PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI

DIKAITKAN DENGAN ASAS SISTEM PENDAFTARAN PERTAMA

(Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Ilyas Aghnini

1111048000022

KONSENTRASI HUKUM BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015 M/1436 H

PERNYATAAN

ABSTRAK

Ilyas Aghnini. NIM 1111048000022. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN ASAS

SISTEM PENDAFTARAN PERTAMA (Analisis Putusan MA Nomor 01

K/N/HaKI/2005). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis Islam,

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H/2015 M.

x + 61 halaman + 25 lampiran.

Skripsi ini menganalisis desain industri yang berkaitan dengan asas sistem sistem

pendaftaran pertama (first to file system). Karena sistem pendaftaran pertama

mengisyaratkan suatu desain industri yang baru diberikan kepada pendaftar

pertama. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000

Pasal 2 ayat (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat

kualitatif. Penulis menganalisis antara PT. Cahaya Buana Intitama melawan

Robert Ito sebagai pihak yang bersengketa pada kasus desain lemari. Tujuan dari

skripsi ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak desain

industri dikaitkan dengan asas sistem pendaftaran pertama dan menentukan

kriteria desain industri yang disebut sebagai inovasi baru pada putusan MA No.

01 K/N/HaKI/2005.

Hasil penelitian menyimpulkan, adanya perbedaan konfigurasi bagian

depan dan samping, garis, ukiran, dari sebuah lemari. Dalam kasus ini

perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain industri sudah sesuai

dengan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Hak Desain Industri diberikan untuk

Desain Industri yang baru. Yang sebelumnya dikatakan jika desain industri milik

terggugat / pemohon kasasi tidak memiliki kebaruan dan merupakan

pengulangan dari desain industri yang telah ada sebelumnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Hak, Pendaftaran Pertama

Pembimbing : 1. Nahrowi, SH, MH

2. Drs. H. Subarkah, MH

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar,

atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehinga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi

Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu

baik materil maupun immateril, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H dan Drs. Abu Thamrin ,

S.H.,M.Hum., Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.

3. Nahrowi, SH, MH., dan Drs. H. Subarkah, MH., dosen pembimbing skripsi yang

telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan dalam memberikan nasihat,

kritik dan saran untuk membangun penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas

berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamanya kepada penulis.

5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga atas pengorbanan kedua orang tuaku

tercinta H. Sulanjana dan Hj. Eti Rachmawati, yang telah memberikan segala

dukungan baik materil maupun immateril serta doanya sehingga penulis dapat

menyelesaikan masa studi S1.

6. Kakak Aini Fatnawati, Harun Briandi Malik dan Gita Triatmojo yang telah

memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi S1.

vi

7. Seluruh keluarga besar Bentong Residence (BR), Andrio, Idham Katiasan, Rudi

Hartono, Dadan Gustiana, Rifki Alpiandi, Febyo Hartanto, Syawal Ritonga,

Lisanul Fikri, Kurnialif Triono, Nevo Amaba, Ian Nurdiansyah, Bara Muhammad,

Muhammad Iqbal, Angga Ariyana terima kasih atas dukungan dan pengalaman

yang telah diberikan selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2011,

khususnya Alif, Nevo, Dadan, Syawal dan lain-lain, terimakasih atas segala

bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini.

9. Seluruh teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah

memberikan Pengalaman yang dapat diambil selama kuliah di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan berkah

dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka. Amin.

Demikian ini penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-

besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang

berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak,

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jakarta, Agustus 2015

Penulis

Ilyas Aghnini

vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i

PESETUJUAN PEMBIMBING .......................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ................................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv

ABSTRAK ............................................................................................................ v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah .......................................................... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ....................................................... 5

D. Tinjauan Kajian Terdahulu ............................................................. 7

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual ................................................. 8

F. Metode Penelitian ........................................................................... 11

G. Sistematika Penulisan ...................................................................... 14

BAB II DESAIN INDUSTRI DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Desain Industri ............................................................... 16

B. Asas Hukum Desain Industri ........................................................... 18

C. Pemegang Hak Desain Industri........................................................ 19

D. Objek Syarat Desain Industri............................................................ 21

E. Ruang Lingkup Desain Industri........................................................ 22

F. Pengalihan Hak Desain Industri....................................................... 23

G. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri.................................... 25

H. Proses Pendaftaran Desain Industri.................................................. 25

BAB III PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN

INDUSTRI SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN HAK ATAS

KEPEMILIKAN INTELEKTUAL

viii

A. Prinsip Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual ........................ ...... 33

B. Prinsip Perlindungan Hak Desain Industri ....................................... 34

C. Desain Industri Sebagai Salah Satu

Hak Kekayaan Intelektual .............................................................. 35

D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Berdasarkan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 ............................................... 36

BAB IV ANALISIS PUTUSAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI ANTARA

PT. CAHAYA BUANA INTITAMA MELAWAN ROBERT ITO

A. Posisi Kasus ..................................................................................... 44

B. Analisis Kasus Berbeda ................................................................... 45

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak

Desain Industri Dalam Putusan

Mahkamah Agung No. 01/K/N/Haki/2005 ..................................... 49

D. Kriteria Desain Industri yang Disebut Sebagai

Inovasi Baru Dalam Kasus PT. Cahaya Buana Intitama

Melawan Robert Ito Dikaitkan Dengan Sistem

Pendaftaran Pertama......................................................................... 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................... 60

B. Saran ............................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 63

LAMPIRAN ......................................................................................................... 65

ix

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Intellectual Property Right saat

ini menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang

selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis Hak atas

kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap Hak atas kekayaan intelektual

telah menjadi perhatian dunia. Indonesia bahkan telah turut serta dalam perjanjian

internasional yang berkaitan dengan Hak atas kekayaan intelektual. Hak atas

kekayaan intelektual atau Intellectual Property Right adalah hak hukum yang

bersifat ekslusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil

aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan,

seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.

Hak atas kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua

kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan desain industri. Dasar hukum hak

cipta di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta. Sedangkam Hak Kekayaan Desain industri merupakan salah

satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya penulis sebut dengan UU No.

31 Tahun 2000). Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,

atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya dari

1

2

padanya, yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberi kesan estetis dan

dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau

kerajinan tangan.1

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri

dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut

adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri serta keanekaragaman

budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi

perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain

industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.2

Indonesia termasuk sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (World

Trade Organization) yang telah ikut meratifikasi Konvensi International tentang

(Agreement Establishing The World Trade Organization) dengan Keppres Nomor

7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

(WTO). Indonesia yang meratifikasi konvensi Paris juga mengatur perlindungan

hukum dibidang hak milik perindustrian, diantaranya adalah mengenai desain

industri (Industrial Design). Desain industri diatur dalam Pasal 11 Konvensi Paris,

dan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs. Sebagai konsekuensi dari

1Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedelapan, (Intelellectual

Property Rights), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 468.

2 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan

Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 291.

3

ratifikasi Konvensi Paris dan Persetujuan TRIPs, Indonesia perlu memberikan

perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang desain industri.3

Untuk melindungi desain industri dari peniruan atau persaingan yang

curang, maka desain industri tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual. Hak atas desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak

eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah

mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Oleh karena itu sistem

pendaftaran yang dianut UU No. 31 Tahun 2000 adalah bersifat konstitutif, yakni

sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran (first to

file).4

Berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas

desain industri itulah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan

orang yang mendesain pertama kali. Sistem pendaftaran pertama (first to file

system) mempunyai kekuatan hukum dan menjamin suatu keadilan setelah

diundangkan dan sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran hak dan telah

dipenuhinya, baik persyaratan substantif maupun persyaratan administrasi, maka

pendaftar akan memperoleh sertifikat hak desain industri. Hal ini dimaksudkan

untuk memberikan landasan perlindungan hukum agar pemegang hak desain

3 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan

Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 291-292. 4 Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia, Cetakan

Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 15.

4

industri dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan,

pembajakan, atau peniruan atas desain industri terkenal.5

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara

kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan

sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakan hak tersebut. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif

untuk melaksanakan hak desain industri dan melarang orang lain yang tanpa

persetujuannya membuat, memakai, menjual, atau mengimpor, mengekspor dan

mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Namun demikian pelaksanaan

hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan

penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari

pemegang hak desain industri.6

Pada dasarnya pemegang hak desain industri saling bersaing untuk

menciptakan suatu barang inovatif pada produk yang sama. Walaupun di akhir

hasilnya akan terlihat berbeda dan sama-sama mendaftarkan produk inovatifnya ke

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual. Namun kurangnya pemahaman

dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang desain industri membuat

pemegang hak desain industri menjadi salah dalam menafsirkan tentang sistem

5 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua,

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 292. 6Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua,

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 296.

5

pendaftaran pertama desain industri. Oleh karena itu, penulis mencoba

menganalisis kasus yang berkaitan dengan pemegang hak desain industri terkait

dengan sistem pendaftaran pertama.

Seperti salah satu kasus yang terjadi mengenai sistem pendaftaran pertama

yaitu desain industri yang dimiliki PT Cahaya Buana Intitama adalah pemegang

hak desain industri yang bergerak dalam industri lemari CBK 124 yang telah

terdaftar dengan Nomor ID 0 006 689 yang permohonannya diajukan pada tanggal

1 Agustus 2003 dan mendapatkan sertifikat pada 23 Desember 2003. Kemudian

Robert Ito mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada tanggal 28

Oktober 2003 telah terdaftar dalam daftar umum desain industri dengan Nomor ID

0 006 357dan mendapatkan sertifikat pada tanggal 13 April 2004 berupa lemari.

Dalam hal ini PT Cahaya Buana Intitama merasa keberatan dengan

pendaftaran desain industri lemari yang diajukan oleh Robert Ito. Karena desain

industri lemari milik Robert Ito bukan desain industri yang baru yang telah

terungkap dan telah ada sebelumnya, yaitu desain industri lemari CBK 124 milik

penggugat. Maka sudah sepatutnya desain industri milik Robert Ito tidak dapat

didaftarkan. Dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Niaga dan diikutsertakan turut

Robert Ito untuk memuat pembatalannya dalam berita resmi desain industri.

Pada Putusan Hakim Niaga Jakarta Pusat Nomor 46/Desain

Industri/2004/PN menyatakan bahwa desain industri yang dimiliki Robert ito

adalah lemari tidak mempunyai kebaruan dan bukan merupakan dan bukan yang

baru. Akan tetapi dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung Nomor

6

01/KN/Haki/2005 mengabulkan permohonan kasasi Robert Ito dan membatalkan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 46/Desain Industri/2004/PN.

Mahkamah Agung berpendapat mempertimbangkan Bahwa lemari CBK 124

dengan milik Robert Ito tampak pada konfigurasi (ukir yang menonjol) pada lemari

CBK 124 tidak memiliki tonjolan demikian pula konfigurasi yang terdapat pada

pintu, berupa garis-garis seperti anyaman tikar yang tidak sama dan tidak ditiru

pada lemari pintu milik Robert Ito. Berdasarkan putusan tersebut, penulis tertarik

memilih judul “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri

Terkait Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01

K/N/HaKI/2005) ”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak terlalu meluas sehingga

dapat mengakibatkan ketidakjelasan maka penulis membuat pembatasan

masalah yakni, membahas perlindungan hukum bagi pemegang hak desain

industri dan sistem pendaftaran pertama serta membahas mengenai kriteria

desain industri yang disebut sebagai inovasi baru.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dalam

7

Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/N/Haki/2005?

b. Bagaimana Kriteria Desain Industri yang Disebut Sebagai Inovasi Baru

Dalam Kasus PT. Cahaya Buana Intitama Melawan Robert Ito Dikaitkan

Dengan Sistem Pendaftaran Pertama?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami tentang

permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang

hak desain industri dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

pada putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/N/Haki/2005.

b. Untuk mengetahui Kriteria Desain Industri yang Disebut Sebagai Inovasi

Baru Dalam Kasus PT. Cahaya Buana Intitama Melawan Robert Ito

Dikaitkan Dengan Sistem Pendaftaran Pertama.

2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan dalam hukum bisnis dibidang HKI, utamanya mengenai

segala aspek yang menyangkut asas kebaruan yang dikaitkan dengan

8

sistem pendaftaran pertama. Selain itu adanya tulisan ini dapat menambah

perbendaharaan koleksi karya ilmiyah dengan memberikan kontribusi juga

bagi perkembangan hukum bisnis di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka

acuan dan landasan bagi pembaca dan penulis lanjutan. Mudah-mudahan

dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi pemerintah maupun

semua pihak yang ingin menyempurkan Haki khususnya di bidang desain

industri, karena desain industri dianggap masih lemah di Indonesia.

D. Tinjauan (Riview) Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan

menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan

kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Alfi Nadzirotul Faizah,dari universitas Jember (UNEJ)

pada tahun 2014 dengan judul Tinjauan Yuridis Sengketa Desain Industri Antara

PT. Aplus Pacific Dengan Onggo Warsito (Studi Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011. Penelitian tersebut mengkaji

dan menganalisis mengenai tinjauan dari putusan berdasarkan UU Nomor 31

Tahun 2000 yang secara khusus mengatur tentang Desain Industri serta akibat

dari adanya suatu pembatalan pendaftaran hak desain industri.

9

Dari buku Abdul Kadir Muhammad yang berjudul ”Kajian Hukum

Ekonomi Haki” diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2007. Pada

buku ini hanya diuraikan hak prioritas yang diberikan oleh Negara kepada

pendesain atas hasil kreasinya dan pemegang hak desain industri memiliki hak

eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya serta

melarang orang lain untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pendesain

tersebut.

Sebagai perbandingan sekaligus pembeda, pada skripsi ini penulis fokus

terhadap prinsip sistem pendaftaran pertama yang diberikan kepada pemegang

hak desain industri dan menjelaskan perlindungan hukum desain industri di

Indonesia serta asas kebaruan yang dikaitkan dengan sistem pendaftaran pertama.

Jadi terdapat perbedaan pembahasan dan masalah yang diangkat penulis dengan

penelitian-penelitian yang sudah ada.

E. Kerangka Teoritis

Hak cipta adalah hak yang melekat pada setiap pencipta atas karya cipta yang

dihasilkannya baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. John Locke, filsuf

Inggris abad ke-18 dalam kaitan antara Hak Cipta dan hukum alam

mengemukakan, Hukum Hak Cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya

cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-

10

karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.7

Dalam buku klasiknya John Locke, “The Second Treatise of Civil Government and

a Letter Concerning Toleration” John Locke mengajukan sebuah pemikiran bahwa

semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan

kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau

dipreteli oleh Negara.8 John Locke juga mengatakan bahwa hak milik dari seorang

manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir.

Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda

yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang

merupakan hasil dari intelektualitas manusia.9

F. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konsepsi merupakan kerangka yang menggambarkan

hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti.10 Salah

satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu

pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik

7 Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), h.

52. 8 Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), h.

53.

9 Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era

Globalisasi, Cetakan Pertama, (Riau: UIR-Press, 2010), h. 285.

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: UI-Press,2010),

h. 132.

11

tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup

yang tegas, sehingga dalam pengertian tidak boleh ada kurang atau dilebih-

lebihkan.

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang

berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini, maka perlu

dikemukakan konsepsi dalam bentuk defenisi sebagai berikut:11

1. Desain industri pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis

dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau

kerajinan tangan.

11Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 48.

12

2. Penjelasan tentang kebaruan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000

adalah Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

a. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah pengungkapan Desain

Industri yang sebelum: tanggal penerimaan; atau

b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah

diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum merupakan suatu

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang

bersangkutan”.12 Metode penelitian ini disistematikakan dalam suatu format

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian yuridis

normatif. Dimana penulis mencari fakta-fakta yang akurat dan valid tentang

12Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: UI-

Press,2010),h. 43.

13

sebuah peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga

dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan

lain, serta menelaah peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan

penulisan penelitian ini. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif

yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-

teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual

approach).13

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue

approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-

undangan mengacu kepada UU No. 31 Tahun 2000. Sedangkan Pendekatan

kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus

yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dalam hal

ini yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/N/Haki/2005.

13Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2007), h.

93.

14

3. Data dan Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka data yang dikumpulkan berasal dari

data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan antara lain:

a. Bahan hukum primer, diperoleh dari UU Nomor 31 tahun 2000 tentang

Desain Industri dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01

K/N/Haki/2005 yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data-

data ini, agar penelitian menjadi lebih sempurna.

b. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian

kepustakaan (library research) yang diperoleh dari berbagai literatur

yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil

penelitian yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang

diteliti.

c. Bahan hukum tersier yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang

mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti

Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui

penelitian kepustakaan (library research) yakni upaya untuk memperoleh data

dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan

sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

15

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif

adalah metode analisa data yang mengelompakan dan menyeleksi data yang

diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang

menjadi objek penelitian, kemudian dianalisa secara interpretative

menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian

secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

6. Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan

sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan

Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun

2012.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran

dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan

gambaran garis besar mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan dan

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan (Riview)

Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metodelogi

Penelitian, Sistematika Penulisan yang berkenaan dengan permasalahan

yang akan dibahas dalam skripsi ini.

16

BAB II DESAIN INDUSTRI DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum pengertian desain

industri, asas hukum perlindungan desain Industri, pemegang hak desain

industri, ruang lingkup perlindungan desain industri, obyek desain industri,

Proses pendaftaran desain industri, pengalihan hak dan lisensi desain

industri, jangka waktu perlindungan.

BAB III PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN

INDUSTRI SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN HAK ATAS

KEPEMILIKAN INTELEKTUAL

Pada Bab ini menjelaskan mengenai asas-asas umum tentang prinsip

umum hak atas kekayaan intelektual, prinsip perlindungan hak desain

industri, desain industri sebagai salah satu bagian hak kekayaan

intelektual, mekanisme penyelesaian sengketa desain industri.

BAB 1V PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN

INDUSTRI TERKAIT ASAS SISTEM PENDAFTARAN PERTAMA

(Analisis Putusan MA Nomor 01K/N/HaKI/2005)

Pada bab ini menjelaskan mengenai posisi kasus,analisis kasus berbeda,

perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri dalam

putusan Mahkamah Agung dan kriteria desain industri yang disebut

sebagai inovasi baru dikaitkan dengan sistem pendaftaran pertama.

BAB V penutup

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

17

BAB II

DESAIN INDUSTRI DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Desain industri

David I. Brainbridge mengemukakan pendapatnya mengenai desain

Desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu

barang.14 Dalam hukum HAKI, kata “desain” memiliki makna yang terbatas.

Dalam penggunaan yang wajar, kata “desain” dapat diartikan sebagai rencana atau

skema yang dapat berupa tulisan atau gambar yang menunjukan bagaimana

sesuatu harus diwujudkan atau bagaimana elemen-elemen dari suatu item atau

barang harus diwujudkan atau bagaimana elemen-elemen dari suatu barang harus

disusun. Kemungkinan lainnya adalah suatu desain dapat berupa dekoratif. Tetapi

dalam bahasa hukum, suatu desain didefinisikan berdasarkan referensi terhadap

ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan atas desain terdaftar atau hak desain

sebagaimana mestinya.

Jeremy Philips dan Alison Firth berpendapat bahwa desain

mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi/susunan baik internal

maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah

benda. Dekorasi permukaan dikesampingkan dan suatu desain harus spesifik.15

14Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan

Bebas, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 49.

15 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan


17

18

Desain industri merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual.

Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa

lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan

karya yang dimiliki oleh manusia.

Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan

desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri

itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula

diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang

dapat diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam

bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang

melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam

wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.16

B. Asas Hukum Desain Industri

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap

hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah:17

1. Asas Publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada

pengumuman publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui

16Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Ketujuh, (Intelellectual

Property Rights), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 467.

17 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2010), h. 477.

19

keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara

setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Di sini perbedaan yang

mendasar dengan hakcipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif,

sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konsumtif,

jadi ada persamaan dengan paten.

2. Asas Kemanunggalan (Kesatuan)

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain

industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu

komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu

yang utuh, tidak boleh hanya desain taplaknya saja, maka hak yang dilindungi

hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol berikut

tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu

kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya,

maka pendesain pertama tidak bisa mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan

tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu

kesatuan, jadi ada dua desain industri.

3. Asas Kebaruan

Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu

mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya

desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria

20

kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak

sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

C. Pemegang Hak Desain Industri

Orang yang berhak memegang hak desain industri adalah pendesain atau

orang yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jika desain industri dibuat

dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, maka

pemegang hak desain industri adalah pihak pemberi kerja. Jika desain industri

dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pembuat desain

industri dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri.

Ketentuan ini juga berlaku untuk desain yang dikerjakan oleh orang lain (bukan

karyawan) berdasarkan pesanan yang dibuat oleh lembaga swasta atau perorangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap

dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain

industri dan berita resmi desain industri. Pencantuman nama pendesain merupakan

suatu keharusan dalam bidang HaKI dan dikenal dengan istilah Hak Moral (Moral

right).18

Berita resmi desain industri adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara

berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memuat hal-hal

18 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global:Sebuah Kajian

Kontemporer, Cetakan Pertama, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010),h.233.

21

yang yang menurut undang-undang ini harus dimuat di dalamnya. Dengan

demikian, pemegang hak desain industri adalah:19

1. Pendesain, atau

2. Penerima hak dari pendesain karena pewarisan atau pengalihan atau sebab-

sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang, atau

3. Pemberi kerja dalam hubungan dinas, atau

4. Pembuat sebagai pendesain dalam hubungan kerja.

Dalam pemberian hak yang diberikan kepada pemegang Hak Desain

Industri adalah hak ekslusif dimana hak tersebut merupakan hak untuk

melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang

lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor,

mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri akan

tetapi dalam pelaksanaan tersebut dikecualikan dari ketentuan apabila pemakaian

desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, sepanjang tidak

merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.20

D. Objek Syarat Desain Industri

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, desain

industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut

tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat

kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah

pengungkapan desain industri yang sebelum:

19Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan

Kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 297.

20Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar,

Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2010), h. 190.

22

1. Tanggal penerimaan, atau

2. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas.

3. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia.Suatu

desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu

paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri

tersebut:

a. Telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional

di Indonesia di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau

b. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan

dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Selain itu

desain industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau, kesusilaan.

E. Ruang Lingkup Desain Industri

Pemegang hak desain industri memiliki hak eklusif untuk melaksanakan

hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa

persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau

mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Dalam hal ini lingkup desain

industri dibagi menjadi dua, yaitu:21

1. Desain Industri yang Dilindungi

21 Syopiansyah Jaya Putra. Yusuf Durachman, Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual,

Cetakan Pertama, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta,2009), h. 221-222.

23

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila

pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama

dengan pengungkapan sebelumnya.

2. Desain industri yang Tidak Dilindungi

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri

bertentangan dengan:

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Ketertiban umum

c. Agama

d. Kesusilaan

F. Pengalihan Hak Desain Industri

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri

kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan

pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang

diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal 1angka

11 UU No. 31 Tahun 2000). 22 Pengalihan Hak Desain Industri dibagi menjadi dua

bagian, yaitu:

1. Pengalihan Non lisensi

Seperti halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak

cipta, paten, merek dan lainnya, hak atas desain industri juga dapat dialihkan

atau diserahkan kepada pihak lain. Dengan adanya pengalihan atau

22 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Lisensi, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2001), h. 44.

24

penyerahan hak kepada pihak lain, ini berati yang beralih adalah hak

ekonominya. Sedangkan, hak moralnya tetap melekat pada pendesain.

Hak Desain Industri dapat beralihatau dialihkan dengan:23

a. Pewarisan

b. Hibah

c. Wasiat

d. Perjanjian tertulis

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang

undangan.

Pengalihan terhadap Hak Desain Industri di atas harus disertai dengan

dokumen tentang pengalihan hak dimana segala bentuk pengalihan Hak

Desain Industri wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada

Direktorat Jenderal dengan membayar biaya akan tetapi pengalihan Hak

Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak

berakibat hukum pada pihak ketiga. Apabila pengalihan Hak Desain Industri

itu terjadi, maka pengalihan Hak Desain Industri diumumkan dalam

beritaresmi desain industri.

Dalam pengalihan Hak Desain Industri tersebut tidak menghilangkan

hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam

setifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun dalam

daftarumum desain industri, inilah yang disebut dengan hak moral.

2. Pengalihan Dengan Lisensi

23Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat, (Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2010), h. 306.

25

Khusus mengenai pengalihan dengan lisensi, pemegang Hak Desain

Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian

lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 33 UU No. 31 Tahun 2000).

Pasal 34 UU No. 31 Tahun 2000 menegaskan lagi bahwa dengan tidak

mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pemegang hak

desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi

kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 Undang , kecuali jika diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak

langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia

atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan

perjanjian lisensi yang memuat ketentuan seperti tersebut diatas. (Pasal 36 UU

No. 31 Tahun 2000).24

G. Jangka Waktu Perlindungan Desain industri

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu

10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya

24Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat, (Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2010), h. 307

26

jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum

Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.25

H. Proses Pendaftaran Desain Industri

Setelah dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2000Tentang Desain Industri

telah terjadi proses pendaftaran desain industri yang dilakukan melalui kantor

pendaftaran desain industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

selanjutnya perlindungan akan diberikan hanya terhadap desain industri yang

didaftarkan. Hal ini berbeda dengan perlindungan desain industri sebelum

berlakunya UU No. 31 Tahun 2000 yang dilindungi di bawah rezim hak cipta

karena berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta pendaftaran bukan merupakan

sesuatu hal yang diwajibkan.

Hak desain industri merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara

kepada pendesain atau pemegang hak desain industri atas hasil kreasinya untuk

selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan

memerhatikan hal tersebut, berarti hak desain industri tidak muncul seketika sesaat

desain itu selesai dikerjakan dan prinsip itu tidak sama dengan “hak cipta” yang

memberikan hak kepada penciptanya sesaat suatu ciptaan “selesai diwujudkan atau

dilahirkan”, dan penciptanya atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk

memperbanyak atau mengumumkan hasil karyanya yang khas dan bersifat

25Dgip.go.id, “jangka waktu perlindungan desain industri” http://e-tutorial.dgip.go.id/jangka-

waktu-perlindungan-desain-industridiakses pada tanggal 3 Mei 2015

http://e-tutorial.dgip.go.id/jangka-waktu-perlindungan-desain-industri


27

orisinal.

Jika hak cipta “muncul” atau “lahir” seketika ciptaan itu selesai dibuat,

diwujudkan, diperdengarkan, atau di umumkan pertama kali, dalam sistem desain

industri karena hak desain diberikan oleh negara maka terjadinya hak desain

industri baru diperoleh setelah desain industri itu didaftarkan permintaanya kepada

negara melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan telah memenuhi

persyaratan perundang-undangan yang berlaku, serta diterima pendaftarannya.26

1. Pemeriksaan Administratif

Permohonan Pemeriksaan desain industri diawali dengan pemeriksaan

administrasi permohonan pendaftaran desain industri. Pemeriksaan

administrasif disini adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan

persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

UU No. 31 Tahun 2000 yang menyebutkan:

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke

Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam

Undang-undang ini.

b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh

Pemohon atau Kuasanya.

c. Permohonan harus memuat:

1) tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;

2) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;

3) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;

26Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia, Cetakan

Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 26.

28

4) nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan

melalui Kuasa; dan

5) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali,

dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

d. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:

1) contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri

yang dimohonkan pendaftarannya;

2) surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;

3) surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan

pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

e. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari

satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah

satuPemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para

Pemohon lain.

f. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan

harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup

bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

g. Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Untuk tujuan pengumuman permohonan, Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan administratif terhadap

permohonan pendaftaran desain industri sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah melakukan pemeriksaan syarat formalitas, Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual akan memberitahukan keputusan penolakan

permohonannya kepada pemohon apabila desain industri yang dimohonkan

masuk desain industri yang tidak mendapat perlindungan atau

memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena tidak

memenuhi kekurangan persyaratan formalitas.

29

Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan

keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya

surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut.

Dalam hal ini dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada pihak

yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki desain industri tersebut,

umpamanya dengan menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan

dengan kesusilaan. Keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dinyatakan bersifat tetap bila

pemohon atau kuasanya tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu

yang telah ditentukan.

2. Pengumuman Serta Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran Desain

Industri

Setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan,

permohonan pendaftaran desain industri akan diumumkan oleh Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan kepada masyarakat.

Mengenai tata cara mengumumkannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 dan

26 Undang-Undang Desain Industri.

Pengumuman permohonan pendaftaran desain industri yang telah

memenuhi persyaratan formalitas dilakukan dengan cara menempatkannya

30

pada sarana yang khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh

masyarakat, paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.

Data yang harus dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran desain industri,

ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang desain industri, yaitu:

a. nama dan alamat lengkap Pemohon;

b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui

Kuasa;

c. tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;

d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali

apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;

e. judul Desain Industri; dan

f. gambar atau foto Desain Industri.

Dalam hal permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi

kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, pengumumannya dilakukan setelah Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerima salinan putusan tersebut. Pada

saat pengajuan permohonan pendaftaran desain industri, pemohon dapat

meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan pendaftaran desain

industri ditunda, dengan ketentuan tidak boleh melebihi waktu 12 (dua belas)

bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal

prioritas. Ketentuan demikian dimaksudkan untuk memberikan kesempatan

kepada pemohon yang menganggap perlu penundaan pengumuman

kepentingannya.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri

yang telah memenuhi formalitas, menurut Pasal 26 Undang-Undang Desain

31

Industri setiap pihak dapat mengajukan keberatan (oposisi) tertulis yang

mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya. Pengajuan oposisi paling lama

3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman, kemudian oleh

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberitahukan kepada

pemohon.

Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatannya paling

lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal adanya oposisi,

dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Pemeriksaan substantif

adalah pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4

Undang –Undang desain industri untuk mengetahui aspek kebaruan yang

dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa yang merupakan

tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan

tugas tersebut. Pemeriksa desain industri seperti juga pemeriksa pada bidang-

bidang hak kekayaan intelektual lainnya diberi status sebagai pejabat

fungsional karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaannya yang khusus.27

27 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi

Hukumnya Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Bandung: P.T. Alumni, 2003), h. 442-443.

32

Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga

berakhirnya jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan, Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan subtantif terhadap

permohonan yang telah diterima tersebut. Bila hasil pemeriksaan subtantif

menyatakan bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi dan

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka menurut ketentuan Pasal 29

UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri

dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

berakhirnya jangka waktu tersebut.

Sertifikat desain industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal

penerimaan (filling date). Sertifikat desain industri dicatat dalam daftar umum

desain industri dan diumumkan secara resmi melalui berita resmi desain

industri. Pihak yang memerlukan salinan sertifikat desain industri dapat

memintanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan

membayar sejumlah biaya.28

28 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, (Bandung: P.T.

Alumni, 2005), h. 223.

33

BAB III

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN HAK ATAS KEPEMILIKAN

INTELEKTUAL

A. Prinsip Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan Perlindungan

Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya

sastra (literary works) dan karya seni (artistic works). Sebagai contoh, karya sastra

dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan, dan lain-lain, sedangkan karya seni

dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan, dan lain-lain.29

Bouwman Noor Mout menyatakan bahwa HAKI merupakan hasil,

kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam

suatu bentuk, baik materiil (benda) maupun immateriil (hak). Bukan bentuk

penjelemaannya yang dilindungi, melainkan daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu

dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau ketiga-

tiganya.30

Pada dasarnya, HAKI digolongkan dalam dua bagian, pertama adalah hak

cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (neighboring rights). Hak cipta

29 Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia,

2010), h. 21.



33

34

lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan,

sedangkan hak-hak yang berkaitan diberikan kepada para pelaku pertunjukan,

produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya

suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta. Hak cipta dan hak-hak yang

berkaitan terdiri dari karya-karya tulis, karya musik, rekaman suara, pertunjukan

pemusik, aktor, dan penyanyi.

Kedua adalah Hak Kepemilikan Industri (Industrial Property Rights) yang

khusus berkenaan dengan industri. Yang diutamakan dalam Hak Kepemilikan

Industri adalah bahwa hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat

dipergunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan dibidang industri inilah

yang merupakan aspek terpenting dak hak Kepemilikan Industri. Kekayaan

industrial (Industrial Property Rights) terdiri atas invensi teknologi (paten),

merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis.31

B. Prinsip Perlindungan Hak Desain Industri

Perlindungan terhadap hak desain industri baik perlindungan hak ekonomi

maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi

yang erat dengan peningkatan kreasi pendesain yang pada akhirnya akan

memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk

negara.


Bebas, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 32-33.

35

Bagi pendesain, adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan

semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara, dengan

adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu

pembangunan ekonomi negara karena perlindungan terhadap desain industri

memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan.

Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak desain industri diperoleh

melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran desain industri

yang di anut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan

diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.dengan demikian, perlindungan atas

suatu desain industri baru diperoleh jika suatu desain telah didaftarkan. Tanpa

pendaftaran, tidak akan ada perlindungan.32

Muhammad Djumhana menyatakan,

Adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum

pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan

perlindungannya meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan

semenjak timbulnya hak desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut

ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujud secara nyata dari

seorang pendesain.33

C. Desain industri sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual





36

Desain industri merupakan salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual,

mengingat adanya tumpang tindih antara desain industri dan bagian Hak Atas

Kekayaan Intelektual lainnya. Selain itu terdapat beberapa konsep hukum

mengenai bagian Hak Atas Kekayaan Intelektual lain seperti hak paten dan hak

cipta yang juga digunakan dalam desain industri.

Richard J. Gallafent menyatakan,

Bahwa hukum desain meminjam konsep baik dari hukum paten maupun hukum

hak cipta. Dari hukum paten mengambil jangka waktu monopoli yang terbatas

yang didapat melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik/

pemegang haknya untuk menghentikan pihak lain untuk memproduksi artikel

dengan desain yang sama, yang mana konsep kebaruan tersebut merupakan syarat

agar suatu desain dapat didaftarkan. Adapun dari hukum hak cipta, desain

meminjam konsep ide-ide menjadi bentuk-bentuk fisik yang merupakan

perwujudan dari ide-ide.34

D. Mekanisme Penyelesaian sengketa desain industri berdsarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000

1. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Pada dasarnya, penyebab timbulnya sengketa di bidang desain industri dapat

meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Penggunaan desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang


Bebas, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h.48

37

secara tanpa hak atau tanpa kewenangan untuk menggunakan desain

dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alas hukum yang

sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya dapat berupa peniruan dari

aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk yang

bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli

atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan

penampilan seolah-olah asli.

b. Persengketaan desain industri juga dapat disebabkan oleh adanya

perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terkait dengan

perikatan.

c. Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain industri.

Ketentuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa diatur secara

khusus dalam UU No. 31 Tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini

menyangkut penyelesaian terhadap kasus-kasus desain dari segi perdata

karena penyelesaian secara pidana diatur lebih lanjut dalam Bab X dan

Bab XII UU No. 31 Tahun 2000.

Pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 2000 pada prinsipnya

mengatur bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat

menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan

barang yang diberi hak desain industri melalui gugatan ganti rugi dan atau

penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang

38

diajukan ke Pengadilan Niaga.

Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU No. 31

Tahun 2000 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyelesaian sengketa

litigasi yang dipersingkat, hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa biasa

yang di proses melalui pengadilan umum. Dengan kata lain penyelesaian

sengketa ini tidak mengenal proses banding, tetapi melalui tingkat kasasi.

Disamping penyelesaian litigasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2000 juga memungkinkan penyelesaian nonlitigasi melalui arbitrase. Kedua

bentuk penyelesaian sengketa ini dikenal dengan penggolongan penyelesaian

sengketa ajudikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 membuka peluang

kemungkinan penyelesaian sengketa lain melalui alternatif penyelesaian

sengketa atau yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Materi yang digugat pihak yang dirugikan, yaitu pemegang hak desain

industri atau penerima lisensi dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian

perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau

mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Pada proses penyelesaian sengketa, pihak yang dirugikan dapat

meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan

sementara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2000 yang meliputi pencegahan masuknya produk yang berkaitan

dengan pelanggaran hak desain industri dan menyimpan bukti yang berkaitan

dengan pelanggaran hak desain industri. Berdasarkan permintaan ini, Hakim

39

Pengadilan Niaga dapat melaksanakan penetapan yang menyangkut hal-hal

tersebut dan dengan segera memberi tahu pihak yang dikenai tindakan dengan

catatan pihak yang dikenai tindakan tersebut diberi kesempatan untuk didengar

keterangannya.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menentukan bahwa

jika Hakim Pengadilan Niaga tetap menerbitkan surat penetapan sementara,

Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa harus memutuskan dengan

beberapa alternatif putusan sebagai berikut:

1) Mengubah,

2) Membatalkan, atau

3) Menguatkan penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 dalam

jangka waktu maksimal 30 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan

sementara Pengadilan tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 secara seimbang juga

melindungi pihak-pihak yang dituntut secara adil. Pada ketentuan Pasal 52

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang menyatakan dalam hal penetapan

sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat

menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara

pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara

pengadilan tersebut.35



40

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)

Bentuk-bentuk ADR meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan

arbitrase. Ketiga bentuk ADR ini dapat diterapkan dalam kasus-kasus sengketa

di bidang HAKI, termasuk desain industri. Dalam negosiasi, penyelesaian

sengketa pada dasarnya diupayakan oleh para pihak yang bersangkutan sendiri.

Mediasi dan konsiliasi saling menggantikan karena pada hakikatnya adalah

sama, yaitu penyelesaian sengketa dimana para pihak secara sukarela mencari

penyelesaian dengan jalan merundingkan suatu kesepakatan tentang

penyelesaian yang mengikat dengan bantuan pihak ketiga yang tidak

berpihak.36 Garry Goopaster memberikan definisi sebagai berikut:

Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar

yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang

memuaskan.37

Pada mediasi, kadar keterlibatan pihak ketiga lebih banyak bertindak

selaku fasilitator, yaitu mengupayakan agar para pihak dapat dengan mudah

menyelesaikan sendiri sengketa yang bersangkutan, sedangkan konsiliasi pihak

ketiga secara aktif membantu menemukan penyelesaian sengketa untuk dapat


Bebas, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 179

37 Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Nasional,

Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2009),h.5.

41

disepakati para pihak. Arbitrase dalam arti luas menempatkan peranan pihak

ketiga dalam menyelesaikan sengketa dimana pihak ketiga tersebut membuat

putusan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan seperti halnya putusan

pengadilan.38

Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui

diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa

yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.39Negosiasi banyak dibutuhkan

orang dalam hal mereka membutuhkan sesuatu yang dapat diberikan oleh pihak

lain atau juga dalam hal mereka mengiginkan adanya suatu kerja sama atau

bantuan. Negosiasi juga dibutuhkan dalam hal penyelesaian sengketa yang

terjadi di antara para pihak yang berkepentingan dalam lingkungan yang

sederhana.

Pada awalnya, mediasi adalah prosedur yang tidak mengikat sama

sekali yang memberikan kesempatan para pihak untuk meningkatkan prosedur

dalam beberapa tingkatan dan netral dalam suatu keadaan di mana ia tidak

mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan suatu keputusan yang mengikat para

pihak. Putusan mediasi mengikat berdasarkan iktikad bak dari para pihak, tetapi



39 Gatot P. Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1.

42

tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya putusan hakim.40

3. Penyelesaian Sengeketa Secara Pidana

Masalah desain industri dimungkinkan diselesaikan melalui sistem

hukum pidana. Proses pidana dimulai dari penyidikan sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan Pasal 53 UU Nomor 31 Tahun 2000. Ayat (1) dari Pasal 53

UU Nomor 31 Tahun 2000 tersebut berbunyi, selain Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

Desain Industri.

Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (2) UU

Nomor 31 Tahun 2000 yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan

tindak pidana di bidang Desain Industri;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan

peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;



43

e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;

f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran

yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain

Industri; dan/atau

g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang Desain Industri.

Pelanggaran pidana terhadap hak desain industri diklasifikasikan sebagai

delik aduan dengan ancaman hukuman maksimum empat tahun. Hakim juga

dapat menjatuhkan hukuman alternatif berupa denda paling banyak Rp.

300.000.000,00. atau menggabungkan kedua ancaman pidana tersebut.

Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 31

Tahun 2000 tentang desain industri.

Seperti halnya pada hak cipta, UU Nomor 31 Tahun 2000 mengatur

mengenai hak moral pendesain, yaitu hak yang tetap melekat pada pendesain

meskipun hak desain industri telah dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

Pelanggaran hak moral dikenakan ancaman hukuman paling lama satu

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 ketentuan mengenai hal

ini terdapat dalam pasal 54 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 2000.41



44

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI ANTARA PT.

CAHAYA BUANA MELAWAN ROBERT ITO

A. Posisi Kasus

Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005 merupakan kasus antara PT.

Cahaya Buana Intitama dengan Robert Ito. Cahaya Buana Intitama selaku

penggugat dan sebagai termohon kasasi adalah pemegang hak desain industri yang

bergerak dalam industri lemari CBK 124 yang telah terdaftar dengan Nomor ID 0

006 689 yang permohonannya diajukan pada tanggal 1 Agustus 2003 dan

memperoleh sertifikat desain industri pada tanggal 23 Desember 2003. Kemudian

Robert Ito selaku tergugat dan pemohon kasasi mengajukan permohonan

pendaftaran desain industri pada tanggal 28 Oktober 2003 dan memperoleh

sertifikat desain industri pada tanggal 13 April 2004 berupa lemari.

PT Cahaya Buana Berpendapat jika desain lemari yang dimiliki oleh

Robert Ito menyerupai dan/atau sama dengan desain industri lemari CBK 124

milik PT Cahaya Buana Intitama dan telah terdaftar dalam daftar umum desain

industri dengan Nomor ID 0 006 357 atas nama Robert Ito dan Dirjen HaKI

sebagai turut tergugat.

Dalam hal ini PT Cahaya Buana Intitama merasa keberatan dengan

pendaftaran desain industri lemari yang diajukan oleh Robert Ito. Karena desain

industri lemari milik Robert Ito bukan desain industri yang baru yang telah

44

45

terungkap dan telah ada sebelumnya, yaitu desain industri lemari CBK 124 milik

penggugat. Maka sudah sepatutnya desain industri milik Robert Ito tidak dapat

didaftarkan. Maka sudah sepatutnya desain industri milik Robert Ito tidak dapat

didaftarkan dan haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Niaga dan diikutsertakan

turut Robert ito untuk memuat pembatalannya dalam berita resmi desain industri.

B. Analisis Kasus Berbeda

Putusan Mahkamah Agung Nomor 022 K/N/HaKI/2005 Tanggal 24

Oktober 2005 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/HAKI/2004/PN.Niaga.Sby

Tanggal 23 Febuari 2005 (Sepeda Motor Garuda) merupakan kasus antara PT.

Anglo Sama Permata Motor sebagai termohon kasasi dahulu tergugat

mendapatkan sertifikat desain industri Nomor ID 0 0006493 pada tanggal 3

Oktober 2003 untuk sepeda motor garuda yang sebagian sudah dan hendak

dipasarkan di Indonesia. Sepeda motor garuda juga telah mengiklankan

penjualannya melalui media cetak harian jawa pos sebelum tanggal 3 Oktober

2003.

Dengan Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sebagai pemohon kasasi

dahulu penggugat desain sepeda motor tersebut serupa dengan desain industri yang

telah didaftarkan sebelumnya dengan Nomor ID 0 000 109 pada tanggal 19 Juni

2001 yaitu berupa motor scooter, antara lain persamaan pada tampak depan seperti

bidang segitiga lampu depan yang dicirikan dengan lubang vertikal. Selain itu juga

46

pada tampak belakang serta bagian samping yang berupa knalpot dengan variasi

berbentuk segitiga. Secara garis besar dua desain itu sama.

Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Surabaya Tanggal 23 Febuari

2005 Nomor 05/HAKI/2004/PN.Niaga.Sby menolak gugatan yang diajukan oleh

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha berupa pembatalan sertifikat desain

industri milik PT. Anglo Sama Permata Motor. Dasar pertimbangan Hakim dalam

menentukan desain industri Sepeda Motor Garuda milik PT. Anglo Sama Permata

Motor adalah desain yang baru karena tidak sama atau identik dengan

pengungkapan desain industri motor scooter milik penggugat. Perbedaannya

terletak pada desain industri Sepeda Motor Garuda tidak ada penutup mesin bagian

bawah dan sistem rem belakang adalah rem cakram. Serta oleh Honda Giken

Kogyo Kabushiki Kaisha tidak dapat menghadirkan contoh motor garuda di muka

persidangan, maka tidak dapat dibuktikan apakah dua desain itu serupa atau sama.

Akan tetapi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tanggal 24 Oktober

2005 Nomor 022 K/N/HaKI/2005 mengabulkan permohonan kasasi Honda Giken

Kogyo Kabushiki Kaisha berupa pembatalan sertifikat desain industri sepeda

motor garudamilik PT. Anglo Sama Permata Motor dan membatalkan putusan

Pengadilan Niaga Tanggal 23 Febuari 2005 Nomor 05/HAKI/2004/PN.Niaga.Sby.

Mahkamah Agung. Dalam putusannya mempertimbangkan bahwa desain industri

milik Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha serupa alias sama dengan desain

motor Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha karena tidak mempunyai perbedaan

47

secara signifikan. Berdasarkan uraian kasus diatas Putusan Pengadilan Niaga

Surabaya yangmenyatakan bahwa desain industri sepeda motor garuda tidak sama

atau identik dikarenakan adanya perbedaan dengan desain industri motor scooter

milik pengugat.42

1. Pertimbangan Pengadilan Niaga

Putusan Hakim dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 29

November 2004 Nomor 46 / Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst

membatalkan pendaftaran desain industri lemari atas nama Robert Ito. Hakim

Pengadilan Niaga menyatakan bahwa desain industri lemari tidak mempunyai

kebaruan dan bukan merupakan desain industri yang baru. Karena desain

industri milik Robert Ito adalah pengulangan atau penjiplakan dari desain

industri Lemari CBK 124 milik PT. Cahaya Buana Intitama.

Dari segi pendaftaran Hakim Pengadilan Niaga tidak memperhatikan

fakta mengenai tanggal permohonan pendaftaran desain industri milik

tergugat / pemohon kasasi dengan tanggal permohonan pendaftaran desain

industri milik penggugat / termohon kasasi. Hakim Pengadilan Niaga juga

memerintahkan turut tergugat / pemohon kasasi untuk mencatatkan

pembatalan pendaftaran desain industri lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama

42Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika,

2013), h.147.

48

tergugat / pemohon kasasi dalam Daftar Umum Desain Industri dan

mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung

Akan tetapi dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung Nomor

01/KN/Haki/2005 tanggal 31 Maret 2005 mengabulkan permohonan kasasi

Robert Ito dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor

46 / Desain Industri /2004 /PN.Niaga.Jkt.Pst. Mahkamah Agung

mempertimbangkan Bahwa lemari CBK 124 dengan desain industri milik

Robert ito harus diperbandingkan secara utuh sebagai lemari untuk menilai

benar tidaknya adanya persamaan tersebut.

Desain industri milik penggugat / termohon kasasi yang diminta

perlindungannya adalah bentuk dan konfigurasi sementara milik tergugat /

pemohon kasasi hanya konfigurasinya saja. Sehingga desain lemari,

berbentuk segi empat, berpintu, berpintu satu, dua, tiga, empat dan seterusnya

serta konfigurasi pintu lemari seperti di panel, berkunci, diberi tarikan tangan,

merupakan desain dan konfigurasi milik publik, sehingga tidak dapat

dimohonkan perlindungannya dalam suatu desain industri milik penggugat /

termohon kasasi maupun tergugat pemohon kasasi.

Perbedaan desain industri lemari CBK 124 dengan milik Robert Ito

tampak pada konfigurasi (ukir yang menonjol) pada lemari CBK 124

49

sedangkan milik Robert Ito tidak memiliki tonjolan demikian pula konfigurasi

yang terdapat pada pintu, berupa garis-garis seperti anyaman tikar yang tidak

sama dan tidak ditiru pada lemari pintu milik Robert Ito.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Dalam

putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/N/Haki/2005

Jika dilihat dari perlindungan terhadap pemegang hak desain industri,

penulis membagi menjadi dua segi yaitu:

1. Dari Segi Kebaruan

Desain industri yang dimiliki oleh tergugat / pemohon kasasi telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, Hak Desain Industri

diberikan untuk Desain Industri yang baru. Dan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor. 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang berbunyi, Desain

Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri

tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Secara jelas dalam hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual konfigurasi, komposisi garis,

maupun komposisi warna atas desain industri yang diajukan oleh tergugat /

pemohon kasasi adalah desain industri yang baru dan kreasi yang tidak ada

pada desain industri lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Dengan demikian

desain industri milik tergugat / pemohon kasasi adalah konfigurasi, komposisi

50

garis, maupun komposisi warna yang baru. Apabila seluruh konfigurasi,

komposisi garis maupun komposisi warna dari desain industri milik tergugat

/ pemohon kasasi dibandingkan dengan desain industri milik penggugat /

termohon kasasi, maka secara kasat mata perbedaan tersebut sangat jelas.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung juga

mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara desain industri milik penggugat

/ termohon kasasi dengan desain industri milik tergugat / pemohon kasasi.

Seperti tampak pada konfigurasi (ukir yang menonjol) pada desain milik

penggugat / termohon kasasi sementara desain tergugat / pemohon kasasi tidak

memiliki tonjolan, demikian pula konfigurasi yang terdapat pada pintu, berupa

garis-garis seperti anyaman tikar yang tidak sama dan tidak ditiru pada pintu

lemari desain industri milik tergugat / pemohon kasasi.

Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga

yang menyatakan bahwa desain industri lemari tergugat / pemohon kasasi

tidak mempunyai kebaruan dan bukan merupakan desain industri yang baru.

Karena desain industri tergugat / pemohon kasasi adalah pengulangan atau

penjiplakan dari desain industri Lemari CBK 124 milik penggugat / termohon

kasasi. Karena pihak tergugat / pemohon kasasi sudah melalui proses

pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenederal Hak Kekayaan Intelektual,

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 1

51

Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

Tentang Desain Industri.

Sebagai perbandingan atas sengketa yang terjadi pada PT. Anglo Sama

Permata Motor dengan Honda Giken Kogyo Kabushiki, Undang-Undang

Desain Industri memang tidak menjelaskan mengenai pengertian tidak sama

dalam suatu desain industri. Undang-Undang Desain Industri hanya mengenal

unsur kebaruan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran desain industri

sebagaimana diatur dalam Pasal (2). Akan tetapi Indonesia telah meratifikasi

TRIPs Agreement, yang di dalam TRIPs Agreement pada article 25 (1)

menyatakan bahwa Pemberian hak desain industri tersebut diberikan atas

dasar kebaruan atau orisinil, dimana desain yang diberikan hak desain industri

dipersyaratkan harus mempunyai perbedaan secara signifikan atau tidak ada

unsur persamaan pada pokoknya dengan desain industri yang telah ada

sebelum tanggal permohonanpendaftaran.

2. Dari Segi Pendaftaran

Desain industri milik tergugat / pemohon kasasi yang telah

mendapatkan sertifikat desain industri dengan nomor ID-006-357 dengan

judul lemari. Telah melalui proses pengumuman seperti yang diamanatkan

dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

desain industri yang berbunyi, Permohonan yang telah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh

52

Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus

untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling

lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Dan terhadap pihak yang keberatan atas suatu desain industri yang

sedang dalam proses pengumuman. Selain itu juga diberi kesempatan untuk

mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000

tentang desain industri yang berbunyi, Sejak tanggal dimulainya pengumuman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), setiap pihak dapat

mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif

kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur

dalam Undang-undang ini.

Pada saat proses pengumuman atas desain industri yang dimiliki

tergugat / pemohon kasasi, pihak penggugat / termohon kasasi tidak pernah

mengajukan keberatan atas desain industri yang dimilik tergugat / pemohon

kasasi kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan tidak

adanya keberatan dari pihak lain, maka desain industri milik tergugat /

pemohon kasasi diterbitkanlah sertifikat desain industri. Pada gugatannya,

penggugat juga memasukan Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi,Gugatan

pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang

berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau

Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.

53

berdasarkan hal tersebut maka pengajuan oleh penggugat / termohon

kasasi mengenai pembatalan desain industri lemari ID-0-006-357 atas nama

tergugat / pemohon kasasi sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum.

Dan tidak tepat, karena desain industri milik tergugat memenuhi syarat

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal (2) Undang-Undang Nomor. 31

Tahun 2000 tentang desain industri.

Bahwa dari segi pendaftaran, Majelis Hakim di Mahkamah Agung

berpendapat kedua desain industri tersebut diperiksa ketika belum dikeluarkan

sertifikat atas salah satu desain industri. Karena permohonan pendaftaran

desain industri diajukan oleh tergugat / pemohon kasasi pada tanggal 28

Oktober 2003, dimana sertifikat desain industri milik penggugat / termohon

kasasi baru dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2003, sehingga turut

tergugat / pemohon kasasi dalam mengeluarkan sertifikat desain industri milik

penggugat tersebut telah membanding dengan desain industri milik tergugat

/ pemohon kasasi.

Penggugat / termohon kasasi mengajukan permohonan desain industri

pada tanggal 1 Agustus 2003 dan memperoleh sertifikat desain industri

Lemari CBK 124 Nomor ID-006-689 tanggal 23 Desember 2003, sedangkan

tergugat / pemohon kasasi mengajukan permohonan pendaftaran desain

industri Lemari tanggal 28 Oktober 2003 dan memperoleh sertifikat desain

industri Lemari tanggal 13 April 2004. Sehingga jelas pada saat tergugat /

54

pemohon kasasi mengajukan permohonan pendaftaran, desain industri milik

Penggugat / termohon kasasi belum terdaftar (belum memiliki sertifikat desain

industri). Dengan demikian permohonan desain industri yang diajukan oleh

tergugat / pemohon kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.

Oleh sebab itu, maka desain industri milik penggugat / termohon kasasi

secara administratif belum memiliki kekuatan hukum ketika tergugat /

pemohon kasasi mendaftarkan desain industrinya. Karena kedua desain

industri diperiksa ketika belum dikeluarkannya sertifikat desain industri atas

salah satu desain industri tersebut.

Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Robert Ito

karena menilai desain industri yang dimiliki tergugat / pemohon kasasi

memenuhi unsur kebaruan dan berdasarkan asas pendaftaran pertama.

Sehingga desain industri tergugat / pemohon kasasi wajib dilindungi secara

hukum, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Dan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga serta

mengembalikan hak desain industri lemari Nomor ID 0 006 357 milik Robert

Ito.

55

D. Kriteria Desain Industri yang Disebut Sebagai Inovasi Baru Dalam Kasus PT.

Cahaya Buana Intitama Melawan Robert Ito Dikaitkan Dengan Sistem

Pendaftaran Pertama

Inovasi baru yang dimaksud hakim pengadilan niaga terhadap kasus desain

industri lemari CBK 124 nomor ID 0-006-689 milik penggugat / termohon kasasi

dan desain industri lemari nomor ID 0-006-357 milik tergugat / pemohon kasasi

terletak pada perbandingan bentuk dan konfigurasinya. Bahwa konfigurasi yang

dimaksud apabila dilihat dari gambar sebagai berikut:

1. Garis-garis yang membentuk pada ketiga pintu atau laci lemari yaitu laci atas

tengah dan bawah, komposisi ketiga pintu atau laci persis sama yaitu laci atas

lebih kecil dari laci tengah seterusnya laci tengah lebih kecil dari laci/ pintu

bawah.

2. Tampak depan kedua desain garis/ konfigurasi pada masing-masing tiga laci/

pintu berbentuk segi empat sesuai bentuk laci didalamnya dibuat garis

melengkung simetris secara horizontal membentuk oval, konfigurasi pada laci

atas dan tengah kedua desain tidak tampak perbedaan sedangkan pada pintu

bawah konfigurasi bentuk oval yang dibentuk dari garis melengkung pada

desain industri milik penggugat / termohon kasasi berjumlah 4 (empat)

sedangkan pada desain industri milik tergugat / pemohon kasasi berjumlah 3

(tiga) namun jumlah bentuk oval tersebut secara nyata tidak memberikan suatu

perbedaan yang signifikan. Secara estetika tidak memberikan perbedaan

56

sehingga kedua desain terlihat sama, kesamaan dimaksud lebih jelas dengan

memperbandingkan produk kedua desain industri seperti bukti lemari CBK

124 milik penggugat / termohon kasasi merek NAPOLLY TOP dan lemari

milik tergugat / pemohon kasasi dengan merek MULTIPLASINDO.

3. Tampak belakang pada kedua desain industri sama artinya tidak ada

perbedaan.

Inovasi baru yang dimaksud Mahkamah Agung terhadap kasus PT. Cahaya

Buana Intitama dengan Robert ito terletak pada perlindungan desain industrinya.

Desain industri milik tergugat / pemohon kasasi yang dimintakan perlindungannya

adalah konfigurasi sedangkan milik penggugat / termohon kasasi yang dimintakan

perlindungannya adalah bentuk dan konfigurasi serta ornamen. Terdapat

perbedaan antara desain industri milik tergugat / pemohon kasasi dengan

penggugat / termohon kasasi, seperti sebagai berikut:

a. Tampak pada konfigurasi (ukir yang menonjol) pada desain milik Penggugat

/ termohon kasasi sementara desain milik tergugat / pemohon kasasi tidak

memiliki tonjolan.

b. Konfigurasi yang terdapat pada pintu berupa garis-garis seperti anyaman tikar

yang tidak sama dan tidak ditiru pintu lemari pada desain industri milik

tergugat / pemohon kasasi.

Penulis berpendapat bahwa inovasi harus memiliki ciri khusus, dalam arti

sebuah ide untuk membuat karya yang mempunyai unsur kebaruan dan sebuah ide

yang bersifat original. Desain industri yang dimiliki oleh penggugat / termohon

57

kasasi dan tergugat / pemohon kasasi terlihat jelas berbeda desain diantaranya

adalah:

1. Tampak depan kedua desain masing-masing pada pintu memiliki konfigurasi

yang berbeda. Milik tergugat / pemohon kasasi memiliki pegangan pintu

berbentuk menonjol pada pintu satu dan pintu dua sama, namun pintu yang

ketiga pegangan pintu dalam posisi vertikal . Milik penggugat / termohon

kasasi memiliki posisi pegangan pintu pada lemarinya sama dengan milik

tergugat / pemohon kasasi, namun secara desain bentuk pegangan pintu sangat

berbeda. Pada pintu lemari penggugat / termohon kasasi memiliki desain

relief / ukiran berupa gambar mirip anyaman tikar, sedangkan pintu lemari

tergugat / pemohon desain relief / ukirannya polos.

2. Tampak samping kedua desain masing-masing memiliki konfigurasi yang

berbeda. Milik tergugat / pemohon kasasi memiliki desain relief / ukiran hanya

berupa garis-garis pemisah antara laci satu, dua dan tiga. Sedangkan milik

penggugat / termohon kasasi memiliki desain relief / ukiran berupa kotak-

kotak yang menonjol.

3. Tampak bawah kedua desain masing-masing memiliki konfigurasi yang

berbeda. Milik tergugat / pemohon kasasi lemari menggunakan roda.

Sedangkan milik penggugat lemari tidak memakai roda / menggunakan kaki

biasa.

Penulis setuju dengan pendapat Mahkamah Agung karena sebagaimana

pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 desain industri

58

merupakan suatu kreasi bentuk, konfigurasi, garis atau warna dari gabungan

bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Maka jika dilihat secara teliti antara kedua

desain industri memiliki perbedaan secara jelas. Dengan demikian alasan atau

pertimbangan hakim Pengadilan Niaga yang menyebutkan kedua desain industri

memiliki kesamaan tidak berdasarkan fakta.

Inovasi baru dalam desain industri erat kaitannya dengan asas sistem

pendaftaran pertama yang mengisyaratkan suatu desain industri yang baru

diberikan kepada pendaftar pertama. Pendaftaran pertama (first to file system)

wajib dilakukan sebagai bukti sebuah desain industri memiliki desain yang baru /

belum pernah ada sebelumnya. Sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005, hak desain industri diberikan untuk desain

industri yang baru.

Berdasarkan analisis diatas penulis berpendapat desain industri yang

dimiliki oleh tergugat / pemohon kasasi sudah memenuhi kriteria kebaruan dan

merupakan sebuah inovasi baru. Maka dalam hal ini tergugat / pemohon kasasi

telah memenuhi asas sistem pendaftaran pertama (first to file system). Sehingga

tergugat / pemohon kasasi berhak mendapatkan perlindungan atas desain

industrinya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2000. Dengan kata lain tergugat / pemohon kasasi tidak meniru

desain yang dimiliki penggugat / termohon kasasi secara keseluruhan. Fakta

tersebut menjadi dasar hukum bagi penulis berpendapat jika dasar gugatan

59

penggugat/ termohon kasasi kepada tergugat/ pemohon kasasi di pengadilan niaga

tidak berdasarkan bukti nyata.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah selayaknya

memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, pada khususnya dalam

kasus ini adalah perlindungan bagi pemegang hak desain industri. Karena pada

hakikatnya hukum bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, kenyamanan dan

ketertiban. Selain itu, hukum Islam yang menjadi sumber hukum di Indonesia juga

sangat melindungi hak-hak seseorang. Sebagaimana yang terkandung dalam

firman Allah SWTdalam surat al-Baqarah ayat 188 :

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal

kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 188).

60

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya,

dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam putusan

Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Robert Ito karena

menilai desain industri yang dimiliki tergugat / pemohon kasasi memenuhi

unsur kebaruan dan berdasarkan asas pendaftaran pertama. Hal ini diperkuat

dengan pendapat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bahwa

konfigurasi, komposisi garis, maupun komposisi warna atas desain industri

yang diajukan tergugat / pemohon kasasi adalah desain industri yang baru dan

kreasi yang tidak ada pada desain industri lain yang sudah terdaftar

sebelumnya.

Sehingga desain industri tergugat / pemohon kasasi wajib dilindungi secara

hukum, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Dan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga serta

mengembalikan hak desain industri lemari Nomor ID 0 006 357 milik Robert

Ito.

2. Perlindungan bentuk dasar lemari tidak dapat dilindungi karena kata “lemari”

selalu berasosiasi dengan bentuk segi empat, yang telah menjadi milik umum

60

61

dan tidak dapat dimohonkan perlindungannya dalam suatu desain industri.

Kriteria desain industri yang disebut sebagai inovasi baru dalam kasus PT.

Cahaya Buana Intitama melawan Robert Ito adalah Desain industri yang

mempunyai perbedaan dari segi bentuk, konfigurasi, garis dan warna berbeda.

Berdasarkan analisis penulis berpendapat desain industri yang dimiliki oleh

tergugat / pemohon kasasi sudah memenuhi kriteria kebaruan dan merupakan

sebuah inovasi baru. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Desain Industri adalah

suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau

garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau

dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola

tiga dimensiatau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu

produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Maka dalam hal ini tergugat / pemohon kasasi telah memenuhi asas sistem

pendaftaran pertama (first to file system) sehingga tergugat / pemohon kasasi

berhak mendapatkan perlindungan atas desain industrinya sebagaimana yang

tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran

diantaranya sebagai berikut:

1. Seharusnya Hakim Pengadilan Niaga dan Hakim Mahkamah agung lebih teliti

dalam menilai suatu kebaruan dari desain industri. Serta perlu adanya

62

penyamaan persepsi atau penafsiran dari aparat penegak hukum maupun

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sehingga kedepannya tidak ada lagi

pernasalahan dalam penegakan hukum dilapangan.

2. Untuk kedepannya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus lebih

selektif dalam melakukan pemeriksaan administratif dan substantif terhadap

desain industri yang didaftarkan serta ada tidaknya pelanggaran yang

dilakukan desain baru terhadap desain terdahulu.

63

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abbas, Syahrial. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum

Adat dan Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Amiruddin dan Asikin Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hariyani, Iswi, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan

Intelektual) Yang Benar. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

2010.

Otto, Hasibuan. Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta

Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society). Cetakan Pertama.

Bandung: P.T. Alumni, 2008.

Lindsey, Tim. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Cetakan

Kedua. Bandung: P.T. Alumni, 2005.

Margono, Suyud. Hukum Hak Cipta Indonesia. Cetakan Pertama.

Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2007.

Maulana, Insan Budi. A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di

Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Mayana, Ranti Fauza. Perlindungan Desain Industri Di Indonesia

Dalam Era Perdagangan Bebas. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Grasindo,

2004.

Muhammad, Abdul Kadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan

Intelektual. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Putra, Syopiansyah Jaya dan Yusuf Durachman. Etika Bisnis dan Hak

Kekayaan Intelektual. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press,

2010.

64

Soemartono, Gatot P. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Cetakan Kedua.

Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syafrinaldi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual

Dalam Menghadapi Era Globalisasi. Cetakan Pertama. Riau: UIR-Press,

2010.

Usman, Rachmadi. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Bandung:

P.T. Alumni, 2003.

Utomo, Tomi Suryo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era

Global:Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010.

Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis: Lisensi. Cetakan Pertama.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

B. SKRIPSI DAN BUKU

Faizah, Alfi Nadzirotul. Skripsi : Tinjauan Yuridis Sengketa Desain

Industri Antara PT. Aplus Pacific Dengan Onggo Warsito (Studi Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011. Jember :

Universitas Jember (UNEJ), 2014.

Muhammad, Abdul Kadir : Kajian Hukum Ekonomi Haki” diterbitkan

oleh Citra Aditya Bakti, 2007.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

65

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 dan 2

Tentang hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru

D. WEBSITE

Dgip.go.id, “jangka waktu perlindungan desain industri” http://e-tutorial.dgip.go.id/jangka-

waktu-perlindungan-desain-industri diakses pada tanggal 3 Mei 2015.



66

LAMPIRAN

1. Gambar ID 0006357 2. Gambar ID 0006689

Keterangan:

1. Desain Industri gambar ID 0006357 milik Robert Ito.

2. Desain Industri gambar ID 0006689 milik PT. Cahaya Buana Intitama.

67

PUTUSAN

Nomor 46/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan

mengadili dalam peradilan tingkat pertama, perkara-perkara dalam bidang DESAIN

INDUSTRI, dalam gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Gajah Mada

No. 17 Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CAHAYA BUANA INTITAMA, beralamat di JI. Pajajaran No. 88 C-D

Kelurahan Babakan Kec. Kota Bogor Tengah, Bogor, dalam hal ini memilih

domisili hukum pada kuasanya Turman M. Panggabean, SH & Rekan berkantor

di JI. Pangeran Jayakarta Blok 24/50 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 27 Agustus 2004, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

- Robert Ito beralamat di JI. Jelambar Ilir Rt. 013/Rw. 11, Kel. Jelambar

Baru, Kec. Grogol Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual, Cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang beralamat di JI. Daan Mogot Km. 24,

Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA:

68

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya terhadap Tergugat melalui

surat tertanggal 03 September 2004 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 September 2004 dalam register

Perkara No. 46/DESAIN INDUSTRI/2004/PN/Niaga/JKT.PST, mengemukakan

alasan dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah produsen dari berbagai perabot rumah tangga yang

terbuat dari plastik yakni berupa kursi-kursi, meja dan lemari untuk berbagai

jenis serta berbagai ukuran;

2. Bahwa produk-produk Penggugat yang terbuat dari plastik berupa kursi-kursi,

meja dan lemari untuk berbagai jenis serta berbagai ukuran tersebut, sengaja

didesain oleh Penggugat untuk dipasarkan ke seluruh wilayah Republik

Indonesia;

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang Hak atas Desain Industri

LEMARI CBK 124 yang telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta, Desain

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit terpadu dan Rahasia dagang, Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak-Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Nomor ID 0 006 689 (Vide Bukti P-1),

yang permohonannya diajukan pada tanggal 1 Agustus 2003 (Vide Bukti P-2);

4. Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat, pada tanggal 28 Oktober 2003

Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri Lemari

yang menyerupai dan/atau sama dengan Desain Industri Lemari CBK 124 milik

Penggugat pada Turut Tergugat dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain

Industri atas nama Tergugat dengan nomor ID 0 006 357 (Vide Bukti P-3);

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran Desain Industri Lemari

terdaftar Nomor; ID C 006 357 atas nama Tergugat, karena Desain Industri

tersebut bukan merupakan Desain Industri yang baru, atau dengan kata lain

Desain Industri Lemari nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat tidak

mempunyai kebaruan, mengingat Desain Industri Lemari atas nama tergugat

tersebut adalah merupakan pengulangan dan/atau penjiplakan dari Desain

Industri Lemari CBK 124 terdaftar Nomor ID 0 006 689 milik Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri menyebutkan:

69

Ayat (1) : Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

Ayat (2) : Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan,

Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang

telah ada sebelumnya.

Ayat (3) : Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal

2 adalah Pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

a. tanggal penerimaan atau;

b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak

Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau

diluar Indonesia.

7. Bahwa bersandar pada pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri tersebut, maka seharusnya Desain Industri Lemari Nomor ID 0

006357 tidak dapat didaftarkan dan haruslah dibatalkan, karena bukan

merupakan Desain Industri akan tetapi merupakan Desain Industri yang telah

diungkap dan telah ada sebelumnya yakni Desain Industri Lemari CBK 124

Nomor ID 0 006 689 milik Penggugat;

8. Bahwa apabila dibandingkan dari tanggal pengajuan pendaftaran Desain

Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat yang diajukan pada

tanggal 28 Oktober 2003, dengan tanggal pengajuan pendaftaran Desain

Industri Lemari CBK 124 Nomor ID 0 006 689 yang diajukan tanggal 1

Agustus 2003, maka secara jelas terlihat Desain Industri Lemari atas nama

Tergugat adalah merupakan pengungkapan dari Desain Industri Lemari CBK

124 milik pen29ugat yang telah ada sebelumnya ;

9. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan dan

berdasar pengajuan gugatan ini oleh Penggugat, dan oleh karenanya sudah

sepatutnya pendaftaran Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama

Tergugat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

10. Bahwa berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri menyebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran Desain

Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada Pengadilan Niaga;

70

11. Bahwa diikut sertakannya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah agar Turut

Tergugat dapat melaksanakan putusan ini dengan mencatatkan pembatalan

Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat, dalam Daftar

Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain

Industri apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka dengan

kerendahan hati Penggugat, mohon kiranya agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Desain Industri Lemari dengan Nomor ID 0 006 357 atas nama

Tergugat tidak mempunyai kebaruan dan bukan merupakan Desain Industri yang

baru;

3. Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas

nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini

dengan mencatatkan pembatalan Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357

atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya

dalam Berita Resmi Desain Industri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah, ditetapkan, untuk Penggugat hadir

Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir Kuasanya Johni Politon, SH dari O.C

KALIGIS & Associates Pengacara JI. Majapahit No. 20 Jakarta Pusat berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal, 09-09-2004, sedangkan Turut Tergugat diwakili oleh

Kuasanya SALMON PARDEDE, SH. Pegawai Dit.Jen. Paten berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal, 08 September 2004 dan SURAT TUGAS KHUSUS tanggal 08

September 2004;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan memberikan

kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mengupayakan perdamaian

dalam perkara ini, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini

dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

71

Menimbang, bahwa TERGUGAT mengajukan jawaban tertanggal 27 September 2003

berisi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang

diakuinya secara tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam mendaftar Desain Industri miliknya telah memenuhi

aturan yang disyaratkan oleh Undang-Undang yang dalam perkara Aquo adalah

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 4 (empat)

pada intinya menyatakan bahwa Desain Industri milik Tergugat mempunyai

kemiripan dengan Desain Industri milik Penggugat, namun Penggugat tidak

menyebutkan dimana letak kesamaan atau menyerupai Desain Industri milik

Penggugat;

3. Bahwa Desain Industri milik Tergugat yang telah mendapatkan sertifikat Desain

Industri dengan nomor Desain Industri: ID. 0-006-357 dan nomor Permintaan

Desain Industri: A002003-02668, dengan Judul Desain Industri Lemari, adalah

merupakan Desain Industri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-

undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yang tidak memiliki

kesamaan dengan pengungkapan atas Desain Industri yang telah ada

sebelumnya;

4. Bahwa Desain Industri milik Tergugat yang telah mendapatkan sertifikat Desain

Industri dengan Nomor Desain Industri ID-0-006-357, adalah berbeda sama

sekali dengan Desain Industri milik Penggugat yang terdaftar dengan nomor ID-

0006-689;

5. Bahwa Penggugat tidak bisa menyatakan begitu saja bahwa Desain Industri milik

Tergugat adalah merupakan pengungkapan dari Desain Industri Lemari CBK 124

milik Penggugat yang telah ada sebelumnya tanpa mengungkapkan kesamaan

bentuk, konfigurasi Komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau

gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang

memberi kesan estetis, yang bagaimanakah yang mempunyai kesamaan ataupun

merupakan pengungkapan dari Desain Industri milik Penggugat;

Bahwa Desain Industri milik Tergugat yang telah mendapatkan sertifikat Desain

Industri dengan nomor Desain Industri ID-0-006-357 dan nomor permintaan

Desain Industri : A002003-026668, dengan Judul Desain Industri Lemari, telah

melalui proses Pengumuman seperti yang diamanatkan dalam pasal 25 ayat (1)

Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan terhadap pihak

yang keberatan atas suatu Desain Industri yang sedang dalam proses

pengumuman, telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada

Direktorat Jenderal (Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang

72

Desain Industri). Bahwa atas pengumuman Desain Industri milik Tergugat

tersebut, ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas Desain

Industri milik Tergugat kepada Direktorat Jenderal, dengan tidak adanya

keberatan dari pihak lain, maka Desain Industri milik Tergugat diterbitkanlah

sertifikat Desain Industri;

6. Bahwa adalah tidak relevan atau tidak ada hubungannya apabila Penggugat

membandingkan waktu pengajuan pendaftaran antara Desain Industri milik

Penggugat dengan Desain Industri milik Tergugat, apabila antara kedua desain

industri tersebut berbeda/tidak mempunyai kesamaan bentuk, konfigurasi,

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis;

7. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka pengajuan gugatan oleh

penggugat mengenai pembatalan Desain Industri lemari : ID-0-006-357 atas

nama Tergugat adalah sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum, oleh

karenanya pengutipan atau pencantuman pasal 38 ayat (L) Undang-undang No.

31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah tidak tepat karena Desain Industri

milik Tergugat memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2

Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan tidak

bertentangan dengan pasal 4 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain

Industri;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa

perkara memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan JAWABAN tertanggal 21 September

2004 yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah Pemegang Hak Desain Industri dengan Judul

Lemari CBK-124.ID-0-006-689 dengan nama Pendesain Simarba Atong yang

didaftarkan kepada Turut Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2003;

2. Bahwa benar Tergugat adalah pendesain sekaligus pemegang Hak Desain

Industri dengan Judul Lemari ID-0-006-357 yang didaftarkan kepada Turut

tergugat pada tanggal 28 Oktober 2003;

3. Bahwa pelanggaran suatu desain adalah apabila desain tersebut sama dengan

desain terdaftar. Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

menyatakan Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk

73

melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang

lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor,

mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

4. Bahwa kasus ini dapat dilihat dari permasalahan mendasar: apakah Desain milik

Penggugat (Lemari CBK 124 dengan No Desain Industri ID 0 006 689) sama

dengan desain milik Tergugat (Lemari dengan No Desain Industri ID 0 006 357).

Hal mana dalam kasus ini, Turut Tergugat telah mengeluarkan dua sertifikat yang

diyakini adalah berbeda. Perbedaan tampak dari adanya konfigurasi (ulir yang

menonjol) pada desain milik Penggugat, sementara desain tergugat tidak

memiliki tonjolan. Perbedaan lain adalah pada pintu lemari terbawah, dimana

pada Desain Penggugat memiliki 5 tonjolan persegi empat sedangkan Desain

pintu lemari terbawah milik Tergugat hanya memiliki 4 tonjolan persegi empat.

Perbedaan lain tampak dari bagian bawah desain milik Tergugat yang memakai

empat buah roda, sedangkan desain lemari milik Penggugat tidak memiliki roda

pada bagian bawahnya.

5. Bahwa kalau diperhatikan lebih lanjut, desain milik Penggugat tidak dapat

diberikan untuk keseluruhan bentuk dan konfigurasi. Ini dikarenakan bentuk segi

empat pada lemari telah menjadi bentuk yang umum. Desain Tergugat yang

menegaskan bentuk terputus-putus tidak dimintakan perlindungan adalah hal

yang tepat, karena memang bentuk segi empat lemari tidak dapat dimintakan

perlindungan.

6. Bahwa untuk selanjutnya, Turut Tergugat menyangkal semua dalil-dalil

Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas, dan mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang mengadili perkara ini agar

berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan

tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan

replik tertanggal 04 Oktober 2004 dan terhadap replik tersebut Tergugat dan Turut

Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal, 11 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-

bukti surat yang tersusun dalam akta bukti tertanggal 18 Oktober 2004 yaitu:

74

1. Fotocopy Sertifikat Desain Industri LEMARI CBK 124 a.n. Penggugat No. ID.

0-006 689 (P-1);

2. Fotocopy Tanda terima Permohonan desain Lemari CBK-124 yang diajukan

Penggugat tanggal 1 Agustus 2003 (P-2);

3. Fotocopy Salinan Sertifikat No. H2-HC.04.05-43 milik Tergugat yang diajukan

tanggal 28 Oktober 2003 yang bentuk dan Konfigurasinya menyerupai Lemari

CBK1 24 milik Penggugat (P-3);

4. Fotocopy Sertifikat Lemari BCOT 1-14 PWQ a.n. Penggugat No. ID. 0-00.871

tgI 02-10-2003 (P-4);

5. Fotocopy Sertifikat LEMARI PLT 11-15 PWQ a.n. Penggugat No. ID. 0-004-

870 (P-5);

6. Fotocopy Sertifikat LEMARI BIG EAGLE TNC a.n. Penggugat No. ID. 0-001-

520 (P-6);

7. Fotocopy Merek NAPOLLYTOP terdaftar No. 373855 untuk LEMARI CBK

124 a.n. Penggugat (P-7);

8. Fotocopy Desain Industri KUSRI BIG 101 No. ID. 0-001-496 an.(P-8);

9. Fotocopy Sertifikat MEJA TAMU No. ID. 0-000-473 a.n. Penggugat (P- 9);

10. Asli brosur-brosur Desain Lemari CBK 124 No. ID. 0-006689 (P-10 A, B dan

C);

11. Fotocopy Gambar Desain Lemari Tergugat dengan merek Multiplasindo;

12. Fotocopy petunjuk perakitan Lemari MultiPlasindo Tergugat dan NAPOLLY

TOP MILIK PENGGUGAT (P-12A, B);

13. Fotocopy nota pembelian Lemari milik Tergugat (P-13);

14. LEMARI CBK 124 milik Penggugat merek NAPOLLY TOP (P14);

15. Lemari merek Multiplasindo milik Tergugat (P-15);

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang. Bahwa TERGUGAT mengajukan bukti-bukti Surat tertanggal 25-10-

2004 dan perbaikannya tertanggal 01-1 12004 yaitu:

1. Fotocopy Desain Industri Tergugat No. ID.O-006-257 nomor permintaan Desain

A00-2003-02663 tertanggal 29-04-2004 (T-1);

2. Fotocopy Permohonan Desain Industri No. A00-2003-02668 (T-2);

3. Fotocopy Lembar Pengumuman Desain Industri Tergugat (T3);

4. Buku: Jurnal Hukum Bisnis Volume 13, April 2001 (T-4);

5. Buku: H.OK. Saidin Judul "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual";

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali T-

3 tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan sidang;

75

Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT mengajukan bukti surat yang tersusun

dalam akta bukti tertanggal 25 September 2004 yaitu:

1. Fotocopy permohonan pendaftaran Desain Lemari No. A002003-02668 tgl. 28

Oktober 2003 a.n. Robert Ito (TT-1);

2. Fotocopy Pengumuman Desain Lemari No. 121/BRDI/2004 (TT-2);

3. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Substantif No. A00.2003. 02668 (TT-3);

4. Fotocopy Kutipan Sertifikat Lemari No. ID-0-006-357 (TT-4);

5. Fotocopy Tanda Terima pendaftaran Desain Lemari (TT-5);

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali

bukti TT-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan

masing-masing tertanggal 08 Nopember 2004, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan diperoleh dalam sidang dicatat

seluruhnya dalam berita acara dan dianggap termuat dan menjadi bagian tak

terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

tersebut diatas, pada pokoknya bahwa pendaftaran Desain Industri Lemari atas nama

Tergugat terdaftar dengan Nomor ID 0 006 357 tidak mempunyai kebaruan, karena

merupakan pengulangan atau penjiplakan dari Desain Industri Lemari CBK 124 milik

Penggugat terdaftar dengan Nomor ID 0 006 689, karenanya agar pendaftaran Desain

Industri Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat dinyatakan batal dan segala akibat

hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkal pada

pokoknya menyatakan bahwa pendaftaran Desain Industri dengan judul Desain

Industri Lemari telah melalui proses pengumuman sebagaimana ketentuan pasal 25

ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ternyata atas pengumuman

tersebut Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan pasal

26 UU No. 31 Tahun 2000 tersebut;

Menimbang, bahwa karena dibantah maka wajib bukti pertama sekali dibebankan

kepada Penggugat, selanjutnya dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat

diberi tanda P-1 s/d P-15;

76

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa surat diberi

tanda T-1 s/d T-5, sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda TT-

1 s/d TT-5;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dan perlu dibuktikan adalah:

- Apakah Desain Industri Lemari milik Tergugat dengan pendaftaran Nomor ID 0

006 357 tidak mempunyai kebaruan karena sama dengan Desain Industri Lemari

yang terdaftar terlebih dahulu milik Penggugat yaitu Desain Industri Lemari

CBK 124 terdaftar dengan Nomor ID 0 006 689 diajukan pada tanggal 1 Agustus

2003;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Sertifikat Desain Industri Lemari

CBK 124 Nomor ID 0 006 689 dan tanda terima permohonan Desain Industri atas nama

Penggugat, membuktikan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003 Penggugat mengajukan

permohonan pendaftaran Desain Industri Lemari CBK 124, selanjutnya Turut Tergugat

memberikan Sertifikat Desain Industri atas nama Penggugat dengan Nomor ID 0 006

689 tanggal 23 Desember 2003;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 yang sama dengan bukti TT-4, yaitu Sertifikat

Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat tertanggal 13 April

2004, dan bukti T-2 yang sama dengan bukti TT-1 adalah permohonan Desain Industri

Lemari atas nama Tergugat serta bukti TT-5 adalah tanda terima pendaftaran Desain

Industri Lemari tertanggal 28 Oktober 2003, membuktikan bahwa Tergugat

mengajukan Desain Industri Lemari tertanggal 28 Oktober 2003 dan Turut Tergugat

memberikan Sertifikat Desain Industri Lemari dengan Nomor ID 0 006 357 tanggal 13

April 2004;

Menimbang, bahwa dari hal yang dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti diatas

diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya telah mengajukan dan telah sama-

sama memperoleh Sertifikat Desain Industri Lemari yang diterbitkan Turut

Tergugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Desain Industri tertanggal 1 Agustus

2003 dan memperoleh Sertifikat Desain Industri Lemari CBK 124 Nomor ID 0

006 689 tanggal 23 Desember 2003, sedangkan Tergugat mengajukan

permohonan pendaftaran Desain Industri Lemari tanggal 28 Oktober 2003 dan

77

memperoleh Sertifikat Desain Industri Lemari tanggal 13 April 2004, dengan

demikian Penggugat terlebih dahulu mendaftar dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Desain Industri Lemari CBK 124 Nomor ID 0 006 689 milik

Penggugat yang dilindungi adalah bentuk dan konfigurasi sedangkan Desain Industri

Lemari Nomor ID 0 006 357 milik tergugat perlindungan yang diberikan adalah

konfigurasi, oleh karenanya yang perlu diperbandingkan dan dipertimbangkan

khususnya mengenai konfigurasi kedua desain Industri tersebut;

Menimbang, bahwa konfigurasi dimaksud apabila dilihat dari gambar-gambar adalah

berupa garis-garis yang membentuk pada ketiga pintu atau laci lemari yaitu laci atas

tengah dan bawah, komposisi ketiga pintu atau laci persis sama yaitu laci atas lebih

kecil dari laci tengah seterusnya laci tengah Iebih kecil dari laci/pintu bawah. Pada

gambar tampak depan kedua desain garis/konfigurasi pada masing-masing tiga

laci/pintu berbentuk segi empat sesuai bentuk laci didalamnya dibuat garis melengkung

simetris secara horizontal membentuk oval, konfigurasi pada laci atas dan tengah kedua

Desain tidak tampak perbedaan sedangkan pada pintu bawah konfigurasi bentuk oval

yang dibentuk dari garis melengkung pada Desain Industri milik Penggugat berjumlah

4 (empat) sedangkan pada Desain Industri milik Tergugat berjumlah 3 (tiga) namun

jumlah bentuk oval tersebut secara nyata tidak memberikan suatu perbedaan yang

signifikan secara estetika tidak memberikan perbedaan sehingga kedua Desain terlihat

sama, kesamaan dimaksud lebih jelas dengan memperbandingkan produk kedua desain

industri seperti bukti P-14 dan P-15 dimana kedua desain hampir tidak dapat dibedakan

karena kedua-duanya sama;

Menimbang, bahwa gambar tampak belakang pada kedua desain industri sama artinya

tidak ada perbedaan, sedangkan tampak perspektif seperti yang dipertimbangkan diatas

Iebih jelas dengan melihat desain industri yang telah diproduksi Penggugat dan

maupun Tergugat yaitu bukti P-14 dan 15 kedua produk sama dan sulit dibedakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa konfigurasi

dalam Desain Industri Tergugat sama dengan Desain Industri milik Penggugat yang

sudah terlebih dahulu terdaftar, artinya desain industri yang didaftarkan oleh Tergugat

telah diungkapkan sebelumnya yaitu telah didaftar dan diproduksi Penggugat (bukti P-

1, P-2, P-3, P-4, P-10 A, B, C) sehingga sudah tidak baru, oleh karenanya unsur-unsur

kebaruan sebagaimana diisyaratkan dalam. ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun

2000 tentang Desain Industri tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Turut Tergugat yang telah melakukan pemeriksaan

substantif serta telah mengumumkan permohonan pendaftaran Tergugat dan tidak ada

78

keberatan dari Penggugat maupun pihak lain (bukti T-3 dan bukti TT-2 dan TT3) tidak

menghalangi untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri,

karenanya bukti-bukti tersebut tidak relevan, sedangkan bukti T-4 dan T-5 adalah

bentuk tulisan akan dipertimbangkan seperlunya;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti-bukti Penggugat yaitu P-4, P-5, P-6, P-7, P-

8, P-9, karena tidak relevan maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

gugatan pembatalan pendaftaran desain Industri alasan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 dan 4, khususnya dalam perkara ini yang dijadikan alasan adalah pasal 2 ayat

(1) yaitu Desain Industri Lemari yang didaftarkan Tergugat sudah tidak baru karena

sama dengan Desain Industri Lemari milik Penggugat yang sudah terdaftar dan

diproduksi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan diatas telah dinyatakan

terbukti yaitu Desain Industri Lemari milik Tergugat dengan pendaftaran Nomor ID 0

006 357 tanggal 13 April 2004 tidak ada unsur kebaruan, dengan demikian gugatan

Penggugat untuk membatalkan pendaftaran Desain Industri tersebut beralasan dan

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karenanya Turut Tergugat wajib mencatatkan pembatalan Desain

Industri Lemari milik tergugat tersebut dalam daftar umum Desain, Industri serta

mengumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 2, 38 dan pasal lain dari Undang-undang No. 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri serta ketentuan hukum lain yang berhubungan

dengan perkara ini;

MENGADILI:

79

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat

tidak mempunyai kebaruan;

3. Menyatakan batal pendaftaran Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas

nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran

Desain Industri Lemari Nomor ID 0 006 357 atas nama Tergugat dalam Daftar

Umum Desain Industri dan mengumumkan dalam berita Resmi Desain Industri;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar 5.000.000,- (lima juta

rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 29

Nopember 2004, oleh kami: BINSAR SIREGAR, SH. MHum., sebagai Hakim Ketua

Majelis, SUGITO, SH. MHum., dan EDY TJAHYONO, SH. MHum., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim

Anggota dengan dibantu PARMIN, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa

Penggugat dan kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

Ttd. Ttd.

1. H. SUGITO, SH.MHum. BINSAR SIREGAR, SH. Mhum.

2. EDY TJAHJONO, SH. Mhum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PARMIN,SH.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Documents

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN …