Upload
nguyenduong
View
225
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Luas Wilayah 12.778 Ha / 127,78 km² (2,18% dari luas Bali)
Terdiri dari 4 Kecamatan, 27 Desa dan 16 Kelurahan
Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2015 sekitar 880.600 jiwa.
*BPS Kota Denpasar
BIROKRAT DILAYANI BIROKRAT MELAYANI SEWAKA DHARMA
Semangat untuk meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Denpasar
dimulai melalu upaya perubahan paradigma Aparatur (Reformasi
Birokrasi)
Paradigma Yang berkembang
di masyarakat :
• Berbelit-belit
• Mahal
• Waktu tidak jelas
• Persyaratan Tidak Jelas
•Gratifikasi
•Penyalahgunaan
kewenangan
DIPERLUKAN UPAYA PENCEGAHAN
Pelayanan Publik Kewajiban Pemerintah
Metode dan Prosedur disesuaikan dengan harapan dan keinginan publik
Legitimasi bagi Usaha Kecil dan Menengah
Salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut MOU antara BPK, KPK,
MENPAN, BPKP dan Pemkot Denpasar (No. 188.45/03/HK/2006, No 107/D.IV/08/2006
tanggal 14 Agustus 2006 dan No. 415.4/01/PKS/Pem/2009, No. SKB/15/D.IV.PAN/8/2009
tanggal 26 Agustus 2009)
Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN (Good
Governance dan Clean Government), peningkatan kualitas pelayanan publik dan perubahan
paradigma birokrasi dari dilayani menjadi melayani.
Maksud dan Tujuan : Mewujudkan Lembaga One Stop Service dimana pelayanan berbagai
jenis perijinan dapat diurus dalam satu tempat dengan memegang prinsip transparansi baik
dalam hal mekanisme, persyaratan, waktu dan biaya.
SEKBERYANDU
•Kep Walikotamadya KDH Tk. II Denpasar No. 524 Tahun 1998
•Masih adanya loket pelayanan perijinan di Kantor Walikota
UNIT PELAYANAN TERPADU
•Perwalikota No. 3 Tahun 2006
•Menyelenggarakan 11 Bidang Perijinan
•Hanya sebagai penerima berkas permohonan perijinan, proses masih ada di SKPD terkait
DINAS PERIJINAN
•Perda No. 6 Tahun 2007
•Perda Nomor 2 Tahun 2009 ttg Perubahan Perda No. 7 Tahun 2008 ttg Dinas Daerah
•Menyelenggarakan 81 jenis Perijinan
•ISO 9001:2008
•ONE STOP SERVICE (OSS)
•Penyederhanaan pelayanan perijinan
•Adanya front office dan back office
•Berbasis Informasi Teknologi
BPPTSP & PM
•Perda No. 14 Tahun 2012 ttg Perubahan Kedua Atas Perda No. 8 Tahun 2008 ttg Lembaga Teknis Daerah
•Masa Transisi, berbagai regulasi masih mengacu pada Dinas Perijinan
•Penambahan fungsi Penanaman Modal
PENYELENGGARAAN
• Melaksanakan penyelenggaraan
Pelayanan Perijinan yang meliputi pemberian, penolakan,
pembatalan, dan pencabutan ijin
JUMLAH IJIN
• Jumlah pelayanan perijinan yang
menjadi kewenangan BPPTSP & PM
sebanyak 105 jenis ijin
KEWENANGAN
• Proses penyelenggaraan
pelayanan perijinan sepenuhnya dilakukan oleh BPPTSP & PM
mulai dari proses pengajuan
permohonan sampai dengan
penandatanganan ijin.
BPPTSP & PM melayani 105 jenis ijin yang meliputi
perijinan di bidang :
kesehatan, pariwisata, bangunan, pekerjaan umum,
perindustrian dan perdagangan serta lingkungan hidup
Sepuluh jenis perijinan dari 105 jenis ijin yang volume layanan
tertinggi sejak terbentuknya PPTSP adalah :
IMB, SITU / HO, SIUP PO, SIUP PT, SIUP CV, Perubahan Fungsi
IMB, Persetujuan Prinsip Membangun, Balik Nama IMB, Ijin
Peruntukan Penggunaan Tanah
1. Informasi Jelas
Melalui media Website, Papan Pengumuman, Loket Informasi
2. Persyaratan Pasti
2. Janji Layanan Pasti
3. Biaya Retribusi Pasti :
Biaya Retribusi sesuai Perda
Perhitungan Retribusi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perijinan
Simulasi Retribusi melalui media Website
4. Mekanisme/Prosedur Pelayanan Perijinan Pasti :
Semua kegiatan tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Perijinan
Pengecekan Status Permohonan Ijin via media Website / SMS Gateway
5. Membatasi Pertemuan dengan Pemohon :
Adanya sekat antara Front Office dan Back Office
Penggunaan Teknologi Akses Sidik Jari untuk masuk ke ruangan Back Office
Penggunaan layanan Sistem Informasi Perijinan Online untuk
Perpanjangan/Daftar Ulang Pemohon melakukan pengajuan permohonan
secara online, Tim Lapangan tidak perlu melakukan pengecekan ke lapangan.
Pengajuan Permohonan Sistem Paket untuk beberapa Layanan Perijinan
Adanya layanan Loket Pengajuan Permohonan oleh Pemohon langsung /
tanpa kuasa.
Himbauan larangan gratifikasi melalui media Website maupun melalui Tata
Tertib Permohonan Perijinan
Keterangan :
: Alur Berkas
: Alur Informasi
: Alur Penolakan Berkas
Front Office
Pemohon
Informasi dan Pengaduan
Advice Planning
CSO
Loket Pengambilan
Back Office
Tim Lapangan
Kasubid Pelayanan
Kabid Pelayanan
Sekretaris
Kasubid Vertap
Kepala Badan
Entry Data
• Informasi dan Persyaratan, Pengambilan Formulir
• Pemberitahuan Penolakan
• Penerimaan Pengaduan Pemohon
Informasi dan Pengaduan
• Info Tata Ruang
• Konsultasi Gambar Advice
Planning
• Pemeriksaan Kelengkapan Berkas (Konsultasi)
• Pendaftaran, memberikan Tanda Terima Berkas Kepada Pemohon CSO
• Entry Data Pemohon ke dalam Data Base
• mencetak Blanko Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Lembar Kendali Entry Data
• Pemberitahuan Ijin Terbit Via SMS Gateway
• Penerimaan Bukti Pembayaran dari Bank (BPD)
• Penyerahan Sertifikat Ijin
• Komentar Layanan / IKM
Loket Pengambilan
Tim Lapangan
1. Melakukan Pengecekan Lapangan untuk Ijin-ijin yang memerlukan Survey Tim Lapangan
2. Pengecekan untuk klarifikasi kesesuaian Dokumen Administrasi dengan Fakta Lapangan
Kasubid Pelayanan melakukan analisa dan merekomendasikan apakah berkas perijinan diproses atau ditolak
Kasubid Verifikasi dan Penatapan
melakukan verifikasi, penetapan retribusi; Pencetakan Sertifikat Ijin/Surat Penolakan dan lampirannya, Pencetakan SKRD, Pencetakan Surat Pemberitahuan Pembayaran/ Pengambilan Ijin dan Kuisioner IKM; dan Paraf Sertifikat Ijin.
Kepala Bidang Pelayanan Paraf sertifikasi ijin /surat penolakan serta Tanda Tangan Gambar (Khusus Bidang 1)
• Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
• Difokuskan untuk perpanjangan perijinan dengan dengan ketentuan apabila usaha tersebut tidak mengalami perubahan kepemilikan, perubahan lokasi maupun perluasan tempat usaha.
Daftar Ulang
•Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket
•Permohonan beberapa jenis ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
•Mempersingkat waktu, mengurangi persyaratan dan mengurangi pengecekan lapangan
• Jenis Ijin :
• Ijin Prinsip Usaha dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
• Situ/HO dengan Ijin Operasional, Contohnya : Paket SITU/HO, SIUP/TDP, TDG
Pelayanan Perijinan Sistem
Paket
• Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/255/HK/2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi.
• Pelayanan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi diberikan untuk SIUP dan TDP perorangan dengan neraca awal perusahaan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Surat Ijin Kerja Perawat, Surat Ijin Kerja Perawat Gigi, Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen, Legalisir Ijin.
Layanan One Day Service (ODS)
• Dalam rangka membangun
kepercayaan masyarakat atas
penyelenggaraan pelayanan
perijinan dan penanaman modal
yang bermutu, Badan PPTSP dan
Penanaman Modal Kota
Denpasar dari Tahun 2011 telah
melaksanakan sistem manajemen
mutu ( ISO 9001 : 2008 ) dan
terus diperbaharui
Sertifikasi ISO 9001 : 2008
Legalitas kegiatan usaha
Akses Permodalan, pemenuhan sapras dan SDM
Produk, barang dan jasa yang dihasilkan mampu diterima dipasaran
Eksistensi dan mampu bersaing serta sejajar dengan kegiatan usaha lainnya
Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service)
• Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/45/HK/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service)
• Pelayanan perijinan keliling (mobile service) diberikan untuk SIUP dan TDP perorangan dengan neraca awal perusahaan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
• Sosialisasi ke Pasar dan ke Kecamatan di Kota Denpasar
• Sistem Informasi Surat menyurat digunakan untuk mempermudah pencarian data terkait Surat Masuk maupun Surat Keluar.
E - Office
KETIK :
IJIN(SPASI)
NO.REGISTRASI
PENDAFTARAN
KIRIM KE :
0812 46 744000
• Memberikan informasi Cek Status, Pemberitahuan ijin telah terbit serta info biaya yang dikenakan dan Pemberitahuan ijin yang ditolak melalui Media SMS
SMS Gateway
• Memberikan informasi posisi berkas pemohon dan memberikan informasi transparansi biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon.
Pengecekan Ijin Melalui Website
• Saat ini sudah dikembangkan dengan menambahkan pada aplikasi PRO DENPASAR+ (Pelayanan Rakyat Online Denpasar)
• Mengacu kepada amanat UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik
• Agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintah maka pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
• Terintegrasi dengan ProDenpasar dan ProDenpasar+
Sistem Informasi
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan perijinan
• Layanan Perijinan Online ditujukan untuk memberi kemudahan dalam megajukan permohonan Perpanjangan/Daftar Ulang Ijin melalui media online (Internet).
Perijinan Online
• Layanan Perijinan Counter Pemohon Langsung ditujukan untuk pemohon yang secara langsung mengurus ijinnya tanpa kuasa, dengan counter ini pemohon mendapatkan prioritas pemrosesan berkas
Counter Pemohon Langsung Tanpa
Kuasa
9,895 9,474
11,718
12,650 12,794 12,505
13,694 14,245
755 1,106 1,031 1,337 1,300 1,855
2,730 1,865
8,403 7,882
9,343
11,072 10,561
11,244 11,331 12,037
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Permohonan Ijin Ditolak Jumlah Ijin Terbit
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Retribusi 6.066.023.510 5.137.856.117 8.755.921.274 7.250.814.858 16.874.331.112 18.928.997.071 21.735.053.150 27.318.738.224
Target 3.798.000.000 4.338.000.000 5.038.000.000 6.538.000.000 10.544.000.000 16.162.558.148 19.009.000.000 20.298.000.000
Target dan Realisasi Retribusi
Rp-
Rp5,000,000,000.00
Rp10,000,000,000.00
Rp15,000,000,000.00
Rp20,000,000,000.00
Rp25,000,000,000.00
Rp30,000,000,000.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Retribusi
Target
74.06 74.28
76.63 76.58
78.48
79.90
79.21
82.04
70.00
72.00
74.00
76.00
78.00
80.00
82.00
84.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rata-rata Nilai SKM
BPD BALI
Loket Pembayaran
Perijinan langsung
ke BPD Bali
BPPTSP & PM
KOTA DENPASAR
Pengiriman Surat
Pemberitahuan Ijin
Terbit
PDAM KOTA DENPASAR
Layanan Air Bersih setelah
memiliki IMB
PERMASALAHAN SOLUSI
Regulasi yang terkait dengan pelayanan perijinan perlu dilengkapi dan dievaluasi
Percepatan evaluasi dan penetapan peraturan Daerah atau Perwali
mendahului Perda
Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait perijinan (mendirikan bangunan dan atau
berusaha sebelum memiliki ijin) Meningkatkan Sosialisasi
Sertifikat pemecahan dari kavling-kavling telah terbit tanpa melalui Ijin Peruntukan Penggunaan
Tanah (IPPT)
Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan BPN terkait pelaksanaan Perda No. 6
Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
Kualitas dan Kuantitas SDM terbatas dibandingkan volume layanan perijinan sebanyak 105 jenis ijin sehingga janji layanan belum terpenuhi secara
maksimal.
Melaksanakan Bintek, In House Training, Peningkatan Wawasan dan Magang