PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/141504... · RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024 3.PP 40 tahun 2006

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

Disampaikan dalam Musrenbang NasionalJakarta, 18 Desember 2014

OUTLINE PAPARAN

Slide - 2

I. PENGANTAR

II. STRATEGI PEMBANGUNAN

III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

IV. HASIL MUSRENBANG REGIONAL

V. TINDAK LANJUT

I. PENGANTAR


Slide - 3

DASAR HUKUM PENYUSUNANRPJMN

1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan.2. UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu:

RPJMN I 2005-2009RPJMN II 2010-2014RPJMN III 2015-2019RPJMN IV 2020-20243.PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):Pasal 10 ayat (2),“Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025,rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden”

Pasal 11 ayat (6)“Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam

Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL”

Slide - 4

PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

VISI & MISIPRESIDEN

VISI & MISIPRESIDEN

MUSRENBANGNASRPJMN

MUSRENBANGNASRPJMN

*) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik

Sebagai AcuanPenyusunanRancangan

RENSTRA K/L

Sebagai AcuanPenyusunanRancangan

RENSTRA K/L

RancanganTeknokratik

Ditetapkandengan

PeraturanPresiden *)

Ditetapkandengan

PeraturanPresiden *)

Telah disusunoleh

Bappenas

Telah disusunoleh

Bappenas

Slide - 5

Feb-Apr 2014

Okt - Nov 2014

Desember 2014

Januari 2015

Konsep RancanganTeknokratik

Penyusunan Rancangan RPJMN (M1Des)

Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)

Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)

Penyusunan RancanganAwal RPJMN (M2 Nov)

Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des)

JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Sosialisasi dan PenjaringanAspirasi Masyarakat danpakar

Penetapan Presiden Terpilih(Okt)

Agustus 2014

Penyampaian RancanganTeknokratik kepada K/LMusrenbang Regional (6-15 Des)

Sidang Kabinet (12 Jan)Rakorbangpus (25 Nov)

Penyusunan RancanganRENSTRA K/L

Musrenbangnas (18 Des)

Slide - 6

RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019

• Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terdiri dari:– Buku I : Agenda Pembangunan Nasional– Buku II : Agenda Pembangunan Bidang– Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah

• Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunanbeserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah2015-2019)• Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada:

– Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014)– Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember2014)

• Rancangan Awal akan dipertajam dengan :– Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu)– Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah– Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN danSwasta

Slide - 7

TRISAKTI DAN NAWACITAVISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirianekonomi dg mengamankan SD maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesiasebagai negara kepulauan.

Masyarakat maju,berkeimbangan dan

demokratisberlandaskan negara

hukum.

Politik LN bebasaktif dan

memperkuat jatidiri sebagai negara

maritim

Kualitas hidup manusianIndonesia yg tinggi, maju

dan sejahtera

Bangsa berdayasaing

Indonesia menjadi negaramaritim yg mandiri, maju, kuatdan berbasiskan kepentingan

nasional

Masyarakat ygberkepribadian

dalam kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas

Akan menghadirkankembali negara untukmelindungi segenapbangsa dan memberi

rasa aman padaseluruh WN

Akan membuatPemerintah tidakabsen dg memba-ngun tata kelolaPem. yg bersih,efektif, demo-

kratis danterpercaya

Akan membangunIndonesia daripinggiran dg

memperkuat daerah-daerah dan desa dlm

kerangka NegaraKesatuan

Akan menolakNegara lemah

dengan melalukanreformasi sistem

penegakan hukumyang bebas korupsi,

bermartabat danterpercaya.

Akan mening-katkankuali-tas hidup manusia

Indonesia melalui:Indonesia Pintar,Indonesia Sehat,

Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Akan mening-katkanproduktivitas rakyat

dan daya saing dipasar internasional

Akanmewujudkankemandirianekonomi dg

menggerak-kansektor-sektor

strategisekonomidomestik

Akanmelakukan revolusikarakterbangsa

Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan

memperkuatrestorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK(12 program aksi-115 prioritas utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI(16 program aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3program aksi)

1. Membangunwibawa politikLN danmereposisiperan Indonesiadalam isu-isuglobal (4)

2. Menguatkansistempertahanannegara (4)

3. Membangunpolitik keamanandan ketertibanmasyarakat (8)

4. Mewujudkanprofesionalitasintelijen negara(7)

5. Membangunketerbukaaninformasi dankomunikasi publik(7)

6. Mereformasisistem dankelembagaandemokrasi (6)

7. Memperkuatpolitikdesentralisasi danotda (11)

8. Mendedikasikandiri untukmemberdayakandesa (8)

9. Melindungi danmemajukan hak-hak masyarakatadat (6)

10. Pemberda-yaanPerempuan dalampolitik danpembangunan (7)

11. Mewujudkansistem danpenegakan hukumyang berkeadilan(42)

12. Menjalankanreformasi birokrasidan pelayananpublik (5)

1. Dedikasikanpembangunan kualitasSDM

2. Membangun ke-daulatanpangan berbasisagribisnis kerakyatan

3. Mendedikasikan programu/ mem-bangun daulatenergi berbasiskepentingan nas.

4. Untuk pengua-saan SDAmelalui 7 langkah &mem-bangun regulasimewajibkan CSR &/atausaham u/ masyarakatlokal/ sekitar tambang,penguatan kapa-sitaspengusaha nasional(trmsuk penambangrakyat) dlm penge-lolaantambang berkelanjutan.

5. Membangunpemberdayaanburuh

6. Membangunsektorkeuanganberbasisnasional

7. Penguataninvestasidomestik

8. Membangunpenguatankapasitas fiskalnegara

9. Membanguninfrastruktur

10. Membangunekonomi maritim

11. Penguatansektor kehutanan

12. Membangun tataruang danlingkunganberkelanjutan

13.Membangunperimbanganpembangunankawasan

14.Membangunkarakter danpotensi wisata

15.Mengembangkankapasitasperdagangannasional

16.Pengembanganindustrimanufaktur

1. Berkomitmenmewujudkan

pendidikan sbgpembentuk karakter

bangsa

2. Akanmemperteguhkebhinekaan

Indonesia danmemperkuat

restorasi sosial

3. Akanmembang

un jiwabangsamelalui

pemberdayaan

pemudadan olah

raga

Slide - 8

MENUJU INDONESIAYANG JAUH LEBIH BAIK

1. Mengejar peningkatan daya saing2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui

pembangunan mental3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di

sektor maritim dan kelautan4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang

kuat dan berkualitas5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah6. Memulihkan kerusakan lingkungan7. Memajukan kehidupan bermasyarakat

Slide - 9

II. STRATEGI PEMBANGUNAN


Slide - 10

DIMENSI PEMBANGUNANMANUSIADIMENSI PEMBANGUNANMANUSIAPendidikanPendidikanKesehatanKesehatanMental dan KarakterMental dan Karakter

DIMENSI PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULANDIMENSI PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULANKedaulatan PanganKedaulatan PanganKedaulatan Energi &KetenagalistrikanKedaulatan Energi &KetenagalistrikanKemaritimanKemaritimanPariwisata dan IndustriPariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN& KEWILAYAHANDIMENSI PEMERATAAN& KEWILAYAHAN

• Membangun untuk manusia dan masyarakat

• Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakanketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatanproduktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan,dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan

• Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dankeseimbangan ekosistem

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJANORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN3 DIMENSI PEMBANGUNAN

STRATEGI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYAQUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

AntarkelompokPendapatanAntarwilayah

KONDISI PERLUKONDISI PERLUKepastian dan

Penegakan HukumKepastian dan

Penegakan HukumKeamanan dan

KetertibanKeamanan dan

Ketertiban Politik & DemokrasiPolitik & Demokrasi Tata Kelola & RBTata Kelola & RB

Slide - 11

III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN


Slide - 12

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1)

1. SASARAN MAKRO;2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT;3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN;4. SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN5. SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH;6. SASARAN POLHUKHANKAM.

Slide - 13

Indikator 2014*(Baseline) 2019

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 meningkatEKONOMI

Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8 % PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 43.32540.785 71.975 Inflasi 7,3% 3,5% Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 5-6% Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 11,4% 16% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4-5%

*Perkiraan **Maret 2014Slide - 14

1. SASARAN MAKRO

DISTRIBUSI NILAI PDRBMENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013(atas dasar harga berlaku)

Sumber: BPS, 2014

WILAYAH Pertanian Pertambangan& Penggalian

IndustriPengolahan

Listrik,Gas, &

AirBersih

KontruksiPerdagangan,

Hotel &Restoran

Pengangkutan& Komunikasi

Keuangan,Real Estate,

& JasaPerusahaan

JasaLainnya

Sumatera 21.22 15.03 19.34 0.55 7.15 15.94 6.98 4.78 8.99

Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10

Bali Nusa Tenggara 23.44 5.87 5.72 1.28 6.43 23.64 10.51 5.98 17.13

Kalimantan 12.35 31.82 19.77 0.38 4.99 13.42 5.79 4.20 7.28

Sulawesi 26.27 5.87 9.39 0.84 8.10 16.74 8.39 7.14 17.26

Maluku 14.21 29.56 18.65 0.25 9.41 9.44 6.12 2.83 9.51

Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10

Luar Jawa 19.74 17.65 17.43 0.58 6.89 15.64 7.07 4.90 10.11Kawasan BaratIndonesia 13.34 5.17 24.53 1.32 6.81 22.06 7.83 9.07 9.86

Kawasan TimurIndonesia 16.65 21.07 14.94 0.61 6.54 15.24 7.17 5.06 11.56

Slide - 15

Indikator2014

(Baseline) 2019Kependudukan dan Keluarga Berencana Rata-rata Laju PertumbuhanPenduduk 1,49%/tahun(2000-2010) 1,19%/tahun(2010-2020) Angka kelahiran total (TotalFertility Rate/TFR) 2,6 (2012) 2,3

Pendidikan Rata-rata lama sekolah pendudukusia diatas 15 tahun 8,1 (tahun)* 8,8 (tahun) Rata-rata angka melek aksarapenduduk usia di atas 15 tahun 94,1%* 96,1 (%) Prodi perguruan tinggi minimalberakreditasi B 50,4%* 68,4 (%) Persentase SD/MI berakreditasiminimal B 68,7%* 84,2% Persentase SMP/MTsberakreditasi minimal B 62,5%* 81,0% Persentase SMA/MAberakreditasi minimal B 73,5%* 84,6% Pesentase Kompetensi KeahlianSMK berakreditasi minimal B 48,2%* 65,0%

*2013 **2009 *** 2012 Slide - 16

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan

Kependudukan1.Penguatan dan pemaduan kebijakanpelayanan KB dan kesehatan reproduksi2.Peningkatan jumlah dan penguatankapasitas tenaga lapangan KB, tenagakesehatan pelayanan KB, dan penguatanlembaga di tingkat masyarakat3.Peningkatan pelayanan KB denganpenggunaan metode kontrasepsi jangkapanjangPendidikan1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hakseluruh penduduk mendapatkan layananpendidikan dasar berkualitas2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengahyang berkualitas3.Memperkuat peran swasta dalammenyediakan layanan pendidikan menengahyang berkualitas4.Meningkatkan relevansi pendidikankejuruan dengan kebutuhan dunia kerja5.Meningkatkan akses terhadap layananpendidikan dan pelatihan keterampilan6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Kependudukan & KB, Pendidikan

No Indikator 2014(Baseline) 2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 359

(SDKI 2012)306

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24

3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anakbalita (persen)

19,6 (2013) 17

4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anakbaduta (persen)

32,9 (2013) 28

2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245

2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,54. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,45. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada pendudukusia 18+ tahun (persen)

28,9 (2013) 28,9

6. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 18,3 (2013) 15,33 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1puskesmas terakreditasi

0 5.600

2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

- 95

4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, sertaKetersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8

(Oktober 014)Min 95

2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenistenaga kesehatan

1.920 3.840

Slide - 17

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan1.Akselerasi Pemenuhan Akses PelayananKesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan LanjutUsia yang Berkualitas2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat3.Meningkatkan Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan4.Memantapkan Pelaksanaan SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN) BidangKesehatan5.Meningkatan Akses Pelayanan KesehatanDasar yang Berkualitas6.Meningkatan Akses Pelayanan KesehatanRujukan yang Berkualitas7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran,dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan8.Meningkatkan Ketersediaan,Keterjangkauan, Pemerataan, dan KualitasFarmasi dan Alat Kesehatan9.Meningkatkan Pengawasan Obat danMakanan

Pembangunan Kesehatan

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Bappenas: KoordPerencanaan;Menko: KoordPelaksanaan

PENINGKATANKUALITAS

MANUSIA DANMASYARAKAT

JaminanSosialuntuk

seluruhRakyat

PembangunanPendidikanKhususnya

PelaksanaanProgram

Indonesia Pintardengan Wajib

Belajar 12 Tahun

PeningkatanPelayananan

KesehatanMasyarakatkhususnya

Program “Kartu”Indonesia Sehat

PembangunanKependudukandan Keluarga

BerencanaPeningkatanKesejahteraan

Masyarakatmelalui

IndonesiaKerja

PeningkatanKesejateraanMasyarakat

melaluiProgram

IndonesiaSejahtera

MemperteguhKebhinekaan dan

MemperkuatRestorasi Sosial

Indonesia

MelakukanRevolusiKarakterBangsa

Kemensos, Kemenaker,Kemenkes, BPJS, Pemda

Kemdikbud,KemRistek & Dikti,Kemenag;Pemda, K/L lain ygmelaksanakan fungsipendidikan

Kemenkes, BPOM,BKKBN, BPJSKesehatan;Pemda

Kemensos; Kemen Desa,Trans, PDT; Kemenaker;Pemda

Kemensos,Pemda

Kemendikbud,Kemenag, Kemristek& Dikti, Kemenpora;Pemda; Polhukam

Kemenkes,BKKBN;Pemda

Kemendikbud;Kemsos; Kemenag;Kemenkumham;Kemendagri;Kemenpora;Pemda

Slide - 18

REVOLUSI MENTAL

Bappenas: KoordPerencanaan;Menko: KoordPelaksanaan

MELAKSANAKANREVOLUSIMENTAL

Peningkatankemandirianekonomi &daya saing

bangsaPeningkatan

pendidikan yangberkualitas dan

kebudayaanyang memacudaya cipta &

inovasi

Peningkatankepatuhan &penegekanhukum danreformasilembagaperadilan

Perkuatankelembagaan

politik &reformasibirokrasi

pemerintahan

PemanfaatanModal Sosialdan Modal

Budaya

Pengembangankepribadian &peneguhan jati

diri bangsa

Peningkatanperan lembagasosial, agama,

keluarga, mediapublik

Kemenindag, Kemenindustri,Kemen Pariwisata, Kemen UKM,Kemen BUMN, Kemen KP, Pemda

Kemdikbud,KemRistek & Dikti,Kemenag;Pemda, K/L lain ygmelaksanakanfungsi pendidikan

Kemenkum &HAM, Polri,Kejagung, KPKPemda

Kemensos;Kemendikbud,Kemen Desa,Trans, PDT;Pemda

Kemedikbud,Kemendagri,Kemensos,Pemda

Kemendagri,Kemenag,Kemensos,Kemenkominfo,Kemenpora,Kemen PP & PABKKBN, Pemda

Kemendagri,Kemen PAN &RB, KPK, Pemda

Slide - 19

INDIKATOR 2014(baseline) 2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan

- Padi (Juta Ton) 69,9 82,0- Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4- Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02- Gula (Juta Ton) 2,8 3,4- Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9

- Produksi perikanan (juta ton) 24,9 40-50

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasiair permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)

8,9 9,89

- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, airtanah dan rawa (juta ha)

2,71 3,01

- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak(ribu ha)

189,75 304,75

- Pembangunan waduk)* 21 49

Slide - 20

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

ARAH KEBIJAKAN:

1.Peningkatan ketersediaan pangan melaluipenguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i)penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan(menahan konversi sawah) dan perluasan sawahbaru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasipenyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desaberdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik;(iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produkperikanan: 40 juta ton (ikan dll)**2.Peningkatan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan: (i) pembangunan gudang dgfasilitas pasca panen; pengendalian impor melaluipemberantasan mafia impor; (ii) penguatancadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii)pengembangan sistem logistik ikan.3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsipangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsiprotein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii)penggunaan pangan lokal non beras .4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatanpangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolahiklim dan asuransi pertanian.CACATAN:

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedelefokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, dagingsapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.

Kedaulatan Pangan

* Kumulatif 5 tahun

BAPPENAS : KOORDINASIPERENCANAAN

MENKO : KOORDINASIPELAKSANAAN

KEDAULATANPANGAN

Pembukaan1 juta lahansawah baru

Reforma agraria9 juta Ha Perbaikan dan

pemb. Jaringanirigasi,

bendungan,pasar, dan

sarprastransportasi

Stop konversilahan produktif

Pemulihankualitas

kesuburanlahan; 1000

Desa MandiriBenihGudang dgn

fasilitaspengolahanpasca panen

di sentraproduksi;

Pendirian bankpertanian &

UMKM

Peningkatankemampuan

petaniPemb.

Agribisniskerakyatan

Pengendalianimpor pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag;Kemen Pertanian

Kemen Pertanian;Kemen Perindustrian;Pemda

Bank Indonesia;Kemen Koperasi

Kemen Pertanian;Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pertanian;KLH/BPLHPemda (BUMDes- Dana Desa)

Pemda;Kemen Agraria & TTR

Kemen PU;KementanKemendag;Pemda

KEDAULATAN PANGAN

Slide - 21

Indikator 2014(Baseline) 2019

Ketahanan Air Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det

Pembangunan Waduk* 21 waduk 49 waduk Ketersedian air irigasi yang bersumber

dari waduk11% 20%

Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Rasio elektrifikasi 81,5% 100% Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh Akses Air Minum Layak 70 % 100% Akses Sanitasi Layak 60,5 % 100% Kondisi mantap jalan nasional 94 % 99 % Pengembangan jalan nasional 38.570 km 46.770 km Pembangunan jalan baru * 1.028 km 2.650 km Pengembangan jalan tol * 260 km 1.000 km panjang jalur kereta api 5.434 km 8.692 km Pengembangan pelabuhan 278 450 Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari Jumlah bandara 237 252 On-time Performance penerbangan 75% 95 % Kab/Kota yang dijangkau Broadband 82% 100% Jumlah Dermaga Penyeberangan 210 270

Pangsa Pasar Angkutan UmumPerkotaan

23% 32%

Slide - 22

ARAH KEBIJAKAN:

1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestikmelalui optimalisasi bauran sumber daya airdomestik

2. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yangdilakukan di tingkat nasional, provinsi,kabupaten/kota, dan masyarakat

3. Mempercepat pembangunan transportasi denganpenguatan industri nasional untuk mendukungSistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitasnasional dalam kerangka mendukung kerjasamaregional dan global.

4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan JalanKota.

5. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensiradio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.

6. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadbandtermasuk di daerah perbatasan negara.

7. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.8. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan

dalam Bauran Energi9. Meningkatkan Aksesibilitas Energi


Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas

*) Kumulatif 5 Tahun

INDIKATOR 2014(baseline) 2019*

Peningkatan Produksi SD Energi:

- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700

- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295

- Batubara (Juta Ton) 397 442

Penggunaan DN (DMO):

- Gas bumi DN 53% 64%

- Batubara DN 24% 60%

Regasifikasi onshore (unit) - 6

Pembangunan FSRU (unit) 2 3

Jaringan pipa gas (km) 11.960 17.960

Pembangunan SPBG (unit) 40 118Jaringan gas kota (sambunganrumah)

200 ribu 1 jt

Pembangunan kilang baru (unit) - 2

Slide - 23

ARAH KEBIJAKAN:1.Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gasdan batubara): lapangan baru, IOR/EOR,pengembangan gas non konvensional (shale gas danCBM).2.Meningkatkan Cadangan Penyangga dan OperasionalEnergi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaankontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.3.Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalambauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii)pemanfaatan bahan bakar nabati.4.Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorongpenggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii)pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.5.Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utkteknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii)peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).6.Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebihtransparan dan tepat sasaran7.Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA(kelistrikan)* Dengan badan usaha


Kedaulatan Energi

KEDAULATAN ENERGI

Slide - 24



KEDAULATANENERGI

Pembangunankilang migas Tata kelola yg

efektif & efisienindustri migasdan energi (a.l

kontrakpembelian

minyak jangkamenengah)

PercepatanPembangunan

Pembangkit listrikdan peningkatanPenggunaan Batubara dan Gas utkproduksi Listrik

Realokasisubsidi BBM ke

biofuel

Pengembanganenergi baru &

terbarukan

Iklim investasimigas ygkondusif

PengalihanTransportasi

berbasis BBMke gas

(percepatanPembangunan

SPBG)

Sistem fiskal ygflexibel

Peningkatanproduksi minyak

bumimemperpanjangu

sia sumur2 tuadan Pengendalian

impor minyak

Kemen ESDM;Kemen PerhubunganKemen Perindustrian

Kemen ESDM;Kemen BUMN

Kemen ESDM;Kemen BUMN;SKK MigasPertamina, PLN, PGN

Kemen ESDM;Kemen BUMN;PLN; PGN

Kemen ESDM;Kemen KeuanganKemen BUMNKementan

Kemen ESDM;Kemen BUMN; Kemen Ristek

Kemen Keuangan;Kemen ESDM;Kemen BUMN

Kemen ESDM;Kemen BUMN;Kemendag;Pertamina

Kemen ESDM;Kemen Keuangan;Pemda

Peningkatankapasitas

tangki/minyakmentah, BBM,

dan LPGKemen ESDM;Pertamina

INDIKATOR 2014(BASELINE) 2019

Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim

Penyelesaian pencatatan/depositpulau-pulau kecil ke PBB

13.46617.466

(Selesai th 2017)

Penyelesaian batas maritim antarnegara

1 negara 9 negara

Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar• Meningkatnya ketaatan pelaku

perikanan52% 87%

Membangun Konektivitas Nasional:

Pengembangan pelabuhan untukmenunjang tol laut

-- 24

Pengembangan pelabuhanpenyeberangan

210 270

Pembangunan kapal perintis 15 unit 76 unit

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50

Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit

Peningkatan luas kawasan konservasilaut

15,7 juta ha 20 juta haSlide - 25

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landaskontinen di luar 200 mil laut, serta penamaanpulau2 dan pendaftarannya;

2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;

3. Penguatan lembaga pengawasan laut;

4. Peningkatan Koordinasi Dalam PenangananPelanggaran Tindak Pidana;

5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasimultimoda;

6. Melakukan upaya keseimbangan antaratransportasi yang berorientasi nasional dengantransportasi yang berorientasi lokal dankewilayahan;

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas,daya dukung dan kelestarian fungsi lingkunganlaut;

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari sertapenguatan SDM dan Iptek kelautan;

10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayanserta masyarakat pesisir


Maritim dan Kelautan

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN



PEMBANGUNANKEMARITIMAN

Peningkatankapasitas dan

pemberian aksesterhadap sumber

modal, saranaproduksi,

infrastruktur,teknologi dan

pasar

Pembangunan100 sentra

perikanan sbgtempat

pelelangan ikanterpadu dan

pembangunan 24pelabuhanstrategis

Pemberantasanillegal,

unregulateddan unreported

fishing (IIU)

Mengurangiintensitas

penangkapan dikawasan

overfishingsesuai bataskelestarian

Penguatankeamanan laut,

daerahperbatasan dan

pengamananSDA dan ZEE

Peningkatan luaskawasan konservasi

perairan berkelanjutan(17 juta ha) dan

penambahan kawasankonservasi 700 ha dan

rehab. Kerusakanlingkungan pesisir &

laut

Penerapan bestaqua-culture

practices untukkomoditas-komoditasunggulan

Mendesain tataruang wilayah

pesisir dan lautanyg mendukung

kinerjapembangunanmaritim dan

perikanan

Peningkatanproduksi

perikanan duakali lipat (40-50

juta ton pertahun pada thn

2019

Kemen KP;Kemen Ristek DIKTI

Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub;Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda

Kemen KP; Kemen HubKemen BUMN;Pemda

Kemen KP;POLRI;Kemen Hukum HAM;Pemda

Kemen KP;Pemda

Kemen HanKemen KP;Kemen Dagri;KemenLu.

Kemen KP;Kemen Agraria & TTR;Pemda

Kemen KP

Kemen KP;Kemen LH & Hut;Pemda

Slide - 26

INDIKATOR 2014(Baseline) 2019

Pariwisata Kontribusi terhadap PDB

Nasional4,2% 8 %

Wisatawan Mancanegara(Orang)

9 juta 20 juta

Wisatawan Nusantara(Kunjungan)

250 juta 275 juta

Devisa (triliun rupiah) 120 260

IndustriSasaran Pertumbuhan:

Industri (%) 4,7 8.8

Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6%

Penambahan jumlah Industriskala menengah dan besar

- 9.000 unit*

Slide - 27

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkansebanyak mungkin wisatawan manca negara danmendorong peningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkandaya tarik daerah tujuan wisata sehinggaberdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkanpartisipasi usaha lokal dalam industri pariwisatanasional serta meningkatkan keragaman dan dayasaing produk / jasa pariwisata nasional di setiapdestinasi periwisata yang menjdai fokuspemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:membangun sumber daya manusia pariwisataserta organisasi kepariwisataan nasional

5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luarPulau Jawa

6. Penumbuhan Populasi Industri denganmenambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha

7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (NilaiEkspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)


Pariwisata dan Industri

* Kumulatif 5 tahun

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA

Slide - 28



PEMBANGUNANKARAKTER

DAN POTENSIPARIWISATA

PercepatanPembangunan

AksesTransportasi Percepatan

PembangunanAkses Informasidan Komunikasi

PeningkatanInfrastruktur

PengembanganBudaya Lokal

PercepatanPengembangan

danPengelolaan

KawasanPariwisata(intersullar

tourism)

PeningkatanKualitas SDMMasyarakat

Lokal /SekitarObjek Wisata

PengembanganEkonomi KreatifBerbasis padaEco-tourism

KeterlibatanMasyarakatLokal dalamPengelolaan

LokasiPariwisata

KebijakanAnggaran

PembangunanPariwisata

PeningkatanJumlah Investor

Nasional

Kemen Pariwisata;Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen PU;Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen Kominfo;Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen BUMN;Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen Budaya Dikdasmen;Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen Keuangan;Pemda

Kemen Pariwisata;Pemda

Kemen Koperasi &UKM;Kemen Pariwisata;Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif;Pemda;

Kemen Pariwisata;Kemen Budaya Dikdasmen;Pemda

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGIYANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013

Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)

WILAYAH Penduduk(1.000)

RumahTangga(1.000)

Pelanggan KWh Jual RasioElektrifkasi

(%)

kWhjual/kapitaRT

(1.000)

PersenterhadapIndonesia

KWh(1.000)

PersenterhadapIndonesia

SUMATERA 53.539,0 13.056,4 9.917 19,78 25.739 13,95 75,95 480,75

JAWA 141.985,6 38.193,2 31.655 63,13 137.029 74,28 82,88 965,09

BALI & NUSA TENGGARA 13.721,1 3.480,9 2.203 4,39 5.687 3,08 63,30 414,49

KALIMANTAN 14.751,4 3.674,4 2.617 5,22 6.988 3,79 71,23 473,74

SULAWESI 18.216,9 4.262,2 3.019 6,02 7.266 3,94 70,83 398,85

MALUKU & PAPUA 6.604,1 1.537,2 733 1,46 1.773 0,96 47,72 268,46

LUAR JAWA 106.832,5 26.011,3 18.461 36,82 49.463 26,81 70,97 463,00

JAWA 141.985,6 38.193,3 31.655 63,13 138.081 74,85 82,88 972,50

INDONESIA 248.818,1 64.204,3 50.145 100,00 184.482 100,00 78,10 741,44

Slide - 29

Slide - 30

4. SASARAN PEMBANGUNANDIMENSI PEMERATAAN

INDIKATOR 2014(Baseline) 2019

Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi

Tingkat Kemiskinan (%) 11,25% 5% - 6%

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,72% 4,0 % - 5,0 %

Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomiproduktif masyarakat kurang mampu

Cakupan pada 40% penduduk miskin

o Kepemilikan akte lahir(2012)

61,3% 80%

o Akses air bersih 55,7% 100%

o Akses sanitasi layak 20,24% 100%

o Akses penerangan 52,3% 100%

Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif

o RTM memiliki ketrampilan(dalam suatu wilayah)

-- 30%

o RTM berkerja (dalam suatuwilayah)

-- 25%

o RTM berwirausaha (mandiri)(dalam suatu wilayah)

-- 30%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Mengembangkan sistem perlindungan sosialyang komprehensif;

2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakatkurang mampu dan rentan;

3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutanbagi masyarakat miskin melalui penyalurantenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.Agenda ini perlu didukung oleh basis dataperencanaan yang handal dalam satu sisteminformasi yang terpadu yang menjadi forumpertukaran data dan informasi bagi seluruhpelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah,serta penguatan kapasitas aparat pemerintah ditingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaandan penganggaran yang lebih berpihak padamasyarakat miskin.

Slide - 31

4. SASARAN PEMBANGUNANDIMENSI PEMERATAAN

INDIKATOR 2014(Baseline)

2019

Peningkatan daya saing tenaga kerja

Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)

10 juta(rata-rata 2 juta

per tahun)

Persentase tenaga kerja formal 40,5% 51,0%

Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan

Pekerja formal 29,5 juta 62,4 juta

Pekerja Informal 1,3 juta 3,5 juta

Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja

Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi

1.921.283*576.887*

2.170.377**863.819**

Jumlah tenaga kerja keahlianmenengah yang kompeten

30,0% 42,0%

Kinerja lembaga pelatihan miliknegara menjadi berbasis kompetensi

5,0% 25,0%

Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi

Pertumbuhan kontribusi UMKM dankoperasi thd pembentukan PDB

6,0% 6,5% - 7,5%

Pertumbuhan produktvitas UMKM 3,7% 5,0% - 7,0%

Pertambahan jumlah wirausaha baru(pusat dan daerah)

-- 1 juta unit

Partisipasi anggota koperasi dalampermodalan

52,0% 55,0%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan kualitas SDM;

2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasanskema pembiayaan;

3. Meningkatkan nilai tambah produk danjangkauan pemasaran;

4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha;

5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian,dan perlindungan usaha;

6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan danmenciptakan hubungan industrial yang harmonis;

7. Meningkatkan akses terhadap layananpendidikan dan pelatihan keterampilan.

* 2011-2014 ** 2015-2019

Sasaran Pokok Baseline2014

Sasaran2019

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2019

o Sumatera 23,8 24,6

o Jawa 58,0 55,1

o Bali – Nusa Tenggara 2,5 2,6

o Kalimantan 8,7 9,6

o Sulawesi 4,8 5,2

o Maluku - Papua 2,2 2,9

Slide - 32

5. SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1)

Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

Slide - 33

Sumber: BPS

Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecilatau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)

PERAN WILAYAH/PULAU DALAMPEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978-2013 (persen)(Atas dasar Harga Berlaku)

PULAU 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8

Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 58,0

Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 8,9 10,4 8,7

Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8

Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5

Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008-2013

Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumatera

Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34

Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35

Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36

Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37

Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36

Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35

Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38

Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31

Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39

Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36

Jawa-Bali

DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43

Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41

Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40

Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39

DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44

Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36

Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40

Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nusa Tenggara

Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36

Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35

Kalimantan

Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40

Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35

Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36

Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37

Sulawesi

Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42

Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44

Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41

Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43

Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35

Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43

Maluku Papua

Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37

Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32

Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44

Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43

INDONESIA 0,35 0,37 0,38 0,41 0,41 0,41Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPSCatatan : Berdasarkan Susenas Maret(1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi(2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia

Slide - 34

RATIO GINI PROVINSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013

< 0,35Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34

0,35 - 0,40

Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40

> 0,40

Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSIMENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013

Slide - 35


Pembangunan Perdesaan

Penurunan desa tertinggal(sampai dengan 5,000 desa)

36,531 desatertinggal (2011)

31,531 desatertinggal

Peningkatan desa mandiri(paling sedikit 2,000 desa)

2,294 desamandiri (2011)

4,294 desamandiri

Pengembangan Kawasan Perbatasan

o Pengembangan PusatEkonomi Perbatasan (PusatKegiatan StrategisNasional/PKSN)

3 (111 lokasiprioritas)

10 (187 lokasipriorias)

o Peningkatan keamanan dankesejahteraan masyarakatperbatasan

12 pulau-pulaukecil terluar

berpenduduk

92 pulau kecilterluar/terdepan

Slide - 36


ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Perdesaan1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai

dengan kondisi geografis Desa2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan

usaha ekonomi masyarakat Desa3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan

Keberdayaan, dan pembentukan Modal SosialBudaya Masyarakat Desa

4. Penguatan Pemerintahan Desa5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup Berkelanjutan, serta Penataan RuangKawasan Perdesaan

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaanuntuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasanbatas wilayah negara

2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat


Jumlah Daerah Tertinggal 113 22 (termasuk 9 DOB)o Kabupaten terentaskan 70 100o Rata-rata pertumbuhan

ekonomi di daerahtertinggal

7,1% * 7,35%

o Persentase pendudukmiskin di daerah tertinggal 16,64% 12,5%

o Indeks PembangunanManuasia (IPM) di daerahtertinggal

68,46 71,5

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawao Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) di Luar Jawa7 14

o Kawasan Industri n.a. 13

o Kawasan PerdaganganBebas dan PelabuhanBebas (KPBPB)

4 4


* rata-rata 2010-2014

ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal

2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untukpelayanan publik dasar

3. Peningkatan aksesibilitas daerah

4. Pembangunan Tekno Park

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi diLuar Jawa

1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahanSDA (a) menciptakan nilai tambah; (b)menciptakan kesempatan kerja baru, terutamaindustri manufaktur, industri pangan, industrimaritim, dan pariwisa.

2. Percepatan pembangunankonektivitas/infrastruktur

3. Pengembangan SDM dan Iptek

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal

Slide - 37

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRANDENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA

Slide - 38



MEMBANGUNINDONESIA DARI

PINGGIRANDENGAN

MEMPERKUATDAERAH-DAERAH

DAN DESA

PembangunanKawasan

Perbatasan

PembangunanDesa danKawasan

Perdesaan

PengembanganTata Kelola

PemerintahanDaerah dan

OtonomiDaerah

PenataanDaerah

Otonomi Baru

Penguranganoverhead cost(biaya rutin)

untukdialokasikan

bagi pelayananpublik

PembangunanDaerah

Tertinggal danPulau-Pulau

Terpencil

Kemen Keuangan; Kemendagri; Kementerian

Sektor & Lembaga Pemda

Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda

Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda

Kemen Desa, PDT &Transmigrasi;

Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda; Desa

Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pemda

Kemen Desa, PDT &Transmigrasi;

Kemendagri; Kemen PU & Pera; Pemda


Pembangunan Kawasan Perkotaan

o Pembangunan Metropolitan diLuar Jawa sebagai PKN danPusat Investasi

22+ 5(usulan

baru)

o Optimalisasi 20 kota otonomiberukuran sedang di Luar Jawasebagai PKN/PKW danpenyangga urbanisasi di LuarJawa

43 kotabelum

optimalperannya

20dioptimalkan

perannya

o Penguatan 39 pusatpertumbuhan sebagai PusatKegiatan Lokal (PKL) atau PusatKegiatan Wilayah (PKW)

-- 39pusat

pertumbuhanyang

diperkuat

o Pembangunan 10 Kota BaruPublik -- 10Kota Baru


ARAH KEBIJAKAN:

1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawasebagai PKN dan pusat investasi;

2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuransedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW danpenyangga urbanisasi di Luar Jawa;

3. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagaipusat kegiatan lokal atau pusat kegiatanwilayah dari 132 pusat pertumbuhanberstatus PKW.

Slide - 39

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMIDI LUAR JAWA

Slide - 40

BAPPENAS :KOORDINASI

PERENCANAANMENKO : KOORDINASI

PELAKSANAAN

Industrialiasi diluar jawa

* Penyediaanlahan

kawasanindustri* SDA

konektivitas

Insentif fiskaldan non fiskal

ikim investasiPTSP

* Perdabermasalah

Penyediaan TenagaTerampil (BLK,

SMK, Politeknik)Mensosialisasikan

mentalKewirausahaan

Science danTechno Park

• Kemen Dik-Nas• Kemen Tenaga Kerja

• BKPM• BKPD –

Pemda• Kemendagri

• Kemen Keuangan• Kemen

Perindustrian

• Kemen PU/Pera• Kemen

Perhubungan• Kemen ESDM

• Kemen Perindustrian• Kemen Agraria dan TTR• Pemerintah Daerah

• Kemen Ristek-Dikti• Kemen Pertanian• Kemen Perikanan• BPPT• Pemda

SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITASWILAYAH LUAR JAWA

Kawasan IndustriTeluk Bintuni

Industri Migas danPupuk

Kawasan IndustriTeluk Bitung

Industri Agro danLogistik

Kawasan IndustriMorowali

Industri SmelterFerronikel,

Stainless steel, dandownstream stainless steel

Kawasan Industri Palu

Industri Rotan, Karet,Kakao (agro) dan

Smelter

Kawasan IndustriKonawe

Industri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan

downstream stainless steel

Kawasan Industri Buli

Industri SmelterFerronikel,

Stainless steel, dandownstream stainless steel

Kawasan IndustriBantaengIndustri Smelter

Ferronikel,Stainless steel, dan

downstream stainless steel

Kawasan Industri Batu Licin

Industri Besi Baja

Kawasan IndustriLandak

Industri Karet, CPO

Kawasan IndustriKetapang

Industri Alumina

Kawasan Industri KualaTanjung

Industri Aluminium ,CPO

Kawasan IndustriTanggamus

Industri Maritim danLogistik

Kawasan Industri SeiMangkei

Industri PengolahanCPO

Slide - 41

DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)2015-2019

Pariwisata

Industri pengolahanKelapa Sawit

Industri pengolahan karet Pupuk & aneka industri Logistik Pariwisata

KEK SEI MANGKEIKabupaten Simalungun,Sumut

KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten

Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Sawit Industri Petrokimia

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, SumateraSelatan

KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTB

KEK PALUKota Palu, Sulawesi Tengah

Industri Manufaktur Industri Agro berbasis kakao,

karet, rumput laut, rotan Industri pengolahan Nikel, Biji

Besi, Emas Logistik

KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai,Maluku UtaraPariwisata Industri pengolahan

perikanan Bisnis & logistik

KEK BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara

Industri Pengolahan Perikanan Industri agro berbasis kelapa

dan tanaman obat Aneka industri Logistik

KEK Maloy Batuta TransKalmantan (MBTK)Kabupaten Kutai Timur,Kaltim

Industri Kelapa Sawit Logistik

PariwisataSumber: Kemenko Perekonomian (2014) Slide - 42


POLITIK & DEMOKRASI Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80% Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75

PENEGAKAN HUKUM Indeks Penegakan Hukum n.a. 75% Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 50 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4

TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI Kualitas Pelayanan Publik- Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9- Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0 Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48

PERTAHANAN DAN KEAMANAN Tingkat Pemenuhan MEF 30% 60% Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20%

*2012

Slide - 43

6. SASARAN POLHUKHANKAM

Pembangunan Techno Park dan Science Park

SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerahkabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.

ARAH KEBIJAKAN : Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai: pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil

(pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untukditerapkan dalam skala ekonomi;

tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis kemasyarakat luas;

Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang

pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.

Slide - 44

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARKMenuju Bangsa Berdaya Saing

PRESIDEN

BPPT

National Science and Techno ParkPuspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)

Science ParkPROVINSI/KELOMPOKPROVINSI

KABUPATEN/KOTA

TIM PENGARAH:Menteri PPN/Bappenas;Menteri Ristek dan Dikti;

Menteri Pertanian;Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Perindustrian; dsb

Science Park Science Park

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

Slide - 45

IV. HASIL MUSRENBANG REGIONAL


Slide - 46

Wilayah Maluku – Papua• Wilayah Maluku dan Papua menjadi poros pencapaian prioritas nasional

kemaritiman dan kelautan, dan diarahkan agar dapat mendukungpengembangan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia;– Pengembangan Tol Laut di Pulau Maluku dan Papua akan diintegrasikan

dengan jalur konektivitas dari barat dan timur, khususnya angkutanlogistik/barang, dengan menetapkan rute yang terjadwal;

– Pengembangan prasarana dan sarana konektivitas antara pusat-pusat kegiatanekonomi, pulau-pulau kecil dan terluar

• Pembangunan jalur kereta Api yang akan membuka keterisolasian diwilayah pedalaman yang didahului studi kelayakan atas dukunganpemerintah pusat dan pemerintah daerah;

• Pembangunan ketahanan pangan dengan dukungan subsidi pupuk danbibit bagi petani, perlindungan hasil produksi, dukungan pemasaran danpengembangan diversifikasi pertanian;

• Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah untukmendukung pelaksanaan UU Desa

• Peran Pemerintah Daerah diperlukan untuk mengidentifikasi danmendukung skema pemberdayaan nelayan melalui penyediaan saranakapal dan penyediaan bantuan maupun kredit usaha.

Wilayah Sulawesi• Sulawesi dapat menjadi lokomotif perkembangan di

luar Jawa untuk pencapaian prioritas nasional, yaitukedaulatan pangan dan kemaritiman.

• Pulau Sulawesi mempunyai lokasi strategis, diapitoleh ALKI 2 dan ALKI 3;

• Pengembangan untuk pencapaian prioritas industri danpariwisata sangat mungkin dilakukan terutama industriberbasis bahan makanan dan berbasis sumberdayaalam.

• Wilayah Sulawesi diarahkan agar dapat menyediakanlapangan kerja untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI).

• Pembangunan infrastruktur secara masif di IndonesiaTimur sebagai salah satu prasyarat utama pengurangankesenjangan Indonesia Timur dan Barat.

Wilayah Kalimantan (1/2)• Wilayah Kalimantan dalam mendorong kedaulatan pangan,

memiliki potensi menjadi lumbung beras nasional, sehinggadiperlukan pembangunan infrastruktur pertanian, dan optimasilahan serta pengembangan food estate.

• Untuk mendorong kedaulatan energi, dengan rasio elektrifikasi66,52% di wilayah Kalimantan maka diharapkan pembangunanpembangkit listrik, jaringannya, serta penambahan kuota BahanBakar Minyak.

• Penataan ruang dan kehutanan di Wilayah Kalimantan merupakanisu penting. Perlu disepakati luasan hutan yang harusdipertahankan sebagai paru-paru dunia, sekaligus penetapanRencana Tata Ruang Pulau di beberapa daerah di Kalimantan yangsaat ini belum selesai.

• Percepatan pembangunan wilayah pinggiran, khususnya terkaitpercepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara, daerahterpencil, terluar dan tertinggal, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur, bahan pokok,fasilitas pendidikan, kesehatan, dan komunikasi, yang dihadapi olehmasyarakat.

Wilayah Kalimantan (2/2)• Pembangunan konektivitas antarwilayah di

Kalimantan difokuskan pada:– jalan lintas Kalimantan poros selatan, tengah dan

utara dan jalan-jalan strategis penghubung ke Bandaradan Pelabuhan,

– pembangunan moda transportasi kereta api untukangkutan orang dan barang menuju pusat-pusatpertumbuhan, serta

– peningkatan kapasitas bandara sangat diperlukan.– Pengembangan pelabuhan untuk mendukung Poros

Maritim;• Isu pengembangan kawasan industri di wilayah

Kalimantan difokuskan pada pembangunankawasan industri, berikut infrastruktur danenergi, mendekati ke sumber bahan baku.

Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara (1/2)

• Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara memiliki posisiyang strategis dalam hal menunjang kedaulatanpangan dan pengembangan pariwisata.

• Dalam bidang kedaulatan pangan, Jawa-Bali telahditetapkan menjadi lumbung pangan nasional yangharus didukung dengan jaringan irigasi dan sumberair yang memadai.

• Isu konektivitas antar pulau menjadi isu utama NusaTenggara

Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara (2/2)

• Untuk mendukung kedaulatan pangan pemerintahakan membangun 45 waduk baru di luar 16 wadukyang sedang atau akan dibangun di tahun 2015.

• Pembangunan dan pengembangan jalur lintasselatan pulau Jawa. Pembangunan jalur lintas selatanakan membuka daerah terisolasi di kawasan selatanJawa sekaligus mendorong pengembangan wilayahberpotensi SDA, pariwisata dan pertambangan.

Wilayah Sumatera• Wilayah Sumatera menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia

dalam perdagangan internasional;• Sumatera merupakan lumbung energi;• Pembangunan beberapa pelabuhan di Sumatera untuk

mendukung menjadi poros maritim;• Untuk pemenuhan kebutuhan energi pada lima tahun ke

depan ditargetkan berasal dari pembangkit listrik sebesar35.000 MW;

• Potensi alam yang kaya dan potensi wisata yang ada sebagaisalah satu industri unggulan yang mampu memberikansumbangan pada pertumbuhan ekonomi Sumatera.

V. TINDAK LANJUT


Slide - 54

TINDAK LANJUT

1. Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjutiMusrenbangnas hari ini, Kementerian PPN/Bappenas akanmenyelesaikan RPJMN 2015-2019 dan melaporkan kepada BapakPresiden untuk mendapatkan persetujuan dalam Sidang Kabinet.2. Penetapan RPJMN 2015-2019 dengan Peraturan Presiden (Perpres)harus dilakukan pada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikanPresiden)3. Selanjutnya RPJMN 2015-2019 akan digunakan oleh Kementerian danLembaga untuk menyesuaikan Rancangan Renstra -KL menjadiRenstra-KL, dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi untukmensinkronkan RPJMD masing-masing provinsi.Slide - 55

TERIMA KASIH


Slide - 56

Documents

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/141504... · RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024 3.PP 40 tahun 2006