TUGAS PKN

RANGKUMAN MATERI PEMBELAJARAN

NAMA: TRIZA AHMAD PRARAMADHAN

NIM: 04011181320074

KELAS: PSPD B 2013

MKDU KELAS D

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2015

BAB I

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pengertian Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari

Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan

dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar

1945.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung

dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni

diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

 

Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara tentu harus dipahami karena pancasila merupakan salah

satu elemen paling penting dalam negara kita ini. Pancasila adalah suatu idoelogi yang dipegang

erat bangsa Indonesia. istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno saat sidang

BPUPKI I . Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia.

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan

dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan

negara.

Melihat dari makna pancasila sebagai dasar negara kita tentu dapat menyimpulkan bahwa

pancasila sangat berperan sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan

pemeritahan maupun segala fenomena yang terjadi di masayrakat.

Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Berikut adalah beberapa fungsi dari Pancasila.

1. Pancasila Sebagai Pedoman Hidup

Disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia Pancasila

haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan

2. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa

bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di

Indonesia

3. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa

Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa

Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia

agar bisa membuat Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa.

4. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Panacasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Atau

dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun peraturan yang

bertentangan dengan Pancasila

5. Pancasila Sebagai Cita Cita Bangsa

Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan

cita cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara

yang punya Tuhan yang Esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid,

selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan social

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi

sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komonitas sendiri, atau Negara sendiri. Mengacu

kepada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada

suatu kelompok.

Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok

yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik pisik seperti budaya, agama dan

bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok

inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada

akhirnya melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujutkan dalam bentuk

organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Kata nasional sendiri tidak dapat dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme sebagaimana

akan dijelaskan kemudian. 

    Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang

membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut

maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan,

sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula dengan hal ini sangat ditentukan

oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

     Identitas nasional tersebut pada dasarnya menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya

nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas

nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah

mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan bila

dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu

secara askriptif. Sebelum memiliki identitas nasional, warga bangsa  telah memiliki identitas

primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Unsur-unsur pembentuk identitas yaitu:

1. Suku bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir),

yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat

banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.

2. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yan

tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu,

Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong H Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai

agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah

agama resmi negara dihapuskan.

3. Kebudayaan: adalah  pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah

perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh

pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi

dan digunakan sebagi rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan

benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

4. Bahasa: merupakan unsure pendukung Identitas Nasonal yang lain. Bahsa dipahami

sebagai system perlambang yang secara arbiter dientuk atas unsure-unsur ucapan manusia

dan yang digunakan sebgai sarana berinteraksi antar manusia.

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian

sebagai berikut : Identitas Fundamental, yaitu pancasila merupakan falsafah bangsa, Dasar

Negara, dan Ideologi Negara Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata

perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan

“Indonesia Raya”. Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (Archipelago) dan

pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan.

Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara

Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para

pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia

yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati

diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

Identitas Nasional Indonesia:

1. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia

2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih

3. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya

4.  Lambang Negara yaitu Pancasila

5. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

6.  Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila

7. Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945

8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

9. Konsepsi Wawasan Nusantara

10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

Identitas Nasional indonesia yaitu terdiri dari:

1)      Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia

2)      Bendera negara yaitu Sang Merah Putih

3)      Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya

4)      Lambang Negara yaitu Pancasila

5)      Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

6)      Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila

7)      Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945

8)      Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

 9)      Konsepsi Wawasan Nusantara

10)  Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau

dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada

prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya..

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi

pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki

hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya

banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak

daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat

akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini,

maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan

terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa

hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan

lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini

mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah

untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada

kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan

seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat

kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Hak Dan Kewaajiban Warga Negara:

1.  Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara

pada umumnya berupa peranan (role).

2.  Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia

tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia:

–   Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

–   Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

–   Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

(pasal 28B ayat 1).

–   Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

Berkembang”

–   Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak

mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan

kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

–   Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

–   Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

–   Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal

28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia:

–   Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

–   Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

–   Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan:

Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

–   Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2

menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis.”

–   Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu:

1.  Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada

ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2.  Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3.  Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4.  Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

BAB IV

NEGARA DAN KONSTITUSI

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai

pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi

Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut

telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara

yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata.

Negara berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan

Negara yang mencakup berbagai kehidupan. Dasar Negara yang di gunakan di Indonesia adalah

Pancasila, nilai-nilai luhur yang terkandung. Pancasila telah ada dalam kalbu bangsa jauh

sebelum Indonesia merdeka.

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis “constituer” yang artinya membentuk.

Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan Negara.

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan

suatu Negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang

sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini

berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai

kedudukan formal yang sama.

Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah

berlaku tiga macam undang-undang dasar daalam empat periode, yaitu sebagai berikut:

a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945.

UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal

Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan dan bagian penjelasan.

b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS.

UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian.

c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146

pasal dan beberapa bagian.

d. Periode 5 Juli 1959 – sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut:

UUD 1945 yang belum diamandemen

UUD 1945 yang sudah diamandemen

Konstitusi RIS atau UUD RIS 1945 terdiri atas:

a. Mukadimah yang tediri atas 4 alinea

b. Bagian batang tubuh yang terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan lampiran.

BAB V

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat,

kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu

pemerintahan yangrakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

Karena rakyat ikut berpartisi secara langsung, pemerintahan itu disebutkan pemerintahan

demokrasi langsung. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat dilihat di dalam

pemerintahan desa itu dilakukan secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda

gambarhasil pertanian, seperti padi atau pisang. Rakyat memberikan suara kepada calon masing-

masingyang dipilih dengan memasukan lidi ke dalam tabung bambu milik calon yang dipihnya.

Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang terpilih menjadi kepala desa. Di samping memilih

kepala desa, pada hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di balai

desa untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam

ini dikenaldengan nama musyawarah desa.

1. Pendidikan Demokrasi:

a. Pedidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap

muka,diskusi timbal balik, presentasi, serta studi kasus untuk memberikan

gambarankepada siswa bagaimana agar mencintai negara dan bangsa. Pendidikan

formalbiasanya dilakukan di sekolah dan di perguruan tinggi.

b. Pedidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahappergaulan

di rumah ataupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi.Selain itu,

sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya yang langsungdirasakan

hasilnya.

c. Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang melewati tahap di luar

lingkunganmasyarakat. Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan

diluarsekolah mempunyai variable ataupun parameter yang signifikan

terhadappembentukan jiwa seseorang.

2. Visi Pendidikan Demokrasi

Sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai,

konsep, prisip, sikap, serta keterampilan demokrasi dalam diri warga negaramelalui pengalaman

hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.

3. Misi Pendidikan Demokrasi

Memfasilitasi warga negara untuk mandapatkan berbagai akses kepada

danmenggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teoridan

praktik untuk berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, dapat dimilikiwawasan yang

luas dan memadai.

Memfasilitasi warga Negara untuk dapat melakukan kajian konseptual

danoperasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita.

Juga,sebagai instrumentasi praksis demokrasi agar mendapatkan keyakinan dalam melakukan

pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-hari,serta

berargumentasi atas keputusannya itu.

Memfasilitasi warga Negara untuk memperoleh dan memanfaatkan

kesempatanberpartisipasi, serta cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan

demokrasi dilingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, memilih,

serta memonitor, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Merujuk dari visi dan misi, maka strategi dasar pendidikan demokrasi

yangdikembangkan adalah strategi pemanfaatan aneka media dengan sumber belajar

berupakajian interdisipliner, masalah sosial, aksi sosial, dan lain-lain.

BAB VI

NEGARA HUKUM DAN HAM

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya

didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan

tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum

(supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagi

anugerah tuhan yang maha esa.kesadaran akan hak asasi manusia didasaarkan pada pengakuan

bahwa semua manusia sebagai makhluk tuhan memilki drajat dan martabat yang sama,maka

setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asai manusia.jadi kesadaran akan adanya

hak asai manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan

sederajat.

Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi

dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan

antara Negara hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjamin dan

melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya.

Perumusan ciri-ciri Negara Hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl, yang kemudian ditinjau ulang

oleh International Commision of Jurist pada Konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun

1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

      Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus

pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang

dijamin;

      Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

      Pemilihan Umum yang bebas;

      Kebebasan menyatakan pendapat;

      Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;

      Pendidikan Kewarganegaraan.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia

Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka penghormatan,

pengakuan, penegakan hukum dan HAM antara lain:

1.      Penegakan Hukum di Indonesia belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Hal itu antara lain,

ditunjukan oleh masih rendahnya kinerja lembaga peradilan. Penegakan hukum sejumlah kasus

pelanggaran HAM berat yang sudah selesai tahap penyelidikannya pada tahun 2002, 2003, dan

2004, sampai sekarang belum di tindak lanjuti tahap penyelidikannya.

2.      Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum

memberikan perlindungan HAM. Hal itu terjadi antara lain, karena adanya aparat hukum, baik

aparat pelaksana peraturan perundang-undangan, maupun aparat penyusun peraturan perundang-

undangan yang belum mempunyai pemahaman yang cukup atas prinsip-prinsip perlindungan hak

asasi manusia.

3.      Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi yang

terjadi telah menyebabkan sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya baik

itu hak ekonominya seperti belum terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak dan juga hak atas

pendidikan

4.      Sepanjang tahun 2004 telah terjadi beberapa konflik dalam masyarakat, seperti Aceh, Ambon,

dan Papua yang tidak hanya melibatkan aparat Negara tetapi juga dengan kelompok bersenjata

yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak untuk hidup secara aman dan hak untuk ikut serta

dalam pemerintahan

5.      Adanya aksi terorisme yang ditujukan kepada sarana public yang mnyebabkan rasa tidak aman

bagi masyarakat

6.      Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu Negara dengan Negara

lainnya manjdi makin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang

bersifat transnasional menjadi makin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain,

terkait dengan masalah narkotika, pencucian uang dan terorisme. Salah satu permasalahan yang

sering timbul adalah adanya peredaran dokumen palsu. Yang membuat orang-orang luar bebas

datang ke Indonesia

BAB VII

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

Istilah wawasan berasal dari kata „wawas‟ yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan

indrawi. Akar kata ini membentuk kata „mawas‟ yang berarti memandang, meninjau, atau melihat,

atau cara melihat. sedangkan istilah nusantara berasal dari kata „nusa‟ yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah

nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang

terletak diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta diantara benua Asia dan benua Australia. Secara

umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari

dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan

atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara memiliki arti cara pandang bangsa Indonesia tentang

diri dan lingkungannya  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945serta sesuai dengan

geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.

Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik.“Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari

bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang  berdiri sendiri (negara) dan teia yang

berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip),

keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam

bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara

suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

Implementasi Wawasan Nusantara

Implementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam

kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan

nasional. Adapun contoh implementasi wawasan nusantara dalam berbagai bidang, yaitu:

1. Bidang Politik

1) Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal

dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah

Indonesia secara merata.

2) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial  budaya

3) Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi

dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.

2. Bidang Ekonomi

1) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa

mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

2) Kehidupan perekonomi di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama

dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

3. Bidang Sosial & Budaya

1) Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan coraka ragam budaya

yaang menggambarkan kekayaan budaya  bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak

nilai- nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa

sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

2) Pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus

diprioritaskan bagi daerah tertinggal

3) Pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya

4. Bidang Pertahanan & Keamanan

1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman

terhadap seluruh bagsa dan negara.

2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta

dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

BAB VIII

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

Terdapat tiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu:

1.    Ketahanan Nasional sebagai Kondisi. Keaau atau kondisi ideal demikian memungkinkan

suatu Negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu

menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang

bersangkutan.

2.    Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan

pendekatan yang integral yang dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala

aspek/isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan.

3.    Ketahanan nasional sebagai doktri. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep ketahanan

nasional dimasukan dalam GBHN agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara Negara

menerima dan menjalankanya.

Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bagi pembangunan nasional Indonesia.

Sebagai konsepsi politik, ketahanan nasional terdapat dalam GBHN seperti halnya Wawasan

Nusantara.

Pembelaan Negara

Bela Negara adalah upaya setiap warga Negara untuk mempertahankan Republik Indonesia

terhadap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

1.    Makna Bela Negara

Membela Negara adalah hak dan kewajiban dari setiap warga Negara Indonesia. Hal ini

tercantum dalam pasal 17 ayat 3 UUD 1945 Perubahan kedua. Setiap warga Negara juga berhak

dan wajib ikut serta dalam pertahanan Negara sesuai dengan pasal 30 UUD 1945 perubahan

kedua.

Konsep bela Negara dapat diuraikan secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik yaitu dengan cara

memanggul bedil menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela Negara nonfisik dapat

didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara kesatuan republic Indonesia

dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap

tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara.

2.    Peraturan Perundang-undangan tentang Bela Negara

Landasan hukum mengenai belanegara secara tersurat dapat diketahui dalam pasal yaitu sebagai

berikut:

a.    Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 Perubahan kedua.

b.    Pasal 30 UUD 1945 Perubahan kedua.

3.    Keikutsertaan Warga Negara dalam Bela Negara

a.    Bela Negara secara fisik

Menurut UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga Negara

dalam bela Negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan pelatihan

dasar Kemiliteran. Sekarang pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program

Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih (Ratih) adalah amanat dari UU

No.20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok Pertahanan dan Keamanan Negara.

b.    Bela Negara Nonfisik

Bela Negara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam

segala situasi, misalnya dengan cara:

a.    Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernagara, termasuk menghayati arti

demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak.

b.    Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada

masyarakat.

c.    Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara dengan berkarya nyata.

d.    Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum/undang-undang dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR SUMBER

http://achmadghozaliash.blogspot.com/

https://www.academia.edu/8848201/

WAWASAN_NUSANTARA_SEBAGAI_GEOPOLITIK_INDONESIA

https://arifashkaf.wordpress.com/2014/10/07/pancasila-sebagai-dasar-negara-republik-indonesia/

https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/

http://palasnetwork.blogspot.com/2010/12/ketahanan-nasional-sebagai-geostrategi.html

https://rumahradhen.wordpress.com/materi-kuliahku/semester-i/kewarganegaraan/negara-dan-

konstitusi/

http://suraya-atika.blogspot.com/2014/08/negara-hukum-dan-ham-hak-asasi-manusia.html

http://tugaskuliah-ilham.blogspot.com/2011/03/negara-dan-konstitusi.html