BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan pers dalam masyarakat demokrasi, Pers adalah salah satu sarana bagi warga

negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara

demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam

masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang

demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki

pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Sedangkan, Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat

(individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan.Dalam Demokrasi juga diperlukan partisipasi

rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem

pemerintahan.Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak

untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu Negara. pers merupakan pilar

demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. pers sebagai.

kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. untuk dapat

melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik

secara jujur dan berimbang. disamping itu pula untuk menegakkan pilar keempat ini, pers juga

harus bebas dari kapitalisme dan politik. pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan

pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan

masyarakat yang lebih besar. kemungkinan kebebasan lembaga pers yang terkapitasi oleh

kepentingan kapitalisme dan politik tersebut, mendorong semangat lahirnya citizen journalism.

istilah citizen journalism untuk menjelaskan kegiatan pemrosesan dan penyajian berita oleh

warga masyarakat bukan jurnalis profesional. aktivitas jurnalisme yang dilakukan oleh warga

sebagai wujud aspirasi dan penyampaian pendapat rakyat inilah yang menjadi latar belakang

bahwa citizen journalism sebagai bagian dari pers merupakan sarana untuk mencapai suatu

demokrasi.

Wajah demokrasi sendiri terlihat pada dua sisi. Pertama, demokrasi sebagai realitas

kehidupan sehari-hari, kedua, demokrasi sebagaimana ia dicitrakan oleh media informasi. Di satu

sisi ada citra, di sisi lain ada realitas. Antara keduanya sangat mungkin terjadi pembauran, atau

malah keterputusan hubungan. Ironisnya yang terjadi sekarang justru terputusnya hubungan

antara citra dan realitas demokrasi itu sendiri. Istilah yang tepat digunakan adalah simulakrum

demokrasi, yaitu kondisi yang seolah-olah demokrasi padahal sebagai citra ia telah mengalami

deviasi, distorsi, dan bahkan terputus dari realitas yang sesungguhnya. Distorsi ini biasanya

terjadi melalui citraan-citraan sistematis oleh media massa. Demokrasi bukan lagi realitas yang

sebenarnya, ia adalah kuasa dari pemilik informasi dan penguasa opini publik.

Proses demokratisasi disebuah negara tidak hanya mengandalkan parlemen, tapi juga ada media

massa, yang mana merupakan sarana komunikasi baik pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat

dengan rakyat. Keberadaan media massa ini, baik dalam kategori cetak maupun elektronik

memiliki cakupan yang bermacam-macam, baik dalam hal isu maupun daya jangkau sirkulasi

ataupun. siaran.

Akses informasi melalui media massa ini sejalan dengan asas demokrasi, dimana adanya

tranformasi secara menyeluruh dan terbuka yang mutlak bagi negara yang menganut paham

demokrasi, sehingga ada persebaran informasi yang merata. Namun, pada pelaksanaannya,

banyak faktor yang menghambat proses komunikasi ini, terutama disebabkan oleh keterbatasan

media massa dalam menjangkau lokasi-lokasi pedalaman.

Keberadaan radio komunitas adalah salah satu jawaban dari pencarian solusi akan

permasalahan penyebaran akses dan sarana komunikasi yang menjadi perkerjaan media massa

umum. Pada perkembangannya radio komunitas telah banyak membuktikan peran pentingnya di

tengah persoalan pelik akan akses informasi dan komunikasi juga dalam peran sebagai kontrol

sosial dan menjalankan empat fungsi pers lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam makalah ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Pengertian pers.

2. Fungsi dan peranan pers.

3. Sejarah pers di Indonesia.

4. Pers yang bebas dan bertanggungjawab.

5. Penyalahgunaan kebebasan pers dan dampak-dampaknya.

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :

1.Melengkapi salah satu tugas kelompok bidang study pkn (Peranan pers dalam masyarakat

demokrasi)

2.Untuk mengetahui peranan pers dalam masyarakat demokrasi.

3.Untuk mengetahui fungsi pers dalam masyarakat demokrasi.

4. Upaya untuk mengenalkan pemahaman tentang peranan pers dalam masyarakat demokrasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pers

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pers adalah alat cetak untuk mencetak

buku/surat kabar, alat untuk mnjepit, surat kabar/majalah berisi berita dan orang yang bekerja di

bidang persurat kabaran.Pengertian menurut UU No 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan

pokok pers.Menyatakan bahwa pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang

mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum.

Menurut J.C.T SimorangkirPers memiliki 2 arti :

- Arti sempitHanya terbatas pada surat kabar, majalah dan tabloid.

- Arti luasBukan hanya dalam arti sempit, namun mencakup juga radio, televisi, film dll.

2.2 Sejarah Pers di Indonesia

a. Jaman Belanda

Pers mulai dikenal pada masa gubjen Belanda Jan Pieter zoon Coen masa VOC (abad 17)

Tujuan pendirian pers masa itu :

1. Untuk menegakkan penjajahan.

2. Menentang pergerakan rakyat.

3. Melancarkan perdagangan.

4. Pada masa Jepang.

Sesuai dengan sifat penjajahan maka pers oleh Jepang dijadikan sebagai alat propaganda

dengan maksud memperoleh dukungan rakyat Indonesia dalam perangnya melawan tentara

sekutu.

b. Pada masa pendudukan tentara Sekutu.

Sekutu masuk ke Indonesia pada tahun 1945. Pada saat itu bangsa Indonesia telah dapat

mengoperasikan peralatan pers sendiri. Adapun tujuan dari pers waktu itu dilihat dari sisi kita

adalah mengobarkan semangat perlawanan untuk melawan penjajah

c. Pers di awal Kemerdekaan

Ini adalah pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pers dibentuk dan dikembangkan

dengan tujuan utama untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh wilayah RI.

d. Pers di masa Liberal

Struktur pers terbagi dalam 3 katagori yaitu:

1. Pers Nasional

2. Surat kabar Belanda

3. Surat kabar berbahasa Cina

Secara financial pers nasional jauh lebih lemah dibanding Koran Belanda maupun Cina.

Pembredelan pers (pelarangan terbit krn kegiatan melawan pemerintah) banyak dipakai sebagai

upaya menghambat perkembngan pers oleh pemerintah di era Soekarno. Tahun 1957-1958

banyak terjadi pengambilalihan perusahaan Belanda oleh Indonesia, yang juga menandai

menghilangnya Koran Belanda.

e. Pers masa Orde Lama

Pers tunduk sepenuhnya pada peraturan pemerintah, pers dimanfaatkan sebagai alat

revolusi dan penggerak massa. Hal yang menonjol adala :

1. Peraturan No3. Thn 1960 tentang larangan terbit surat kbr berbahasa Cina.

2. Peraturan no 19 thn 1961 tentang keharusan adanya Surat Izin terbit bagi surat kabar.

3. Peraturan No.2 tahun 1961 tentang pembinaan pers oleh pemerintah, yang tidak loyal .akan

dibreidel

4. UU no 4/ 1963 tentang wewenang Jaksa Agung mengenai pers

f. Pers masa Orde Baru

Awalnya bagus, mengikis dan memberitakan kebobrokan rezim orde lama namun tidak

bertahan lama karena segera dikendalikan oleh penguasa dengan dikeluarkannya UU No.11

tahun 1966 tentang pokok-pokok pers. Dibentuk dewan pers yang merupakan perpanjangan

tangan Orde Baru untuk mengontrol perkembangan pers. Pers ideal adalah pers Pancasila yang

penerapannya dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab demi tercapainya stabilitas nasional

serta terwujudnya keamanan dan ketertiban umum. UU No.21 thn 1982 yg dikeluarkan

mempertegas pemberlakuakn KUHP terhadap pers. Di era ini ada 3 faktor penghambat

kebebasan pers yaitu :

1. Adanya perizinan terhadap pers (SIUP)

2. Adanya wadah tunggal organisasi pers dan wartawan yaitu PWI

3. Praktek intimidasi dan sensor pers.

Pencabutan SIUPP atau yang disebut dengan pembreidelen pers manjdi momok yang

sangat menakutkan dunia pers.

g. Perkembangan pers di era Reformasi

SIUPP dicabut oleh Habibie karena dianggap memnghambat kebebasan pers di era

demokrasi ini, dan diganti dengan UU No.40 thn 1999. Pers menjadi lebih bebas dan longgar,

banyak pers yang mengumbar sensasional dan lebih vulgar sehingga terkesan pers menjadi tidak

terkontrol. Era reformasi telah membuka kesempatan bagi pers Indonesia untuk mengeksplorasi

kebebasan. Akibat ketiadaan otoritas yang memiliki kewenangan untuk menegur atau menindak

pers, public kemudian menjalankan aksi menghukum pers sesuai tolak ukur mereka sendiri.

2.3 Pers Yang Bebas Dan Bertanggung jawab.

Kebebasan pers memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pers dalam masyarakat

demokratis. Pers adalah salah satu kekuatan demokrasi terutama kekuatan untuk mengontrol dan

mengendalikan jalannya pemerintahan. Dalam masyarakat demokratis pers berfungsi

menyediakan informasi dan alternative serta evaluasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam

partisipasinya dalam proses penyelenggaraan Negara. Kedaulatan rakyat tidak bias berjalan atau

berfungsi dengan baik jika pers tidak memberikan informasi dan alternative pemecahan masalah

yang dibutuhkan.

Meskipun demikian, pers tidak bias mempergunakan kebebasannya untuk bertindak

seenaknya saja. Bagaimanapun juga, kebebassan manussia tidak bersifat mutlak. Kebebasan

bersifat terbatas karena berhadapan dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. Juga dalam

kebebasan perspers tidak bias seenaknya memberitakan informasi tertentu, wajib menghormati

hak pribadi orang lain.

Ada 3 kewajiban pers yang harus diperhatikan :

1. Menjunjung tinggi kebenaran.

2. Wajib menghormati privacy orang atau subyek tertentu.

3. Wajib menjunjung tinggi prinsip bahwa apa yang diwartakan atau diberitakan dapat

dipertanggungjawabkan.

Menurut UU No. 40 thn 1999 tanggungjawab pers meliputi :

1. Pers memainkan peran penting dalam masyarakat modern sebagai media informasi.

2. Pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan

rasa kesusilaan masyarakat.

3. Pers wajib menghormati asas praduga tak bersalah

4. Pers dilarang memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan/ atau melanggar

kerukunan hidup antar umat beragama.

5. Pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.

2.4 Penyalahgunaan Kebebasan Pers Dan Dampak-Dampaknya

Menurut UU No.40 thn 1999 pers Indonesia memiliki kebebasan yang luas sesuai

tuntutan pada era reformasi. Beberapa dampak yang mungkin sebagai ekses dari kebebasan pers

misalnya :

1. Berita bohong.

2. Berita yang melanggar norma susila dan norma agama.

3. Berita kriminalits dan kekerasan fisik.

4. Berita, tulisan, atau gambar yang membahayakan keselamatan dan keamanan Negara dan

persatuan bangsa.

Untuk memecahkan masalah ini maka Komisi penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan

beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberitakan peristiwa kejahatan

(kriminalits) terutamna bag media elektronik yaitu :

1. Menyiarkan atau menayangkan gambar pelaku kejahatan melanggar etika dan hokum.

2. Penayangan gambar-gambar mengerikan merugikan konsumen.

3. Penayangan gambar korban kejahatan harus dengan izin korban.

2.5Fungsi dan Peranan Pers.

Fungsi pers adalah sebagai berikut: :

1. Sebagai media komunikasi.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita.

3. Sebagai media pendidikan.

4. Pemberitaan mengandung nilai dan norma tertentu dalam masyarakat yang baik.

5. Sebagai media hiburan.

6. Lebih bersifat sebagai sarana hiburan.

7. Sebagai lembaga ekonomi.

8. Mendatangkan keuntungan financial.

Sedangkan Peranan nya adalah :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

2. Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hokum, dan HAM,

serta menghormati kebhinekaan.

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

4. Melakukan pengawasa, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

kepentingan umum.

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kebebasan pers yang sedang kita nikmati sekarang memunculkan hal-hal yang

sebelumnya tidak diperkirakan. Suara-suara dari pihak pemerintah misalnya, telah

menanggapinya dengan bahasanya yana khas; kebebasana pers di ndoesia telah kebablasan!

Sementara dari pihak asyarakat, muncul pula reaksi yang lebih konkert bersifat fisik.

Barangakali, kebebasana pers di Indonesia telah mengahsilkan berbagai ekses. Dan hal itu makin

menggejala tampaknya arena iklim ebebasan tersebut tidak dengan sigap diiringi dengan

kelengakapan hukumnya. Bahwa kebebasan pers akan memunculkan kebabasan, itu sebenarnya

merupakan sebuah konsekuensi yan wajar. Yang kemudan harus diantisipasi adalah bagaimana

agar kebablasan tersbeut tidak kemudian diterima sebagai kewajaran.

3.2 Saran

Para pekerja pers dalam bekerja wajib memenuhi aspek-aspek profesionalitas. Standar

profesionalitas dalam jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.tugaskuliah.info/2011/04/peranan-pers-dalam-masyarakat-demokrasi.html

Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.

CetakanPertama. Bandung.

H a m z a h , A , I W a y a n S u a n d r a d a n B A M a n a l u . 1 9 8 7 .

D e l i k - D e l i k P e r s d i Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta.

O e t a m a , J a k o b . 1 9 8 7 P e r s p e k t i f P e r s d i I n d o n e s i a .

C e t a k a n P e r t a m a . Jakarta.