PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ORGANISME …tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document... · menggunakan Agens Pengendali Hayati (APH)/pestisida nabati, dan apabila

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

GERAKAN PENGENDALIAN

ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) SEREALIA

DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

TAHUN 2018

Petunjuk Teknis Gerakan Pengendalian OPT Serealia

i

KATA PENGANTAR

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah salah satu faktor pembatas pencapaian produksi tanaman pangan.

Penanganan OPT dapat dilakukan dengan strategi preemptif maupun responsif. Gerakan pengendalian OPT Serealia merupakan upaya responsif yang dilakukan secara bersama sama

untuk menurunkan populasi/serangan OPT di lapangan, khususnya pada komoditas padi dan jagung.

Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan dan rekomendasi dari Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) setempat. Kegiatan

yang dilakukan dapat berupa pengendalian fisik seperti gropyokan atau aplikasi bahan pengendali OPT baik berupa

agens pengendali hayati (APH) maupun insektisida kimia.

Selain ketepatan waktu dan cara yang dilakukan, keberhasilan gerakan pengendalian OPT ditentukan oleh dukungan dari

berbagai pihak terkait Dinas Pertanian Provinsi/kabupaten, UPT BPTPH/LPHP/BPT, Keltan/RPH/ Alumni SLPHT, petani/ masyarakat.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Serealia disusun sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan dalam melakukan

gerakan pengendalian di lapangan. Diharapkan kegiatan dapat berjalan optimal sehingga populasi OPT terkendali.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan,

Ir. Yanuardi, M.M. NIP. 195810131986031001


ii

UCAPAN TERIMA KASIH

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Seralia disadur dari berbagai sumber, diperkaya dan disusun kembali

oleh Tim Penyunting dengan arahan oleh Tim Pengarah. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta dalam penyusunan, sehingga tercetaknya buku

ini.

Tim Pengarah

Ir. Yanuardi, MM

Ir. R. Deddy Ruswansyah, MM

Gandi Purnama, SP, M.Si.

Edi Eko Sasmito, SP, M.Sc.

Tim Penyunting

Aat Ahadiati

Ir. Dyah Mutiawari

Nurhalisa, L.N., SP

Desain dan Layout

Fakih Zakaria, SP


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................. i DAFTAR ISI ............................ iii

DAFTAR GAMBAR ............................ iv

BAB I. PENDAHULUAN ........................... 1

1.1. Latar Belakang ........................... 1 1.2. Tujuan ........................... 2

1.3. Dasar Hukum ........................... 2 1.4. Pengertian ........................... 4

BAB II. RUANG LINGKUP GERAKAN PENGENDALIAN OPT ........................... 7

2.1. Pengertian ........................... 6 2.2. Tujuan ........................... 6 2.3. Keluaran ........................... 6

2.4. Sasaran ........................... 6

2.5. Pelaksanaan kegiatan............................ 6

BAB III. TATA LAKSANA GERAKAN PENGENDALIAN OPT 3.1. Perencanaan ............................ 8

3.2. Pelaksanaan ............................ 8

3.3. Evalusi Hasil Kegiatan ........................... 11

BAB IV. PELAPORAN ........................... 12

BAB V. PENUTUP ........................... 13

Daftar Gambar

Lampiran


iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Operasional Gerakan Responsif “Spot Stop” Pengendalian OPT ................. 9

Gambar 2. Langkah-langkah Gerakan Pengendalian

OPT ........................................................ 14


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah

satu faktor risiko dalam budidaya tanaman yang menyebabkan kehilangan hasil. Perubahan waktu tanam dan budidaya tanaman yang intensif dapat mendukung

perkembangan OPT antara lain tikus, wereng batang cokelat (WBC), penggerek batang padi (PBP), tungro dan

Bacterial Leaf Blight (BLB), serta kerdil rumput/kerdil hampa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 12 Tahun 1992

tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 20 menyatakan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem

Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Penerapan PHT dilakukan melalui upaya preemtif dan responsif. Upaya preemtif adalah upaya perencanaan agroekosistem dengan

merekayasa lingkungan pertanaman agar terjadi keseimbangan sehingga perkembangan OPT terkelola tidak melebihi ambang pengendalian. Kegiatannya adalah

penerapan budidaya tanaman sehat, antara lain tanam jajar legowo, pergiliran tanaman/varietas, penggunaan varietas

tahan, pemupukan berimbang, penanaman refugia, dan pemanfaatan musuh alami/agens pengendali hayati.

Upaya responsif adalah tindakan pengendalian OPT

berdasarkan hasil pengamatan agroekosistem secara periodik. Apabila ditemukan serangan/populasi OPT di

bawah ambang pengendalian dilakukan pengendalian menggunakan Agens Pengendali Hayati (APH)/pestisida nabati, dan apabila di atas ambang pengendalian dapat

digunakan pestisida kimia dengan menerapkan prinsip enam tepat (6T) yaitu (1) tepat sasaran, (2) tepat jenis,

(3) tepat dosis dan konsentrasi, (4) tepat cara, (5) tepat waktu, dan (6) tepat mutu.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Serealia

2

Kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan perlu didukung dengan pengendalian OPT yang didasarkan

pada pertimbangan ekologi agar tidak mengakibatkan resistensi dan resurjensi OPT, serta tidak membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu,

pengendalian OPT diutamakan menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan.

Kunci keberhasilan pengendalian OPT ditentukan oleh

berbagai faktor, antara lain bersifat spesifik lokasi, dilaksanakan dalam hamparan yang luas, serentak,

koordinasi yang baik antar instansi/aparat terkait, dan peran aktif petani. Oleh karena itu perlu disusun acuan untuk mengoptimalkan gerakan pengendalian OPT di

lapangan. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan selaku institusi yang bertanggungjawab terhadap pengendalian

OPT menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan panduan oleh para pemangku kepentingan dalam

hal pengendalian OPT.

1.2. Tujuan

1) Menyediakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan gerakan

pengendalian OPT serealia 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam

melaksanakan gerakan pengendalian

1.3 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3478);

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah;


3

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 258.6);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Nasional;

j. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN TA 2015 (Seluruh Alokasi Transfer ke

Daerah TA 2015);

k. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang

Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Cokelat pada Tanaman Padi.

l. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim.

m. Peraturan Menteri Keuangan No : 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.


4

n. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

o. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Pestisida.

p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan

Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015;

q. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;

r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

1.4 Pengertian

a. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua

organisme yang dapat merusak, menganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di

dalamnya adalah hama, penyakit, gulma, dan virus.

b. POPT-PHP adalah sumberdaya manusia perlindungan tanaman (THL dan PNS) yang diberi tugas dan tanggung

jawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk

melakukan kegiatan pengelolaan OPT dan DPI di lapangan.

c. Gerakan pengendalian adalah tindakan pengelolaan untuk

menekan serangan OPT pada aras/ambang yang tidak merugikan secara ekonomi, yang dilakukan secara massal


5

dan serentak, baik melalui upaya preemptif maupun responsif.

d. Brigade Proteksi Tanaman (BPT) adalah institusi/kelembagaan perlindungan yang secara khusus menangani masalah pengendalian OPT, mempunyai

tenaga terampil, bergerak cepat, dan mempunyai sarana pengendalian yang memadai.

e. Regu Pengendalian Hama (RPH) adalah organisasi/bagian

organisasi dari kelompok tani yang bergerak di bidang perlindungan tanaman, dan bertugas dalam pengendalian

OPT.

f. Spot stop adalah tindakan yang dilakukan secara dini untuk mengendalikan sumber serangan OPT agar tidak

menyebar dan menimbulkan kerusakan.


6

BAB II RUANG LINGKUP GERAKAN PENGENDALIAN

OPT SEREALIA 2.1 Pengertian

Gerakan pengendalian OPT Serealia adalah upaya pengendalian responsif yang dilaksanakan secara bersama – sama dalam hamparan yang luas berdasarkan hasil

pengamatan OPT yang dilakukan oleh Pengendali OPT.

2.2 Tujuan

Gerakan Pengendalian OPT Serealia bertujuan untuk:

1. Mengendalikan serangan OPT di lokasi sumber serangan.

2. Menurunkan intensitas serangan OPT pada hamparan yang luas

2.2 Keluaran

1) Teratasinya sumber serangan OPT di hamparan yang luas

2) Menurunnya luas intensitas serangan OPT

2.3 Sasaran

1) Memberdayakan dan meningkatkan peran serta petani

dan masyarakat dalam pelaksanaan gerakan massal pengendalian OPT

2) Mengamankan pertanaman dari serangan OPT dan meminimalkan kerugian secara ekonomi.

2.4 Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Provinsi/UPTD

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Laboratorium Pengamatan Hama dan Panyakit, Brigade Proteksi Tanaman Pangan, Regu Pengendalian Hama (RPH),

dan petani. Pelaksanaan di lapangan dapat melibatkan


7

instansi terkait seperti aparatur pemerintahan (Camat/Lurah/Kepala Desa), TNI, Tokoh Masyarakat, dan

pemangku kepentingan lainnya.


8

BAB III

TATA LAKSANA GERAKAN PENGENDALIAN OPT

3.1 Perencanaan

1) POPT melakukan pengamatan dan menyusun rekomendasi pengendalian berdasarkan hasil pengamatan

baik pengamatan keliling maupun pengamatan tetap.

2) POPT, Penyuluh Pertanian, dan Kepala UPTD Pertanian melakukan pertemuan koordinasi dengan kelompok

tani/gabungan kelompok tani yang lahannya terdapat populasi OPT. Pertemuan tersebut membahas rencana

gerakan pengendalian OPT meliputi SDM, lokasi, waktu pelaksanaan, jenis OPT sasaran dan sarana pengendalian.

3) Sarana pengendalian yang digunakan dapat berupa

APH/pestisida nabati atau pestisida kimia sesuai kondisi lapangan.

3.2. Pelaksanaan

1) Mekanisme Pelaksanaan

Langkah-langkah gerakan pengendalian sebagai berikut :

a) Hasil pengamatan yang dilakukan POPT-PHP ditemukan adanya spot serangan OPT yang dinilai membahayakan

b) Laporan hasil pengamatan POPT-PHP atau Laporan Peringatan Bahaya/Peringatan Dini disampaikan

kepada Koortikab POPT-PHP, kemudian berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian dan Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Ka UPTD Tk. Kecamatan.

c) Penyuluh dan Mantri Tani/KCD/Ka UPTD Tingkat Kecamatan meneruskan laporan hasil pengamatan OPT

kepada Camat

d) Camat selaku Koordinator Gerakan Masyarakat di tingkat kecamatan menggunakan laporan tersebut


9

sebagai dasar untuk melaksanakan gerakan massal pengendalian OPT

e) Petugas lapangan melakukan bimbingan teknis dan pembinaan pelaksanaan gerakan massal pengendalian OPT serta mengupayakan bantuan bahan dan sarana

pengendalian OPT sesuai rekomendasi POPT-PHP kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, LPHP/BPT, atau Dinas Pertanian Provinsi/BPTPH.

f) Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT melibatkan SDM sesuai yang direncanakan.

Gambar 1. Operasional Gerakan Responsif Pengendalian OPT

2) Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan untuk memberikan penjelasan teknis kepada peserta gerakan pengendalian OPT oleh petugas lapangan. Materi yang disampaikan

adalah:


10

a) Jenis OPT yang akan dikendalikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT(abiotik dan

biotik).

b) Jenis bahan pengendali yang sesuai dengan OPT sasaran

c) Waktu pelaksanaan yang tepat

d) Penggunaan alat dan bahan pengendali OPT dengan penyemprotan perlu memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

Kalibrasi alat pengendalian

Penentuan dosis dan konsentrasi bahan pengendali

OPT Penentuan jenis nozzel sesuai dengan OPT sasaran

Pembuatan larutan semprot sesuai OPT sasaran dan luasan yang akan dikendalikan

Cara aplikasi yang tepat sesuai dengan OPT sasaran

e) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat

aplikasi pestisida. Alat Pelindung Diri tersebut adalah : baju lengan panjang, celana panjang, topi, kaca mata pelindung, masker, sarung tangan, dan sepatu boot.

3) Pelaksanaan pengendalian

a) Bahan pengendali OPT :

Apabila dari hasil pengamatan di pertanaman ditemukan populasi/intensitas serangan OPT di

bawah ambang pengendalian, aplikasi menggunakan APH/Pesnab

Apabila hasil pengamatan ditemukan populasi/intensitas serangan OPT di atas ambang

pengendalian dan cenderung meningkat, dilakukan aplikasi pestisida kimia secara tepat sesuai ketentuan.


11

b) Membuat larutan semprot :

Sesuai dengan luas hamparan

Dilarutkan dalam drum plastik/seng

Dibagikan sesuai kapasitas takaran tanki

c) Mengaplikasikan :

Aplikasi bahan pengendali sebaiknya dilakukan pada

sore hari (pukul 15.00 – 17.00) untuk menghindari terpaparnya musuh alami oleh bahan pengendali,

yang aktif pada pagi hari.

Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan arah

angin

Aplikasi diarahkan sesuai dengan keberadaan OPT

sasaran

3.3 Evaluasi Hasil Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT. Evaluasi dilakukan dengan cara pengamatan pertanaman, paling lambat

dilakukan 3 – 7 hari setelah kegiatan gerakan pengendalian OPT. Untuk OPT tertentu misalnya Wereng Batang Coklat (WBC)/kerdil rumput/kerdil hampa, dalam keadaan eksplosi

evaluasi paling lambat dilakukan 3 hari setelah aplikasi. Apabila populasi masih di atas ambang pengendalian

dilakukan pengendalian lanjutan pada hari ke-4

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh petani dengan bimbingan petugas lapangan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk

perencanaan tindakan selanjutnya.


12

BAB IV PELAPORAN

Laporan lengkap kegiatan gerakan pengendalian OPT disusun oleh penanggung jawab yang menangani kegiatan

gerakan pengendalian OPT Serealia. Laporan meliputi laporan fisik pelaksanaan dan hasil evaluasnya, serta laporan keuangan disampaikan oleh penanggung jawab

kegiatan kepada provinsi dan pusat (form laporan terlampir).

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura berkewajiban menyampaikan laporan singkat per triwulan tentang pelaksanaan gerakan pengendalian OPT padi dan

jagung serta melaporkan gerakan pengendalian OPT sesuai form pada lampiran. Laporan singkat pelaksanaan gerakan

pengendalian OPT dikirimkan paling lambat tanggal 10 pada bulan pertama triwulan berikutnya melalui alamat e-mail : [email protected]


13

BAB V PENUTUP

Pengamanan produksi dari serangan OPT mutlak diperlukan untuk menuju swasembada pangan berkelanjutan. Pengendalian OPT adalah tanggung jawab petani/masyarakat dan Pemerintah.

Pemerintah dapat membantu petani/masyarakat pada saat terjadi eksplosi. Pengendalian OPT akan berjalan dengan baik apabila ada koordinasi antar instansi terkait dan partisipasi aktif

petani/masyarakat dalam pengendalian OPT.

Gerakan pengendalian OPT merupakan upaya pengamanan

produksi tanaman pangan dari serangan OPT. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hendaknya mengutamakan penggunaan bahan pengendali hayati, dilakukan secara massal

dan dalam hamparan yang luas. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT diharapakan akan meningkatkan peran serta

petani/masyarakat dalam upaya pengamanan produksi dari serangan OPT.

Jakarta, Januari 2018


14

Gambar 2 Langkah-langkah Gerakan Pengendalian OPT

Lampiran 1. Form Laporan Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT

PETANI

REGU PENGENDALIAN

HAMA (RPH)

BRIGADE PROTEKSI TANAMAN

(BPT)

POPT-PHP

CAMAT

DIPERTA KAB/LPHP

DIPERTA PROV/BPTPH

MANTRI TANI/PPL

KOORTIKAB POPT - PHP

G

E

R

A

K

A

N

P

E

N

G

E

N

D

A

L

I

A

N

O

P

T PUSAT

(DITLIN TP) PROV/BPTP

H

Melakukan pengamatan OPT di wilayah pengamatan

Meneruskan laporan

pengamatan OPT

Mengkoordinasikan

laporan dari POPT-PHP

Koordinator kegiatan

Gerakan Masyarakat

Kecamatan, laporan

sebagai dasar kampanye

pengendalian secara

massal oleh petani dan

memberi bantuan bila

memungkinkan

Melakukan pencanangan/

pendampingan gerakan pengendalian OPT di

daerah endemis OPT/potensi

Membina POPT dan

mempertimbangkan

bantuan pengendalian

kepada petani jika

dinilai Meneruskan laporan

dari Diperta kab/kota ke

Pusat Sebagai gudang

penyimpanan

sarana pengendalian

OPT/sarana

penanggulangan DPI

dan membina RPH


15

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Kondisi Umum Lokasi Pelaksanaan

1.3. Tujuan

1.4. Sasaran

BAB II. PERSIAPAN KEGIATAN

2.1. Penentuan Lokasi

2.2. Pertemuan Koordinasi

2.3. Peserta

2.4. Penggunaan Sarana Pengendalian

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Waktu dan Lokasi

3.2. Peserta yang hadir

3.3. Varietas dan Stadia Pertanaman

3.4. Jenis OPT, Kategori Serangan dan Bahan Pengendali

3.5. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian

BAB IV. EVALUASI HASIL KEGIATAN

BAB V. PENUTUP

Lampiran


16

Lampiran 2.

REKAPITULASI LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT PADI DAN JAGUNG

No. Kelompok

Tani Desa Kecamatan

Kabupaten/ Kota

Waktu Pelaksanaan

Varietas Stadia

Pertanaman Jenis OPT

Kategori Serangan

Bahan Pengendali Sumber

Bahan Pengendali

Luas Pengendalian

Luas Hamparan di

Lokasi

Pengendalian

Kondisi Pertanaman

1 Minggu setelah

Pengendalian Jenis Volume

PROVINSI : ......................................................


17

Lampiran 3.

VolumeAnggaran

(Rp. 000,-)Kali % Fisik Anggaran Fisik Anggaran

Kali Rp. 000 % Rp. 000 % Unit Rp. 000,- Unit Rp. 000,-

Keterangan *) : pi l ih sa lah satu

Rekapitulasi Laporan Keuangan Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Padi dan Jagung

Anggaran AnggaranVolume

Kabupaten/

KecamatanNo

SP2DDefinitif

Gerakan Pengendalian Padi/Jagung *)

Realisasi Sisa Target


18

Documents

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ORGANISME …tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document... · menggunakan Agens Pengendali Hayati (APH)/pestisida nabati, dan apabila