1

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

m.k. hukum perdata

2

m.k. hukum perdata

3

m.k. hukum perdata

4

m.k. hukum perdata

5

m.k. hukum perdata

6

1. Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim

1. Hukum tertulis (kodifikasi)

2. Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat

2. Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat

SISTEM PERADILAN

1. Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan

1. Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan.

2. Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent*

2. Hakim tidak terikat dan tidak wajib  mengikuti putusan hakim sebelumnya. Asas Bebas **

3. Adversary system :pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana

3. Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang

PERBEDAAN COMMON LAW/ANGLO SAXON CIVIL LAW/EROPA KONT

SISTEM PERATURAN

m.k. hukum perdata

7

m.k. hukum perdata

8

m.k. hukum perdata

9

m.k. hukum perdata

10

m.k. hukum perdata

11

m.k. hukum perdata

12

m.k. hukum perdata

13

(Pidana)

(Tata Usaha Negara )

m.k. hukum perdata

14

m.k. hukum perdata

15

m.k. hukum perdata

16

m.k. hukum perdata

17

m.k. hukum perdata

18

m.k. hukum perdata

19

20

Pengertian Hukum Perdata • Hukum Perdata :

1. Hukum Perdata Materil

2. Hukum Perdata Formil

Hukum Perdata

• Hukum Perdata terbagi kepada dua hal, yaitu:

A. Hukum Perdata Formil

keseluruhan kaidah hukum yang menentukan bagaimana

cara mempertahankan & melaksanakan hukum

perdata materiil. (Hukum Acara Perdata)

A. Hukum Perdata Materiil,

B. keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan

hak perdata.(Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Eropa)

21

Pengertian Hukum Perdata Materil:

1. Prof Subekti

Sgl hk pokok yg mengatur kepent2 perseorangan

2. Prof Sri Soedewi Masjhoen sofwan

Hk yg mengatur kepent antar warga negara perseorangan yg satu dg warga ngr perseorangan yg lain

3. Riduan Syahrani

Hukum yg mengatur hub hk atr org yg satu dg org yg lain di dlm masy yg menitikberatkan kpd kepent perseorangan (pribadi)

m.k. hukum perdata

22

Pengertian Hukum Perdata Formil (HAP-Hukum

Acara Perdata )

• hukum yang memuat segala peraturan

yang mengatur bagaimana caranya

melaksanakan praktek di lingkungan

pengadilan perdata.

m.k. hukum perdata

23

• TERMINOLOGI

• 1. HFA Vollmar:

• aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya

memebrikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang

tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya dari orang-orang dalam suatu

masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu

lintas.

• 2. Sudikno Mertokusumo :

• hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu

terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat

yang pelaksanannya diserahkan masing-masing pihak.

• 3. Salim HS:

• keseluruhan kaidah-kaidah hukum (tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara

subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan

dalam pergaulan kemasyarakatan.

• 4. Titik Triwulan Tutik :

• hukum perdata adalah aturan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

– 1) Adanya kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis,

– 2) Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek

hukum yang lain,

3) Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, meliputi: hukum orang, hukum

keluarga, hukum benda dan sebagainya.

•

m.k. hukum perdata

24

25

• Berdasar ruang lingkupnya:

1. Hk Perdata dlm arti luas

Mencakup hk perdata dlm arti sempit dan hk dagang

2. Hk Perdata dlm arti sempit

Hubungan hk perdata dan hk dagang Lex Specialis Derogat

Legi Generali

• Hukum Dagang merupakan bagian dari Hukum

Perdata, atau dengan kata lain Hukum Dagang

merupakan perluasan dari Hukum Perdata. Untuk

itu berlangsung asas Lex Specialis dan Lex

Generalis, yang artinya ketentuan atau hukum

khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau

hukum umum. KUHPerdata (KUHS) dapat juga

dipergunakan dalam hal yang diatur dalam

KUHDagang sepanjang KUHD tidak mengaturnya

secara khusus

m.k. hukum perdata

26

27

Sumber Hukum perdata • Sumber dlm arti formal:

Asal: Hk perdata dr Belanda

• Sumber dlm arti materil

Tempat:

1. Peraturan perundang-undangan

2. Hukum Adat

3. Kebiasaan

4. Konvensi/traktat/perjanjian internasional

5. Yurisprudensi

6. Doktrin

SEJARAH HUKUM PERDATA

1.Hukum Perdata Eropa (Ps 131 (2b) Indische Staatregeling) berlaku untuk

A. Eropa tanpa kecuali

B. Golongan Timur Asing Cina dengan beberapa pengecualian

berdasarkan S 1917 – 129

C. Golongan Timur Asing bukan Cina dengan beberapa

pengecualian berdasarkan S 1924 – 556.

m.k. hukum perdata

28

• Berlakunya Hukum Perdata dan Hukum Dagang Eropa untuk orang

dari golongan Eropa berdasarkan asas Konkordansi (Ps 131 (2a)

Indische Staatregeling)

• Asas Konkordansi berarti asas mengikuti, yaitu bahwa orang dari

golongan Eropa mengikuti hukum yang sama dengan hukum yang

termasuk dalam undang-undang yang berlaku bagi mereka di Belanda.

• 2. Hukum diluar KUHS

• A. UU Octrooi, yaitu UU yang melindungi hak cipta dalam bidang

industri dan perdagangan.

• B. UU Auteur, yaitu UU yang melindungi hak cipta dalam bidang

kesenian dan kesusastraan.

m.k. hukum perdata

29

SEJARAH HUKUM PERDATA

• Hukum tertulis dapat memberikan kemudahan dalam pekerjaan hakim dan penegak

hukum lainnya, juga dapat memberikan rasa aman kepaa para pemegang hak

kebendaan.

• Hak kebendaan disebut hak mutlak atau hak absolut. Hak kebendaan adalah hak untuk

menguasai secara langsung suatu kebendaan dan kekuasaan tersebut dapat

dipertahankan terhadap setiap orang yang berarti bahwa setiap orang harus mengakui

dan mengindahkan hak orang lain tersebut.

• Kepastian Hukum mempunyai 2 arti :

•

1. Orang dapat mengetahui peraturan hukum yang

mengatur suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga orang

dapat mengetahui kedudukannya dalam hukum.

•

2. Para pihak yang bersengketa dapat mengetahui apa

yang menjadi hak dan kewajibannya, jadi untuk keamanan

hukum dan mencegah timbulnya tindakan sewenang-

wenang dari pihak manapun.

m.k. hukum perdata

30

31

Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia

• Hukum Perdata Barat

• Hukum Perdata Adat

• Hukum Perdata Islam

32

Dasar Hukum Berlakunya BW (Burgelijk Wetboek ) di Indonesia • Jaman Penjajahan Belanda

Asas Konkordansi: Ps 131 I.S. (BW berlaku utk gol Eropah dan org2 yg dipersamakan dg gol Eropah)

• Jaman Penjajahan Jepang

Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1942

• Jaman Kemerdekaan – RIS

Ps II Aturan Peralihan UUD 45

Ps 192 Konstitusi RIS

Ps 142 UUDS 1950

Ps II Aturan Peralihan UUD 45

Pasal I Aturan Peralihan UUD Amandemen

Kedudukan BW sekarang

• Apakah BW msh berlaku sbg UU?

• Apakah BW msh utuh berlaku?

• BW sekarang berlaku utk siapa?

34

Sistematika Hukum Perdata

• Menurut BW

1. Hk Orang

2. Hk Benda

3. Hk Perikatan

4. Pembuktian dan

Daluwarsa

• Menurut Ilmu

Pengetahuan

1. Hk Orang

2. Hk Keluarga

3. Hk Harta Kekayaan

(benda dan

perikatan)

4. Hk Waris

Contoh Kasus

• A menitipkan Handphone pada B selama 1 bulan dan akan diambil

kembali pada tanggal 10 Januari 2011. B setuju akan perjanjian itu.

Ternyata seminggu setelah itu, Handphone dijual B pada pihak lain.

Pada saat tiba waktu mengembalikan tiba tanggal 10 Januari 2011 B

mengembalikan Handphone itu dengan Handphone lain yang

harganya separuhnya. Walaupun dalam keadaan marah A tetap

menerima Handphone itu setelah B berjanji akan memberikan

Handphone pengganti yang asli seminggu kemudian. Ternyata

seminggu kemudian B tidak juga memberikan Handphone pengganti.

m.k. hukum perdata

35

Pada saat awal ketika B menjual Handphone tersebut

telah terjadi tindak pidana, tetapi ketika A menerima cicilan

atau barang pengganti dari B, maka kasus ini termasuk ke

dalam kasus perdata

• Artis A merasa terhina dengan sebuah pemberitaan di Tabloid gosip

Ibukota karena diberitakan artis A sebagai pengedar dan pemakai

psikotropika. Karena tidak terima, maka artis A melaporkan tabloid

gosip tersebut ke polisi bahwa tabloid gosip tersebut telah

melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak

menyenangkan terhadap artis A.

m.k. hukum perdata

36

Maka kasus antara artis A dan tabloid gosip tersebut

termasuk dalam kasus perdata dan juga bisa pidana.

• Toko A menjual kayu jati kepada perusahaan B

dan pembayaran atas pembelian kayu jati tersebut

menggunakan sistem tempo 15 hari kemudian.

Suatu hari setelah toko A mengirim kayu jati ke

perusahaan B dan berniat menagih 15 hari

kemudian baru diketahui bahwa perusahaan B

dalam proses pailit. Khawatir bila tagihan atas kayu

jati tidak terbayar, maka toko A melaporkan

perusahaan B ke polisi sambil membawa bukti-

bukti pengiriman dan pembeliatan atas kayu jati

tersebut.

m.k. hukum perdata

37

Laporan toko A terhadap perusahaan B merupakan laporan

kasus perdata, bukan pidana.