of 25/25
{ PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA Prayudi Setiadharma Bandung, 25 April 2009

Perlindungan Desain Industri di Indonesia

  • View
    2.500

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slides on Industrial Designs protection system in Indonesia, in Indonesian language.

Text of Perlindungan Desain Industri di Indonesia

  • 1. PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRIDI INDONESIA { Prayudi Setiadharma Bandung, 25 April 2009

2. Paris Convention for the Protection of IndustrialProperty Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing the World Trade Organization UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain IndustriPeraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentangPelaksanaan UU no.31 tahun 2000 tentang DesainIndustri 3. UU No. 31/2000TENTANG DESAIN INDUSTRI Diundangkan sebagai follow-up dari PersetujuanTRIPS/WTO yang telah diratifikasi oleh Indonesia UU no. 7/1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing the WTO. Ketentuan hukum positif pertama di Indonesia yangmengatur mengenai perlindungan Desain Industri. Dirancang dan disusun dengan tujuan untuk lebihmengakomodir kepentingan pemohon-pemohonlokal yang berbasis usaha kecil dan menengahsehingga dapat merangsang lebih banyakpermohonan dari dalam negeri. 4. Pasal 1 Angka 1: Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya Berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Memberikan Kesan Estetis Visual Appeal? Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.PENGERTIAN DESAIN INDUSTRIDALAM UU No. 31/2000 5. Pasal 2 Ayat 1: Desain Industri yang Baru NoveltyPasal 2 Ayat 2: Pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidaksama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya prior arts/disclosure absolute novelty Tidak sama identik? bagaimana dengan Desain yangserupa/mirip (substantial similarity)?SYARAT MENDAPATKANPERLINDUNGAN 6. Objek Perlindunganadalah kreasiestetika/artistik,bukan kreasi fungsionalKebaruan (Novelty)sebagai syaratmendapatkanperlindungan, bukan Originality maupun Artistic merit/value 7. Desain Industri yang diajukan: Telah diumumkan atau digunakan Di Indonesia atau di luar Indonesia Sebelum tanggal penerimaan, atau Sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukandengan Hak Prioritas 6 bulan sejak tanggal penerimaanpermohonan pertama-kali (basic application) di negara lainyang merukapan anggota Paris Convention/WTO (Pasal 16) Pengungkapan termasuk juga pengungkapan melalui mediacetak atau elektronik, keikutsertaan media cetak atauelektronik, serta keikutsertaan dalam suatu pameran.(Penjelasan Pasal 2 Ayat 2)PENGUNGKAPAN/DISCLOSURE 8. Paling lambat 6 bulan sebelum tanggal penerimaan: Dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan Pameran resmi diselenggarakan oleh pemerintah Pameran yang diakui sebagai resmi diselenggarakan oleh masyarakat tapi diakui/mendapat persetujuan pemerintahMASA TENGGANG UNTUK KEBARUAN(Pasal 3) 9. DESAIN INDUSTRI YANGTIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN(Pasal 4)Bertentangan dengan: Peraturan perundang-undangan yang berlaku Ketertiban umum Agama Kesusilaan 10. 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan Tidak dapat diperpanjang Tidak ada biaya pemeliharaan tahunan sepertihalnya PatenJANGKA WAKTU PERLINDUNGAN(Pasal 5) 11. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dariPendesain Multiple/co-ownership dalam hal Pendesainadalah lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lainSUBJEK DESAIN INDUSTRI(Pasal 6) 12. Dibuat dalam hubungan dinas dimiliki atasan/dinas; Dibuat berdasarkan pesanan dalam hubungan dinas dimiliki pemberi pesanan/atasan/dinas; Dibuat dalam hubungan kerja berdasarkan pesanan dimiliki oleh Pendesain; Kecuali diperjanjikan lain; Tidak mengurangi hak moral Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya Serupa dengan konsep Inventor Pemegang Paten dalam UU PatenKEPEMILIKAN HAK(Pasal 7) 13. Melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya; Melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk: Membuat; Memakai; Menjual; Mengimpor; Mengekspor; dan/atau Mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri Konsep patenmelaksanakan Konsep HakCiptamemperbanyak/mengumumkanLINGKUP HAK EKSKLUSIF(Pasal 9 Ayat 1) 14. Pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan; Termasuk Uji Penelitian dan Pengembangan; Sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri Kriteria kepentingan yang wajar tidak hanya menggunakan tolok ukur komersial, melainkan juga kuantitas dari penggunaanFAIR USE/FAIR DEALING(Pasal 9 Ayat 2) 15. Pengajuan Tanggal PemeriksaanPermohonan ke PenerimaanAdministratif/ Ditjen HKI Permohonan Formalitas Pemeriksaan KeputusanPengumumanSubstantif biladiberi/ditolakada Oposisi 16. MASALAH UTAMA PROSEDURPERMOHONAN DESAIN INDUSTRI Pemeriksaan Substantif hanya dilakukan apabila terdapat keberatan/oposisidari pihak ketiga terhadap Desain Industri yang sedang dimohonkan selamamasa Pengumuman semula ditujukan untuk mempercepat danmenyederhanakan proses sehingga tidak menyulitkan pemohon, khususnyapemohon lokal Masa Pengumuman relatif singkat selambat-lambatnya tiga bulan sejakmulai diumumkan oposisi sudah harus diajukan media Pengumumanterbatas Banyak dimanipulasi oleh pemohon yang beritikad buruk mengajukandesain-desain jelas-jelas samasekali tidak baru/commonplace perlindungandiberi karena tidak ada oposisi Kebijakan internal DJHKI sebagai upaya penanggulangan sementara mewajibkan pemeriksaan substantif dilakukan sekalipun tidak ada oposisi dasar aturan??? 17. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan: Pewarisan; Hibah; Wasiat; Perjanjian tertulis; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan Tidak dapat menghapuskan Hak Moral Pendesain Lisensi dapat diberikan kepada pihak lain untukmelaksanakan hal-hal dalam Pasal 9 Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan yangdapat merugikan perekonomian Indonesia ataupersaingan usaha tidak sehat.PENGALIHAN HAK DAN LISENSI 18. Oleh Pemegang Hak sendiri dengan mengajukan permintaan tertulis kepada DJHKI Berdasarkan Gugatan ke Pengadilan Niaga dasar gugatan pembatalan adalah Pasal 2 (tidak memenuhi syarat Kebaruan) atau Pasal 4 (tidak dapat diberi perlindungan)PEMBATALAN 19. SENGKETA PELANGGARANDESAIN INDUSTRI Pemegang Hak dapat menggugat pihak manapun yang dengan sengajadan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 9 Gugatan Ganti Rugi (Damage); dan/atau Penghentian perbuatan yang merupakan pelanggaran (Injunction) Diajukan ke Pengadilan Niaga Kasasi ke Mahkamah Agung Prosedur yang sama berlaku pula untuk Gugatan Pemohon terhadapDJHKI dalam hal permohonan dinyatakan ditarik kembali pada masapemeriksaan administratif (Pasal 24); dan dalam hal permohonanditolak (Pasal 28). 20. Pelaku pelanggaran Desain Industri sesuai Pasal 9 diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 Pelaku pelanggaran terhadap Hak Moral Pendesain (Pasal 8 dan 32) serta kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan (Pasal 23) diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 Merupakan Delik AduanKETENTUAN PIDANA 21. Pelanggaran Pihak lain secara tanpa hakmelakukan perbuatan pada Pasal 9 (membuat,memakai, menjual, dsb.) terhadap barang yangdiberi Hak Desain Industri Terjadi hanya apabila pelanggar mempergunakandesain yang sama dengan yang diberi perlindungan identik Bagaimana dengan orang yang memproduksi desainyang serupa/memiliki kemiripan (substantialsimilarity) dengan desain industri yang dilindungiMASALAH TERKAIT SENGKETAPELANGGARAN DESAIN INDUSTRI 22. Pembahasan dan penyusunan RUU Revisi telah dilakukansejak beberapa tahun ke belakang demi merespon keluhanmasyarakat pengguna dan praktisi mengenai kekurangan-kekurangan yang ada pada UUDI saat ini Dalam konsiderans RUU dinyatakan bahwa UUDI saat inisudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukummasyarakat Indonesia dan perkembangan hukuminternasional di bidang Desain Industri Sudah ada di tangan Ditjen Perundang-undanganDepkumHAM RI Telah dilakukan beberapa kali sosialisasi melibatkan parastakeholders di bidang perlindungan Desain Industri:Pendesain, Pengusaha, Akademisi, Konsultan HKI, dst. Masih dalam tahap pematangan/finalisasi draft akhir RUUsebelum diajukan untuk masuk dalam ProlegnasRANCANGAN REVISI TERHADAPUU DESAIN INDUSTRI 23. BEBERAPA HIGHLIGHT REVISI UUDI Perubahan Definisi DI DI adalah tampilan keseluruhan atausebagian produk yang dihasilkan dari fitur-fitur yang meliputi garis-garis, warna-warna, bentuk, pola, dan/atau ornamentasinya Perubahan syarat Kebaruan DI dianggap baru apabila pada tanggalpenerimaan DI tersebut tidak sama atau tidak mirip denganpengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya; Desain yang murni semata-mata karena pertimbangan fungsi atauteknis (fungsional) masuk ke dalam DI yang tidak dapat diberiperlindungan; Alternatif Masa Perlindungan Tetap sepuluh tahun tanpaperpanjangan atau menjadi 5 tahun dengan kemungkinan untukdiperpanjang sebanyak 2 kali. Ruang Lingkup Hak Eksklusif diperluas dengan memasukkan laranganbagi pihak lain untuk membuat, menjual, dan/atau mengimpor produkyang sama atau mirip dengan DI terdaftar milik orang lain tanpapersetujuan si pemegang Hak DI 24. BEBERAPA HIGHLIGHT REVISI UUDI Pemeriksaan Substantif tidak lagi bergantung pada ada/tidaknyaoposisi, namun wajib dilakukan DJHKI segera setelah persyaratanadministratif dinyatakan dipenuhi. Terhadap Penolakan Permohonan dapat diajukan banding ke KomisiBanding Desain Industri tidak lagi berupa gugatan ke PengadilanNiaga Selain ke Pengadilan Niaga, gugatan pembatalan juga dapat diajukanpihak ketiga terlebih dahulu ke Komisi Banding DI Denda pada ancaman pidana untuk tindak pelanggaran DI naik menjadimaksimum Rp. 1.000.000.000,00 25. SEKIAN DAN TERIMA-KASIH { Copyright 2009 Prayudi Setiadharma [email protected]