DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo, Kab Sidoaarjo

Telp. 031-8941051, Fax , 0318947911

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS KESEHATANJl. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo

Telepon. 031-8941051Email : [email protected] Website : sidoarjokab.go.id

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

:

:

:

:

050/9290/438.5.2/2020

Penting

1 (satu) bendel

Perubahan RENSTRA ke IV

Dinas Kesehatan

Yth

Sidoarjo, 29 Desember 2020

Kepada

Sdr. Kepala BAPPEDA

Kabupaten Sidoarjo

di

SIDOARJO

Menindaklanjuti surat Saudara Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2020 Nomor :

050/6944/438.6.1/2020, bersama ini kami kirimkan Rencana Strategis

(RENSTRA) Perubahan ke IV Dinas Kesehatan, sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih

KEPALA DINAS KESEHATAN

drg. SYAF SATRIAWARMAN.,Sp.ProsPembina utama mudaNIP.196307181991031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang

Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat

hukum yang sah.

-

http://www.sidoarjokab.go.id/

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat, rahmat, dan

karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Review ke IV Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ini.

Rencana Strategis (Renstra) Review ke IV ini disusun dalam rangka implementasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 dan 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)

Kabupaten Sidoaro Tahun Anggaran 2021. Dokumen Renstra ini merupakan salah satu

dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka waktu 5 (lima) tahunan. Oleh karena itu,

dokumen Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang

akan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dokumen ini dapat dijadikan

pedoman bagi Dinas Kesehatan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo umumnya,

untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

bagi seluruh masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan yang diberikan selama

penyusunan dokumen ini. Akhir kata, kami harapkan dokumen Renstra Review ke IV ini dapat

memberikan masukan yang bermanfaat untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah yang Terpilih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.


drg. SYAF SATRIAWARMAN.,Sp.Pros

Pembina utama muda

NIP.196307181991031004

2

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

DAFTAR GAMBAR 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

5

5

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud Dan Tujuan 9

1.4 Sistematika 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

SIDOARJO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

12

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia 26

2.2.2 Sarana dan Prasarana 28

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kesehatan

63

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih 68

3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 70

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis 74

3.5.Penetapan Isu Stratejik 76

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN 78

4.1. Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan 79

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 82

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

88

3

DAFTAR TABEL

TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1. Jenis, Jumlah Personil Dinas Kesehatan, Puskesmas dan

Instalasi Farmasi Kesehatan (GFK) Sidoarjo Tahun 2019 26

Tabel 2.2 Jumlah dan Jenis Asset Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 28

Tabel 2.3 Nama Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Sidoarjo 29

Tabel 2.4 Nama Puskesmas dan Kondisinya di Kabupaten Sidoarjo 32

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas (IKU) Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 34

Tabel 2.4 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 48

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 55

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 63

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas

Kesehatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo

69

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

70

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo 80

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo 84

4

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

HALAMAN

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

th.2019

13

Grafik 2 Angka Kematian Bayi Tahun 2016 – 2018 35

Grafik 3 Angka Kematian Ibu Tahun 2016 – 2018 36

Grafik 4 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2018 36

Grafik 5 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru 40

Grafik 6 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 42

Gambar 5.2. Logical Framework Sasaran 1 Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo

85

Gambar 5.3. Logical Framework Sasaran 2 Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo

87

5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat setinggi-tingginya yang diharapkan akan mampu memberikan dukungan

terhadap peningkatan keluarga sehat dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka

mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

mengamanatkan bahwa setiap Kementrian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya disebut Rencana

Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen

perencanaan kementrian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi kementrian/lembaga yang disusun dengan berpedoman

pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Uraian tersebut dapat dijelaskan pada

Gambar di abwah ini:

Gambar 1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6

Undang-Undang Pasal 4 Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan

mengatakan bahwa Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan

rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan,

seperti : a) pencegahan dan pemberantasan penyakit, b) pemulihan kesehatan, c)

penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat, d) pendidikan tenaga kesehatan,

e) perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, f) penyelidikan-penyelidikan, g)

pengawasan, dan h) lain-lain usaha yang diperlukan. Selanjutnya ditambahkan pula

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 bahwa Pemerintah berusaha

mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup sehat, yang terdiri dari

sandang-pangan, perumahan dan lain-lain, serta melakukan usaha-usaha untuk

mempertinggi kemampuan ekonomi rakyat. Sehingga dalam kaitannya dengan

Undang Undang tersebut, demi terwujudnya derajat kesehatan, terjaminnya

ketersediaan pelayanan kesehatan yang optimal merata dan bermutu serta

terjaminnya kualitas sumberdaya kesehatan, khususnya dalam lingkup Dinas

Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 2016 - 2021

adalah dokumen resmi perencanaan yang menjadi arah dan tujuan bagi seluruh

komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan

kesehatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, disusun

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-

2021, Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan yaitu (a) perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; (b)

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (c)

pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesehatan (d) Pelaksanaan tugas lain

yang diberikan Bupati Sesuai tugas dan fungsing dalam mewujudkan visi Bupati

Sidoarjo Kaupaten Sidoarjo Yang Mandiri Sejahtera dan Madaninya.

7

Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga merupakan

sinergisme Perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional, Renstra Kementrian

Kesehatan 2015-2019 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2014 –

2019. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui

satu proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana tugas di Dinas

Kesehatan, UPTD dan kesepahaman dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan

lainnya melalui sistem koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi hingga tersusunnya

Renstra Dinas Kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 merupakan hasil

analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang

dirinci pertahun selama 5 tahun dan merupakan komitmen Dinas Kesehatan untuk

berusaha mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah

disepakati, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan

dan monitoring/evaluasi serta laporan pertanggunjawaban Kepala Dinas Kesehatan

kepada Bupati dan Masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Review ke IV Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021

disusun berdasarkan sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban

Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

DITAMBAH

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005–2025;

8

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial;

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan

Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

16. Undang Undang 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjnag

Nasional 2005- 2025

17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 43 tahun 2016 tentang Standar

pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019;

19. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pembagian Jasa Pelayanan

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

22. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan;

23. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo;

9

24. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun

2016-2021

25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo

26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit

Pelaksanan Teknis Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah

28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 18

Tahun 2016

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan UPTD-nya

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus sehingga tujuan

pembangunan kesehatan Jawa Timur dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Adapun tujuan perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan UPTD-

nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan

10

daerah dibidang kesehatan;

b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan UPTD-

nya;

c. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan

kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan UPTD-nya;

d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan

aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sehingga tercapainya sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo secara

stimultan tersebut, akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran

bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan kata lain, harapannya akan

mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Sistematika

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 –2021

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan sebagai

penjabaran RPJP dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang disesuaikan dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, landasan hukum yang merupakan

dasar penyusunan Renstra, maksud dan tujuan Renstra disusun serta

sistematika penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo dan UPTD-nya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo serta menjelaskan capaian-capaian indikator penting yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo dalam Renstra dan RPJMD sebelumnya. Dan juga mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi

melalui Rencana Strategis ini.

11

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, telaahan visi, misi dan program Kepala

Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga dan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini

dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

12

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi,

Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dinas

Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

13

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo th.2019

SUB BAGIAN PERENCANAAN

DAN PELAPORANETIK DWI K, SKM


drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp. Pros

BIDANG

PELAYANAN KESEHATANdr. IDONG DJUANDA

SEKSI

Pelay anan kesehatanPrimerST ANIS S, SKM, M. Kes

SEKSI

Pelay ananKesehatanRujukan

UMI SIYAMIYATI,SKM

SEKSI

Pelay anankesehatanTradisional

EMI SRIWAHYUNI, Amd.

Far., M.Si.

SEKSI

Pencegahan & PengendalianPeny akit Menular

SRI YULIWATI, SKM

SEKSI

Pencegahan & PengendalianPeny akit Tidak menular &

kesehatan jiwa

DIDIK SUJARWO, SKM

SEKSI

Surv eylance & ImunisaiQUDROTIN, S.Keb

BIDANG PENGENDALIAN

PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

dr. ATHOILLAH, M.Kes

BIDANG

SUMBER DAYA KESEHATANDra. IDA ERNANI, Apt.,M.Kes

SEKSI

SDM KESEHATAN MOCHAMAD TAUCHID, SH

SEKSI

KEFARMASIANDra. NOOR LAILY , Apt

SEKSI

ALAT KESEHATAN PONTJORINI,SKM, M.Kes

SEKSI

Promosi kesehatan & Pemberdayaan MasyarakatENDANG SAWITRI, B.Sc

SEKSI

Kesling, kesehatan kerja & olahraga

SUPAAT SETIAHADI, SKM.,MKes

SEKSI

KESEHATAN KELUARGA & GIZI SRI ANDARI E, SKM, MM

BIDANG

PEMBERDAYAAN KESMASdr. ZUHAIDA, M.Kes

Plt. SEKRETARIS

dr. ZUHAIDA, M.Kes

SUB BAG UMUM DAN

KEPEGAWAIANNUR FADILAH, SKM

SUB BAGIAN

KEUANGAN I’IEN W IDJAJANTI, SE

UPTD

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

14

2.1. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas kesehatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugasnya.

2. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan,

evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program bidang kesehatan dan kesekretariatan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;

d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang kesehatan yang tidak

ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Sekretariat mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaporan, umum,

kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;

b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

15

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

3.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan

dan dokumentasi;

b. Melaksanakan pengelolaan barang

c. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan

perizinan dan pengaduan masyarakat

d. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugasnya.

3.2 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan administrasi keuangan;

b. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugasnya.

3.3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;

b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen

perencanaan program;

c. Menyusun laporan dinas;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugasnya.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas dalam bidang Pelayanan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

16

a. penyusunan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;

b. pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan;

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugasnya.

4.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan

Primer dan jaminan kesehatan primer;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan koordinasi program Pelayanan

Kesehatan Primer yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu,

ponkesdes, klinik dan praktek perorangan serta mutu, akreditasi dan

fasilitas pelayanan kesehatan primer, pertolongan pertama pada

kecelakaan (P3K), penguatan manajemen Puskesmas dengan pendekatan

keluarga, rumusan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis

serta standar operasional prosedur program Pelayanan Kesehatan Primer

yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, ponkesdes, klinik

dan praktek perorangan serta mutu, fasilitasi akreditasi pelayanan

kesehatan primer, rekomendasi operasional fasilitas pelayanan kesehatan

primer;

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan

primer;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugasnya.

4.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan

Rujukan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan koordinasi pelayanan

medik dan keperawatan, penunjang medik, gawat darurat terpadu,

pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit termasuk fasilitasi mutu

dan akreditasinya, pemantauan dan evaluasi Unit Transfusi Darah,

17

rekomendasi pendirian rumah sakit, rekomendasi operasional rumah

sakit, rekomendasi operasional sarana penunjang rumah sakit;


rujukan;


dengan tugasnya.

4.3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan

tradisional;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan koordinasi pelayanan

kesehatan tradisional emperis, komplementer, dan integrasi termasuk

fasilitasi mutu, pelaksanaan registrasi dan perizinan pelayanan kesehatan

tradisional, pedoman umum, petunjuk pelaksaanan, petunjuk teknis, serta

standar operasional prosedur program pelayanan kesehatan tradisional

emperis, komplementer, dan integrasi termasuk fasilitasi mutu;


tradisional;

d. melaksanakan tugas ketatauusahaan bidang;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;

b. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;


tugasnya.

18

5.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis surveilans dan

imunisasi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan tehnis kegiatan surveilans dan

imunisasi, pengendalian faktor resiko, pendayagunaan sumber daya dan

fasilitas pelayanan kesehatan haji, koordinasi lintas program dan lintas

sektor kegiatan surveilans dan imunisasi, pengendalian faktor resiko,

pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis surveilans dan

imunisasi;


dengan tugasnya.

5.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan

pengendalian penyakit menular;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pencegahan dan pengendalian

penyakit menular, koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan

pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pencegahan dan

pengendalian penyakit menular;

d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;


tugasnya.

5.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

19

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya, gangguan indera dan fungsional,

penyakit gigi dan mulut, koordinasi lintas program dan lintas sektor

kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular,

kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,

gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut;

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;


dengan tugasnya.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dinas dalam bidang Sumber Daya Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sumber daya kesehatan;

b. pelaksanaan kegiatan sumber daya kesehatan;

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sumber daya kesehatan;


tugasnya.

6.1. Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kefarmasian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kefarmasian, meliputi;

1. pelaksanaan teknis dan koordinasi program dan lintas sektor

pembinaan dan pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi

obat publik, obat tradisional, dan kosmetika, makanan pelayanan

kefarmasian;

2. perencanaan, pengadaan, pengelolaan obat buffer, obat program

kesehatan, obat untuk penanggulangan kejadian luar biasa dan

bencana, obat yang bersifat insidentil;

20

3. fasilitasi standarisasi dan perijinan farmasi dan makanan, usaha

mikro obat tradisional;

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kefarmasian;


dengan tugasnya.

6.2. Seksi Alat Kesehatan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis alat kesehatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis alat kesehatan, meliputi;

1. pelaksanaan teknis dan koordinasi lintas program dan lintas sektor

pembinaan, pengendalian dan pengawasan tata kelola, produksi,

distribusi alat kesehatan;

2. fasilitasi standarisasi dan pemrosesan rekomendasi perijinan

produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (toko alat kesehatan, perusahaan rumah

tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga) ;

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis alat kesehatan;


e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugasnya.

6.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya manusia

kesehatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis sumber daya manusia kesehatan,

meliputi;

1. pelaksanaan program perencanan, dan koordinasi lintas program

dan lintas sektor pendayagunaan dan pengembangan

sumber daya manusia kesehatan;

2. fasilitasi standarisasi dan perizinan tenaga kesehatan, penilaian

angka kredit jabatan fungsional dan fasilitasi koordinasi

pelaksanaan pelatihan teknis program bagi tenaga kesehatan

21

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis sumber daya manusia

kesehatan;


dengan tugasnya.

7. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dinas dalam bidang Kesehatan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang

Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;

b. pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat;

c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat;


tugasnya.

7.1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, meliputi: pelaksanaan teknis dan koordinasi

lintasi program dan lintas sektor promosi kesehatan, komunikasi,

informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi

sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis promosi kesehatan



dengan tugasnya.

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis promosi kesehatan


f. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, meliputi: pelaksanaan teknis dan koordinasi

22

lintasi program dan lintas sektor promosi kesehatan, komunikasi,

informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi

sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis promosi kesehatan


h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugasnya.

7.2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai

tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga, meliputi: pelaksanaan teknis dan koordinasi

lintas program dan lintas sektor konseling dan inspeksi kesehatan

lingkungan air, penyehatan udara, tanah, pangan, kawasan, sanitasi

dasar, vektor penyakit, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi

daan surveilans; intervensi sanitasi total berbasis masyarakat dan

kapasitas kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;



tugasnya.

7.3. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan keluarga dan

gizi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesehatan keluarga dan gizi,

meliputi; pelaksanaan teknis dan koordinasi lintas program dan lintas

sektor kesehatan maternal, neonatal, balita, anak prasekolah, usia sekolah,

23

remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia,

perlindungan keluarga serta gizi masyarakat;

c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan keluarga dan

gizi;


dengan tugasnya.

8. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis Dinas

Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Bidang

Pelayanan Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan pembinaan teknis

dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

UPT pada Dinas Kesehatan meliputi 26 Pusat Kesehatan Masyarakat atau

Puskesmas, 56 Pukesmas Pembantu dan 1 Instalasi Farmasi

Organisasi dengan tugas pokok dan fungsi yang ada diharapkan mampu

mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah dan OPD Dinas

Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

8.1. Puskesmas sebagaimana Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019

Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan puskesmas;

b. menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama di

wilayah kerjanya;

c. menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama di

wilayah kerjanya;

d. melaksanakan perencanaan UKM dan UKP sesuai analisis masalah kesehatan

masyarakat dan kebutuhan pelayanan;

e. melaksanakan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi

dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;

f. menggerakkan masyarakat untuk identifikasi dan penyelesaian masalah

kesehatan masyarakat bersama sektor terkait;

24

g. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Puskesmas

dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

h. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

i. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan termasuk dukungan

terhadap Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan respon penanggulangan

penyakit;

k. melaksanakan pencatatan pelaporan evaluasi terhadap akses mutu dan

cakupan pelayanan kesehatan;

l. rehabilitasi/ perawatan gedung dan pembangunan gedung mengikuti pedoman

Puskesmas sebagai BLUD.

m. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

n. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana

prasarana;

o. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang

tugasnya.

8.2. UPTD Instalasi Farmasi Sebagaimana Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15

Tahun 2019 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Dan

Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mempunyai

tugas :

a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan layanan UPTD Instalasi

Farmasi

b. melaksanakan seleksi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar,

bahan kimia kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP);

c. melaksanakan perhitungan kebutuhan obat publik untuk pelayanan

kesehatan dasar;

d. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, perawatan, pendistribusian

dan pengamanan obat publik;

25

e. melaksanakan pencatatan, pelaporan, monitoring, supervise dan

evaluasi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia

kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP);

f. melaksanakan monitoring, evaluasi penggunaan obat rasional di

pelayanan kesehatan dasar;

g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

h. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana

prasarana;

i. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta

mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;

j. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan


k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8.3. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Sebagaimana Peraturan Bupati

Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada

Dinas Daerah Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo , mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan laboratorium kesehatan

masyarakat;

b. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pemusnahan reagansia

dan sampel sesuai standar prosedur yang ditetapkan;

c. melaksanakan pengambilan sampel air, makanan minuman, swab

peralatan masak dan swab terhadap penjamah makanan baik rutin terkait

surveillance dan standarisasi maupun atas permintaan masyarakat dan

institusi sesuai standar prosedur yang ditetapkan;

d. melaksanakan pemeriksaan mikrobiologi, fisika maupun kimia untuk

tiap-tiap sampel sesuai standar prosedur yang ditetapkan;

e. melaksanakan kontrol mutu internal maupun eksternal sesuai prosedur

yang ditetapkan;

26

f. melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

g. menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan memelihara sarana

prasarana;

h. menginventarisir sarana prasarana yang kurang atau rusak serta

mengusulkan pemenuhan atau perbaikannya;

i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan


j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai

dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan salah satu bentuk modal dasar bagi setiap organisasi

baik swasta maupun pemerintahan. Sumber daya dapat berupa sumber daya

manusia dan sumber daya asset/modal. Sumber daya manusia berkaitan dengan

sekelompok orang yang berperan aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Berkaitan

dengan hal tersebut maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo memiliki sumber daya manusia yang dikelompokkan sebagai

berikut:

a. Tenaga medis, terdiri dari : dokter, dokter spesialis dan dokter gigi;

b. Tenaga paramedis yang terdiri dari : perawat (AKPER, SPK), perawat gigi (D3,

SPRG), bidan (AKBID, P2B);

c. Tenaga pembantu paramedis : pekarya kesehatan;

d. Tenaga non medis – penunjang , antara lain : farmasi (Akademi Farmasi, SMF),

analis (D3 Analis, SMAK), gizi (AKZI, SPAG);

e. Tenaga non medis : SKM, kesehatan lingkungan (AKL, APK, SPPH);

f. Tenaga non kesehatan

Adapun jumlah personil Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (termasuk

UPTD Kesehatan) dapat dilihat dari Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jenis, Jumlah Personil Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Instalasi

Farmasi Kesehatan (GFK) Sidoarjo Tahun 2019

27

No. Uraian

Jumlah Personil

Dinkes Puskes

mas

GFK Sarana

Pelayanan

Kesehatan

lainnya

Total

1. Dokter 3 100 1210 1310

2. Dokter spesialis - 0 490 490

3. Dokter gigi - 37 338 375

4. Apoteker 2 5 3 208 218

5. Akademi Farmasi

(D3,SMF)

1 47 4 269 321

6. SKM 19 6 37 62

7. Kesling (AKL,APK,SPPH) 2 21 1 24

8. Perawat (Akper,SPK) 4 325 1492 1817

9. Perawat gigi (D3, SPRG) 34 34

10. Bidan (Akbid,P2B) 4 364 214 578

11. Analis Kesh (D3, SMAK) 46 46

12. Gizi (AKZI,SPAG) 39 41 80

13. Pekarya Kesehatan 0 0 0

14. Tenaga non Kesehatan 46 233 7 286

15. Dokter PTT Pusat 0 Dr 2

Drg 1

0

16. PTT Daerah

0 Dr 18

Drg 15

Bidan

58

0

1.452

Yang dimaksud dengan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya adalah Klinik dan

atau bentuk Layanan Kesehatan Lainnya yang dimiliki oleh pihak swasta dan atau

perorangan yang memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Sidoarjo.

Jumlah Personil medis dan para medis pada Puskesmas tersebar pada

sejumlah 26 Puskesmas dan 56 Puskesmas Pembantu (Pustu), rata - rata setiap

Puskesmas akan memiliki personil 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 tenaga farmasi

(D3,SMF), 8 – 12 perawat, 8 – 12 bidan.

Menurut Permenkes 75 Tahun 2014 ratio ideal kecukupan dokter dibanding

dengan jumlah penduduk adalah 1 : 100.000 penduduk, sehingga kecukupan ideal

dokter di Kabupaten Sidoarjo diluar Rumah sakait yang memiliki jumlah penduduk

lebih kurang 2.1 juta, seharusnya kecukupan dokter pada angka 2.100 dokter. Namun

demikian jumlah personil medis dan paramedis pada masing – masing Puskesmas

telah mampu mendukung optimalisasi layanan kesehatan masyarakat dan secara

jumlah telah sesuai/ memenuhi kecukupan dengan parameter akreditasi maupun

28

parameter ketentuan lainnya dan bagi Puskesmas besar apabila dirasa kekurangan

personil tenaga medis dan para medis atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan

dapat merekrut personil/pegawai tidak tetap dengan biaya insentif dari Puskesmas

sebagai BLUD.

Pada dasarnya keberadaan sumber daya manusia personil yang ada pada

Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah mampu memberikan pelayanan kesehatan

yang baik bagi masyarakat.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan mengenai asset/modal dapat dilihat dari komponen yang

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, seperti sarana dan

prasarana. Berikut di bawah ini asset/modal yang dimiliki Dinas Kesehatan:

Tabel 2.2 Jumlah dan Jenis Asset Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

No. Uraian Jumlah Keterangan kondisi

1. Puskesmas 26

2. Puskesmas Pembantu 56 Kondisi Baik: 19

Rusak Ringan: 19

Rusak sedang:15

Rusak berat :3

-

3. Puskesmas Keliling (Roda 4)

26

Di

Puskesmas

- Kondisi Baik: 7

- Rusak Ringan: 19

- Rusak berat:10

4. Ambulance Di Puskesmas 44 Di Dinas

Kesehatan

- Kondisi Baik 25

- Rusak ringan : 9

- Rusak berat : 10

5. Kendaraan Bencana double

cabin

1 Di Dinas

Kesehatan

6. Kendaraan Roda 2 100

Di

Puskesmas

- Kondisi Baik 36

- Rusak Ringan 31

- Rusak sedang 18

- Rusak Berat 15

7. Kendaraan Roda 2

41

Di Dinas

Kesehatan

- Kondisi Baik: 13

- Rusak Ringan:26

- Rusak Berat:2

8. Peralatan Kesehatan

Penting pada Puskesmas:

- Tensimeter

267

Di

Puskesmas

-Kondisi Baik : 225

-Rusak ringan : 16

-Rusak berat : 26

29

-Stetoskop 250 -Kondisi Baik : 240

-Rusak ringan : 8

-Rusak berat : 12

-ECG 29 -Kondisi Baik : 20

-Rusak ringan : 5

-Rusak berat : 4

-Hematologi analyzer 24 -Kondisi Baik : 20

-Rusak ringan : 3

-Rusak berat : 1

-Dopler 36 -Kondisi Baik : 31

-Rusak ringan : 1

-Rusak berat : 4

9. Peralatan Kantor yang

Penting pada Dinas

Kesehatan:

- Genset

- Komputer

- Printer

1

79

51

Di Dinas

Kesehatan

. Baik : 70

Rusak ringan : 3

Rusak : 4

Peralatan Kantor yang

Penting pada Pukesmas :

- Genset

- Mesin antrian

26

26

Di

Puskesmas

Baik

Baik

(Sumber : Profil Kesehatan Kabipaten Sidoarjo Th. 2018)

Kondisi Mobil Puskesmas Keliling dalam kondisi baik hanya sebanyak 7

mobil. Sedangkan mobil Puskesmas Keliling dalam kondisi rusak ringan dan berat

sebanyak 19 mobil. Itupun mobil pengadaan sebelum tahun 2017, yang sudah

melebihi jangka waktu 10 tahun diartikan secara ekonomi sudah melebihi masa

manfaat pada tingkat kewajaran, sedangkan untuk mobil ambulance kondisi rusak

ringan dan rusak berat hanya sebanyak 19 kendaraan, jumlah kendaraan tersebut

kurang optimal untuk mendukung layanan kesehatan pada 26 Puskesmas dan 56

Puskesmas Pembantu.

30

Tabel 2.3 Nama Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Sidoarjo

NO Nama Puskesmas No Nama Pustu

1. Puskesmas Sidoarjo 1 Pustu Bluru Kidul

2. Puskesmas Sekardangan

3. Puskesmas Urangagung 2. Pustu Cemengkalang

4. Puskesmas Buduran 3. Pustu Sidokepung

4. Pustu Damarsi

5. Pustu Pagerwojo

6. Pustu Siwalanpanji

5. Puskesmas Candi 7. Pustu Sidodadi

8. Pustu Kalipecabean

9. Pustu Sumorame

10. Pustu Balonggabus

6. Puskesmas Porong 11. Pustu Glagah Arum

12. Pustu Pamotan

7. Puskesmas Kedungsolo 13. Pustu Candi Pari

8. Puskesmas Tanggulangin 14. Pustu Randegan

15. Pustu Kalisampurno

16. Pustu Kalitengah

9. Puskesmas Tulangan 17. Pustu Kepunten

18. Pustu Medalem

10. Puskesmas Kepadangan 19. Pustu Kedondong

20. Pustu Kebaron

11. Puskesmas Jabon 21. Pustu Semambung

22. Pustu Trompoasri

31

23. Pustu Keboguyang

12. Puskesmas Krembung 24. Pustu Kedung Sumur

25. Pustu Ploso

26. Pustu Tambakrejo

13. Puskesmas Krian 27. Pustu Terik

28. Pustu Jatikalang

14. Puskesmas Prambon 29. Pustu Bulang

30. Pustu Jedongcangkring

31. Pustu Temu

15 Puskesmas Tarik 32. Pustu Tarik

33. Pustu Kalimati

34. Pustu Mliriprowo

16. Puskesmas Balongbendo 35. Puskesmas Seketi

36. Pustu Suwaluh

37. Pustu Ciro

17. Pustu Sedati 38. Pustu Kalanganyar

39. Pustu Pabean

18. Puskesmas Wonoayu 40. Pustu Plaosan

41. Pustu Simoangin-angin

42. Pustu Pilang

43. Pustu Wonokasihan

19. Puskesmas Taman 44. Pustu Wage

45. Pustu Sadang

46. Pustu Kletek

20. Puskesmas Trosobo 47. Pustu Krembangan

32

21. Puskesmas Waru 48. Pustu Tambak Sumur

49. Pustu Ngingas

22. Puskesmas Medaeng 50. Pustu Janti

23. Puskesmas Gedangan 51. Pustu Panggul

24. Puskesmas Sukodono 52. Pustu Plumbungan

53. Pustu Jogosatru

54. Pustu Masangan Wetan

25. Puskesmas Barengkrajan 55. Pustu Panokawan

26. Puskesmas Ganting 56. Pustu Bangah

Tabel 2.4 Nama Puskesmas dan Kondisinya di Kabupaten Sidoarjo

No. Nama Puskesmas Luas Bidang Tanah

(m2) Kondisi Gedung

1 Tarik 3.000 Rusak Sedang

2 Prambon 1.965 Baik

3 Krembung 1.479 Rusak Ringan

4 Porong 2.890 Baik

5 Kedungsolo 1.096 Rusak Sedang

6 Jabon 1.997 Rusak Ringan

7 Tanggulangin 1.085 Baik

8 Candi 1.230 Baik

9 Tulangan 1.953 Baik

10 Kepadangan 441 Rusak Sedang

11 Wonoayu 1.340 Baik

12 Sukodono 587 Baik

13 Sidoarjo 3.230 Baik

14 Urangagung 720 Baik

15 Sekardangan 895 Rusak Sedang

16 Buduran 2.132 Baik

17 Sedati 1.189 Rusak Berat

18 Waru 2.782 Rusak Ringan

19 Medaeng 761 Rusak Sedang

20 Gedangan 1.500 Rusak Berat

21 Ganting 912 Rusak Sedang

22 Taman 2.955 Rusak Ringan

23 Trosobo 976 Rusak Sedang

24 Krian 3.040 Rusak Sedang

33

25 Barengkrajan 869 Baik

26 Balongbendo 2.955 Rusak Ringan

27 Gedung Dinas Kesehatan 3.450 Rusak Berat (Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Th. 2019)

Kondisi Puskesmas dengan kondisi baik : 11 Puskesmas, rusak ringan hanya

sebanyak 5 Puskesmas, rusak sedang : 8 Puskesmas sedangkan 2 Puskesmas dalam

kondisi rusak berat. Kondisi seperti ini perlu perbaikan atau pembangunan gedung

Puskesmas agar layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat bisa terwujud.

Selain itu Gedung Dinas Kesehatan sendiri dengan luas , kondisi saat ini tidak

memenuhi syarat karena kondisi bangunan yang rusak berat, luasan di masing

ruangan sempit, lahan parkir yang kurang luas.

Dengan adanya pemenuhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber

daya aset/modal seperti yang telah diuraikan di atas, maka Dinas Kesahatan

Kabupaten Sidoarjo melalui berbagai macam sarana pelayanan kesehatan telah

mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Adapun tujuan

dari pemenuhan sumber daya tersebut adalah untuk memudahkan akses masyarakat

dalam memperoleh pelayanan kesehatan, yang senantiasa terus dioptimalkan baik

dari segi kualitas maupun segi kuantitas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dalam mengukur kinerja pelayanan, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua

indikator yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator impact

dan capaian Indikator Kinerja yaitu capaian indikator outcome dari upaya pelayanan

yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan jajaran kesehatan

diseluruh Kabupaten Sidoarjo. Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas

Kesehatan kepada Bupati dan masyarakat. capaian indikator-indikator tersebut

adalah sebagai berikut:

1.4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kesehatan merupakan indikator hasil dari semua

kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator tersebut diwakili dengan beberapa

indikator penting yaitu AKI per 100.000 KH, , Angka Kematian Ibu (AKI), Angka

Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi Gizi Buruk, Cakupan penemuan TB Paru BTA +,

Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk. Berikut dibawah ini dijabarkan

34

tentang capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Kesehatan:

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas (IKU) Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2011-2015

NO.

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

TARGET RENSTRA SKPD THN KE- REALISASI CAPAIAN THN KE-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. AKI per

100.000 KH <97 <96 <92 <89 <87

78,1

9

95,8

3 72,82

80,0

2

72,0

9

2. AKB per

1.000 KH <16 <15 <14 <13 < 12 8,89

10,3

9 8,85 6,86 6,27

3.

Persentase

Balita Gizi

Buruk

<1% <1% <1% <1% <

1%

0,03

7

0,03

1 0,020

0,02

0

0,02

2

4.

Cakupan

penemuan TB

Paru BTA +

70% 75% 80% 85% 90% 37,6

2

33,0

5

5.

Angka

kesakitan

DBD per

100.000

penduduk

<55 <54 <53 <52 < 51 7,03 10,6

1 10,75 8,12

28,3

0

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan keberhasilan pelayanan

kesehatan suatu wilayah. Di Kabupaten Sidoarjo, target Angka Kematian Bayi

(AKB) tahun 2018 adalah 5,6 per 1.000 kelahiran hidup, sedang realisasi

capaian sebesar 4,38 per 1.000 kelahiran hidup. Dibanding dengan capaian

tahun 2017 (5,45), capaian AKB tahun 2018 cenderung turun. Hal ini

disebabkan karena adanya beberapa upaya dalam penurunan angka kematian

bayi, antara lain:

Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir

Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;

Adanya rujukan dini berencana;

Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan

sasaran tenaga kesehatan;

35

Melakukan Audit MaternalPerinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau

kematian neonatal;

Pemberian pelayanan Ante Natal Care (ANC) terpadu (10 T);

Monev pasca latih.

Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu

dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai

dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi

terjadinya stunting.

Dibanding dengan capaian Angka Kematian Bayi nasional (24 per 1.00

Kelahiran Hidup), maka Kabupaten Sidoarjo dikatakan berhasil dalam

program penurunan AKB.

Perkembangan Angka Kematian Bayitahun 2016 sampai dengan tahun 2018

terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2

Angka Kematian Bayi Tahun 2016 – 2018

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa

kehamilan, persalinan dan masa nifas, kecuali kasus kecelakaan. Angka

kematian ibu di kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 64,13 per 100.000

kelahiran hidup lebih rendah dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 82,62 per

100.000 kelahiran hidup.Dibanding target (71,4 per 100.000 kelahiran hidup),

4,3

5,45

4,38

0

1

2

3

4

5

6

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi

36

capaian Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo

menurun. Terlebih jika dibanding dengan capaian nasional (305 per 100.000

Kelahiran Hidup), maka Kabupaten Sidoarjo bisa dikatakan cukup berhasil

dalam penanganan AKI. Ini dapat diartikan bahwa program-program yang

telah dilaksanakan dalam upaya penurunan AKI berhasil guna.

Perkembangan angka kematian ibu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018


Grafik 3

Angka Kematian Ibu Tahun 2016 – 2018

Adapun penyebab kematian ibu mayoritas disebabkan karena Pre

eklamsia/ eklamsiasebesar 48% menyusul karena perdarahansebesar 39%,

infensi 9% dan karena jantung 4%.

Lebih rinci penyebab kematian ibu digambarkan sbb:

Grafik 4

Penyebab Kematian Ibu Tahun 2018

79,40%

23,63%

12,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%


48%

39%

9%4%

Pre eklamsia/ eklamsia

Perdarahan

Infeksi

Jantung

37

Masa kematian ibu mayoritas pada usia produktif (20 – 34 tahun) sebesar

69,6%, diatas 35 tahun 30,4%, terutama terjadi pada masa nifas.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka

kematian ibu yaitu :

Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (Ante Natal Care/

ANC terpadu-10T);

Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan dalam APN (Peer Review

Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu, kegawatdaruratan;

Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk

memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;

Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK,

dll)

Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker

P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat

ini dibentuk dalam Pokja I (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja

2 ( Tabulin & Dasolin). Pokja 3 ( Donor Darah), Pokja 4 (Ambulance Desa);

Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan

neonatal melalui skill assesment dengan sasaran tenaga kesehatan

(bidan);

Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS

RSUD, untuk kasus emergency/ rujukan darurat persalinan;

Melakukan pengkajian dan pembelajaran Audit MaternalPerinatal (AMP)

pada kasus near miss dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan

pada perinatal dan neonatal.

Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah

Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka

Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;

38

Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan

Anak), program bayi sampai dengan anak.

3. Persentase Balita Stunting

Balita stunting adalah balita yang panjang badannya/ tinggi badannya

tidak sesuai dengan usia (Panjang badan menurut umur atau tinggi badan

menurut umur < -2 SD

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi

yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak

sesuai kebutuhan gizi. Stunting bisa terjadi mulai dari dalam kandungan, bayi

baru lahir (dengan panjang badan < 48 cm) sampai dengan anak usia 2

tahun.

Kondisi di Kabupaten Sidoarjo, balita stunting tahun 2018 sebesar

23,74%, lebih baik dibandingkan dengan target (24%). Dengan angka ini,

dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam penanganan

masalah gizi. Keberhasilan ini adalah bentuk komitmen kuat Pemerintah

Daerah Sidoarjo untuk menanggulangi masalah gizi (stunting dan gizi buruk)

yang dituangkan dalam Perda No 1 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

4. Cakupan Desa dengan Universal Child Immunization (UCI)

Desa yang mencapai UCI (Universal Child Immunization) adalah desa

dimana 88% bagi di wilayah desa tersebut telah diimunisasi lengkap.

Sedangkan target desa/ kelurahan UCI tahun 2018 sebanyak 88%. Pada

tahun 2018, dari 353 desa/ kelurahan yang ada, terdapat 346 (98%) desa/

kelurahan yang telah mencapai UCI. Jika dibanding dengan capaian tahun

2017 sebanyak 93,48%, maka di tahu 2018 telah mengalami peningkatan

capaian. Adapun desa yang belum UCI tahun 2018 adalah :

- Desa Kedungbendo : Puskesmas Tanggulangin, dengan capaian UCI

sebanyak 94,7%

- Desa Renokenongo, Desa Jatirejo, Desa Siring, Desa Mindi, Desa Gedang,

Desa Juwet : Puskesmas Porong, dengan capaian UCI sebanyak 40%

39

Desa/ kelurahan yang belum UCI tersebut disebabkan oleh karena 6 desa

tersebut telah tenggelam oleh lumpur lapindo dan 2 desa penduduknya

tinggal 30 – 40% oleh karena dampak lapindo. Secara statistik/ administrasi,

desa/ kelurahan beserta penduduknya itu masih ada, namun secara riil,

penduduknya sudah tidak ada dan pindah ke wilayah lain.

Meskipun UCI di Kabupaten Sidoarjo sudah melebihi target, namun tetap

diwaspadai terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit PD3I (Penyakit

yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) terutama di puskesmas yang UCI

desanya belum mencapai target.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas program imunisasi adalah

dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan, antara lain DQS (Distric Quality

Self Assesment), survei Effectif Vaksin Management (EVM), dan Rapid

Convenience Assesment (RCA) sweeping sasaran, Supervisi Supportif,

peningkatan kapasitas (knowledge skill) petugas dan pemantauan kualitas

penyimpanan vaksin, serta pemenuhan logistik pelayanan imunisasi, baik di

layanan pemerintah maupun swasta.

5. Angka Morbiditas

Morbiditas adalah angka kesakitan (insiden atau prevalensi) dari suatu

penyakit yang terjadi pada populasi dalam kurun waktu tertentu. Morbiditas

berhubungan dengan terjadinya atau terjangkitnya penyakit di dalam

populasi, baik fatal ataupun tidak. Angka morbiditas lebih cepat menentukan

keadaan kesehatan masyarakat daripada angka mortalitas, karena banyak

penyakit yang mempengaruhi kesehatan hanya mempunyai angka mortalitas

yang rendah.

A. Angka Kesakitan TB

Tuberkulosis alias TB atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh

bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-

paru sehingga disebut TB Paru. TB Paru masih menjadi momok penyakit

yang menakutkan bagi masyarakat dunia, terutama di Indonesia. Angka

keberhasilan pengobatan adalah angka yang menunjukkan prosentase

https://hellosehat.com/penyakit/tbc-tuberculosis/

40

pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakterilogis yang menyelesaikan

pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara

pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat. Sembuh yaitu

pasien TB Paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal

pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan

menjadi negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Pengobatan

lengkap yaitu pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara

lengkap dimana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan

hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada

akhir pengobatan.

Grafik5

Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru

Tren angka keberhasilan pengobatan TB paru dari tahun 2016 sampai

dengan tahun 2018 cenderung fluktuatif. Realisasi angka keberhasilan

pengobatan TB paru tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut

adalah 86,44%, 89,64% pada tahun 2017 dan 88,34% pada tahun 2018.

Target angka keberhasilan pengobatan TB Paru Tahun 2018 adalah 90%.

Angka ini dinilai belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun

ketidakberhasilan dalam pengobatan antara lain disebabkan karena dropout

(3,7%), gagal (0,8%), pindah (3,9%) dan meninggal (3,7%).

86,44%

89,64%

88,34%

84,00%

85,00%

86,00%

87,00%

88,00%

89,00%

90,00%


41

B. Angka Kesakitan HIV/AIDS

Pengendalian HIV/ AIDS merupakan salah satu isu strategis yang

tertuang dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 2016 – 2021.

HIV/ AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang sama dengan

penyakit infeksi yang lain dan harus dilakukan upaya pencegahan

penularannya. Prevalensi HIV/AIDS adalah angka Perkiraan yang diperoleh

dari Jumlah kasus HIV dibagi dengan Populasi at Risk(populasi kunci). Pada

saat ini di Kabupaten Sidoarjo belum ada data tentang populasi kunci karena

tidak pernah dilakukan survei ke seluruh penduduk apakah memiliki

perilaku beresiko terhadap penularan HIV/ tidak.

Estimasi penemuan kasus HIV-AIDS di Kabupaten Sidorajo sampai dengan

tahun 2020 adalah 5.226 kasus. Adapun penemuan kasus kumulatif sampai

dengan tahun 2018 adalah 2.964. Penemuan tahun 2018 sendiri untuk HIV

adalah 461 kasus dan untuk AIDS sebanyak 201 kasus.

Tingginya penemuan kasus HIV/ AIDS disebabkan :

Semakin aktifnya system survelaince HIV/AIDS;

Semakin tingginya kesadaran penderita untuk memeriksakan diri;

Semakin meluasnya informasi tentang HIV-AIDS;

Semakin bertambahnya layanan tes HIV-AIDS.

Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui penyuluhan

masyarakat, penjangkauan dan pendampingan kelompok resiko tinggi dan

intervensi perubahan perilaku, layanan konseling dan testing HIV, layanan

Harm Reduction, pengobatan dan pemeriksaan berkala penyakit Infeksi

Menular Seksual (IMS), pengamanan darah donor dan kegiatan lain yang

menunjang pemberantasan HIV/AIDS. Serta penambahan Klinik Inisiasi Anti

Retroviral Virus (ARV) yang saat ini menjadi 10 klinik, dinataranya

puskesmas Krian, Porong, Waru, Prambon, Krembung, Sukodono, Gedangan,

Sedati, Taman dan RSUD Sidoarjo.

C. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

42

Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh

virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan

nyamuk dari genus aedes. Penyakit ini sering muncul sebagai KLB dengan

angka kesakitan dan kematian yang relatif tinggi.

Angka kesakitan DBD (Inciden Rate) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018

adalah sebesar 12,3 per 100.000 penduduk, sedang targetnya untuk tahun

2018 adalah < 49 per 100.000 penduduk. Dibanding tahun 2017 (23,63 per

100.000 penduduk), angka ini cenderung turun

Perkembangan angka kesakitan DBD tahun 2016 sampai dengan tahun 2018


Grafik6

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Sumber data: Dinas Kesehatan

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjodalam

menekan penyebaran dan penularan DBD, antara lain :

Meningkatkan kerjasama lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan

dan desa;

Meningkatkan kerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas untuk

menetapkan wilayah sasaran pelaksanaan penanggulangan FOKUS;

Memotivasi petugas DBD Puskesmas untuk meningkatkan kualitas dan

frekuensi penyuluhan tentang DBD dan Pemberantasan Sarang

Nyamuk (PSN) 3M Plus (Menguras, menutup, mengubur serta

mencegah gigitan nyamuk;

79,40%

23,63%

12,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%


43

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang DBD sehingga

masyarakat dapat mencegah secara dini DBD dengan meningkatkan

intensitas kegiatan PSN;

Meningkatkan kualitas SDM juru pemantau jentik (Jumantik)

Desa/Kelurahan melalui refreshing;

Memotivasi tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat di

sekitarnya melakukan gerakan 3M plus;

Memberdayakan masyarakat secara berjenjang tentang strategi satu

rumah satu jumantik.

Meskipun berhasil diturunkan, namun angka kesakitan DBD masih tetap

ada dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena, antara lain :

1. Pemahaman tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum

sepenuhnya benar, sehingga Pelaksanaan PSN masih kurang tepat;

2. Pelaksanaan PSN belum serentak dan berkesinambungan;

3. Persepsi Masyarakat untuk memutuskan mata rantai penularan masih

dominan dengan cara pengasapan, hal ini tampak pada Angka Bebas

Jentik (ABJ) masih <95%.

Adapun penyebaran kasus DBD terkonfirmasi terdapat pada semua wilayah

Puskesmas, terdiri dari :

1. Desa endemis terdiri dari 109 Desa/Kelurahan

2. Desa sporadis terdiri dari 222 Desa/Kelurahan

3. Desa potensial terdiri dari 16 Desa/Kelurahan

4. Desa bebas terdiri dari 6 Desa/Kelurahan (Desa yang tenggelam).

Kabupaten Sidoarjo mempunyai 5% Desa/Kelurahan Potensial. Desa

potensial adalah wilayah dengan ABJ < 95% sehingga potensial sebagai

wilayah endemis DBD, yang memungkinkan penularan DBD sangat tinggi.

Hal ini juga dipengaruhi olehcurah hujan dan mobilitas penduduk yang

tinggi, serta masalah lemahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan

PSN dengan benar, rutin dan berkesinambungan, juga lemahnya kesadaran

masyarakatmenjadikan anggota keluarganya menjadi pelaksana 1 R 1 J ( Satu

Rumah Satu Jumantik ).

44

6. Akreditasi Puskesmas

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen

penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi

standar Akreditasi. Tujuan akreditasi adalah meningkatkan mutu pelayanan

dan keselamatan pasien; meningkatkan perlindungan bagi sumber daya

manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik

Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter

gigi sebagai institusi; dan meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama,

tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam

pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakat.

Terdapat 9 bab sebagai instrument penilaian akreditasi yang terdiri dari

administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan Upaya

Kesehatan Perorangan (UKP).

1. Administrasi Manajemen meliputi sistem penyelenggaraan Puskesmas,

sarana prasarana, lokasi yang sesuai standar, ketenagaan dan

pemeliharaan sarana prasarana

2. Upaya kesehatan masyarakat meliputi sistem penyelenggaraan upaya

kesehatan masyarakat, komunikasi koordinasi dengan lintas sektor

maupun lintas program, pelaksanaan dan evaluasi program di

masyarakat.

3. Upaya kesehataan perorangan meliputi layanan kinis sesuai standar, obat,

laboratorium, peralatan klinis, alat kesehatan sesuai standar, proses

peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga klinis

4. Mutu yang merupakan mutu puskesmas secara keseluruhan yaitu

perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan Puskesmas baik

di masyarakat maupun klinis perorangan secara brkesinambungan

(continues quality improvement) untuk itu seluruh karyawan

berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada

pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan

penyempurnaan yang berkelanjutan

Klasifikasi kelulusan akreditasi :

45

1. PARIPURNA Apabila semua standar dipenuhi lebih dari 80%

2. UTAMA Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp

dijalankan lebih dari 80% dan mutu dijalankan lebih dari 60%

3. MADYA Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp


4. DASAR Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp


5. TIDAK TERAKREDITASI Apabila sistem pengelolaan Puskesmas,

ukm dan ukp dijalankan kurang dari 75% dan mutu dijalankan kurang

dari 20%

Sebanyak 26 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo semuanya telah

berstatus akreditasi pada tahun 2018.

Puskesmas yang telah terakreditasi sebanyak 26 tersebut, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Terakreditasi Utama sebanyak 2 Puskesmas.

2. Terakreditasi Utama sebanyak 14 Puskesmas

2. Terakreditasi Madya sebanyak 8 Puskesmas.

3. Terakreditasi Dasar sebanyak 2 Puskesmas.

Dinas Kesehatan berupaya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan

mutu pelayanan yang ada, melalui akreditasi dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

1. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan secara berkala

sesuai dengan standar yang ada.

2. pengajuan reakreditasi bagi Puskemas yang telah 3 tahun terakreditasi.

3. memotivasi Puskesmas untuk terakreditasi paripurna.

4. melakukan monitoring evaluasi pascaakreditasi untuk meningkatkan

pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan.

7. Prosentase desa siaga aktif PurnamaMandiri

Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri adalah desa yang berada pada

tingkat perkembangan Purnama dan Mandiri.Hal ini sesuai dengan

46

Kepmenkes No. 1529 Tahun 2010. Adapun kriteria dari desa Siaga

AktifPurnama dan Mandiri yaitu adanya 8 Indikator, antara lain :

1. Forum desa berjalan

2. Kader kesehatan ada 6-8 orang

3. Adanya Kemudahan akses pelayanan kesehatan

4. Posyandu & Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

lainnya didesa tersebut aktif

5. Dukungan dana untuk kegiatan tingkat desa terpenuhi oleh Pemerintah

Desa dan kelompok masyarakat serta dunia usaha.

6. Adanya dukungan peran serta masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan.

7. Adanya Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bupati tentang hidup sehat

8. Adanya pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat

rumah tangga.

Pada tahun 2018, telah tercapai 98,3% desa/ kelurahan siaga, yang tersebar

dalam kategori pratama sebanyak 6%, madya 47%, purnama dan mandiri

46%. Dibanding tahun 2017 (44%) capaian tahun 2018 desa/ kelurahan siaga

dengan predikat purnama dan mandiri mengalami kenaikan.

8. Prosentase Penduduk Mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia harus sudah mempunyai

Jaminan Kesehatan.Jaminan kesehatan tersebut bisa dari pemerintah maupun

swasta.Ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 bahwa Bupati

dan walikota agar mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan

program Jaminan Kesehatan Nasional, memastikan seluruh penduduknya

terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, menyediakan sarana

dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber

daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayah masing-masing serta lain

hal sebagainya yang diatur dalam peraturan tersebut.

Pada tahun 2018sebanyak70,25 % penduduk Kabupaten Sidoarjo sudah

memiliki Jaminan Kesehatan baik yang berasal dari Pemerintah, swasta

maupun mandiri. Jaminan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat

47

miskin berasal dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan

diupayakan semuanya terintergrasi dalam BPJS. Hal ini sudah meningkat

dibanding tahun 2017yang masih mencapai65,68%.

Demikian juga dengan capaian IKU (AKI, AKB, Jumlah Puskesmas

Terakreditasi ,% Desa/Kel UCI Prosentase Desa / Kelurahan yang

melaksanakan Posbindu PTM, % Penanggulangan Kejadian Luar biasa < dari

24 jam , Angka Kesakitan HIV / AIDS, CNR seluruh kasus TB, Case Fatality Rate

DBD , Persentase desa STBM selama 5 tahun cukup optimal artinya target

renstra telah tercapai dan capaian kinerja melebihi target / parameter tingkat

nasional namun demikian karena indikator ini merupakan bagian dari

parameter keluarga sehat sehingga pada tahun ke depan tetap menjadi

prioritas untuk di pertahankan bahkan ditingkatkan capaiannya.

Secara umum, kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo selama

kurun 2011 – 2015 dapat ditinjau dari evaluasi Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo, dan indikator-indikator dalam Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan yang disajikan dalam matrik pada Tabel 2.4.

48

Tabel 2.4 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No Indikator Kinerja Target Kinerja pada Tahun Ke- Realisasi Kinerja pada Tahun Ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. a. Cakupan desa siaga aktif 40% 50% 60% 70% 80% 100% 99,43% 98,3% 98% 98,3%

b.Cakupan RT PHBS 65% 66% 67% 68% 70% 59,71% 53,63% 59,81% 62% 58,1%

c.Cakupan Posy PURI 46% 47% 49% 50% 52% 60,31% 63,36% 70,91% 77% 79,5%

2. a.Cakupan penjaringan

siswa kls I SD/sederajat

100% 100% 100% 100% 100% 94,94% 81,68% 98,15% 99% 99,2%

b.Cakupan kunjungan

pelayanan kesehatan

dasar bagi masy miskin

95% 100% 100% 100% 100% 419,53% 100% 69,07% 59% 100%

c.Cakupan pelayanan kesh

rujukan pasien masy

miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

d.Cakupan penduduk

mempunyai jaminan

pemeliharaan kesh

20% 25% 30% 40% 50% 18,35% 25,11% 35,80% 41,48% 42,44

%

e.Cakupan pelayanan usia

lanjut

50% 52% 55% 57% 60% 43,65% 43,92% 49,72% 53% 65,55

%

3. a.Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b.Cakupan MP ASI pd anak

6-24 bl

100% 100% 100% 100% 100% 91,72% 96,74% 95,2% 95,2% 100%

c.Prevalensi balita gizi

buruk

<1% <1% <1% <1% <1% 0,03% 0,031% 0,02% 0,02% 0,02%

d.Cakupan bayi mendapat

ASI eksklusif

65% 68% 72% 75% 80% 34,33% 50,75% 47,95% 54,6% 57,3%

e.Cakupan D/S 70% 70% 75% 80% 85% 74,8% 72,20% 74,3% 62% 60,1%

49


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

f.Cakupan desa dg garam

beryodium baik

80% 83% 86% 88% 90% 82,31

%

g.Cakupan balita mendpt

kapsul Vit A

85% 89% 93% 97% 100% 98,42% 92,65% 78,3% 86,76% 82,75

%

h.Cakupan bumil mendpt

Fe 90 tablet

80% 80% 82% 84% 85% 85,15% 88,62% 85,07% 87,42% 89,1%

4. a.Persentase pejabat

fungsional mampu

mengumpulkan angka

kredit tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b.Persentase nakes yang

memberikan pelayanan

kesehatan yang

mempunyai ijin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. a.Ketersediaan obat per

kapita

Rp.6.500, Rp.7.000, Rp.

7.400,

Rp. 7.800, Rp.8.000

,

Rp.6.420, Rp.7.120, Rp.6.838, Rp.9.441, Rp9.0

00

b.Pemenuhan obat PKD

dan pendamping PKD

bagi Pusk dan

jaringannya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c.Makanan yg beredar

memenuhi persyaratan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

d.Produk PIRT yg

teregistrasi, aman, dan

sehat dikonsumsi masy

40%

40% 40% 40% 40% 100% 100% 100% 100% 100%

50


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

e. Sarana pelayanan kesh

menggunakan

Perbekkes sesuai

standar

60% 60% 60% 60% 60% 100% 100% 65% 65% 67%

6. a.Sarana pelayanan kesh

swasta berizin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b.Sarana pelayanan

kesehatan swasta

terklasifikasi dan

terakreditasi

50% 50% 50% 50% 50% - - - - -

7. a.Cakupan rawat jalan

Puskesmas

15% 15% 16% 17% 17% 78,78% 69,01% 67,39% 73% 82%

b.Cakupan rawat inap

Puskesmas

0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 0,88% 0,72% 3,55 2,99 2,28%

c.Persentase Pusk dg

kondisi baik

70% 75% 80% 85% 90% 69,23% 70% 80% 80% 78%

d.Persentase Pustu dg

kondisi baik

55% 60% 65% 70% 75% 53,57% 54,50% 60% 70% 72%

e.Puskesmas dengan ISO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8. a.Cakupan Pusk

melaksanakan kesh

indra

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b.Cakupan Pusk

melaksanakan kesh jiwa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c.Terlaksananya P3K

kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

51

9. a.AKI per 100.000 KH <97 <96 <92 <89 <87 78,19 96,2 72,82 80,02 72


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

b.AKB per 1.000 KH <16 <15 <14 <13 <12 8,18 10,39 8,88 6,9 6.27

c.Cakupan K-4 91% 92% 93% 94% 95% 90,11% 99,54% 97,39% 95% 96,08

%

d.Cakupan linakes 93% 94% 94% 95% 95% 93,72% 108,25% 100,86% 99,3% 98,64

%

e.Cakupan komplikasi

kebidanan ditangani

80% 80% 80% 80% 80% 73,79% 79,9% 68,40% 64,6 78,67

%

f.Cakupan pelayanan nifas 95% 95% 95% 95% 95% 91,02% 99,21% 98,8% 96% 96,23

%

g.Cakupan neonatus

komplikasi ditangani

73% 75% 77% 80% 80% 75,65% 94,95% 66,5% 40% 47,48

%

h.Cakupan kunjungan bayi 90% 90% 90% 90% 90% 99,03% 104,11% 101,4% 101% 99,41

%

i.Cakupan pelayanan anak

balita

81% 83% 85% 87% 90% 64,63% 78,04% 83,57% 81,7% 77,17

%

j.Cakupan peserta KB aktif 70% 80% 80% 80% 80% 84,86% 84,21% 75,28% 71,5% 73,53

%

10. a.Angka kesakitan DBD per

100.000 pdd

<55 <54 <53 <52 <51 7,03 10,61 10,60 8,1% 28,3%

b.Cakupan penemuan TB

Paru BTA +

70% 75% 80% 85% 90% 42,54% 52,86% 54% 37% 43,69

%

c.Angka kesembuhan TB

Paru

80% 81% 82% 84% 85% 85,53% 87,73% 81,43% 87% 87%

d.Insidens diare per 1.000

pdd

350 337 324 306 285 49,93% 39,56% 37,6 214 214

52

e.Cakupan penanganan

pneumonia balita

70% 80% 90% 100% 100% 51,03% 100% 100% 100 113,89

%


2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

f.Angka kesakitan

HIV/AIDS per 100.000

pdd

<0,2 <0,3 <0,4 <0,5 <0,5 38,69% 58,28% 52,26 64 22,1

11. a.Cakupan desa/kelurahan

UCI

≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 98,58% 99,15% 102,28 98,87% 98,3%

b.Cakupan penemuan AFP

per 100.000 pdd

usia<15 tahun

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 5,31 3,18% 1,79 1,98 1,74

c.Cakupan desa/kelurahan

mengalami KLB yg

dilakukan PE <24 jam

≥90% ≥95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12. a.Persentase pdd memiliki

akses air bersih

60% 63% 65% 68% 70% 60% 82,64% 97,8% 73,21% 79,48

%

b.Persentase pdd

menggunakan jamban

sehat

50% 55% 60% 65% 70% 80,52% 67,49% 92,4% 66,83% 68,81

%

c.Persentase rumah

memenuhi syarat

50% 55% 60% 65% 70% 68,06% 68,63% 68,63 73,33 74,43

%

d.Cakupan TTU memenuhi

syarat

50% 53% 55% 58% 60% 85,12% 100% 81,69% 84,90% 83,45

%

e.Cakupan TUPM

memenuhi syarat

50% 53% 55% 58% 60% 95,63% 100% 78,18 58,65%

53

Capaian kinerja SPM Th. 2019 (Standar Pelayanan Minimal ) bidang

kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut : .

i. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

dari target 100 % pada tahun 2019 telah tercapai 97,67%.

ii. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dari

target 100 % pada tahun 2019 telah tercapai 98,17%.

iii. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan

dari target 100 % pada tahun 2019 telah tercapai 103,07%.

iv. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan dari target

100 % pada tahun 2019 telah tercapai 96,23%.

v. Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat skrining sesuai

standar dari target 100 % pada tahun 2019 telah tercapai 76,94%.

vi. Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat skrining sesuai

standar dari target 100 % pada tahun 2019 telah tercapai 81,40%.

vii. Persentase penduduk umur 60 tahun keatas mendapat skrining

kesesuai standar dari target 100 % pada tahun 2019 telah

tercapai 94,35%.

viii. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar dari target 100 % pada tahun 2019

telah tercapai 58,28%.

ix. Persentase penderita diabetes mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar dari target 100 % pada tahun 2019 telah tercapai

113,80%

x. Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar dari target 100 % pada tahun 2019 telah tercapai

102,40%

xi. Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari target

100 % pada tahun 2019 telah tercapai 54,23%

xii. Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan

pemeriksaan HIV sesuai standar dari target 100 % pada tahun

2019 telah tercapai 64,66%

54

Selanjutnya, kinerja pelayanan Dinas Kesehatan juga dapat dilihat dari konteks

pengelolaan pendanaan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pada periode sebelumnya yaitu tahun 2010-2015. Pentingnya analisis dalam

pengelolaan pendanaan karena untuk dapat mengidentifikasi potensi dan

permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan di Dinas Kesehatan. Analisis

pengelolaan pendanaaan tersebut dapat dilihat dari Tabel 2.5.

55

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015

No Uaian

Program

Dinas

Kesehatan

Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2011-2015 Realisasi Capaian Tahun 2011-2015 Prosentase Capaian Pada Tahun

2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1. Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

1.581.2

30.600

2.441.7

66.500

2.836.87

8.090

2.131.8

81.500

2.104.16

1.500

1.237.2

04.049

1.839.0

59.498

1.989.6

65.300

1.411.1

15.810

1.641.65

6.575

78,2 75,3 70,1 66,2 78,0

2. Program

Peningkata

n Sarana

Dan

Prasarana

Aparatur

2.010.3

14.800

1.252.6

16.000

3.700.24

0.000

9.992.5

18.900

4.798.00

4.300

1.717.2

70.450

936.07

0.500

3.231.8

06.845

6.884.1

80.331

3.641.15

8.475

85,4 74,7 87,3 68,9 75,9

3. Program

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

256.52

5.000

334.53

0.000

281.370.

000

1.429.3

07.500

- 251.20

2.600

2.437.0

00

959.54

0.825

- 75,1 0,9 67,1

4. Program

Peningkata

n

Kapasitas

Sumber

Daya

430.89

0.400

850.00

7.000

1.090.74

7.000

1.544.41

4.000

401.539

.600

713.75

4.200

970.14

5.000

1.232.61

9.604

93,2 84,0 88,9 79,8

56

No Uaian

Program

Dinas

Kesehatan


2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Aparatur

5. Program

Peningkata

n

Pengemba

ngan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja

Dan

Keuangan

142.81

0.000

270.728.

664

615.47

6.000

450.338.

000

126.27

5.000

254.34

9.500

362.83

6.575

238.030.

460

88,4 93,9 59,0 52,9

6. Program

Obat dan

Perbekala

n

Kesehatan

11.883.

107.33

6

13.548.

312.00

0

14.405.6

60.452

21.365.

648.35

6

20.586.1

45.928

11.660.

578.565

13.113.

298.16

6

14.339.

227.09

7

19.872.

268.08

3

20.496.6

14.700

98,1 96,8 99,5 93,0 99,6

7. Program

Upaya

Kesehatan

Masyaraka

t

13.094.

053.80

0

26.034.

024.20

0

67.022.8

13.586

61.863.

287.84

2

73.503.9

34.175

11.897.

374.618

19.317.

531.51

9

51.685.

064.36

2

50.769.

951.15

5

53.816.9

78.983

90,9 74,2 77,1 82,1 73,2

57

No Uaian

Program

Dinas

Kesehatan


2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

8. Program

Pengawasa

n Obat dan

Makanan

175.00

0.000

268.32

5.000

251.000.

000

312.29

9.000

373.898.

950

170.800

.700

221.63

6.800

219.13

9.800

254.29

4.200

316.980.

300

97,6 82,6 87,3 81,4 84,8

9. Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberda

yaan

Masyaraka

t

1.231.3

20.000

492.06

0.000

640.180.

000

2.327.3

83.500

1.217.59

7.080

920.610

.000

391.52

3.500

532.99

3.050

926.69

8.800

991.035.

400

74,8 79,6 83,3 39,8 81,4

11. Program

Perbaikan

Gizi

Masyaraka

t

1.289.8

56.151

1.857.5

65.700

1.770.50

0.000

3.886.8

98.250

10.839.6

90.000

1.222.3

17.220

1.679.4

95.260

1.593.7

40.200

3.225.5

84.410

7.458.91

3.269

94,8 90,4 90,0 83,0 68,8

12. Program

pencegaha

n dan

penanggul

angan

penyakit

1.041.5

30.000

1.751.1

22.000

3.142.75

5.000

2.984.4

93.019

4.963.88

0.703

825.861

.350

1.492.7

56.900

2.861.8

16.246

2.749.6

98.350

4.561.29

9.054

79,3 85,2 91,1 92,1 91,9

58

No Uaian

Program

Dinas

Kesehatan


2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

menular

13. Program

standarisa

si

pelayanan

kesehatan

111.00

0.000

279,77

0,000

259.000.

000

612.64

0.000

631.697.

550

89.600.

000

131,15

5,000

176.91

2.500

319.83

5.000

590.918.

550

80,7 46,9 68,3 52,2 93,5

14. Program

pengadaan

,

peningkata

n dan

perbaikan

sarana dan

prasarana

puskesmas

/

puskesmas

pembantu

dan

jaringanny

a

505.28

0.000

16.198.

090.38

7

4.667.22

3.549

6.801.0

90.769

15.363.6

64.000

491.657

.000

14.570.

082.55

0

4.487.8

56.000

1.759.9

36.475

8.517.25

6.071

97,3 89,9 96,2 25,9 55,4

15. Program

peningkata

n

pelayanan

118.90

0.000

242.24

5.000

295.354.

900

432.68

6.600

1.059.08

4.600

102.798

.000

175.93

7.600

236.88

8.800

328.62

4.300

298.070.

400

86,5 72,6 80,2 75,9 28,1

59

No Uaian

Program

Dinas

Kesehatan


2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

kesehatan

lansia

16. Program

peningkata

n

keselamat

an ibu

melahirka

n dan anak

383.47

5.800

693.00

0.000

703.090.

000

1.190.7

15.050

1.508.28

8.550

348.508

.020

659.50

5.160

682.75

1.900

1.160.4

61.550

1.439.03

8.850

90,9 95,2 97,1 97,5 95,4

17. Program

peningkata

n

pelayanan

kesehatan

Anak Usia

Sekolah

142.00

0.000

1.234.2

48.000

187.250.

000

1.236.2

22.200

609.782.

400

129.104

.550

744.78

7.300

142.61

4.325

805.95

0.200

462.177.

600

90,9 60,3 76,2 65,2 75,8

18. Program

Peningkata

n derajat

kesehatan

masyaraka

t akibat

dampak

hasil

tembakau

dan atau

asap rokok

2.000.0

00.000

- 1.080.2

64.000

54,0

19. Program 1.256.30 33.132. 51.633.2 - 853.25 20.908. 31.807.8 67,9 63,1 61,6

60

No Uaian

Program

Dinas

Kesehatan


2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Jaminan

Kesehatan

2.000 312.00

0

51.646 3.070 450.40

6

89.183

20. Program

Peningkata

n

Pelayanan

Jamkesda

2.862.2

68.000

2.800.00

0.000

3.239.44

1.000

- 1.395.5

11.002

1.340.0

35.369

1.291.62

0.229

- 49,8 39,9

21. Program

Peningkata

n derajat

kesehatan

masyaraka

t akibat

dampak

hasil

tembakau

dan atau

asap rokok

3.369.02

2.634

3.369.0

22.634

2.006.66

1.086

- 2.174.1

45.734

210.10

3.000

330.522.

300

64,5 6,2 16,5

22. Penetapan

kawasan

tanpa asap

rokok dan

pengadaan

tempat

474.41

2.634

210.10

3.000

44,3

61

No Uaian

Program

Dinas

Kesehatan


2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

khusus

untuk

merokok

di tempat

umum

23. Peningkata

n derajat

kesehatan

masyaraka

t dengan

penyediaa

n fasilitas

perawatan

kesehatan

bagi

pender

2.894.6

10.000

- -

TOTAL 34.254.

483.88

7

69.837.

741.78

7

108.950.

115.875

156.54

6.151.1

20

196.433.

935.468

31.215.

224.122

57.626.

569.65

3

87.830.

317.73

1

114.24

9.564.8

39

139.132.

780.003

91,1 82,5 80,6 73,0 70,8

62

a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Dalam Pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan memiliki tantangan dan

peluang sebagai berikut :

Tantangan :

1. Penguatan jalinan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/pihak terkait

diwilayah;

2. Menciptakan kerjasama lintas program dan lintas sektor secara terpadu dan

berkesinambungan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa;

3. Peningkatan kerjasama antar fasilitas kesehatan, terutama Rumah Sakit dan

Puskesmas untuk menetapkan wilayah sasaran pelaksanaan penanggulangan

fokus;

4. Pemikiran masyarakat yang masih tradisional dalam menanggapi

penanganan penyakit, khususnya pada kasus penyakit DBD;

5. Optimalisasi saranan dan prasarana kesehatan.

Peluang :

1. Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan

tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;

2. Tersedianya Pos Gizi untuk kegiatan pemulihan gizi;

3. Tingginya upaya peningkatan kapasitas kemampuan/keterampilan

tenaga kesehatan;

4. Dorongan atau motivasi masyarakat peduli kesehatan melalui intesifikasi

kegiatan masyarakat;

5. Berkembangnya kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam

meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan.

63

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo layaknya instansi atau satuan kerja

perangkat daerah lainnya juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang

diharapkan atau tidak diharapkan tetap harus dihadapai. Berdasarkan pada capaian /

kondisi saat ini, terdapat permasalahan kesehatan sebagaimana tabel identifikasi

sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo No Aspek Kajian Capaian

/

Kondisi

Saat ini

Standar

yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan SKPD INTERNAL EKSTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

(DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

1 2 3 4 5 6 7

1 Cakupan desa siaga

aktif

98,3% SPM 1. Sarana dan

Prasarana

fasilitas

kesehatan

2. Kualitas

sumber daya

aparatur yang

memadai

3. Ketepatan

kejelasan, dan

kecepatan

waktu

pelayanan dan

penanganan

4. Penerapan

teknologi dan

informasi

1. Kematian bayi yang

disebabkan oleh

faktor-faktor

bawaan anak sejak

lahir atau yang

diperoleh dari

orang tuanya, serta

pengaruh

lingkungan luar

2. Lemahnya

kesadaran

masyarakat untuk

ikut menekan

penyebaran

HIV/AIDS

1. Sejumlah 145 ribu

jiwa dari 2,1 juta jiwa

penduduk Kabupaten

Sidoarjo merupakan

LANSIA (Lanjut usia)

atau 6,86% dari jumlah

penduduk Kabupaten

Sidoarjo,

2. Angka kematian bayi

yang masih tinggi yang

disebabkan oleh 2 (dua)

macam, yaitu kematian

bayi endogen atau

kematian neonatal yang

disebabkan oleh faktor-

faktor yang dibawa anak

sejak lahir, yang

diperoleh dari orang

tuanya pada saat

konsepsi. Dan kematian

bayi eksogen atau

kematian post- neonatal

disebabkan oleh faktor-

faktor yang bertalian

dengan pengaruh

lingkungan luar.

3. Meningkatnya usia

harapan hidup

berdampak pada

meningkatnya jumlah

Lansia, sehingga

2 Cakupan RT PHBS 58,1%

3 Cakupan Posy PURI 79,5%

4 Cakupan

penjaringan siswa

kls I SD/sederajat

99,2%

5 Cakupan kunjungan

pelayanan

kesehatan dasar

bagi masy miskin

100%

6 Cakupan pelayanan

kesh rujukan pasien

masy miskin

100%

7 Cakupan penduduk

mempunyai

jaminan

pemeliharaan kesh

100%

8 Cakupan pelayanan

usia lanjut

65,55%

9 Cakupan balita gizi

buruk mendapat

perawatan

100%

10 Cakupan MP ASI pd

anak 6-24 bl

100%

11 Prevalensi balita

gizi buruk

0,02%

12 Cakupan bayi

mendapat ASI

eksklusif

57,3%

13 Cakupan D/S 60,1%

14 Cakupan N/D 77%

15 Cakupan desa dg 82,31%

64

No Aspek Kajian Capaian

/

Kondisi

Saat ini

Standar

yang

Digunakan



(KEWENANGAN

SKPD)

(DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

1 2 3 4 5 6 7

garam beryodium

baik

munculnya upaya untuk

menjamin para Lansia

tetapmempunyai

kondisi fisik dan mental

yang prima, tetap sehat

dan berdaya.

4. Masih sulitnya

melakukan

pengendalian khusus

pada kasus penyebaran

HIV/AIDS.

16 Cakupan balita

mendpt kapsul Vit A

82,75%

17 Cakupan bumil

mendpt Fe 90 tablet

89,1%

18 Cakupan keluarga

sadar gizi

71,80%

19 Persentase pejabat

fungsional mampu

mengumpulkan

angka kredit tepat

waktu

100%

20 Persentase nakes

yang memberikan

pelayanan

kesehatan yang

mempunyai ijin

100%

21 Ketersediaan obat

per kapita

100%

22 Pemenuhan obat

PKD dan

pendamping PKD

bagi Pusk dan

jaringannya

-

23 Makanan yg

beredar memenuhi

persyaratan

-

24 Produk PIRT yg

teregistrasi, aman,

dan sehat

dikonsumsi masy

-

25 Sarana pelayanan

kesh menggunakan

Perbekkes sesuai

standar

-

26 Sarana pelayanan

kesh swasta berizin

100%

27 Sarana pelayanan

kesehatan swasta

terklasifikasi dan

terakreditasi

-

28 Cakupan rawat

jalan Puskesmas

82%

29 Cakupan rawat inap

Puskesmas

2,28%

30 Visit rate

Puskesmas

-

31 Persentase Pusk dg 78%

65


/

Kondisi

Saat ini

Standar

yang

Digunakan



(KEWENANGAN

SKPD)

(DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

1 2 3 4 5 6 7

kondisi baik

32 Persentase Pustu dg

kondisi baik

-

33 Puskesmas dengan

ISO

2

34 Cakupan Pusk

melaksanakan kesh

indra

100%

35 Cakupan Pusk

melaksanakan kesh

jiwa

100%

36 Terlaksananya P3K

kegiatan

100%

37 AKI per 100.000 KH 72

38 AKB per 1.000 KH 6.27

39 Cakupan K-4 96,08%

40 Cakupan Linakes 98,64%

41 Cakupan komplikasi

kebidanan ditangani

78,67%

42 Cakupan pelayanan

nifas

96,23%

43 Cakupan neonatus

komplikasi

ditangani

47,48%

44 Cakupan kunjungan

bayi

99,41%

45 Cakupan pelayanan

anak balita

77,17%

46 Cakupan peserta KB

aktif

73,53%

47 Angka kesakitan

DBD per 100.000

pdd

28,3%

48 Cakupan penemuan

TB Paru BTA +

43,69%

49 Angka kesembuhan

TB Paru

87%

50 Insidens diare per

1.000 pdd

214

66


/

Kondisi

Saat ini

Standar

yang

Digunakan



(KEWENANGAN

SKPD)

(DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

1 2 3 4 5 6 7

51 Cakupan

penanganan

pneumonia balita

113,89

%

52 Angka kesakitan

HIV/AIDS per

100.000 pdd

22,1

53 Cakupan

desa/kelurahan UCI

98,3%

54 Cakupan penemuan

AFP per 100.000

pdd usia<15 tahun

1,74

55 Cakupan

desa/kelurahan

mengalami KLB yg

dilakukan PE <24

jam

100%

56 Persentase pdd

memiliki akses air

bersih

79,48%

57 Persentase pdd

menggunakan

jamban sehat

68,81%

58 Persentase rumah

memenuhi syarat

74,43%

59 Cakupan TTU

memenuhi syarat

83,45%

60 Cakupan TUPM

memenuhi syarat

-

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa

permasalahan kesehatan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Angka kematian bayi per akhir tahun 2015 sebanyak 6,27 per 1000 kelahiran

jauh lebih baik dari capaian rata – rata nasional yaitu sebanyak 22,23 per 1.000

kelahiran hidup

2. Angka Kematian Ibu tahun tahun 2015 tercapai sebesar 72,09 per 100.000

kelahiran hidup, angka ini menunjukkan keberhasilan yang baik karena jauh

dibawah rata- rata nasional 305 per 100.000 kelahiran hidup, walaupun angka

67

AKI dan AKB sangat bagus, namun demikian karena angka tersebut mendukung

status keluarga sehat, maka komitmen kami untuk terus mempertahankan

bahkan meningkatkan pada angka yang lebih baik.

3. Status gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi Balita adalah

dengan pengukuran antopometri yang menggunakan indeks Berat Badan

menurut Umur (BB/U) maupun menurut Tinggi Badan (BB/TB). Kondisi ini

sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan beberapa upaya yang

bisa dilakukan.

4. Meningkatnya usia harapan hidup berdampak pada meningkatnya jumlah

Lansia, Jumlah Lansia di Kabupaten Sidoarjo per akhir tahun 2015 lebih kurang

sebanyak 145 ribu jiwa(6,86%) dari 2,1 juta jiwa sehingga munculnya upaya

untuk menjamin para Lansia tetap mempunyai kondisi fisik dan mental yang

prima, tetap sehat dan berdaya. Cakupan pelayanan usia lanjut sampai dengan

akhir tahun 2015 baru pada angka 65% sehingga masih perlu dioptimalkan

5. Masih sulitnya melakukan pengendalian khusus pada kasus penyebaran

HIV/AIDS. Angka kesakitan HIV/AIDS per 100.000 pdd makin tahun makin

meningkat bahkan pada akhir tahun 2015 sudah mencapai angka 22,1 per

100.000 penduduk sementara angka nasional dipertahankan supaya tidak lebih

dari < 5 per 100.000 penduduk.

6. Cakupan Rumah tangga PHBS (Perilaku Hidup Bersih & Sehat) yang pada akhir

tahun 2015 baru tercapai pada angka 58% artinya pada target keluarga sehat

PHBS dengan parameter antara lain Ibu melakukan persalinan di fasilitas

kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI

eksklusif, keluarga mempunyai akses sarana air bersih dan jamban keluarga, ,

keluarga sudah memnajdi anggota jaminan kesehatan nasional, masih sangat

perlu dioptimalkan.

7. Cakupan Penduduk yang mempunyai Jaminan pemeliharaan kesehatan sampai

dengan akhir tahun 2015 masih pada kisaran angka 42,44 %

8. Jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi pada tahun 2016 sebanyak 8 dari

26 Puskesmas dan 56 Puskesmas Pembantu, sehingga sebagai bentuk upaya

68

optimalisasi layanan kesehatan kepada masyarakat perlu dilakukan akreditasi

untuk semua Puskesmas secara bertahap

9. Kondisi Mobil Puskesmas Keliling dalam kondisi baik dan rusak ringan hanya

sebanyak 18 mobil. Sedangkan mobil Puskesmas Keliling dalam kondisi rusak

sedang dan berat sebanyak 13 mobil. Itupun mobil pengadaan sebelum tahun

2017, yang sudah melebihi jangka waktu 10 tahun diartikan secara ekonomi

sudah melebihi masa manfaat pada tingkat kewajaran, sedangkan untuk mobil

ambulance kondisi baik dan rusak ringan hanya sebanyak 11 kendaraan,

jumlah kendaraan tersebut kurang optimal untuk mendukung layanan

kesehatan pada 26 Puskesmas dan 56 Puskesmas Pembantu

10. Kondisi Puskesmas dengan kondisi baik dan rusak ringan hanya sebanyak 13

Puskesmas, sedangkan 4 Puksemas dalam kondisi rusak sedang dan 9

Puskesmas dalam kondisi rusak berat. Kondisi seperti ini perlu perbaikan atau

pembangunan gedung Puskesmas agar layanan kesehatan yang baik bagi

masyarakat terwujud.

11. Rencana pembangunan RS baru

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat dan lingkungan Kabupaten Sidoarjo saat ini, visi

Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2006-2025 adalah ”Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih harus memiliki

visi yang sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, visi Bupati dan Wakil

Bupati Sidoarjo Tahun 2016-2021 adalah:

”KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA

DAN BERKELANJUTAN”

Atas dasar Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih tersebut diatas ditetapkanlah/ dijabarkan

ke dalam misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016–2021 yaitu sebagai berikut:

69

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan

yang aspiratif, partisipasif dan transparan;

2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri

pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta

pemberdayaan masyarakat;

3. MENINGKATNYA KUALITAS DAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN DAN

KESEHATAN;

4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul

Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara

kerukunan, ketentraman, dan ketertiban;

5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang

pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Sidoarjo dan disesuaikan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo mengakomodir misi ke 3 yaitu Meningkatnya Kualitas dan

Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Hal tersebut diakomodir melalui

progam dan kegiatan yang telah dibuat dan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo dalam rangka menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal

tersebut sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD mengenai pelayanan

kesehatan yang berkualitas dan merata dengan ditandai meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat yang merata.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Terhadap

Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo

VISI: KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

No Misi dan Sasaran

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi 1

Pemerintahan yang bersih dan

akuntabel melalui

penyelenggaraan pemerintahan

yang aspiratif, partisipasif dan

transparan

Kerjasama antar

wilayah di

tingkat

kabupaten,

kecamatan dan

desa untuk

pemenuhan

Sulitnya

menciptakan

kerjasama lintas

program dan

lintas sektor

secara terpadu

dan

berkesinambung

an di tingkat

kabupaten,

kecamatan, dan

Penguatan

jalinan

kerjasama dan

koordinasi

dengan

instansi/pihak

terkait di

wilayah

kabupaten,

kecamatan, dan

desa

Tujuan:

1. Meningkatkan Tata Kelola

dan Pelayanan Publik

Pemerintahan Kabupaten

Sidoarjo yang Baik

70

VISI: KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

No Misi dan Sasaran

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

2.Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan Desa yang Baik.

Sasaran :

1.Meningkatnya tata kelola

pemerintahan Kabupaten

Sidoarjo yang baik.

2

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik yang inovatif

dan merata

3. Terwujudnya tatakelola

pemerintahan desa yang baik

pelayanan

kesehatan

desa

Peningkatan

kerjasama antar

fasilitas

kesehatan,

terutama Rumah

Sakit dan

Puskesmas untuk

menetapkan

wilayah sasaran

penanggulangan

fokus

2

MISI 3

MENINGKATNYA KUALITAS

DAN STANDAR PELAYANAN

PENDIDIKAN DAN

KESEHATAN

Pemenuhan

sarana dan

prasarana

kesehatan yang

masih perlu

dioptimalkan

Rendahnya

partisipasi

masyarakat untuk

peduli dengan

kesehatan

Perlunya

optimalisasi

sarana dan

prasarana

kesehatan

Pemikiran

masyarakat yang

masih tradisional

dalam

menanggapi

penyakit

Tersedianya

Pos Gizi untuk

kegiatan

pemulihan gizi

Dorongan atau

motivasi

masyarakat

peduli

kesehatan

melalui

intensifikasi

kegiatan

masyarakat

TUJUAN:

MENINGKATKAN KUALITAS

SUMBER DAYA MANUSIA

SASARAN:

MENINGKATNYA DERAJAT

KESEHATAN MASYARAKAT

Misi 1 RPJPD 2005 – 2025 : Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara

berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Renstra

K/L dan Renstra Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan

Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/L

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Provinsi/Kabupaten/K

ota

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Menurunkan angka kematian

ibu dari 359 per 100.000

kelahiran hidup (SP 2010)

1. Meningkatkan

status kesehatan

masyarakat;

Belum

meratanya

Pemanfaatan buku

71

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/L

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Provinsi/Kabupaten/K

ota

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

346 menjadi 306 per 100.000

kelahiran hidup (SDKI 2012)

2. Meningkatkan

daya tanggap

(responsiveness)

dan perlindungan

masyarakat

terhadap resiko

sosial dan

finansial di

bidang

kesehatan.

jumlah

fasilitas

kesehatan

sehingga

masih

ditemukan

fasilitas

kesehatan

dengan jarak

yang terlalu

jauh;

Sulitnya

mengubah

persepsi

masyarakat

untuk hidup

bersih dan

sehat secara

terartur;

KIA bagi semua ibu

dan tenaga kesehatan

untuk memperoleh

informasi dan

memantau kesehatan

ibu hamil;

Pemberian pelayanan

ANC terpadu (10 T);

Peningkatan

ketrampilan petugas

tentang manajemen

BBLR, asfiksia, dan

penanganan kegawat

daruratan bayi;

Dukungan pemerintah

melalui intervensi

Pemberian Makanan

Tambahan (PMT)

Pemulihan dan

pemebrian vitamin

serta micro nutrien

(taburia, sirup zink,

sirup Fe, Vitamin A,

dsb)

2 Menurunnya angka kematian

bayi dari 32 menjadi 24 per

1.000 kelahiran hidup.

3 Menurunnya persentase BBLR

dari 10,2% menjadi 8%.

4 Meningkatnya upaya

peningkatan promosi

kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan

kegiatan promotif dan

preventif.

5 Meningkatnya upaya

peningkatan perilaku hidup

bersih dan sehat.

6 Menurunnya beban rumah

tangga untuk membiayai

pelayanan kesehatan setelah

memiliki jaminan kesehatan,

dari 37% menjadi 10%

7 Meningkatnya indeks

responsiveness terhadap

pelayanan kesehatan dari 6,80

menjadi 8,00.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewajudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

Negara hukum.

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai

Negara maritime.

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6) Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional.

72

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang

ingin diwujudkan Kabinet Kerja, yakni:

1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara.

2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3) Membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka Negara kesatuan.

4) Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis

ekonomi domestic.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.

9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya

Misi Presiden utamanya pada misi ke 4 yaitu : “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera” serta Nawa Cita terutama cita ke 5 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan memiliki dua tujuan yaitu:

a. Pertama meningkatkan status kesehatan masyarakat dan;

b. Kedua, meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat

terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum

siklus kehdupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia

kerja, maternal, dan kolompok lansia.

73

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau

outcome) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai

adalah:

a. Menurunkan angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010)

346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan

perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan,

maka ukuran yang akan dicapai adalah:

a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah

memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%

b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80

menjadi 8,00.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai SKPD/OPD yang melaksanakan

salah satu urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintah daerah harus

memperhatikan rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dalam artian arah

pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo harus linier dengan Pemerintah Pusat

sekaligus Pemerintah Provinsi.

Dari gambaran Visi - Misi dan Tujuan Kepala Daerah terpilih, Tujuan Kementrian

Kesehatan dengan memperhatikan Misi dan Nawa Cita Presiden dan Visi – Misi,

Tujuan/Sasaran SKPD/OPD Provinsi banyak indikator yang saling terkait pada arah

membangun keluarga sehat dengan tingkat layanan yang optimal sehingga Survey

Kepuasaan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan cukup tinggi.

Kesimpulan dari telaahan Renstra Kementrian Kesehatan, SKPD/OPD Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur , dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

74

Bupati/Wakil Bupati terpilih, terhadap tujuan dan sasaran yang dapat disinergiskan

adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu

2. Menurunkan angka kematian bayi

3. Menurunkan persentase BBLR

4. Meningkatkan upaya perilaku hidup bersih dan sehat.

5. Meningkatkan pengendalian pada kasus penyebaran HIV/AIDS.

6. Meningkatkan Cakupan pelayanan usia lanjut

7. Mewujudkan semua Puskesmas terakreditasi

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Metode penentuan isu strategis

Metode penentuan isu-isu strategis di pelayanan SKPD dilakukan dengan cara:

a. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan

seluruh stake holder di Dinas Kesehatan,

b. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:

1) Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah

ditetapkan, dengan mengisi tabel.

Tabel 3.4. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap

pencapaian sasaran RPJMD 20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Total 100

2) Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan

berdasarkan skala tersebut.

75

Tabel 3.5. Nilai Skala Kriteria Isu-Isu Strategis

No Isu Strategis Nilai skala Kriteria ke … Total

Skor 1 2 3 4 5 6

1 Angka kematian bayi

176 94 176 62 108 226 842

2 Angka kematian Ibu

183 93 174 67 108 227 852

3 Status gizi balita

169 77 187 81 111 210 835

4 Cakupan pelayanan usia

lanjut 123 76 175 69 106 178 727

5 Pengendalian HIV-Aids 165 81 154 69 105 209 783

6 Cakupan Rumah tangga

PHBS 180 69 174 71 121 221 836

7 Penduduk dengan

Jaminan pemeliharaan

kesehatan

171 61 160 63 118 204 777

8 Puskesmas yang telah

terakreditasi 163 71 186 60 104 197 781

9 Kondisi Mobil Puskesmas

Keliling 117 64 161 70 105 192 709

10 Kondisi fisik gedung

Puskesmas 153 53 159 66 110 175 716

3) Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan

mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta

Tabel 3.6. Rata Rata Skor isu-Isu Strategis

No Isu-isu strategis Total Skor Rata-rata skor

1 Angka kematian bayi

842 84,2

2 Angka kematian Ibu

852

85,2

3 Status gizi balita

835

83,5

4 Cakupan pelayanan usia lanjut 727 72,7

5 Pengendalian HIV-Aids 783 78,3

6 Cakupan Rumah tangga PHBS 836 83,6

7 Penduduk dengan Jaminan

pemeliharaan kesehatan 777

77,7

8 Puskesmas yang telah terakreditasi 781 78,1

9 Kondisi Mobil Puskesmas Keliling 709 70,9

10 Kondisi fisik gedung Puskesmas 716 71,6

76

Berdasarkan Permasalahan pada Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok

dan Fungsi OPD dengan memperhatikan visi – Misi, Tujuan/Sasaran Bupati terpilih,

Renstra tingkat Kementrian dan Renstra SKPD/OPD Provinsi

3.5.Penetapan Isu Stratejik

Dari hasil forum Focussed Group Discussion (FGD), ditetapkan isu stratejik sebagai

berikut :

1. Angka kematian bayi per akhir tahun 2015 sebanyak 6,27 per 1000 kelahiran

jauh lebih baik dari capaian rata – rata nasional yaitu sebanyak 22,23 per

1.000 kelahiran hidup

2. Angka Kematian Ibu tahun tahun 2015 tercapai sebesar 72,09 per 100.000

kelahiran hidup, angka ini menunjukkan keberhasilan yang baik karena jauh

dibawah rata- rata nasional 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Walaupun angka AKI dan AKB sangat bagus, namun demikian karena angka

tersebut mendukung status keluarga sehat, maka komitmen kami untuk terus

mempertahankan bahkan meningkatkan pada angka yang lebih baik.

3. Cakupan Rumah tangga PHBS (Perilaku Hidup Bersih & Sehat) yang pada akhir

tahun 2015 baru tercapai pada angka 58% artinya pada target keluarga sehat

PHBS masih sangat perlu dioptimalkan

4. Status gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan

tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi Balita

adalah dengan pengukuran antopometri yang menggunakan indeks Berat

Badan menurut Umur (BB/U) maupun menurut Tinggi Badan (BB/TB).

Kondisi ini sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan beberapa

upaya yang bisa dilakukan.

5. Masih sulitnya melakukan pengendalian khusus pada kasus penyebaran

HIV/AIDS. Angka kesakitan HIV/AIDS per 100.000 pdd makin tahun makin

meningkat bahkan pada akhir tahun 2015 sudah mencapai angka 22,1 per 100

penduduk

6. Jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi pada tahun 2016 sebanyak 8 dari

26 Puskesmas dan 56 Puskesmas Pembantu, sehingga sebagai bentuk upaya

77

optimalisasi layanan kesehatan kepada masyarakat perlu dilakukan akreditasi

untuk semua Puskesmas secara bertahap

7. Cakupan Penduduk yang mempunyai Jaminan pemeliharaan kesehatan

sampai dengan akhir tahun 2015 masih pada kisaran angka 42,44 %

8. Meningkatnya usia harapan hidup berdampak pada meningkatnya jumlah

Lansia, Jumlah Lansia di Kabupaten Sidoarjo per akhir tahun 2015 lebih

kurang sebanyak 145 ribu jiwa(6,86%) dari 2,1 juta jiwa sehingga munculnya

upaya untuk menjamin para Lansia tetap mempunyai kondisi fisik dan mental

yang prima, tetap sehat dan berdaya. Cakupan pelayanan usia lanjut sampai

dengan akhir tahun 2015 baru pada angka 65% sehingga masih perlu

dioptimalkan

9. Kondisi Puskesmas dengan kondisi baik dan rusak ringan hanya sebanyak 13

Puskesmas, sedangkan 4 Puksemas dalam kondisi rusak sedang dan 9

Puskesmas dalam kondisi rusak berat. Kondisi seperti ini perlu perbaikan atau

pembangunan gedung Puskesmas agar layanan kesehatan yang baik bagi

masyarakat terwujud.

10. Kondisi Mobil Puskesmas Keliling dalam kondisi baik dan rusak ringan hanya

sebanyak 18 mobil. Sedangkan mobil Puskesmas Keliling dalam kondisi rusak

sedang dan berat sebanyak 13 mobil. Itupun mobil pengadaan sebelum tahun

2017, yang sudah melebihi jangka waktu 10 tahun diartikan secara ekonomi

sudah melebihi masa manfaat pada tingkat kewajaran, sedangkan untuk mobil

ambulance kondisi baik dan rusak ringan hanya sebanyak 11 kendaraan,

jumlah kendaraan tersebut kurang optimal untuk mendukung layanan

kesehatan pada 26 Puskesmas dan 56 Puskesmas Pembantu.

78

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN

Visi Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode

tahun 2016 – 2021, yaitu:

”KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN

BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung tiga unsur pokok visi utama, yaitu ”Mandiri”,

”Sejahtera” dan ”Berkelanjutan”. Makna dari tiga unsur Visi tersebut adalah sebagai

berikut ;

a. Mandiri ; artinya mengandung cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun

2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu

mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara

layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki

guna mencapai kesejahteraan.

b. Sejahtera ; artinya makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala

macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual pada dimensi

ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa

Pasangan Kepala Daerah terpilih (KDH) untuk senantiasa mendedikasikan diri

pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo sampai

tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan,

pendidikan, ekonomi, keadilan sosial budaya, stabilitas keamanan, ketertiban,

kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan

semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi

yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

c. Berkelanjutan ; adalah proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa

depan" (Brundtland Report, PBB 1987). Pembangunan Berkelanjutan (sustainable

development) merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak

semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan

https://id.wikipedia.org/wiki/PBB

https://id.wikipedia.org/wiki/1987

79

masa kini saja, tetapi juga internalisasi konsep dan pola pembangunan yang

memperdulikan kelestarian lingkungan dan sosial serta dampak yang lain bagi

generasi masa depan. Unsur visi ini sangat strategis dan senada dengan komitmen

global tentang climate change.

Sedangkan “Inovatif” merupakan perspektif kerja dan spirit pasangan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang menjadi pondasi pada implementasi ketiga

unsur Visi di atas, yaitu “mandiri”, “sejahtera” dan “berkelanjutan”. Perspektif dan

spirit baru ini diharapkan akan memberikan irama dan tenaga baru bagi eksekutif dan

legislatif dalam menciptakan terobosan-terobosan baru guna mewujudkan cita-cita

pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yaitu ”KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam

beberapa Misi.

Adapun visi dan misi Dinas Kesehatan harus merujuk pada misi RPJMD utamanya

pada misi ke 3 yaitu:

“ MENINGKATNYA KUALITAS DAN STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN DAN

KESEHATAN”

dengan tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

dan sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

Dalam rangka merealisasikan tugas pokok Dinas Kesehatan untuk mengatur

fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sidoarjo, maka diperlukan rumusan tujuan

dan sasaran-sasaran strategis tahun 2016-2021 yang lebih jelas yaitu menggambarkan

ukuran-ukuran terlaksananya dukungan terhadap perwujudan capaian visi, misi,

tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten

Sidoarjo.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo memperhatikan Visi – Misi Bupati terpilih adalah: “Meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat” dengan sasaran

80

“Meningkatnya pelayanan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”

dengan didukung tatakelola keuangan dan tata kelola kinerja yang baik

Secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo

No Tujuan Sasaran

Indikato

r

Sasaran

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Meningkat

kan

kualitas

kesehatan

masyaraka

t

Meningkat

nya

pelayanan

kesehatan

dan

kemandiri

an

masyaraka

t untuk

hidup

sehat

Persenta

se

Keluarga

Sehat

0

15

16

17

20

24

Rata –rata nilai

Survey

Kepuasa

n

Masyarak

at (SKM)

Puskesm

as

76,5

79

79,5

80

83

84

Keluarga Sehat adalah keluarga yang memenuhi IKS (Indeks Keluarga Sehat) ≥ 0,800 dari jumlah keluarga yang ada.

Adapun 12 Indikator keluarga sehat adalah :

1. Keluarga mengikuti program KB (keluarga berencana)

2. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar

3. Bayi mendapatkan Imunisasi lengkap

4. Pemberian ASI eksklusif bayi 0 sd 6 bulan

5. Pemantuan pertumbuhan balita

6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar

7. Penderita hipertensi yang berobat teratur

81

8. Penderita gangguan jiwa berat yang diobati

9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok

10. Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN

11. Mempunyai sarana air bersih

12. Menggunakan jamban keluarga

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah suatu survey kepada masyarakat untuk

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh

Puskesmas.

IKM merupakan Jumlah rata-rata hasil penghitungan survey Kepuasaan Masyarakat di

Puskesmas

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif

tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yg diberikan oleh

penyelenggara pelayanan public.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan

masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4

(empat) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang

diberikan oleh Puskesmas.

Unsur SKM meliputi

1. Persyaratan

2. Sistem, mekanisme dan prosedur

3. Waktu penyelesaian

4. Biaya/ tariff

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana

7. Perilaku pelaksana

8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

9. Sarana & prasarana

IKM merupakan Jumlah rata-rata hasil penghitungan survei Kepuasaan Masyarakat di

Puskesmas.

Rata –rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas merupakan rata rata

IKM seluruh Puskesmas di wilayah Kab. Sidoarjo

82

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak

jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi

secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan sebagai

berikut :

a. Kekuatan

1) Pengembangan dan pembinaan tenaga kesehatan,

2) Sarana dan prasarana kesehatan yang memadai,

3) Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang cenderung meningkat setiap

tahunnya,

4) Dukungan anggaran pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang konsisten,

5) Sistem pengelolaan alat kesehatan yang terintregasi.

b. Kelemahan

1) Lemahnya kesadaran masyarakat untuk ikut menekan munculnya penyakit

HIV/AIDS,

2) Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit milik pemerintah lebih sedikit

dibandingkan milik swasta.

c. Peluang

1) Adanya tuntutan pendirian Rumah Sakit Umum milik pemerintah,

2) Munculnya program keluarga sehat,

3) Kepemilikan jaminan kesehatan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten

Sidoarjo,

4) Kesehatan Lingkungan (ODF).

d. Ancaman/Tantangan

1) Menurunnya tingkat penanganan kasus gizi buruk/stunting,

2) Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular,

3) Belum adanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi,

83

4) Masih banyaknya kasus penyakit HIV/AIDS,

5) Capaian AKI dan AKB stabil,

6) Penanganan penyakit menular/ tidak menular,

7) Adanya deklarasi bebas pasung

Selanjutnya, berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo maka dapat dirumuskan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo. Berikut di bawah ini merupakan penjabaran tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021.

84

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo

Tujuan

SKPD Sasaran SKPD

Indikator

Sasaran SKPD Strategi Kebijakan

Meningkatk

an kualitas

kesehatan

masyarakat

Indikator

Tujuan:

AHH

S.1 Meningkatny

a pelayanan

kesehatan

dan

kemandirian

masyarakat

utk hidup

sehat

Persentas

e Keluarga

Sehat

St.1 Mendorong

optimalisasi

cakupan

pelayanan

kesehatan ibu,

bayi, balita, anak

prasekolah, usia

produktif dan usila

dan Kesehatan

Nasional

K.1 Mengoptimalkan fasilitasi

monev dan pembinaan

untuk mendorong peran

serta masyarakat dalam

meningkatkan kualitas

kesehatan ibu, bayi, balita,

anak prasekolah usia

produktif dan usila

St.2 Menguatkan

pencegahan dan

pengendalian

penyakit menular

dan tidak menular

K.2 Mendorong fasilitasi, monev

dan pembinaa dalam rangka

pencegahan dan

pengendalian penyakit

menular dan tidak menular

Rata rata

Nilai

Survey

kepuasan

masyarak

at (SKM)

Puskesma

s

St.3 Mengembangkan

kualitas pelayanan

kesehatan

masyarakat ke

dalam cakupan

pelayanan

kesehatan yang

lebih luas

K.3 Mendorong optimalisasi

penyelenggaraan pelayanan

kesehatan Primer, Rujukan

dan Pengobatan Tradisional

St.4 Meningkatkan

kualitas pelayanan

kesehatan melalui

pengembangan

kapasitas sumber

daya kesehatan

K.4 Meningkatkan Fasilitasi,

pembinaan dan

pengembangan kualitas

tenaga kesehatan dan sarana

kesehatan masyarakat serta

pemenuhan obat dan BMHP

K.5 Mendorong peningkatan

penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan

kesehatan di puskesmas

85

Untuk menerjemahkan visi misi Kepala Daerah, berikut digambarkan

keterhubungan RPJMD dengan RENSTRA Dinas Kesehatan sebagi berikut :

Berdasarkan penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas

Kesehatan, maka perlu dipahami sebuah desain yang dapat menggambarkan linieritas

antar sasaran Dinas Kesehatan hingga programnya. Berikut dibawah ini disusun Logical

Framework yang di golongkan berdasarkan setiap sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo sebagai berikut :

Gambar 5.2. Logical Framework Sasaran 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat

untuk hidup sehat

PERSENTASE KELUARGA SEHAT

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Target kinerja Program : 1. AKI 2. AKB 3. Presentase Balita stunting

4. Perseentase usia lanjut yang sehat 5. Persentase desa siaga aktif

purnama mandiri

Pro

gra

m

In

dik

ato

r

Sa

sara

n

S

asa

ran

Eselon

2 Impact

Eselon

3 Outcome

RPJMD RENSTRA

TUJUAN : Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

TUJUAN : Meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat

Indikator tujuan : AHH SASARAN : Meningkatnya derajat

kesehatan

SASARAN : Meningkatnya

pelayanan kesehatan dan

kemandirian masyarakat utk

hidup sehat

86

Peningkatan

Kesehatan

Keluarga

Perbaikan

Gizi

Masyarakat

Pemberian

tambahan

nutrisi

Pengembanga

n media

promosi sadar

hidup sehat

Peningkatan

perilaku hidup

sehat

Penyelenggara

an

penyehatan

lingkungan

Penyelenggaraan

penyehatan

masyarakat pekerja

dan olahraga

Pembinaan

kesehatan

kerja &

olahraga

Eselon

4 Output

PROGRAM : PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Target Kinerja Program : 1. Perseentase desa/kel UCI 2. Persentase

penduduk >18 th dg Hipertensi 3. Persentase orang dg HIV positif

4. Angka keberhasilan pengobatan TB

Pencegahan dan

pengendalian

penyakit tidak

menular dan

Kesehatan indra

Pencegahan dan

pengendalian

kesehatan jiwa

dan Napza

Penyediaan/Pemeliharaan

sarana pelayanan kesehatan

bagi masyarakat yang terkena

penyakit akibat dampak rokok

Pembinaan dan

pelayanan

pencegahan,

pengendalian

penyakit menular

Operasion

al KPAD

Eselon

3 Outcome

Eselon

4

Output

Pembinaan Surveilance

dan Imunisasi

Pelayanan kesehatan

masyarakat di …(26) Puskesmas

87

Gambar 5.3. Logical Framework Sasaran 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat

untuk hidup sehat

Rata - Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) PUSKESMAS

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Target Kinerja Program : 1. Persentase Puskesmas dg akreditasi

minimal dasar 2. Perseentase FKTL dg akreditasi 3. Persentasi

penduduk yg memiliki jaminan kesehatan 4. Persentase penyehat

tradisional yg memiliki STET

Pembinaan

Pelayanan

Kesehatan

Primer

Fasilitasi

Pelayanan

kesehatan

Ponkesdes

Pembinaan

pelayanan

kesehatan

rujukan

Fasilitasi dan

monev

penyelenggaraan

jaminan kesehatan

masyarakat

Pembinaan,

pelayanan

kesehatan

tradisional

K

eg

iata

n

Pro

gra

m

K

eg

iata

n

Pro

gra

m

K

eg

iata

n

P

rog

ram

Ind

ika

tor

Sa

sara

n

Eselon

2 Impact

Eselon

3 Outcome

Eselon

4 Output

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Target kinerja Program : 1. Persentase Nakes yg meiliki ijin praktek 2.

Persentase Puskesmas yg memiliki alkes sesuai standar 3. Persentase

IRTP yg meiliki sertifikat / ijin edar 4. Persentase ketersediaan obat &

vaksin

Pembinaan dan

pengembangan

SDM tenaga

kesehatan

Monitoring

legalitas

tenaga

kesehatan

Penyediaan dan

pengelolaan

alkes di

Puskesmas

Pembinaan, pengawasan dan

legalitas alat kesehatan dan

PKRT di sarana produksi,

distribusi, dan falitas

kesehatan

Monitoring

legalitas sarana

kefarmasian dan

makmin

Penyediaan obat

dan bmhp (bahan

medis habis pakai)

Penyediaan

biaya

operasional

UPT Instalasi

Pengelolaan

distribusi obat

dan BMHP

Upaya Kesehatan masyarakat di Puskesmas

Target Kinerja Program : 1. Puskesmas terakreditasi

Penyediaan biaya Operasional

dan Pemeliharaan di …(26) Puskesmas

Peningkatan Mutu pelayanan

kesehatan yang didukung oleh

Sumber Daya Kesehatan PPK

BLUD …(26) Puskesmas

Eselon

3 Outcome

Eselon

4 Output

Eselon

3 Outcome

Eselon

4 Output

88

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI.1. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu,

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan maka telah ditetapkan /disusun

program - program dan kegiatan - kegiatan yang berpedoman pada Kementrian

Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunandan Keuangan Daerah , dilakukan penyesuaian sesuai dengan

perkembangan dan kondisi di lapangan (existing) guna mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Secara Ringkasan di Dinas Kesehatan

pada tahun 2021 memiliki 4 Program, 16 kegiatan dan 84 sub kegiatan. Secara rinci

program/kegiatan, indikator kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan

Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat pada Tabel VI.1

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA MANUSIA KESEHATAN

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT

KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG KESEHATAN

4 Kegiatan

3 Kegiatan

6 Kegiatan

3 Kegiatan

65 SUB Kegiatan

6 SUB Kegiatan

10 SUB Kegiatan

3 SUB Kegiatan

PK KEPALA DINASIndikator Kinerja Kepala

DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja

BidangKEGIATAN Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025

Persentase pemenuhan kebutuhan obat sesuai

perencanaan 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase obat terdistribusi ke puskesmas sesuai

jadwal 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase obat yang tersimpan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pemenuhan kebutuhan vaksin

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase vaksin terdistribusi ke puskesmas sesuai

standar 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase vaksin yang tersimpan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai

sesuai perencanaan 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase bakan habis pakai terdistribusi ke

puskesmas sesuai jadwal 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase bahan habis pakai yang tersimpan sesuai

standar 100% 100% 100% 100% 100%

1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang diadakan 3005 3035 3065 3095 3125

Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi

728 735 742 749 756

Jumlah alat kalibrator yang diadakan

3 3 3 3 3

Jumlah alat kesehatan dan alat penunjang medik di

fasyankes yang dipelihara27 fasyankes 27 fasyankes 27 fasyankes 27 fasyankes 27 fasyankes

Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi

728 735 742 749 756

1 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

diadakan

2 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

dipelihara

3 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan

Kesehatan yang diadakan

4 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan

Kesehatan yang dipelihara

5 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun 4 2 7 7 7

6 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dikembangkan

7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara 2 12

8 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun

1. Persentase Keluarga

Sehat (KS)

2. Rata - rata nilai Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM) Puskesmas

Sasaran Strategis :

Meningkatnya pelayanan

kesehatan dan

kemandirian masyarakat

untuk hidup sehat

MATRIKS RENSTRA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2021 - 2025

SUB KEGIATAN

1. SARANA & PRASARANA

PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN

DAN UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN

PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Rasio Puskesmas

terhadap Jumlah

Penduduk

1. Penyediaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan untuk

UKM dan UKP Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Rasio tempat tidur rumah sakit

Terhadap jumlah penduduk

2. Persentase kebutuhan obat

terpenuhi 3 .

Persentase Pemenuhan alat

kesehatan sesuai standar

1 Pengadaan Obat, Vaksin

2 Pengadaan Bahan Habis Pakai

2 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

3


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja

BidangKEGIATAN Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025SUB KEGIATAN

9 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang

dikembangkan

10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang direhabilitasi

dan dipelihara

1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Data dan Informasi Kesehatan yang dikelola

2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola

4 4 4 4 4

3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan

Internet

Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan

dan Jaringan Internet yang diadakan

Jumlah penemuan pneumonia pada balita 90% 90% 90% 90% 90%

Jumlah penemuan Diare pada Balita 90% 90% 90% 90% 90%

Jumlah Balita diare yang diberi oralit 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Balita diare yang diberi zinc 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah layanan rehidrasi oral aktif (LROA) 100% 100% 100% 100% 100%

IR DBD < 49 /100.000

penduduk

< 49 /100.000

penduduk

< 45 /100.000

penduduk

< 40 /100.000

penduduk

< 40 /100.000

penduduk

CFR DBD < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ) ≥ 95 % ≥ 95 % ≥ 95 % ≥ 95 % ≥ 95 %

Jumlah penderita TB tertangani sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase kegiatan PE kasus DBD 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase kegiatan Satu Rumah Satu Jumantik (1 R 1

J ) Desa/Kelurahan20% 20% 20% 20% 20%

Jumlah Ibu hamil mendapatkan skrening hepatitis 80% 80% 80% 80% 80%

Jumlah populasi beresiko terinfeksi hepatitis

mendapatkan skrening80% 80% 80% 80% 80%

Jumlah Balita dan anak sekolah yang mendapatkan

albendazol≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 75 % ≥ 75 %

Persentase RFT Penderita Kusta ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %

2. Penyelenggaraan Sistem

Informasi Kesehatan secara

Terintegrasi

Persentase Sistem Informasi

Kesehatan yang terselenggara

secara Terintegrasi

2. BIDANG PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT

Persentase penderita

Tuberkulosis yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

Penyediaan Layanan

Kesehatan untuk UKM dan

UKP Rujukan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

1. Persentase orang terduga TBC

yang mendapatkan pelayanan

sesuai standar 2.

Persentase orang dengan risiko

terinfeksi HIV yang mendapatkan

pelayanan sesuai standar pada

tahun N

1 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Persentase pemeriksaan kontak dari kasus kusta baru 80% 80% 80% 80% 80%

Persentase kasus kusta yang dilakukan PFS secara

rutin90% 90% 90% 90% 90%

Persentase penderita baru pasca pengobatan dengan

score kecacatannya tidak bertambah atau tetap97% 97% 97% 97% 97%

Persentase kasus defaulter kusta < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

Jumlah kasus malaria yang dilakukan PE dan diobati

sesuai standar100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan

pelayanan sesuai standar

26623 26623 27432 27432 27432

Persentase CDR TB 87% 89% 89% 89% 89%

Persentase Angka keberhasilan pengobatan TB ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %

Persentase penemuan suspect penderita TB 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pasien pengobatan ulang yang diperiksa

TCM

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV 80% 80% 80% 80% 80%

3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang

mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun N

44,76% 90% 90% 90% 90%

4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian

Luar Biasa (KLB)

Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada

situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan

sesuai standar pada tahun N 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan

kesehatan terstandar100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah kasus dilakukan surveilance 90% 90% 90% 90% 90%

Jumlah kasus dilakukan analisa 90% 90% 90% 90% 90%

Jumlah kasus di intervensi 90% 90% 90% 90% 90%

Jumlah kasus di desiminasi 90% 90% 90% 90% 90%

Jumlah kasus diobservasi 90% 90% 90% 90% 90%

Jumlah kasus yang dilakukan verivikasi data 95% 95% 95% 95% 95%

Jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi95% 95% 95% 95% 95%

Jumlah kasus yang dikonfirmasi laboratorium 80% 80% 80% 80% 80%

2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

6 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Jumlah kasus yang dilakukan penanggulangan sesuai

dengan kondisi80% 80% 80% 80% 80%

7 Pengelolaan Penelitian Kesehatan Jumlah penelitian kesehatan yang dikelola

75% 75% 75% 75% 75%

Jumlah spesimen kasus penyakit potensi wabah yang

diambil spesimen90% 90% 90% 90% 90%


dikirim ke BBLK90% 90% 90% 90% 90%


positif yang diintervensi90% 90% 90% 90% 90%

Jumlah Desa ODF 150 desa 200 desa 250 desa 2300 desa 353 desa

Jumlah fasyankes yang pengelolaan limbah medisnya

sesuai standart100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase pasar yang memenuhi syarat kesehatan

(pasar sehat)30% 30% 40% 50% 60%

Jumlah sarana kualitas air minum sesuai standart 85% layak 85% layak 85% layak 85% layak 85% layak

Jumlah TFU (Tempat Fasilitas Umum) yang memenuhi

syarat kesehatan60% 65% 70% 75% 85%

Jumlah Pos UKK aktif dengan kriteria madya,

purnama, mandiri10 pos UKK 12 pos UKK 18 pos UKK 26 pos UKK 35 pos UKK

Jumlah pembinaan K3 di Puskesmas 10 Puskesmas 10 Puskesmas 15 Puskesmas 20 Puskesmas 26 Puskesmas

Prosentase Jamaah Haji mendapat pembinaan dan

pemeriksaan kebugaran85% 85% 85% 85% 85%

Prosentase anak sekolah SD kelas 4,5,6 mendapat

pembinaan dan pemeriksaan kebugaran35% 35% 35% 35% 35%

3 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah forum kabupaten kota sehat di tingkat desa

yang terbentuk 60% desa (212

desa)

60% desa (212

desa)

70 % desa (247

desa)

80 % desa (282

desa)

80 % desa (282

desa)

Jumlah pembinaan pelayanan hipertensi sesuai

standar terhadap petugas PTM

Layanan 26

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 26

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan

hipertensi sesuai standar di fasilitas pelayanan

kesehatan

Layanan 26

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 26

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah estimasi

(angka

prevalensi)

penderita

hipertensi usia ≥

Jumlah estimasi

(angka

prevalensi)

penderita

hipertensi usia ≥

Jumlah estimasi

(angka

prevalensi)

penderita

hipertensi usia ≥

Jumlah estimasi

(angka

prevalensi)

penderita

hipertensi usia ≥

Jumlah estimasi

(angka

prevalensi)

penderita

hipertensi usia ≥

Persentase Desa ODF Prosentase TFU (Tempat Fasilitas

Umum) yang memenuhi syarat

kesehatan

1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

8 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke

Laboratorium Rujukan/NasionalPengambilan dan Pengiriman Spesimen

Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Persentase penderita

Diabetes Melitus yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

1.Persentase penderita hipertensi

yang mendapatkan pelayanan


2. Persentase penderita diabetes

melitus yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai

standar 3. Persentase

ODGJ berat yang mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa sesuai

standar 4. Persentase penyehat

tradisional yang memiliki STPT

(Surat Terdaftar Pengobat

Tradisional)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi1


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Jumlah pelayanan terpadu (Pandu) PTM 26 Puskesmas 26 Puskesmas 27 Puskesmas 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan

POSBINDU PTM

353

Desa/Kelurahan

353

Desa/Kelurahan

353

Desa/Kelurahan

353

Desa/Kelurahan

353

Desa/Kelurahan

Jumlah populasi usia ≥ 15 tahun yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM

80% 80% 80% 80% 80%

Jumlah pembinaan pelayanan diabetes melitus

terhadap petugas PTM

Layanan 26

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan

diabetes melitus sesuai standar di fasilitas pelayanan

kesehatan

Layanan 26

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Layanan 27

Puskesmas dan

jaringannya

Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah estimasi

(angka

prevalensi)

penderita

Diabetes Melitus

Jumlah estimasi

(angka

prevalensi)

penderita

Diabetes Melitus

Jumlah estimasi

(angka

prevalensi)

penderita

Diabetes Melitus

Jumlah estimasi

(angka

prevalensi)

penderita

Diabetes Melitus

Jumlah estimasi

(angka

prevalensi)

penderita

Diabetes Melitus

Persentase obesitas pada penduduk usia ≥18 tahun 80% 80% 80% 80% 80%

Jumlah orang yang dilakukan skrining Napza dengan

menggunakan Assist di Fasyankes & sekolah100% dari

jumlah pasien

yang datang di

poli napza

100% dari

jumlah pasien

yang datang di

poli napza

100% dari

jumlah pasien

yang datang di

poli napza

100% dari

jumlah pasien

yang datang di

poli napza

100% dari

jumlah pasien

yang datang di

poli napza

Persentase sekolah yang menerapkan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR)1 media 1 media 1 media 1 media 1 media

Jumlah ODGJ berat yang ditemukan 0.19% x proyeksi

penduduk tahun

2021 (4411)

0.19% x proyeksi

penduduk tahun

2022

0.19% x proyeksi

penduduk tahun

2023

0.19% x proyeksi

penduduk tahun

2024

0.19% x proyeksi

penduduk tahun

2025

Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

85 % dari jumlah

Estimasi ODGJ

yang ditemukan

90 % dari jumlah

Estimasi ODGJ

yang ditemukan

95 % dari jumlah

Estimasi ODGJ

yang ditemukan

100 % dari

jumlah Estimasi

ODGJ yang

ditemukan

100 % dari

jumlah Estimasi

ODGJ yang

ditemukan

Jumlah ODMK yang ditemukan (5.8% x proyeksi

penduduk tahun

2021) x 70%

(5.8% x proyeksi

penduduk tahun

2022) x 70%

(5.8% x proyeksi

penduduk tahun

2023) x 70%

(5.8% x proyeksi

penduduk tahun

2024) x 70%

(5.8% x proyeksi

penduduk tahun

2025) x 70%

Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa

(ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar

2 % dari jumlah

Estimasi ODMK

yang ditemukan

3 % dari jumlah

Estimasi ODMK

yang ditemukan

4 % dari jumlah

Estimasi ODMK

yang ditemukan

5 % dari jumlah

Estimasi ODMK

yang ditemukan

6 % dari jumlah

Estimasi ODMK

yang ditemukan

Jumlah pasien penyalahguna Napza yang

mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja

Puskesmas

100% dari

jumlah pasien

yang datang di

poli napza

100% dari

jumlah pasien

yang datang di

poli napza

100% dari

jumlah pasien

yang datang di

poli napza

100% dari

jumlah pasien

yang datang di

poli napza

100% dari

jumlah pasien

yang datang di

poli napza

Jumlah penyuluhan tentang Napza 2 x / tahun 2 x / tahun 2 x / tahun 2 x / tahun 2 x / tahun

Jumlah ODGJ berat yang ditemukan

0.19% x proyeksi

penduduk tahun

2021

0.19% x proyeksi

penduduk tahun

2022

0.19% x proyeksi

penduduk tahun

2023

0.19% x proyeksi

penduduk tahun

2024

0.19% x proyeksi

penduduk tahun

2025

Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan

pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

85 % dari jumlah

Estimasi ODGJ

yang ditemukan

90 % dari jumlah

Estimasi ODGJ

yang ditemukan

95 % dari jumlah

Estimasi ODGJ

yang ditemukan

100 % dari

jumlah Estimasi

ODGJ yang

ditemukan

100 % dari

jumlah Estimasi

ODGJ yang

ditemukan

2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

3 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

4

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa

(ODMK)

5

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA6


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Persentase PAUD dan TK yang mendapatkan

penyuluhan kesehatan gigi dan mulut

50 % dari total

PAUD & TK

50 % dari total

PAUD & TK

50 % dari total

PAUD & TK

50 % dari total

PAUD & TK

50 % dari total

PAUD & TK

Persentase kunjungan ke posyandu terkait penyuluhan

gigi dan mulut

30 % dari total

jumlah

Posyandu

30 % dari total

jumlah

Posyandu

30 % dari total

jumlah

Posyandu

30 % dari total

jumlah

Posyandu

30 % dari total

jumlah

Posyandu

Rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi tetap

yang dicabut> 1 > 1 > 1 > 1 > 1

Persentase sekolah yang menerapkan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR)65% 65% 65% 65% 65%

Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun

9,1 % dari

prevalensi

merokok

penduduk usia

10-18 tahun

9,1 % dari

prevalensi

merokok

penduduk usia

10-18 tahun

9,1 % dari

prevalensi

merokok

penduduk usia

10-18 tahun

9,1 % dari

prevalensi

merokok

penduduk usia

10-18 tahun

9,1 % dari

prevalensi

merokok

penduduk usia

10-18 tahun

Jumlah penduduk yang di deteksi dini gangguan

indera40% 40% 40% 40% 40%

Jumlah penemuan kasus refraksi 40% 40% 40% 40% 40%

Jumlah penemuan kasus katarak 40% 40% 40% 40% 40%

Jumlah penemuan kasus penyakit telinga 40% 40% 40% 40% 40%

Jumlah penemuan dan ditangani kasus serumen 40% 40% 40% 40% 40%

Jumlah Panti Sehat Berkelompok yang Berizin

6 6 6 8 10

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

Berizin2 2 3 4 5

Jumlah Akupuntur melakukan Pelayanan Kesehatan

(Tradisional Lainnya) yang dibina2 2 6 6 6

Jumlah Griya Sehat yang melakukan Pelayanan

Kesehatan yang dibina1 1 1 2 2

Jumlah Puskesmas yang melakukan Pelayanan

Kesehatan (Tradisional Lainnya) Dalam Gedung2 2 15 20 26

Jumlah Penyehat Tradisional dibina

250 250 300 350 400

Jumlah Penyehat Tradisional difasilitasi dalam rangka

mendapatkan STPT50 50 75 75 75

Jumlah Kelompok Asman (Asuhan Mandiri) yang

dibentuk 50 50 50 75 75

Jumlah Puskesmas kesehatan yang re-akreditasi

24 26 27 27 31

7 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri

dan Tradisional Lainnya

3. BIDANG PELAYANAN

KESEHATAN MASYARAKAT

1. AKI 2.

AKB

1. Presentase Puskesmas yang

memiliki akreditasi minimal madya

2. Presentase fasilitas kesehatan

primer swasta yang memiliki

akreditasi minimal dasar

1 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dimonev pasca

akreditasi26 26 26 27 31

Jumlah sosialisasi dalam upaya pengurangan risiko

krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan yang

dilaksanakan

6 6 6 6 6

Persentase Faskes yang memiliki kesiapan

pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis

kesehatan

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Jumlah Dokumen upaya pengurangan resiko krisis

kesehatan dan pasca krisis kesehatan

7 7 7 7 7

3 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT)

Persentase laporan kejadian gawat darurat yang

membutuhkan pertolongan gadar pra fasilitas

pelayanan persekatan mendapatkan layanan sesuai

standar

90% 90% 90% 90% 90%

Jumlah klinik dan lab klinik yang diberikan

rekomendasi teknis ijin operasional50 50 50 50 50

Jumlah Puskesmas dan klinik yang difasilitasi untuk

registrasi200 200 15 5 5

Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang

dilakukan pemeliharaan0 0 0 0 0

Persentase Pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan

0 0 0 0 0

Prosentase penduduk yang mendapatkan Jaminan

Kesehatan

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah penduduk yang dibayarkan jaminan

kesehatannya oleh pemerintah

100% 100% 100% 100% 100%

6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis

Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan

akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang

mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun N 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan yang dibina 29 29 29 29 29

Jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan yang di monev 29 29 29 29 29

Jumlah workshop kesehatan rujukan terstandar yang

diselenggarakan1 1 1 1 1

8 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen tata kelola pelayanan kesehatan

primer dan rujukan yang disusun5 5 5 5 5

Jumlah workshop terstandar yang diselenggarakan

4 4 4 4 4

2 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis

Kesehatan

5 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya4

Penerbitan Izin Rumah Sakit

Kelas C dan D serta Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

1. Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan rujukan kelas C dan D

memiliki izin operasional

2. Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan primer memiliki izin

operasional

7 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Lainnya

9 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

akreditasi minimal dasar

3.Presentase penduduk yang

mendapatkan Jaminan Kesehatan


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Jumlah Fasilitas Kesehatan Primer yang dibina 238 238 217 217 220

Jumlah Fasilitas Kesehatan Primer yang di monev 238 238 217 217 220

Jumlah individu dari keluarga rawan yang mendapat

keperawatan kesehatan masyarakat (home care)21000 21000 21000 21000 21000

10 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah dokumen kebijakan pelayanan kesehatan

rujukan yang disusun

5 5 5 5 5

Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar

Jumlah Ibu Hamil komplikasi mendapatkan

pemeriksaan kesehatan rujukan

Jumlah desa/kelurahan dengan kelas ibu hamil yang

aktif

Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang tersedia

Jumlah ibu hamil / ibu nifas yang memanfaatkan

rumah tunggu

Jumlah Ibu hamil yang diinput ke software sicantik

bumil

Jumlah ibu hamil/bayi baru lahir yang mendapatkan

buku KIA

Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan

sesuai standar

Jumlah Ibu bersalin risti yang dirujuk dan

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di

fasyankes primer

Jumlah ibu nifas mendapat pelayanan kesehatan

sesuai standar

Jumlah ibu nifas risti yang mendapatkan pelayanan

sesuai standar

Jumlah kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang

dilaksanakan

Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan

sesuai standar

Penyediaan Layanan

Kesehatan untuk UKM dan

UKP Rujukan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

1. Persentase ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan antenatal

sesuai standar 2.

Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan persalinan

sesuai standar di fasilitas pelayanan

kesehatan 3.

Persentase bayi baru lahir yang

mendapatkan pelayanan kesehatan

bayi baru lahir sesuai standar

4. Persentase balita yang

mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar 5.

Persentase anak usia pendidikan

dasar yang mendapat pelayanan

kesehatan sesuai standar 6.

Persentase penduduk usia

produktif yang mendapat

pelayanan skrining kesehatan

sesuai standar 7.

Persentase penduduk usia lanjut

yang mendapat pelayanan skrining


1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Jumlah bayu baru lahir yang dipantau melalui

pendekatan MTBM

Jumlah bayi baru lahir (neonatal) risti yang

mendapatkan rujukan kasus neonatal komplikasi

Persentase balita yang mendapatkan pelayanan

sesuai dengan standar

Jumlah anak balita sehat yang di screening tumbuh

kembang

Jumlah balita sakit yang mendapatkan pelayanan

kesehatan di MTBS

Jumlah anak pra sekolah (60-7 bulan) yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

(screening perkembangan dan DDTK)

Jumlah anak prasekolah risti yang dirujuk ke

fasyankes lanjutan

Persentase anak usia pendidikan dasar yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

(penjaringan/ skrinning kesehatan dan pemeriksaan

kesehatan berkala)

Jumlah anak usia pendidikan dasar diluar satuan

pendidikan dasar (pondok pesantren, panti, LKSA,

lapas/LPKA/Posyandu remaja) yang discreening/

penjaringan kesehatannya

Jumlah anak usia pendidikan dasar yang risti dan

dirujuk ke fasyankes

Jumlah posyandu remaja yang ada di desa

Persentase puskesmas dengan PKPR

Jumlah anak remaja risti yang dirujuk ke fasyankes

Jumlah remaja yang mendapat konseling kesehatan

reproduksi

Jumlah Catin yang dilakukan screening dan

pemberian imuniasai TT (P2PM SURVIM)

Jumlah catin risti yang discreening dan dirujuk ke

fasyankes lanjutan

Jumlah catin yang mendapatkan konseling kesehatan

reproduksi

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

4


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Jumlah catin yang mendapatkan edukasi mengenai

persiapan gizi seimbang untuk kehamilan mulai dari

catin hingga ibu hamil

Jumlah Peserta KB aktif

Jumlah Peserta KB dengan komplikasi dan efek

samping yang ditangani

Jumlah perempuan usia 30-50 tahun dilakukan

deteksi dini penyakit kanker payudara dan serviks di

FKTP (deteksi dini SADANIS dan Tes IVA)

Jumlah usia lanjut > 60 tahun yang mendapatkan

screening pelayanan kesehatan/ pemeriksaan

kesehatan (P3G) meliputi pemeriksaan status mental,

kognitif, dan tingkat kemandirian pada usia lanjut

Jumlah usia lanjut yang sehat

Jumlah bumil anemi yang diperiksa dan ditangani

Jumlah remaja putri yang mendapat TTD

Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMT

pemulihan

Jumlah Ibu hamil/ BUFASyang mendapatkan PMT

pemulihan

Jumlah Usia lanjut yang mendapatkan PMT pemulihan

Jumlah RT yang mengonsumsi garam beryodium

Prosentasi keberhasilan penimbangan (N/D) di

posyandu

Persentase partisipasi masyarakat (D/S) kehadiran di

posyandu

Jumlah balita gizi buruk yang dilacak dan

mendapatkan PMT

Jumlah baduta yang mendapatkan MPASI lokal

Jumlah balita yang dilakukan penimbangan serentak di

posyandu pada bulan Februari dan Agustus

7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

1. Persentase balita stunting yang

ditangani (TB/U atau PB/U)

1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Jumlah balita stunting yang ditangani (TB/U atau

PB/U)

Jumlah partisipasi masyarakat (D/S) kehadiran di

posyandu

Jumlah keberhasilan penimbangan (N/D) di posyandu

Jumlah kasus gizi kurang (BGM Gakin) yang tertangani

Jumlah paket gizi mikro untuk baduta stunting/BGM

(800 anak x 2 paket)

Jumlah paket PMT bagi Baduta/Balita dengan status

KLB Gizi Buruk BB/PB atau BB/TB dengan Z-Score < -3

SD) 100% kasus KLB 0,1% balita di Timbang = 50 kasus

x 90 HMAx 1 pt tahap Rehabilitasi


KLB Gizi Buruk BB/PB atau BB/TB dengan Z-Score < -3

SD) 100% kasus KLB 0,1% balita di Timbang = 50 kasus

x 90 HMAx 1 pt tahap stabilisasi & Transisi


Pendek/stunting (PB/U atau TB/U Z-Score < -2 SD)

Gakin 100% (dari 37% = 3450 anak x 90 HM x 1 pt

Jumlah paket untuk pemberian PMT Pemulihan bagi

Ibu Hamil/ibu nifas KEK Gakin 207 x 90 HM x 1 pt

Jumlah paket untuk pemberian PMT Pemulihan balita

Gizi Kurang Anak Sekolah 940 anak x 90 HM x 1 pt

Jumlah paket untuk pemberian PMT Pemulihan balita

Gizi Kurang pada Baduta, Balita BGM 267 anak x 90

HM x 1 pt

Jumlah program edukasi / demonstrasi pada ibu

baduta terkait pemberian MPASI sesuai tumbuh

kembangnya 100% posyandu

Presentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe 90

tablet

Persentase balita kurus (BB/PB atau BB/TB)

Persentase balita stunting (TB/U atau PB/U)

1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang

diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundangan

yang berlaku.

1.500 nakes 1.750 nakes 2.000 nakes 2.250 nakes 2.500 nakes

Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik 1.501 nakes 1.751 nakes 2.001 nakes 2.251 nakes 2.501 nakes

4. BIDANG PEMBERDAYAAN

DAN PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

KESEHATAN

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA MANUSIA

KESEHATAN

Rasio Dokter dibanding

Jumlah Penduduk

Pemberian Izin Praktik Tenaga

Kesehatan Di Wilayah

Kabupaten/Kota

Persentase Tenaga Kesehatan yang

memiliki izin praktik

2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut

Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Jumlah pembinaan dan pengawasan perizinan tenaga

kesehatan di fasilitas kesehatan 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah tenaga kesehatan mengikuti pelatihan 150 nakes 175 nakes 200 nakes 225 nakes 250 nakes

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti kegiatan

bimbingan teknis 100 nakes 125 nakes 150 nakes 175 nakes 200 nakes

Jumlah jenis kegiatan pelatihan SDMKes yang

dilaksanakan6 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan 9 kegiatan 10 kegiatan

Jumlah Sistem SDM Kesehatan yang dikelola 4 sistem 5 sistem 5 sistem 5 sistem 5 sistem

Jumlah dokumen Perencanaan dan Distribusi serta

Pemerataan

Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disusun

31 dokumen 34 dokumen 41 dokumen 48 dokumen 67 dokumen

Jumlah kebutuhan SDM Kesehatan yang dipenuhi

sesuai standart

31 faskes 34 faskes 41 faskes 48 faskes 56 faskes

Jumlah kegiatan rekruitmen yang dilaksanakan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

6 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber

Daya Manusia Kesehatan yang dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah notifikasi pemenuhan komitmen sarana

kefarmasian

Jumlah kegiatan pendampingan dalam memfasilitasi

pemenuhan komitmen izin toko alat kesehatan dan

optikal

Jumlah sarana apotek yang lakukan pengendalian dan

pengawasan

Jumlah sarana toko obat yang dilakukan pengendalian

dan pengawasan

Jumlah sarana UMOT yang dilakukan pengendalian

dan pengawasan

Jumlah rekomendasi perizinan sarana kefarmasian

yang dikeluarkan

Jumlah rekomendasi perizinan toko alat kesehatan

dan optikal

4 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat

Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu

Perusahaan Rumah Tangga

Jumlah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan

pada Sertifikat Produksi Alat Kesehatan kelas 1

tertentu


Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah

Tangga

Jumlah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan

pada sarana PKRT kelas 1 tertentu

Penerbitan Sertifikat Produksi

Pangan Industri Rumah Tangga

dan Nomor P-IRT sebagai Izin

Produksi, untuk Produk

Makanan Minuman Tertentu

yang dapat Diproduksi oleh

Industri Rumah Tangga

Persentase Sarana Produksi Pangan

Industri Rumah Tangga dan Nomor

P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk

Produk Makanan Minuman

Tertentu yang dapat Diproduksi

oleh Industri Rumah Tangga yang

bersertifikat

6 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin

Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat

Diproduksi oleh Industri

Rumah Tangga

Jumlah sarana IRT-P yang dilakukan pengendalian

dan pengawasan

PROGRAM SEDIAAN

FARMASI, ALAT

KESEHATAN DAN

MAKANAN MINUMAN

Persentase sarana

pelayanan kesehatan

yang berijin

Pemberian Izin Apotek, Toko

Obat, Toko Alat Kesehatan dan

Optikal, Usaha Mikro Obat

Tradisional (UMOT)

Persentase Apotek, Toko Obat,

Toko Alat Kesehatan dan Optikal,

Usaha Mikro Obat Tradisional

(UMOT) yang memiliki

izin/tersertifikasi

1 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan

Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro

Obat Tradisional (UMOT)

Perencanaan Kebutuhan dan

Pendayagunaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan untuk UKP

dan UKM Manusia di Wilayah

Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan

Peningkatan Kompetensi

Teknis Sumber Daya Manusia

Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Persentase SDM Kesehatan yang

mendapatkan Pengembangan Mutu

dan Peningkatan Kompetensi

Teknis

3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya

Manusia

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pemberian Sertifikat Produksi

untuk Sarana Produksi Alat

Kesehatan Kelas 1 tertentu

dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga Kelas 1

Tertentu Perusahaan Rumah

Tangga

Jumlah izin edar yang dikeluarkan

untuk perusahaan perbekalan

kesehatan rumah tangga Alkes /

PKRT kelas tertentu

Persentase Fasyankes yang

tercukupi Kebutuhan SDM

Kesehatan

4 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

5 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

2 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat

Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

3 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan

Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat

Tradisional (UMOT)


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


Penerbitan Sertifikat Laik

Higiene Sanitasi Tempat

Pengelolaan Makanan (TPM)

antara lain Jasa Boga, Rumah

Makan/Restoran dan Depot Air

Minum (DAM)

Persentase Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) antara lain Jasa

Boga, Rumah Makan/Restoran dan

Depot Air Minum (DAM) yang

memiliki Sertifikat Laik Higiene

Sanitasi


Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan

Depot Air Minum (DAM)

Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak

Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik

Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan

(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah

Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

50% 50% 50% 50% 50%

Penerbitan Stiker

Pembinaan pada Makanan

Jajanan dan Sentra Makanan

Jajanan

Persentase Makanan

Jajanan dan Sentra Makanan

Jajanan yang memiliki stiker

pembinaan

8 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker

Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta

Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada

Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan35% 35% 35% 35% 35%

9 Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah

Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Jumlah sarana distribusi produksi makanan yang

diperiksa

10 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan

Industri Rumah Tangga

Jumlah sarana IRT-P yang dilakukan tindak lanjut

Jumlah regulasi/kebijakan kesehatan yang dihasilkan

6 regulasi 6 regulasi 6 regulasi 6 regulasi 6 regulasi

Jumlah Desa Siaga Aktif 98% 99% 99% 99% 99%

Prosentase Rumah Tangga Sehat (10 indikator) 63% 63% 64% 64% 64%

Prosentase Institusi Pendidikan Klasifikasi IV 72% 73% 74% 75% 75%

Prosentase Pesantren Klasifikasi IV 40% 45% 50% 55% 55%

Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan

Hidup Bersih dan Sehat yang dilaksanakan

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah promosi kesehatan (online dan offline) sebagai

media penyebarluasan informasi kesehatan yang

dilaksanakan

Frekuensi kegiatan promosi kesehatan (online dan

offline) sebagai media penyebarluasan informasi

kesehatan yang dilaksanakan

Prosentase Posyandu PURI 75% 76% 76% 77% 77%

Prosentase Poskesdes Aktif Strata Madya, Purnama.

Mandiri

98% 98% 98% 98% 98%

01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan KantorJumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia

02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang

tersedia

03 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1. Jumlah BBM yang disediakan

2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia

05 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah cetak dan penggandaan yang tersedia

06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-

undangan dan koran yang tersedia

07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah bahan/material yang tersedia

08 Fasilitasi Kunjungan Tamu a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan

b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi

09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPDa. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti

b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang

diselenggarakan

01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan RKBMD yang disusun

02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1. Jumlah BMD SKPD yang telah teregistrasi

2. Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi

03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian

04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah

pada SKPD

Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

BMD SKPD yang dilakukan

05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang

Milik Daerah pada SKPD1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan

2. .Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun

BAGIAN KESEKRETARIATAN Tingkat kepuasan

aparatur perangkat

daerah terhadap

pelayanan

kesekretariatan

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Administrasi Umum Perangkat

Daerah

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM)

Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat Daerah

1. Persentase BMD SKPD yang telah

teregistrasi

2. Persentase BMD SKPD yang telah

tersertifikasi

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN

Jumlah regulasi/kebijakan

kesehatan yang dihasilkan

Advokasi, Pemberdayaan,

Kemitraan, Peningkatan Peran

serta Masyarakat dan Lintas

Sektor Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Sehat dalam

rangka Promotif Preventif

Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah rumah tangga sehat

berPHBS

Persentase Desa Siaga

Aktif Purnama Mandiri

Jumlah UKBM yang dikembangkan

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan

Pemberdayaan Masyaraka

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

1

2

3

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan Post Market

pada Produksi dan Produk

Makanan Minuman Industri

Rumah Tangga

Persentase Produk Makanan

Minuman Industri Rumah Tangga

yang diperiksa

Pengembangan dan

Pelaksanaan Upaya Kesehatan

Bersumber Daya Masyarakat

(UKBM) Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota


DinasBIDANG PROGRAM

Indikator Kinerja


06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu

07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1. Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik

2. Jumlah BMD SKPD yang dimanfaatkan

01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah mobil jabatan yang diadakan

05 Pengadaan Mebel

Jumlah meubeleur yang diadakan

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening listrik, air, telepon dan internet yang

terbayar

Jumlah Pengelola Keuangan yang terbayar

Jumlah Tenaga Non ASN yang terbayar

Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang terbayar

Jumlah Tenaga Kebersihan yang terbayar

01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara;

2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih

kendaraan yang tersedia

3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya

02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dipelihara;

2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih

kendaraan yang tersedia

3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya

05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeleur yang dipelihara

06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang

dipelihara/rehabilitasi 1

10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau

bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi 1

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan

03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaiana. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun

b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah

05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja PegawaiJumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja

pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan

10 Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan

perundang-undangan

11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang-undangan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat

waktu 13 dokumen 13 dokumen 13 dokumen 13 dokumen 13 dokumen

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen monev PD yang tersusun

6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen

01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan

02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPDJumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan

03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD

yang tersusun36 laporan 36 laporan 36 laporan 36 laporan

Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

1. Jumlah tahapan perencanaan

yang dilaksanakan

2. Jumlah rekomendasi hasil

evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti

04 Penyediaan Pelayanan Jasa Umum Kantor

Persentase terpenuhinya jasa

penunjang perkantoran

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase realisasi anggaran PD

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah barang milik daerah

penunjang urusan pemerintahan

daerah yang dilakukan

pemeliharaan

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

1. Persentase ASN yang disiplin

2. Persentase ASN yang mengikuti

pelatihan yang bersertifikat

Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Jumlah dan Jenis BMD yang

diadakan

Documents

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO