasi guru dapat dengan mudah
digunakan untuk menentukan besarnya imbalan yang pantas diberikan kepada
masing-masing guru. Dengan sertifikasi, dapat terhindar dari guru hebat hanya
mendapat imbalan kecil. Sebaliknya, dapat pula terhindar dari guru ecek-ecek
mendapat imbalan besar.
12
C. Pengertian Dan Fungsi Portofolio
Istilah portofolio berasal dari kata kerja ‘potare’ berarti membawa dan
kata benda bahasa latin ‘foglio’, yang berarti lembaran atau ‘kertas kerja’,
Wakhinuddin S (2009).
Istilah portofolio banyak digunakan pada berbagai bidang, misal bidang
keuangan / perbankan, politik dan pemerintahan, manajemen dan pemasaran, seni,
dan bidang pendidikan. Oleh karena itu pengertian portofolio sangat tergantung
pada bidang apa istilah portofolio tersebut digunakan. Dalam bidang pendidikan,
portofolio diartikan sebagai sekumpulan informasi pribadi yang merupakan
catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikannya.
Portofolio ini sangat berguna untuk berbagai keperluan seperti akreditasi
pengalaman seseorang, pencarian kerja, melanjutkan pendidikan, pengajuan
sertifikasi kompetensi, dan lain-lain (Http://id.wikipedia.org/wiki/portofolio).
Sesuai Panduan Penyusunan Portofolio (2008: 1), portofolio adalah bukti
fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai
selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.
Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru
yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan
pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetansi
guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi
pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.
Sertifikasi melalui penilaian portofolio didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 tahun 2007. Penilaian portofolio
merupakan Pengakuan Atas pengalaman professional guru dalam bentuk penilaian
terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.
Dalam Panduan Penyusunan Portofolio (2008: 3-7) secara lebih rinci
menjelaskan tentang komponen portofolio sebagai berikut:
1. Kualitas akademik
Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru
pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi.
13
2. Pendidikan dan pelatihan
Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
pernah diikuti oleh guru dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan
kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik.
3. Pengalaman mengajar
Pengalaman mengajar adalah masa kerja sebagai guru pada jenjang, jenis, dan
satuan pendidikan formal tertentu.
4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
Perencanaan pembelajaran adalah persiapan pembelajaran yang akan
dilaksanakan untuk 1 topik atau kompetensi tertentu, sedangkan pelaksanaan
pembelajaran adalah kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.
5. Penilaian dari atasan dan pengawas
Penilaian dari atasan dan pengawas adalah penilaian atasan terhadap
kompetensi kepribadian dan sosial. Aspek yang dinilai meliputi ketaatan
menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan,
keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik
dan saran, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama.
6. Prestasi akademik
Prestasi akademik adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan
tugasnya sebagai agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari
lembaga/panitia penyelenggara.
7. Karya pengembangan profesi
Karya pengembangan profesi adalah hasil karya atau aktivitas guru yang
menunjukan adanya upaya pengeembangn profesi.
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
Keikutsertaan dalam forum ilmiah adalah partisipasi guru dalam forum ilmiah.
9. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial adalah keikutsertaan
guru menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi sosial.
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
14
Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan adalah penghargaan
yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai agen
pembelajaran dan memenuhi kriteria kuantitatif dan kualitatif.
Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan sesuai dengan
Panduan Penyusunan Portofolio (2008: 1) adalah untuk menilai kompetensi guru
sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pendagogik dinilai antara lain melalui
dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar,
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan
kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan
pengawas. Kompetensi professional dinilai antara lain melalui dokumen
kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar,
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya
pengembangan profesi.
Dalam sumber yang sama berkaitan dengan sertifikasi guru, secara lebih
spesifik portofolio berfungsi sebagai:
1. Wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang
meliputi produktifitas , kuatitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan
pendukung;
2. Informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan
kompetensi seorang guru bila di bandingkan dengan standar yang telah
ditetapkan;
3. Dasar menentukan kelulusan seseorang yang mengikuti sertifikasi (layak
mendapatkan sertifikasi guru atau belum);
4. Dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk
menetukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kagiatan pembinaan dan
pemberdayaan guru.
D. Prosedur Kerja Dalam Sertifikasi
Pengertian prosedur kerja secara umum merupakan serangkaian cara kerja
atau proses yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga
15
menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus
ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan.
Dalam penyelenggaraan sertifikasi guru, yang dimaksud prosedur yang
tepat untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten adalah suatu tata cara, aturan,
dan tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan pelaksanaan sertifikasi guru
dengan serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urut-urutan
waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan
harus dikelola.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten menggunakan bagan prosedur yang dikemukakan oleh The Liang Gie,
yaitu Bagan Rangkaian Kerja (Flow Process Chart), yaitu Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan sertifikasi guru menggunakan urut-
urutan pelaksanaan suatu pekerjaan dari permulaan sampai selesainya sehingga
dapat diketahui pola-pola perbuatan yang dilakukan setiap bagian yang
melaksanakan pekerjaan itu, sehingga dapat diketahui apabila terdapat kesulitan-
kesulitan dalam pelaksanaannya.
E. Metode Pengamatan
Berdasarkan dari Perumusan Masalah dan Tinjauan Pustaka yaitu untuk
mengetahui bagaimana prosedur kerja, serta kendala yang dihadapi Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten dalam sertifikasi, maka dalam pengamatan ini
terdapat beberapa hal yang menyangkut masalah tata kerja untuk memahami
obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, antara lain :
1. Lokasi Pengamatan
Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten, yang beralamatkan di Jalan Pemuda No.151 Klaten. Telp.
(0272) 321780, Fax. 320575
2. Jenis Pengamatan
Pengamatan ini dilakukan guna mengetahui permasalahan yang ada
di lapangan. Jenis pengamatan ini bersifat ” Deskriptif Kualitatif ” yaitu
16
menggambarkan realita yang ada tentang sifat – sifat individu, keadaan dan
gejala lainnya dalam masyarakat atau memaparkan lokasi yang diamati (
orang, lembaga dan lainnya )
3. Sumber Data
Sumber data diperoleh dari Informasi-informasi. Adapun jenis
sumber data secara menyeluruh dapat dikelompokkan, sebagai berikut :
a. Data Primer
Data yang diperoleh dari sumber secara langsung melalui wawancara dan
pengamatan kepada narasumber / informan Pegawai Unit Umum dan
Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengenai Sertifikasi
Guru.
b. Data Sekunder
Data yang dikumpulkan dan diperoleh secara tidak langsung melalui
dokumen dan arsip yang berhubungan dengan sasaran pengamatan yaitu
masalah tentang Setifikasi Guru di Kabupaten Klaten
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam
pengamatan ini adalah, sebagai berikut :
a. Wawancara
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara
secara langsung terhadap responden (Unit Kepegawaian, Staff
Kepegawaian, peserta sertifikasi) untuk memperoleh penjelasan atau
keterangan – keterangan di lokasi yang berhubungan dengan sertifikasi
guru.
b. Telaah Dokumen
Telaah dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen
sertifikasi guru, buku tentang sertifikasi guru, serta data lain yang
berfungsi sebagai bahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
17
5. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan untuk mengolah hasil pengamatan
sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan
dalam menyusun hasil pengamatan ini.
Dalam pengamatan ini teknik analisis data menggunakan dengan
model interaktif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis
melalui 3 (tiga) komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan
simpulan dan verifikasi (HB. Sutopo, 2006: 114-116)
Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dengan proses
pengumpulan data sehingga merupakan suatu siklus. Komponen-komponen
dalam analisa data tersebut dijelaskan sebagai berikut :
a. Reduksi Data
Merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses
seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data kasar yang
muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini berlangsung
terus sepanjang pelaksanaan pengamatan. Bahkan diawali sebelum
pelaksanaan pengumpulan data sampai laporan akhir pengamatan selesai
disusun.
b. Sajian Data
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam
bentuk narasi yang memungkinkan simpulan pengamatan dapat dilakukan.
Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan
sebagai pertanyaan pengamatan, sehingga narasi yang tersaji merupakan
deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap
permasalahan yang ada.
c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi
Dari awal pengumpulan data pengamat sudah harus memahami apa arti
dari berbagai hal yang ia temui. Konklusi-konklusi yang ada tetap
dibiarkan, pada awalnya kurang jelas kemudian semakin meningkat secara
eksplisit dan juga memiliki landasan yang semakin kuat. Simpulan akhir
tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir.
18
Gambar 2.2 Model Analisis Interaktif
Reduksi Data
Pengumpulan Data
Penarikan Simpulan/Verifi
kasi
Sajian Data
19
BAB III
DISKRIPSI INSTANSI
A. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Pada mulanya keberadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten adalah
merupakan penggabungan dari beberapa unsur kantor-kantor pendidikan yang
berada di Kabupaten Klaten, sehingga pada tahun 1976 ada penggabungan dari
beberapa Kantor Pendidikan antara lain Kantor Dikjora, Kantor Dikdas, Kantor
Penmas, Kantor Kebudayaan, dan Kantor Binmudora dilebur / digabung menjadi
satu dan berubah nama menjadi Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten yang berdomisili di Jln. Mawar No.25 Klaten yang
operasionalnya melayani TK, SD, SKB, SLTP dan SLTA dibantu Kantor
Departemen dan Kebudayaan yang berada di Kecamatan se-Kabupaten Klaten,
sedangkan untuk melayani operasional Sekolah Dasar adalah cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten dibantu ranting Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Klaten, yang pada tahun 1992 cabang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten berubah nama menjadi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten.
Pada Tahun 1985 Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten
menempati gedung baru di Jl. Pemuda Selatan No.151 Klaten yang beralamatkan
di Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten dan pada akhir
tahun 1999 nama Kantor Depdikbud berubah nama menjadi Kantor Departemen
Pendidikan Nasional Kabupaten Klaten.
Sejalan dengan era Reformasi yang bermuara pada Otonomi Daerah pada
tahun 2001 Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Klaten dan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten digabung
dengan satu nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten sesuai
dengan Perda Kab. Klaten Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOT) yang bertugas melaksanakan kewenangan di
bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka operasionalnya dari TK, SD,
20
SLTP,SLTA menjadi satu dan ditambah pembinaan teknis terhadap cabang Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) se-Kabupaten Klaten.
Hal ini adalah merupakan langkah-langkah perubahan dalam struktur
organisasi dan tata kerja instansi yang bertujuan untuk meningkatkan jenjang
produktivitas kerja pegawai, kalau mengingat sarana dan prasarananya untuk
mengoptimalkan produktivitas kerja pegawai tidak memadai, maka gedung
tempat bekerja dibagi 2, yang satu bertempat di gedung Exs. Kantor Departemen
Pendidikan Nasional Kabupaten Klaten (Jln. Pemuda Selatan No. 151 Klaten)
yang ditempati Kepala Dinas, Pengawas Sekolah (SLB, SLTP, SLTA), Bagian
Tata Usaha, Subdin Pendidikan Menengah Umum dan Subdin Pendidikan
Menengah Kejuruan, sedangkan yang satunya menempati di gedung Eks. Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten (Jln. Mawar
No.25 Klaten) yang telah berubah nama Jalan menjadi Jln. Dewi Sartika N0.25
Klaten yang ditempati oleh Subdin Pra Sekolah dan Sekolah Dasar, Subdin
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga dan Subdin Kebudayaan yang
akhirnya pada tahun 2003 Subdin-subdin yang menempati di Gedung Eks. Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Jln. Dewi
Sartika No.25 Klaten pindah ke Gedung Eks. Departemen Transmigrasi dan
Perdagangan Kabupaten Klaten dan lokasinya hamper menjadi satu dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten yang berada di Jln. Pemuda
selatan No.151 Klaten.
B. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Visi : Mewujudkan pendidikan yang bermutu,kompetitif dan berakhlak mulia.
Misi :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada semua jenjang
pendidikan.
b. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
21
c. Meningkatkan kualitas tamatan
d. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh
e. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
f. Penguatan tata kelola akuntabilitas dan pencitraan public
g. Pemerataan dan perluasan akses di semua jenjang pendidikan
h. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
22
C. Bagan Organisasi
Gambar 3.1: Bagan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
23
Penjelasan Bagan Organisasi:
Ø Ka. Dinas Pendidikan : SUNARDI, S.Pd,M.M.
Ø Sekretaris Dinas Pendidikan : DRS. PANTORO
Ø Ka. Subbag Perencanaan : LISTYOWATI SRI MURWANI, S.E.M.Si
dan Pelaporan
Ø Ka. Subbag Keuangan : WIJIYONO, S.E.
Ø Ka. Subbag Umum : SRI NUGROHO, S.IP, M.M.
dan Kepegawaian
Ø Ka. Bidang Pendidikan Dasar : DRS. BUDIYANTO, M.Pd
Ø Ka. Seksi TK dan SD : DRS. TRI MARGIYANTO
Ø Ka. Seksi SMP dan SLB : DRS. H. SUTARTO, M.M.
Ø Ka. Seksi Sarana dan Prasarana : SUDIRNO, S.S.M.M.
Ø Ka. Bidang Pendidikan : DRS.AGUS SUKAMTO
Menengah
Ø Ka. Seksi SMA : DRS. LASA, M.M.
Ø Ka. Seksi SMK : DRS. BURHANUL ARIFIN, M.M.
Ø Ka. Seksi Sarana dan Prasarana : MUZAYIN, S.H.M.Si
Ø Ka. Bidang PMPTK : DRS. YUYUF BUDI P, MT
Ø Ka. Seksi Pengembangan Profesi : DJAELANI, SH.M.M.
Ø Ka. Seksi Pendidik : DRS. SRIYANTO, M.M.
Ø Ka. Seksi TK : DRS. TRIYANTO HS, M.Si
Ø Ka. Pendidikan Non Formal : DRS. H. SUNARYO
Ø Ka.Seksi Pendidikan Masyarakat : P. TOTOK WIHARTANTO
Pendidikan Usia Dini
dan Kesetaraan
Ø Ka. Seksi Perpustakaan : DRS. KRISHANANTO P, M.M.
24
D. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Di dalam menjalankan operasionalnya suatu Instansi perlu sekali memiliki
pembagian tugas dan wewenang diantaranya tiap bagian yang ada dalam instansi
tersebut untuk melaksanakan, maka suatu instansi perlu mengadakan
pengorganisasian yang baik.
Susunan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten merupakan suatu
kebijaksanaan yang dilakukan untuk kepentingan pencapaian tujuan Instansi
tersebut, sedangkan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang ada
pada sekarang ini berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2008 yang diundangkan pada
tanggal 28 November 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten.
a) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, terdiri dari :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan, meliputi perumusan
kebijakan teknis perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian bidang
pendidikan , pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai dan UPTD.
b. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas
mengelola urusan administrasi ketatausahaan, meliputi urusan umum dan
kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub bagian Perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan tugas-tugas dan fungsi
menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan, pengolahan data
dan informasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
2. Sub Bagian Keuangan
Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,
mempunyai tugas sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan ( PPK ) yang
melakukan fungsi pengelolaan keuangan dinas.
25
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas melakukan surat menyurat,
penggandaan, ekspedisi, kearsipan, rumah tangga, penggandaan dan
pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan
administrasi kepegawaian.
c. Bidang Pendidikan Dasar
Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas ( Pengelolaan TK,
SD, SMP, PLB)
1. Seksi Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar
Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dipimpin
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas bidang Pendidikan Dasar, meliputi pengelolaan Kurikulum
dan pembinaan kesiswaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Dasar.
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Luar Biasa
Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Luar
Biasa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dasar, meliputi
pengelolaan kurikulum dan pembinaan kesiswaan Sekolah
Menengah Pertama dan Pendidikan Luar Biasa.
3. Seksi Sarana Prasarana
Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang
pendidikan dasar, meliputi pengelolahan sarana dan prasarana
pendidikan dasar.
d. Bidang Pendidikan Menengah
Bidang pendidikan menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang
melaksanakan sebagian tugas dinas, meliputi pengelolaan Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
26
1. Seksi Sekolah Menengah Atas
Seksi Sekolah Menengah Atas di pimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang
pendidikan menengah, meliputi pengelolaan kurikulum dan pembinaan
kesiswaan Sekolah Menangah Atas.
2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan
Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang
pendidikan menengah, meliputi pengelolaan kurikulum dan pembinaan
kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Seksi Sarana Prasarana
Seksi sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan
menengah, meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bidang peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan
dipimpin oleh Kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas, meliputi pengembangan dan peningkatan mutu
pendidik, tenaga Kependidikan dan Pengembangan Profesi
1. Seksi Pengembangan Profesi
Seksi Pengembangan Profesi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi pengelolaan
pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan
2. Seksi Pendidik
Seksi Pendidik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengelola tenaga pendidik
3. Seksi Tenaga Kependidikan
27
Seksi Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengelola tenaga
kependidikan
f. Bidang Pendidikan Non Formal
Bidang Pendidikan Non formal dipimpin oleh Kepala Bidang
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, meliputi
pengelolaan Pendidikan masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini dan
Kesetaraan.
1. Seksi Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini dan
Kesetaraan
Seksi Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini dan
Kesetaraan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas bidang Pendidikan Non Formal,
meliputi pengelolaan Pendidikan masyarakat, Pendidikan Anak Usia
Dini dan Kesetaraan
2. Seksi Perpustakaan Sekolah
Seksi Perpustakaan Sekolah dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan
Non Formal yang mengelola perpustakaan sekolah.
g. UPTD ( Unit Pelaksana Teknis Dinas )
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas
b) Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan.
c) Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
28
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pendidikan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
29
BAB IV
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Dalam Sertifikasi
Guru Melalui Penilaian Portofolio Tahun 2008.
Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan melalui portofolio tahun
2008 melibatkan berbagai institusi pemerintah, salah satunya adalah Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten merupakan
bagian dari Departemen Pendidikan Nasional yang melaksanakan tugas dan
kewajibannya dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui
pemberdayaan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melaksanakan
peran departemen pendidikan dalam sertifikasi guru kabupaten Klaten, khususnya
sertifikasi guru melalui penilaian portofolio. Dalam sertifikasi guru melalui
penilaian portofolio tahun 2008, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan prosedur kerja sebagai berikut :
1. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat Kabupaten Kota
Panitia sertifikasi guru Kabupaten Klaten terdiri dari:
1 Tugiman, S.Sos (Ketua)
2 Sukina
3 Minik Nisang Rahayu
4 Sri Watini
5 Ike Handayani
Panitia tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
a) Membuat daftar prioritas peserta sertifikasi guru
Pembuatan daftar prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan
kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen PMPTK dan kesepakatan tingkat
provinsi. Penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan
dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala
sekolah, guru, pengawas, PGRI, dan asosiasi Guru lainnya.
30
Penentuan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan
menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi atau tes.
Penyusunan ranking calon peserta sertifikasi secara berurutan adalah:
1 Masa kerja sebagai guru, di hitung sejak yang bersangkutan bekerja
sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.
2 Usia, di hitung berdasarkan tanggal, bulan, tahun kelahiran guru
yang tercantum dalam akta kelahirannya atau bukti lain yang sah.
3 Pangkat / Golongan terakhir yang dimiliki guru saat di calonkan
sebagai peserta sertifikasi. Kriteria ini khusus untuk guru PNS.
4 Beban mengajar per minggu yang di emban oleh guru saat
didaftarkan sebagai peserta sertifikasi.
5 Tugas tambahanyang di emban oleh guru pada saat guru yang
bersangkutan di usulkan sebagai calon peserta sertifikasi. Tugas
tambahan yang dimaksud misalnya kepala sekolah, ketua program /
jurusan, pendidikan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala
unit produksi satuan pendidikan, kepala perpustakaan sekolah, atau
ketua program keahlian.
6 Prestasi kerja yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang
dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun
internasional. Disamping itu prestasi kerja termasuk kinerja guru
dalam melaksanakan tugas sehari-hari
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten membuat daftar urutan
prioritas guru, apabila ada guru memiliki masa kerja yang sama maka
diurutkan berdasarkan kriteria berikutnya yaitu usia. Apabila masa
kerja dan usia sama maka berdasarkan golongan beban mengajar,
demikian seterusnya
Berikut contoh penyusunan daftar urut guru berdasarkan
prioritas:
31
1. Penyusunan daftar urut guru PNS SD untuk sekolah dasar
Tabel 4.1: Tabel contoh penyusunan daftar urut guru PNS untuk SD berdasarkan prioritas
2. Penyusunan daftar urut guru SMP bukan PNS
Tabel 4.2: Tabel contoh penyusunan daftar urut guru NON-PNS untuk SMP berdasarkan
prioritas
32
b) Menetapkan peserta sertifikasi guru
Penetapan peserta sertifiksi guru sesuai dengan kuota melalui
surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Penetapan
calon peserta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk guru TK,
SD, SMP, SMA, SMK mengikuti tahapan sbg berikut :
1 Mendata guru berprestasi peringkat 1 tingklat provinsi, peringkat 1, 2,
dan 3 tingkat nasional dan guru yang memperoleh penghargaan
tingkat internasional yang belum mengikuti sertifikasi melalui
portofolio dan melalui jalur pendidikan tahun sebelumnya. Untuk
tahun 2008 tidak ada guru berprestasi peringkat 1 provinsi, peringkat
1, 2, dan 3 tingkat nasional maupun guru yang memperoleh
penghargaan tingkat internasional.
2 Mengelompokan data guru yang memenuhi persyaratan menurut
status guru (PNS/ bukan PNS) serta jenis pendidikan ( TK, SD, SMP,
SMA, SMK ).
Dalam sertifikasi, guru harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1 Sesuai dengan kriteria dan urutan prioritas
Syarat / kriteria peserta:
a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau
diploma 4 (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.
Dalam sertifikasi guru tahun 2008 di Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten, semua peserta sertifikasi memiliki
kualifikasi akadenik S1 dan tidak ada D-IV
b. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Depdiknas.
c. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang
diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat.
33
d. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY)
atau guru yang diangkat oleh pemda yang mengajar pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah.
e. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada satu
sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama.
f. Memiliki Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
(NUPTK).
2 Masih aktif mengajar.
3 Tidak akan di alih tugaskan pada jabatan lain baik fungsional
maupun struktural.
3 Menyusun daftar urut guru yang memenuhi persyaratan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Daftar urut guru dibuat per jenis dan jenjang pendidikan ( TK,
SD, SMP, SMA, SMK ).
b. Daftar guru PNS di buat dengan urutan prioritas.
c. Daftar guru bukan PNS di buat dengan urutan prioritas
4 Menetapkan guru peserta sertifikasi sesuai kuota
Kuota peserta sertifikasi ditetapkan oleh LPMP dan setiap
tahun berubah-ubah. Pada tahun 2008 kuota peserta sertifikasi
diklaten sebanyak 1204, dengan rincian sebagai berikut:
TK SD SMP SMA SMK
PNS 324 472 182 81
Non-PNS 4 2 62 33 44
Jumlah 4 326 534 215 125 1204
Tabel 4.3: Kuota peserta sertifikasi kabupaten klaten tahun 2008
34
Cara menetapkan peserta sertifikasi sesuai kuota adalah
sebagai berikut:
a. Guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi, peringkat 1, 2, dan
3 tingkat nasional dan guru yang memperoleh penghargaan
tingkat internasional diprioritaskan menjadi peserta,
b. Sisa kuota per jenis dan jenjang pendidikan ditetapkan
berdasarkan urutan priorita penetapan peserta,
Contoh penetapan peserta sertifikasi guru SD di kabupaten
Klaten (PNS) tahun 2008:
Kuota sertifikasi guru SD (PNS) di kabupaten Klaten = 324
guru SD berprestasi tingkat provinsi = 0
Urutan langkah penetapan adalah sebagai berikut :
a. Tidak ada guru berprestasi, sehingga semua peserta sertifikasi
ditetapkan dari daftar urut guru.
b. Berdasarkan daftar urut guru SD ( PNS ) kabupaten Klaten
ditetapkan 261 guru peserta yang diambil dari nomor urut 1
sampai dengan 261.
Berdasarkan data peserta tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten menerbitkan Surat Keputusan Guru peserta sertifikasi beserta
lampiran daftar nama peserta sertifikasi guru (Lampiran 1).
Surat keputusan Guru peserta sertifikasi yang sudah
ditandatangani kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tersebut
beserta lampirannya kemudian di kirim ke:
1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) jawa tengah
direktorat profesi pendidik, up.subdit program, komplek depdiknas
c) Menetapkan nomor peserta sertifikasi guru di wilayah Kabupaten Klaten
Penetapan nomor peserta sertifikasi guru berdasarkan rentang
yang di buat oleh LPMP. Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang
masing-masing digit diisi dengan rumusan kode digit sebagai berikut:
1. digit 1 dan 2 diisi dengan kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru.
35
2. digit 2, 3 dan 4 diisi dengan kode provinsi.
3. digit 5 dan 6 diisi dengan kode kabupaten.
4. digit 7, 8, dan 9 diisi dengan kode bidang studi yang disertifikasi.
5. digit 10 diisi dengan kode peserta sertifikasi.
6. digit 11, 12, 13 dan 14 diisi dengan nomor urut peserta yang diberikan
LPMP.
Tata cara pemberian nomor peserta sertifikasi dapat digambarkan
sebagai berikut :
Gambar 4.1: Tata cara pemberian nomor peserta sertifikasi
d) Menerima dokumen dari ditjen PMPTK atau Dinas Pendidikan Provinsi
sebagai berikut:
1 Pedoman sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 terdiri dari :
Buku 1 : Pedoman Penetapan Peserta.
Buku 2 : Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
Melalui Penilaian Portofolio.
Buku 3 : Panduan Penyusunan Portofolio.
Buku 4 : Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
Melalui Penilaian Portofolio Untuk Guru.
Buku 5 : Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan Dan
Latihan Profesi Guru (PLPG).
36
Buku 6 : Pedoman Penyelenggaraan Program
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui
Jalur Pendidikan.
Buku 7 : Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui
Pendidikan.
2 Fomat A1 (Lampiran 2) dan Format A2 (Lampiran 3) untuk
sejumlah peserta.
3 Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.
e) Mengkomunikasikan pedoman sertifikasi guru dalam jabatan melalui
penilaian portofolio untuk guru (buku 4), dan panduan penyusunan
portofolio (buku 3) sejumlah peserta sertifikasi guru yang ada di wilayah
Kabupaten Klaten.
f) Mendistribusikan nomor peserta, Panduan penyusunan portofolio (buku
3), pedoman sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio
untuk guru (buku 4), Format A1 dan Format A2 kapada guru yang
masuk kuota.
g) Melakukan sosialisasi kepada guru di wilayah kabupaten klaten.
Sosialisasi sertifikasi dilaksanakan setelah penetapan peserta
sertifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk pemfokusan sosialisasi pada
peserta sertifikasi di tahun 2008, sekaligus untuk penghematan biaya
dalam sosialisasi sertifikasi.
Dalam sosialisasi sertifikasi, meteri yang disosialisasikan
mencakup :
1 Prosedur dan tata cara pendaftaran,
2 Prosedur dan tata cara sertifikasi guru dalam jabatan,
3 Peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, dinas
pendidikan kabupaten klaten, LPTK penyelenggara, LPMP)
4 Syarat mengikuti sertifikasi,
5 Prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan tentang rubrik
portofolio, dan
37
6 Jadwal penyerahan dokumen portofolio.
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi
sertifikasi dengan beberapa cara, yaitu:
a. Mengumpulkan calon peserta sertifikasi yang kemudian di berikan
penjelasan mengenai pentingnya sertifikasi, prosedur sertifikasi
dan hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi.
b. Membuka kesempatan bagi calon peserta sertifikasi untuk
berkonsultasi mengenai sertifikasi.
Dalam sosialisasi sertifikasi, peserta sertifikasi diwajibkan
membayar uang pendaftaran sebesar Rp 200.000,00 untuk mengganti
biaya operasional dalam penyelenggaraan sertifikasi, misalnya untuk
mengganti biaya fotokopi buku-buku pedoman sertifikasi, biaya untuk
sosialisasi, dan lain-lain.
h) Menugaskan kepala sekolah untuk memverifikasi kebenaran dan
keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh guru. Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten berhak memberikan sangsi kepada kepala
sekolah yang tidak melaksanakan tugas dengan baik.
i) Menugaskan pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan
pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan)
secara objektif. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berhak memberikan
sangsi kepada pangawas yang tidak melakukan tugas ini dengan baik.
j) Mengecek kebenaran dokumen-dokumen dari guru
Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
a. Format A1 dan Format A2 yang telah diisi oleh guru
b. Dokumen portofolio rangkap 2.
c. Pasfoto terbaru bewarna ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar. Di bagian
belakang setiap foto di tulis identitas peserta (nama dan nomor
peserta)
k) Memverifikasikan kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen
portofolio dengan melibatkan pengawas sebelum diserahkan ke LPTK.
38
l) Membuat rekapitulasi peserta sertifikasi guru menggunakan format B1
(Rekap Peserta Sertifikasi Kabupaten Klaten) (Lampiran 4). dokumen
dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy excel.
m) Menyerahkan kepada LPMP dokumen-dokumen sebagai berikut:
1 Format A1 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi disertai dengan
rekapitulasinya (Format B1 pada Lampiran 4 yang telah diisi )
dalam bentuk hardcopy dan softcopy excel.
2 Format A2 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi disertai
rekapitulasinya (Format B1 pada Lampiran 4 yang telah diisi).
Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan Berita Acara Serah
Terima Berkas Sertifikasi Guru (BA-PF: 1) pada Lampiran 5.
n) Menghimpun dokumen portofolio yang telah disusun oleh peserta
sertifikasi guru (dua rangkap untuk setiap guru secara tidak terpisah).
o) Merekap peserta yang menyerahkan dokumen portofolio dengan Format
B1 pada Lampiran 4.
p) Menyerahkan dokumen-dokumen kepada rayon LPTK sebagai berikut:
1 Portofolio, masing-masing peserta rangkap dua
2 Rekapitulasi peserta berdasarkan nomor peserta ( Format B1 pada
Lampiran 4 yang telah diisi).
3 Pas photo terbaru peserta, bewarna, ukuran 3X4 cm, sebanyak 4
lembar. Di bagian belakang setiap pas photo dituliskan identitas
peserta (nama dan nomor peserta).
Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan berita acara serah
terima dokumen portofolio (BA-PF: 2 pada Lampiran 6)
q) Menyerahkan rekapitulasi peserta sertifikasi guru (Format B1 pada
Lampiran 4) yang telah diisi ke dinas pendidikan provinsi. Penyerahan
disertai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen (BA-PF: 1A di
Lampiran 7).
r) Menerima dokumen rekapitulasi hasil penilaian portofolio dan sertifikasi
pendidik (bagi peserta yang lulus) dari rayon LPTK penyelenggara
39
sertifikasi (pada Lampiran 8 yang telah diisi LPTK penyelenggara).
Berikut ini jumlah guru kabupaten klaten yang lulus penilaian portofolio:
Lulus Portofolio PLPG Diskualifikasi
TK 2 2 1
SD 225 100 1
SMP 275 258 1
SMA 100 114 1
SMK 38 86 1
Jumlah 640 560 4
Tabel 4.4: Jumlah peserta lulus portofolio
s) Menindaklanjuti hasil portofolio sebagai berikut:
1 Meneruskan pengumuman hasil sertifikasi guru kepada peserta
sertifikasi.
2 Meminta peserta sertifikasi yang lulus menunggu pengumuman lebih
lanjut untuk memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi
dari depdiknas.
3 Menyerahkan sertifikat pendidik kepada peserta yang lulus melalui
sekolah tempat peserta bertugas.
4 Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta yang harus
melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio,
selanjutnya diserahkan kembali ke rayon LPTK.
5 Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta yang harus
mengikuti PLPG.
PLPG diadakan dalam beberapa tahap. Untuk peserta yang tidak
lulus PLPG diberikan kesempatan ujian ulang 2 kali. Berikut ini hasil
penilaian PLPG kabupaten klaten tahun 2008:
Lulus Tidak lulus
Tahap 1 dan 2 94 180
Tahap 3 dan 4 29 257
Tabel 4.5: Hasil PLPG kabupaten klaten
40
Lulus Tidak lulus
Tahap 1 dan 2 138 42
Tahap 3 dan 4 49 208
Tabel 4.6: Hasil PLPG mengulang 2 kabupaten klaten
Untuk yang tidak lulus PLPG sejumlah 250 orang tersebut
disuruh untuk mengikuti sertifikasi tahun berikutnya.
t) Mengambil bendel pertama dokumen portofolio yang memuat bukti fisik
asli untuk komponen 2 dan 8, minimal setelah 2 minggu dari
pengumuman kelulusan.
2. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan
pedoman dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
Dalam mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru,
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menyarankan para guru agar memenuhi
syarat peserta sertifikasi.
3. Memproses tunjangan bagi guru yang telah lulus sertifikasi.
Memberikan tunjangan profesi kepada para guru yang telah lulus
sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok. Bagi guru lulus uji sertifikasi
menunjuk surat kepala dinas pendidikan jawa tengah bahwa pembayaran
melalui Bank Jateng.
Bagi yang belum mempunyai rekening Bank Jateng disuruh
membuka rekening Bank Jateng.
Dari penjelasan diatas, prosedur kerja yang dilakukan Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten dalam sertifikasi guru melalui portofolio dapat digambarkan
sebagai berikut :
41
Gambar 4.2 : Prosedur kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Menbentuk Panitia Sertifikasi
Mengikuti sosialisasi serifikasi guru dari PMPTK
Menetapkan dan menyerahkan data peserta sertifikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi
Melaksanakan sosialisasi sertifikasi guru
Mengumpulkan berkas portofolio dari guru
Menerima informasi LPTK pelaksana
Menyerahkan berkas portofolio ke LPTK
Menerima hasil sertifikasi guru dari provinsi kemudian menyerahkan kapada para guru
42
B. Faktor Penghambat Dinas pendidikan Kabupaten Klaten Dalam
Pelaksanaan Sertifikasi Guru Melalui Penilaian Portofolio Tahun 2008
Pelaksanaan sertifikasi guru oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
tidak lepas dari hambatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta sertifikasi
guru. Dari hasi wawancara salah satu panitia sertifikasi, Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten mengalami beberapa hambatan antara lain:
1. Dana
Kurangnya dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang
dialokasikan untuk penyelenggaraan sertifikasi guru. Dalam penyelenggaraan
sertifikasi guru di Kabupaten Klaten, dana diperoleh dari uang pendaftaran
guru peserta sertifikasi, akan tetapi dana tersebut diperoleh pada saat
sosialisasi sertifikasi. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan sertifikasi,
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menggunakan dana dari Dinas itu sendiri
yang kemudian akan diganti setelah pembayaran uang pendaftaran dari guru
peserta sertifikasi
2. Sumber daya manunia
Penyelenggaraan sertifikasi guru 2007 oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten memerlukan sumber daya manusia untuk melaksanakan
operasionalisasi program di lapangan, baik untuk melaksanakan sosialisasi,
pemberkasan, dan berbagai aktivitas dalam menyampaikan informasi dan
berbagai arsip dari pusat kepada guru dan sebaliknya, juga pada berbagai
pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini. Panitia sertifikasi guru di
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten hanya teriri dari 5 orang, sehingga dalam
mengurusi masalah tersebut terasa berat.
3. Tingkat Pemahaman yang berbeda-beda antar peserta sertifikasi
Kurang optimalnya pelaksanaan sertifikasi guru juga dipengaruhi
karena terbatasnya informasi yang dimiliki para peserta sertifikasi.
Keterbatasan informasi dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman yang
berbeda antar peserta dalam menangkap arti dan maksud dari sosialisasi yang
telah diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Mungkin juga
43
dipengaruhi oleh minimnya upaya sosialisasi yang diselenggarakan dengan
alasan tidak tersedianya dana bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk
menyelenggarakan sosialisasi sehingga dalam pelaksanaannya terpaksa
dipadatkan untuk memenuhi seluruh tujuan sosialisasi.
“..kan tingkat pemehaman seseorang itu berbeda-beda, jadi dalam sosialisasi sertifikasi ada yang paham ada yang enggak.” (wawancara dengan Bapak Tugiman, S.Sos, 18 Februari 2010)
C. Langkah-Langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Mengatasi
Hambatan Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru Melalui Portofolio Tahun
2008
Memang tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan sertifikasi guru
terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten namun adanya berbagai hambatan seharusnya dapat
diminimalisir dengan mengoptimalkan daya dukung dan kemampuan yang telah
dimiliki, seperti:
1 Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang telah ada
Upaya dalam mengantisipasi keterbatasan yang ada dalam
menyelenggarakan sertifikasi guru dalam hal keterbatasan dana yang berakibat
pada minimnya fasilitas dan sarana prasarana untuk operasionalisasi ditangani
dengan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten.
2 Memelihara hubungan baik antara guru dengan Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten
Hubungan yang terjalin baik antara para guru dengan Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten cukup membantu dalam penyelenggaraan
sertifikasi guru karena dengan berbagai keterbatasan dan tuntutan kebutuhan
yang ada hubungan yang baik dapat melahirkan kerjasama yang baik antara
guru dan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk bekerjasama dan saling
melengkapi dalam penyelenggaraan sertifikasi guru. Keberadaan Dinas
44
Pendidikan Kabupaten Klaten cukup penting sebagai mediator program dan
kerjasama guru semakin memperlancar jalannya sertifikasi. Peran aktif para
guru dalam mencari informasi seputar sertifikasi guru sangat membantu
memperlancar pelaksanaan sertifikasi guru karena penyampaian informasi dari
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten hanya dilakukan melalui sosialisasi yang
dibatasi waktu dan penyelenggaraannya. Maka untuk mengatasi hal tersebut
para guru datang langsung ke Dinas untuk mencari informasi tentang
sertifikasi guru.
3 Media komunikasi
Komunikasi antar guru juga dapat dipermudah dengan adanya
teknologi komunikasi yang sudah ada seperti handphone yang dirasa cukup
berperan dalam memperlancar komunikasi antar guru peserta sertifikasi
terutama bagi yang mengalami kesulitan memperoleh informasi langsung dari
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Peserta sertifikasi yang kurang paham
juga diperbolehkan untuk berkomunikasi lewat handphone dengan panitia
sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
45
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2008 dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yang dilakukan
dalam bentuk portofolio.
Berdasarkan pembahasan tehadap temuan-temuan yang penulis dapatkan
pada saat melakukan pengamatan terhadap prosedur kerja yang dilakukan Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten dalam sertifikasi guru melalui portofolio tahun
2008, prosedur yang digunakan sesuai dengan alur prosedur yang telah ditetapkan.
Prosedur kerja tersebut yaitu dengan membentuk panitia sertifikasi guru yang
mempunyai tugas membuat daftar prioritas peserta sertifikasi, menetapkan peserta
sertifikasi, menetapkan nomor urut peserta sertifikasi di wilayah kabupaten klaten,
menerima dokumen dari ditjen PMPTK, mengkomunikasikan buku pedoman
sertifikasi, mendistribusikan nomor peserta sertifikasi, melaksanakan sosialisasi
sertifikasi di wilayah Kabupaten Klaten, menugaskan kepala sekolah untuk
memverifikasi kebenaran dokumen portofolio guru, menugaskan pengawas untuk
melakukan penilaian atasan, mengecek kebenaran dokumen portofolio guru,
membut rekapitulasi peserta sertifikasi, menghimpun dokumen portofolio,
menyerahkan dokumen portofolio kepada rayon LPTK, menerima rekapitulasi
peserta sertifikasi guru, menerima rekapitulasi hasil penilaian portofolio dan
sertifikasi pendidik, menindaklanjuti hasil portofolio, bagi yang lulus diberikan
tunjangan profesi, sedangkan yang tidak lulus di suruh untuk melengkapi
dokumen portofolio atau mengikuti PLPG.
Dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten tidak terlepas dari berbagai kendala atau hambatan. Kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten meliputi keterbatasan dana yang dialokasikan untuk sertifikasi
46
guru, jumlah panitia sertifikasi guru yang menangani program ini, tingkat
pemahaman guru yang berbeda-beda.
B. Saran
Mengingat tingkat pemahaman guru peserta sertifikasi yang berbeda-beda
dalam menangkap arti dan maksud dari sosialisasi sertifikasi, dan masih banyak
guru yang kurang paham saat di jelaskan dalam sosialisasi sertifikasi, maka
penulis menyarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten membuka konsultasi
bagi guru yang belum paham saat diadakannya sosialisasi sertifikasi.
47
DAFTAR PUSTAKA
Arif Rohman. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta:
Mediatama.
Harold Koontz, Cyril O’Donell, Heinz Waihrich. 1989. Intisari Manajemen.
Jakarta: Bina Aksara. (Penerjemah: A. Hasyim Ali)
H. B. Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan
Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Pusat Penelitian UNS Press.
John M. Echols dan Hassan. 1995. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia.
Moekijat. 1984. Kamus Management. Bandung: Penerbit Alumni.
Suyatno.MP.d. 2008. Panduan Sertifikasi Guru. Jakarta : PT. Indeks.
The Liang Gie.1986. Kamus Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Nur Cahaya.
The Liang Gie. 1981. Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Sumber Dokumen:
Pedoman Penetapan Peserta. 2008. Departemen Pendidikan Nasional.
Pedoman Penyusunan Portofolio. 2008. Departemen Pendidikan Nasional.
Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio. 2008.
Departemen Pendidikan Nasional.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional
48
Sumber lain:
Kompas. “Rapuhnya Dunia Pendidikan Kita”. 4 Maret 2010 hal D.
Kompas. “Lebih Dari 1,3 Juta Guru Tidak Layak Mengajar”. 9 maret 2010 hal 12.
Wakhinuddin S. “Pengertian Portofolio”. Di akses 23 juli 2009, 6:24 am.
Diarsipkan di bawah: EVALUASI HASIL BELAJAR, PENELITIAN,
Pendidikan. (http://wakhinuddin.wordpress.com/2009/07/)
(Http://id.wikipedia.org/wiki/portofolio)
(http://sertifikasi.iagi.or.id/)
(www.sertifikasiguru.org)
