Click here to load reader

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN

DIKAITKAN DENGAN ASAS SISTEM PENDAFTARAN PERTAMA
(Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)
Skripsi
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
SISTEM PENDAFTARAN PERTAMA (Analisis Putusan MA Nomor 01
K/N/HaKI/2005). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis Islam,
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M.
x + 61 halaman + 25 lampiran.
Skripsi ini menganalisis desain industri yang berkaitan dengan asas sistem sistem
pendaftaran pertama (first to file system). Karena sistem pendaftaran pertama
mengisyaratkan suatu desain industri yang baru diberikan kepada pendaftar
pertama. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000
Pasal 2 ayat (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat
kualitatif. Penulis menganalisis antara PT. Cahaya Buana Intitama melawan
Robert Ito sebagai pihak yang bersengketa pada kasus desain lemari. Tujuan dari
skripsi ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak desain
industri dikaitkan dengan asas sistem pendaftaran pertama dan menentukan
kriteria desain industri yang disebut sebagai inovasi baru pada putusan MA No.
01 K/N/HaKI/2005.
Hasil penelitian menyimpulkan, adanya perbedaan konfigurasi bagian
depan dan samping, garis, ukiran, dari sebuah lemari. Dalam kasus ini
perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain industri sudah sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Hak Desain Industri diberikan untuk
Desain Industri yang baru. Yang sebelumnya dikatakan jika desain industri milik
terggugat / pemohon kasasi tidak memiliki kebaruan dan merupakan
pengulangan dari desain industri yang telah ada sebelumnya.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Hak, Pendaftaran Pertama
Pembimbing : 1. Nahrowi, SH, MH
2. Drs. H. Subarkah, MH
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar,
atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehinga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi
Muhammad SAW.
Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu
baik materil maupun immateril, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H dan Drs. Abu Thamrin ,
S.H.,M.Hum., Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
3. Nahrowi, SH, MH., dan Drs. H. Subarkah, MH., dosen pembimbing skripsi yang
telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan dalam memberikan nasihat,
kritik dan saran untuk membangun penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas
berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamanya kepada penulis.
5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas pengorbanan kedua orang tuaku
tercinta H. Sulanjana dan Hj. Eti Rachmawati, yang telah memberikan segala
dukungan baik materil maupun immateril serta doanya sehingga penulis dapat
menyelesaikan masa studi S1.
6. Kakak Aini Fatnawati, Harun Briandi Malik dan Gita Triatmojo yang telah
memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi S1.
vi
7. Seluruh keluarga besar Bentong Residence (BR), Andrio, Idham Katiasan, Rudi
Hartono, Dadan Gustiana, Rifki Alpiandi, Febyo Hartanto, Syawal Ritonga,
Lisanul Fikri, Kurnialif Triono, Nevo Amaba, Ian Nurdiansyah, Bara Muhammad,
Muhammad Iqbal, Angga Ariyana terima kasih atas dukungan dan pengalaman
yang telah diberikan selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2011,
khususnya Alif, Nevo, Dadan, Syawal dan lain-lain, terimakasih atas segala
bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini.
9. Seluruh teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah
memberikan Pengalaman yang dapat diambil selama kuliah di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang
tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan berkah
dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka. Amin.
Demikian ini penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-
besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang
berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak,
khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
Jakarta, Agustus 2015
B. Batasan dan Rumusan Masalah .......................................................... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ....................................................... 5
D. Tinjauan Kajian Terdahulu ............................................................. 7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual ................................................. 8
F. Metode Penelitian ........................................................................... 11
G. Sistematika Penulisan ...................................................................... 14
A. Pengertian Desain Industri ............................................................... 16
B. Asas Hukum Desain Industri ........................................................... 18
C. Pemegang Hak Desain Industri........................................................ 19
D. Objek Syarat Desain Industri............................................................ 21
E. Ruang Lingkup Desain Industri........................................................ 22
F. Pengalihan Hak Desain Industri....................................................... 23
H. Proses Pendaftaran Desain Industri.................................................. 25
INDUSTRI SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN HAK ATAS
KEPEMILIKAN INTELEKTUAL
B. Prinsip Perlindungan Hak Desain Industri ....................................... 34
C. Desain Industri Sebagai Salah Satu
Hak Kekayaan Intelektual .............................................................. 35
Berdasarkan
BAB IV ANALISIS PUTUSAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI ANTARA
PT. CAHAYA BUANA INTITAMA MELAWAN ROBERT ITO
A. Posisi Kasus ..................................................................................... 44
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak
Desain Industri Dalam Putusan
D. Kriteria Desain Industri yang Disebut Sebagai
Inovasi Baru Dalam Kasus PT. Cahaya Buana Intitama
Melawan Robert Ito Dikaitkan Dengan Sistem
Pendaftaran Pertama......................................................................... 54
Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Intellectual Property Right saat
ini menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang
selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis Hak atas
kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap Hak atas kekayaan intelektual
telah menjadi perhatian dunia. Indonesia bahkan telah turut serta dalam perjanjian
internasional yang berkaitan dengan Hak atas kekayaan intelektual. Hak atas
kekayaan intelektual atau Intellectual Property Right adalah hak hukum yang
bersifat ekslusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil
aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan,
seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.
Hak atas kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua
kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan desain industri. Dasar hukum hak
cipta di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta. Sedangkam Hak Kekayaan Desain industri merupakan salah
satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya penulis sebut dengan UU No.
31 Tahun 2000). Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya dari
1
2
padanya, yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberi kesan estetis dan
dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau
kerajinan tangan.1
dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut
adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri serta keanekaragaman
budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi
perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain
industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.2
Indonesia termasuk sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (World
Trade Organization) yang telah ikut meratifikasi Konvensi International tentang
(Agreement Establishing The World Trade Organization) dengan Keppres Nomor
7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO). Indonesia yang meratifikasi konvensi Paris juga mengatur perlindungan
hukum dibidang hak milik perindustrian, diantaranya adalah mengenai desain
industri (Industrial Design). Desain industri diatur dalam Pasal 11 Konvensi Paris,
dan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs. Sebagai konsekuensi dari
1Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedelapan, (Intelellectual
Property Rights), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 468.
2 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan
Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 291.
3
perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang desain industri.3
Untuk melindungi desain industri dari peniruan atau persaingan yang
curang, maka desain industri tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual. Hak atas desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak
eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah
mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Oleh karena itu sistem
pendaftaran yang dianut UU No. 31 Tahun 2000 adalah bersifat konstitutif, yakni
sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran (first to
file).4
desain industri itulah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan
orang yang mendesain pertama kali. Sistem pendaftaran pertama (first to file
system) mempunyai kekuatan hukum dan menjamin suatu keadilan setelah
diundangkan dan sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran hak dan telah
dipenuhinya, baik persyaratan substantif maupun persyaratan administrasi, maka
pendaftar akan memperoleh sertifikat hak desain industri. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan landasan perlindungan hukum agar pemegang hak desain
3 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan
Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 291-292. 4 Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia, Cetakan
Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 15.
4
pembajakan, atau peniruan atas desain industri terkenal.5
Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara
kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak tersebut. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif
untuk melaksanakan hak desain industri dan melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya membuat, memakai, menjual, atau mengimpor, mengekspor dan
mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Namun demikian pelaksanaan
hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan
penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
pemegang hak desain industri.6
Pada dasarnya pemegang hak desain industri saling bersaing untuk
menciptakan suatu barang inovatif pada produk yang sama. Walaupun di akhir
hasilnya akan terlihat berbeda dan sama-sama mendaftarkan produk inovatifnya ke
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual. Namun kurangnya pemahaman
dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang desain industri membuat
pemegang hak desain industri menjadi salah dalam menafsirkan tentang sistem
5 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 292. 6Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 296.
5
menganalisis kasus yang berkaitan dengan pemegang hak desain industri terkait
dengan sistem pendaftaran pertama.
Seperti salah satu kasus yang terjadi mengenai sistem pendaftaran pertama
yaitu desain industri yang dimiliki PT Cahaya Buana Intitama adalah pemegang
hak desain industri yang bergerak dalam industri lemari CBK 124 yang telah
terdaftar dengan Nomor ID 0 006 689 yang permohonannya diajukan pada tanggal
1 Agustus 2003 dan mendapatkan sertifikat pada 23 Desember 2003. Kemudian
Robert Ito mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada tanggal 28
Oktober 2003 telah terdaftar dalam daftar umum desain industri dengan Nomor ID
0 006 357dan mendapatkan sertifikat pada tanggal 13 April 2004 berupa lemari.
Dalam hal ini PT Cahaya Buana Intitama merasa keberatan dengan
pendaftaran desain industri lemari yang diajukan oleh Robert Ito. Karena desain
industri lemari milik Robert Ito bukan desain industri yang baru yang telah
terungkap dan telah ada sebelumnya, yaitu desain industri lemari CBK 124 milik
penggugat. Maka sudah sepatutnya desain industri milik Robert Ito tidak dapat
didaftarkan. Dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Niaga dan diikutsertakan turut
Robert Ito untuk memuat pembatalannya dalam berita resmi desain industri.
Pada Putusan Hakim Niaga Jakarta Pusat Nomor 46/Desain
Industri/2004/PN menyatakan bahwa desain industri yang dimiliki Robert ito
adalah lemari tidak mempunyai kebaruan dan bukan merupakan dan bukan yang
baru. Akan tetapi dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung Nomor
6
01/KN/Haki/2005 mengabulkan permohonan kasasi Robert Ito dan membatalkan
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 46/Desain Industri/2004/PN.
Mahkamah Agung berpendapat mempertimbangkan Bahwa lemari CBK 124
dengan milik Robert Ito tampak pada konfigurasi (ukir yang menonjol) pada lemari
CBK 124 tidak memiliki tonjolan demikian pula konfigurasi yang terdapat pada
pintu, berupa garis-garis seperti anyaman tikar yang tidak sama dan tidak ditiru
pada lemari pintu milik Robert Ito. Berdasarkan putusan tersebut, penulis tertarik
memilih judul “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri
Terkait Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01
K/N/HaKI/2005) ”
1. Pembatasan Masalah
Agar masalah yang akan penulis bahas tidak terlalu meluas sehingga
dapat mengakibatkan ketidakjelasan maka penulis membuat pembatasan
masalah yakni, membahas perlindungan hukum bagi pemegang hak desain
industri dan sistem pendaftaran pertama serta membahas mengenai kriteria
desain industri yang disebut sebagai inovasi baru.
2. Rumusan Masalah
penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dalam
7
b. Bagaimana Kriteria Desain Industri yang Disebut Sebagai Inovasi Baru
Dalam Kasus PT. Cahaya Buana Intitama Melawan Robert Ito Dikaitkan
Dengan Sistem Pendaftaran Pertama?
1. Tujuan penulisan
permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.
Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang
hak desain industri dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
pada putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/N/Haki/2005.
b. Untuk mengetahui Kriteria Desain Industri yang Disebut Sebagai Inovasi
Baru Dalam Kasus PT. Cahaya Buana Intitama Melawan Robert Ito
Dikaitkan Dengan Sistem Pendaftaran Pertama.
2. Manfaat penulisan
a. Manfaat Teoritis
segala aspek yang menyangkut asas kebaruan yang dikaitkan dengan
8
sistem pendaftaran pertama. Selain itu adanya tulisan ini dapat menambah
perbendaharaan koleksi karya ilmiyah dengan memberikan kontribusi juga
bagi perkembangan hukum bisnis di Indonesia.
b. Manfaat Praktis
acuan dan landasan bagi pembaca dan penulis lanjutan. Mudah-mudahan
dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi pemerintah maupun
semua pihak yang ingin menyempurkan Haki khususnya di bidang desain
industri, karena desain industri dianggap masih lemah di Indonesia.
D. Tinjauan (Riview) Kajian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan
menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan
kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:
Skripsi yang disusun oleh Alfi Nadzirotul Faizah,dari universitas Jember (UNEJ)
pada tahun 2014 dengan judul Tinjauan Yuridis Sengketa Desain Industri Antara
PT. Aplus Pacific Dengan Onggo Warsito (Studi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011. Penelitian tersebut mengkaji
dan menganalisis mengenai tinjauan dari putusan berdasarkan UU Nomor 31
Tahun 2000 yang secara khusus mengatur tentang Desain Industri serta akibat
dari adanya suatu pembatalan pendaftaran hak desain industri.
9
Dari buku Abdul Kadir Muhammad yang berjudul ”Kajian Hukum
Ekonomi Haki” diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2007. Pada
buku ini hanya diuraikan hak prioritas yang diberikan oleh Negara kepada
pendesain atas hasil kreasinya dan pemegang hak desain industri memiliki hak
eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya serta
melarang orang lain untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pendesain
tersebut.
hak desain industri dan menjelaskan perlindungan hukum desain industri di
Indonesia serta asas kebaruan yang dikaitkan dengan sistem pendaftaran pertama.
Jadi terdapat perbedaan pembahasan dan masalah yang diangkat penulis dengan
penelitian-penelitian yang sudah ada.
E. Kerangka Teoritis
Hak cipta adalah hak yang melekat pada setiap pencipta atas karya cipta yang
dihasilkannya baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. John Locke, filsuf
Inggris abad ke-18 dalam kaitan antara Hak Cipta dan hukum alam
mengemukakan, Hukum Hak Cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya
cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-
10
karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.7
Dalam buku klasiknya John Locke, “The Second Treatise of Civil Government and
a Letter Concerning Toleration” John Locke mengajukan sebuah pemikiran bahwa
semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan
kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau
dipreteli oleh Negara.8 John Locke juga mengatakan bahwa hak milik dari seorang
manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir.
Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda
yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang
merupakan hasil dari intelektualitas manusia.9
F. Kerangka Konseptual
Suatu kerangka konsepsi merupakan kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti.10 Salah
satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu
pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik
7 Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), h.
52. 8 Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), h.
53.
9 Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era
Globalisasi, Cetakan Pertama, (Riau: UIR-Press, 2010), h. 285.
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: UI-Press,2010),
h. 132.
tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup
yang tegas, sehingga dalam pengertian tidak boleh ada kurang atau dilebih-
lebihkan.
Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang
berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini, maka perlu
dikemukakan konsepsi dalam bentuk defenisi sebagai berikut:11
1. Desain industri pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau
komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya
yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis
dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat
dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan.
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 48.
12
2. Penjelasan tentang kebaruan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000
adalah Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
a. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah pengungkapan Desain
Industri yang sebelum: tanggal penerimaan; atau
b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah
diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
G. Metode Penelitian
kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam
terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan
atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang
bersangkutan”.12 Metode penelitian ini disistematikakan dalam suatu format
sebagai berikut:
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian yuridis
normatif. Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang
12Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: UI-
Press,2010),h. 43.
sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga
dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan
lain, serta menelaah peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan
penulisan penelitian ini. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif
yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang
suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-
teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.
2. Pendekatan Penelitian
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach).13
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-
undangan mengacu kepada UU No. 31 Tahun 2000. Sedangkan Pendekatan
kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus
yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal
ini yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/N/Haki/2005.
13Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2007), h.
93.
14
3. Data dan Sumber data
Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka data yang dikumpulkan berasal dari
data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan antara lain:
a. Bahan hukum primer, diperoleh dari UU Nomor 31 tahun 2000 tentang
Desain Industri dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01
K/N/Haki/2005 yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data-
data ini, agar penelitian menjadi lebih sempurna.
b. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian
kepustakaan (library research) yang diperoleh dari berbagai literatur
yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil
penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang
diteliti.
c. Bahan hukum tersier yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang
mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti
Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui
penelitian kepustakaan (library research) yakni upaya untuk memperoleh data
dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan
sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
5. Teknik Pengolahan Data
adalah metode analisa data yang mengelompakan dan menyeleksi data yang
diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang
menjadi objek penelitian, kemudian dianalisa secara interpretative
menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian
secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.
6. Metode Penulisan
sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun
2012.
dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan
gambaran garis besar mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN…