Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah "Presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung, ataupun tak langsung. Presiden pertama di Eropa adalah Presiden Perancis, yang dibentuk pada era Republik Kedua Perancis pada 1848. Sedangkan presiden pertama yang diakui secara internasional adalah Presiden Amerika Serikat sewaktu revolusi Amerika. Presiden merupakan kepala pemerintah presidensial. Presiden Indonesia Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menterimenteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Ia digaji sekitar 60 juta per bulan.
Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara 3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. 4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa) 5. Menetapkan Peraturan Pemerintah 6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
7. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR 8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 9. Menyatakan keadaan bahaya. 10. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR 11. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 12. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung 13. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR 14. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU 15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 16. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR 17. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung 18. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pemilihan Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melaluiPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004. Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih,
maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Pemilihan Wakil Presiden yang lowong Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Wapres. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, maka partai politik (atau gabungan partai politik) yang pasangan Calon Presiden/Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres sebelumnya, mengusulkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden kepada MPR. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pelantikan Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."
Janji Presiden (Wakil Presiden) : "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Pemberhentian (Pemakzulan) Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR.dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.
Daftar Presiden IndonesiaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Untuk artikel mengenai lembaga kepresidenan Indonesia, lihat Presiden Indonesia.Indonesia
Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik dan pemerintahan Indonesia
Pancasila UUD 1945
Legislatif[tampilkan] Eksekutif[tampilkan] Yudikatif[tampilkan] Inspektif[tampilkan] Daerah[tampilkan] Pemilihan umum[tampilkan] Partai politik[tampilkan]
Negara lain Atlas
Portal politiklihat bicara sunting
Berikut merupakan daftar Presiden Indonesia . Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Lembaga kepresidenan Indonesia dibentuk pada 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memilih Sukarno sebagai presiden pertama Indonesia.
#
Presiden
Mulai menjabat
Selesai menjabat
Partai
Wakil Presiden
Periode
Soekarno
18 Agustus 1945
19 Desember 1948
PNI
Mohammad Hatta
Syafruddin Prawiranegara(Ketua PDRI)[1]
19 Desember 1948
13 Juli 1949
Nonpartisan
Lowong
1
Soekarno
13 Juli 1949
27 Desember 1949
PNI
Mohammad Hatta
1
Soekarno(Presiden RIS)[2]
PNI
Assaat(Pemangku Sementara Jabatan Presiden [2] RI)
27 Desember 1949
15 Agustus 1950Nonpartisan
Lowong
Soekarno
15 Agustus 1950
1 Desember 1956 PNI
Mohammad Hatta
1
22
Lowong
Desember 1956
Februari 1967
Soeharto(Pejabat [3] Presiden)
22 Februari 1967
27 Maret 1968
27 Maret 1968
24 Maret 1973
2
24 Maret 1973
23 Maret 1978
Hamengkubuwana IX
3
23 Maret 1978 2 Soeharto 11 Maret 1983
11 Maret 1983 Golkar 11 Maret 1988
Adam Malik
4
Umar Wirahadikusumah
5
11 Maret 1988
11 Maret 1993
Soedharmono
6
11 Maret 1993
10 Maret 1998
Try Sutrisno
7
10 Maret 1998
21 Mei 1998
Baharuddin Jusuf Habibie
8 3 Baharuddin Jusuf Habibie 21 Mei 1998 20 Oktober 1999 GolkarLowong
4
Abdurrahman Wahid
20 Oktober 1999
23 Juli 2001
PKB
Megawati Soekarnoputri
9
5
Megawati Soekarnoputri
23 Juli 2001
20 Oktober 2004
PDIP
Hamzah Haz
20 Oktober 2004 6 Susilo Bambang Yudhoyono
20 Oktober 2009 Partai Demokrat
Muhammad Jusuf Kalla
10
20 Oktober 2009
Sedang menjabat
Boediono
11
LegendaNon-partisan Golkar Partai Kebangkitan Bangsa Partai Demokrat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai
Persatuan Pembangunan
Daftar Wakil Presiden IndonesiaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Untuk informasi mengenai lembaga kepresidenan I
