Ketua: Raina Geno A.S

Anggota : Hendra Saleh

Nadya Shaffira

Raihan Fikri R

KPK Tidak Tambah Anggaran, Politisi DPR Curiga Akan Ada Dana Asing Masuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak mengajukan tambahan amggaran di dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Ia khawatir, KPK justru akan mendapatkan suntikan dana dari pihak asing dalam menjalankan tugasnya.

"Saya takut, KPK tidak mengajukan usulan, tetapi tahu-tahu nanti mereka menerima dana dari luar negeri. Itu yang kita khawatir Pak," tanya Sudiartana saat rapat dengar (RDP) pendapat dengan KPK di Komisi III, Selasa (10/2/2015).

Menanggapi pertanyaan Sudiartana, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen yang hadir di dalam RDP itu menyatakan, jika KPK selalu memiliki perhitungan yang matang dalam penyusunan anggara. Di samping itu, ia mengatakan, KPK juga selalu mendukung langkah efisiensi pemerintah, sehingga tidak mengajukan tambahan anggaran. Lebih jauh, ia mengatakan, KPK sangat selektif dalam hal bantuan finansial dari pihak asing. Sekalipun menerima bantuan, kata dia, hal itu dalam bentuk program kerjasama. Program itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia KPK dalam hal pelayanan publik dan kinerjanya.

"KPK selektif dalam menerima bantuan dari luar, biasa program. Kami tidak terima dalam bentuk uang, tetapi program," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengajukan tambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 karena membuat rencana anggarannya lebih riil dengan berbasis kinerja terukur.

"Kami dalam membuat anggaran lebih riil berbasis kinerja terukur jadi antara kegiatan dengan perencanaan anggaran dibuat sedemikian rupa sehingga lebih riil untuk dilaksanakan," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen di Gedung Nusantara III Jakarta, Selasa (10/2/2015). (Baca: KPK Tidak Minta Tambah Anggaran di RAPBN-P 2015)

Penulis : Dani Prabowo

Editor : Fidel Ali Permana

Polda Jateng Ringkus Tiga Penambang Ilegal

SEMARANG, KOMPAS.com - Tiga kelompok petambang ilegal galian C yang beroperasi di tiga wilayah di Jawa Tengah tertangkap tangan oleh aparat Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Jawa Tengah. Polisi menangkap tangan para pelaku ketika sedang melakukan aktivitas penambangan ilegal tanpa izin. 

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Djoko Purbohadijoyo mengatakan, tiga kelompok penambang ditangkap secara terpisah. Ketiganya tidak memiliki izin terkait aktivitas penambangan lahan di masing-masing daerah. 

"Kami sudah koordinasi dengan dinas setempat dan pemerintah setempat semuanya tidak memberikan izin penambangan galian. Tiga daerah itu Kabupaten Tegal, Magelang dan Tembalang, Kota Semarang," kata Djoko di Semarang, Selasa (10/2/2015). 

Menurut Djoko, para penambang ilegal di tiga wilayah tersebut melanggar Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Ada tiga tersangka yang ditangkap, yakni Beto (55) dari Kabupaten Tegal; AMZ (46) dari Magelang dan PAAT (59) dari Kota Semarang. 

Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan para tersangka ketika melakukan aktivitas ilegal tersebut. Barang bukti dari Tegal yang diamankan berupa dua buah ekskavator dan satu truk; dari Magelang satu ekskavator dan satu truk dan dari Kota Semarang ada tiga eskavator dan delapan truk. 

"Kami tegaskan semua wilayah itu tak ada izin. Di Tembalang, Kota Semarang, misalnya, dulu pernah beroperasi tapi ketika disidak, langsung berhenti. Tapi kalau ini tangkap tangan, kami dapatkan banyak bukti," tambah Djoko. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Liliek Darmanto menambahkan, sebagian besar lahan yang dikeruk adalah lahan milik perusahaan dan milik perseorangan atau pribadi. Setiap tanah yang dikeruk, pemiliknya mendapat bayaran tertentu. 

"Lahan yang digunakan sementara milik pribadi. Tapi, yang ditangkap ini semuanya pemilik atau pihak yang bertanggung jawab, bukan operatornya," cetus Lilik.

Penulis : Kontributor Semarang, Nazar NurdinEditor : Farid Assifa

Disebut-sebut Terlibat Korupsi, Ini Penjelasan Denny Indrayana

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan belum mengetahui kebenaran soal kabar pelaporan terhadap dirinya di Bareskrim Polri. Denny sendiri mengaku mengetahui kabar yang menyebutkan bahwa ia tersangkut korupsi, melalui media sosial.

"Aku kira di Bareskrim sudah jalan. Tetapi saya tidak tahu, saya hanya dapat info dari Twitter, dan Kompasiana," ujar Denny, saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015).

Denny mengatakan, sejumlah informasi yang ia temukan di media sosial, menyebutkan beberapa tuduhan yang berbeda beda. Denny mengatakan, salah satu tuduhan menyebut bahwa ia terlibat dalam pertemuan yang diduga dilakukan Ketua KPK Abraham Samad dengan pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Selain itu, Denny mengakui bahwa ia juga dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi saat ia masih berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dugaan itu terkait perubahan sistem pembayaran secara online, atau payment gateway, dalam fasilitas pelayanan publik di Kemenkumham.

Denny menjelaskan, celah dugaan korupsi tersebut kemungkinan dicari-cari dari potongan biaya administrasi yang dikenakan masyarakat saat melakukan pembayaran secara online.

"Ada perubahan cara bayar, dari manual menjadi secara online. Kalau online itu pasti ada charge, itu yang dikira saya memperkaya orang lain," kata Denny. (Baca: Gara-gara "Jurus Mabuk", Denny Indrayana Dilaporkan ke Polisi)

Denny mengatakan, pada dasarnya perubahan yang ia lakukan pada sistem layanan publik di Kemenkumham tersebut hanya untuk memudahkan pelayanan administrasi bagi masyarakat. Ia pun mengaku mendapat saran mengenai sistem pembayaran online dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan dari pengelola jasa angkutan kereta api.

Penulis : Abba Gabrillin

Editor : Fidel Ali Permana