318
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 1 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.1.1. Urusan Pendidikan (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga a. Program dan Kegiatan Pendidikan merupakan usaha sadar untuk memanusiakan manusia yang didalamnya terkandung ikhtiar luhur dan mulia dengan nuansa mendidik generasi penerus bangsa yang ber dedikasi tinggi dan berkarakter serta sangkil dan ma gkus sebagai pewaris dan estapet pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Seiring hal tersebut keberhasilan pembangunan bangsa memiliki korelasi positif dengan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perabadan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Dalam otonomi daerah banyak kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah diantaranya : penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota denpasar yang merupakan penyelenggaran pendidikan Kota Denpasar pada jenjang pendidikan : TK,SD,SMP,SMA,SMK dan sederajat. Dalam rangka percepatan aktualisasi cerdas intlektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual melalui jenjang satuan pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar pada tahun 2016 menetapkan : 14 Program dengan 120 Kegiatan yang terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

bappeda.denpasarkota.go.id LKPJ BAB 4... · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 1 BAB

Embed Size (px)

Citation preview

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 1

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1. Urusan Pendidikan

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

a. Program dan Kegiatan

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk memanusiakan manusia yang didalamnya

terkandung ikhtiar luhur dan mulia dengan nuansa mendidik generasi penerus bangsa yang ber

dedikasi tinggi dan berkarakter serta sangkil dan ma gkus sebagai pewaris dan estapet

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Seiring hal tersebut keberhasilan pembangunan

bangsa memiliki korelasi positif dengan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional,

sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun

2003 yang mengatakan bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta perabadan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Dalam otonomi daerah banyak kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi

kewenangan pemerintah daerah diantaranya : penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya

merupakan kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab dari pemerintah

pusat ke pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota

denpasar yang merupakan penyelenggaran pendidikan Kota Denpasar pada jenjang pendidikan :

TK,SD,SMP,SMA,SMK dan sederajat. Dalam rangka percepatan aktualisasi cerdas intlektual,

cerdas emosional dan cerdas spiritual melalui jenjang satuan pendidikan Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar pada tahun 2016 menetapkan : 14 Program dengan 120

Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 2

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini

4.1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

4.2 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

4.3 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD

4.4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

4.5 Gebyar Pendidikan PAUD

4.6 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Berprestasi

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

5.1 Pembangunan Gedung Sekolah

5.2 Pengadaan Meubelair Sekolah

5.3 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

5.4 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

5.5 Penyelenggaraan Paket A Setara SD

5.6 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

5.7 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

5.8 Pesraman Siswa SMP

5.9 Workshop Review Kurikulum SD

5.10 Dana BOS Pendamping SD/SDLB dan SMP/AMPLB Negeri Kota Denpasar

5.11 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar (Workshop Akreditasi SD/MI/SMP/MTs)

5.12 Ujian Sekolah (US ) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI)

5.13 Ujian Nasional Siswa SMP/MTs

5.14 Pusat Layanan Autis Kota Denpasar

5.15 Workshop Penanganan Anak Autis di Pusat Layanan Autis

5.16 Workshop Tenaga Pendidik berprestasi SD dan SMP

5.17 Workshop Pembina OSIS SMP

5.18 Workshop Kinerja Gugus SD

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 3

6. Program Pendidikan Menengah

6.1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa

6.2 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

6.3 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

6.4 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

6.5 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Setara SMA

6.6 Penyebarluasan dan sosialisasi Informasi Pendidikan Menegah

6.7 Workshop Review Kurikulum SMA/SMK

6.8 Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum

6.9 Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) SMK

6.10 Peningkatan Pembinaan Kesiswaan

6.11 Pemberian Penghargaan Siswa dan Guru Berprestasi SMA/SMK

6.12 Peningkatan Kepemimpinan Kesiswaan Dikmen

6.13 Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Dikmen

6.14 Masa Orientasi Siswa Berwawasan Budaya

6.15 Ujian Pemantapan SMK

6.16 Ujian Pemantapan SMA

6.17 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK,MKKS SMA/SMK

6.18 Pengadaan Sampul Raport SMA/SMK

6.19 Kebangkitan Budaya

7. Program Pendidikan Non Formal

7.1 Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup

7.2 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal

7.3 Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Denpasar

7.4 Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Formal SKB

7.5 Penyelenggaraan Seminar / Talkshow bagi Pendidik PAUD

7.6 Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat

7.7 Orientasi Teknik Peningkatan Kapasitas Tutor Pendidikan Kesetaraan

7.8 Diklat Dasar Berjenjang Pendidik PAUD Kota Denpasar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 4

8. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

8.1 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

8.2 Pendidikan Lanjutan Tenaga Pendidik Dalam Memenuhi Standar Kualifikasi

8.3 Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs Negeri dan Swasta

8.4 Pendataan Tenaga Pendidik

8.5 Workshop Penulisan Karya Ilmiah / PTK

8.6 Sosialisasi Berbagai Informasi tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPG,TTP)

8.7 Ujian Pemantapan Siswa SD/MI Negeri dan Swasta

8.8 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

8.9 Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Sertifikat Pendidik

8.10 Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah

8.11 Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pengangkatan Kepala Sekolah)

8.12 Penyiapan Calon Kepala Sekolah

9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

9.1. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

9.2 Penerapan sistem dan Informasi manajemen pendidikan

9.3 Profil pendidikan Kota Denpasar

9.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar

9.5 Penyelenggaraan perivikasi program kerja Sekolah (RAPBS) SD,SMP,SMA,SMK

Denpasar

9.6 Penyelenggaraan Penyusunan Prog. Kerja di bidang Pendidikan Pemuda Olahraga

9.7 Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya

9.8 Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan menengah Kota Denpasar

9.9 Peningkatan Kemampuan Siswa tentang Teknologi Informasi

9.10 Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) One Line

9.11 Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah

9.12 Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran

9.13 Penyelenggaraan Lomba Carving Massal Se kota Dps

9.14 Penyelenggaraan rapat Koordinasi di bidang Pendidikan Pemuda olahraga

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 5

9.15 Workshop Peningktan KISS Program Kepala Sekolah dan komite SMP,SMA,SMK

Negeri

9.16 Workshop Pengadaan Penatausahaan Barang Jasa Sekolah Tingkat

SD,SMP,SMA,SMK.

9.17 Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan Disdikpora

9.18 Sosialisasi Hasil Karya Teknologi dan Inovasi Anak SMK se Kota Denpasar

9.19. Kreativitas Rumah Pintar

10 Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar

10.1 Lomba gugus SD

10.2 Penelitian Ilmiah Remaja tingkat SMP

10.3 Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP

10.4 Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu ( SD,SMP )

10.5 Peningkatan Aktivitas & Kreativitas Siswa Berprestasi tingkat SD,SMP/ FLS2N

10.6 Seleksi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi tingkat SD dan SMP

10.7 Lomba Wiyata Mandala SMP

10.8 Pembinaan Kelembagaan & Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di

Pendidikan Dasar

10.9 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP)

10.10 Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP

10.11 Bimbingan Teknis Tim MBS Tingkat SD

10.12 Workshop Pembina KIR Tingkat SMP

10.13 Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP Luar Provinsi

10.14 Olimpiade Sains Guru SD dan SMP

10.15 Seleksi Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah

Berprestasi Tingkat SD dan SMP

11 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

11.1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Olahraga

12.1 Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan

12.2 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

12.3 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Menyelenggarakan Peringatan Hari Pramuka)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 6

12.4 Pembinaan Organisasi Kepemudaan ( Jambore Kwarcab Denpasar )

12.5 Pembinaan Organisasi Kepemudaan ( Penyelenggaraan Trilomba Pramuka )

12.6 Pembinaan Organisasi Kepemudaan ( Menyelenggarakan Kursus Pembina Pramuka

Mahir Tingkat Dasar )

12.7 Pembinaan Organisasi Kepemudaan ( Mengikuti Lomba Gugus Depan Tergiat

Kwarda Bali)

12.8 Festival Lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) Tingakat SMA/SMK

12.9 Pembinaan Organisasi Kepemudaan ( Melaksanakan Kegiatan Gladian Pemimpin

Regu)

12.10 Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan

12.11 Seleksi Pemuda Pelopor

12.12 Melaksanakan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)

12.13 Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Mengikuti Jambore Daerah Bali)

13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

13.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

13.2 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

13.3 Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan

13.4 Bantuan Peralatan Olahraga dan Seni

14 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

14.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

14.2 Peringatan Sumpah Pemuda

b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Urusan wajib Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar meliputi 14 program dan 120 kegiatan

dengan total anggaran sebesar Rp. 537.735.039.555,- dengan pengalokasian : Belanja Tidak

Langsung Rp.434.698.978.280,-(80.84%) dan Belanja Langsung Rp.103. 036.061.275,-(19,16%)

artinya dari total anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

Tahun 2016(537.735.039.555,-) 80,84% digunakan untuk Belanja Tidak dan 19.16% untuk

Belanja Langsung dengan realisasi : Belanja Tidak Langsung Rp. 420.948.154.475,-(96,84%)

dan Belanja Langsung Rp. 81.669.547.254,-(79,26%) sehingga total dana yang direalisasikan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 7

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2016 Rp.502.617.701.729,-

((93,47%) dari Total dana (537.735.039.555,-) yang dianggarkan.Secara detail dapat dilihat

seperti berikut :

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp. 434.698.978.280,-( 80.84%)

- Belanja Pegawai Rp. 434.698.978.280,-

2. Belanja Langsung Rp. 103.036.061.275,-(19,16%)

- Belanja Pegawai Rp. 4.454.650.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 56.488.846.651,-

- Belanja Modal Rp. 42.092.564.624,-

3. Total Belanja Langsung dan Rp. 537.735.039.555,-(100 %)

Tak Langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 420.948.154.475,-( 96,84%)

- Belanja Pegawai Rp. 420.948.154.475,-

2. Belanja Langsung Rp. 81.669.547.254,- (79,26%)

- Belanja Pegawai Rp. 3.916.250.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 44.533.047.791,-

- Belanja Modal Rp. 33.220.249.463,-

3. Total Belanja Langsung Rp. 502.617.701.729,- (93.47%)

dan Tak Langsung

TABEL 4.1

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

TAHUN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

VOLUME Rp VOLUME % Rp %

Belanja 537.735.039.555

,- 502.617.701.729,- 93,47

Belanja Tidak Langsung 434.698.978.280

,- 420,948,154,475

96,84

Belanja Pegawai 434.698.978.280

,- 420,948,154,475 96,84

Belanja Langsung 103,036,061,275.00 81,669,547,254 79.26

Belanja Pegawai 4,454,650,000.00 3,916,250,000 87.91

Belanja Barang dan Jasa 56,488,846,651.00 44,533,047,791 80.61

Belanja Modal 42,092,564,624.00 33,220,249,463 78.92

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 9,956,619,000.00 100% 100.00 7,614,413,588.00 76.48

Program Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 100% 5,071,562,800.00 100% 100.00 4,186,447,779.00 82.55

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 8

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

VOLUME Rp VOLUME % Rp %

Program Peningkatan Kapasitas SDA

Pendidikan dan pelatihan Formal 200 orang 238,193,000.00 39,915,500.00 16.76

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 15 lembaga 189,651,920.00 15 lembaga 100.00 142,145,920.00 74.95

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 80 orang 88,734,300.00 80 orang 100.00 88,482,300.00 99.72

Pengembangan Kurikulum,Bahan Ajar

dan model Pembelajaran PAUD 128 orang 126,897,540.00 128 orang 100.00 109,485,540.00 86.28

Publikasi dan Sosialisasi PAUD 16 lomba

dan 7 tarian 196,219,160.00

16 lomba dan

7 tarian 100.00 195,741,160.00 99.76

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 20 lembaga 156,214,900.00 20 lembaga 100.00 142,919,900.00 91.49

Lomba Gugus, Lembaga dan Bunda

PAUD Berprestasi

4 gugus, 4

lembaga

dan 4 bunda PAUD

237,209,720.00 4 gugus, 4 lembaga dan 4

bunda PAUD

100.00 165,730,760.00 69.87

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Gedung Sekolah 36 ruang

kelas 30,790,990,164.00 36 ruang kelas 100.00 24,055,803,708.00 78.13

Pengadaan Meubelair Sekolah 2.145 set 1,897,840,000.00 1,760,637,300.00 92.77

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 1.800 orang 1,034,478,500.00 600 orang 33.33 333,425,000.00 32.23

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 200 siswa 467,387,000.00 200 siswa 100.00 - -

Penyelenggaraan Paket A Setara SD 75 orang 38,223,000.00 75 orang 100.00 33,661,000.00 88.06

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 300 orang 62,146,250.00 300 orang 100.00 56,728,250.00 91.28

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

750 orang 217,315,550.00 750 orang 100.00 187,756,000.00 86.40

Pesraman Siswa SMP 240 orang 135,508,500.00 240 orang 100.00 127,875,500.00 94.37

Workshop Review Kurikulum SD 916 orang 477,105,200.00 916 orang 100.00 355,499,000.00 74.51

Dana BOS Pendamping SD/SDLB dan

SMP/AMPLB Negeri Kota Dps

85.902

orang 15,431,594,000.00 85.902 orang 100.00 13,674,918,100.00 88.62

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar (Workshop Akreditasi

SD/MI/SMP/MTs)

200 orang 51,045,500.00 200 orang 100.00 23,154,450.00 45.36

Ujian Sekolah (US ) Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

15.500

orang 289,535,800.00 14.398 orang 92.83 242,942,800.00 83.91

Ujian Nasional Siswa SMP/MTs 13.500 orang

300,104,000.00 12.902 orang 95.57 200,578,000.00 66.84

Pusat Layanan Autis Kota Denpasar 100 orang 1,062,743,410.00 100 orang 100.00 1,012,821,820.00 95.30

Workshop Penanganan Anak Autis di Pusat Layanan Autis

40 orang 185,094,850.00 40 orang 100.00 145,151,049.00 78.42

Workshop Tenaga Pendidik berprestasi

SD dan SMP

180 tenaga

pendidik 90,927,000.00

180 tenaga

pendidik 100.00 84,490,000.00 92.92

Workshop Pembina OSIS SMP 90 orang 94,318,500.00 90 orang 100.00 89,178,000.00 94.55

Workshop Kinerja Gugus SD 180 orang 90,737,000.00 180 orang 100.00 84,491,000.00 93.12

Program Pendidikan Menengah

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa 13 sekolah 787,877,000.00 13 sekolah 100.00 664,147,300.00 84.30

Pengadaan Perlengkapan Sekolah 6.050 buah 197,652,000.00 4.950 buah 81.80 97,215,150.00 49.19

Penyediaan Bantuan Operasional

Manejemen Mutu (BOMM) 67 sekolah 108,914,400.00 67 sekolah 100.00 101,547,100.00 93.24

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 9

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

VOLUME Rp VOLUME % Rp %

Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga

Tidak Mampu 450 orang 15,310,000.00 414 orang 92.00 12,011,500.00 78.46

Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C

Setara SMA 600 orang 111,001,760.00 600 orang 100.00 106,811,760.00 96.23

Penyebarluasan dan sosialisasi Informasi pendidikan menengah

1.300 siswa 926,182,900.00 1.300 siswa 100.00 727,844,100.00 78.59

Workshop Review Kurikulum SMA/SMK 800 guru 488,252,900.00 800 guru 100.00 443,372,400.00 90.81

Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum

100 guru

dan

pengawas

106,420,000.00 100 guru dan pengawas

100.00 77,501,400.00 72.83

Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) SMK 18 lomba 354,112,000.00 18 lomba 100.00 268,499,300.00 75.82

Peningkatan Pembinaan Kesiswaan 3 kegiatan 332,962,100.00 3 kegiatan 100.00 264,451,060.00 79.42

Pemberian Penghargaan Siswa dan Guru

Berprestasi SMA/SMK

300 guru

dan siswa 215,463,400.00 173 siswa 57.66 133,918,400.00 62.15

Peningkatan Kepemimpinan Kesiswaan Dikmen

495 orang 193,955,480.00 495 orang 100.00 189,095,580.00 97.49

Peningkatan Kreativitas Kesiswaan

Dikmen 180 siswa 35,930,360.00 180 siswa 100.00 31,466,350.00 87.58

Masa Orientasi Siswa Berwawasan Budaya

3.300 siswa 51,154,610.00 3.300 siswa 100.00 49,715,810.00 97.19

Ujian Pemantapan SMK 7.225 siswa

SMK 162,988,700.00 6.890 siswa 95.36 124,917,900.00 76.64

Ujian Pemantapan SMA 6.340 siswa SMA

318,543,120.00 5.952 siswa 93.88 241,666,600.00 75.87

Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) SMA/SMK,MKKS SMA/SMK

2 MKKS

dan 27

MGMP

278,938,000.00 2 MKKS dan

20 MGMP 75.86 246,454,000.00 88.35

Pengadaan Sampul Raport SMA/SMK

12.500

sampul

raport

192,895,000.00 12.500 sampul raport

100.00 191,196,300.00 99.12

Kebangkitan Budaya SMP, SMA

dan SMK 231,552,000.00 SMP, SMA

dan SMK

100.00 229,120,000.00 98.95

Program Pendidikan Non Formal

Pengembangan Pendidikan Kecakapan

hidup 50 orang 111,049,056.00 50 orang 100.00 110,749,866.00 99.73

Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Non

Formal

50 orang 45,324,000.00 50 orang 100.00 44,172,000.00 97.46

Peringatan Hari Aksara Internasional

Tingkat kota Denpasar 76 orang 261,349,320.00 76 orang 100.00 199,820,820.00 76.46

Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Formal SKB

220 orang 326,453,500.00 220 orang 100.00 284,478,500.00 87.14

Penyelenggaraan Seminar / Talkshow

bagi Pendidik PAUD 400 orang 138,601,880.00 400 orang 100.00 68,205,080.00 49.21

Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat 20 orang 97,688,400.00 20 orang 100.00 97,479,400.00 99.79

Orientasi Teknik Peningkatan Kapasitas

Tutor Pendidikan Kesetaraan 20 orang 89,238,400.00 20 orang 100.00 51,822,700.00 58.07

Diklat Dasar Berjenjang Pendidik PAUD

Kota Denpasar 60 orang 139,644,400.00 60 orang 100.00 105,670,000.00 75.67

Program Peningkatan Mutu

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 10

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

VOLUME Rp VOLUME % Rp %

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 40 kepala sekolah

49,230,000.00 40 kepala sekolah

100.00 40,922,000.00 83.12

Pendidikan Lanjutan Tenaga Pendidik

Dalam Memenuhi Standar Kualifikasi 190 guru 720,649,900.00 120 guru 63.16 92,272,500.00 12.80

Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs

Negeri dan Swasta

13.500

siswa 629,637,900.00 12.902 siswa 95.57 227,640,150.00 36.15

Pendataan Tenaga Pendidik 1 laporan 10,721,080.00 1 laporan 100.00 7,243,000.00 67.56

Workshop Penulisan Karya Ilmiah / PTK 40 tenaga pendidik

41,154,570.00 40 tenaga pendidik

100.00 40,981,000.00 99.58

Sosialisasi Berbagai Informasi Tentang

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan(TPG,TTP)

1.500 guru 15,756,670.00 220 guru 14.66 14,180,000.00 89.99

Ujian Pemantapan Siswa SD /MI Negeri dan Swasta

15.000 orang

695,808,400.00 14.398 orang 95.98 314,994,400.00 45.27

Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Guru 100% 492,437,340.00 100% 100.00 303,642,340.00 61.66

Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Sertifikasi Pendidik

1.500 guru 134,397,210.00 625 guru 41.66 127,818,700.00 95.11

Workshop Penguatan Kompetensi

Pengawas Sekolah

65

pengawas sekolah

839,224,580.00 65 pengawas

sekolah 100.00 382,790,800.00 45.61

Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pengangkatan kepala Sekolah)

40 calon

kepala

sekolah

25,732,150.00 30 calon kepala sekolah

75.00 5,202,000.00 20.22

Penyiapan Calon Kepala Sekolah

40 calon

kepala sekolah

367,488,500.00 40 calon

kepala sekolah 100.00 334,746,000.00 91.09

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pelaksanaan kerjasama secara

kelembagaan di bidang Pendidikan 60 sekolah 1,173,938,750.00 60 sekolah 100.00 708,264,943.00 60.33

Penerapan sistem dan Informasi manajemen pendidikan

640 orang 105,758,000.00 640 orang 100.00 92,200,000.00 87.18

Profil pendidikan Kota Denpasar 660 pcs 84,153,000.00 500 pcs 75.76 76,504,000.00 90.91

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar

1 unit gedung

5,936,428,000.00 1 unit gedung 100.00 4,924,402,515.00 82.95

Penyelenggaraan perivikasi prog. kerja

Sek. (RAPBS)SD,SMP,SMA,SMK Dps 10 laporan 133,023,500.00 10 laporan 100.00 127,828,100.00 96.09

Penyelenggaraan Penyusunan Prog. Kerja

di bidang Penddkan Pemuda dan

Olahraga

10 laporan 283,202,500.00 10 laporan 100.00 149,966,156.00 52.95

Lomba Bidang Informasi Teknologi

Berbasis Budaya 150 guru 136,109,150.00 140 guru 93.33 109,528,150.00 80.47

Rencana Pengemb. Pendidikan Dasar dan menengah Kota Denpasar

640 orang 99,911,000.00 640 orang 100.00 91,846,000.00 91.93

Peningkatan Kemampuan Siswa tentang

Tehnologi Informasi 160 siswa 107,260,050.00 160 siswa 100.00 94,574,750.00 88.17

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB )

One Line

12.000

siswa 342,654,700.00 12.000 siswa 100.00 277,500,200.00 80.99

Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah

640 orang 198,506,000.00 640 orang 100.00 142,990,000.00 72.03

Lomba Penelitian ilmiah dan Pameran 90 orang 275,009,770.00 90 orang 100.00 266,926,500.00 97.06

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 11

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

VOLUME Rp VOLUME % Rp %

Penyelenggaraan Lomba Carving Massal se Kota Denpasar

1.200 orang 120,698,020.00 700 orang 58.33 87,621,500.00 72.60

Penyelenggaraan rapat Koordinasi di

bidang Pendidikan Pemuda olahraga 50 orang 91,804,740.00 - - 16,845,450.00 18.35

Workshop Peningktan KISS Prog. Kepala Sek dan komite SMP,SMA,SMK Negeri

se Kota Denpasar

50 orang 409,010,000.00 50 orang 100.00 307,049,200.00 75.07

Workshop Pengadaan dan Penatausahaan Barang Jasa Sek Tk.SD,SMP,SMA,SMK

Negeri se Kota Denpasar

649 orang 182,594,200.00 649 orang 100.00 176,443,300.00 96.63

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Disdikpora 1 laporan 41,089,240.00 1 laporan 100.00 20,686,440.00 50.35

Sosialisasi Hasil Karya Teknologi dan

Inovasi Anak SMK se Kota Denpasar 50 SMK 406,688,600.00 50 SMK 100.00 401,236,000.00 98.66

Kreativitas Rumah Pintar 40 sekolah 477,888,200.00 40 sekolah 100.00 417,258,400.00 87.31

Program Peningkatan Mutu dan

Pembinaan Pendidikan Dasar

Lomba gugus SD 4 gugus 167,129,000.00 4 gugus 100.00 161,708,000.00 96.76

Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP 150 orang 252,254,000.00 150 orang 100.00 234,422,500.00 92.93

Bimbingan Teknis dan Pembentukan

Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP 180 orang 122,188,500.00 180 orang 100.00 112,670,000.00 92.21

Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Kurang

Mampu (SD,SMP) 660 siswa 52,878,500.00 516 siswa 78.18 50,484,500.00 95.47

Peningkt Aktivitas & Kreativitas siswa

Berprestasi tk. SD,SMP/ FLS2N 545 siswa 617,090,500.00 545 siswa 100.00 559,215,000.00 90.62

Seleksi siswa,Guru,Kepala Sek.dan

Pengawas Berprestasi Tk.SD,SMP 537 orang 439,130,000.00 452 orang 84.17 429,060,000.00 97.71

Lomba Wiyata Mandala SMP 10 sekolah 157,823,500.00 10 sekolah 100.00 150,194,500.00 95.17

Pembinaan Kelembagaan & Manajemen

Sek. dgn Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar

120 orang 84,263,500.00 120 orang 100.00 77,602,500.00 92.10

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

(Olimpide Sains Tingkat SD dan SMP) 200 siswa 467,387,000.00 200 siswa 100.00 455,886,000.00 97.54

Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat

SMP 140 orang 109,474,500.00 140 orang 100.00 101,600,000.00 92.81

Bimbingan Teknis Tim MBS Tingkat SD 126 orang 121,338,500.00 126 orang 100.00 104,719,000.00 86.30

Workshop Pembina Karya Ilmiah Remaja Tingkat SMP

100 orang 82,981,000.00 100 orang 100.00 76,411,500.00 92.08

Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP Luar Provinsi

100% 22,774,500.00 100% 100.00 7,855,750.00 34.49

Olimpiade Sains Guru SD dan SMP 150 orang 242,287,000.00 130 orang 86.67 213,618,500.00 88.17

Seleksi Pemberian Penghargaan Kepada

Siswa, Guru,Guru Pembina dan Sekolah

Berprestasi Tingkat SD dan SMP

263 orang 213,698,000.00 212 orang 80.60 178,143,000.00 83.36

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya.

Pengembangan kesenian dan kebudayaan

daerah 100% 451,213,930.00 100% 100.00 436,899,050.00 96.83

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan dasar

kepemimpinan 50 orang 64,134,700.00 50 orang 100.00 63,964,450.00 99.73

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi 1 paket 103,127,400.00 1 paket 100.00 90,393,400.00 87.65

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 12

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

VOLUME Rp VOLUME % Rp %

Pembinaan Org. Kepemudaan

(Menyelenggarakan Peringatan Hari

Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwarcab Denpasar)

500 orang 131,950,000.00 500 orang 100.00 92,485,040.00 70.09

Pembinaan Organisasi Kepemudaan (

Jambore Kwarcab Denpasar ) 650 orang 90,840,000.00 650 orang 100.00 70,640,000.00 77.76

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

(Penyelenggaraan Trilomba Pramuka) 750 orang 38,330,000.00 750 orang 100.00 31,655,000.00 82.59

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

(Menyelenggarakan Kursus Pembina

Mahir Tingkat Dasar / KMD)

100 orang 64,690,000.00 100 orang 100.00 36,690,000.00 56.72

Pembinaan Org. Kepemudaan (Mengikuti

lomba Ggs Depan Tergiat Kwarda Bali)

3 gugus

depan 12,850,000.00 3 gugus depan 100.00 12,450,000.00 96.89

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N ) Tingakat SMA/SMK

20 orang 150,800,700.00 20 orang 100.00 115,583,500.00 76.65

Pembinaan Org. Kepemudaan

(Melaksanakan Kegiatan Gladian

Pemimpin Regu )

250 orang 59,840,000.00 250 orang 100.00 39,840,000.00 66.58

Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan 150 orang 21,520,000.00 150 orang 100.00 21,520,000.00 100.00

Seleksi Pemuda Pelopor 5 orang 12,234,280.00 5 orang% 100.00 12,234,280.00 100.00

Melaksanakan Kursus Pembina Pramuka

Mahir Tingkat Lanjutan (KML) 100 orang 64,690,000.00 100 orang 100.00 36,690,000.00 56.72

Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Mengikuti Jambore Nasional)

2.075 orang 879,431,000.00 1.985 orang 95.66 599,741,230.00 68.20

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 800 orang 4,939,618,430.00 800 orang 100.00 4,142,558,290.00 83.86

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga

Siswa Nasional ( O2SN ) 195 orang 597,680,165.00 195 orang 100.00 391,304,020.00 65.47

Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan 4 kontingen 475,400,000.00 4 kontingen 100.00 403,167,000.00 84.81

Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan

Seni 800 atlet 1,758,264,700.00 800 atlet 100.00 1,418,985,000.00 80.70

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan

Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 48 SKPD 19,246,800.00 48 SKPD 100.00 19,043,750.00 98.95

Peringatan Sumpah Pemuda 200 orang 21,684,200.00 200 orang 100.00 20,264,200.00 93.45

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa realisasi keuangan hanya 74.95%

karena nilai penawaran yang diajukan rekanan dapat lebih murah dari target.

2. Kegiatan Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Berprestasi realisasi keuangan mencapai :

69.87% karena lembaga tidak lolos ke tingkat nasional sehingga perjalanan dinas tidak

semua terealisasikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 13

3. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah realisasi keuangan hanya 78.13% hal ini

disebabkan karena adanya sisa tender.

4. Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik realisasi keuangan hanya mencapai

32.23% karena peserta tidak sesuai dengan yang ditargetkan sehingga untuk makanan

dan minuman tidak semua direalisasikan.

5. Kegiatan Workshop Review Kurikulum SD realisasi keungan mencapai 74.51%. ini

terjadi karena pelatihan dipersingkat sehingga untuk makanan dan minuman tidak semua

terealisasikan.

6. Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar (Workshop Akreditasi

SD/MI/SMP/MTs) realisasi keuangan mencapai 45.36% karena sesuai dengan kehadiran

peserta workshop.

7. Kegiatan Ujian Nasional Siswa SMP/MTs realisasi keuangan hanya tercapai 66.84%

karena jumlah siswa tidak sesuai dengan target.

8. Kegiatan Ujian Nasional Siswa SMP/MTs realisasi keuangan hanya tercapai 66.84%

karena jumlah siswa tidak sesuai dengan target.

9. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah realisasi keuangan hanya tercapai 49.19%

karena harga buku tidak mencukupi (harga lebih rendah dari di pasaran)

10. Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan Menengah realisasi

keuangan tercapai 78.59% karena olimpiade siswa tk provinsi dan nasional tidak

diadakan dan untuk lomba debat Bahasa Indonesia di tingkat Provinsi juga tidak

diadakan.

11. Kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum realisasi keuangan mencapai :

72.83% karena konsumsi biaya rapat tidak digunakan terkait ada peralihan wewenang

dari kota Denpasar ke tingkat Provinsi.

12. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Kesiswaan realisasi keuangan mencapai : 79.42%

karena uang saku peserta 4 pilar ke tingkat nasional hanya untuk 10 orang siswa dan juga

tidak ada peserta siswa dan guru berprestasi ke tingkat nasional sehingga perjalanan

dinas unutk ke luar daerah tidak digunakan.

13. Kegiatan Pemberian penghargaan siswa dan guru berprestasi SMA/SMK realisasi

keuangan mencapai : 62.15% karena jumlah siswa yang berprestasi dan mengumpul

piagam tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 14

14. Kegiatan Ujian Pemantapan SMK realisasi keuangan mencapai : 76.64% karena Lembar

Jawaban Komputer (LJK) dapat lebih murah dari yang sudah ditargetkan.

15. Kegiatan Ujian Pemantapan SMA realisasi keuangan mencapai : 75.87% karena Lembar

Jawaban Komputer (LJK) dapat lebih murah dari yang sudah ditargetkan.

16. Kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota Denpasar realisasi

keuangan mencapai : 76.46% karena lembaga tidak ada yang mewakili lomba ke tingkat

nasional sehingga perjalanan dinas tidak semua direalisasikan.

17. Kegiatan Penyelenggaraan Seminar / Talkshow bagi Pendidik PAUD realisasi keuangan

mencapai 49.21% dimana untuk sewa tempat tidak direalisasikan karena kegiatan

dilaksanakan di gedung Sewaka Dharma.

18. Kegiatan Pendidikan Lanjutan Tenaga Pendidik Dalam Memenuhi Standar Kualifikasi

realisasi keuangan mencapai 12.80% karena guru-guru banyak yang sudah S-1.

19. Kegiatan Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs Negeri dan Swasta realisasi keuangan

mencapai : 36.15% karena peserta kurang dari target.

20. Kegiatan Ujian Pemantapan Siswa SD/MI Negeri dan Swasta realisasi keuangan

mencapai 45.27% karena peserta kurang dari target.

21. Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru relisasi keuangan mencapai

61.66% karena untuk perjalanan dinas ada perubahan ketentuan.

22. Kegiatan Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah realisasi keuangan

mencapai 45.61% karena ada perubahan ketentuan perjalanan dinas.

23. Kegiatan Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pengangkatan Kepala Sekolah)

realisasi keuangan mencapai 20.22% karena pengangkatan kepala sekolah tidak

dilaksanakan karena banyak guru yang tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

24. Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan realisasi

keuangan mencapai 60.93% karena Pemakaian bandwith yang tidak tetap setiap

bulannya.

25. Kegiatan Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah realisasi keuangan

mencapai 72.03% untuk honor narasumber tidak diamprah karena menggunakan tenaga

PNS.

26. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Carving Massal se Kota Denpasar realisasi keuangan

tercapai 72.60% karena peserta tidak sesuai dengan target.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 15

27. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Bidang Pendidikan Pemuda Olahraga

realisasi keuangan mencapai : 18.35% Untuk perjalanan dinas tidak diamprah karena

tidak ada koordinasi ke pusat.

28. Kegiatan Workshop Peningkatan KISS Program Kepala Sekolah dan Komite SMP,

SMA, SMK Negeri se Kota Denpasar realisasi keuangan mencapai 75.07%. Ini terjadi

karena adanya selisih perjalanan Dinas.

29. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Disdikpora realisasi keuangan mencapai

50.35%. Hal ini karena kegiatan rapat tidak dilaksanakan karena sudah dilaksanakan

pada kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan

Pemuda dan Olahraga.

30. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP Luar realisasi keuangan mencapai

34.49%. Ini terjadi karena jumlah peserta tidak sesuai yang ditargetkan.

31. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Menyelenggarakan Peringatan Hari

Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwarcab Denpasar) realisasi keuangan mencapai 70.09%.

Ini terjadi karena :

1. Jasa panitia dan juri tidak terealisasi karena panitia dan juri adalah guru-guru yang

sudah berstatus PNS.

2. Perjalanan dinas mengikuti rakernas di Jakarta tidak terealisasi karena yang mewakili

daerah Bali ditunjuk dari kwarcab lain.

32. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Jambore Kwarcab Denpasar) relisasi

keuangan mencapai 77.76% karena Jasa panitia dan jasa instruktur tidak terealisasi

dimana panitia dan instruktur adalah guru-guru yang sudah berstatus PNS.

33. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Menyelenggarakan Kursus Pembina

Mahir Tingkat Dasar) relisasi keuangan mencapai 56.72% karena Jasa panitia dan jasa

instruktur tidak terealisasi dimana panitia dan instruktur adalah guru-guru yang sudah

berstatus PNS.

34. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (melaksanakan kegiatan gladien regu)

realisasi keuangan mencapai 66.58% karena Jasa panitia dan jasa instruktur tidak

terealisasi dimana panitia dan instruktur adalah guru-guru yang sudah berstatus PNS.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 16

35. Kegiatan Melaksanakan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)

realisasi keuangan mencapai 56.72% karena Jasa panitia dan jasa instruktur tidak

terealisasi dimana panitia dan instruktur adalah guru-guru yang sudah berstatus PNS.

36. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan ( mengikuti jambore nasional) realisasi

keuangan mencapai 68.20% karena Kegiatan perkemahan putrid di Palembang tidak bisa

diikuti karena gerakan Pramuka Kwarda Bali tidak mengirim peserta.

37. Kegiatan Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) realisasi

keuangan mencapai 65.47% karena jumlah peserta atlet kurang dari yang sudah

ditargetkan

Solusi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar juknis diterima lebih awal terutama

dana pusat.

2. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan harus berpedoman pada norma, kaidah dan

aturan keuangan yang berlaku. Untuk itu bagian umum agar mendistribusikan segala

aturan ke bidang-bidang.

4.1.2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan

guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk

agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam

pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan

pembangunan kesehatan. Pemerintah memberikan ruang untuk berkembangnya peran aktif

masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya

sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan

pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan

dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh

pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan

peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab

pemerintah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 17

2) Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Pendapatan (Hasil Retribusi Daerah)

a. Program dan Kegiatan

Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.

4. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

4.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

4.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

5.1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

5.2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

5.3 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

5.4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

5.5 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

5.6 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

6. Program Pengawasan Obat dan Makanan.

6.1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

7. Program pengembangan obat asli Indonesia

7.1 Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negari

8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

8.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.

8.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 18

8.3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

9.1 Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan

akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya.

9.2 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

10.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

10.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

11.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

11.2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.

11.3 Pengadaan vaksin penyakit menular

11.4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.

11.5 Pelayanan pecegahan dan penanggulangan penyakit menular.

11.6 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

11.7 Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemik.

11.8 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS

11.9 Pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosa (TBC)

11.10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan

Pembrantasan penyakit .

12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

12.1 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

13. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

13.1 Pelayanan operasi katarak

14. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas

/puskesmas pembantu dan jaringannya.

14.1 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu.

15. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

15.1 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

16. Program Peningkatan pelayanan kesehatan untuk balita.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 19

16.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.

17. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

17.1 Pelayanan kesehatan.

17.2 Pelayanan Pemeliharaan kesehatan (lansia)

18. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan.

18.1 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil

produksi rumah tangga.

18.2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant.

18.3 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan kantin

sekolah

19. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.

19.1 Pelayanan kesesehatan ibu dan anak secara terpadu.

19.2 Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir.

2) RSU Wangaya Kota Denpasar

Rumah sakit merupakan tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik

dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan

perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Disamping Balai Pengobatan/Klinik, Pemerintah juga memberikan ruang kepada

masyarakat/swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan melalui Rumah sakit, tanpa

melepaskan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti

yang dinyatakan dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Pendapatan Asli Daerah.

1. Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah.

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pengawai.

Belanja Langsung.

1. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit.

1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan

1.2. Kegiatan Pendukung Pelayanan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 20

3) UPTD Puskesmas.

Pendapatan Asli Daerah (Hasil Retribusi Daerah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Kesehatan.

Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar,

direalisasikan melalui 19 program dan 42 kegiatan dengan mengalokasikan belanja sebagai

berikut :

Target :

1.Belanja tidak langsung : Rp. 50.602.070.439,40 (46,12%)

Belanja Pegawai : Rp. 50.602.070.439,40

2.Belanja Langsung : Rp. 58.660.596.350

Belanja Pegawai : Rp. 363.120.000

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 43.434.282.681

Belanja Modal : Rp. 14.863.193.669

3.Total belanja langsung dan

Tak langsung : RP. 109.262.666.789,4 (100 %)

Realisasi :

1.Belanja tidak langsung : Rp. 48.889.425.257 (96,61%)

2.Belanja Langsung : Rp. 47.482.398.933,44 (80,94%)

Belanja Pegawai : Rp. 277.894.000

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 35.981.654.654,44

Belanja Modal : Rp. 11.222.850.279

3.Total belanja langsung dan

Tak langsung : Rp. 96.371.824.190,44

Urusan wajib kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas merencanakan pendapatan

asli berupa retribusi daerah sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.

5.165.329.000, dan lain pendapatan asli daerah yang sah (Kapitasi JKN) ditargetkan sebesar Rp.

16.175.436.285 terealisasi sebesar Rp 11.386.294.540

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 21

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

DINAS KESEHATAN Volume Rp. Volume % Volume %

1 2 3 4 5 6 7 8

Pendapatan ( Retribusi Daerah)

a. Retribusi pelayanan Kesehatan 12 bulan 5.000.000 12 bulan 100 5.656.145.000 113,12

Pendapatan Lainnya

b. Pendapatan dana kapitasi JKN 12 bulan 16.175.436.285 12 bulan 100 12.402,936.480 76,67

Belanja Tidak Langsung 12 bulan

BELANJA LANGSUNG 43 KEG 58.660.596.350 43 keg 100 47.482.398.933,44 80,94

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.419.758.817 6.116.794.828 95,28%

1 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 6.419.758.817 97% 97% 6.116.794.828 95,28%

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.419.138.240 5.481.667.221 85,39%

2 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 6.419.138.240 97% 97% 5.481.667.221 85,39%

II Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

168.340.000 118.256.100 70,24%

3 3.1 Pendidikan dan pelatihan formal - Pendidikan dan pelatihan luar

Prop. Bali - Penyusunan Renstra Dikes

Kota Denpasar tahun 2016-2021

7 orang

1 buku

168.340.000

6 orang

1 buku

85,7% 100%

118.256.100

70,24%

IV. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.969.595.202 2.150.025.327 72,40%

4 4.1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

100%

1.659.296.060

90%

90%

1.234.136.492

74,37%

a. Terpenuhinya bahan obat pelayanan kesehatan Dasar dan obat gigi

100% 80,4%

b. Terpenuhinya bahan obat-obatan penunjang

100% 75,86%

c. Terpenuhinya bahan obat-obatan klinik praja

100% 97,30%

d. Terpenuhinya bahan reagen laboratorium 100% 100%

e. Terpenuhinya bahan perbekalan kesehatan PKD

100% 82,6%

5.

4.2. Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

100%

1.310.299.142

100%

100%

915.888.835

69,89%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 22

1

2

3

4

5

6

7

8

a. Terpenuhinya alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Alat kedokteran umum Alat kedokteran gigi

9 Pusk 9 Pusk

9 Pusk 9 Pusk

100% 100%

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 184.138.000 177.235.845

6 5.1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Pusk dan jaringannya

55.000.000 55.000.000 100%

a. Terlayaninya penduduk miskin melalui progran JKBM dan JKN

100% 100% 100%

b. Sosialisasi Program JKN kepada masyarakat se Kota Denpasar

100% 100% 100%

7 5.2.Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan.

184.138.000 177.235.845 96,25%

a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan jiwa masyarakat

35 orang 35 orang 100%

b. Pemeliharaan kesehatan indera pengelihatan dan pendengaran masyarakat

11 laporan 11 laporan 100%

c. Pemeliharaan kesehatan sekehe kesenian

15 sekehe 15 sekehe 100%

d. Pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji

1 laporan 1 laporan 100%

8 5.3 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

5.070.900.000 3.972.743.950 78,34%

1. Pembangunan Puskesmas I

Denpasar Selatan 2. Pembangunan Puskesmas II

Denpasar Selatan 3. Penataan halaman UPT

Pengawasan Farmasi dan makanan

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

100 % 100% 100%

9 5.4 Peningkatan kesehatan masyarakat 656.777.000 624.540.400 95,09%

a. Pelayanan PKPR di Puskesmas b. Pembinaan PKPR di sekolah

c. Pembinaan PKTP di Puskesmas d. Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan kanker e. Pelayanan Papsmaear f. Pelayanan IVA g. Pelayanan Krayo h. Terpilihnya juara PKTP untuk tk Kota

Denpasar i. Terpilihnya juara PKTP untuk mewakili

Kota Denpasar di Tk Prov Bali

11 pusk 2 SMP 2 SMA 4kec

400 org 2000 org 200 org 12 sekolah 3 sekolah

11 pusk 3 SMP 2 SMA 4kec

400 org 2000 org 200 org 12 sekolah 3 sekolah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 5.5 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

360 kali

49.567.000 48.794.220 98,44%

11

5.6. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1.142.872.500 1.000.233.000 87,52%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 23

1

2

3

4

5

6

7

8

a. Pengawasan sanitasi lingkungan

pemukiman

b. Pengawasan hygiene sanitasi air bersih dan air minum - Pengambilan sampel bakteri air

minum - Pengambilan sampel bakteri air

bersih - Pengambilan sampel kimia air

bersih - Pengambilan sampel kimia air

minum c. Pemantauan terhadap masyarakat

yang berpotensi terpapar pestisida d. Pengawasan dan pengendalian vektor e. Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum

memenuhi syarat kesehatan - Rumah sakit - Puskesmas dan pustu - Pasar - Sanitasi Kolam renang - Sanitasi Hotel - Panti pijat

f. Monitoring sanitasi berbasis

masyarakat g. Pengelolaan sampah medis

puskesmas

11 pusk 11 pusk 360 sampel 500 sampel 90 sampel 78 sampel 50 sampel 15 TPS, dan 1 TPA 19 sampel 36 sampel 60 lokasi 7 lokasi 200 lokasi 30 lokasi 10 Desa STBM 11 pusk

11 pusk 11 pusk 360 sampel 500 sampel 90 sampel 78 sampel 50 sampel 15 TPS, dan 1 TPA 19 sampel 36 sampel 60 lokasi 7 lokasi 200 lokasi 30 lokasi 10 Desa STBM 11 pusk

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VI Program Pengawasan Obat dan Makanan 27.410.000 27.383.350 100%

12 6.1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

27.410.000 27.383.350 100%

a. Pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet pada makanan dan minuman

b. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

120 sampel 12 lokasi

120 sampel 12 lokasi

100% 100%

VII Program pengembangan Obat asli Indonesia

81.604.500 80.884.500 99,12%

13 7.1 Peningkatan promosi obat bahan Indonesia di dalam dan luar negeri

81.604.500 79.144.500 97%

a. Pembinaan/lomba toga b. Pembinaan batra

10 desa/kel 33 batra

10 desa/kel 33 batra

100 % 100%

VIII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.103.591.850 2.977.038.685 95,90%

14 8.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

a. Distribusi UKS KIT, leaflet, poster dan bener

b. Pembinaan uks sekolah c. Bintek sekretariat UKS kecamatan d. Distribusi KMS kesehatan anak

sekolah tingkat TK, SD, SMP, dan SMA

TK,SD,SMP,dan SMA/SMK 20 sekolah 4 kec 16 sekolah

2.593.742.500 TK,SD,SMP,dan SMA/SMK 21 sekolah 4 kec 16 sekolah

2.482.501.050 95,71%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 24

1

2

3

4

5

6

7

8

15 8.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

a. Cetak kartu PHBS b. Pembinaan PHBS c. Siaran Keliling d. Informasi Kesehatan

10.000 1 tatanan 50 kali 16 sekolah

460.379.350 10.000 1 tatanan 50 kali 16 sekolah

100% 100% 100% 100%

451.947.500 98,17%

16

8.3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

a. Proses perijinan tenaga dan sarana kesehatan

b. Pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan

100% 100%

49.470.000 100% 100%

100% 100%

42.590.135 86,09%

IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 227.392.800

223.525.050 98,30%

17 9.1 Penanggulangan kurang energy (KEP), Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan keurangan Gizi mikro lainnya

a. Terintervensinya balita kurang gizi dan balita gizi kurang

b. Terlaksananya pemberian MP ASI untuk gakin usia 6-24 bulan

90 orang 43 orang

158.842.300 90 orang 43 orang

100% 100%

156.738.350 98,67%

19 9.2 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

a. Terselenggaranya Lomba Balita

1 kali (24 orang)

68.550.500 1 kali (24 orang)

66.786.700 97,42%

X Program Pengembangan Lingkungan Sehat

507.744.300 404.202.350 79,60%

20 10.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

404.056.500 300.586.250 74,39%

Laporan kegiatan Penyelenggaraan Summit Kota Sehat

1 laporan 1 Laporan 100%

21 10.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

103.687.800 103.616.100 100%

Pembinaan dan penilaian lomba PSN dan kebersihan

4 desa/kel 4 desa/kel 100%

XI Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

11.724.873.965 16.505.706.543

22 11.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk - Terpenuhinya kegiatan penyemprotan

sarang nyamuk

100%

1.833.977.000 97%

97%

1.541.446.900 84,05%

23 11.2.Pengadaan alat dan bahan-bahan fogging

- Terpenuhinya belanja bahan dan alat foging

100%

1.498.020.000 97%

97%

1.371.628.800 91,56%

24 11.3.Pengadaan vaksin penyakit menular -Terlaksananya kegiatan penanggulangan

Gigitan hewan penular rabies (GHPR)

100% 710.139.100 30% 30% 904.500 0,1%

25

11.4.Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

a. Terlaksananya kegiatan pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita, dan anak sekolah di Kota Denpasar

100%

4.675.621.000

100%

100%

3.682.198.400

78,75%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 25

1

2

3

4

5

6

7

8

26 11.5.Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

a. Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

100%

1.110.547.700 100%

100%

751.232.900 67,64%

27 11.6.Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemic

- Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit

100%

6.560.742.147 99%

99%

6.477.378.585 98,73%

28 11.7.Peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah

a. Terlaksananya deteksi dini kejadian suatu penyakit

d. Penanggulangan KLB e. Penyelidikan epidemiologi sesuai jumlah

kejadian DBD

100% 30 kali 100%

131.299.000 100% 20 kali 100%

100% 80% 100%

101.734.480 77,48%

29 11.8 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosa

451.006.300 427.649.113 94,82%

Terselenggaranya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tuberkulosa

100% 100% 100%

30 11.9 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS

1.919.168.200 1.772.020.865 92,33%

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

100% 100% 100%

31

11.10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Terlaksananya KIE Pencegahan penyakit

100%

436.055.500 90%

90%

379.512.000 87,03%

XII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.349.109.600 946.984.109 70,19%

32 12.1 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1.349.109.600 946.984.109 70,19%

a. Survey indeks kepuasan masyarakat thd pelayanan kesehatan

b. Pembinaan/penilaian tenaga kesehatan teladan pusk

c. Pembinaan Puskesmas di Kota Denpasar

d. Pembinaan dan penilaian pusk berprestasi

e. Kalibrasi alat-alat puskesmas dan Gudang farmasi

f. Surveilans audit pemeliharaan sertifikat ISO 9001-2008

11 pusk

11 Pusk

11 Pusk

11 Pusk 12 usk dan

1 GF 4 Pusk

11 pusk

11 Pusk

11 Pusk

12 Pusk 11 Pusk dan 1 GF 4 Pusk

100% 100% 100% 100% 100% 100%

XIII Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

6.400.000 3.200.000 50%

33 13.1 Pelayanan Operasi Katarak 40 orang

XIV Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

26.256.400 26.129.700 99,5%

34 14.1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu

- Microtois - Food model - KMS Balita

22 Buah 23 buah 714 lbr

26.256.400 22 Buah 23 buah 714 lbr

100% 100% 100%

26.129.700 99,5%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 26

1 2

3 4 5 6 7 8

XV Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

8.832.429.894 4.995.204.849,44 56,55%

35 15.1 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan Keluarganya di Pusk

100%

80,22%

100%

XVI Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

94.149.000 78.966.100 83,87%

36 16.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita. a. Terdeteksinya tumbuh kembang anak di

Pusk, TK dan Posyandu b. Terlaksananya seminar Hari anak c. Terlaksananya penyegaran kelas ibu

balita d.Terlaksananya pelatihan software

kesehatan anak

100 org 1 kali 40 org 30 org

100 org 1 kali 40 org 30 org

100% 100% 100% 100%

XVII

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

610.630.000 387.037.256 63,38%

37 17.1.Pelayanan kesehatan lansia a. pelayanan kes lansia/ sulinggih b. Pemberian PMT bagi klp rawan/resti c. Safari kesehatan d. Pelayanan kesehatan di Pos Pelayanan

kesehatan e. Pemeriksaan medical check up anggota

dewan

194 Sulinggih 55 KK rawan/resti 22 desa/kel 52 kali 188 orang

194 Sulinggih 55 KK rawan/resti 22 desa/kel 52 kali 64 orang

100% 100% 100% 100% 34,04%

38 17.2.Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia)

a. Pelayanan kesehatan lansia b. Lomba senam lansia

1.400 orang 11 pusk

82.714.000 1.400 orang 11 pusk

100% 100%

82.362.400 99,57%

XVIII

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

265.968.300 249.275.200 93,72 %

39 18.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil industri rumah tangga

a. Pemeriksaan laboratorium pada tempat pengolahan makanan

b. Pembinaan TPM/Tempat produksi pangan industry Rumah Tangga

c.

258 Lokasi 1.100 lokasi

80.460.000 258 Lokasi 1.100 lokasi

100% 100%

80.436.500 99,97%

40 18.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

69.358.300 60.181.700 86,76 %

a. Pembinaan dan pengawasan restaurant

400 lokasi 400 lokasi 100%

41 18.3 Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan kantin sekolah

116.150.000 108.657.000 93,54%

a. Pembinaan dan pemeriksaan kantin sekolah

220 kantin 220 Kantin

b. Lomba kantin sehat SD 12 kantin SD 7 Kantin SD

XIX Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak

982.533.000 831.570.350 84,63

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 27

1

2

3

4

5

6

7

8

42 19.1.Pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu

- Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar

- Audit Maternal Perinatal - Terbentuknya Tim Rujukan Maternal

Neonatal

100% 4 kali 1 Tim

65.883.000 100% 4 kali 1 Tim

100% 100% 100%

56.623.850 85%

43 19.2.Pelayanan kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir

a. Ibu bersalin dengan aman dan bayi lahir sehat

b. Pelatihan pelayanan antenatal c. Pembinaan bidan teladan

100% 1 kali 11 orang

916.650.000 100% 1 kali 11 orang

100% 100% 100%

774.946.500 84,54 %

UPTD Puskesmas

Pendapatan Asli Daerah ( Hasil Retribusi daerah)

c. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah delapan

puluh persen (85%) antara lain :

1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal realisasi keuangan sebesar 70,24% hal ini

disebabkan karena pada penyusunan renstra narasumber yang awalnya direncanakan dari

Universitas Gajah Mada Yogyakarta batal dan kita mencari narasumber di Politeknik Bali

dan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali sehingga biaya transportasi dan akomodasi

narasumber tidak diamprah.

2. Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan realisasi fisik mencapai 90% namun

realisasi keuangan sebesar 74,37% hal ini disebabkan karena ada beberapa item barang

tidak bisa direalisasikan/diadakan karena harga di e-katalog lebih mahal dari pada harga

yang ditetapkan pada DPA, dan ada beberapa alat masih tersedia sehingga tidak diadakan

3. Kegiatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan realisasi fisik sudah

mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 69,89%, hal ini disebabkan karena

harga di e catalog lebih rendah dari harga yang tercantum pada DPA sehingga ada

kelebihan dana

4. Kegiatan Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya realisasi fisik sebesar 100% sedangkan keuangan 78,34% hal ini karena

adanya sisa dana karena rekanan menawar lebih rendah dari anggaran yang kita pasang di

DPA

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 28

5. Kegiatan penyemprotan/foging sarang nyamuk realisasi fisik sebesar 97% sedangkan

realisasi keuangan sebesar 84,05% hal ini disebabkan karena pada dana perubahan 2016

adanya kesalahan kode rekening, yang seharusnya untuk makanan dan minuman rapat

ditaruh pada kode rekening makanan dan minuman kegiatan sehingga tidak bisa

diamprah.

6. Kegiatan pengadaan vaksin penyakit menular realisasi fisik 30% dan realisasi keuangan

0,1% hal ini disebabkan karena gagal lelang untuk pengadaan vaksin anti rabies, namun

kegiatan penanggulangan gigitan hewan penular rabies di tahun 2016 tetap dapat

diselenggarakan dengan baik karena ada bantuan VAR dari dinas kesehatan Provinsi Bali

7. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah realisasi fisik 100% sedangkan

realisasi keuangan 78,75% hal ini disebabkan karena sisa lelang pengadaan vaksin

8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Realisasi fisik

sudah mencapai 100% namun keuangan hanya 67,69% hal ini disebabkan karena sisa

pengadaan dari bahan kimia (reagen untuk pemeriksaan HIV, Sphilis dan Tuberkolosis

serta desinfektan /Kaporit) dari anggaran 551.101.500 terealisasi 303.857.000. namun

semua item bahan kimia sudah terealisasi sesuai kebutuhan.

9. Peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah realisasi keuangan

sebesar 77,48% hal ini disebabkan karena ada sisa dana penanggulangan kejadian luar

biasa (KLB) dimana pada tahun 2016 terjadi 20 kali KLB dari prediksi 30 KLB

10. Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan realisasi keuangan

sebesar 70,19% hal ini karena adanya sisa dana dari honor, akomodasi akomodasi dan

transportasi narasumber.

11. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak balita reslisasi keuangan sebesar 83,87%

hal ini disebabkan adanya sisa dana honor narasumber untuk golongan IV dengan

pendidikan S2.

12. Kegiatan pelayanan kesehatan lansia realisasi fisik sebesar 86,8% realisasi keuangan

63,38% hal ini disebabkan karena anggota DPR banyak yang tidak hadir untuk medical

check up. Dari 166 orang anggota dewan yang terdaftar tercatat 64 orang mengikuti

pemeriksaan medical check up.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 29

Solusi :

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka solusi atau pemecahannya yang dapat

dilakukan adalah kedepannya dalam menyusun perencanaan akan dilaksanakan secara lebih

cermat dan teliti serta berkoordinasi dengan unsur yang terkait.

3) RSUD Wangaya Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Sejak dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008 tanggal 23

Juli 2008, RSUD Wangaya mengawali babak baru karena sejak saat itu RSUD Wangaya

ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indoenesia Nomor 61 Tahun 2007. Mengawali babak baru,

khususnya dalam pengelolaan keuangan RSUD Wangaya dengan menyusun beberapa regulasi

sebagai pendukung terlaksana PPK - BLUD, sehingga pada bulan Maret 2009 PPK - BLUD baru

bisa dilaksanakan.

Dengan penetapan RSUD Wangaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai

dengan tujuannya PPK - BLUD yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. RSUD Wangaya selalu

berbenah meningkatkan sarana dan prasarana yang ada serta selalu berusaha memberi standar

pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Pelayanan yang diberikan selalu terfokus terhadap

peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Hal ini telah dibuktikan oleh RSUD Wangaya

dengan lulus standar ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010 serta telah memenuhi standar akreditasi

rumah sakit versi 2012 pada Tahun 2014 dengan predikat lulus tingkat paripurna bintang lima.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

HK.02.02/MENKES/487/2015,Tanggal 8 Desember 2015 RSUD Wangaya sudah ditetapkan

menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan.

Untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha serta dapat bersaing dengan rumah

sakit lainnya dan dapat menghadapi persaingan global, maka rumah sakit menetapkan visi tahun

2016 - 2020 yaitu menjadi rumah sakit pilihan utama, inovatif, unggul dalam pelayanan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 30

kesehatan dan pendidikan berbasis budaya kerja. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan

misi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan mengutamakan

keselamatan pasien.

2. Mengelola sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan secara optimal.

3. Mengembangkan kompetensi sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Mengelola administrasi umum, keuangan secara optimal.

5. Meningkatkan peran rumahsakit dalam pendidikan penelitian kesehatan

Dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

RSUD Wangaya dalam kegiatan operasionalnya dibiayai seluruhnya dari pendapatan fungsional

rumah sakit sedangkan gaji PNS dan belanja investasi masih disubsidi baik dari APBD II

maupun dari APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pelayanan

publik melalui program peningkatan pelayanan rumah sakit dengan kegiatan peningkatan

pelayanan rumah sakit.

Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien dari tahun 2012 sampai

tahun 2016. Kenaikan yang signifikan terjadi di tahun 2015 ke 2016, sebagai akibat peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD

Wangaya Kota Denpasar semakin baik, hal ini didukung dengan hasil indek kepuasan

masyarakat tahun 2016 mencapai 94,272 (termasuk kategori baik)

No Jenis Pelayanan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1. Rawat Jalan 102.622 116.547 124.848 132.768 143.657

2. Rawat Inap 11.825 13.970 13.565 12.822 14.958

3. Gawat Darurat 36.545 39.622 37.821 38.512 40.265

4. BOR 77,41 % 78,91 % 80,70 % 79,44 % 90,05%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 31

Pendapatan Asli Daerah

1. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dengan ditetapkannya RSUD Wangaya sebagai PPK - BLUD, maka rumah sakit dapat

mengelola langsung pendapatannya dan dilaporkan sebagai pendapatan asli daerah dalam

pos : Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah.

Belanja Tidak langsung

1. Belanja pegawai

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan

atau program, misalnya belanja gaji/tunjangan pegawai.

Belanja Langsung

1. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit.

1.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Belanja langsung adalah belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena

adanya kegiatan dan program - program yang dilakukan oleh organisasi, dalam hal ini

Pemerintah.

b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan wajib kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Wangaya Kota Denpasar adalah program

upaya kesehatan perorangan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor : 120/313/OTDA , tanggal 24 Januari 2011. Target pendapatan operasional

RSUD Wangaya Kota Denpasar tahun 2016 sebesar Rp. 96.274.000.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 95.091.843.056,13 (98,77 %) persen, sedangkan belanja tidak langsung Rp.

82.899.308.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.067.325.307,63 (89,35 %) persen, dan belanja

langsung dialokasikan sebesar Rp. 105.376.883.451,99 dengan realisasi sebesar

Rp.95.187.981.663,75 (90,33%) persen.

Keterkaitan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 dengan program RSUD Wangaya

Kota Denpasar :

Misi : Meningkatkan pelayan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik

(good government) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law

enforcement)

(misi ke 3 RPJMD 2016 - 2021)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 32

Tujuan : Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan (good

government) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement)

untuk mewujudkan keadilan melalui meningkatnya akses dan pelayanan

kesehatan.

(tujuan ke 3 RPJMD 2016 - 2021)

Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masayarakat

(sasaran ke 5 RPJMD 2016 - 2021)

Strategi : Meningkatkan kesejahteraan (welfare society) menuju kebahagiaan

(strategi ke 6 RPJMD 2016 - 2021)

Arah kebijkan : Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas kesehatan

(arah kebijakan ke 22 RPJMD 2016 - 2021)

Program RS : Peningkatan Pelayanan rumah sakit

Target :

1. Belanja tidak langsung : Rp. 81.507.266.800

- Belanja pegawai : Rp. 81.507.266.800

2. Belanja langsung : Rp. 105.376.883.451,99

- Belanja pegawai : Rp. 10.715.500.000,00

- Belanja barang dan jasa : Rp. 51.238.687.951,99

- Belanja modal : Rp. 43.422.695.500,00

Total Target (Anggaran) : Rp. 188.884.150.252,00

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung : Rp. 74.067.325.307.63 (89,35 %)

- Belanja pegawai : Rp. 74.067.325.307.63

2. Belanja langsung : Rp. 95.187.981.663,75 (90,33 %)

- Belanja pegawai : Rp. 9.841.045.700,00

- Belanja barang & jasa : Rp. 50.571.034.874,00

- Belanja modal : Rp. 34.775.901.089,75

Total Realisasi : Rp. 169.255.306.971,38 (90,57%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 33

Tabel 4.3

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib RSUD Wangaya Tahun 2016

81.507.266.800,00 74,067,325,307.63 ######

- Gaji PNS OB 32.793.618.800,00 OB 100 32,621,088,441.00

- Tambahan penghasilan OB 8.181.108.000,00 OB 100 8,162,300,000.00

-Tambahan penghasilan berdasarkan

obyektifOB 1.973.640.000,00 OB 100 1,955,253,000.00

- Tunjangan khusus OB 49,300,000.00 OB 100 45,200,000.00

- Belanja jasa pelayanan medik OB 38,509,600,000.00 OB 100 31,283,483,866.63

105,376,883,451.99 95,187,981,663.75 90.33

1 Kegiatan : Peningkatan pelayanan Paket 105,376,883,451.99 Paket 100 95,187,981,663.75

Total 186.884.150.252 169,255,306,971.38 ######

Belanja langsung

Program : Peningkatan pelayanan RS

Belanja tidak langsung

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

1. Dengan adanya program BPJS Kesehatan sistem pelayanan paket, sering terjadi selisih

tarif rumah sakit dengan tarif INA – CBG’s

2. Di era BPJS Kesehatan sering terdapat pasien terlantar yang tidak bisa diklaim sesuai

dengan ketentuan BPJS Kesehatan. Rumah sakit selaku pelayanan publik melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Kota Denpasar di bidang kesehatan mempunyai kewajiban

untuk memberikan pelayanan sesuai dengan amanah undang-undang. Disisi lain sebagai

pasien terlantar tidak ada yang menjamin untuk menyelesaikan pembayarannya, sehingga

menjadi beban rumah sakit. Hal ini tidak mungkin dibebankan secara terus menerus

kepada pihak rumah sakit di tengah – tengah membludaknya pelaksanaan BPJS

Kesehatan berbasis tarif paket dengan standar tertentu.

2. Solusi :

1. Agar dilakukan penyesuaian tarif BPJS Kesehatan minimal mendekati tarif rumah sakit.

2. Kiranya Dinas Sosial Kota Denpasar menganggarkan biaya pelayanan kesehatan bagi

pasien-pasien terlantar.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 34

4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4) Dinas Pekerjaan Umum

a. Program dan Kegiatan.

Urusan Wajib DPU Kota Denpasar meliputi urusan terkait dengan Bagian sekretariat

terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan, Kegiatan Bidang Bina Marga terdiri dari 3 Program dan 4

Kegiatan, Bidang Perencanaan Pengendalian terdiri dari 1 Program dengan 1 Program yang

sama dengan Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan dengan 2 Kegiatan, dan Bidang

Permukiman dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari 2 Program dan 8 Kegiatan, Bidang

Pengairan terdiri dari 3 Program 6 Kegiatan. Keseluruhan yang dilaksanakan oleh Dinas PU

adalah 12 Program dan 23 Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan :

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

4.1 Pembangunan Jembatan di Kota Denpasar

4.2 Peningkatan Jalan di Kota Denpasar

5. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

5.1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

5.2 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

5.3 Operasional dan Pemeliharaan Drainase

6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

7. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

7.1 Penyusunan Leger Jalan Kota Denpasar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 35

8. Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

8.1 Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

8.2 Perbaikan saluran irigasi

9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

9.1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

9.2 Pengembangan Infrastruktur Sistem Distribusi Air Minum

9.3 Penataan Sanitasi

9.4 Penyelenggaraan Distribusi Air Minum

10. Program Pengendalian Banjir

10.1 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

11. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman

11.1 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman

11.2 Peningkatan Jalan Lingkungan

11.3 Peningkatan Jalan Lingkungan LC

11.4 Penataan Lingkungan Pemukiman

11.5 Sosialisasi Program Bidang Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan

12. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

12.1 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis

Masyarakat

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib DPU yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Denpasar direalisasikan melalui 12

Program dan 23 Kegiatan dengan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari

masing-masing perangkat daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan

dialokasikan anggaran sebesar Rp 157.008.851.615

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp 10.828.154.600

- Belanja Pegawai Rp 10.828.154.600

2. Belanja Langsung Rp 157.008.851.615

3. Total Belanja Langsung dan

Tak Langsung Rp 167.837.006.215 ( 100% )

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 36

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp 10.772.532.509 (99,48%)

- Belanja Pegawai Rp 10.772.532.509 (99,48%)

2. Belanja Langsung Rp 139.954.608.802 (89,13%)

Total Belanja Langsung dan Tak Langsung Rp 150.727.141.311 (89,81%)

Tabel 4.4

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum

Tahun Anggaran 2016

NO. PROGRAM/KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

Vol satuan (Rp) Vol satuan % (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,1 Pelayanan Administrasi

dan Perkantoran 100 % 8.952.699.250 100 % 100 8.006.987.940 89,44

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,1 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100 LS 5.104.739.398 100 % 100 4.105.912.690 80,43

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3,1 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 100 LS 150.000.000 100 % 100 130.538.100 87,03

IV Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

4,1 Pembangunan Jembatan

di Kota Denpasar 3 bh 5.020.656.000 3 bh 100 4.893.069.600 97,46

4,3 Peningkatan Jalan di Kota

Denpasar 4 Paket 73.009.793.000 4 Paket 100 68.138.265.640 93,33

V Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

5,1

Perencanaan

Pembangunan Saluran

Drainase /Gorong-gorong

4 Laporan 191.651.000 4 Laporan 100 188.292.000 98,25

5,2 Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong 5.989.875 m 9.973.100.000 5.989.875 m 100 7.341.875.000 73,62

5,3 Operasional dan

Pemeliharaan Drainase 2.735,70 m 4.682.555.740 2.735,70 m 100 4.250.134.700 90,77

VI Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

6,1 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan 30.000 m 6.934.133.900 30.000 m 100 5.526.429.400 79,7

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VII Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan

Jembatan

7,1 Penyusunan Leger Jalan Kota Denpasar

1 Laporan 412.396.000 1 Laporan 100 407.704.000 98,86

VIII

Program Pembangunan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

8,1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

4.893,10 m 3.175.850.565 4.893,10 m 100 3.017.565.500 95,02

8,2 Perbaikan Saluran Irigasi 345 m 525.250.000 345 m 100 417.455.000 79,48

IX Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

9,1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

478 SR 4.614.395.220 478 SR 100 4.497.343.690 97,46

9,2 Pengembangan Infrastruktur Sistem

Distribusi Air Minum

4.978,58 m 1.721.474.000 4.978,58 m 100 1.612.696.152 93,68

9,3 Penataan Sanitasi 1 Unit 260.000.000 1 Unit 100 252.617.500 97,16

9,4 Penyelenggaraan Distribusi Air Minum

395,18 m 211.728.000 395,18 m 100 161.617.500 76,33

X Program Pengendalian Banjir

10,1

Peningkatan Pembersihan

dan Pengerukan

Sungai/Kali

7.800 mᶟ 2.448.108.000 7.800 mᶟ 100 2.046.513.000 83,6

XI Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan

Permukiman

11,1

Operasional dan

Pemeliharaan Lingkungan Perumahan

dan Permukiman

8.804,50 m 4.174.015.000 8.804,50 m 100 4.137.447.500 99,12

11,2 Peningkatan Jalan

Lingkungan 8.727 m 10.904.560.000 8.727 m 100 8.905.329.500 81,67

11,3 Peningkatan Jalan

Lingkungan LC 416 m 9.038.554.042 416 m 100 7.698.035.790 85,17

11,4 Penataan Lingkungan

Permukiman 1.000 m 1.279.765.000 1.000 m 100 1.274.211.000 99,57

11,5

Sosialisasi Program Bidang Permukiman dan

Penyehatan Lingkungan

4 Kecamatan 75.000.000 4 Kecamatan 100 35.268.500 47,02

XII Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

12,1

Fasilitasi Pembangunan

Prasarana dan Sarana

Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

1.000 Drum 4.148.427.500 1.000 Drum 100 2.892.165.000 69,72

Jumlah 157.008.851.615 100 139.954.608.802 89,13

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 38

c. Permasalahan dan Solusi

Untuk Tahun Anggaran 2016, seluruh Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kota Denpasar realisasinya mencapai 100%.

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut

fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Kegiatan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi – fungsi ruang kota

agar sesuai dengan fungsi – fungsi bangunan yang di wadahinya. Dengan demikian terjadi

keseimbangan tata ruang berupa interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak

terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas

yang jelas. Keteraturan tata ruang kota akan bermuara pada wujud kota yang berwawasan

budaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak di perlukan mengingat

penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada

umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan

kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk

kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat di budidayakan serta tercapainya tata ruang

yang berkualitas bagi manusia.

Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya

rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air yang terbatas

jumlahnya dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang

berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Dasar yang dipergunakan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata ruang

di Kota Denpasar adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar telah memiliki

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah diperdakan melalui Perda Kota Denpasar

Nomor 27 Tahun 2011. Perda ini telah sejalan dengan UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 39

Penataan Ruang .Terumus RTRW melalui Peraturan Zonasi ( P2 ) yang telah ada yaitu Peraturan

Zonasi kawasan Srategis Sanur sesuai Peraturan Walikota Denpasar No.6 Tahun 2013.

Untuk landasan pelaksanaan informasi peruntukan lahan dalam mengatur dan

mengendalikan peruntukan ruang yang sesuai dengan identitas dan daya tampung masing-

masing bagian wilayah kota, diatur dalam RTRW dan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

sanur. Sebagian dari sistem manajemen pembangunan kota, Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL) merupakan panduan wujud bangunan dan lingkungan dalam bentuk tiga

dimensi serta untuk pengendalian pembangunan suatu kawasan.

Sebagai Penjabaran dari rencana dan sasaran yang telah disepakati, Pelaksanaan

Penataan Ruang Kota dan Perumahan meliputi :

Tertatanya sejumlah kawasan

Tersusunnya sejumlah kebijakan Tata Ruang

Terbangunnya/terehabilitasinya sejumlah Gedung Pemerintah

Terbangunnya/ terehabilitasinya sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar

Terpantaunya sejumlah pelanggaran Tata Ruang

Terehabilitasinya sejumlah rumah tangga miskin yang tidak layak huni

Program-program yang dilaksanakan dalam Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang dan

Bidang Perumahan adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal`

4. Program Pengembangan Perumahan

4.1. Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

4.2. Pendataan Perumahan di Kota Denpasar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 40

5. Program Pemanfaatan Ruang

5.1. Survey dan Pemetaan

5.2. Operasional Pemanfaatan Ruang

5.3. Pemeliharaan Planterbox Taman Jalan Sudirman di Kota denpasar

5.4. Pemeliharaan Pedestrian di Pusat Kota

5.5. Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

5.6. Koordinasi Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang

5.7. Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

5.8. Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD Kota Denpasar

5.9. Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar

5.10. Renovasi dan Penyusunan DED Pasar Desa di Kota Denpasar

5.11. Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh

5.12. Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar

5.13. Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur

5.14. Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar

5.15. Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara

5.16. Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

5.17. Sosialisasi Perda bangunan Gedung

5.18. Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

5.19. Operasional Sentral Parkir

5.20. Penyusunan DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota

Denpasar

5.21. Penataan Koridor Jalan Baypass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman

5.22. Penataan Koridor Jalan Gatot Subroto

5.23. Penataan Setra Badung Kota Denpasar

5.24. Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih

5.25. Sayembara Master Plan Kawasan Pasar Badung

5.26. Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum di Kota Denpasar

5.27. Penataan Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar

5.28. Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar

6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 41

6.1. Operasional dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6.2. Pengendalian dan Pemanfaaatan RTH0

7. Program Perencanaan Tata Ruang

7.1. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan Wajib Penataan Ruang.

Urusan Wajib Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 program dan 36 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp

46.782.602.546,00

Target :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.845.523.600,00

- Belanja Pegawai Rp. 5.845.523.600,00

2. Belanja Langsung Rp 40.937.078.946,00

- Belanja Pegawai Rp 3.000.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp 15.967.599.946,00

- Belanja Modal Rp. 24.966.479.000,00

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.818.547.939,00 ( 99,54 %)

- Belanja Pegawai Rp. 5.818.547.939,00

2. Belanja Langsung Rp. 38.688.529.185,00 (94,51 %)

- Belanja Pegawai Rp 3.000.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.078.114.185,00

- Belanja Modal Rp. 24.607.415.000,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 42

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel

berikut :

Tabel 4.6

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Penataan Ruang Tahun 2016 yang dilaksanakan

oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja

Belanja Tidak Langsung 5.845.523.600,00 5.818.547.939,00 99,54

1. Belanja Pegawai 5.845.523.600,00 .

5.818.547.939,00

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

a. Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1 Paket 2.630.449.170 1 Paket 100 1.987.389.335 75,55

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

a. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1 Paket 1.418.487.576 1 Paket 100 1.244.906.100 87,76

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan

Formal 1 Paket 150.000.000 1 Paket 100 123.455.900 82,30

4. Program Pengembangan

Perumahan

a. Perbaikan Rumah

Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (RTM/MBR)

21 Unit 673.495.300 21 Unit 100 673.034.200 99,93

b. Pendataan Perumahan di

Kota Denpasar 1 laporan 273.150.000 1 laporan 100 230.240.500 84,29

5. Program Pemanfaatan

Ruang

a. Survey dan Pemetaan 1 Laporan 1.149.278.000 1 Laporan 100 1.109.635.000 96,55

b. Operasional Pemanfaatan

Ruang 308.381.000 100 211.503.050 68,58

c. Pemeliharaan Planterbox

Taman Jalan Sudirman di

Kota Denpasar 1 Kawasan 33.482.000 1 Kawasan 100 32.691.750 97,64

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 43

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

d. Pemeliharaan Pendestrian di

Pusat Kota 1 Kawasan 53.482.000 1 Kawasan 100 52.883.000 98,88

e. Penataan Kawasan Terpadu

di Kecamatan Denpasar

Barat 1 Paket 285.134.400 1 Paket 100 38.054.800 13,35

f. Koordinasi Pemecahan

Masalah Pemanfaatan Ruang 75% 736.476.000,00 75% 100 550.725.400 74,78

g. Survey Harga Satuan Barang

dan Jasa 1 Laporan 116.975.000,00 1 Laporan 100 62.559.900 53,48

h. Renovasi Pura dan Penataan

Halaman Gedung DPRD

Kota Denpasar 2 Unit 1.705.297.000 2 Unit 100 1.688.079.000 98,99

i. Renovasi Interior Ruang

Sidang Gedung DPRD Kota

Denpasar 1 Unit 4.564.502.000 1 Unit 100 4.560.212.000 99,91

j. Renovasi dan Penyusunan

DED Pasar Desa di Kota

Denpasar 2 Unit 3.204.989.500 2 Unit 100 3.181.671.500 99,27

k. Rehabilitasi Tembok

Penyengker Kantor Kepala

Desa Sumerta Kauh 1 Unit 218.844.000 1 Unit 100 216.149.000 98,77

l. Rehabilitasi Kantor Lurah di

Kota Denpasar 2 Unit 3.427.384.000 2 Unit 100 3.243.120.500 94,62

m. Rehabilitasi Tembok

Penyengker Kantor Camat

Denpasar Timur 1 Unit 219.040.000 1 Unit 100 215.327.750 98,31

n. Penyusunan DED

Rehabilitasi Kantor Desa di

Kota Denpasar 8 Laporan 291.683.000 8 Laporan 100 289.012.000 99,08

o. Pembangunan Gedung

Kantor Camat Denpasar

Utara 1 Unit 8.297.319.000 1 Unit 100 8.226.664.000 99,15

p.Pembuatan DED Balai

Budaya Kota Denpasar 1 Laporan 653.560.000 1 Laporan 100 634.238.750 97.04

q. Sosialisasi Perda Bangunan

Gedung 1 Laporan 85.783.000 1 Laporan 100 60.210.000 70,19

r. Penataan Parkir di Pantai

Mertasari Sanur Kauh Kota 1 Kawasan 257.802.000 1 Kawasan 100 206.954.000 80,29

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 44

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Denpasar

s. Operasional Sentral Parkir 1 Laporan 248.780.000 1 Laporan 100 181.910.500 73,12

t. Penyusunan DED Taman

Pemuda (Youth Park) di

Lapangan Lumintang Kota

Denpasar

1 Kawasan 93.682.000 1 Kawasan 100 82.128.400 87,67

u. Penataan Koridor Jalan

Baypass Ida Bagus Mantra

dan Jalan WR. Supratman 2 Paket 886.890.000 2 Paket 100 877.310.000 98,92

v.Penataan Koridor Jalan Gatot

Subroto 1 Kegiatan 704.200.000 1 Kegiatan 100 655.938.500 93.15

w. Penataan Setra Badung Kota

Denpasar 1 Unit 1.609.300.000 1 Unit 100 1.604.905.000 99,73

x. Rehabilitasi Pura Banjar

Adat Saba Desa Pekraman

Penatih Puri Kelurahan

Penatih

1 Unit 220.854.000 1 Unit 100 217.349.000 98,41

y. Sayembara Master Plan

Kawasan Pasar Badung 1 Laporan 654.322.000 1 Laporan 100 587.327.000 89,76

z. Peningkatan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Umum

di Kota Denpasar 1 Laporan 39.739.000 1 Laporan 100 37.137.250 93,45

a. Penataan Taman Pemuda

(Youth Park) di Lapangan

Lumintang Kota Denpasar 1 Paket 2.981.470.000 1 Paket 100 2.978.225.500 99,89

b. Penyusunan DED Fasilitas

Penunjang Gedung DPRD

Kota Denpasar 1 Paket 60.820.000 1 Paket 100 50.319.000 82,73

6. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

a. Operasional dan

Pemeliharaan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1 Laporan 835.133.000 1 Laporan 100 737.673.600 88,33

b. Pengendalian dan

Pemanfaatan RTH 1 Kawasan 1.846.895.000 1 Paket 100 1.839.643.000 99,60

7. Program Perencanaan Tata

Ruang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 45

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

a. Penyusunan Rencana Teknis

Ruang Kawasan 1 Set

Dokumen

master plan

Setra Badung

0 - 0 - 0

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tata

Ruang dan Perumahan Kota Denpasar tahun 2016 adalah pada Kegiatan :

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis ruang Kawasan

▪ Pelaksanaannya tidak dilanjutkan karena adanya penundaan DAU

2. Kegiatan Operasional Pemanfaatan Ruang

▪ Realisasi keuangannya hanya terealisasi 68,58% hal ini disebabkan karena

permohonan peruntukan lahan berkurang disebabkan kita tidak lagi menerima

permohonan peruntukan lahan melalui biro jasa.

3. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

▪ Realisasi keuangannya hanya 13,46% hal ini disebabkan karena sesuai dengan hasil

sosialisasi warga, pada tahap kesepakatan kegiatan LC baru mencapai 39% dari

persyaratan Juknis pelaksanaan LC BPN RI Tahun 2012 Minimal 85% yang

diharapkan sebagai persyaratan agar kegiatan LC bisa dilaksanakan.

4. Kegiatan Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

▪ Realisasi keuangannya hanya terealisasi 53,52% hal ini disebabkan karena

perjalanan dinas untuk Golongan III sebanyak 4 OK senilai Rp. 46.000.000,00 tidak

dilaksanakan terkait efisiensi anggaran.

Solusi

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis ruang Kawasan

▪ Pelaksanaan pekerjaan dibatalkan. Dana dikembalikan ke Kas Daerah.

2. Kegiatan Operasional Pemanfaatan ruang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 46

▪ Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

3. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

▪ Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

4. Kegiatan Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

▪ Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah

Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga Teknis Daerah

Kota Denpasar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menangani urusan wajib pelayanan

dasar yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan pada tahun 2016 sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

4.1 Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

4.2 Kegiatan Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarpras Pasca Bencana

5. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

5.1 Penyusunan Norma Standar,Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran

5.2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

5.3 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 47

5.4 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

5.5 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

5.6 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

6. Program Tanggap Darurat Kebencanaan

6.1 Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat

7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

7.1 Kegiatan Pembangunan Pusdalops Bencana (Crisis Centre)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan wajib Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 (Tujuh) Program dan 13 (tiga belas) dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing - masing Perangkat Daerah

sesuai dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dialokasikan Anggaran sebesar Rp.

14.250.320.000.

Target

1. Belanja tidak langsung Rp. 7.300.120.500. (100%)

- Belanja pegawai Rp. 7.300.120.500

2. Belanja langsung Rp. 14.520.320.000 (100%)

- Belanja Pegawai Rp. 10.800.000

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 11.007.310.000

- Belanja Modal Rp. 3.502.210.000

3. Total Belanja Langsung dan Tidak Langsung Rp. 21.820.440.500 (100%)

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 7.224.553.192 (98,96%)

- Belanja pegawai Rp. 7.224.553.192

2. Belanja langsung Rp. 13.604.146.790 (93,69%)

- Belanja Pegawai Rp. 3.000.000

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.409.236.490

- Belanja Modal Rp. 3.191.910.300

3. Total Belanja Langsung dan Tidak Langsung Rp. 20.828.699.982 (95,45%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 48

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 4.5

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2016

Yang dilaksanakan olen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Program/Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja 21.820.440.500 20.828.699.982 96,86

Belanja Tidak Langsung 7.300.120.500 7.224.553.192 98,96

1.Belanja Pegawai 1 tahun 7.300.120.500 1 tahun 100 7.224.553.192 98,96

Belanja Langsung 14.750.320.000 13.604.146.790 92,23

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a. Kegiatan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 5.461.330.650 100% 100 5.317.447.890 97,37

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur.

a. Kegiatan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur.

100% 1.059.788.850 100% 100 975.837.300 92,08

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur.

a. Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Formal

11 orang 126.440.000 9 orang 81,82 101.029.800 79,90

4. Program

Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

a. Kegiatan

Monitoring,evaluas

i dan pelaporan

100% 94.333.500 97% 97% 89.933.500 95,34

a. Kegiatan Pelatihan

dan Simulasi

Penggunaan

43 orang 240.000.000 43 orang 100 225.361.000 93,90

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 49

Program/Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Sarpras Pasca

Bencana

5. Program Peningkatan

Kesiagaan Dan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

a. Penyusunan Norma

Standar,Prosedur

dan Manual

Pencegahan

Bahaya Kebakaran

1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100 94.464.500 94,46

b. Kegiatan

Pendidikan dan

Pelatihan

Pertolongan dan

Pencegahan

Kebakaran

40 orang 230.000.000 40 orang - - -

c. Kegiatan

Pengadaan Sarana

Dan Prasarana

Pencegahan

Bahaya Kebakaran

100 % 649.984.000 100 % 100 611.822.000 94,13

d. Kegiatan

Pemeliharaan

Sarana Dan

Prasarana

Pencegahan

Bahaya Kebakaran

100 % 2.220.408.000 100 % 100 2.217.762.000 99,88

e. Kegiatan

Pencegahan dan

Pengendalian

Bahaya kebakaran

40 orang 180.797.800 40 orang 100 180.547.800 99,86

f. Kegiatan

Peningkatan

Pelayanan

Penanggulangan

Bahaya Kebakaran

86 orang 72.527.200 86 orang 100 72.277.200 99,66

6. Program Tanggap

Darurat Kebencanaan

a. Kegiatan

Penanganan Tanggap

Darurat

100 % 700.000.000 100 % 100 410.474.500 58,64

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 50

Program/Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

7. Program Pencegahan

Dini dan

Penanggulangan

Bencana

a. Kegiatan

Pembangunan

Pusdalops Bencana

(Crisis Centre)

100 % 3.614.710.000 100 % 100 3.307.189.300 91,49

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, target keuangan Rp. 126.440.000 terealisasi

Rp. 101.029.800 (79,90% ) Capaian target keuangan tidak mencapai 80% karena di tahun

2016 target peserta diklat dengan jumlah 11 orang sedangkan yang mengikuti Diklat

sebanyak 9 orang kerena minimnya surat permintaan diklat dari pihak penyelenggara.

- Kegiatan penanganan tanggap darurat, target keuangan Rp. 700.000.000 terealisasi Rp.

410.474.500 (58,64% ) Capaian target keuangan kurang dari 80% karena kejadian

bencana tidak bisa diprediksi, dan untuk tahun 2016 minimnya terjadi bencana di Kota

Denpasar, sehingga pengamprahan anggaran disesuaikan dengan kejadian bencana.

Solusi

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tetap dianggarkan dalam rangka

meningkatkan SDM Pegawai dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan

pihak penyelenggara diklat.

Mengingat Bencana tidak dapat diprediksi, maka anggaran dana tanggap darurat tetap

dianggarkan untuk tahun berikutnya

4.1.5. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 51

Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan

keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak Kepolisian terkait dengan

tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang- undang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban

juga merupakan kewenangan Pemerintah Kota melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal

pelaksanaan Peraturan Daerah.

JUMLAH PELANGGARAN PADA KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA DENPASAR TAHUN 2016

Tabel 4.18

REKAPITULASI DATA PELANGGARAN PENDUDUK LIAR DI KOTA DENPASAR

BIDANG KETERTIBAM UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

TAHUN 2016

NO. BULAN TANPA

IDENTITAS

ODGJ PENGEMIS TERLANTA

R/GLANDA

NGAN

PSK ANAK

PUNK

1 JANUARI 21 9 11 1 5 4

NO. BULAN TANPA

IDENTITAS

ODGJ PENGEMIS TERLANTA

R/GLANDA

NGAN

PSK ANAK

PUNK

2 PEBRUARI 44 2 - 14 - 8

3 MARET 16 3 - 11 - 7

4 APRIL 18 4 1 5 8 -

5 MEI 7 1 7 6 5 -

6 JUNI 11 9 4 21 - -

7 JULI 9 11 - 1 - -

8 AGUSTUS 17 5 - 5 - -

9 SEPTEMBER 8 4 7 12 - -

10 OKTOBER 15 5 3 6 - 26

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 52

11 NOPEMBER 13 5 3 4 - 26

12 DESEMBER 12 1 - - - -

JUMLAH

191 58 36 86 18 71

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN PEDAGANG DI KOTA DENPASAR

BIDANG KETERTIBAM UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

TAHUN 2016 N

O

.

JENIS

DAGANG

JAN

UARI

FEBR

UARI

MA

RET

AP

RI

L

M

EI

JU

NI

JU

LI

AGU

STUS

SEPTE

MBER

OKT

OBER

NOPE

MBER

DESE

MBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Pedagang

Asongan

25 37 19 20 21 16 22 16 14 24 16 15

2 Pedagang

Bensin

13 2 14 12 2 14 13 5 7 2 6 6

3 Pedagang

Lumpia

1 - 6 1 - 1 - - 4 2 1 2

4 Pedagang Sate 2 5 1 1 5 5 3 2 1 5 4 3

5 Pedagang Cilok

/ Burger

1 1 - - 1 - - - - - - -

6 Pedagang

Bakso/Mie

Ayam

10 14 1 6 11 4 11 7 5 5 7 2

7 Pedagang

Jagung

5 - 8 4 - 7 5 2 4 2 1 4

8 Pedagang

Minuman

2 - - 2 - - - - - - - 5

9 Rental Mobil 3 - - 3 - 1 - - 1 1

10 Pedagang

Mainan

4 4 2 4 6 4 6 3 4 5 4 5

11 Pedagang

Meja/Kursi

1 3 1 - - - - - - - - -

12 Pedagang Baju/

Jaket

3 4 5 4 3 2 2 - 2 4 2 3

13 Pedagang Buah 4 2 5 5 2 9 3 3 2 3 1 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 Pedagang

Bubur/Siomay

1 3 3 - 1 1 1 1 1 - - -

15 Pedagang

Rujak

1 - 1 - - 2 1 - 1 1

16 Pedagang

Parabola

3 6 8 2 7 2 3 - 2 1 8 6

17 Pedagang

Canang

1 2 1 2 2 5 2 6 3 1 3

18 Pedagang

Balon

1 4 - - 1 2 - 1 - 1 3 3

19 Pedagang Nasi

Jinggo

- - 5 2 - - 1 - - 1 - -

20 Dagang Bunga - - - - - - 1 - - - - -

21 Dagang Gas - - - - - - - 1 - - - -

22 Dagang Nasi

- 1 - - 1 - - 1 - - - -

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 53

23 Dagang Tipat

Tahu

- - 1 - - - - 1 - - - -

24 Jual Beli Mas - - - - - - - 1 - - - -

25 Pedagang

Terompet

- - - - - - - - - - - 5

26 Pedagang Es

Kelapa Muda

- 2 4 - - - - - - 2 - -

27 Pedagang

Kacamata/Hel

m

- - 2 - - - - - - - - -

28 Dagang Gabus - - 1 - - - - - - - - -

JUMLAH 81 90 85 68 63 75 74 50 51 59 54 68

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 54

Tabel 4. 19

REKAPITULASI DATA TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2016

KEGIATAN

: Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Denpasar

: Peningkatan Tim Penegak Peraturan Daerah di Kota Denpasar.

: Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar.

NO BULAN JUMLAH

OBJEK

JENIS PELANGGARAN PENINDAKAN

IZI

N

BA

NG

UN

AN

IZ

IN

U

S

A

H

A

IZI

N

TO

KO

M

OD

ER

N

I

Z

I

N

K

A

P

L

I

N

G

I

Z

I

N

T

O

W

E

R

K

T

R

R

E

K

L

A

M

E

R

T

R

W

P

K

L

K

E

T

E

R

T

I

B

A

N

U

M

U

M

K

E

P

E

N

D

U

D

U

K

A

N

IZ

IN

R

U

M

A

H

M

A

K

A

N

IZ

IN

H

O

TE

L

M

EL

A

TI

I

J

I

N

L

E

N

G

K

A

P

BI

NA

SE

GE

L

BO

NG

KA

R

SIDANG

TIPIRING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4 15 16

1

7 18 19 20 21

1 Januari 96 18 1

5 2 1 0 5

5

2 1 0 0 1 1 0

1

3 62 2 15 1

Pebruari 79 7

1

7 0 0 1 9

4

4 0 0 0 0 1 0

1

0 48 0 15 0

Maret 97 24 9 0 2 2 7

4

0 0 5 1 3 3 1 5 42 0 5 13

April 69 19

1

3 0 0 2 3

2

5 1 3 0 2 0 1 1 37 2 7 11

Mei 90 21

1

5 4 1 0 7

3

3 2 6 0 0 1 0 5 35 1 31 18

Juni 61 18

1

0 4 0 0 4

1

8 1 1 2 3 0 0 4 24 3 15 21

Juli 54 10 6 1 1 0

1

2

2

1 2 0 0 0 0 1 2 32 1 6 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7 18 19 20 21

Agustus 77 8

1

1 4 0 0

1

6

3

2 1 2 3 0 0 0 4 28 0 17 35

Septemb

er 51 7 4 4 0 0 8

1

6 0 3 9 0 0 0 6 16 1 10 35

Oktober 63 9

1

4 0 0 0

1

1

1

5 0 2 7 0 5 0 5 23 0 8 46

Nopemb

er 51 9

1

0 2 0 3 6

1

5 0 2 3 1 0 0 3 19 0 12 41

Desemb

er 23 5 2 0 0 0 1

1

2 0 0 3 0 0

0 7 0 10 9

TOTAL 811 15

5

1

2

6

21 5 8 8

9

3

2

3

8 2

4

2

8

1

0

1

1 3

5

8

37

3 10

15

1 248

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 55

Jadi dari pelanggaran tersebut diatas merupakan kondisi awal RPJMD Kota Denpasar

Tahun 2016-2021 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2016- 2021

dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar

Tahun 2016 berjumlah 2089 kasus. Bila dibandingkan dengan jumlah pelanggaran pada

Tahun Akhir RPJMD 2010-2015 pada Tahun 2015 berjumlah 3628 kasus, terdapat selisih

berkurang pelanggaran sebesar 1539 kasus.

Untuk merealisasikan sasaran –sasaran yang telah ditargetkan dalam urusan wajib

Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, maka beberapa program yang dilaksanakan antara

lain:

1. Belanja Tidak Langsung.

- Belanja Pegawai .

2. Belanja Langsung

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

2.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan

2.5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

- Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan (Pelatihan Linmas).

- Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat

- Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Pasukan Pengamanan Kegiatan (PASPAMPIN)

2.6. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

- Peningkatan tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar

- Penertiban Baliho/ Spanduk Ucapan Selamat Hari Raya, Tahun Baru, Ulang

Tahun Ormas yang sudah lewat tenggang waktu dan melanggar Perda di Kota

Denpasar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 56

- Penertiban Penduduk Liar, Gelandangan, Penmgemis, Orang gila, Orang

Terlantar, dan tuna Susila di kota Denpasar

- Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang,

Pedagang Bertenda diatas trotoar, badan jalan, taman dan telajakan jalan di

Kota Denpasar

- Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota

Denpasar

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Penertiban

Pemukiman Kumuh di Kota Denpasar

2.7. Program Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur.

- HUT Sat.Pol. PP.

2.8. Program Peningkatan, Ketentraman dan Ketertiban

- Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar

b. Realisasi Program Dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8 Program dan 16 Kegiatan dengan

mengalokasikan belanja tidak langsung Rp 12.665.457.500,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus

Enam puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan

realisasi Rp. 12.368.825.200,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta

Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) atau (97,66%) Persen, sedangkan

belanja langsung dialokasikan Rp. 5.866.351.917,- (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh

Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus tujuh Belas Rupiah) dengan

realisasi sebesar Rp. 5.765.730.322,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta

Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau (98,28%) persen

TARGET :

1 Belanja Tidak Langsung

Rp 12,665,457,500 100%

-Belanja pegawai

Rp 12,665,457,500

2 Belanja Langsung

Rp 5,866,351,917 100%

-Belanja Pegawai Rp 158.100.000

-Belanja Barang dan jasa Rp 44.778.207.604

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 57

-Belanja Modal Rp 930.044.313

3 Total Belanja Langsung dan

Tidak Langsung

Rp 18,531,809,417 100%

REALISASI :

1 Belanja Tidak Langsung

Rp 12,368,825,200 97.66%

-Belanja pegawai

Rp 12,368,825,200

2 Belanja Langsung

Rp 5,765,730,322 98.28%

-Belanja Pegawai Rp 156.100.000

-Belanja Barang dan jasa Rp 4.683.035.236

-Belanja Modal Rp 926.595.086

3 Total Belanja Langsung dan

Tidak Langsung Rp 18,134,555,522 97.86%

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel

sbb :

Tabel 4.20

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

NO PROGRAM DAN

KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

KETER

ANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN SISA

VOLU

ME (Rp)

VOLU

ME % (Rp) % (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja Tidak Langsung

1

Laporan 12,665,457,500

1

Laporan 100%

12,368,825,20

0

97.6

6% 296,632,300

2.4

0%

Belanja Pegawai

1

Laporan 12,665,457,500

1

Laporan 100%

12,368,825,20

0

97.6

6% 296,632,300

2.4

0%

Belanja Langsung

1

Laporan 5,866,351,917

1

Laporan 100% 5,765,730,322

98.2

8% 100,621,595

1.7

5%

1 Program

Pelayanan administrasi

perkantoran

Kegiatan

Pelayanan administrasi

perkantoran

1 Paket 1,943,935,135 1 Paket 100% 1,746,748,463 89.8

6%

197,186,672 11.

29

%

2 Program :

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Paket 1,804,671,313 1 Paket 100% 1,474,894,550 81.7

3%

329,776,763 22.

36

%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Program :

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta kelengkapannya

183

Orang

524,530,000 168

Orang

100% 420,073,000 80.0

9%

104,457,000 24.

87

%

Dikarena

kan

harga

penawar

an lebih

rendah

dari

pada

harga

perkiraa

n

4 Program :

Peningkatan Kapasitas

sumber daya aparatur

4.2 Kegiatan :

Pendidikan Dan Pelatihan

Kesemaptaan

110

Orang

234,172,500 110

Orang

100% 220,704,500 94.2

5%

13,468,000 6.1

0%

5 Program :

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

5.1 Kegiatan :

Penyiapan tenaga

pengendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan (

Pelatihan Linmas )

1

Laporan

128,218,500 1

Laporan

100% 109,932,500 85.7

4%

18,286,000 16.

63

%

5.2 Kegiatan :

Pemantauan Upaya

Perlindungan Masyarakat

1

Laporan

46,671,000 1

Laporan

100% 43,331,000 92.8

4%

3,340,000 7.7

1%

5.3 Kegiatan :

Patroli ketentraman dan

ketertiban umum

720 Kali

Turun

112,946,000 720

Kali

Turun

100% 101,244,000 89.6

4%

11,702,000 11.

56

%

5.4 Kegiatan :

Pasukan pengaman

kegiatan (paspampin)

7 Orang 65,614,000 7 Orang 100% 60,095,000 91.5

9%

5,519,000 9.1

8%

6 Program :

Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

6.1 Kegiatan :

Peningkatan tim Penegakan

Peraturan Daerah di Kota

Denpasar

146 Kali 144,796,705 146

Kali

100% 131,810,705 91.0

3%

12,986,000 9.8

5%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.2 Kegiatan :

Penertiban Baliho/

Spanduk Ucapan Selamat

Hari Raya, Tahun Baru,

Ulang Tahun Ormas yang

sudah lewat tenggang

waktu dan melanggar Perda

di Kota Denpasar

48 Kali

Turun

58,440,000 48 Kali

Turun

100% 52,950,000 91% 5,490,000 10.

37

%

6.3 Kegiatan

Penertiban Penduduk Liar,

Gelandangan, Penmgemis,

Orang gila, Orang

Terlantar, dan tuna Susila

di kota Denpasar

144 Kali

Turun

148,243,875 144

Kali

Turun

100% 129,899,375 88% 18,344,500 14.

12

%

6.4 Kegiatan :

Penertiban PKL, Pedagang

Bermobil, Pedagang

Acung, Pedagang Canang,

Pedagang Bertenda diatas

trotoar, badan jalan, taman

dan telajakan jalan di Kota

Denpasar

180 Kali

Turun

105,255,300 180

Kali

Turun

100% 81,836,600 78% 23,418,700 28.

62

%

6.5 Kegiatan :

Peningkatan Tim

Penegakan Peraturan

Daerah Kawasan Tanpa

Rokok di Kota Denpasar

48 Kali 121,224,700 48 Kali 100% 56,210,300 46.3

7%

65,014,400 115

.66

%

Dikarena

kan ada

beberapa

item

yang

tidak

diampra

h, karena

beberapa

item

yang

masih

layak

(Plat

kawasan

tanpa

rokok

dan

stiker

himbaua

n)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.6 Kegiatan:

Peningkatan Kerjasama

dengan Aparat Keamanan

dalam Penertiban

Pemukiman Kumuh di

Kota Denpasar

0 100,000 0 100% - 0 100,000 0% Dikarena

kan

tidak

memper

oleh

dana

pada

perubaha

n 2016,

sehingga

dianggar

kan pada

tahun

2017

7 Peningkatan Nasionalisme

Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

Hut Sat Pol PP

1 Kali

Kegiatan

60,665,750 1 Kali

Kegiata

n

100% 57,244,850 94% 3,420,900 5.9

8%

8 Peningkatan Keamanan,

Ketentraman dan

Ketertiban

Kegiatan

Penertiban dan

Pembongkaran Reklame di

Kota Denpasar

12 Titik 285,401,000 12 Titik 100% 267,875,000 94% 17,526,000 6.5

4%

JUMLAH 5,784,885,778

4,954,849,843

830,035,935

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 61

Realisasi Output dan Outcome Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Denpasar

Tahun 2016

NO PROGRAM DAN

KEGIATAN

Output Outcome

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6

1 Program

Pelayanan administrasi

perkantoran

Kegiatan : Pelayanan

administrasi perkantoran

Terpenuhinya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

dalam 1 Tahun dengan

jumlah Anggaran sebesar

Terselenggaranya

Pelayanan

Administrasi

dalam 1 Tahun

dengan realisasi

sebesar

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

dalam 1

Tahun sebesar

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

dalam 1

Tahun

terealisasi

sebesar

Rp 1,943,935,135 Rp

1,746,748,463

100% 89.86%

2 Program :

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kegiatan : Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Penyediaan

Sarana dan Prasarana yang

layak untuk mendukung

kegiatan Sat.POl.PP Kota

Denpasar dalam 1 Tahun

dengan jumlah Anggaran

sebesar

Terpenuhinya

Penyediaan Sarana

dan Prasarana yang

layak untuk

mendukung

kegiatan

Sat.POl.PP Kota

Denpasar dalam 1

Tahun dengan

realisasi sebesar

Meningkatnya

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

dalam 1

Tahun sebesar

Meningkatnya

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

dalam 1

Tahun

terealisasi

sebesar

Rp 1,804,671,313 Rp

1,474,894,550

100% 81.73%

1 2 3 4 5 6

3 Program :

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta kelengkapannya

Terpenuhinya Kebutuhan

Pakaian Pegawai dalam 1

Tahun dengan jumlah

anggaran sebesar

Terpenuhinya

Kebutuhan Pakaian

Pegawai dalam 1

Tahun dengan

realisasi sebesar

Meningkatnya

Disiplin

Pegawai

dalam 1

Tahun sebesar

Meningkatnya

Disiplin

Pegawai

dalam 1

Tahun

terealisasi

sebesar

Rp 524,530,000 Rp

420,073,000

100% 80.09%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 62

Output Outcome

NO Program/Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi

4 Program :

Peningkatan Kapasitas sumber

daya aparatur

4.2 Kegiatan : Pendidikan Dan

Pelatihan Kesemaptaan

Terselenggaranya

kapasitas sumber daya

aparatur dengan anggaran

sebesar

Terpenuhinya

pelatihan

keterampilan

kesemaptaan

dengan realisasi

anggaran sebesar

Meningkatnya

Kapasitas

sumber daya

manusia

Bertambahny

a pemahaman

sumber daya

manusia

dengan

realisasi

sebesar

Rp 234,172,500 Rp

220,704,500

100% 94.25%

5 Program :

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

5.1 Kegiatan : Penyiapan tenaga

pengendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan

( Pelatihan Linmas )

Terselenggaranya

pelatihan linmas dengan

anggaran sebesar

Terwujudnya

pelatihan linmas

dengan realisasi

anggaran sebesar

Terselenggara

nya pelatihan

linmas

Terwujudnya

tenaga

pengendali

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

dengan

Linmas yang

terlatih di

Kota

Denpasar

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp 128,218,500 Rp

109,932,500

100% 85.74%

1 2 3 4 5 6

5.2 Kegiatan : Pemantauan Upaya

Perlindungan Masyarakat

Terselenggarannya

pemantauan upaya

perlindungan masyarakat

dengan anggaran sebesar

Terwujudnya

pemantauan upaya

perlindungan

amsyarakat dengan

realisasi anggaran

sebesar

Terselenggara

nya

pemantauan

perlindungan

masyarakat di

Kota

Denpasar

Terwujudnya

pemantauan

perlindungan

masyarakat

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp 46,671,000 Rp

43,331,000

100% 92.84%

5.3 Kegiatan : Patroli ketentraman

dan ketertiban umum

Berkurangnya

pelanggaran Perda di Kota

Denpasar dalam 1 tahun

dengan Anggaran sebesar

Berkurangnya

pelanggaran Perda

di Kota Denpasar

dalam 1 tahun

dengan Realisasi

Anggaran sebesar

Terjaringnya

Pelanggaran

dengan Target

pelanggar

sebanyak

Terjaringnya

Pelanggaran

dengan

Realisasi

sebanyak

Rp 112,946,000 Rp

101,244,000

100% 89.64%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 63

NO Program/Kegiatan

Output Outcome

Target Realisasi Target Realisasi

5.4 Kegiatan : Pasukan pengaman

kegiatan (paspampin)

Dilaksanakannya

pengamanan dan

pengamanan kunjungan

pejabat di Kota Denpasar

Dengan Anggaran Sebesar

Terwujudnya

keamanan dan

ketertiban

kunjungan pejabat

di Kota Denpasar

Dengan realisasi

Anggaran sebesar

Terwujudnya

system

keamanan dan

kenyamanan

dalam

kunjungan

pejabat di

Kota

Denpasar

Terlaksanany

a

Pemeliharaan

dan keamanan

kunjungan

Pejabat di

Kota

Denpasar atau

realisasi

sebesar

Rp 65,614,000 Rp

60,095,000

100% 91.59%

6 Program :

Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1 2 3 4 5 6

6.1 Kegiatan : Peningkatan tim

Penegakan Peraturan Daerah di

Kota Denpasar

Ditertibkannya

Pelanggaran Peraturan

Daerah Kota Denpasar

dalam 1 tahun dengan

Anggaran sebesar

Ditertibkannya

Pelanggaran

Peraturan Daerah

Kota Denpasar

dalam 1 tahun

dengan Realisasi

Anggaran sebesar

Terselenggara

nya

Administrasi

Perijinan dan

Mendirikan

Bangunan

Terselenggara

ny

Administrasi

Perijinan

dengan

Realisasi

Perusahaan

dan

Mendirikan

Bangunan

Rp 144,796,705 Rp

131,810,705

100% 91.03%

6.2 Kegiatan : Penertiban Baliho/

Spanduk Ucapan Selamat Hari

Raya, Tahun Baru, Ulang Tahun

Ormas yang sudah lewat

tenggang waktu dan melanggar

Perda di Kota Denpasar

Pencegahan dan

pemeliharaan Tramtib di

Kota Denpasar dengan

Anggaran sebesar

Ditertibkannya

Spanduk dan

Baliho yang

Melanggar Perda

di Kota Denpasar

dengan realisasi

Anggaran sebesar

Tertib dan

Bersihnya

Kota

Denpasar

Terjaringnya

Pelanggaran

dengan

Realisasi

sebanyak

Rp 58,440,000 Rp

52,950,000

100% 91%

6.3 Kegiatan : Penertiban Penduduk

Liar, Gelandangan, Penmgemis,

Orang gila, Orang Terlantar, dan

tuna Susila di kota Denpasar

Berkurangnya

pelanggaran PKL, dan

Penduduk Liar di Kota

Denpasar dalam 1 tahun

dengan Anggaran sebesar

Berkurangnya

pelanggaran PKL

dan Penduduk Liar

di Kota Denpasar

dalam 1 tahun

dengan realisasi

Anggaran sebesar

Tertib dan

Bersihnya

Kota

Denpasar

Terjaringnya

Pelanggaran

dengan

realisasi

pelanggar

sebanyak

Rp 148,243,875 Rp

129,899,375

100% 88%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 64

Output

Outcome

NO

Program/Kegiatan

Target Realisasi Target Realisasi

6.4 Kegiatan : Penertiban PKL,

Pedagang Bermobil, Pedagang

Acung, Pedagang Canang,

Pedagang Bertenda diatas

trotoar, badan jalan, taman dan

telajakan jalan di Kota Denpasar

Berkurangnya

pelanggaran PKL, dan

Penduduk Liar di Kota

Denpasar dalam 1 tahun

dengan Anggaran sebesar

Berkurangnya

pelanggaran PKL

dan Penduduk Liar

di Kota Denpasar

dalam 1 tahun

dengan realisasi

Anggaran sebesar

Tertib dan

Bersihnya

Kota

Denpasar

Terjaringnya

Pelanggaran

dengan

realisasi

pelanggar

sebanyak

Rp 105,255,300 Rp

81,836,600

100% 78%

6.5 Kegiatan : Peningkatan Tim

Penegakan Peraturan Daerah

Kawasan Tanpa Rokok di Kota

Denpasar

Ditertibkannya

Pelanggaran Peraturan

Daerah Kota Denpasar

dalam 1 tahun dengan

Anggaran sebesar

Ditertibkannya

Pelanggaran

Peraturan Daerah

Kota Denpasar

dalam 1 tahun

dengan Realisasi

Anggaran sebesar

Terselenggara

nya Tertib

kawasan

tanpa rokok di

kota denpasar

Terwujudnya

Tertib

Kawasan

Tanpa Rokok

di Kota

Denpasar

Rp 121,224,700 Rp

56,210,300

100% 46.37%

6.6 Kegiatan: Peningkatan

Kerjasama dengan Aparat

Keamanan dalam Penertiban

Pemukiman Kumuh di Kota

Denpasar

Ditertibkannya

Pelanggaran Peraturan

Daerah Kota Denpasar

dalam 1 tahun dengan

Anggaran sebesar

Ditertibkannya

Pelanggaran

Peraturan Daerah

Kota Denpasar

dalam 1 tahun

dengan Realisasi

Anggaran sebesar

Terselenggara

nya Peneriban

Pemukiman

Kumuh di

Kota

Denpasar

Terwujudnya

Tertib

Pemukiman

di Kota

Denpasar

Rp 100,000 Rp

-

0

7 Program :

Peningkatan Nasionalisme

Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Hut Sat Pol PP Dilaksanakan Hut. Sat Pol

PP dengan Anggaran

sebesar

Terlaksananya

Hut. Sat. Pol. PP

Dengan realisasi

Anggaran

Terselenggara

nya Hut. Sat.

Pol. PP

dengan

target1 kali

kegiatan

Terselenggara

nya Hut. Sat.

Pol. PP

dengan

berjalan

lancar

Rp 60,665,750 Rp

57,244,850

100% 94%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 65

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas dan juga

keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Denpasar

2. Pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya harga penawaran

lebih rendah dari pada harga perkiraan.

3. Pada Kegiatan Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa

Rokok di Kota Denpasar ada beberapa item yang tidak diamprah, karena beberapa

item yang masih layak (Plat kawasan tanpa rokok dan stiker himbauan)

4. Pada Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Penertiban

Pemukiman Kumuh di Kota Denpasar tidak memperoleh dana pada perubahan 2016,

sehingga dianggarkan pada tahun 2017

5. Efisiensi dana dalam pelaksanaan kegiatan

Solusi

1. Perlunya dukungan dari berbagai pihak baik dari segi anggaran dan kebijakan

pimpinan dan kami akan terus berkoordinasi dengan para pihak terkait.

2. Lebih cermat dalam menerima hasil pekerjaannya, sehingga kualitas dapat terjaga

biarpun harga penawaran lebih rendah

NO Program/Kegiatan

Output Outcome

Target Realisasi Target Realisasi

Program :

Peningkatan Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban

Kegiatan : Penertiban dan

Pembongkaran Reklame di Kota

Denpasar

Dilaksanakannya

Pembongkaran Reklame

diKota Denpasar dengan

Anggaran sebesar

Terlaksananya

Pembongkaran

Reklame dengan

realisasi Anggaran

Dilaksanakan

nya

Pembongkara

n Reklame

diKota

Denpasar

Dilaksanakan

nya

Pembongkara

n Reklame

diKota

Denpasar

dengan

realisasi

anggaran

Rp 285,401,000 Rp

267,875,000

100% 94%

JUMLAH Rp 5,784,885,778 Rp 4,954,849,843

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 66

3. Lebih cermat dalam merencanakan detail sebuah kegiatan dengan melihat secara

nyata dilapangan terhadap alat peraga

4. Akan lebih cermat dalam memproses perencanaan anggaran sehingga kegiatan ini

dapat memperoleh pagu anggaran pada tahun anggaran 2017

5. Lebih cermat dalam menysun rencana kegiatan dan merealisasikannya sesuai dengan

kebutuhan

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, erat kaitannya dengan upaya

memperkokoh kesatuan dan kecintaan akan bangsa dan negara, sehingga upaya ini perlu

mendapatkan apresiasi oleh semua pihak. Upaya ini sudah menunjukkan hasil yang

menggembirakan hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya suasana Kota Denpasar.

Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam urusan wajib

Kesatuan Bangsa dan Politik, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain :

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

4.1 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA

4.2 Pengamanan Kawasan Sanur

4.3 Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar

4.4 Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini

4.5 Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM

4.6 Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kota Denpasar

4.7 Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 67

4.8 Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan bagi Pecalang di Kota

Denpasar

4.9 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

4.10 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota

Denpasar

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

5.1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

5.2 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

5.3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Melalui Upacara Bendera HUT Kota Denpasar

5.4 Bintek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya

Bangsa

5.5 Peningkatan Kesadaran Bela Negara

5.6 Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan

5.7 Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan

5.8 Bintek Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

6.1 Fasilitas Terhadap Pelestarian Ketahanan Kreasi Seni dan Budaya

6.2 Seminar Peningkatan Ketahanan Kebangsaan bagi Penganut Aliran Kepercayaan

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

7.1 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

7.2 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

7.3 Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Bawah Umur

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

8.1 Pendidikan Politik Kepada Organisasi Massa

8.2 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

8.3 Verifikasi Bantuan Partai Politik

8.4 Pendidikan Politik Pemilih Pemula

8.5 Pemberdayaan Kelembagaan Partai Politik Tahun 2016

b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 68

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa

dan politik Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8 program dan 31 kegiatan dengan total

anggaran sebesar Rp 8.088.740.214,-

Target :

1. Belanja Tidak Langsung Rp 2.999.355.100,-

- Belanja Pegawai Rp 2.999.355.100,-

2. Belanja Langsung Rp 5.089.385.114,-

- Belanja Pegawai Rp 156.000.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp 4.902.385.114,-

- Belanja Modal Rp 31.000.000,-

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp 2.988.759.600,- (99,64%)

- Belanja Pegawai Rp 2.988.759.600,-

2. Belanja Langsung Rp 4.445.794.627,- (87,35%)

- Belanja Pegawai Rp 12.000.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp 4.404.724.627,-

- Belanja Modal Rp 29.070.000,-

3. Total Belanja Langsung dan Rp 7.434.554.227,- (91,91%)

Tak Langsung

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table

berikut :

Tabel 4.17

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Program/ Kegiatan Target Realisasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 69

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

Belanja Rp 8,088,740,214 Rp 7,434,554,227 91.91

Belanja Tidak Langsung 12 bulan Rp 2,999,355,100 12 bulan 100.00 Rp 2,988,759,600 99.64

1. Belanja Pegawai 12 bulan Rp 2,999,355,100 12 bulan 100.00 Rp 2,988,759,600 99.64

Belanja Langsung Rp 5,089,385,114 Rp 4,445,794,627 87.35

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 paket Rp 1,370,707,450 1 paket 100.00 Rp 1,159,306,164 84.58

a. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 paket Rp 1,370,707,450 1 paket 100.00 Rp 1,159,306,164 84.58

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur.

1 paket Rp 480,820,000 1 paket 100.00 Rp 427,866,964 88.99

a. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur.

1 paket Rp 480,820,000 1 paket 100.00 Rp 427,866,964 88.99

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur.

1 paket Rp 80,000,000 1 paket 100.00 Rp 52,872,450 66.09

a. Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

8 kali Rp 80,000,000 8 kali 100.00 Rp 52,872,450 66.09

4. Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan.

Rp 1,515,165,000 100.00 Rp 1,279,826,990 84.47

a. Pengendalian Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan bagi WNA

30 kali Rp 77,400,000 30 kali 100.00 Rp 76,480,000 98.81

b. Pengamanan Kawasan

Sanur

4 laporan Rp 128,501,000 4 laporan 100.00 Rp 128,052,090 99.65

c. Koordinasi Pengamanan

Kota Denpasar

4 laporan Rp 135,137,000 4 laporan 100.00 Rp 120,607,000 89.25

d. Pelatihan Pembekalan

Jaringan Deteksi Dini

50 orang Rp 56,068,000 50 orang 100.00 Rp 53,093,000 94.69

e. Peningkatan Pemahaman

dan Pemajuan HAM

50 orang Rp 78,450,000 50 orang 100.00 Rp 77,700,000 99.04

f. Koordinasi Komunitas

Intelijen Daerah Kota

Denpasar

4 laporan Rp 503,162,000 4 laporan 100.00 Rp 452,427,900 89.92

g. Pembentukan Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

4 laporan Rp 151,390,000 4 laporan 100.00 Rp 147,890,000 97.69

h. Pelatihan Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan

Bagi Pecalang di Kota

Denpasar

70 orang Rp 160,000,000 70 orang 100.00 Rp 154,120,000 96.33

i. Tim Terpadu Penanganan

Konflik Sosial

4 laporan Rp 20,352,000 4 laporan 100.00 Rp 10,252,000 50.37

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 70

Program/ Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

j. Peningkatan Koordinasi

dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Pembangunan

di Kota Denpasar

2 kali Rp 204,705,000 2 kali 100.00 Rp 59,205,000 28.92

5. Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Rp 1,094,622,664 100.00 Rp 996,485,059 91.03

a. Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

12 bulan Rp 369,126,000 12 bulan 100.00 Rp 323,033,250 87.51

b. Sosialisasi Wawasan

Kebangsaan

50 orang Rp 27,335,000 50 orang 100.00 Rp 26,985,000 98.72

c. Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Akan Nilai-

Nilai Luhur Budaya Bangsa

Melalui Upacara Bendera

HUT Kota Denpasar

1 kali Rp 279,305,864 1 kali 100.00 Rp 277,946,409 99.51

d. Bintek Peningkatan

Kesadaran Masyarakat

Akan Nilai-Nilai Luhur

Budaya Bangsa

70 orang Rp 52,464,600 70 orang 100.00 Rp 51,864,600 98.86

e. Peningkatan Kesadaran

Bela Negara

70 orang Rp 80,080,000 70 orang 100.00 Rp 77,290,000 96.52

f. Seminar Peningkatan

Wawasan Kebangsaan

100 orang Rp 61,674,000 100 orang 100.00 Rp 61,074,000 99.03

g. Peningkatan Koordinasi

Forum Pembauran

Kebangsaan

2 kali Rp 178,804,500 2 kali 100.00 Rp 133,659,100 74.75

h. Bintek Toleransi dan

Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

60 orang Rp 45,832,700 60 orang 100.00 Rp 44,632,700 97.38

6. Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Rp 142,250,000 100.00 Rp 141,550,000 99.51

a. Fasilitas Terhadap

Pelestarian Ketahanan

Kreasi Seni dan Budaya

50 orang Rp 77,200,000 50 orang 100.00 Rp 76,850,000 99.55

b. Seminar Peningkatan

Ketahanan Kebangsaan

bagi Penganut Aliran

Kepercayaan

50 orang Rp 65,050,000 50 orang 100.00 Rp 64,700,000 99.46

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 71

Program/ Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

7. Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Rp 146,820,000 100.00 Rp 133,470,000 90.91

a. Penyuluhan Pencegahan

Peredaran/ Penggunaan

Minuman Keras dan

Narkoba

50 orang Rp 76,900,000 50 orang 100.00 Rp 74,300,000 96.62

b. Penyuluhan Pencegahan

Berkembangnya Praktek

Prostitusi

35 orang Rp 35,310,000 35 orang 100.00 Rp 29,560,000 83.72

c. Penyuluhan Pencegahan

Eksploitasi Anak Bawah

Umur

35 orang Rp 34,610,000 35 orang 100.00 Rp 29,610,000 85.55

8. Program Pendidikan

Politik Masyarakat

Rp 259,000,000 100.00 Rp 254,417,000 98.23

a. Pendidikan Politik Kepada

Organisasi Massa

100 orang Rp 55,000,000 100 orang 100.00 Rp 53,750,000 97.73

b. Koordinasi Forum-Forum

Diskusi Politik

1 laporan Rp 35,000,000 1 laporan 100.00 Rp 34,500,000 98.57

c. Verifikasi Bantuan Partai

Politik

7 parpol Rp 24,000,000 7 parpol 100.00 Rp 21,186,000 88.28

d. Pendidikan Politik Pemilih

Pemula

100 orang Rp 45,000,000 100 orang 100.00 Rp 45,000,000 100.00

e. Pemberdayaan

Kelembagaan Parpol Tahun

2016

7 parpol Rp 100,000,000 7 parpol 100.00 Rp 99,981,000 99.98

JUMLAH Rp 8,088,740,214 100.00 Rp 7,434,554,227 87.35

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran jumlah anggaran kegiatan untuk tahun 2016

Rp 1.370.707.449,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp.1.159.306.164,-

(84,58%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 211.401286,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja

ATK, Alat Listri dan Elektronik, Perangko, Materai dan Benda Pos, Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih, Aci-Aci dan Sesajen, Telepon, Air, Listrik, Surat

Kabar/Majalah, Jasa Tenaga Non Pegawai, Cetak, Fotocopy, Makmin Rapat dan

Tamu.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 72

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan sisa anggaran Rp 153.941.980,-

dikarenakan tidak terlaksananya kunjungan keluar daerah Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) serta Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan

Beragama (FKUB) dimana dana perjalanan dinas disiapkan untuk pendampingan.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah anggaran kegiatan

untuk tahun 2016 Rp 480.820.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp

427.866.964,- (88,99%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 52.953.036,- yang

disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja

BHP Frekuensi Radio, Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, BBM/Gas dan

Pelumas, STNK, Pemeliharaan Peralatan Kantor, Pemeliharaan Komputer,

Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi, Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan,

Pemeliharaan Buku/Perpustakaan, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja

Modal Pengadaan AC dan Kursi Kerja.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur jumlah anggaran kegiatan untuk

tahun 2016 Rp 80.000.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 52.872.450,-

(66,09%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 27.127.550,- yang disebabkan oleh :

- Karena memang tidak ada undangan bimtek yang terkait Kesbangpol sehingga masih

ada sisa anggaran.

4. Kegiatan Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar jumlah anggaran untuk tahun 2016

Rp 135.137.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 120.607.000,-

(89,25%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 14.530.000,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada Belanja ATK, Jasa Tenaga Non Pegawai (Honor Tim

Pengamanan) yang dianggarkan untuk 24 orang terealisasi hanya 23 orang, Makmin

Rapat, dan Makmin Pengamanan dikarenakan kegiatan disesuaikan dengan kondisi

dan situasi yang berkembang di masyarakat.

5. Kegiatan Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini jumlah anggaran untuk tahun 2016

Rp 56.068.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 53.093.000,- (94,69%)

sehingga terdapat sisa anggaran Rp 2.975.000,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran dari selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja

ATK, Jasa Publikasi, Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, Penggandaan, dan

Pakaian Kerja Lapangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 73

6. Kegiatan Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah jumlah anggaran untuk tahun 2016

Rp 503.162.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 452.427.900,-

(89,92%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 50.734.100,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja

ATK, Jasa Transportasi dan Akomodasi, Makmin Rapat, Perjalanan Dinas Luar

Daerah.

7. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial jumlah anggaran untuk tahun 2016

Rp 20.352.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 10.252.000,- (50,37%)

sehingga terdapat sisa anggaran Rp 10.100.000,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja

ATK dan Makmin Rapat oleh karena tidak semua anggota tim hadir pada waktu rapat

persiapan dan penyusunan laporan rencana aksi.

8. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota

Denpasar jumlah anggaran untuk tahun 2016 Rp 204.705.000,- sedangkan realisasi dalam

setahun mencapai Rp 59.205.000,- ( 28,92% ) sehingga terdapat sisa anggaran Rp

145.500.000,- yang disebabkan oleh :

- Belanja Honor Tim/Petugas Khusus tidak terealisasi dikarenakan pada saat

pelaksanaan Sarasehan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi tidak memberikan materi

secara langsung tetapi hanya diwakilkan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara

Pimpinan Daerah yang termasuk didalam Tim Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Pembangunan di Kota Denpasar sehingga ada sedikit permasalahan

terkait dengan pelaksanaan tugas tim sesuai dengan SK Nomor :

188.45/1261/HK/2016.

9. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama jumlah

anggaran kegiatan untuk tahun 2016 Rp 369.126.000,- sedangkan realisasi dalam setahun

mencapai Rp 323.033.250,- (87,51%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 46.092.750,-

yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja

ATK, Jasa Tenaga Non Pegawai, Transportasi dan Akomodasi, Dokumentasi,

Makmin Rapat, dan Belanja Pakaian Batik Tradisional.

10. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan jumlah anggaran

kegiatan untuk tahun 2016 Rp 178.804.500,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 74

Rp 133.659.100,- (74,75%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 45.145.400,- yang

disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja

ATK, Jasa Publikasi, Penggandaan, Makmin Rapat, Makmin Bimtek/Pelatihan,

Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

11. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi jumlah anggaran

untuk tahun 2016 Rp 35.310.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai

Rp 29.560.000,- (83,72%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 5.750.000,- yang

disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada Belanja Jasa Publikasi dimana dari Liputan TV tidak

datang pada saat kegiatan dan pada Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

tidak terealisasi dikarenakan kegiatan dalam bentuk penyuluhan sehingga honor tidak

terpakai.

12. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Bawah Umur jumlah anggaran untuk

tahun 2016 Rp 34.610.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 29.610.000,-

(85,55%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 5.000.000,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran pada Belanja Jasa Publikasi dimana dari Liputan TV tidak

datang pada saat kegiatan dan pada Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

tidak terealisasi dikarenakan kegiatan dalam bentuk penyuluhan sehingga honor tidak

terpakai.

13. Kegiatan Verifikasi Bantuan Partai Politik jumlah anggaran tahun 2016 Rp 24.000.000,-

sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 21.186.000,- (88,28%) sehingga terdapat

sisa anggaran Rp 2.814.000,- yang disebabkan oleh :

- Adanya sisa anggaran dari selisih pagu dengan dana yang sudah terealisasi pada

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Solusi

1. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan

kegiatan di tahun 2017 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat

direalisasikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 75

2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial akan disesuaikan dan dievaluasi lagi

dalam penganggarannya, sehingga rapat-rapat persiapan dan penyusunan laporan rencana

aksi bisa digunakan sampai 100%.

3. Kegiatan Verifikasi Bantuan Partai Politik, diharapkan kedepannya agar pengumpulan

persyaratan berkas bantuan keuangan Partai Politik dari tahun ke tahun bisa terus

ditingkatkan dan Anggota Tim Verifikasi Partai Politik bisa bekerja semaksimal mungkin

sehingga SPJ Parpol tepat waktu.

Peningkatan koordinasi dengan tim Kominda, FKDM, tim Koordinasi dan Sinkronisasi, serta

FPK agar terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Denpasar.

4.1.6 Urusan Sosial

Dinas Sosial Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Kondisi Ketenagakerjaan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan meningkatnya

jumlah pengangguran, diantaranya diakibatkan oleh adanya krisis global yang melanda

hampir seluruh negara – negara di dunia termasuk negara – negara yang sedang berkembang

seperti Indonesia, sehingga pertumbuhan pencari kerja selalu tidak seimbang dengan

pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia, dimana jumlah pencari kerja jauh lebih banyak

dari lowongan kerja yang ada dan menyebabkan terjadinya peningkatan pengganguran.

Penyebab lainnya karena adanya pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak seimbang

dengan pertumbuhan angkatan kerja.Kualitas angkatan kerja masih rendah serta kurangnya

informasi pasar kerja yang diterima oleh pencari kerja,mengakibatkan pencari kerja tidak

dapat menemukan lowongan kerja yang diinginkan dan sebaliknya penyedia/perusahaan

penguna tenaga kerja sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal

ini berdampak kurang baik karena tidak semua pencari kerja dapat mengisi lowongan kerja

yang tersedia,dimana untuk Kota Denpasar jumlah Pencari kerja tahun 2016 sebanyak 4.023

Orang.

Bertitik Tolak dari permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Denpasar dalam hal

ini Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Denpasar menyelengarakan bursa kerja / Job fair

Kota Denpasar untuk mempertemukan secara langsung antara pencari kerja dengan

penyedia/Perusahaan penguna tenaga kerja.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 76

Sosial

Pemenuhan taraf kesejahtraan masyarakat perlu terus diupayakan mengingat sebagian

besar masyarakat belum mencapai taraf kesejahtraan sosial yang diinginkan. Pembangunan

kesejahtraan sosial sasarannya adalah :

1. Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena

masalah kesejahtraan sosial mencakup kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,

keterpencilan, perilaku menyimpang dan cacat akibat bencana.

2. Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk

mengembangkan taraf kesejahtraan sosial masyarakat.

3. Nilai dasar kesejahteraan sosial dan kepranataan sosial.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yaitu kemampuan dalam menangani

permasalahan kesejahtraan sosial (PMKS). Permasalahan kesejahtraan sosial dewasa ini

sangatlah kompleks baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, hal ini disebabkan belum

pulihnya perekonomian. Jumlah penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) tahun

2016 sebanyak 11.548 jiwa. Jumlah PMKS yang termasuk katagori 5 masalah besar adalah

bencana alam sebanyak 0 jiwa, Kemiskinan 2.681 KK, Keterlantaran 469 Jiwa, Kecacatan

971 jiwa dan Ketunaan Sosial sebanyak 110 jiwa.

Sedangkan jumlah potensi dan sumber kesejahtraan sosial (PSKS) tahun 2016 terdiri

dari PSM 524 Orang, Karang taruna 43 buah. Dunia usaha melakukan Usaha kesejahtraan

Sosial (UKS) sebanyak 127 buah, Wahana Kesejahtraan Sosial berbasis masyarakat

(WKSBM) sebanyak 153 buah dan Pekerja sosial professional sebanyak 9 Orang, Taruna

siaga Bencana sebanyak 55 orang, lembaga kesejahteraan sosial 60. Potensi dan sumber

kesejahtraan sosial yang ada dapat didayagunakan dan sangat diharapkan oleh pemerintah

sebagai patner dalam mendukung usaha kesejahtraan sosial.

Tantangan kedepan bagi Pembangunan kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran

pelaku pembangunan kesejahtraan sosial dari unsur masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha

dalam pelayanan kesejahtraan sosial.

Untuk merealisasikan sasaran –sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang Tenaga kerja,

Transmigrasi dan Sosial ini maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 77

Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) Lainnya.

4.1. Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial

5.1. Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi Korban Eksploitasi,

perdagangan perempuan dan anak

5.2. Penyusunan Kebijakanan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

5.3. Penanganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

5.4. Penyusunan Program Perencanaan Berbagai Pelayanan di Bidang Sosial dan

Tenaga Kerja

5.5. Penerapan Sistem dan Informasi Pendataan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

6. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

6.1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

6.2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma( Utsawa Dharmagita

Penca)

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial

7.1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dan Dunia Usaha

(HLUN,HAN dan FK-Panti)

7.2. Peningkatan SDM kesejahtraan sosial masyarakat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 78

7.3. Pembinaan Karang Taruna

7.4. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

7.5. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar

7.6. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar

7.7. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar

7.8. Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan

7.9. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

7.10. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (HLUN)

7.11 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Sosial dan Tenaga

Kerja

7.12 Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

8. Program Keluarga Harapan

8.1. Pemberdayaan Farkir Miskin

9. Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

9.1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

9.2. Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)

10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

10.1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

10.2. Kerjasama pendidikan dan pelatihan

11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

11.1. Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan

sosial ketenagakerjaan

11.2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

11.3. Memperingati Hari Buruh (May Day)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Keluarga Sosial dan Tenaga Kerja

Urusan Wajib keluarga Sosial dan Tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Denpasar, diwujudkan melalui 11 (sebelas) Program dan 31 (tiga puluh satu )

Kegiatan dengan Anggaran sebesarRp. 12.145.065.750,00

Target :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 79

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.162.782.450,00

- Belanja Pegawai Rp. 5.162.782.450,00

2. Belanja Langsung Rp. 6.695.524.000,00

- Belanja Pegawai Rp. 1.500.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.437.624.000,00

- Belanja Modal Rp. 256.400.000,00

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.105.796.785,00

- Belanja Pegawai Rp. 5.105.796.785,00

2. Belanja Langsung Rp. 6.137.480.420,00

- Belanja Pegawai Rp. 500.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.898.230.420,00

- Belanja Modal Rp. 238.750.000,00

Tabel Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Tenga Kerja Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar

Tabel. 4.14

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI

Fisik Keuangan fisik Keuangan

Volume ( Rp) Volume % Volume %

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai 1 laporan

5.162.782.450 1 laporan

100 5.105.796.785 98,89

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 laporan

1.428.020.900,0

1 laporan

100 1.324.925.970 92,78

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur.

1 laporan

898.586.000,0 1 laporan

100 759.015.000 84,46

3. Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur.

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 7 orang

70.000.000,0 7 orang

0

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahtraan

Sosial (PMKS) Lainnya

4.1 Pelatihan Keterampilan berusaha

bagi keluarga miskin

50KK

285.682.000,0

50KK

100

275.092.400

96,29

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 80

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI

Fisik Keuangan fisik Keuangan

Volume ( Rp) Volume % Volume %

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahtraan Sosial

5.1. Pelayanan dan Perlindungan

sosial, hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

120 orang 318.831.500,0 120 orang 100 318.196.500 99,80

5.2. Penyusunan Kebijakan

pelayanan dan rehabilitas sosial

bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial

66 Buku

152.295.250,0

66 Buku

100

137.583.750

90,34

5.4. Penanganan masalah – masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar

biasa

5.5. Penyusunan Program

Perencanaan Berbagai Pelayanan di

Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

5.6.Penerapan Sistem dan Informasi

Pendataan di Bidang Sosial dan

Tenaga Kerja

30 Orang

Tagana

1 Laporan

40 Buku

63.208.000,0

113.357.000,0

46.582.500,0

30 Orang

Tagana

1 Laporan

40 Buku

100 63.208.000

100.132.500

46.492.500

100

88,33

99,80

6. Program Pembinaan para Penyandang

Cacat dan Trauma

6.1. Pendidikan dan Pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma

40 orang 100.401.500,0 40 orang 100 100.301.500 99,90

6.2. Pendayagunaan para penyandang

cacat dan eks trauma( Utsawa Dharmagita

Penca)

200 orang

310.986.200,0

200 orang

100

300.388.600

96,59

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan

kesejahtraan Sosial

7.1. Peningkatan Peran Aktif masyarakat

dan Dunia Usaha(HLUN,HAN,FK-

PANTI)

300 orang

anak

49.738.500,0 300 orang

anak

100 48.898.500 98,31

7.2. Peningkatan Kualitas SDM

Kesejahtraan Sosial Masyarakat

1 IK -

PSM

150.158.000,0 1 IK -

PSM

100 138.352.300 92,13

7.3. Pembinaan Karang Taruna 9 KT 276.577.500,0 9 KT 100 263.828.600 95,39

7.4. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar 1 orsos 105.372.000,0 1 orsos 100 104.572.000 99,24

7.5. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar 1 orsos 125.978.000,0 1 orsos 100 119.752.400 95,05

7.6. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar 1 orsos 104.117.000,0 1 orsos 100 104.117.000 100

7.7. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar 170 orang 59.165.750,0 170 orang 100 59.060.750 100

7.8. Pembinaan Kepahlawanan dan

Kejuangan

1 laporan 76.798.600,0 1 laporan 100 76.788.600 100

7.9. Peringatan Hari Kesetiakawanan

Sosial Nasional (HKSN)

1 laporan 105.786.000,00 1 laporan 100 97.134.050 91,82

7.10. Peningkatan Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan

HLUN)

500 orang

lansia

258.417.300,0 500 orang

lansia

100 254.167.300 98,35

7.11 Pelaksanaan Kerjasama Secara

Kelembagaan di Bidang Sosial dan

Tenaga Kerja

7.12 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

2 Laporan

2 Laporan

47.598.000,0

36.235.000,0

2 Laporan

2 Laporan

47.488.000

36.132.500

99,76

99,71

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 81

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI

Fisik Keuangan fisik Keuangan

Volume ( Rp) Volume % Volume %

8. Program peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

8.1. Pendidikan dan Pelatihan

ketrampilan bagi pencari kerja

8.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja

Swasta (LPKS)

25 orang

30 LPKS

196.179.000,0

24.567.700,00

25 orang

30 LPKS

100

100

184.316.100

24.538.500

93,95

99,88

9. Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

9.1. Penyebarluasan informasi bursa

tenaga kerja

100 orang

310.410.950,0 100 orang

100 290.295.750 94,51

9.2. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 50

Perusahan

187.080.450,0 50

Perusaha

100 165.321.650 93,51

10. Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

10.1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan

1 laporan 589.107.900,0 1 laporan 100 519.835.100 88,24

10.2. Sosialisasi berbagai peraturan

Pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

10.3 Peringatan Hari Buruh (May Day)

40

perusahan

50

perusahan

55.383500,00

53.942.000,00

40

perusahan

50

perusahan

100 37.905.500

53.692.000

68,44

99,53

11 Program Keluarga Harapan

11.1 Pemberdayaan Fakir Miskin 94.960.000 100 85.947.100 90,50

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Masih adanya Perusahaan yang belum melaporkan Penempatan Pencari Kerja ( Wajib

Lapor )

2. Banyaknya Pencari Kerja yang belum menyadari manfaat daripada pembuatan kartu

tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan

dan setelah diterima di perusahaan atau instansi tidak melapor kembali ke Dinas Sosial

danTenaga kerja Kota Denpasar.

3. Masih Rendahnya Pemahaman tentang karang Taruna sebagai Organisasi sosial

dikalangan Pengurus dan Aktivis.

4. Masih Terbatasnya pegawai fungsional pengantar kerja, Tenaga Fungsional Pengawas

dan Mediator.

5. Rendahnya Kepercayaan diri, Harga diri yang dirasakan oleh para Penyandang cacat

6. Minimnya Keterampilan serta Pendidikan yang dimiliki oleh para Penyandang cacat

sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan guna menambah Penghasilan

ekonominya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 82

7. Sampai saat ini Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Denpasar belum memiliki tempat

tetap untuk penampungan / pembinaan bagi para tuna susila.

8. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penanggulangan dan

pencegahan Tuna susila di Kota Denpasar khususnya masalah gepeng terbukti masih

banyak masyarakat Kota Denpasar yang selalu memberi sesuatu kepada gepeng.

9. Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah asal gepeng maupun WTS

sehingga mereka berprofesi sebagai gepeng maupun WTS.

Solusi

1. Mensosialisasikan wajib lapor perusahaan dan menyediakan fasilitasi / blanko wajib

lapor lowongan dan wajib lapor penempatan.

2. Pemberitahuan langsung kepada pencari kerja agar melaporkan kembali ke Dinas

Sosial dan Tenaga kerja Kota Denpasar jika telah diterima pada instansi atau

perusahaan tempat mereka bekerja.

3. Diperlukan Pembinaan , Pelatihan serta Pendanaan secara berkelanjutan.

4. Telah diupayakan untuk melakukan Pembinaan secara Kontinyu.

5. Mengusulkan pegawai Fungsional Petugas Pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan

dan mediator.

6. Memberikan Motivasi sosial untuk menumbuh kembangkan Kepercayaan diri demi

untuk meningkatkan harga diri bagi Para Penyandang cacat.

7. Memberikan Keterampilan Vokasional, Modal Usaha dan Membentuk KUBE.

8. Dinas Sosial dan Tenaga kerja kota Denpasar untuk Pembinaan Tuna Sosial selama ini

masih meminjam tempat di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) Putra Rama

milik Pemerintah Propinsi Bali.

9. Menginformasikan kepada Masyarakat untuk diharapkan ikut serta berperan aktif

dalam penanggulangan dan pencegahan Tuna Sosial dengan cara tidak memberikan

sesuatu kepada para gelandangan dan pengemis.

10. Berkoordinasi dengan Pemerintah asal para gepeng maupun WTS untuk

memberikan binaan kepada masyarakatnya agar tidak kembali mengulangi

profesinya menjadi gepeng maupun WTS.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 83

4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Kondisi Ketenagakerjaan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan meningkatnya

jumlah pengangguran, diantaranya diakibatkan oleh adanya krisis global yang melanda

hampir seluruh negara – negara di dunia termasuk negara – negara yang sedang berkembang

seperti Indonesia, sehingga pertumbuhan pencari kerja selalu tidak seimbang dengan

pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia, dimana jumlah pencari kerja jauh lebih banyak

dari lowongan kerja yang ada dan menyebabkan terjadinya peningkatan pengganguran.

Penyebab lainnya karena adanya pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak seimbang

dengan pertumbuhan angkatan kerja.Kualitas angkatan kerja masih rendah serta kurangnya

informasi pasar kerja yang diterima oleh pencari kerja,mengakibatkan pencari kerja tidak

dapat menemukan lowongan kerja yang diinginkan dan sebaliknya penyedia/perusahaan

penguna tenaga kerja sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal

ini berdampak kurang baik karena tidak semua pencari kerja dapat mengisi lowongan kerja

yang tersedia,dimana untuk Kota Denpasar jumlah Pencari kerja tahun 2016 sebanyak 4.023

Orang.

Bertitik Tolak dari permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Denpasar dalam hal

ini Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Denpasar menyelengarakan bursa kerja / Job fair

Kota Denpasar untuk mempertemukan secara langsung antara pencari kerja dengan

penyedia/Perusahaan penguna tenaga kerja.

Sosial

Pemenuhan taraf kesejahtraan masyarakat perlu terus diupayakan mengingat sebagian

besar masyarakat belum mencapai taraf kesejahtraan sosial yang diinginkan. Pembangunan

kesejahtraan sosial sasarannya adalah :

5. Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena

masalah kesejahtraan sosial mencakup kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,

keterpencilan, perilaku menyimpang dan cacat akibat bencana.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 84

6. Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk

mengembangkan taraf kesejahtraan sosial masyarakat.

7. Nilai dasar kesejahteraan sosial dan kepranataan sosial.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yaitu kemampuan dalam menangani

permasalahan kesejahtraan sosial (PMKS). Permasalahan kesejahtraan sosial dewasa ini

sangatlah kompleks baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, hal ini disebabkan belum

pulihnya perekonomian. Jumlah penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) tahun

2016 sebanyak 11.548 jiwa. Jumlah PMKS yang termasuk katagori 5 masalah besar adalah

bencana alam sebanyak 0 jiwa, Kemiskinan 2.681 KK, Keterlantaran 469 Jiwa, Kecacatan

971 jiwa dan Ketunaan Sosial sebanyak 110 jiwa.

Sedangkan jumlah potensi dan sumber kesejahtraan sosial (PSKS) tahun 2016 terdiri

dari PSM 524 Orang, Karang taruna 43 buah. Dunia usaha melakukan Usaha kesejahtraan

Sosial (UKS) sebanyak 127 buah, Wahana Kesejahtraan Sosial berbasis masyarakat

(WKSBM) sebanyak 153 buah dan Pekerja sosial professional sebanyak 9 Orang, Taruna

siaga Bencana sebanyak 55 orang, lembaga kesejahteraan sosial 60. Potensi dan sumber

kesejahtraan sosial yang ada dapat didayagunakan dan sangat diharapkan oleh pemerintah

sebagai patner dalam mendukung usaha kesejahtraan sosial.

Tantangan kedepan bagi Pembangunan kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran

pelaku pembangunan kesejahtraan sosial dari unsur masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha

dalam pelayanan kesejahtraan sosial.

Untuk merealisasikan sasaran –sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang Tenaga kerja,

Transmigrasi dan Sosial ini maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain :

Belanja Tidak Langsung :

2. Belanja Pegawai

Belanja Langsung :

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

12.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

13. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

13.1. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 85

14.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) Lainnya.

15.1. Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial

16.1. Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi Korban Eksploitasi,

perdagangan perempuan dan anak

16.2. Penyusunan Kebijakanan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

16.3. Penanganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

16.4. Penyusunan Program Perencanaan Berbagai Pelayanan di Bidang Sosial dan

Tenaga Kerja

16.5. Penerapan Sistem dan Informasi Pendataan di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

17. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

17.1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

17.2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma( Utsawa Dharmagita

Penca)

18. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial

18.1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dan Dunia Usaha

(HLUN,HAN dan FK-Panti)

18.2. Peningkatan SDM kesejahtraan sosial masyarakat

18.3. Pembinaan Karang Taruna

18.4. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

18.5. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar

18.6. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar

18.7. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar

18.8. Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan

18.9. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

18.10. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (HLUN)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 86

7.11 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Sosial dan Tenaga

Kerja

7.12 Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

19. Program Keluarga Harapan

19.1. Pemberdayaan Farkir Miskin

20. Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

20.1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

20.2. Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)

21. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

21.1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

21.2. Kerjasama pendidikan dan pelatihan

22. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

22.1. Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan

sosial ketenagakerjaan

22.2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

22.3. Memperingati Hari Buruh (May Day)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Keluarga Sosial dan Tenaga Kerja

Urusan Wajib keluarga Sosial dan Tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Denpasar, diwujudkan melalui 11 (sebelas) Program dan 31 (tiga puluh satu )

Kegiatan dengan Anggaran sebesarRp. 12.145.065.750,00

Target :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.162.782.450,00

- Belanja Pegawai Rp. 5.162.782.450,00

2. Belanja Langsung Rp. 6.695.524.000,00

- Belanja Pegawai Rp. 1.500.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.437.624.000,00

- Belanja Modal Rp. 256.400.000,00

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 5.105.796.785,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 87

- Belanja Pegawai Rp. 5.105.796.785,00

2. Belanja Langsung Rp. 6.137.480.420,00

- Belanja Pegawai Rp. 500.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.898.230.420,00

- Belanja Modal Rp. 238.750.000,00

Tabel Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Tenga Kerja Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar

Tabel. 4.14

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI

Fisik Keuangan fisik Keuangan

Volume ( Rp) Volume % Volume %

Belanja Tidak Langsung

2. Belanja Pegawai 1 laporan

5.162.782.450 1 laporan

100 5.105.796.785 98,89

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran.

2.1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 laporan

1.428.020.900,0

1 laporan

100 1.324.925.970 92,78

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur.

1 laporan

898.586.000,0 1 laporan

100 759.015.000 84,46

3. Program Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur.

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 7 orang

70.000.000,0 7 orang

0

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahtraan

Sosial (PMKS) Lainnya

4.2 Pelatihan Keterampilan berusaha

bagi keluarga miskin

50KK

285.682.000,0

50KK

100

275.092.400

96,29

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahtraan Sosial

5.1. Pelayanan dan Perlindungan

sosial, hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

120 orang 318.831.500,0 120 orang 100 318.196.500 99,80

5.2. Penyusunan Kebijakan

pelayanan dan rehabilitas sosial

bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial

66 Buku

152.295.250,0

66 Buku

100

137.583.750

90,34

5.4. Penanganan masalah – masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar

30 Orang

Tagana

63.208.000,0

30 Orang

Tagana

100 63.208.000

100

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 88

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI

Fisik Keuangan fisik Keuangan

Volume ( Rp) Volume % Volume %

biasa

5.5. Penyusunan Program

Perencanaan Berbagai Pelayanan di

Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

5.6.Penerapan Sistem dan Informasi

Pendataan di Bidang Sosial dan

Tenaga Kerja

1 Laporan

40 Buku

113.357.000,0

46.582.500,0

1 Laporan

40 Buku

100.132.500

46.492.500

88,33

99,80

6. Program Pembinaan para Penyandang

Cacat dan Trauma

6.1. Pendidikan dan Pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma

40 orang 100.401.500,0 40 orang 100 100.301.500 99,90

6.2. Pendayagunaan para penyandang

cacat dan eks trauma( Utsawa Dharmagita

Penca)

200 orang

310.986.200,0

200 orang

100

300.388.600

96,59

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan

kesejahtraan Sosial

7.1. Peningkatan Peran Aktif masyarakat

dan Dunia Usaha(HLUN,HAN,FK-

PANTI)

300 orang

anak

49.738.500,0 300 orang

anak

100 48.898.500 98,31

7.2. Peningkatan Kualitas SDM

Kesejahtraan Sosial Masyarakat

1 IK -

PSM

150.158.000,0 1 IK -

PSM

100 138.352.300 92,13

7.3. Pembinaan Karang Taruna 9 KT 276.577.500,0 9 KT 100 263.828.600 95,39

7.4. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar 1 orsos 105.372.000,0 1 orsos 100 104.572.000 99,24

7.5. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar 1 orsos 125.978.000,0 1 orsos 100 119.752.400 95,05

7.6. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar 1 orsos 104.117.000,0 1 orsos 100 104.117.000 100

7.7. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar 170 orang 59.165.750,0 170 orang 100 59.060.750 100

7.8. Pembinaan Kepahlawanan dan

Kejuangan

1 laporan 76.798.600,0 1 laporan 100 76.788.600 100

7.9. Peringatan Hari Kesetiakawanan

Sosial Nasional (HKSN)

1 laporan 105.786.000,00 1 laporan 100 97.134.050 91,82

7.10. Peningkatan Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan

HLUN)

500 orang

lansia

258.417.300,0 500 orang

lansia

100 254.167.300 98,35

7.11 Pelaksanaan Kerjasama Secara

Kelembagaan di Bidang Sosial dan

Tenaga Kerja

7.12 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

2 Laporan

2 Laporan

47.598.000,0

36.235.000,0

2 Laporan

2 Laporan

47.488.000

36.132.500

99,76

99,71

8. Program peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

8.1. Pendidikan dan Pelatihan

ketrampilan bagi pencari kerja

8.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja

Swasta (LPKS)

25 orang

30 LPKS

196.179.000,0

24.567.700,00

25 orang

30 LPKS

100

100

184.316.100

24.538.500

93,95

99,88

9. Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

9.1. Penyebarluasan informasi bursa

tenaga kerja

100 orang

310.410.950,0 100 orang

100 290.295.750 94,51

9.2. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 50

Perusahan

187.080.450,0 50

Perusaha

100 165.321.650 93,51

10. Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 89

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI

Fisik Keuangan fisik Keuangan

Volume ( Rp) Volume % Volume %

10.1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan

1 laporan 589.107.900,0 1 laporan 100 519.835.100 88,24

10.2. Sosialisasi berbagai peraturan

Pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

10.3 Peringatan Hari Buruh (May Day)

40

perusahan

50

perusahan

55.383500,00

53.942.000,00

40

perusahan

50

perusahan

100 37.905.500

53.692.000

68,44

99,53

11 Program Keluarga Harapan

11.1 Pemberdayaan Fakir Miskin 94.960.000 100 85.947.100 90,50

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Masih adanya Perusahaan yang belum melaporkan Penempatan Pencari Kerja ( Wajib

Lapor )

2. Banyaknya Pencari Kerja yang belum menyadari manfaat daripada pembuatan kartu

tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan

dan setelah diterima di perusahaan atau instansi tidak melapor kembali ke Dinas Sosial

danTenaga kerja Kota Denpasar.

3. Masih Rendahnya Pemahaman tentang karang Taruna sebagai Organisasi sosial

dikalangan Pengurus dan Aktivis.

8. Masih Terbatasnya pegawai fungsional pengantar kerja, Tenaga Fungsional Pengawas

dan Mediator.

5. Rendahnya Kepercayaan diri, Harga diri yang dirasakan oleh para Penyandang cacat

6. Minimnya Keterampilan serta Pendidikan yang dimiliki oleh para Penyandang cacat

sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan guna menambah Penghasilan

ekonominya.

7. Sampai saat ini Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Denpasar belum memiliki tempat

tetap untuk penampungan / pembinaan bagi para tuna susila.

8. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penanggulangan dan

pencegahan Tuna susila di Kota Denpasar khususnya masalah gepeng terbukti masih

banyak masyarakat Kota Denpasar yang selalu memberi sesuatu kepada gepeng.

9. Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah asal gepeng maupun WTS

sehingga mereka berprofesi sebagai gepeng maupun WTS.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 90

Solusi

11. Mensosialisasikan wajib lapor perusahaan dan menyediakan fasilitasi / blanko wajib

lapor lowongan dan wajib lapor penempatan.

12. Pemberitahuan langsung kepada pencari kerja agar melaporkan kembali ke Dinas

Sosial dan Tenaga kerja Kota Denpasar jika telah diterima pada instansi atau

perusahaan tempat mereka bekerja.

13. Diperlukan Pembinaan , Pelatihan serta Pendanaan secara berkelanjutan.

14. Telah diupayakan untuk melakukan Pembinaan secara Kontinyu.

15. Mengusulkan pegawai Fungsional Petugas Pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan

dan mediator.

16. Memberikan Motivasi sosial untuk menumbuh kembangkan Kepercayaan diri demi

untuk meningkatkan harga diri bagi Para Penyandang cacat.

17. Memberikan Keterampilan Vokasional, Modal Usaha dan Membentuk KUBE.

18. Dinas Sosial dan Tenaga kerja kota Denpasar untuk Pembinaan Tuna Sosial selama ini

masih meminjam tempat di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) Putra Rama

milik Pemerintah Propinsi Bali.

19. Menginformasikan kepada Masyarakat untuk diharapkan ikut serta berperan aktif

dalam penanggulangan dan pencegahan Tuna Sosial dengan cara tidak memberikan

sesuatu kepada para gelandangan dan pengemis.

20. Berkoordinasi dengan Pemerintah asal para gepeng maupun WTS untuk

memberikan binaan kepada masyarakatnya agar tidak kembali mengulangi

profesinya menjadi gepeng maupun WTS.

4.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga , penduduk harus menjadi titik sentral dalam

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini menyangkut “ pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas”

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga kecil bahagia sejahtera merupakan langkah

penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 91

pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia.

Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan

penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui

perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera dan terkendalinya mobilitas penduduk.

Sebagaimana diketahui bahwa Kota Denpasar adalah termasuk wilayah yang penduduknya

paling padat di Provinsi Bali dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Pendataan keluarga untuk memperoleh informasi akurat tentang keberadaan keluarga

dilakukan dengan cara mengunjungi keluarga dari rumah kerumah oleh petugas. Sasaran dari

program Keluarga Berencana, diarahkan : menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk,

menurunnya angka kematian total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak

terlayani, meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya

usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam

pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi

masyarakat yang aktif dalam penyeleggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

mengelompokkan keluarga dalam beberapa kategori yaitu;

1. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara

minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

2. Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi

belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan

akan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk berinteraksi keluarga, dalam

keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

3. Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah

dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya akan tetapi belum dapat

memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (developmental need) seperti

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 92

kebutuhan untuk agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan

kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

4. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial

psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan

sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu

tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan

sosial kemasyarakatan serta berperanserta secara aktif dalam kepengurusan lembaga

kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, olah raga, pendidikan dan

sebagainya

5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, serta telah dapat

pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan aktif

menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan

Sesuai hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 , jumlah jiwa di Kota Denpasar sebanyak

382.638 jiwa, dan jumlah wanita suburnya 77.539 jiwa, sedangkan jumlah pasangan usia

subur sebanyak 77.539 pasangan, dan jumlah PUS yang bukan peserta KB sebanyak 20.280

keluarga, selanjutnya jumlah PUS dibawah 20 tahun sebanyak 2.757 pasangan, dan jumlah

peserta KB aktif sebanyak 57.259 pasangan.

Untuk program pemberdayaan dan ketahanan keluarga pada tahun 2016 terdapat

sebanyak 248 kelompok bina keluarga balita, 35 kelompok bina keluarga remaja, 108

kelompok bina keluarga lansia, 105 kelompok UPPKS, dan 12 kelompok PIK-R/M (Pusat

Informasi dan Konsultasi Remaja dan Mahasiswa).

Sedangkan perkembangan keluarga sejahtera pada tahun 2016 adalah : jumlah seluruh

KK sebanyak 96.660 dengan jumlah Pra-KS sebanyak 10.888 ( 11,26%)Jumlah KS-I

sebanyak 53.606 ( 55,45%), jumlah KS-II sebanyak 32.166.

Hasil pendataan Keluarga Berencana tahun 2015 menunjukkan sex ratio penduduk

Kota Denpasar sebesar 109 ini berarti ada 109 laki-laki untuk setiap 100 perempuan,. Oleh

karena itu perlu diperhitungkan potensi pemberdayaannya dalam pembangunan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 93

Laki laki dan perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk

bisa mendapatkan akses, partisipasi , kontrol dan perolehan manfaat pembangunan yang

setara disesuaikan dengan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan masing-masing sehingga

mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Perwujudan kesetaraan gender dan pemenuhan

hak anak adalah lebih dari sekedar meningkatkan derajat perempuan dan anak, tapi juga

merupakan hal yang penting untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, karena perempuan

dan anak merupakan aset dan potensi pembangunan.

Dengan adanya paradigma baru dimana peranan perempuan dituntut untuk

berpartisipasi dalam pembangunan maka pemahaman kepada masyarakat tentang kesetaraan

dan keadilan gender serta peningkatan kualitas peranan perempuan dalam pembangunan perlu

diupayakan Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang ini

maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain :

Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Keluarga Berencana

4.1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

4.2. Pelayanan komunikasi , informasi dan edukasi ( KIE )

4.3. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Promosi pelayanan

kelangsungan hidup bayi dan anak

4.4. Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB/KR

4.5. Peringatan Harganas

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

5.1. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )

5.2. Memeperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

6. Program Pelayanan Kontrasepsi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 94

6.1. Pelayanan Konseling KB

6.2. Pengadaan Alat Kontrasepsi

7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayananan KB/KR yang mandiri.

7.1. Operasional kelompok masyarakat peduli KB

7.2. Pembinaan Pengelolaan Program KB

7.3. Koordinasi Pengelolaan Program KB

7.4. Peningkatan Kualitas Data dan Kemampuan Pengelola Data dan Informasi

Program KKBPK

8. Pengembangan Pusat Pelayanan Iinformasi dan Konseling KRR

8.1. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

9. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

9.1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

10.1. Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga

10.2. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

11. Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu – PAUD

11.1. Peningkatan pengembangan model operasional BKB – Posyandu- PAUD

12. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

12.1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

13. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

13.1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

dan anak ( P2TP2A)

13.2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

13.3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

14. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

14.1. Sosialisasi sistem pencatatan dan Pelaporan KDRT

15. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

15.1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 95

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dilaksanakan oleh

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar, diwujudkan

melalui 15 program dan 27 kegiatan anggaran sebesar Rp 5.662.121.200,-

Target :

1 Belanja tidak langsung Rp. 6.503.228.400,-

-Belanja pegawai Rp. 6.503.228.400,-

2 Belanja langsung Rp. 5.662.121.200,-

-Belanja Pegawai Rp. 8.800.000,-

-Belanja barang dan jasa Rp. 5.369.821.200,-

3

-Belanja Modal

Total Belanja Langsung dan

Tidak Langsug

Rp.

Rp.

283.500.000,-

12.165.349.600,-

Realisasi :

1 Belanja tidak langsung Rp. 6.465.464.687,- ( 99,42% )

-Belanja pegawai Rp. 6.465.464.687,-

2 Belanja langsung Rp. 5.000.573.151-( 88,32%)

-Belanja Pegawai Rp. 1.000.000,- ,-

-Belanja barang dan jasa Rp. 4.731.864.151,-

3

-Belanja Modal

Total Belanja Langsung dan

Tidak Langsung

Rp.

Rp.

267.709.000,-

11.466.037.838 ( 94,25%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 96

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 4.13

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

KEUANGAN FISIK KEUANGAN

FISIK

VOLUME Rp. VOLUME % Rp. %

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG

5,662,121,200

5,000,573,151 88.32%

PROGRAM : PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

KEGIATAN : PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN 100%

1,515,299,600 98% 98% 1,379,779,639 91.06%

PROGRAM : PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

KEGIATAN : PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 100%

709,072,000 95% 95% 585,027,152 82.51%

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA

KEGIATAN : PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA 100%

90,000,000 90% 90% 37,151,200 41.28%

PROGRAM : KELUARGA

BERENCANA

KEGIATAN : PENYEDIAAN

PELAYANAN KB DAN ALAT

KONTRASEPSI BAGI

KELUARGA MISKIN 100%

30,190,000 95% 95% 20,890,000 69.20%

KEGIATAN : PELAYANAN

KOMUNIKASI, INFORMASI

DAN EDUKASI (KIE) 100%

65,920,000 100% 100% 50,550,000 76.68%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 97

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

KEUANGAN FISIK KEUANGAN

FISIK

VOLUME Rp. VOLUME % Rp. %

KEGIATAN : PENINGKATAN

PERLINDUNGAN HAK

REPRODUKSI INDIVIDU 100%

34,300,000 100% 100% 34,300,000 100.00%

KEGIATAN : PROMOSI

PELAYANAN

KELANGSUNGAN HIDUP

BAYI DAN ANAK 100%

13,800,000 100% 100% 13,800,000 100.00%

KEGIATAN : PENINGKATAN

PARTISIPASI PRIA DALAM

KB/KR 100%

31,880,000 100% 100% 30,019,600 94.16%

KEGIATAN : PERINGATAN

HARGANAS 100%

50,000,000 100% 100% 49,120,000 98.24%

PROGRAM : KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA

KEGIATAN : ADVOKASI DAN

KIE TENTANG KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA (KRR) 100%

394,227,000 90% 90% 300,262,000 76.16%

KEGIATAN : MEMPERKUAT

DUKUNGAN DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT 100%

30,350,000 100% 100% 30,350,000 100.00%

PROGRAM : PELAYANAN

KONTRASEPSI

KEGIATAN : PELAYANAN

KONSELING KB 100%

112,830,800 100% 100% 111,600,800 98.91%

KEGIATAN : PENGADAAN

ALAT KONTRASEPSI 100%

41,300,000 100% 100% 41,200,000 99.76%

PROGRAM : PEMBINAAN

PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM

PELAYANAN KB/KR YANG

MANDIRI

KEGIATAN : OPERASIONAL

KELOMPOK MASYARAKAT

PEDULI KB 100%

180,613,500 100% 100% 180,313,500 99.83%

KEGIATAN : KOORDINASI

PENGELOLAAN PROGRAM

KB 100%

75,630,000 100% 100% 75,575,500 99.93%

KEGIATAN : PENGELOLAAN

DATA DAN INFORMASI

PROGRAM KB 100%

194,561,000 90% 90% 38,868,700 19.98%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 98

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

KEUANGAN FISIK KEUANGAN

FISIK

VOLUME Rp. VOLUME % Rp. %

KEGIATAN : PENINGKATAN

KUALITAS DATA DAN

KEMAMPUAN PENGELOLA

DATA DAN INFORMASI

PROGRAM KKBPK 100%

72,161,900 100% 100% 67,379,900 93.37%

PROGRAM :

PENGEMBANGAN PUSAT

PELAYANAN INFORMASI

DAN KONSELING KRR

KEGIATAN : PENDIRIAN

PUSAT PELAYANAN

INFORMASI DAN

KONSELING KRR 100%

326,895,000 100% 100% 322,003,100 98.50%

PROGRAM :

PENGEMBANGAN BAHAN

INFORMASI TENTANG

PENGASUHAN DAN

PEMBINAAN TUMBUH

KEMBANG ANAK

KEGIATAN : PENGUMPULAN

BAHAN INFORMASI

TENTANG PENGASUHAN

DAN PEMBINAAN TUMBUH

KEMBANG ANAK 100%

179,610,000 100% 100% 176,581,300 98.31%

PROGRAM : PENYIAPAN

TENAGA PENDAMPING

KELOMPOK BINA

KELUARGA

KEGIATAN : PELATIHAN

TENAGA PENDAMPING

KELOMPOK BINA

KELUARGA DI KECAMATAN 100%

198,400,400 100% 100% 172,960,500 87.18%

PROGRAM :

PENGEMBANGAN MODEL

OPERASIONAL BKB-

POSYANDU-PAUD

KEGIATAN : PENGKAJIAN

PENGEMBANGAN MODEL

OPERASIONAL BKB-

POSYANDU-PAUD 100%

170,230,000 100% 100% 169,013,100 99.29%

PROGRAM KESERASIAN

KEBIJAKAN PENINGKATAN

KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN

KEGIATAN : MONITORING, 100% 98% 98% 41,300,000 100.00%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 99

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

KEUANGAN FISIK KEUANGAN

FISIK

VOLUME Rp. VOLUME % Rp. %

EVALUASI DAN PELAPORAN 41,300,000

PROGRAM : PENGUATAN

KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

KEGIATAN : FASILITASI

PENGEMBANGAN PUSAT

PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

PERLINDUNGAN ANAK (

P2TP2A) 100%

167,925,000 98% 98% 155,425,000 92.56%

KEGIATAN : PENGUATAN

KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK 100%

741,125,000 100% 100% 733,805,760 99.01%

KEGIATAN : PENINGKATAN

KAPASITAS DAN JARINGAN

KELEMBAGAAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN ANAK 100%

95,750,000.00 100% 100% 90,096,300 94.10%

PROGRAM : PENINGKATAN

KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

KEGIATAN : SOSIALISASI

SISTEM PENCATATAN DAN

PELAPORAN KDRT 100%

15,825,000.00 100% 100% 15,325,000 96.84%

PROGRAM :

PENINGKATAN PERAN

SERTA DAN KESETARAAN

GENDER DALAM

PEMBANGUNAN

KEGIATAN : PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

PENINGKATAN PERAN

SERTA DAN KESETARAAN

GENDER 100%

82,925,000 100% 100% 77,875,100 93.91%

100%

5,662,121,200 98.30% 98.30% 5,000,573,151 88.32%

c. Permasalahan dan Solusi

Program dan Kegiatan Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kota Denpasar yang Pencapaian keuangannya dibawah 80 % sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 100

Permasalahan

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , pada kegiatan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur realisasi fisik 90% , realisasi

keuangan 41,28% di karenakan dilaksanakan sesuai surat dari penyelenggara

Pemerintah ( Lembaga yang Terakreditasi ) kita lebih selektif dalam memilih

atau mengikuti lembaga penyelenggara diklat yang kredibel. Namun realisasi

fisik sudah mencapai 90 %

2. Program Keluarga Berencana pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan

Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin realisasi fisik 95 %, realisasi

keuangan 69,20 % dikarenakan alkon dan jadwal kegiatan untuk petugas

Pelayanan KB dari Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Bali terbatas ,

sehingga masih ada makmin, sewa tenda ,sewa kursi dan meja tidak bisa SPJ

kan secara penuh

3. Program Keluarga Berencana pada Kegiatan Pelayanan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi ( KIE ) realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 76,68

% dikarenakan Episiensi belanja jasa Publikasi namun realisasi fisik sudah

100%

4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja pada Kegiatan Advokasi dan KIE

Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR) realisasi fisik 90 %, realisasi

keuangan 76,16 % dikarenakan Biaya Operasional KB ( BOKB ) tidak di SPJ

kan karena dalam Juknis BOKB salah satu syarat realisasi BOKB harus

mempunyai Balai Penyuluh KB , namun Kota Denpasar belum memiliki

Balai Penyuluh KB .

5. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang

Mandiri kegiatan Pengelolaaan data dan Informasi Program KB realisasi fisik

90 %, realisasi keuangan 19,98 % dikarenakan Pemutahiran data tidak

dilaksanakan karena di BKKBN pusat (rasionalisasi anggaran ) , otomatis di

daerah tidak melaksanakan dan khususnya pada Badan KBPP di Kota

Denpasar Denpsara dak melaksanakan kegiatan tersebut.

Solusi

1. Akan merasionalisasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

agar sesuai dengan rencana.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 101

2. Akan berkoordinasi dengan Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Bali untuk

mensinkronkan ketersediaan alkon dan jadwal pelaksanaan pelayanan KB

agar dapat memberikan kemamfaatan kepada masyarakat untuk kegiatan di

tahun berikutnya .

3. Akan merasionalisasi kegiatan Kegiatan Pelayanan Komunikasi, Informasi

dan Edukasi ( KIE ), khususnya pada rekening Belanja Jasa Publikasi.

4. Akan berkoordinasi dan konsultasi ke BKKBN Pusat perihal Belanja

Operasional Keluarga Berencana ( BOKB ) .

5. Akan berkoordinasi dan konsultasi ke BKKBN Pusat perihal pegelolaaan data dan

Informasi Program KB mengenai pemutahiran data.

4.2.3 Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Pertamanan di wilayah perkota an menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk

memperindah visual kota ,fungsi social sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan

fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap

kuantitas air tanah.

Pertamanan di Kota Denpasar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan,

mengelola taman-taman kota yang terletak dilapangan umum khususnya di lapangan

puputan,median jalan dan di persimpangan jalan serta perindangan kota yaitu Penataan

Taman PatungTiti Banda Jl By Pass Ngurah Rai (lanjutan), Penataan Taman-Taman Kota

pada kegiatan pengembangan taman rekrasi untuk pembuatan air mancur taman kota

lumintang telah dapat dilaksanakan dan merupakan Ikon terbaru Kota Denpasar setelah air

mancur Patung Catur Muka dan Taman Patung Titi Banda.

Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman

yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pertamanan lebih

difokuskan pada upaya untuk peningkatan kualitas pertamanan dan perindangan kota dengan

melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas

penanaman tanaman perindang.

Perkiraan produksi sampah Kota Denpasar dengan asumsi 1 orang per hari

menghasilkan4 liter sampah dengan jumlah penduduk 897.300jiwa dan prediksi peningkatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 102

volume sampah pada saat hari besar seperti galungan, kuningan nyepi kurang lebih 60% serta

10% peningkatan sampah seremonial / kegiatan lainnya sehingga produksi sampah Kota

Denpasar per tahun sebesar = 1.357.435m³= 339.358,74 ton/tahun (1 M3 = 80 Kg) dan yang

terangkut ke TPA sebesar = 1.348.367m³ per tahun atau mencapai 99,33% dari perkiraan

produksi sampah Kota Denpasar, dan sisa sampah sebesar 9,068 M3 (24,844 M3 /hari) telah

didaur ulang dan di olah untuk dijadikan kompos dan sebagai barang sovenier sampah yang

bernilai ekonomis sebesar 19,87 m³/hari (80%) = 4,96 ton/hari dan 4,97 m³/hari (20%) = 1,24

ton/hari dari sisa sampah masih dibuang ke tanah kosong atau (tegalan), sesuai dengan tabel

berikut :

Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA Suwung dilakukan dengan

menggunakan 78 unit dump truck, 20 unit armroll truck dan 117 unit container sampah.

Kondisi sarana armada sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar dari segi

umur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.10

TABEL REKAPITULASI SAMPAH KOTA TAHUN 2016

NO. BULAN

DKP

KOTA

DENPASA

R m³

PD.

PASAR

SWAKELOL

A m³

SWAST

A m³

DPU

KOTA

DENPA

SAR m³

JUMLAH/B

ULAN

1 JANUARI 80.162 5.240 6.240 11,440 3.440 106,522

2 FEBRUARI 80,294 4.520 5.364 10,160 3.488 103,826

3 MARET 80,440 4.712 5.698 11,096 3.736 105.682

4 APRIL 80,857 4.712 5.698 13.292 3.464 108,023

5 MEI 80,902 3.522 3.742 15,218 2.988 106,372

6 JUNI 82,291 4.688 4.418 16,138 3.240 110,775

7 JULI 82,240 4.896 6.350 16,018 3.040 112,724

8 AGUSTUS 82,263 4.816 6.452 21,017 2.960 117,508

9 SEPTEMBER 82,660 4.696 6.254 21.370 2.880 117,860

10 OKTOBER 82,850 5.016 6.548 22,194 2.824 119,432

11 NOPEMBER 82,910 4.768 5.930 23.122 2.544 119,274

12 DESEMBER 82,537 4.960 6.370 23,846 2.656 120,369

JUMLAH PER

TAHUN 980,586 56.546 69.064 204,911 37.260 1.348.367

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 103

NO. URAIAN

KONDISI

JUMLAH

(UNIT) BAIK

(UNIT)

KURANG

BAIK

(UNIT)

RUSAK

BERAT

(UNIT)

1 Dump Truck 60 10 8 78

2 Dump TrukBesar 4 - - 4

3 TrukArmroll 14 2 4 20

4 Kontainer 87 4 16 107

5 Kontainerterpilah 10 - - 10

6 Transfer Depo 13 - 4 17

7 Compactor truk 8 3 - 11

8 Sweeper Truk 1 - - 1

9 Street Sweeper 2 - - 2

10 Pickup Sampah 6 2 2 10

11 Pickup Dump 9 - - 9

12 Hooklift 2 - - 2

13 Compact

Container

4 - - 4

14 Mobil Tangki 11 3 2 16

15 Mobil Satgas 1 3 1 5

16 Mobil Tangga 6 1 - 7

17 Motor Sampah 7 4 - 11

Selain itu untuk membantu pembersihan sampah dilakukan dengan pasukan serbaguna

dan 11 unit motor sampah.

Untuk penyapuan jalan di Kota Denpasar, dilakukan oleh 594 tenaga penyapuan yang

terdiri dari tenaga PNS 94 orang, tenaga kontrak 500 orang dan termasuk tenaga pasukan

yang bekerja pada ruas jalan, yang harus dilayani penyapuan sepanjang 520.260 M3= 520,26

km terdiri darijalan nasional propinsi 93,42km dan jalan arteri Kota Denpasar sepanjang

563,10 km sehingga total jangkauan penyapuan mencapai 492,39km atau mencapai

79,25%mengingat penyapuan dilakukan di dua sisi ruas jalan. Untuk meningkatkan

kebersihan jalan di ruas yang sibuk, dibantu dengan 3 unit mobil penyapu jalan ( Sweeper

Truk ) dan motor cikar (moci) sebanyak 11 unit. Data jumlah tenaga kebersihan dan

Pertamanan dapat dilihat sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 104

No. Setor tugas Jumlah ( orang )

1 Penyapuan Jalan 500

2 Tenaga Pasukan 166

3 Pengumpulansampah 112

4 Pengangkutansampah 430

5 PerawatanKendarandanMesin 20

6 PemusnahanSampah 11

7 Operator AlatBerat 8

8 Penyiraman 28

9 PemeliharaanPerawatanTanamanHiasdanPohonpelindung 76

10 Pemeliharaan Taman puputanBadung 15

11 PerabasandanPenebangan 24

12 Pembibitanpohonhias/Pelindung 4

13 Komposting 34

14 LPJU 55

15 Jumali 50

Jumlah 1.533

Kebijakan-kebijakan yang memberi peluang terhadap penanggulangan masalah

sampah di Kota Denpasar ini antara lain : komitmen pemerintah dalam penanggulangan

sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah ,dana dan ya sumbangan

pemikiran dari berbagai instantsi dan lembaga swadaya masyarakat.

Kebijakan yang ditempuholeh DKP Kota Denpasar pada tahun 2016 adalah

meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah yakni dengan mengadakan

pembinaan dan penyuluhan terntang pemilahan sampah rumah tangga lewat Tenaga JUMALI

dengan koordinasi ke desa/lurah sehingga sampah yang bisa di daur ulang agar di bawa ke

Bank sampah untuk di jual atau ke ATM Sampah. Padatahun 2016 juga telah dibentuk Bank

sampah yang merupakan inisiatif dari masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar

Baratdan Denpasar Selatan dan Denpasar Utara. Keberadaan Bank Sampah ini mampu

mengurangi sampah yang ke TPA sebanyak80% dari sisa sampah yang tidak terangkut ke

TPA atau sebesar 3,04 ton per hari (37,99 M3/hari).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 105

Namun demikian ancaman dalam penanggulangan masalah sampah ini terutama

disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat,

dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar.

Program-program yang dilaksanakan dalam melakukan urusan wajib bidang

Lingkungan Hidup oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

PendapatanAsli Daerah

1. PendapatanPajak Daerah

2. PendapatanRetribusi Daerah

BelanjaTidakLangsung

1. BelanjaPegawai

BelanjaLangsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

3.1 PendidikandanPelatihan Formal

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4.1 Penyediaan Paasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

4.2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan.

4.3 Pengembangan Teknologi Pengelolaaner sampah ( Komposting )

4.4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan

Persampahan.

4.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.6 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan

5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

5.1 PeningkatanPeran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan

Konservasi SDA.

6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

6.1 Pengembangan Taman Rekreasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 106

6.2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota.

7. Program Pengembangandan Pengelolaan Pertamanan

7.1 Penataan Taman

7.2 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu

Taman/Hias di Kota Denpasar

7.3 Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan

Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 program dan 15 kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp. 111.719.625.080;-

Target :

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.500.000.000,00

- Pendapatan Pajak Daerah Rp. -

- Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 2.500.000.000,00

2. Belanja tidak langsung Rp. 17.039.717.700

- Belanja pegawai Rp. 17.039.717,700

3. Belanja langsung Rp. 111.719.625.080,00

- Belanja pegawai Rp. 26.600.000,00

- Belanja barang dan jasa Rp. 104.471.203.580,00

- Belanja Modal Rp. 7.221.821.500,00

Realisasi :

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.619.755.500

- Pendapatan Pajak Daerah Rp. -

- Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 2.621.955.500 (87,33%)

2. Belanja tidak langsung Rp 16.809.396.425 (96,39%)

- Belanja pegawai Rp. 16.809.396.425

3. Belanja langsung Rp. 98.687.959.517 (88,34%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 107

- Belanja pegawai Rp 18.800.000

- Belanja barang dan jasa Rp. 90.655.228.517

- Belanja Modal Rp. 8.013.931.000

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 4.11

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2016

Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

No PROGRAM/KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

Volume (Rp) Volume % Volume %

1 2 3 4 5

I PROGRAM :

Pelayanan administrasi

perkantoran

KEGIATAN :

1 Pelayanan administrasi

perkantoran 100% 36.514.406.533,00 91% 91,00 33.296.692.262 91,19%

II PROGRAM :

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

KEGIATAN :

1 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100% 1.285.022.957,00 95,00 88,05 1.131.459.000 88,05%

III PROGRAM :

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

KEGIATAN :

1

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

100% 25.000.000 120 10,40 2.600.000 10,40%

Target Realisasi

NO Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Rp %

IV PROGRAM :

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 108

KEGIATAN :

1

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

100% 5.175.000.000 100 99 5.124.057.000 99,02%

2

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan

100% 36.352.132.920,00 100,00 95,00 30.256.212.171 83,23%

3

Pengembangan Teknologi

Pengolahan Persampahan (

Composting )

100% 898.798.480,00 100,00 100 856.241.850 95,27%

4

Peningkatan Peran Serta

masyarakat Dalam

Pengelolaan Persampahan

100% 442.167.000,00 100,00 96,03 424.591.000 96,03%

5 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 100% 1.804.023.250,00 94,78 94,78 1.709.905.080 94,78%

6 Penyediaan Jasa Pelayanan

Kebersihan 100% 206.925.000,00 100,00 97 201.037.959 97,15%

V PROGRAM :

Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

KEGIATAN :

1

Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam

Perlindungan dan

Konservasi SDA

100% 336.994.500,00 100,00 93 313.759.500 93,11%

VI PROGRAM :

Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

KEGIATAN :

1 Pemeliharaan RTH 100% 849.004.000,00 100,00 100 820.584.000 96,65%

Target Realisasi

NO Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Rp %

2 Pengembangan Taman

Rekreasi 100% 602.245.000,00 100,00 98 589.908.000 97,95%

VII PROGRAM :

Pengembangan dan

Pengelolaan Pertamanan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 109

KEGIATAN :

1 Penataan Taman 100% 3.277.810.000,00 100,00 100 3.152.748.000 96,18%

2

Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan Umum dan

Lampu Taman/Hias di Kota

Denpasar

100% 22.650.095.440,00 100,00 89 20.062.831.695 88,58%

JUMLAH 100,00% 111.719.625.080

90 98.687.959.517 88,34%

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada Kegiatan Pendidikan

Dan Pelatihan Formal realisasi fisik hanya mencapai 120% dari target yang

direncanakan 5 orang terealisasi 7 orang, sedangkan realisasi keuangan hanya terserap

10,40%, disebabkan karena pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di dalam daerah

sehingga hanya sedikit memerlukan biaya/anggaran untuk pendidikan/pelatihan dan

dana menjadi tidak terserap sepenuhnya

2. Program Pegembangandan Pengelolaan Pertamanan Kegiatan Pemasangan Lampu

Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat danJalanLingkunganDesa/Kelurahan di Kota

Denpasar realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan hanya

mencapai 57,33%. Hal ini disebabkan karena penawaran lelang jauh lebih rendah dari

HPS sehingga menyebabkan adanya silpa yang cukup besar.

Solusi

1. Lebih aktif memohon informasi kepada BKPP mengenai jumlah peserta diklat dan

tempat pelaksanaannya apakah di dalam daerah atau di luar daerah agar SKPD dapat

merencanakan penganggarannya lebih tepat sehingga realisasi keuangannya dapat

terealisasi lebih maksimal.

Kedepannya akan dilakukan survey harga kelapangan agar dapat menyesuaikan harga

dilapangan dan merencanakan penganggarannya lebih tepat sehingga realisasi

keuangannya dapat terealisasi lebih optimal.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 110

4.2.4 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Penduduk merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu

daerah. Sebab maju mundurnya suatu daerah sangat tergantung dari kualitas dan kreativitas

penduduk daerah tersebut. Penduduk merupakan salah satu kekuatan dalam pembangunan

daerah, namun jumlah yang banyak tanpa dibarengi dengan kualitas yang baik, akan menjadi

beban pembangunan, karena diperlukan lebih banyak penyediaan sarana dan prasarana umum

dan sosial, penyediaan perumahan, pendidikan, kesehatan dan hal-hal lainnya. Untuk itu perlu

suatu upaya dalam mengendalikan jumlah penduduk sehingga penduduk yang berkualitas

untuk pembangunan dapat diwujudkan. Pengolahan data kependudukan, pemutahiran data,

pengendalian mobilitas penduduk menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menangani urusan wajib pelayanan dasar

yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah.

1. Retribusi Daerah.

Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Penataan administrasi Kependudukan

4.1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

4.2. Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar

4.3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.

4.4. Pengolahan Data Catatan Sipil

4.5. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang

4.6. Penertiban Administrasi di bidang Kependudukan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 111

4.7. Pelaksanaan E KTP di Kota Denpasar

4.8. Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan

Administrasi Kependudukan

4.9. Audit Surveillance ISO 9001 : 2008

4.10. Pembuatan Penyusunan Profile Informasi Perkembangan Kependudukan

4.11. Pengendalian Informasi yang dapat diakses masyarakat

4.12. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

4.13. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diwujudkan melalui 4 program dan 16

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.145.837.050 :

1. Belanja tidak langsung Rp. 6.936.793.300 (100%)

- Belanja Pegawai Rp. 6.936.793.300

2. Belanja Langsung Rp. 5.145.837.050 (100%)

- Belanja Pegawai Rp. 11.250.000

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.644.932.050

- Belanja Modal Rp. 501.655.000

3. Total Belanja Langsung dan Rp. 12.082.630.350 (100%)

Tak Langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 6.909.751.297 (99,61%)

- Belanja Pegawai Rp. 6.909.751.297

2. Belanja Langsung Rp. 4.679.547.655 (90,74%)

- Belanja Pegawai Rp. 3.000.000

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.257.642.655

- Belanja Modal Rp. 418.905.000

Total Belanja Langsung dan Rp. 11.589.298.952 ( 95,92%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 112

Tak Langsung

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel

berikut :

Tabel 4.12

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai 100% 6.936.793.300,00 100% 100 6.909.751.297,00 99,61%

Belanja Langsung

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

a. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Laporan 2.268.397.000,00 1 Laporan 100 2.197.841.405,00 96,38 %

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

3 3

a. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

3 3 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

a. Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya AparatuR

1 Laporan

7 OK

1.067.741.000,00

70.000.000,00

1 Laporan

7 OK

100

100

956.430.630,00

32.310.900,00

89,58 %

46,16%

4

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

a. 5

a

a. Peningkatan Pelayanan

Publik dalam bidang

kependudukan dan

catatan sipil

b. Sosialisasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di Kota

Denpasar

c. Monitoring, Evaluasi dan

15 Lokasi

1 Laporan

1 Laporan

305.875.000,00

61.530.000,00

267.730.000,00

15 Lokasi

1 Laporan

1 laporan

100

100

100

264.499.365,00

59.030.000,00

238.324.500, 00

86,47 %

95,94%

89,02%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 113

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Pelaporan

d. Pengolahan data Catatan

Sipil

e. Pengendalian Mobilitas

Penduduk Pendatang

f. Pelaksanaan E – KTP di

Kota Denpasar

g. Penertiban Administrasi

Kependudukan

h. Pendataan dan penerbitan

dokumen

kependudukanbagi

penduduk rentan

administrasi

kependudukan

i. Audit Surveillance ISO

9001 : 2008

j. Pembuatan Penyusunan

Profile Perkembangan

Kependudukan

k. Evaluasi Pencapaian SPM

m. Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan

Kependudukan

l.Pengendalian Informasi

Yang dapat Dikases

Masyarakat

800 buku

Penduduk

pendatang

543.997

KTP

43 Desa /

Keluarahan

1 laporan

1 Laporan

50 buku

50 buku

100 DVD

dan Master

Aplikasi

SKM dan

Aplikasi

M.Kios

76.192.500,00

50.000.000,00

356.644.050,00

185.312.500,00

50.000.000,00

105.740.000,00

132.840.000,00

21.425.000,00

61.410.000,00

65.000.000,00

800 buku

Penduduk

pendatang

543.997

KTP

43 Desa /

Kelurahan

1 laporan

1 Laporan

50 buku

50 buku

100 DVD

dan Master

Aplikasi

SKM dan

Aplikasi

M.Kios

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

76.192.500,00

49.931.000,00

311.660.155,00

141.312.500,00

47.740.000,00

101.139.500,00

90.780.200,00

15.495.000,00

32.925.000,00

63.935.000,00

100%

99,86%

87,39%

76,26%

95,48 %

95,65 %

68,34%

72,32 %

53,63 %

98,36 %

c. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

1. Bimtek yang direncanakan untuk Administrator database ( ADB) pemula yang

diselenggarakan untuk Adminduk di Jakarta ternyata sampai akhir Desember 2016

tidak ada penjelasan untuk peserta ADB pemula sehingga dana yang ada dikembalikan

2. Cetak buku tidak dilaksanakan karena materi sudah terangkum didalam DVD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 114

Solusi

1. Konsultasi dan koordinasi tentang Bimtek untuk ADB pemula lebih ditingkatkan

untuk mendapatkan kepastian agar tidak terganggu pelayanan dokumen kependudukan

kepada masyarakat

Untuk tahun depan penggandaan buku agar ditiadakan

4.2.5 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa.

a. Program dan Kegiatan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, lebih banyak memberikan

dukungan terhadap kelancaran pelayanan operasional pemerintah desa. Upaya menggalang

swadaya masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk turut aktif dalam pembangunan juga

menjadi sebagian tugas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk dapat

melaksanakan tugasnya ini beberapa program telah dijalankan seperti :

Belanja tidak langsung :

1. Belanja Pegawai.

Balanja Langsung :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4.1 Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

5.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5.2. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan menengah di Perdesaan

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

6.1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

6.2. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 115

6.3. Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi

6.4. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

6.5. TNI Manunggal Membangun Desa

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

7.1. Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang

7.2. Evaluasi Bantuan Keuangan Banjar Dinas dan Bantuan LPM

7.3. Verifikasi Rancangan APB Desa

7.4. Pemilihan Kepala Desa

7.5. Evaluasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Bantuan Kelurahan

7.6. Penilaian Inovasi Desa/Kelurahan (IGA)

8. Program Penanggulangan Kemiskinan

8.1. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan

8.2. Pemberdayaan Potensi RTM di Kota Denpasar

8.3. Sistem Konter Layanan RTM Terpadu

9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

8.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

8.2. Pelatihan/ Pembinaan Perempuan/ Kader dalam Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Manusia

10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

10.1. Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dewan

Ketahanan Pangan

10.2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

11.1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

11.2. Pengembangan Pusat-Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar diwujudkan melalui 11

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 116

program dan 26 kegiatan. Target dan realisasi dari masing-masing belanja , Program dan

Kegiatan seperti tabel berikut :

Target

1. Belanja Tidak Langsung 3.716.985.400 (100%)

Belanja Pegawai 3.716.985.400

2. Belanja Langsung 12.769.927.311 (100%)

Belanja Pegawai 26.800.000

Belanja Barang / Jasa 12.581.607.311

1.

2.

Belanja Modal

Total Belanja Langsung dan

Tak langsung

Realisasi

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang/Jasa

Belanja Modal

Total Belanja Langsung dan

Tak langsung

148.500.000

15.886.912.711

3.702.156.425

11.647.535.795

19.000.000

11.485.725.795

142.810.000

15.349.692.220

(100%)

(100%)

(91%)

(97%)

Tabel 4.41

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdyaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdyaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kota Denpasar.

No

.

Program/Kegiatan TARGET REALISASI

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume` (Rp) Volume % Volume %

1 2 3 4 5 6 7 8

Belanja Tidak Langsung 3.803.523.900 3.702.156.425 100

1.Belanja Pegawai 38 pegawai 3.803.523.900 38 pegawai 100 3.702.156.425 100

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 117

No

.

Program/Kegiatan TARGET REALISASI

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Belanja Langsung 12.769.927.311 11.647.535.795 91

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.1.Pelayanan administrasi perkantoran 1 Laporan 1.342.250.120 1 Laporan 100 1.156.871.483 86

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 Laporan 668.630.000 1 Laporan 100 614.082.800 92

3. Program Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur.

3.1.Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur.

8 orang 80.000.000 6 Orang 80 42.857.800 54

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4.1. Pemberian Makanan Tambahan dan

Vitamin

500 Siswa

432.104.000 500 Siswa 100 422.338.900 99

5. Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

5.1. Monitoring dan Evaluasi dan

Pelaporan

43

Desa / Kel

37 pasar

tradisional

49.197.500 43

Desa / Kel

37 pasar

tradisional

100 48.686.560 98

5.2. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan

Usaha Mikro Kecil dan Menegah di

Pedesaan

37

Pasar

406.228.250 37

Pasar

100 399.937.050 98

6. Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa

6.1. Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

43

Desa / Kel

113.860.000 43

Desa/ Kel

100 80.483.900 71

6.2. Pembinaan dan Perlombaan

Kelurahan dan Desa Evaluasi

8

Desa / Kel

522.659.850 8

Desa/Kel

100 483.710.050 78

6.3. Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

43

Desa / Kel

42.085.000 43

Desa/ Kel

100 41.290.500 98

6.4. Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan Desa

4

kecamatan12

Kelompok

158.398.650 4 kecamatan12

Kelompok

100 121.053.600 76

6.5 TNI Manunggal Mmebangun Desa Desa/

Kelurahan

1.584.350.941 Desa/

Kelurahan

1.328.995.950 84

7. Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

7.1. Penilaian Inovasi Desa/Kelurahan

(IGA)

43

Desa / Kel

909.820.500

43

Desa/ Kel

100 880.930.200 97

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 118

No

.

Program/Kegiatan TARGET REALISASI

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

7.2. Pendataan Swadaya murni

masyarakat dan swadaya penunjang

43

Desa / Kel

90.620.000 43

Desa/ Kel

100 89.198.500 98

7.3. Evaluasi Bantuan Keuangan banjar

dinas dan bantuan LPM

43 Desa/ Kel 20.257.000 43

Desa/Kel

100 19.895.950 98

7.4 Pemilihan Kepala Desa 4 Desa 135.484.500 4 Desa 100 120.845.250 89

7.5 Verifikasi Ranperdes APBDes 27 Desa 26.278.000 27 Desa 100 26.088.000 99

7.6 Evaluasi Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi dan Bantuan Kelurahan

43 Desa/ Kel 20.179.000 43 Desa/ Kel 19.281.040 96

8. Program Peningkatan Peran

Perempuan di Pedesaan

8.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK)

43

Desa / Kel

5.194.146.800

43 Desa/ Kel 100 4.948.206.792

95

8.2. Pelatihan/Pembinaan

Perempuan/Kader dalam upaya kesehatan

bersumberdaya manusia

43

Desa / Kel

114.999.200 43 Desa/ Kel 100 114.869.700 100

9. Program Penanggulangan Kemiskinan

9.1. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi

Kemiskinan

43 Desa/Kel 121.993.000 43 Desa/ Kel 100 112.304.600 92

9.2. Pemberdayaan potensi RTM di Kota

Denpasar

60

Orang RTM

65.135.500 60 orang RTM 100 64.666.910 99

9.3. Sistem Konter Layanan RTM

Terpadu

1.413 RTM 106.480.000 1.413 RTM 100 102.936.660 97

10. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/perkebunan)

10.1. Peningkatan Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Dewan Ketahanan Pangan

Kota

Denpasar

27.660.000 Kota Denpasar 100 19.670.000 71

10.2 Analisis dan Penyusunan pola

konsumsi dan suplai pangan

30 Buku 92.407.500 30 Buku 87.979.000 95

11. Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

11.1.Promosi atas hasil produksi

pertanian/ perkebunan unggulan

daerah

3 peserta 223.793.500 3 peserta 100 174.346.400 78

11.2 Pembangunan pusat-pusat

etalase/eksebisi/promosi atas hasil

produksi pertanian/perkebunan

Refrensi dan

Promosi

220.908.500 Refrensi dan

Promosi

100 126.008.200 57

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Realisasi Kegiatan dibawah 80 % disebabkan :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 119

1. Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan pada kegiatan peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur sebesar Rp. 80.000.000 terealisasi sebesar Rp.

42.857.500. Hal ini disebabkan karena pelatihan yang rencana anggarannya

ke jakarta tetapi dalam pelaksanaannya diselenggarakan di Jogjakarta.

2. Belanja Perjalanan Dinas pada Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

sebesar Rp. 82.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.692.900,- Hal ini

disebabkan karena perjalanan dinas yang telah direncanakan tersebut,

dilakukannya efisiensi anggaran baik pada penginapan dan waktu lama

pelaksanaan konsultasi ke Jakarta.

3. Belanja Perjalanan Dinas pada Kegiatan TTG sebesar Rp. 80.000.000

terealisasi sebesar Rp 48.560.800 hal ini disebabkan karena kegiatan Gelar

TTG tingkat Nasional yang rencananya selama 5 hari tapi pelaksanaannya

hanya 4 hari saja.

Belanja transportasi dan akomodasi pada kegiatan TTG sebesar

Rp. 6.986.200 terealisasi Rp. 1.268.400 karena terjadi efisiensi anggaran pada

penginapan.

Belanja Cetak dan Penggandaan Buku Juklak dan Juknis Dewan Ketahanan

Pangan dan Buku tentang kajian pangan tidak diamprah karena kedua buku

tersebut untuk tahun ini tidak ada perubahan Redaksi dan Substansi

4. - Lomba APN (Adhi Karya Pangan Nusantara) Kegiatan tersebut tidak

dilaksanakan oleh Provinsi Bali, dimana pada tahun 2016 provinsi Bali

menunjuk kabupaten lain untuk mengikuti Lomba APN Tk. Nasional dengan

demikian belanja rapat persiapan APN Rp. 4000.000 dan belanja bahan

praktek persiapan Lomba APN Tk. Provinsi sebesar Rp. 8.000.000,- untuk

tahun ini tidak diamprah.

5. Lomba Cipta Menu (LCM) Tk. Provinsi tidak diselenggarakan oleh Provinsi

Bali, dimana Provinsi Bali menunjuk Pemenang 2 Lomba Tahun 2015 untuk

mengikuti Lomba Tingkat Nasional sehingga Belanja Rapat lomba tingkat

Provinsi sebesar Rp. 4.000.000 dan Belanja Bahan Praktek persiapan lomba

Tk. Provinsi sebesar Rp. 8.000.000 tidak diamprah.

Dengan ditunjuknya pemenang II lomba tahun 2015 untuk mewakili provinsi

Bali lomba tingkat Nasional maka biaya transportasi dan akomodasi peserta

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 120

lomba sebesar Rp. 29.880.000 dan uang harian peserta lomba sebesar

Rp. 10.600.000 tidak diamprah

6. Dalam pameran agrinex expo tahun 2016 Kota Denpasar hanya menyewa satu

stand pameran yang ukurannya 9 m2 dengan biaya per m2 sebesar

Rp. 3.500.000 sehingga menjadi Rp. 31.500.000. sehingga belanja sewa

stand pameran agrinex expo tahun 2016 menyisakan anggaran sebesar

Rp. 10.500.00

Solusi

Dari permasalahan tersebut diatas solusi yang bisa diambil antara lain :

1. Perlunya Pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan yang menyangkut

Perjalanan Dinas Luar Daerah.

2. Dalam pengusulan Anggaran kedepannya diperlukan perencanaan yang lebih

matang.

4.2.6 Urusan Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan

laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari

perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara

wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan

transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara

kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara

optimal namun mulai tahun 2010-2016 pelayanan sistem transportasi kawasan SARBAGITA

akan dilaksanakan, diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya

adalah semakin padatnya arus lalu lintas di dalam Kota Denpasar. Padahal transportasi

sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting.

Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesbilitas tinggi merupakan

aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 121

Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun

ekonomi dan juga merupakan alat transportasi yang mampu memindahkan sesuatu dalam

skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering

menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas dimana dalam operasionalnya

berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan

yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas.

Mendukung kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas, fasilitas lalu lintas yang

sudah dimanfaatkan sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut: Rambu lalu lintas 2.741 Unit,

RPPJ 353 unit, traffic light 67 unit, warning light 28 unit, halte 13 unit dan terminal 4 unit (3

unit terminal penumpang dan 1 unit terminal barang).

Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang

perhubungan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil Retribusi Daerah

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.1. Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

4.1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ Serta Fasilitas Keselamatan

Transportasi Darat

4.2. Operasional Lalu Lintas

4.3. Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5.1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

5.2. Kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan supir/juru mudi/awak

angkutan umum teladan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 122

5.3. Peran Serta Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha

5.4. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Tahun

5.5. Operasional Pelayanan Transportasi Darat

5.6. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal, Denpasar Festival dan

Tahun Baru

5.7. Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar

5.8. Bimbingan Teknis bagi Operator Angkutan Laut Kota Denpasar

5.9. Pelaksanaan Program Aksi Keselamatan Jalan

5.10. Pelaksanaan Kompetisi Dokar Hias Kreatif

5.11. Operasional Pelayanan Terminal Penumpang

5.12. Operasional Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

5.13. Operasional Pelayanan Terminal Barang

6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

6.1. Pembangunan Sistem ATCS

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

7.1. Pengendalian Operasional, Pengamanan dan Penertiban LLAJ

7.2. Studi Penerapan Kajian dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kota

Denpasar

8. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

8.1. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

8.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

8.3. Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling

9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor

9.1. Optimalisasi Kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Perhubungan

Urusan Wajib Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota

Denpasar, diwujudkan melalui 9 (Sembilan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 52.360.381.134,00

Target :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 12.535.601.977,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 123

Belanja Pegawai Rp. 12.535.601.977,00

2. Belanja Langsung Rp. 34.879.005.250,00

Belanja Pegawai Rp. 243.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa Rp. 28.659.629.610,00

Belanja Modal Rp. 5.975.876.020,00

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 11.930.497.931,00 (93%)

Belanja Pegawai Rp. 11.930.497.93100

2. Belanja Langsung Rp. 31.776.297.379,00 (89%)

Belanja Pegawai Rp. 218.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.865.801.329,00

Belanja Modal Rp. 5.692.046.050,00

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 4.8

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar

No Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volum

e

% Rp %

Belanja Tidak Langsung 100% 12.535.601.977 100% 100 11.930.497.931 96

1. Belanja Pegawai 100% 12.377.724.249 100% 100 11.896.667.230 96

Belanja Langsung 100% 34.879.005.250 100% 99,7 31.776.297.379 91

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100% 17.089.826.100 100% 100 15.850.685.456 93

1.1. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 17.089.826.100 100% 100 15.850.685.456 93

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 124

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 2.238.727.420 100% 98 1.645.621.400 74

No Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Rp %

2.1. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 2.238.727.420 100% 98 1.645.621.400 74

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

25 Orang 202.000.000 23 Orang 100 98.090.900 49

3.1. Pendidikan dan pelatihan

formal

25 Orang 202.000.000 23 Orang 100 98.090.900 49

4. Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan prasarana

dan fasilitas LLAJ

4.391.787.260 100 4.228.320.250 96

4.1. Pengadaan dan

Pemasangan Rambu dan

RPPJ Serta Fasilitas

Keselamatan

Transportasi Darat

1 Buku 679.282.790 1 Buku 100 629.916.750 93

4.2. Operasional Lalu Lintas 65% 2.215.117.970 65% 100 2.156.564.550 97

4.3. Penyediaan Fasilitas

Lalu Lintas

1 Paket 1.497.386.500 1 Paket 100 1.441.838.950 96

5. Program Peningkatan

pelayanan angkutan

5.110.777.920 100 4.417.098.833 86

5.1. Pengembangan Sarana

dan Prasarana Pelayanan

Jasa Angkutan

1 Laporan 152.889.750 1 Laporan 100 135.827.700

89

5.2. Kegiatan pemilihan dan

pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan

umum teladan

1 Laporan 222.898.900 1 Laporan 100 179.468.700 81

5.3. Peran Serta Lomba

Tertib Lalu Lintas

Wahana Tata Nugraha

Tahun

1 Kegiatan 277.396.440 1 Kegiatan 100 203.174.500 73

5.4. Pengawasan dan

Pengendalian Angkutan

Lebaran

1 Posko 150.759.850 1 Posko 100 126.149.900 84

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 125

5.5. Operasional Pelayanan

Transportasi Darat

20 Lokasi 1.710.394.090

20 Lokasi 100 1.529.922.483 89

5.6. Pengawasan dan

Pengendalian Angkutan

Natal, Denpasar Festival

dan Tahun Baru

1 Posko 148.496.000 1 Posko 100 145.578.000

98

NO

Program/Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Rp %

5.7. Pembentukan Forum

Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan di Kota

Denpasar

100% 159.579.190 100% 100 121.006.600 76

5.8. Bimbingan Teknis bagi

Operator Angkutan Laut

I Kota Denpasar

100% 210.058.750 100% 100 187.942.800

89

5.9. Pelaksanaan Program

Aksi Keselamatan Jalan

50 Siswa,

1 Lokasi,

20

Kegiatan

608.913.050 1 Paket 100 523.174.350

86

5.10.Pelaksanaan Kompetisi

Dokar Hias Kreatif

1 Paket 297.319.500 1 Paket 100 219.506.700 74

5.11.Operasional Pelayanan

Terminal Penumpang

100% 328.990.700 100% 100 293.558.000 89

5.12.Operasional Pelayanan

Pengujian Kendaraan

Bermotor

100% 522.121.500 100% 100 458.437.800 88

5.13.Operasional Pelayanan

Terminal Barang

100% 320.960.200 100% 91 293.351.300 91

6. Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

100% 3.125.498.230

100% 100 3.022.262.700

95

6.1. Pembangunan Sistem

ATCS

1 Simpang 3.125.498.230 1 Simpang 100 3.022.262.700 97

7. Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

1.312.561.140 100 1.276.858.600 97

7.1. Pengendalian

Operasional,

200 Kali 932.943.890 200 Kali 100 912.143.850 98

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 126

Pengamanan dan

Penertiban LLAJ

7.2. Studi Penerapan Kajian

dan Manajemen

Rekayasa Lalu Lintas di

Kota Denpasar

3 Laporan 379.617.250 3 Laporan 100 364.714.750 96

Target Realisasi

NO Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Rp %

8. Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

1.106.628.000 100 959.476.040 87

8.1. Pelaksanaan Uji Petik

Kendaraan Bermotor

100% 52.328.600 100% 87 44.815.200 86

8.2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pengujian

Kendaraan Bermotor

100% 555.965.830 100% 86 498.407.500 90

8.3. Operasional Pelayanan

Mobil Pengujian

Kendaraan Bermotor

Keliling

100% 498.333.570 100% 100 416.653.340

84

9. Program Pelayanan Angkutan

Kendaraan Tidak Bermotor

100% 301.189.180 100% 100 277.483.200 92

9.1. Optimalisasi Kegiatan Car

Free Day di Kota Denpasar

100% 301.189.180 100% 100 277.483.200 92

c. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

1. Pelaksanaan Pengamprahan Barang berupa 1 unit Note Book terhambat karena

terlambatnya respon dari penyedia e-katalog, keluhan dari PPBJ lambat di

respon karena keterbatasan waktu.

2. Kekurangan Anggaran dana pemeliharaan di Jembatan Timbang.

3. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor pada Bulan Desember terjadi

hambatan karena pada bulan tersebut tim menyelesaikan administrasi kegiatan di

bidangnya masing-masing.

4. Narasi DED Pembangunan Gedung Arsip dan Gudang seharusnya masuk dalam

belanja modal, sedangkan di DPA dimasukan dalam belanja jasa konsultasi

sehingga kegiatan tidak dapat dijalankan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 127

Solusi

1. PPBJ agar memesan barang lebih awal sesuai dengan anggaran kas yang telah

tersedia.

2. Melakukan Koordinasi dengan Teknisi yang menangani masalah Jembatan

Timbang agar di tahun berikutnya tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran.

3. Pelaksanaan harus lebih awal dari bulan Februari sehingga pada bulan Desember

tidak perlu ada pelaksanaan Uji Petik.

4. Di tahun berikutnya agar lebih teliti lagi dalam menyusun anggaran kegiatan.

4.2.7 Urusan Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Kemajuan teknologi informasi komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya

secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi

dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa

penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi

internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan

harus pula diarahkan untuk mendorong Masyarakat Denpasar menuju masyarakat informasi.

Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global sekarang

ini. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas

administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih

dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika

diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai

informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia.

Seiring dengan fenomena di era informasi dan komunikasi yang canggih ini maka

upaya pengembangan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat

signifikan dilaksanakan di Pemerintah Kota Denpasar. Mengingat Denpasar sebagai ibu kota

Provinsi dan tujuan pariwisata dunia memerlukan sarana berupa teknologi informasi dan

komunikasi yang memadai. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Denpasar Kota Denpasar dirinci dalam belanja langsung, sedangkan belanja

tak langsung menguraikan tentang pendanaan atau anggaran gaji PNS serta tunjangan

kepegawaian lainnya sesuai jumlah pengawai yang ada, sedangkan belanja langsung

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 128

merupakan program-program dan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana kerja, rencana

strategis, rencana kerja tahunan dan rencana pembangunan jangka menengah Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik menangani urusan wajib yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai

berikut :

Belanja tidak langsung.

1. Belanja Pegawai

Belanja langsung.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Peningkatan saran dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

4.1 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa

Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi dan

Informatika

4.2 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa

desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar

4.3 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa

Desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali

4.4 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa

desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Kota Denpasar

4.5 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa

Penyelenggaraan Promosi Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi

4.6 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa

desiminasi informasi melalui Media Pertunjukan dan Media Elektronik

4.7 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika berupa

pengelolaan website, subdomain, dan perencanaan penyusunan kegiatan dan

evaluasi pelaporan pada Dinas Kominfo Kota Denpasar

4.8 Penyusunan Profil TIK Kota Denpasar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 129

4.9 Pemeliharaan dan Penyebarluasan Sistem E--Gov di Lingkungan Pemerintah

Kota Denpasar

4.10 Pelaksanaan Peliputan dan Dokumentasi Sewaka Dharma TV Streaming

4.11 Pengembangan Website Kota Denpasar Berbasis Mobile

4.12 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi berupa

Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (FO) di Kota Denpasar

4.13 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi berupa

Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar

4.14 Smart System Platform (Smart System Control Room)

4.15 Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi pada Pemerintah

Kota Denpasar

4.16 Pengembangan integrase data center untuk system pengolahan data terpadu pada

Pemerintah Kota Denpasar

5. Program Fasilitas Peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

5.1. Seminar Smart City untuk SKPD, Desa, Lurah dan Perguruan Tinggi

6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi berupa penyusunan

kajian teknis terkait pemanfaatan dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kota

Denpasar

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar diwujudkan melalui 6 program dan 21 kegiatan.

Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 4.173.440.900 dengan realisasi Rp.

4.127.751.736 atau (98.91) persen. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab

dari masing - masing perangkat daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan wajib

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.290.518.624 dengan realisasi Rp. 13.648.025.724 atau

(83.78) persen.

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp. 4.173.440.900 (100%)

a. Belanja Pegawai Rp 4.173.440.900

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 130

2. Belanja langsung Rp. 16.290.518.624 (100%)

a. Belanja Pegawai Rp. 3.000.000

b. Belanja barang dan jasa Rp. 12.403.978.824

c. Belanja Modal Rp. 3.883.539.800

3. Total Belanja Langsung dan Rp. 20.463.959.524 (100%)

Tak langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 4.127.751.736 (98,91%)

a. Belanja Pegawai Rp. 4.127.751.736

2. Belanja langsung Rp. 13.648.025.724 (83,78%)

a. Belanja Pegawai Rp. 3.000.000

b. Belanja barang dan jasa Rp. 10.603.166.501

c. Belanja Modal Rp. 3.041.859.223

3. Total Belanja Langsung dan Rp. 17.775.777.460 (86,86%)

Tak langsung

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut

fisik serta keuangan dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.43

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun

2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar.

No Program / Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

Belanja

Belanja Tidak Langsung

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 131

No Program / Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

1 Belanja Pegawai 41 PNS 4.173.440.900 41 PNS 100 4.127.751.736 98.90

Belanja Langsung

1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 laporan 1.341.868.200 1 laporan 100 1.118.353.017 83. 34

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

- Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 laporan 1.089.630.000 1 laporan 100 754.747.198 69.27

3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

6 orang 58.000.000 6 orang 100 25.693.604 44.30

4 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

- Pembinaan dan pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi berupa Unit Pelaksana

Teknis Pusat Informasi Publik Dinas

Kominfo

1 laporan 6.401.635.624 1 laporan 99 5.532.516.129 86.42

- Pembinaan dan pengembangan

sumber daya komunikasi dan

informasi berupa desiminasi

informasi melalui radio publik Kota

Denpasar

Informasi

untuk

masyarakat )

(8 mata acara

per hari + 2

Acara Khusus)

1.089.264.000 Informasi

untuk

masyarakat

(8 mata acara

per hari + 2

Acara khusus)

100 925.388.994 84.96

- Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi berupa desiminasi

Informasi melalui Pameran

Pembangunan HUT Provinsi Bali.

1 kali

( stand

pameran

135.536.000

1 kali

(stand

pameran)

100

108.488.000

80.04

- Pembinaan dan pengembangan

sumber daya komunikasi dan

informasi berupa desiminasi

informasi melalui pameran

pembangunan HUT Kota Denpasar

1 kali

(stand

pameran)

674.336.000 1 kali

( stand

pameran)

100 647.726.054 96.05

- Pembinaan dan pengembangan

Sumber daya komunikasi dan

informasi berupa Penyelenggaraan

Promosi Produk Teknologi Informasi

dan Komunikasi

+ 10.000

masyarakat

mengunjungi

Usaha dan

produksi

bidang TIK

643.840.000 + 10.000

masyarakat

mengunjungi

Usaha dan

produksi

bidang TIK

100 613.022.078 95.21

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 132

No Program / Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

- Pembinaan dan pengembangan

Sumber daya komunikasi dan

informasi berupa Desiminasi

Informasi melalui Media Pertunjukan

dan Media Elektronik

4 kali

Pementasan

Pertunjukan

Rakyat

126.710.000 4 kali

Pementasan

Pertunjukan

Rakyat

100 105.910.000 83.58

- Pembinaan dan pengembangan

Sumber daya komunikasi dan

informasi berupa pengelolaan

website, subdomain, dan perencanaan

penyusunan kegiatan dan evaluasi

pelaporan pada Dinas Kominfo Kota

Denpasar

1200 berita, 1

sistem

pembaharu-an

data di Bank

Data

118.844.000 900 berita,

1 sistem

pembaharu-an

data di Bank

Data

98 96.471.000 81.17

- Penyusunan Profil TIK Kota

Denpasar

Profil TIK

Kota Denpasar

berupa :

100 buku, 210

buku saku,

1000 lembar

brosur

165.780.000 Profil TIK

Kota

Denpasar

berupa :

100 buku, 210

buku saku,

1000 lembar

brosur

100 137.142.200 82.73

- Pemeliharaan dan penyebarluasan

sistem e-Gov di lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar

1 kali

Inisialisasi

dari tabel

harga standar,

1 kali konversi

harga standar

kedalam

sistem,4 kali

Maintanance

Custom

GRMS, 1 kali

Pemelihara-an

Sistem Pro

Denpasar, 1

kali

Pemelihara-an

Portal Website

Kota Denpasar

266.500.000 1 kali

Inisialisasi

dari tabel

harga standar,

1 kali

konversi

harga standar

kedalam

sistem,4 kali

Maintanance

Custom

GRMS, 1 kali

Pemelihara-an

Sistem Pro

Denpasar, 1

kali

Pemelihara-an

Portal

Website Kota

Denpasar

100 229.925.000 86.28

- Pelaksanaan Peliputan dan

Dokumentasi Sewaka Dharma TV

Streaming

12 video,

200 lbr stiker

SDTV,

1000 lbr

Brosur SDTV,

4 Buah Cetak

Standing

Banner

204.009.000 12 video,

200 lbr stiker

SDTV,

1000 lbr

Brosur SDTV,

4 Buah Cetak

Standing

Banner

100 154.975.850 75.97

- Pengembangan Website Kota

Denpasar Berbasis Mobile

1 Aplikasi

Website Kota

Denpasar

Berbasis

Mobile

29.120.000 1 Aplikasi

Website Kota

Denpasar

Berbasis

Mobile

100 22.815.000 78.35

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 133

No Program / Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

- Pembinaan dan pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informasi

berupa Pengembangan Infrastruktur

Jaringan Fiber Optik (FO) di Kota

Denpasar

5 SKPD

508.900.000 5 SKPD

100 391.059.000 76.84

- Pembinaan dan pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informasi

berupa Pengelolaan Infrastruktur

internet di Kota Denpasar

43 SKPD

1.068.000.000 43 SKPD

100 1035.937.600 97.00

- Smart System Platform (Smart

System Control Room)

1 Smart

System

Control Room

1.835.985.800 1 Smart

System

Control Room

95 1.309.049.000 71.30

- Perancangan dan Pengembangan

Sistem Informasi Terintegrasi pada

Pemerintah Kota Denpasar

1 sistem

pengembang-

an pro

denpasar

berbasis

mobile,

1 sistem

pembangun-an

sistem data

layanan

masyarakat

terintegrasi

berbasis

mobile

103.475.000 1 sistem

pengembang-

an pro

denpasar

berbasis

mobile,

1 sistem

pembangun-

an sistem data

layanan

masyarakat

terintegrasi

berbasis

mobile

100 97.175.000 93.91

- Pengembangan integrase data center

untuk system pengolahan data

terpadu pada Pemerintah Kota

Denpasar

1 sistem

Pengembanga

n Aplikasi

Data Center,

1 Sistem

Integrasi &

pengambanga

n website Kota

Denpasar

154.420.000 1 sistem

Pengembanga

n Aplikasi

Data Center,

1 Sistem

Integrasi &

pengambanga

n website

Kota

Denpasar

100 131.179.400 84.95

5 Program Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

- Seminar Smart City untuk SKPD,

Desa, Lurah dan Perguruan Tinggi

200 orang

180.000.000 200 orang 100 130.396.200 72.44

6 Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang informasi dan Komunikasi

- Pengkajian dan penelitian bidang

informasi dan komunikasi berupa

penyusunan kajian teknis terkait

pemanfaatan dan penyelenggaraan

telekomunikasi di Kota Denpasar

1 Laporan

94.665.000 1 Laporan 100 80.055.400 84.57

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 134

No Program / Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam menjalankan kegiatan tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Denpasar mengalami beberapa permasalahan diantaranya :

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur terealisasi hanya sebesar

69,27%.

Hal ini di sebabkan karena :

Untuk belanja Perawatan Kendaraan Bermotor : Pengganti Suku Cadang, Bahan

bakar minyak/gas dan pelumas, Surat Tanda Nomor Kendaraan di gunakan

sesuai pemakaian dan kerusakan yang ada. Untuk belanja Pemeliharaan :

Peralatan Kantor, Komputer, Alat Studio dan Komunikasi, Instalasi Jaringan,

Printer di gunakan sesuai kerusakan yang ada.

Untuk belanja Modal di gunakan sesuai harga pasar, sesuai kebutuhan dan

efisiensi harga.

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur hanya

terealisasi sebesar 44,30%.

Hal ini di sebabkan karena :

Rencana dan realisasi yang mengikuti kursus/pelatihan sesuai target yang

diharapkan sebanyak 6 orang akan tetapi didalam merencanakan anggaran

kurang cermat sehingga dalam pengganggarannya perlu disesuaikan kebutuhan

dan standar harga

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 135

3. Kegiatan Pelaksanaan peliputan dan Dokumentasi Sewaka Dharma TV

Streaming hanya sebesar 75,97%. Hal ini di sebabkan karena :

- Rencananya untuk belanja makanan dan minuman kegiatan akan tetapi saat

pelaksanaannya hanya personil/tenaga teknis tertentu yang terlibat dalam

pembuatan video sehingga menyebabkan efisiensi anggaran

- Rencananya untuk belanja jasa perjalanan Dinas Luar daerah, realisasinya

sudah sesuai target yang diharapkan serta pengganggarannya sesuai kebutuhan

sehingga menyebabkan efisiensi anggaran

- Rencananya untuk belanja Modal Software akan tetapi karena terjadi

penawaran harga sehingga efisiensi anggaran

4. Kegiatan Pengembangan Website Kota Denpasar Berbasis Mobile terealisasi

hanya sebesar 78, 35%. Hal ini di sebabkan karena :

- Rencananya untuk belanja makanan dan minuman rapat akan tetapi cukup 5

kali mengadakan pertemuan / rapat dengan pihak ke 3 telah memperoleh

kesepakatan sehingga menyebabkan efisiensi anggaran

5. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

berupa Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (FO) di Kota

Denpasar terealisasi hanya sebesar 76, 84%. Hal ini di sebabkan karena :

- Rencananya untuk belanja modal Pengadaan Komputer

Mainframe/Server akan tetapi setelah terjadi penawaran terjadinya

efisiensi anggaran

- Rencananya untuk belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan

Komputer akan tetapi setelah lelang terjadinya penawaran sehingga

efisiensi anggaran.

6. Kegiatan Smart System Platform (Smart System Control Room) terealisasi

hanya sebesar 71, 30%. Hal ini di sebabkan karena :

- Rencananya untuk belanja modal Sketsel Pembatas ruangan, dan belanja

modal software akan tetapi karena ketidaksesuaian harga yang

menyebabkan kurangnya anggaran sehingga tidak bisa diamprahkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 136

- Rencananya untuk belanja modal berupa Pengadaan Komputer

Mainframe/server, pengadaan komputer note book, pengadaan

Monitor/Display, pengadaan proyektor karena terjadinya penawaran

sehingga efisiensi anggaran.

7. Kegiatan Seminar Smart City untuk SKPD, Desa, Lurah dan perguruan tinggi

terealisasi hanya sebesar 72, 44%. Hal ini di sebabkan karena :

- Rencananya untuk belanja jasa tenaga pegawai berupa pembuatan video

akan tetapi kerena terjadi penawaran sehingga terjadi efisiensi harga.

- Rencananya untuk jasa transportasi dan akomodasi 2 pengajar/narasumber

luar daerah akan tetapi 1 narasumber kehilangan bording pas dan ticket

sehingga anggarannya hanya terealisasikan untuk 1 narasumber.

- Rencananya untuk belanja jasa tenaga ahli/instruktur /Narasumber luar

daerah dan dalam daerah akan tetapi yang datang hanya 2 orang sehingga

terjadi efisiensi anggaran.

- Rencananya untuk belanja jasa perjalanan Dinas Luar daerah, realisasinya

sudah sesuai target yang diharapkan serta pengganggarannya sesuai

kebutuhan sehingga menyebabkan efisiensi anggaran

Solusi

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Dalam menganggarkan nantinya dilakukan secara cermat dan melakukan

pengecekan terhadap kerusakan, pemakaian barang terutama untuk perawatan,

pemeliharaan dan Belanja Modal disesuaikan dengan standar harga

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Lebih lanjut dalam merencanakan anggaran kursus / pelatihan disesuaikan

pengganggaran secara cermat.

3. Kegiatan Pelaksanaan Peliputan Sewaka Dharma TV Streaming

Dalam merencanakan Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Luar

Daerah dan Belanja Modal Sofware dari merencanakan sampai mengevaluasi

disesuaikan dengan kebutuhan

4. Kegiatan Pengembangan Website Kota Denpasar Berbasis Mobile

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 137

Dalam merencanakan Makanan dan Minuman Kegiatan disesuaikan dengan

kebutuhan

5. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

berupa Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (FO) di Kota

Denpasar

Dalam merencanakannya disesuaikan dan standar harga

6. Kegiatan Smart System Platform (Smart System Control Room)

Dalam merencanakan penganggarkan nantinya dilakukan secara cermat

7. Kegiatan Seminar Smart City untuk SKPD, Desa, Lurah dan perguruan tinggi

Dalam merencanakan penganggarkan nantinya dilakukan secara cermat dan

disesuaikan dengan kebutuhan.

4.2.8 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar mulai dibangkitkan melalui

program pemberdayaan masyarakat yang dititik beratkan pada pengembangan ekonomi

masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mengingat sektor ini masih mampu

bertahan pada saat Indonesia mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi, yaitu saat

terjadinya krisis moneter akibat pengaruh ekonomi global.

Pada saat krisis ekonomi, koperasi dan UKM merupakan badan usaha yang masih

mampu bertahan, walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami pasang surut terutama

dalam persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah. Koperasi

merupakan soko guru perekonomian bangsa, mulai dikembangkan secara serius oleh

pemerintah melalui kegiatan yang kontinyu dan terarah dengan sasaran masyarakat yang

berbasis pada pengembangan kelompok usaha berwawasan budaya dan kearifan lokal.

Bentuk usaha koperasi sangat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat

pedesaan maupun di perkotaan, terhadap kemudahan akses permodalan, pemasaran,

kebutuhan sarana produksi maupun kebutuhan hidup sehari-hari yang dapat diberikan

koperasi, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dan memperkuat

maupun mengembangkan usaha koperasi dan ukm yang umumnya masih relatif kecil.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 138

Koperasi di Kota Denpasar tahun 2013 jumlah koperasi menjadi 1.016 dengan

keanggotaan 330.575 orang. tahun 2014 jumlah koperasi menjadi 1.056 dengan keanggotaan

333.400 orang. tahun 2015 jumlah koperasi menjadi 1.090 dengan keanggotaan 334.279

orang. Dan tahun 2016 jumlah koperasi menjadi 1.128 dengan keanggotaan 334.629 orang.

Mengacu pada manfaat keberadaan koperasi diatas, upaya untuk mengembangkan koperasi di

Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun

mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang dikelola.

Volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan

jumlah anggota koperasi. Pada Tahun 2016 volume usaha sebesar Rp. 2.246.995.404.477

meningkat 0.10% Pada Tahun 2015 volume usaha sebesar Rp. 2.244.801496.342 meningkat

0.50% dari Tahun 2014 volume usaha sebesar Rp. 2.233.633.239.694 meningkat 12% dari

tahun 2013 volume usaha sebesar Rp. 1.994.315.472.941,-, dan Sisa Hasil Usaha (SHU),

untuk tahun 2016 sebesar Rp. 89.996.109.834 mengalami peningkatan sebesar 0.01% dari

tahun 2015 sebesar Rp. 89.991.109.634 mengalami peningkatan sebesar 10% dari tahun 2014

sebesar Rp. 81.810.072.395 mengalami peningkatan sebesar 12% dari tahun 2013 sebesar

Rp. 73.044.707.496,-, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Uraian Satuan Per 31 Desember

2013

Per 31 Desember

2014

Per 31 Desember

2015

Per 31 Desember

2016

1 Jumlah

Koperasi

Unit 1.016 1.056 1.090 1.128

2 Jumlah

Anggota

Unit 126.917 333.400 334.279 334.629

Laki - laki Orang 80.181 254.587 255.087 255.337

Perempuan Orang 46.736 78.813 79.192 79.292

3 Pelaksanaan

RAT

Unit 883 886 887 309

4 Koperasi Aktif Unit 913 970 1.004 1.049

5 Koperasi Tidak

Aktif

Unit 103 86 86 79

6 Permodalan Rp.

Modal Sendiri Rp. 232.581.179.783 233.009.179.783 313.269.292.025 432.017.190.021

Modal Luar Rp. 753.926.013.750 829.318.615.125 912.250.476.000 1.206.827.841.766

7 SHU Rp. 73.044.707.496 81.810.072.395 89.991.109.634 89.996.109.834

8 Volume Usaha Rp. 1.994.315.472.941 2.233.633.329.694 2.244.801.496.342 2.246.995.404.477

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 139

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar

Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang urusan

wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka beberapa program yang dilaksanakan

antara lain :

Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.1 Penyusunan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

5.1 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

5.2 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

5.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

6. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil

Menengah

6.1 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

6.2 Sosialiasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

6.3 Penyelenggaraan Talkshow bagi gerakan koperasi

6.4 Pelatihan achiement Motivation bagi gerakan koperasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 140

7 Progam Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

7.1 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

8.1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

8.2 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi

8.3 Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

8.4 Penyelenggaraan hari koperasi

8.5 Sosialisasi Kebijakan tentang Perkoperasian

8.6 Penilaian Kesehatan koperasi online

8.7 Sertifikasi kompotensi pengelola koperasi

8.8 Sosialisasi koperasi berwawasan budaya

8.9 Pembentukan holding koperasi di kota denpasar

b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8 program dan

22 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.250.952.400,-

Target :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.890.449.200,-

- Belanja Pegawai Rp. 2.890.449.200,-

2. Belanja Langsung Rp. 4.360.503.200,-

- Belanja Pegawai Rp. 29.000.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.219.503.200,-

- Belanja Modal Rp. 112.000.000,-

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.870.531.934,- ( 99.31 % )

- Belanja Pegawai Rp. 2.870.531.934,-

2. Belanja Langsung Rp. 3.817.311.618,- ( 88 % )

- Belanja Pegawai Rp. 29.000.000,-

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 141

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.689.886.618,-

- Belanja Modal Rp. 98.425.000,-

Sedangkan realisasi untuk masing – masing program dan kegiatan dapat dilihat

dalam tabel berikut :

Tabel 4.15

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota

Denpasar

No Program/Kegiatan

Target Anggaran

Fisik Keuangan Fisik Realisasi

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 2.890.449.200,- Rp. 2.870.531.934,- 99,31%

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rp.1.106.136.500,- Rp. 974.890.734,-

1.1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1 Lap Rp.1.106.136.500,- 1 Lap 100% Rp. 974.890.734,- 88%

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp. 493.637.000,- Rp. 364.218.970,-

2.1 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1 Lap Rp. 493.637.000,- 1 Lap 100% Rp. 364.218.970,- 74%

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur. Rp. 50.000.000,- Rp. 44.138.500,-

3.1. Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur. 5 PNS Rp. 50.000.000,- 5 PNS 100% Rp. 44.138.500,- 88%

4. Program Penyusunan

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Rp. 38.824.300,- Rp. 37.181.000,-

4.1 Penyusunan laporan dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Lap Rp. 38.824.300,- 1 Lap 100% Rp. 37.181.000,- 96%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 142

No Program/Kegiatan

Target Anggaran

Fisik Keuangan Fisik Realisasi

Volume (Rp) Volume % Volume %

5. program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah

Yang Kondusif Rp. 432.857.600,- Rp. 416.668.800,-

5.1 Perencanaan, koordinasi

dan pengembangan usaha

kecil menengah

1 Lap Rp. 182.056.600,- 1 Lap 100% Rp. 181.209.000,- 100%

5.2 Fasilitasi pengembangan

Usaha Kecil Menengah 70 UKM Rp. 250.801.000,- 70 UKM 100% Rp. 235.459.800,- 94%

6. Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Rp. 609.740.200,- Rp. 529.990.564,-

6.1 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan 30 UKM Rp. 34.450.500,- 30 UKM 100% Rp. 33.962.500,- 99%

6.2 Sosialisasi HAKI kepada

Usaha Mikro Kecil Menengah 30 UKM Rp. 19.770.000,- 30 UKM 100% Rp. 19.190.000,- 97%

6.3 Penyelenggaraan

Talkshow Bagi Gerakan

Koperasi

300

Koperasi Rp. 149.902.700,-

300

Koperasi 100% Rp. 145.323.600,- 97%

6.4 Pelatihan Achiement

Motivation bagi Gerakan

Koperasi

30

Koperasi Rp. 405.617.000,-

30

Koperasi 100% Rp. 331.514.464,- 82%

7. Program pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Rp. 279.974.000,- Rp. 221.608.700,-

7.1 Penyelenggaraan promosi

produk Usaha Mikro Kecil

Menengah 4 Ukm Rp. 279.974.000,- 4 Ukm 100% Rp. 221.608.700,- 79%

8. Program peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Rp. 1.349.333.600,- Rp. 1.228.614.350,-

8.1 Peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan dan

pelatihan perkoperasian 60 Kop Rp. 178.777.200,- 60 Kop 100% Rp. 160.146.800,- 90%

8.2 Pembinaan, pengawasan

dan penghargaan koperasi

berprestasi 100 Rp. 121.585.000,- 100 100% Rp. 114.184.000,- 94%

8.3 Peningkatan dan

pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi

4

Koperasi Rp. 317.449.000,-

4

Koperasi 100% Rp. 241.999.950,- 76%

8.4 Penyelenggaraan hari

koperasi 1 Lap Rp. 103.001.000,- 1 Lap 100% Rp. 96.436.000,- 94%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 143

No Program/Kegiatan

Target Anggaran

Fisik Keuangan Fisik Realisasi

Volume (Rp) Volume % Volume %

8.5 Sosialisasi Kebijakan

tentang Perkoperasian 250

Koperasi Rp. 116.716.000,-

250

Koperasi 100% Rp. 114.591.500,- 98%

8.6 Penilaian Kesehatan Usaha

Koperasi Online 150

Koperasi Rp. 297.790.700,-

150

Koperasi 100% Rp. 293.992.600,- 99%

8.7 Sertifikasi Kompetensi

Pengelola Koperasi 40

Koperasi Rp. 141.478.000,-

40

Koperasi 100% Rp. 134.751.800,- 95%

8.8 Sosialisasi Koperasi

Berwawasan Budaya 50

Koperasi Rp. 22.933.500,-

50

Koperasi 100% Rp. 22.908.500,- 100%

8.9 Pembentukan holding

koperasi dikota denpasar 50

Koperasi Rp. 49.603.200,-

50

Koperasi 100% Rp. 49.603.200,- 100%

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Pada Kegiatan Administrasi Perkantoran terdapat kelebihan anggaran, yang mana

terjadi karena kelebihan perhitungan anggaran waktu penyusunan RKA.

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatut kegiatan sudah selesai

dilaksanakan tetapi terdapat sisa anggaran pada penggangaran biaya jasa service,

pergantian suku cadang kendaraan

3. Pada kegiatan Pelatihan Achiement Motivation Bagi Gerakan Koperasi terdapat silpa

dari belanja jasa transportasi dan akomodasi dan perjalanan dinas sehingga

realisasinya mencapai 82 %

4. Pada Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

terdapat sisa anggaran dari belanja Transportasi akomodasi, Belanja Sewa Gedung dan

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang menyebabkan realisasi kegiatan dibawah

80%.

5. Pada Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

terdapat sisa anggaran dari biaya perjalanan dinas luar daerah yang menyebabkan

realisasi kegiatan dibawah 80%

Solusi.

1. Untuk Pelaksanaan di Tahun 2017 pada kegiatan Administrasi Perkantoran, dilakukan

perhitungan cermat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 144

2. Untuk Tahun 2017 pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur akan

diteliti kebutuhan Jasa Service dan Suku Cadang kendaraan dan akan dimantapkan

evaluasi bulanan.

3. Kegiatan tersebut terjadinya sisa anggaran jasa transportasi dan akomodasi dan

perjalanan dinas karena dana yang disiapkan mengacu kepada nilai tertinggi

sedangkan realisasi lokasi yang kita tujuan adalah kota Surabaya sehingga anggaran

biaya transportasi akomodasinya lebih murah dari Jakarta sebagai tolak ukur

perencanaan.

4. Sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya pengurangan hari ( lamanya pameran )

sesuai dengan jadwal pameran dan sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah.

5. Terdapat silpa sebesar itu karena adanya efisiensi transportasi dan akomodasi yang

semestinya 1 kamar 1 orang tetapi di realisasikan 1 kamar untuk 2 orang.

4.2.9 Urusan Penanaman Modal

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar

( BPPTSP & Penanaman Modal ) merupakan SKPD yang memiliki kewenangan

menyelenggarakan pelayanan perijinan dan penanaman modal.Dalam menjalankan

kewenangannya BPPTSP & Penanaman Modal senantiasa melakukan upaya peningkatan

kualitas pelayanan melalui peningkatan kemudahan persyaratan, percepatan waktu layanan

dan peningkatan transparansi biaya dan prosedur pelayanan.Upaya tersebut dimaksudkan

untuk memberikan citra positif pelayanan publik di Kota Denpasar.Dalam tahun 2016

BPPTSP & Penanaman Modal telah menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan perijinan,

dimana telah terjadi peningkatan jumlah ijin yang diterbitkan sebesar 6,84 % bila

dibandingkan tahun 2015.Secara lebih terperinci jumlah layanan perijinan dalam 2016 dapat

dilihat dalam tabel berikut :

Permohonan ijin 14.738 ijin

Ditolak 1.692 ijin

Terbit 12.860 ijin

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 145

Dari jumlah ijin yang diterbitkan tahun 2016 menghasilkan realisasi pendapatan

retribusi perijinan sebesar Rp20.100.199.574,00.Kualitas layanan mendapatkan apresiasi

yang positif dari masyarakat dan pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey

kepuasan masyarakat dimana dalam tahun 2016, nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM )

sebesar nilai 81,63.Kondisi ini dapat dicapai mengingat BPPTSP & Penanaman Modal telah

melaksanakan beberapa program inovasi ( Program Aksi Daerah ) berupa :

1. Daftar Ulang

• Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

• Difokuskan untuk perpanjangan perijinan dengan dengan ketentuan apabila usaha

tersebut tidak mengalami perubahan kepemilikan, perubahan lokasi maupun

perluasan tempat usaha.

2. Pelayanan Perijinan Sistem Paket

• Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan

Perijinan Sistem Paket

• Permohonan beberapa jenis ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

• Jenis Ijin :

• Ijin Prinsip Usaha dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dengan Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB)

• Situ/HO dengan Ijin Operasional

3. Layanan One Day Service (ODS)

• Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/255/HK/2011 tentang Pelaksanaan

Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi.

• Pelayanan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi diberikan untuk SIUP dan TDP

perorangan dengan neraca awal perusahaan dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus

juta rupiah), Surat Ijin Kerja Perawat, Surat Ijin Kerja Perawat Gigi, Surat Ijin

Kerja Refraksionis Optisen, Legalisir Ijin.

4. Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service)

• Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/45/HK/2012 tentang Pelaksanaan

Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service)

• Pelayanan perijinan keliling (mobile service) diberikan untuk SIUP dan TDP

perorangan dengan neraca awal perusahaan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 146

juta rupiah)

5. Penyusunan sistem SMS Gateway

• Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan masyarakat untuk

mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan dan keluhan pelayanan

perijinan dan penanaman modal

• Penyebarluasan informasi dan pengaduan melalui SMS antara lain : cek status via

sms, pemberitahuan ijin telah terbit/ditolak, penyampaian kritik dan saran,

pemberitahuan surat peringatan, pemberitahuan ijin yang akan habis masa

berlakunya.

6. E-Office

• Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan keteraturan proses surat

menyurat dan memudahkan pencarian arsip dengan memanfaatkan teknologi

informasi. Pada tahap awal difokuskan percepatan proses penanganan surat

menyurat

7. Evaluasi dan penyempurnaan SOP pelayanan perijinan dan penanaman modal

• Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan perijinan

dengan alur mekanisme yang jelas

8. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ( ISO 9001 : 2008 )

• Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan

pelayanan perijinan dan penanaman modal yang bermutu serta untuk memberikan

perlindungan atas hak masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam

penyelenggaraan pelayanan perijinan, Badan PPTSP dan Penanaman Modal Kota

Denpasar dalam tahun 2014 telah menyusun sistem manajemen mutu ( ISO 9001 :

2008 ) dan diterapkan pada seluruh bidang pelayanan beserta proses-proses

pendukungnya ( dikecualikan bagi penerbitan ijin yang melalui proses

penangguhan, memerlukan rekomendasi dan kajian teknis dari instansi terkait.

9. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM )

• Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk terciptanya kejelasan arah dan kebijakan di

bidang penanaman modal di Kota Denpasar

10. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan perijinan

• Mengacu kepada amanat UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,

pengelolaan pengaduan masyarakat memiliki arti yang sangat penting bagi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 147

peningkatan kualitas pelayanan publik.Agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi

efektif sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintah maka pengaduan

masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat

dipertanggungjawabkan

11. Penyusunan Sistem Perijinan Online ( SIPON )

• Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota

Denpasar (BPPTSP&PM) terus berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan

kepada masyarakat Kota Denpasar. Salah satu terobosan yang dilakukan tahun

2015 adalah memberikan pelayanan Perijinan Online, tetapi tahun 2015 baru

tahap uji coba dan efektif pelaksanaannya dimulai tahun 2016. Layanan ini

ditujukan khusus mengurus perpanjangan atau daftar ulang ijin yang akan habis

masa berlakunya. Kemudahan yang diberikan adalah pemohon tidak perlu datang

dan mengantri di kantor BPPTSP&PM tapi cukup tinggal entry permohonan

secara online via internet melalui website perijinan.denpasarkota.go.id. Pada

website perijinan tersebut terdapat menu SIPON (Sistem Perijinan Online) maka

akan diarahkan ke sistem layanan permohonan Perijinan Online.

12. Sistem Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ijin Mendirikan

Bangunan, Ijin Gangguan, dan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

• Digunakan untuk menindaklanjuti permohonan keringanan, pengurangan ataupun

pembebasan retribusi ijin Mendiriakan bangunan, Ijin Gangguan, dan Ijin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol yang diajukan oleh pemohon. Serta Perhitungan

pengenaan denda terhadap retribusi yang terutang.

13. Sistem Informasi Pencatatan Transaksi ACCRUAL BASIS

• Digunakan untuk melakukan pencatatan proses transaksi perijinan dari

pemberitahuan ijin siap terbit, pembayaran retribusi, penomoran ijin yang telah

dibayar sampai dengan pengambilan ijin telah terbit.

• Terdapat proses Penolakaan/pembatalan ijin siap terbit jika tidak dilakukan

pembayaran retribusi dan atau pengambilan ijin yang siap terbit (khusus ijin yang

tidak dikenakan retribusi) sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan.

• Adanya proses penolakan/pembatalan ijin siap terbit yang belum dibayarkan

sampai dengan jatuh tempo yang ditentukan akan berdampak pada tidak adanya

retribusi yang terutang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 148

Disamping program kegiatan diatas sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana

Kerja BPPTSP & Penanaman Modal tahun 2016 juga melaksanakan 7 ( tujuh ) program dan

12 ( dua belas ) kegiatan antara lain :

Belanja Langsung :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.2 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan :

4.1 Penyusunan Sertifikasi ISO

4.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha

4.3 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Perijinan

4.4 Pelayanan Perijinan Keliling

4.5 Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Penanganan Pengaduan

Masyarakat.

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan :

5.1 Pembinaan dan Pelaporan

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan :

6.1 Peningkatan koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan

Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha

7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Kegiatan :

7.1 Penyebarluasan Informasi Perijinan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 149

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar diwujudkan

melalui 7 ( tujuh ) program dan 12 ( dua belas ) kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.

5.101.892.250,00 dan anggaran Pendapatan Asli Daerah berupa hasil retribusi daerah sebesar

Rp. 19.982.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Target :

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 19.982.500.000,00

- Hasil Retribusi Daerah Rp. 19.982.500.000,00

2. Belanja tidak langsung Rp. 8.678.330.000,00

- Belanja Pegawai Rp. 8.976.185.000,00

3. Belanja langsung Rp. 5.101.892.250,00

- Belanja Pegawai Rp. 10.800.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.639.242.250,00

- Belanja Modal Rp. 451.850.000,00

Sedangkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan PPTSP dan Penanaman

Modal sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 20.100.199.574,00

- Hasil Retribusi Daerah Rp. 20.100.199.574,00

2. Belanja tidak langsung Rp. 8.292.896.613,00

- Belanja Pegawai Rp. 8.292.896.613,00

3. Belanja langsung Rp. 4.281.086.204,00

- Belanja Pegawai Rp. 3.000.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.009.733.192,00

- Belanja Modal Rp. 269.793012,00

Adapun realisasi untuk masing – masing program dan kegiatannya dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 4.40

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 150

Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

dan Penanaman Modal Kota Denpasar

No. Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

Pendapatan Asli Daerah 1 tahun 19.982.500.000 1 tahun 20.100.199.574 100,59

Hasil Retribusi Daerah

- Retribusi IMB

- Retribusi ijin Tempat

Penjualan Minuman

Beralkohol

- Retribusi Ijin Gangguan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

19.982.500.000

14.823.500.000

59.000.000

5.100.000.000

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

20.100.199.574

13.733.638.768

63.500.000

6.303.060.806

100,59

92,65

107,63

123,59

Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai 79 PNS 8.678.330.000 79 PNS 100 8.292.896.613 92,39

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Laporan 2.527.722.500 1 Laporan 100 2.298.372.243 90,04

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2.1. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Laporan 1.577.709.750 1 Laporan 100 1.112.214.417 68,97

3.

4.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.1. Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

3.2. Pelatihan Peningkatan

Kemampuan Petugas

Pelayanan Perijinan

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

4.1. Penyusunan Sertifikasi

ISO

4.2. Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Kepada

Masyarakat dan Dunia

Usaha

12 Orang

- Pelatihan Accrual

basis

- Pelatihan SPIP

1 Laporan

1 lap SKM

1 lap evaluasi

Kinerja

75.000.000

118.840.000

126.500.000

24.620.000

12 Orang

- Pelatihan Accrual

basis

- Pelatihan SPIP

1 Laporan

1 lap SKM

1 lap evaluasi

Kinerja

100

100

100

100

54.326.700

94.849.092

124.815.000

23.900.000

72,44

79,81

98,67

97,08

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 151

No. Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

4.3. Optimalisasi

Pemanfaatan Teknolologi

Informasi Dalam

Pelayanan Perijinan

2 Sistem

- 1 sistem keringanan,

pengurangan dan

pembebasan retribusi

IMB, Ijin Gangguan

dan ijin tempat

penjualan minuman

beralkohol

- 1 sistem informasi

pencataan transaksi

Accrual Basis

280.500.000 2 Sistem

- 1 sistem

keringanan,

pengurangan dan

pembebasan

retribusi IMB, Ijin

Gangguan dan ijin

tempat penjualan

minuman

beralkohol

- 1 sistem informasi

pencataan transaksi

Accrual Basis

100 260.367.200 92.82

4.4. Pelayanan Perijinan

Keliling

4.5. Intensifikasi Sumber-

Sumber Pendapatan

Daerah dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

2 Lokasi

- Kantor Desa

Padangsambian kelod

- Kantor Desa Kesiman

Kertalangu

1 lap Intensifikasi

Sumber- Sumber

Pendapatan Daerah

1 lap Pengaduan

20.700.000

79.450.000

2 Lokasi

- Kantor Desa

Padangsambian

kelod

- Kantor Desa

Kesiman

Kertalangu

1 lap Intensifikasi

Sumber- Sumber

Pendapatan Daerah

1 lap Pengaduan

100

100

18.600.000

60.709.353

89,86

76,41

5.

6.

7.

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

5.1. Pembinaan dan Pelaporan

Program Peningkatan

Promosi Dan Kerjasama

Investasi

6.1. Peningkatan koordinasi

Dan Kerjasama Di

Bidang Penanaman

Modal Dengan Instansi

Pemerintah Dan Dunia

Usaha

Program Kerjasama

Informasi Dengan Mass

Media

7.1. Penyebarluasan Informasi

Perijinan

1 laporan

1 kali sosialisasi

koordinasi Dan

Kerjasama Di Bidang

Penanaman Modal

Dengan Instansi

Pemerintah Dan Dunia

Usaha

100 %

- 1 kali produksi

iklan layanan

masyarakat

- 3 kali publikasi

berita di media

cetak

- 1 kali pameran

48.100.000

91.050.000

131.700.000

1 laporan

1 kali sosialisasi

koordinasi Dan

Kerjasama Di Bidang

Penanaman Modal

Dengan Instansi

Pemerintah Dan

Dunia Usaha

100 %

- 1 kali produksi

iklan layanan

masyarakat

- 3 kali publikasi

berita di media

cetak

- 1 kali pameran

100

100

100

42.384.400

71.400.699

119.627.100

88,12

78,42

90,83

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 152

Dalam menjalankan program kegiatan tahun 2016, BPPTSP & Penanaman Modal

mengalami beberapa kendala antara lain :

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serapan anggarannya hanya

70,49 %.Hal ini terjadi karena :

Dalam proses pengadaan terhadap beberapa belanja modal, Badan PPTSP dan

Penanaman Modal telah melakukan koordinasi dengan rekanan yang ditunjuk dalam e

katalog, namun pada saat itu rekanan tersebut tidak dapat memenuhi pengadaan atas

belanja modal dimaksud ( barang yang dipesan tidak dapat tersedia ).Selanjutnya

Badan PPTSP dan Penanaman Modal melakukan penjajagan dengan rekanan lainnya

namun harga yang ditawarkan diatas harga yang tercantum dalam e katalog.Dengan

demikian pengadaan atas belanja modal tersebut tidak dapat direalisasikan.

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serapan anggarannya hanya

72,43 %.Hal ini terjadi karena :

Dalam perencanaan biaya perjalanan dinas kursus-kursus singkat / pelatihan ke luar

daerah khususnya untuk biaya tiket pesawat dianggarkan dengan harga ekonomi kelas

tertinggi sedangkan dalam realisasinya dihitung sesuai dengan harga beli pada saat itu

( real cost ).

3. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan serapan

anggarannya hanya 79,81 % hal ini terjadi karena:

Dalam perencanaan biaya perjalanan dinas ke luar daerah khususnya untuk biaya tiket

pesawat dianggarkan dengan harga ekonomi kelas tertinggi sedangkan dalam

realisasinya dihitung sesuai dengan harga beli pada saat itu (real cost).

4. Kegiatan Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan penanganan pengaduan

masyarakat serapan anggarannya hanya 76,41 %.Hal ini terjadi karena : Dalam

perencanaan biaya makanan dan minuman tim intensifikasi yang rencananya turun ke

lapangan untuk memberikan pemberitahuan ijin habis masa berlaku tetapi dalam

pelaksanaannya pengiriman surat pemberitahuan ijin habis masa berlaku dilakukan

melalui PT.Pos Indonesia

5. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal

Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha serapan anggarannya hanya 78,41 %.

Hal ini terjadi karena :

Adanya efisiensi angaran seperti adanya pembiayaan dari BKPM RI terkait belanja

jasa transportasi dan akomodasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 153

Solusi

1. Melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak rekanan yang ada dalam e katalog

2. Melakukan penghitungan dengan lebih cermat terkait dengan penetapan besaran

anggaran perjalanan dinas kursus-kursus singkat / pelatihan ke luar daerah

3. Melakukan penghitungan dengan lebih cermat terkait dengan penetapan besaran

anggaran perjalanan dinas ke luar daerah

4. Melakukan koordinasi intern tentang tata laksana pemberitahuan ijin habis masa

berlaku

5. Melakukan koordinasi dengan BKPM RI terkait belanja jasa transportasi dan

akomodasi sebagai narasumber kegiatan sehingga dapat mengefisiensi anggaran lebih

awal untuk belanja kegiatan lain.

4.2.10 Urusan Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Denpasar merupakan salah satu kota kreatif terkait dengan perkembangan seni

pertunjukan, arsitektur, pasar seni, kuliner dan lain-lain. Tradisi kreatif tersebut terevitalisasi

dan terakselerasi oleh perkembangan industri kerajinan dan pariwisata serta ditopang oleh

seniman.

Pemerintah Kota Denpasar telah mengambil inisiatif dan merespon secara holistik,

untuk mengimplementasikan kegiatan industri kreatif dan mewujudkan Denpasar Kota Kreatif

berbasis budaya unggulan. Secara institusional formal, Kota Denpasar telah tercakup ke

dalam salah satu dari sepuluh kelompok Kota Kreatif di Indonesia bersama Kota Solo,

Bandung, Semarang dan lain-lain. Secara aktual empirik, industri kreatif dan aneka kegiatan

Denpasar Kreatif telah tumbuh dan hidup di masyarakat akar rumput, seperti : banjar, subak

dan Desa Pakraman, STT, Sanggar, PKK dan komunitas kreatif.

Untuk menguatkan pondasi Denpasar Kota Kreatif tahun 2016-2020 dan aplikasi industri

kreatif berbasis budaya unggulan secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan, Pemerintah

Kota Denpasar masih memerlukan berbagai hal yang bersifat mendasar terutama kebijakan

umum dalam pelaksanaan bidang urusan kebudayaan. Kebijakan yang akan ditempuh antara

lain: (1)Meningkatkan peran lembaga tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan

mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaaan menuju ekonomi budaya unggul

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 154

melalui optimalisasi sumber daya manusia dalam rangka menciptakan peluang kerjasama

pada bidang kebudayaan, (2)Meningkatkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan

kerukunan hidup bermasyarakat melalui peningkatan peran dan fungsi lembaga tradisional

penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pakraman, banjar dan berbagai sekaa yang ada di

desa adat. (3)Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya daerah dan apresiasi terhadap

kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui optimalisasi pegelaran budaya

dalam rangka penguatan agama dan adat-istiadat. Potensi budaya dan seni di Kota Denpasar

tersebar di setiap banjar-banjar seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari, seni

lukis serta perawatan situs-situs budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang

dimiliki Kota Denpasar sebagai Kota kereatif berbasis budaya unggulan terus diupayakan

pelestarian seni dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal.

Sistem kelembagaan adat, secara umum tampak masih sangat kuat seperti keberadaan

Desa Pakraman, Banjar, Sekaa-sekaa ataupun Subak. Kota Denpasar saat ini memiliki 35

Desa Pakraman (Adat), 358 Banjar Pakraman (Adat) dan 406 Banjar Dinas. Dalam Desa Adat

terdapat komponen-komponen seperti Sekaa Teruna, LPD, Subak yang memiliki nilai-nilai

sosial budaya tinggi sehingga sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.

Subak sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris, religius dan

sudah menjadi kehidupan petani perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan keberdayaannya.

Jumlah Subak di kota Denpasar 42 Subak dipimpin oleh 42 Pekaseh dan dibantu oleh 144

Pangliman. Namun, sejalan dengan derasnya perubahan tata ruang dan makin sempitnya lahan

pertanian, kedepan eksistensi subak menghadapi berbagai macam tantangan. Untuk itu

kemudian dibentuk organisasi Sabha Upadesa, sebagai upaya menjembatani komunikasi antar

pemerintah, kepala desa, bendesa adat dan pekaseh untuk bersama-sama mengupayakan

pelestarian dan pengembangan subak agar tetap eksis di masa yang akan datang.

Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan dengan

melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian,

seniman dan budayawan; melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional;

menggali, memelihara dan melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepahlawanan

dan potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat; menyelamatkan, mengkaji, merawat,

mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali serta mengembangkan nilai-

nilai budaya lokal / local genius yang adiluhung.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 155

Selanjutnya, untuk mengupayakan pembangunan kota kreatif dan berbudaya yang

berkelanjutan diperlukan perhatian terhadap partisipasi anak-anak dan generasi muda dalam

usaha pelestarian dan pengembangan budaya. Berbagai program kegiatan pelestarian dan

pengembangan budaya dengan kemasan kreatif dan inovatif untuk anak-anak dan generasi

muda kemudian dilakukan, kegiatannya berupa pelatihan tabuh, suling tradisional, rebab, seni

sastra, seni lukis, seni ukir dan seni tari. Tujuannya agar mereka memperoleh pengetahuan di

bidang budaya sebagai warisan generasi sebelumnya, mampu memaknai budaya kearifan

lokal serta memiliki kepercayaan untuk ikut mempertahankan budaya tradisional dalam

bersaing dengan derasnya pengaruh budaya luar (Globalisasi).

Dalam usaha untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, juga

sedang diprogramkan pemberian pengetahuan kepada masyarakat melalui soisalisasi tentang

tata cara pengelolaan peninggalan budaya (cagar budaya, situs dan kawasan budaya) dengan

tujuan apabila masyarakat menemukan salah satu dari peninggalan bersejarah tersebut, maka

kemudian dapat mengelolanya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Untuk merealiasasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang urusan

wajib kebudayaan, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain:

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4. Program Pengembangan Nilai Budaya

4.1. Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah

4.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

4.3. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

4.4. Pengembangan sarana dan prasarana subak

4.5. Pemberian penghargaan dalam rangka pengembangan wawasan seni sastra dan

budaya lokal

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 156

4.6. Penyelenggaraan kreativitas budaya

4.7. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

4.8. Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama)

4.9. Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (HUT Kota)

4.10. Kaderisasi pelestarian budaya daerah

4.11. Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi Subak Kota Denpasar

4.12. Pelestarian dan kreativitas adat budaya daerah

4.13. Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi Desa Pakraman

4.14. Pengelolaan kekayaan budaya (Widya Sabha)

4.15. Pembinaan dan pelatihan seni rupa

4.16. Pembinaan kelompok kesenian

4.17. Jelajah pusaka

4.18. Pengembangan nilai budaya dan keagamaan

4.19. Pengembangan kreativitas seni tradisional di Kota Denpasar

5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

5.1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

5.2. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

5.3. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

5.4. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

5.5. Maha Bandana Prasadha

5.6. Pesantian sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK

5.7. Misi kesenian ke luar daerah (promosi seni)

5.8. Melepas Matahari 2016

5.9. Denpasar Film Festival

5.10. Rekam budaya riset dan pendokumentasian pusaka seni dan budaya Kota Denpasar

5.11. Kreativitas seni tradisional di Kota Denpasar

5.12. Denpasar Festival Tahun 2016

5.13. Partisipasi parade/ festival budayaluardaerah

5.14. Profil Budayawan/Seniman/Sulinggih Kota Denpasar

5.15. Pengembangan dan sosialisasi cagar budaya

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

6.1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

6.2. Penyelenggaraan Dialog Budaya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 157

6.3. Fasilitasi penyelenggaraan keragaman budaya daerah

6.4. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

6.5. Monitoring, evalusi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

keanekaragaman budaya

6.6. Lomba Kaligrafi dan Bali Simbar

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Kebudayaan

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp.27.199.527.700,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.966.511.200,- dan

belanja langsung Rp.24.233.286.500,-

Adapun untuk realisasi anggaran tahun 2016 yakni sebesar Rp.26.411.598.228,-

(97.10%) dengan realisasi belanja tidak langsung Rp.2.948.583.214,- (99.39%), sedangkan

belanja langsung dengan realisasi sebesar Rp. 23.455.760.314,- (96.79%).

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp. 2.966.511.200,- (100%)

- Belanja pegawai Rp. 2.966.511.200,-

2. Belanja langsung Rp. 24.233.286.500,- (100%)

- Belanja pegawai Rp. 3.000.000,-

- Belanja barang dan jasa Rp. 23.979.491.500,-

- Belanja modal Rp. 250.525.000,-

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 2.948.583.214,- (99.39%)

- Belanja pegawai Rp. 2.948.583.214,-

2. Belanja langsung Rp. 23.455.760.314,- (96.79%)

- Belanja pegawai Rp. 3.000.000,-

- Belanja barang dan jasa Rp. 23.228.385.314,-

- Belanja modal Rp. 224.375.000,-

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 158

Realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut

:

Tabel 4.16

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2016

Yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Program &Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai 30 pegawai 2.966.511.200 30 pegawai 100 2.948.583.214 99.39

Belanja Langsung

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO Target Realisasi

Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Rp %

a.

Pelayanan administrasi

perkantoran 1 Tahun 2.065.676.300 1 Tahun 100 1.816.623.681 87.94

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a.

Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 1 Tahun 1.034.490.000 1 Tahun 100 905.123.979 87.49

3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

a.

Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 6 Kali 60.000.000 6 Kali 100 43.019.600 71.70

4 Program Pengembangan Nilai Budaya

a. Pelestarian dan aktualisasi seni budaya

daerah

117 sanggar, 500

orang peserta

pelatihan tabuh,

rebab, suling &

mekendang, 7

orang peserta

pementasan &

250 peserta

lomba tari bali

728.808.450

117 sanggar, 500

orang peserta

pelatihan tabuh,

rebab, suling &

mekendang, 7

orang peserta

pementasan &

250 peserta

lomba tari bali

100 721.787.000 99.04

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 159

b.

Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program

pengembangan nilai budaya

41 Gugus TK &

SD yg penta

ssetiap hari

minggu selama

setahun

132.982.500

41 Gugus TK &

SD yg penta

ssetiap hari

minggu selama

setahun

100 132.876.300 99.92

c. Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya

5 Orang parama

budaya, 5 orang

kerti budaya, 5

sanggar, 1 orang

dharma kusuma

393.537.000

5 Orang parama

budaya, 5 orang

kerti budaya, 5

sanggar, 1 orang

dharma kusuma

100 386.129.500 98.12

d. Pengembangan sarana prasarana Subak 3 Subak 603.782.000 3 Subak 100 601.714.000 99.66

e

Pemberian penghargaan dalam rangka

pengembangan wawasan seni sastra dan

budaya lokal

132 orang 425.000.000 132 Orang 100 424.500.000 99.88

f. Penyelenggaraan Kreativitas Budaya

4 kategori, 60

sekaa 400.000.000

4 kategori, 60

sekaa 100 396.219.000 99.05

Target Realisasi

NO Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik % Keuangan %

Volume Rp Volume % Rp %

g. Fasilitasi perkembangan

keragaman budaya daerah

50 orang,

pementasan 20

kali dan

pelatihan mengisi

libur sekolah 200

peserta

526.300.000 50 orang,

pementasan 20

kali dan

pelatihan

mengisi libur

sekolah 200

peserta

100 511.923.000 97.27

h. Pelaksanaan pengembangan nilai budaya

(ngelingan rerainan sane utama)

14 Sekaa

kesenian 108.567.500

14 Sekaa

kesenian 100 108.517.000 99.95

i. Pengembangan kreativitas seni budaya

daerah (HUT Kota)

21

Sekaa/sanggar/gr

up

184.600.000

21

Sekaa/sanggar/gr

up

100 184.430.800 99.91

j. Kaderisasi pelestarian budaya daerah

60 siswa-siswi

SMA/SMK 258.708.000

60 siswa-siswi

SMA/SMK 100 251.323.000 97.15

k. Pembinaan, penataan kelembagaan dan

evaluasi subak Kota Denpasar 42 subak 2.160.044.200 42 subak 100 2.097.974.200 97.13

l. Pelestarian & kreativitas adat budaya

daerah

4 sekaa teruna

dan 42 subak 282.435.000

4 sekaa teruna

dan 42 subak 100 280.055.000 99.16

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 160

m. Pembinaan penataan kelembagaan &

evaluasi Desa Pakraman

5 Desa Pakraman

dan 35 penua

pecalang

1.117.628.000

5 Desa Pakraman

dan 35 penua

pecalang

100 1.110.846.000 99.39

n. Pengelolaan kekayaan budaya (Widya

Sabha)

Kota Denpasar

50 orang, camat

denut 25 orang,

camat denbar 25

orang, camat

densel 25 orang,

camat dentim 25

orang x 35 Desa

pakraman

509.936.500

Kota Denpasar

50 orang, camat

denut 25 orang,

camat denbar 25

orang, camat

densel 25 orang,

camat dentim 25

orang x 35 Desa

pakraman

100 509.861.500 99.99

o. Pembinaan dan pelatihan seni rupa

2 sanggar

komunitas, siswa

75 orang

202.475.000

2 sanggar

komunitas, siswa

75 orang

100 200.771.000 99.16

NO

Target Realisasi

Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik % Keuangan %

Volume Rp Volume % Rp %

p. Pembinaan kelompok kesenian 12 sekaa 503.557.700 12 Sekaa 100 495.667.800 98.43

q. Jelajah pusaka 20 Siswa SD &

35 pemandu 171.960.000

20 Siswa SD &

35 pemandu 100 160.935.000 93.59

r. Pengembangan nilai budaya dan

keagamaan

199 Sulinggih/

wiku 2.442.227.000

199

Sulinggih/wiku 100 2.434.919.000 99.70

s. Pengembangan kreativitas seni

tradisional di Kota Denpasar 100 orang 123.490.000 100 orang 100 123.435.000 99.96

5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

a. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya 356 Peserta 648.006.000 356 Peserta 100 639.392.000 98.67

b. Sosialisasi pengelolaan kekayaan lokal

daerah 300 Buku 108.400.000 300 Buku 100 101.730.000 93.85

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 161

c. Pengembangan kebudayaan dan

pariwisata 44 sekaa

1.020.795.00

0 44 sekaa 100

1.019.082.00

0 99.83

d.

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya

Rekam 5.702 Buku 420.200.000 5.702 Buku 100 412.689.800 98.21

e. Maha Bandana Prasadha

17

sekaa/group/kecamat

an

371.798.900

17

sekaa/group/kecamat

an

100 371.050.300 99.80

f.

Pesantian sekolah tingkat SD, SMP,

SMA/ SMK 300 siswa 150.000.000 300 siswa 100 149.590.000 99.73

g.

Misi kesenian ke luar daerah (promosi

seni)

32 peserta & 7

pendamping, 17

sekaa/sanggar/group

819.805.500

32 peserta & 7

pendamping, 17

sekaa/sanggar/group

100 768.439.904 93.73

h. Melepas Matahari 2016 14 sekaa 532.383.000 14 sekaa 100 530.784.000 99.70

NO

Target Realisasi

Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik % Keuangan %

Volume Rp Volume % Rp %

i. Denpasar Film Festival

3 DVD bahan

rembug sastra, 4

DVD nominasi film,

1 DVD pemenang

utama

348.755.000

3 DVD bahan

rembug sastra, 4

DVD nominasi film,

1 DVD pemenang

utama

100 317.341.600 90.99

j.

Rekam budaya riset dan

pendokumentasian pusaka seni dan

budaya kota denpasar

Penyusunan buku

seni dan budaya 1080

buku, 20 master DVD

kegiatan, 250 buah

DVD, 66 album

kegiatan 1 film profil

disbud, 1 film omed-

omedan

512.370.000

Penyusunan buku

seni dan budaya

1080 buku, 20

master DVD

kegiatan, 250 buah

DVD, 66 album

kegiatan 1 film

profil disbud, 1 film

omed-omedan

100 479.460.000 93.58

k.

Kreativitas seni tradisional di Kota

Denpasar

STT. Satya Dharma

Kerti 108.236.000

STT. Satya Dharma

Kerti 100 108.146.000 99.92

l. Denpasar Festival Tahun 2016 9 sekaa 292.800.000 9 sekaa 100 292.273.100 99.82

m.

Partisipasi parade/ festival budaya luar

daerah 51 Orang 459.910.000 51 Orang 100 434.154.900 94.40

n. Profil Budayawan/seniman/sulinggih

Kota Denpasar

10 patung

dokumentasian

budayawan/seniman/s

ulinggih kota

denpasar, 332 buku

budayawan

155.000.000

10 patung

dokumentasian

budayawan/seniman/

sulinggih kota

denpasar, 332 buku

budayawan

100 154.950.000 99.97

o.

Pengembangan dan sosialisasi cagar

budaya 1 Keg 44.115.000 1 Keg 21.095.000 47.82

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 162

6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

a.

Pengembangan kesenian & kebudayaan

daerah 26 sekaa/sanggar 2.187.050.450 26 sekaa/sanggar 100 2.178.674.350 99.62

b. Penyelengaraan Dialog Budaya

Mahasiswa, STT,

Para akademisi

dan budayawan

373.847.000

Mahasiswa,

STT, Para

akademisi dan

budayawan

100 350.900.000 93.86

NO

Target Realisasi

Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik % Keuangan %

Volume Rp Volume % Rp %

c. Fasilitasi penyelenggaraan

keragaman budaya daerah

35 Desa

pakraman, 42

subak, 43 kades/

lurah dan 17

bendega

655.805.000

35 Desa

pakraman, 42

subak, 43 kades/

lurah dan 17

bendega

100 645.1721.500 98.38

d. Fasilitasi penyelengaraan festival

budaya daerah 36 sekaa teruna 464.282.000 36 sekaa teruna

71.

87 464.232.000 99.99

e.

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

pengembangan keanekaragaman

budaya

4 Kecamatan 22.256.000 4 Kecamatan 22.241.000 99.93

f. Lomba Kaligrafi & Bali Simbar 200 siswa SMP

dan SMA/SMK 101.266.500

200 siswa SMP

dan SMA/SMK 100 95.710.500 94.51

Jumlah 27.199.527.700 100 26.404.343.528 97.08

c. Permasalahan dan Solusi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 163

Permasalahan

1. Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur untuk realisasi fisik telah memenuhi

target, sementara untuk realisasi keuangannya pada kegiatan tersebut dibawah 80%

yaitu sebesar 71.70%, dikarenakan efisiensi anggaran, yang mana biaya tiket pesawat

dan biaya bintek lebih rendah dari pada biaya yang dianggarkan sebelumnya.

2. Kegiatan pengembangan dan sosialisasi cagar budaya realisasinya dibawah 80%,

dikarenakan salah pada penganggaran, seharusnya untuk uang saku peserta sosialisasi

namun dianggarkan untuk pakaian sehingga tidak diamprah.

Solusi

Diharapkan proses perencanaan dalam penganggaran diupayakan lebih baik dan lebih

diperhatikan kembali agar tahun berikutnya tidak terulang kesalahan ataupun kekeliruan

dalam proses penganggaran, sehingga realisasi kegiatan tahun berikutnya bisa sesuai dengan

apa yang ditargetkan.

4.2.11 Urusan Perpustakaan

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Perpustakaan dan Kearsipan merupakan urusan pemerintahan yang memiliki nilai

yang sangat strategis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan arsip berbanding

lurus dengan akuntabilitasnya. Artinya, semakin baik pengelolaan arsip semakin tinggi

akuntabilitasnya, demikian sebaliknya, semakin buruk pengelolaan arsip akan semakin buruk

pula tingkat akuntabilitasnya. Semua kegiatan dalam sebuah organisasi terutama dalam

instansi pemerintah terekam dalam arsip. Di mana rekaman kegiatan tersebut dapat digunakan

sebagai bahan dasar pertanggungjawaban dan pengembangan instansi yang bersangkutan.

Arsip merupakan aset negara yang berharga. Arsip merupakan warisan nasional dari

generasi ke generasi yang perlu dipelihara serta dilestarikan, karena tingkat keberadaan suatu

bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsip. Keberadaan Arsip

merupakan satu hal yang sangat penting, baik untuk kepentingan masa kini, masa depan,

maupun untuk merekonstruksi masa lampau.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 164

Sementara itu, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun

kepribadian, peranan perpustakaan sangat strategis, karena perpustakaan merupakan sarana

pembelajaran sepanjang hayat melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh

seluruh lapisan masyarakat.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu

pengetahuan secara demokratis menuju masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan

pendidikan nasional di samping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan,

program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Denpasar untuk tahun anggaran 2016, adalah :

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

4.1 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

4.2. Monitoring dan Evaluasi Kearsipan

5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

5.1 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip

5.2 Pest Controll

5.3 Penelusuran Arsip / Dokumen Kota Denpasar

5.4 Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 165

5.5 Laminasi Dokumen / Arsip

5.6 Digitalisasi Dokumen / Arsip Kota Denpasar

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

6.1 Pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit kearsipan

6.2 Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota

Denpasar

6.3 Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar

6.4 Pengelolaan Ruang Studio

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

7.1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

7.2 Pengembangan minat dan budaya baca

7.3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan

khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

7.4 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

7.5 Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan di Instansi, Desa / Kelurahan

dan Perpustakaan Daerah

7.6 Perencanaan dan Pelaksanaan Reproduksi Pustaka Langka

8. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Sarana dan Prasarana Kearsipan

8.1 Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan wajib Perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan oleh Badan

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar pada tahun 2016 diwujudkan melalui 8

program dan 23 kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 4.056.877.300,00

dengan realisasi Rp. 4.040.998.459,00 atau 99,61%. Belanja langsung dialokasikan Rp.

4.249.629.000,00 dengan realisasi Rp. 3.832.141.143,00 atau 90,18%.

Total keseluruhan realisasi belanja tak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.

7.873.139.602 atau mencapai 94,78% dari Rp. 8.306.506.300 yang dianggarkan. Adapun

rincian target dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 166

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp. 4.056.877.300,00

- Belanja pegawai Rp. 4.056.877.300,00

2. Belanja Langsung Rp. 4.249.629.000,00

- Belanja Pegawai Rp. 91.050.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.745.056.500,00

- Belanja Modal Rp. 413.522.500,00

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 4.040.998.459,00 (99,6%)

- Belanja Pegawai Rp. 4.040.998.459,00 (90,17%)

2. Belanja langsung Rp. 3.832.141.143

- Belanja Pegawai Rp. 90.050.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.341.385743,00

- Belanja Modal Rp. 400.705.400,00

Tabel 4.42

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2016

yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja

Belanja tidak langsung

1. Belanja pegawai

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2. Program Peningkatan

42 PNS

100%

4.056.877.300

1.546.104.000

42 PNS

100%

100%

100%

4.040.998.459

1.401.384.402

99,61%

90,64%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 167

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.1Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.1Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

4. Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

4.1 Pemeliharaan peralatan

jaringan informasi

kearsipan

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Kearsipan

5. Program Penyelamatan

dan Pelestarian Dokumen /

Arsip Daerah

5.1Pengadaan sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

5.2Pest Controll

5.3Penelusuran arsip /

Dokumen Kota

Denpasar

5.4Pelaksanaan Penilaian

dan Penyusutan Arsip

5.5Laminasi Dokumen /

Arsip

5.6Digitalisasi Dokumen /

Arsip Kota Denpasar

6. Program peningkatan

kualitas informasi

6.1Pembinaan Mutu SDM

dan sistem kearsipan

unit-unit kearsipan

6.2Pelaksanaan publikasi

100%

5 Orang

34 SKPD

27 SKPD

4 Unit Kerja

1.390 M

1 Doc

250 Box Arsip

150 Buah

2.500 CD

629.095.000

50.000.000

62.874.500

158.615.400

25.620.800

85.683.500

41.523.000

75.184.200

32.574.900

32.337.700

100%

5 Orang

34 SKPD

27 Unit Kerja

4 Unit kerja

1.390 M

1 Doc

250 Box Arsip

150 Buah

2.500 CD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

537.365.111

46.765.150

61.014.500

127.817.700

23.073.600

83.147.100

39.640.000

66.538.200

30.927.500

30.063.300

85,42%

93,53%

97,04%

80,58%

90,06%

97,04%

95,47%

88,50%

94,94%

92,97%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 168

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

arsip statis dalam rangka

Hari Ulang Tahun Kota

Denpasar

6.3Pendokumentasian

kegiatan Pemerintah

Kota Denpasar

6.4Pengelolaan Ruang

Studio

7. Program pengembangan

budaya baca dan

pembinaan perpustakaan

7.1Pemasyarakatan minat

dan kebiasaan membaca

untuk mendorong

terwujudnya masyarakat

pembelajar

7.2Pengembangan minat dan

budaya baca

7.3Supervisi, pembinaan dan

stimulasi pada

perpustakaan umum,

perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah

dan perpustakaan

masyarakat

7.4Penyediaan bahan

pustaka perpustakaan

umum daerah

7.5Bimbingan Teknis Bagi

Pengelola Perpustakaan

di Instansi, Desa /

Kelurahan dan

Perpustakaan Daerah

7.6Perencanaan dan

Pelaksanaan Reproduksi

Pustaka Langka

8. Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala

8.1Pemeliharaan Rutin

Berkala Arsip Daerah

8 SKPD dan 43

Desa/Kel

120 Foto

57 DVD

1.000 orang

11.650 orang

2 Kali

50 Unit, 20 set

buku, 20 unit

sarana / 1 unit

4.000 Buku

40 orang

20.000.000

115.896.800

70.545.200

105.788.700

138.749.800

353.697.500

268.759.000

218.596.300

80.000.000

8 SKPD dan 43

Desa/Kel

120 Foto

57 DVD

1.000 orang

11.650 orang

2 Kali

50 Unit, 20 set

buku, 20 unit

sarana/ 1 unit

4.000 Buku

40 orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

17.480.000

112.446.800

64.695.700

100.354.100

130.738.000

294.242.500

262.096.100

213.137.300

62.784.600

87,40%

97,02%

91,71%

94,86%

94,23%

83,19%

97,52%

97,50%

78,48%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 169

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

40 Buku

3.007 Box

88.455.100

62.327.600

40 Buku

3.007 Box

100%

100%

65.674.680

60.754.800

74,25%

97,48%

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Capaian Fisik seluruh kegiatan mencapai 100%. Di lain sisi, secara umum capaian

kinerja keuangan mencapai di atas 90%, kecuali untuk Kegiatan (i) Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur, (ii) Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip, (iii)

Monitoring dan Evaluasi Kearsipan, (iv) Pembinaan Mutu SDM dan sistem kearsipan

unit-unit kearsipan, (v) Perencanaan dan Pelaksanaan Reproduksi Pustaka Langka, (vi)

Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan di Instansi, Desa/Kelurahan dan

Perpustakaan Daerah, (vii) Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

2. Untuk Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur jika dilihat dari sisi

keuangan capaiannya sebesar 85,42%, hal ini disebabkan karena keterlambatan

dikeluarkannya DPA perubahan anggaran, sehingga Belanja Bahan Bakar Minyak yang

dianggarkan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan.

3. Untuk Kegiatan Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip jika dilihat dari sisi

keuangan capaiannya hanya sebesar 88,50%, hal ini disebabkan karena karena

banyaknya waktu pelaksanaan yang bersamanaan dengan kegiatan lain dengan

melibatkan anggota tim yang sebagian sama, sehingga belanja makanan dan minuman

tidak dapat direalisasikan seluruhnya.

4. Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kearsipan jika dilihat dari sisi keuangan

capaiannya hanya sebesar 80,58%, hal ini disebabkan pada tahun 2016 ini Pemerintah

Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan baru terkait penyelenggaraan lomba kearsipan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 170

Desa/ Kelurahan, di mana pada Tahun 2016 masing-masing Kabupaten / Kota hanya

diwakili oleh 1 Desa/Kelurahan, sedangkan tahun-tahun sebelumnya diwakili oleh 2

Desa/Kelurahan, sehingga anggaran yang disiapkan untuk 2 Desa/Kelurahan hanya

terealisasinya 50%.

5. Kegiatan Pembinaan Mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit kearsipan, capaian

kinerja keuangannya sebesar 87,40%, hal ini disebabkan karena Belanja makanan dan

minuman rapat dan kegiatan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karena banyak

terjadi jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lain.

6. Untuk Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Reproduksi Pustaka Langka dilihat dari

sisi keuangan capaiannya kinerjanya hanya sebesar 74,25%, hal ini disebabkan tissue

yang dipergunakan untuk penyelamatan bahan pustaka tidak dapat diadakan, karena

harga pasar lebih tinggi dari harga standar yang ditetapkan, sehingga terjadi

pengembalian anggaran ke kas daerah.

7. Di sisi lain, kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan di Instansi,

Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Daerah realisasi keuangan 78,48%, hal ini karena

Belanja jasa tenaga ahli / instruktur yang dianggarkan untuk eselon II, dalam

pelaksanaannya terealisasi untuk Golongan III.

8. Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca realisasi keuangan 83,19%, hal ini

karena banyaknya waktu pembinaan yang bersamanaan dengan kegiatan lain, sehingga

belanja makanan dan minuman tidak dapat direalisasikan seluruhnya.

Solusi :

1. Pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang, koordinasi para PPTK akan lebih

diintensifkan dan diefektifkan, sehingga pelaksanaan kegiatan semakin berdaya guna

dan berhasil guna.

2. Lebih mematangkan proses perencanaan untuk mengantisipasi terjadinya rekening-

rekening yang tidak dapat direalisasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 171

4.3 Urusan Pilihan

4.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Peternakan, Perikanan dan hasil laut merupakan produk yang masih potensial

dihasilkan di Kota Denpasar. Oleh karenanya pembinaan di kedua sub sektor ini masih tetap

dilakukan. Peternakan yang dikembangkan lebih banyak kepada ternak yang sedikit

memerlukan lahan dan tidak mencemari lingkungan. Perikanan lebih ditekankan pada upaya

pemenuhan kebutuhan akan ikan dan pemenuhan konsumsi protein. Adapun program-

program yang dilaksanakan dalam bidang ini antara lain :

Pendapatan Asli Daerah.

1. Hasil Retribusi Daerah.

Belanja tidak langsung.

1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak

4.1.Pengendalian dan Penaggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan

Penyakit Zoonosis

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

5.1.Pembibitan dan Perawatan Ternak

5.2.Pengembangan Agribisnis Peternakan

5.3.Pengembangan Gizi dan pakan ternak

5.4.Pengembangan Sarana Prasarana Alat dan Mesin

5.5.Pengembangan Aneka Ternak Non Konsumsi

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 172

6.1.Promosi atas hasil produksi Peternakan unggulan daerah

6.2.Pengawasan dan Pengendalian Usaha peternakan

7. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani

7.1.Penjaminan Pangan Asal Hewan

7.2.Pengembangan dan Pemeliharaan RPH

7.3.Penjaminan Pangan Hasil Asal Hewan

8. Program Perencanaan Pembangunan Peternakan Perikanan dan Kelautan

8.1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peternakan Perikanan dan

Kelautan

8.2.Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peternakan Perikanan dan

Kelautan

8.3.Kegiatan Penyusunan Data Satatistik Peternakan Perikanan dan Kelautan

9. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

9.1.Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

10. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Daya Kelautan

10.1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan

11. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

11.1. Pengembangan Pasar Benih dan Balai Benih Ikan

11.2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya

12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

12.1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap

13. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

13.1.Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Prooduksi Perikanan

13.2. Promosi Hasil Produk Perikanan Unggulan Daerah

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Pilihan Pertanian.

Urusan Pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan

Kelautan Kota Denpasar diwujudkan melalui 13 program dan 24 kegiatan. Anggaran Belanja

tak langsung sebesar Rp. 7.814.404.800 dengan realisasi Rp. 7.734.817.909 atau 98,98 %.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 173

Belanja langsung dialokasikan Rp. 6.118.180.700 dengan realisasi Rp. 5.693.751.031

atau 93,00%. Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar

Rp. 361.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 355.459.500,- (98,47%) dengan rincian

sebagai berikut :

- Urusan Peternakan target : Rp. 350.000.000,- realisasi Rp. 355.459.500,- (100%)

- Urusan Perikanan tidak dapat direalisasikan karena adanya UU No 23 Tahun 2014 dimana

kewenangan untuk memungut retribusi SIPI dan SIKPI ada di tingkat Provinsi. Adapun

realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Target :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 7.814.404.800

Belanja Pegawai Rp. 7.814.404.800

2. Belanja Langsung : Rp. 6.118.180.700

Belanja Pegawai Rp. 3.000.000

Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.438.449.700

Belanja Modal Rp. 676.731.000

3. Total Belanja Langsung Rp.13.932.585.500

dan tidak langsug

Realisasi :

1.Belanja Tidak Langsung : Rp. 7.734.817.905

Belanja Pegawai Rp. 7.734.817.905

2.Belanja Langsung : Rp. 5.690.198.831

Belanja Pegawai Rp. 3.000.000

Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.038.328.831

Belanja Modal Rp. 648.870.000

3.Total Belanja Langsung Rp. 13.428.568.940

dan tidak langsung

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masng program dan kegiatan baik menyangkut

fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 174

Tabel 4.45

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar

Program/Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja

Belanja Tidak

Langsung

7.734.817.909

1. Belanja Pegawai 1 Laporan

7.814.404.800 1 Laporan 100

7.734.817.909 98,98

Belanja Langsung

5.693.751.031

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran 1 Laporan

1.416.442.500 1 Laporan 100

1.351.810.281 95,44

2. Program

Peningkatan Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

a. Peningkatan Sarana

dan Prasarana 1 Laporan

919.927.780 1 Laporan 100

892.393.900 97,01

Aparatur

3. Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

a. Pendidikan dan

Pelatihan Formal 6 Orang

30.000.000 6 Orang 100

7.585.000 25,28

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 175

Target Realisasi

Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

4. Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak

a. Pengendalian dan

Penanggulangan

Penyakit 10 Orang

410.899.000 10 Orang 100

400.949.500 97,58

Hewan Menular

Strategis dan Penyakit 5 Orang 5 Orang

Zoonosis 105 Kali 105 Kali

10 Kali 10 Kali

5. Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

a. Pembibitan dan

Perawatan Ternak 2.500 Ekor

122.100.000 2.500 Ekor 100

121.603.500 99,59

3.000 Ekor 3.000 Ekor

2.475 Ekor 2.475 Ekor

24.000 Ekor 24.000 Ekor

b. Pengembangan

Agribisnis Peternakan 13 Klp

192.358.000 13 Klp 100

171.838.550 89,33

1 Klp 1 Klp

13 Klp 13 Klp

1 Klp 1 Klp

c. Pengembangan Gizi

dan Pakan Ternak 4 Klp

57.375.000 4 Klp 100

56.759.800 98,93

5 PS/Kios 5 PS/Kios

50 Orang 50 Orang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 176

Target Realisasi

Program/Kegiatan

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

d. Pengembangan

Sarana dan Prasarana

Alat dan 2 Klp

40.000.000 2 Klp 100

37.584.400 93,96

Mesin 2 Klp 2 Klp

12 Buah 12 Buah

e. Pengembangan

Aneka Ternak dan

Ternak 5 Unit

237.600.000 5 Unit 100

235.040.500 98,92

Non Konsumsi 1 Kali 1 Kali

6. Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi

Peternakan

a. Promosi Atas Hasil

Peternakan Unggulan 4 Kec

129.270.000 4 Kec 100

112.145.650 86,75

Daerah

b. Pengawasan dan

Pengendalian Usaha 10 Klp

8.889.500 10 Klp 100

8.888.500 99,99

Peternakan

7. Program

Penyediaan Pangan

Hewani

a. Penjaminan Pangan

Asal Hewan 50 Sampel

33.250.000 50 Sampel 100

33.172.500 99,77

b.Pengembangan dan

Pemeliharaan RPH 84 Unit

702.654.960 84 Unit 100

609.469.050 86,74

2 Unit 2 Unit

10.000 Ekor 10.000 Ekor

30.000 Ekor 30.000 Ekor

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 177

Target Realisasi

Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

c. Penjaminan Pangan

Hasil Asal Hewan 3 Klp

132.997.500 3 Klp 100

130.789.500 98,34

10 Klp 10 Klp

10 Psr 10 Psr

8. Program

Pembangunan

Peternakan

Perikanan, dan

Kelautan

a. Penyusunan

Dokumen Perencanaan 20 Buah

47.836.000 20 Buah 100

30.327.400 63,40

Pembangunan

Peternakan , Perikanan

dan 10 Buah 10 Buah

Kelautan 10 Buah 10 Buah

b. Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan 60 Buah

26.365.000 60 Buah 100

26.365.000 100,00

Peternakan,

Perikanan dan

Kelautan

c. Penyusunan Data

Statistik Peternakan , 50 Buah

62.576.000 50 Buah 100

62.576.000 100,00

Perikanan dan

Kelautan

9. Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Pesisir

a. Pengembangan

Sarana Prasarana dan 2 klp

178.654.000 2 klp 93,49

163.173.500 91,33

Pelestarian Sumber

Daya Kelautan dan 600 pohon 600 pohon

Perikanan 1 hari 1 hari

180 kali 180 kali

1 lokasi 1 lokasi

3 lokasi 3 lokasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 178

Target Realisasi

Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

10. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengawasan dan

Pengendalian

Sumber Daya

Kelautan

a. Pengembangan

Sarana dan Prasarana 20 kali

227.307.000 20 kali 100

191.230.300 84,13

Pengawasan,

Pemanfaatan Sumber

Daya 3 hari 3 hari

Keluatan dan

Perikanan 1 unit 1 unit

1 hari 1 hari

4 klp 4 klp

4 klp 4 klp

1 unit 1 unit

10 orang 10 orang

11.Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

a.Pengembangan Pasar

Benih dan Balai Benih 1 set

476.959.000 1 set 100

458.042.850 96,03

Ikan 6150 kg 6150 kg

1 set 1 set

315000 ek 315000 ek

75.000 ek 75.000 ek

10.000 ek 10.000 ek

b. Pembinan dan

Pengembangan

Perikanan 1 kali

225.265.500 1 kali 100

196.102.200 87,05

Budidaya 105 bh 105 bh

1 set 1 set

1 set 1 set

12 kali 12 kali

1 kali 1 kali

1 unit 1 unit

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 179

30 org 30 org

Target Realisasi

Program/Kegiatan

Fisk

Keuangan

Fisik

Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

5 klp 5 klp

1 BBI 1 BBI

4 kec 4 kec

12 klp 12 klp

10 klp 10 klp

1 lokasi 1 lokasi

12. Program

Pengembangan

Perikanan

Tangkap

a. Pembinaan dan

Pengembangan

Perikanan 12 kali

243.725.500 12 kali 100

230.977.900 94,77

Tangkap 3 hari 3 hari

1 hari 1 hari

12 klp 12 klp

30 org 30 org

200 org 200 org

13. Program

Optimalisasi

Pengelolaan dan

pemasaran

Produksi Perikanan

a. Kajian Optimalisasi

Pengelolaan dan 4 klp

116.926.000 4 klp 100

110.284.000 94,32

Pemasaran Produk

Perikanan 10 pasar 10 pasar

10 klp 10 klp

4 klp 4 klp

b. Promosi Hasil

Produksi Perikanan

2 klp

pengolahan

78.802.500 2 klp pengolahan 100

54.761.250 69,49

Unggulan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 180

6.118.180.740 97,53

5.693.751.031

c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan

1. Adanya Alih fungsi lahan yang sangat tinggi di Kota Denpasar

2. Masih adanya ancaman penyakit zoonosis ( rabies) dan penyakit hewan

menular lainnya di Kota Denpasar.

3. Pola produksi (ternak dan ikan) belum tertata baik

4. Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi peternakan dan perikanan

5. Kurangnya sarana prasarana kelompok nelayan, pembudidaya dan peternak.

6. Masih rendahnya keterampilan nelayan, pembudidaya dan peternak dalam penerapan

teknologi dan informasi.

Solusi

1. Pengembangan peternakan perikanan yang intensif melalui program urban farming.

2. Agar tetap melakukan tindakan Preventif melalui peran serta masyarakat :

a. Sosialisasi secara terus menerus dengan pendekatan budaya masyarakat

b. Melakukan pengawasan lalu-lintas hewan berdasarkan pola-pola distribusi hewan.

c. Pelaksanaan kontrol populasi untuk HPR yang diliarkan dengan bekerjasama

dengan kelompok masyarakat.

3. Pola produksi yang baik dilaksanakan dengan :

a. Mengadakan pembinaan IB untuk mengatur kelahiran ternak

b. Penebaran benih ikan dan penyebaran bibit ternak dilaksanakan secara berkala

sehingga didapatkan pola produksi yang kontinyu dan berkelanjutan sesuai dengan

kebutuhan pasar.

4. Solusi dari permasalahan belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan

dan peternakan melalui :

a Menyiapkan data-data potensi perikanan dan peternakan

b. Meningkatakan peran serta masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan

potensi perikanan dan peternakan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 181

5. Pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, budidaya dan peternakan

yang tepat guna.

Memberikan pelatihan secara teknis dan peningkatan kompetensi SDM nelayan,

pembudidayaan ikan dan peternakan

4.3.2 Urusan Pariwisata

Dinas Pariwisata.

a. Program dan Kegiatan

Kota Denpasar sebagai bagian dari sistem kepariwisataan Propinsi Bali memiliki

obyek wisata yang cukup banyak mendapatkan perhatian wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Pantai Sanur, Museum Bali, Museum Le Mayeur, Taman Budaya, Pasar Badung, Desa

Budaya Kertalangu, Monumen Perjuangan Rakyat Bali merupakan sebagian dari Obyek

Wisata yang ada di Kota Denpasar

Akomodasi wisata yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2016 berjumlah286 unit dengan

jumlah kamar sebanyak 10.630 unit, terdiri dari hotel bintang berjumlah 29unit dengan kamar

berjumlah 3.683 unit, dan 90 persen hotel bintang berlokasi di kawasan Sanur. Hotel melati

berjumlah 167 unit, memiliki4.970 unit kamar dan Pondok Wisata berjumlah 71 unit dengan

jumlah kamar sebanyak 1.357 unit dan akomodasi lainnya berjumlah 19 unit dengan jumlah

kamar sebanyak 620 unit kamar. Sedangkan jumlah rumah makan/restoran yang menunjang

kegiatan pariwisata di Kota Denpasar berjumlah 471 unit, dengan kapasitas tempat duduk

berjumlah 25.140 unit tempat duduk.

Dengan ketersediaan sarana prasarana tersebut diatas, masih ada permasalahan-

permalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

• Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah belum bisa disusun padahal ini

merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

disebabkan karena Peraturan Daerah RIPPDA Provinsi belum ditetapkan.

• Formasi jabatan masih ada yang kosong sehingga akan berdampak terhadap pelayanan

yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

Kebijakan :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 182

• Mengembangkan pariwisata budaya berwawasan lingkungan yang dijiwai agama Hindu

dengan mengembangkan obyek, daya tarik wisata, dan atraksi wisata, pembinaan dan

peningkatan kesadaran peran aktif masyarakat termasuk desa adat.

• Mengembangkan fasilitas pengelolaan industri kepariwisataan dengan mengembangkan

koordinasi dengan pihak-pihak komponen pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga

mampu memberdayakan perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian

kerakyatan.

• Mengembangkan pengelolaan kepariwisataan melalui teknologi informasi.

• Mengembangkan ekonomi kreatif dan SDM pariwisata.

Strategi :

• Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata melalui penggalian dan pengembangan

objek-objek dan daya tarik wisata untuk menwujudkan pariwisata pariwisata budaya yang

berwawasan lingkungan.

• Mengembangkan dan membina pola kemitraan antara pelaku pariwisata, pemerintah,

swasta dan masyarakat dalam memajukan kegiatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi

rakyat guna mewujudkan ekonomi kerakyatan.

• Mengembangkan kawasan strategis pariwisata daerah, pengelolaan destinasi, dan

peningkatan pemasaran.

• Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan yang mampu memberikan pelayanan

keamanan dan kenyamanan serta mempunyai daya dukung yang kompetitif.

• Meningkatkan SDM pariwisata.

• Meningkatkan system promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara terpadu.

• Mengembangkan potensi ekonomi kreatif.

Dari uraian diatas, maka Dinas Pariwisata Kota Denpasar melaksanakan program dan

kegiatan dalam bidang pariwisata antara lain :

Belanja tidak langsung.

Belanja Pegawai.

Balanja Langsung.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 183

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.

1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program pengembangan pemasaran pariwisata.

4.1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

4.2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri

4.3. Pengembangan statistik kepariwisataan

4.4. Penyuluhan kepariwisataan.

5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

5.1. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

6. Program Pengembangan Kemitraan.

6.1.Peningkatanperansertamasyarakatdalampengembangankemitraanpariwisata

6.3. Pengembangansumberdayamanusiadanprofesionalismebidangpariwisata

6.4. Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum.

6.5. Pembinaan, pengendalian, dan penertiban usaha jasa dan sarana wisata

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar

diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp.9.543.095.400,- termasuk BTL (Belanja Tak Langsung)

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp.3.557.620.600,-

Belanja pegawai Rp.3.557.620.600,-

2. Belanja Langsung Rp.5.985.474.800,-

Belanja pegawai Rp. 39.400.000,-

Belanja barang dan jasa Rp.5.323.590.800,-

Belanja modal Rp.662.484.000,-

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 3.544.094.552,-

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 184

Belanja pegawai Rp. 3.544.094.552,-

Belanja langsung Rp. 5.477.309.305,-

Belanja pegawai Rp. 35.500.000,-

Belanja barang dan jasa Rp.4.865.132.305,-

Belanja modal Rp.576.677.000,-

Tabel 4.46

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2016 yang dilaksanakan

oleh Dinas Pariwisata.

Program/Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

Belanja Tidak

Langsung

3.557.620.600 3.544.094.552,- 99,62

1.Belanja Pegawai 37 org 3.557.620.600 37 org 100 3.544.094.552,- 99,62

Belanja Langsung 5.985.474.800 5.477.309.305,- 91,51

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.446.644.250,-

1.1.Pelayanan

administrasi

perkantoran

- 1.446.644.250,- - 96 1.308.971.795,- 90,48

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.176.010.000,-

2.1.Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

- 1.176.010.000,- - 95 1.001.126.800,- 85,13

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

60.000.000,-

3.1.Pedidikan dan

Pelatihan Formal

- 60.000.000,- - 90 45.234.200,- 75,39

Program

pengembangan

pemasaran pariwisata

1.309.758.050,- 1.197.961.250,- 88,45

4.1.Pengembangan

jaringan kerjasama

promosi pariwisata

1 kali 183.625.400,- 1 kali 100 158.022.750,- 86,06

4.2.Pelaksanaan

promosi pariwisata

nusantara didalam

dan luar negeri

3 kali 979.409.800,- 3 kali 97 899.532.100,- 91,84

4.3.Pengembangan

statistik

kepariwisataan

1000 buku 61.234.950,- 1000

buku

100 57.793.200,- 94,38

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 185

Program/Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

4.4.Penyuluhan

kepariwisataan

1.260

orang

85.487.900,- 1.260

orang

100 82.613.200,- 96,64

Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

1.674.778.500,- 1.637.642.510,- 97,78

5.1.Pengembangan

jenis dan paket

wisata unggulan

4 atraksi

wisata

1.674.778.500,- 4 atraksi

wisata

100 1.637.642.510,- 97,78

Program

Pengembangan

Kemitraan.

318.284.000,- 286.372.750,- 89,97

6.1.Peningkatan pera

serta masyarakat

dlm pengembangan

kemitraan

pariwisata

1 klmpk

sadar

wisata

60.500.000,- 1 klmpk

sadar

wisata

100 56.700.000,- 93,72

6.2.Pengembangan

sumber daya

manusia dan

profesionalisme

bidang pariwisata

1 kali 98.284.000,- 1 kali 95,50 80.482.800,- 82,03

6.3.Pembinaan dan

pengawasan usaha

rekreasi dan

hiburan umum

18 jenis

usaha

25.187.500,- 18 jenis

usaha

100 22.346.100,- 88,72

6.4.Pembinaan

pengendalian, dan

penerbitan usaha

jasa dan sarana

wisata

6 jenis

usaha

134.486.000,- 6 jenis

usaha

100 126.843.850,- 94,32

Dalam bidang Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota

Denpasar disamping melaksanakan promosi pariwisata berupa pameran kepariwisataan di

dalam negeri juga melaksanakan Table Top bekerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata

Daerah Kota Denpasar yang dilaksanakan di Hotel Aston, Semarang.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Secara umum dari keseluruhan program dan kegiatan dapat dilaksanakan

dengan baik tapi dalam pelaksanaannya juga terdapat hambatan dan permasalahan yang perlu

diperbaiki dimasa yang akan datang. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2016 adalah pada

kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur adalah sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 186

• Minimnya jadwal bimtek dari pihak penyelenggara yang sesuai dengan

peruntukannya

Solusi

Koordinasi perlu ditingkatkan terkait jadwal bimtek kepada pihak penyelenggara

4.3.3 Urusan Pertanian

Dinas Pertanian Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Sektor Pertanian di Kota Denpasar, masih memegang peranan penting untuk

dikembangkan lebih lanjut. Konsep pembangunan pertanian di Kota Denpasar adalah

pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan. Tanaman yang dikembangkan lebih

banyak mengarah kepada menanam tanaman yang tidak mengambil lahan yang luas, seperti

pertanian hidroponik, tumpangsari, pengembangan pertanian organik, pengembangan

agribisnis anggrek dan sebagainya. Lahan pertanian yang semakin menyempit, perlu terus

diupayakan pelestariannya, agar sektor ini tidak punah oleh alih fungsi lahan yang terus

meningkat. Tuntutan adanya ruang terbuka hijau dalam setiap wilayah sedikit banyak telah

memberikan peluang pada tetap eksisnya pertanian di Kota Denpasar sebagai sebuah ruang

terbuka hijau atau paru-paru Kota. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

menangani urusan pilihan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah.

1. Hasil Retribusi Daerah

Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 187

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

4.1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

4.2. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

5.1. Pengembangan Diversifikasi Tanaman

5.2. Pengembangan Perbenihan / Pembibitan

5.3. Peningkatan Produksi dan Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian /

Perkebunan

5.4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

5.5. Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian

5.6. Perencanaan dan Penyusunan Pembangunan Pertanian

5.7. Pengolahan dan Penyusunan Data Statistik

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

6.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah

7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

7.1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna

7.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat

Guna

8. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan

8.1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

8.2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi BPPK dan Penyediaan Sarana

Pendukung Penyuluhan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Pilihan Pertanian.

Urusan pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Kota Denpasar diwujudkan melalui 8 (Delapan) program dan 17

(Tujuhbelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar sebesar Rp. 6.323.501.000,- dengan

realisasi Rp. 5.887.241.041,- atau 93,10 persen. Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil

Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 0,- dengan realisasi Rp. 0,-. Adapun realisasi

untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut :

Target :

1 Belanja tidak langsung Rp. 5.823.626.900,-

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 188

Belanja pegawai Rp. 5.823.626.900,-

2 Belanja langsung Rp. 6.323.501.000,-

Belanja Pegawai Rp. 3.000.000,-

Belanja barang dan jasa Rp. 5.624.142.000,-

Belanja modal Rp. 696.359.000,-

3 Total Belanja langsung Rp. 12.147.127.900,-

dan Tak Langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 5.773.302.493,- ( 99,14% )

Belanja pegawai Rp. 5.773.302.493,-

2. Belanja langsung Rp. 5.887.241.041,- (93,10%)

Belanja pegawai Rp. 3.000.000,-

Belanja barang dan jasa Rp. 5.223.993.166,-

Belanja modal Rp. 660.247.875,-

3. Total Belanja Langsung dan Rp. 11.660.543.534,- (95,99%)

Tak Langsung

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut

fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 4 .44

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kota Denpasar.

Program/Kegiatan

Anggaran Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume ( Rp. ) Volume % Volume %

Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil Retribusi - - - - - -

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai 1 paket 5.823.696.900,- 1 paket 100 5.773.302.493,- 99,14

Belanja Langsung 6.323.501.000,- 99,71 5.887.241.041,- 93,10

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 189

Program/Kegiatan

Anggaran Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume ( Rp. ) Volume % Volume %

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.1. Kegiatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran (K.1)

1 paket 1.682.379.500,- 1 paket 100 1.593.720.068,- 94,73

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.1. Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur (K.2)

1 paket 851.165.000,- 1 paket 100 821.222.750,- 96,48

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

3.1. Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal (K.3)

12 org 102.000.000,- 12 org 100 92.444.400,- 90,63

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

4.1. Kegiatan Pelatihan Petani dan

Pelaku Agribisnis (K.4)

4 Klp

49.441.250,- 4 Klp

100 48.341.250,- 97,78

4.2. Kegiatan Penyuluhan &

Pendampingan Petani & Pelaku

Agribisnis (K.17)

(Keg. Baru di perubahan)

5 subak 380.000.000,- 5 subak 100 354.765.900,- 93,36

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

5.1. Kegiatan Pengembangan

Diversifikasi Tanaman (K.5)

1 paket 506.561.000,- 1 paket 100 475.799.900,- 93,93

5.2 Kegiatan Pengembangan

Perbenihan/Pembibitan (K.6)

10 ha 92.534.250,- 10 ha 95 81.734.250,- 88,33

5.3 Kegiatan Peningkatan Produksi

& Produktifitas & Mutu

Produk Pertanian/Perkebunan

(K.7)

66,5

kw/ha

517.604.000,- 66,5

kw/ha

100 504.766.000,- 97,52

5.4 Kegiatan Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan (K.8)

55 buku 36.496.000,- 55 buku 100 36.496.000,- 100

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 190

Program/Kegiatan

Anggaran Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume ( Rp. ) Volume % Volume %

5.5 Kegiatan Pengelolaan Lahan

dan Air Irigasi Pertanian (K.9)

2.190 m²

4 sumur

656.990.500,- 2.190 m²

4 sumur

100 513.072.500,- 78,09

5.6 Kegiatan Perencanaan dan

Penyusunan Pembangunan

Pertanian (K.10)

240 buku 82.350.750,- 240 buku 100 62.748.750,- 76,20

5.7 Kegiatan Pengo;ahan dan

Penyusunan Data Statistik

(K.11)

150 buku 124.859.250,- 150 buku 100 121.187.494,- 97,06

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian

6.1. Kegiatan Promosi atas Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah (K.12)

8 kali 404.877.500,- 8 kali 100 382.029.654,- 94,36

Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

7.1. Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Teknologi

Pertanian Tepat Guna (K.13)

1 kajian 128.403.000,- 1 kajian 100 126.983.000,- 98.89

7.2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna (K.14)

6 unit 176.450.500,- 6 unit 100 162.450.500,- 92,07

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

8.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Tenaga Penyuluh

Pertanian/Perkebunan (K.15)

4 klp

50 buku

58.765.000,- 4 klp

50 buku

100 58.765.000,- 100

8.2 Kegiatan

Pembangunan/Rehabilitasi/

Renovasi BPPK dan Penyediaan

Sarana Pendukung Penyuluhan

(K.16)

86 unit 472.623.500,- 86 unit 100 450.713.625,- 95,36

c. Permasalahan dan Solusi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 191

Permasalahan

1. Masih terbatasnya penyedia baglog jamur tiram yang berkualitas bagus.

2. Pengalokasian pupuk yang kurang tepat di masing-masing kecamatan karena

adanya perubahan jadwal tanam padi karena curah hujan yang berubah.

3. Adanya perbaikan saluran air di Subak Taman dari proyek PU Propinsi Bali seluas

34 Ha.

4. Transpormasi teknologi masih terlambat karena keterbatasan keterampilan dan

keahlian petani, seperti operator pengoperasian mesin transplenter tanam padi

sangat terbatas.

5. Serangan hama wereng coklat di Subak Umalayu seluas 70 are yang diakibatkan

cuaca yang tidak menentu ( panas hujan silih berganti ) yang menyebabkan iklim

lembab sehingga gagal panen (padi).

Solusi

1. Dinas Pertanian Kota Denpasar pada Tahun 2017 ini sedang memfasilitasi /

merancang pembentukan kelompok tani pembuat baglog jamur tiram.

2. Realokasi distribusi pupuk di masing-masing kecamatan disesuaikan dengan

perubahan jadwal tanam padi.

3. Dilakukan perubahan jadwal tanam padi disesuaikan dengan ketersediaan air.

4. Pemerintah melalui Dinas Pertanian akan terus melakukan kaderisasi operator

pengoperasian alsintan.

5. Dilakukan claim asuransi lahan pertanian karena gagal panen.

4.3.4 Urusan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Keberadaan Industri dan Industri rumah tangga/kerajinan sangat bersinergi dengan

dunia kepariwisataan. Hal ini disebabkan karena hasil industri/kerajinan menjadi salah satu

faktor pelengkap destinasi wisata. Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan

wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potensial sebagai

daerah pemasaran produk barang dan jasa.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani urusan pilihan yang dilaksanakan

melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 192

Belanja tidak langsung.

1. Belanja Pegawai.

Balanja Langsung.

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

4. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

4.1. Sosialisasi Undang-Undang dan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam

rangka tertib niaga.

4.2. Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

4.3. Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

4.4. Terbentuknya UPTD Metrologi

5. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

5.1 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor

5.2 Koordinasi Program Pengembangan Eksport dengan Instansi

terkait/asosiasi/pengusaha

5.3 Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

6. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri

6.1. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

6.2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

6.3. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

6.4. Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah

6.5. Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang

strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor

6.6. Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif.

6.7. Peningkatan Inovasi Produk Lokal

6.8. Pembinaan Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar Tradisional

7. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

7.1 Penguatan sistem industri teknologi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 193

7.2 Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing

Industri

8. Program pengembangan industri kecil dan menengah.

8.1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan

9. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri.

9.1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.

9.2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.

10. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

10.1. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan

Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar diwujudkan melalui 10 (sepuluh) program dan

24 (dua puluh empat) kegiatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari

masing-masing perangkat daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan pilihan dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 11.497.812.100,00

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp. 4.053.645.200,00

- Belanja Pegawai Rp. 4.053.645.200,00

2. Belanja langsung Rp. 11.497.812.100,00

- Belanja Pegawai Rp. 78.300.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.186.512.100,00

- Belanja Modal Rp. 1.233.000.000,00

3. Total Belanja Langsung dan Rp. 15.551.457.300,00 (100%)

Tak Langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp. 4.039.431.733,00 (99.65%)

- Belanja Pegawai Rp. 4.039.431.733,00

2. Belanja langsung Rp. 10.323.448.668,00 (89,79%)

- Belanja Pegawai Rp. 47.750.000,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 194

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.073.986.768,00

- Belanja Modal Rp. 1.201.711.900,00

3. Total Belanja Langsung dan Rp. 14.362.880.401,00 (93,35%)

Tak Langsung

Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table

berikut :

Tabel 4.47

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian dan Urusan Perdagangan Tahun

2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 195

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 196

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 197

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan pilihan Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016,

terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya di bawah 80% sebagai berikut :

1. Kegiatan Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, realisasi anggaran

sebesar Rp 285.899.400,00 atau 70,06% dari anggaran keseluruhan sebesar Rp

408.076.900,00. Hal ini sesuai dengan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dimana urusan Perlindungan Konsumen menjadi kewenangan

Provinsi sehingga kegiatan BPSK hanya dilaksanakan sampai bulan September 2016.

2. Kegiatan Terbentuknya UPTD Metrologi, dianggarkan sebesar Rp 246.939.800,00

yang mencakup pembuatan DED Gedung UPTD Metrologi dan Penyusunan Kajian

Akademis namun karena terjadi pemotongan dana alokasi umum (DAU) anggaran

kegiatan ini menjadi sebesar Rp 81.939.800,00 realisasi sebesar Rp 6.939.800,00 atau

8,47%. Hal ini disebabkan karena penyusunan kajian akademis tidak dapat

dilaksanakan dalam waktu 2 bulan saja.

3. Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi

Terkait/Asosiasi/Pengusaha dianggarkan sebesar Rp 103.380.500,00 realisasi sebesar

Rp 77.422.700,00 atau 74,89%. Hal ini disebabkan karena ada sisa anggaran

perjalanan dinas luar daerah dimana terdapat efisiensi biaya akomodasi.

4. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dianggarkan

sebesar Rp 197.240.000,00 realisasi sebesar Rp 74.440.000,00 atau 37,74%. Hal ini

disebakan karena penundaan pameran dagang di luar daerah sehingga belanja

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 198

perjalanan dinas luar daerah, belanja transportasi dan akomodasi, belanja dekorasi dan

belanja sewa gedung tidak ada realisasi.

5. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah dianggarkan

sebesar Rp 80.268.000,00 realisasi sebesar Rp 63.205.100,00 atau 78,74%. Hal ini

disebabkan karena adanya sisa perjalanan dinas luar daerah dimana terdapat efisiensi

biaya akomodasi serta adanya selisih harga tiket pesawat antara anggaran dan

realisasi.

Solusi.

1. Dalam melaksanakan perlindungan konsumen yang ada di Kota Denpasar, akan selalu

berkoordinasi dengan lembaga yang ada dengan memfasilitasi para pelaku usaha.

2. Untuk tahun anggaran berikutnya akan dirancang pembuatan DED dan penyusunan

kajian akademis dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan lokasi yang

ditetapkan

3. Dalam perencanaan tahun anggaran berikutnya akan dilakukan lebih cermat

4. Pameran adalah salah satu bentuk promosi yang perlu dilaksanakan baik secara

langsung atau bisa juga secara online melalui web yang dikelola oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar yaitu www.denpasartrading.com

5. Dalam perencanaan tahun anggaran berikutnya akan dilakukan lebih cermat

4.4 Penunjang Urusan Yang Dilaksanakan

4.4.1 INSPEKTORAT

Inspektorat

a. Program dan Kegiatan

Inspektorat merupakan instansi yang mempunyai tugas mengawasi jalannya

pelaksanaan pemerintahan di Kota Denpasar. Sebagai instansi pengawas, Inspektorat

diharapkan dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam

pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat juga berpartner dengan

lembaga pengawas lain seperti KPK, BPKP dan BPK. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

oleh Inspektorat antara lain :

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 199

Belanja Langsung.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH.

4.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

4.2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4.3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

4.4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

4.5. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

5.1. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

6.1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pemerintahan Umum

Urusan Wajib Pemerintahan Umum, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp 4.007.065.900,-.

Target :

1. Belanja Tidak Langsung Rp 3.943.977.300,- (50%)

- Belanja Pegawai Rp 3.943.977.300,-

2. Belanja Langsung Rp 4.007.065.900,- (50%)

- Belanja Pegawai Rp 1.292.625.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp 2.555.690.900,-

- Belanja Modal Rp 158.750.000,-

3. Total Belanja Langsung dan Rp 7.951.043.200,- (100%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 200

Tak Langsung

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung Rp 3.917.095.110,- (99%)

- Belanja Pegawai Rp 3.917.095.110

2. Belanja Langsung Rp 3.725.957.671,- (93%)

- Belanja Pegawai Rp 1.246.000.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp 2.322.488.013,-

- Belanja Modal Rp 157.469.658,-

3. Total Belanja Langsung dan Rp 7.643.052.781,- (96%)

Tak Langsung

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik

menyangkut fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.34

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2016

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar

No Progres/Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran.

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1 Lap 1.341.971.400 1 Lap 100 1.276.432.203 95,11

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur.

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

1 Lap 741.454.000 1 Lap 100 615.590.674 83,02

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur.

25 Orang 156.121.000 25 Orang 100 119.634.100 76,63

4 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala.

24 LHP 466.407.600 24 LHP 100 454.769.950 97,50

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 201

No Progres/Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Daerah.

12 LHP 232.166.700 12 LHP 100 227.913.850 98,17

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH.

1 Lap 281.976.000 1 Lap 100 260.689.750 92,45

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 36 Lap 508.616.700 36 Lap 100 507.378.500 99,76

Koordinasi Pengawasan yang Lebih

Komprehensif

1 Lap 56.132.500 1 Lap 100 55.676.650 99,19

5 Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian

Akuntabilitas Kinerja

5 Kali 120,544.000 4 Kali 80 107.269.000 88,99

6 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan Prosedur

Pengawasan

36 Lap 101.676.000 36 Lap 100 100.602.994 98,94

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur serta sarana prasarana yang tersedia

dikaitkan dengan tugas pengawasan yang begitu komplek terutama untuk

pengawasan bidang keuangan.

2. Masih dijumpai adanya temuan-temuan yang berulang terjadi di SKPD yang

menjadi objek pengawasan.

3. Beberapa temuan hasil pemeriksaan tindak lanjutnya tidak dapat dituntaskan.

Solusi.

1. Secara bertahap perlu penyediaan sarana prasarana dan sumber daya aparatur

yang memadai khususnya dalam bidang pengawasan keuangan. Sumber daya

aparatur yang sudah ada sekarang perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui

diklat dan sebagainya.

2. Sosialisasi peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi demikian juga dalam pelaksaaan program/ kegiatan perlu semakin

diefektifkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 202

3. Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan perlu lebih diintensifkan. Bersamaan

dengan itu SKPD juga supaya lebih responsif terhadap temuan-temuan hasil

pemeriksaan aparat pemeriksa internal maupun external.

4.4.2 PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota

Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana, (3)

pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan

diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus

perencanaan yang utuh.

Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur,

masing-masing instansi pemerintah (Perangkat Daerah) menyiapkan rancangan rencana

pembangunan. Selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan

rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahanan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan.

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk

melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang

tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan perencanaan, melalui

kegiatan koreksi dan penyesuaian.

Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan yang secara sistimatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi

untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 203

pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output),

hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (inpact).

Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Pengembangan Data/Informasi.

4.1. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanan

4.2. Penyusunan Profil Daerah

4.3. Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah Iptek

4.4. Penerimaan Sistem Perencanaan Daerah secara Terpadu

5. Program Kerjasama Pembangunan

5.1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

5.2. Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah.

6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

6.1. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

(BKPRD).

6.2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

7. Program Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar

7.1. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 204

8.1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan

Layanan Publik

8.2. Penyusunan Rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016-2021

8.3. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 2016-2021

8.4. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

DenpasarTahun 2016-2021

8.5. Penyusunan Rancangan RKPD

8.6. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

8.7. Penetapan RKPD

8.8. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

8.9. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah

8.10. Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPA)

8.11. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9.1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9.2. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian

9.3. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Peternakan

10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

10.1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

10.2. Penelitian Model Kebijakan dan Komunikasi Pembangunan dalam Penanganan

Gepeng dan Kebersihan di Kota Denpasar.

10.3. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

10.4. Sosialisasi, Semiloka dan Penyusunan Road Map Denpasar Smart City

10.5. FGD Indikator Kebahagiaan di Kota Denpasar dan FGD Orange Ekonomi di Kota

Denpasar.

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

11.1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup.

11.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 205

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar,diwujudkan melalui 11 (sebelas)

program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.399.488.721,-

(Tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh

delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Target :

1 Belanja tidak langsung Rp. 5.223.980.400

- Belanja pegawai Rp. 5.223.980.400

2 Belanja langsung Rp. 12.175.508.321

- Belanja Pegawai Rp. 48.100.000

- Belanja barang dan jasa Rp. 10.507.003.321

- Belanja Modal Rp. 1.620.405.000

Realisasi :

1 Belanja tidak langsung Rp. 5.202.640.509

- Belanja pegawai Rp. 5.202.640.509

2 Belanja langsung Rp. 10.124.458.659

- Belanja Pegawai Rp. 48.100.000

- Belanja barang dan jasa Rp. 8.566.932.004

- Belanja Modal Rp. 1.509.426.655

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 4.7

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Denpasar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 206

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai 100% 5,223,980,400 100% 100% 5,202,640,509 99.59

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

a Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 2,050,575,718 100% 100% 1,707,320,828 83.26

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

a Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 2 ,543,965,000 100% 100% 2,209,875,208 86.87

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

a Pendidikan dan Pelatihan

Formal

100% 88,000,000 100% 100% 77,334,600 87.88

4.

a

Program Pengembangan/

Data dan Informasi

Penyusunan dan

Pengumpulan data/informasi

Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan

74 buku

162,802,000

74 buku

100%

88,217,900

54.19

b

Penyusunan Profil Daerah

74 buku

131,191,000

74 buku

100%

102,766,340

78.33

c

Penyusunan Profil Calon

Peneima Anugerah Iptek

100 buku;

3 org

179,390,000

100 buku;

3 org

100%

112,839,400

62.90

d

Penerapan Sistem

Perencanaan Daerah secara

Terpadu

1 Paket

403,270,000

1 paket

100%

346,674,800

85.97

5. Program Kerjasama

Pembangunan

a

Koordinasi Kerjasama

Pembangunan antar Daerah

100%

452,665,000

100%

100%

443,646,287

98.01

1 2 3 4 5 6

7

b

Koordinasi dalam Pemecahan

Masalah-masalah Daerah

200 buku

36 kajian

886,900,000

200 buku

36 kajian

100%

808,470,600

91.16

6 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 207

i.

Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian dan Pelaporan

Rencana Pembangunan

285 buku

193,741,000

285 buku

100%

134,938,230

69.65

Tumbuh

a

Koordinasi penetapan

rencana tata ruang wilayah

strategis dan cepat tumbuh

(BKPRD)

115 buku,

1 Laporan

598,206,000

115 buku,

1 Laporan

100%

442,379,266

73.95

b. Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Laporan 389,356,603 1 Laporan 100% 321,742,403 82.63

7 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

a

Koordinasi Perencanaan

Penanganan Perumahan

3 Laporan

448,285,000

3 Laporan

100%

377,936,494

84.31

8

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

a

Pengembangan Partisipasi

Masyarakat dalam

perumusan program dan

kebijakan layanan publik

270 buku

79,556,000

270 buku

100%

66,468,000

83.55

b.

Penyusunan Rancangan

Perda Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Denpasar

2016 - 2021

150 buku

424,910,000

150 buku

100%

333,979,450

78.60

c.

Penyelenggaraan

Musrenbang RPJMD 2016 -

2021

250 Buku

51,181,500

250 Buku

100%

43,231,950

84.47

d.

Penetapan Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Denpasar

2016 - 2021

350 buku

96,280,000

350 buku

100%

87,390,000

90.77

e.

Penyusunan Rancangan

RKPD

120 buku

43,025,000

120 buku

100%

35,982,200

83.63

f.

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

240 buku

244,487,500

240 buku

100%

193,073,650

78.97

g.

Penetapan RKPD

120 buku

35,659,000

120 buku

100%

25,494,000

71.49

1 2 3 4 5 6

7

h.

Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

330 buku

59,840,000

330 buku

100%

50,955,000

85.15

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 208

Daerah

j.

Penyusunan Kebijakan

Umum , Prioritas dan Plafon

APBD (KUA dan PPA)

100%

243,634,000

100%

100%

223,854,482

91.88

k.

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan

Aparatur

100%

18,665,000

100%

100%

14,385,000

77.07

10. Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

a

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

100%

157,335,000

100%

100%

110,293,450

70.10

b

Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Pertanian

100%

108,972,000

100%

100%

108,147,000

99.24

c

Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Peternakan

100%

154,960,000

100%

100%

154,160,000

99.48

9

Program Perencanaan

Sosial dan Budaya

a

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial

dan budaya

100%

112,990,000

100%

100%

76,269,600

67.50

b

Penelitian Model Kebijakan

dan Komunikasi

Pembangunan Dalam

Penanganan Gepeng dan

Kebersihan di Kota Denpasar

100%

90,300,000

100%

100%

89,518,000

99.13

1 2 3 4 5 6

7

c

Koordinasi Monitoring dan

Evaluasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

30 buku

73,365,000

150

buku

100%

47,569,200

64.84

d

Sosialisasi, Semiloka dan

Penyusunan Road Map

Denpasar Smart City

100%

670,900,000

100%

100%

520,783,003

77.62

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 209

e

FGD Indikator Kebahagiaan

di Kota Denpasar dan FGD

Orange Ekonomi di Kota

Denpasar

100%

93,945,000

100%

100%

47,033,000

50.06

11 Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

a

Koordinasi penyusunan

masterplan pengendalian

sumber daya alam dan

lingkungan hidup

100%

798,148,000

100%

100%

664,644,150

83.27

b.

Koordinasi Perencanaan

Bidang Prasarana Wilayah

100%

89,008,000

100%

100%

57,085,168

64.13

17,399,488,721

100%

15,327,099,168

88.09

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Kegiatan-kegiatan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2016 yang realisasi keuangannya

dibawah 80 persen disebabkan karena :

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan realisasi keuangan hanya mencapai 54, 19 %

hal ini terjadi karena efisiensi belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan

minuman yaitu rapat untuk pengumpulan data tidak dilaksanakan, data yang

diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan sudah tersedia di dokumen

RPJMD dan efisiensi belanja cetak.

2. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah, realisasi keuangan hanya mencapai 78, 33%.

Hal ini disebabkan oleh belanja makanan dan minuman rapat tidak terealisasi, rapat

tidak dilaksanakan karena data-data yang diperlukan untuk penyusunan Profil

Daerah sudah didapatkan dari data yang ada di RPJMD dan efisiensi Belanja

Perjalanan Dinas.

3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana

Pembangunan Daerah, realisasi keuangannya hanya mencapai 69.65%. Hal ini

disebabkan oleh : Adanya sisa belanja perjalanan dinas luar daerah yang mana

rencananya digunakan untuk menghadiri Ratek DAK yang pelaksanaannya di luar

daerah, sedianya dijadwalkan 5 kali ternyata hanya dilaksanakan 2 kali.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 210

4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2016-2021 realisasi keuangannyanya hanya

mencapai 78,60% disebakan oleh realisasi belanja perjalanan dinas kegiatan yang

rencananya akan digunakan untuk biaya konsultasi ke Pemerintah Pusat berkenaan

dengan Penerapan PP 18 tahun 2016, tentang Penataan Organisasi Perangkat

Daerah, dan dikaitkan dengan penyusunan Rancangan Perda RPJMD. Namun

dalam pelaksanaannya, penataan OPD yang belum ditetapkan sampai dengan

pelaksanaan tahapan penetapan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir

RPJMD, sebelum ditetapkan menjadi Perda RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-

2021, sehingga Perjalanan Dinas tersebut tidak dilaksanakan.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, realisasi keuangan hanya mencapai

78,97. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran akibat dari selisih harga

satuan antara yang dianggarkan dengan realisasi seperti pada perjalanan dinas,

makanan dan minuman serta belanja cetak buku.

6. Kegiatan Penetapan RKPD, realisasi keuangannya hanya mencapai 71,49% karena

terjadi efisiensi anggaran yang diakibatkan dari selisih harga satuan antara yang

dianggarkan dengan realisasi dan volume buku yang dicetak mengalami

penyesuaian dengan kebutuhan riil.

7. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur realisasi

keuanggannya hanya mencapai 77,07, karena tidak dilaksanakannya secara penuh

rencana koordinasi yang dirancang untuk bidang Pemerintahan Aparatur yang

mengkoordinir 10 (sepuluh) perangkat daerah khusus dengan Kecamatan di

Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berkenaan dengan Program dan Kegiatan

yang direncanakan.

8. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi , realisasi keuangannya

hanya mencapai 70,10% hal ini disebabkan a) Belanja makanan dan minuman rapat

masih tersisa karena koordinasi kunjungan lapangan hanya terlaksana 2 kali dari

rencana 4 kali b) belanja perjalanan dinas luar daerah karena selisih harga tiket dan

penginapan.

9. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

realisasi keuangan hanya mencapai 67,50%, hal ini disebabkan karena efisiensi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 211

belanja ATK, belanja makanan dan minuman rapat, belanja foto copy dan belanja

perjalanan dinas.

10. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, realisasi

keuangan hanya mencapai 64,84% hal ini disebabkan oleh efisiensi belanja

makanan dan minuman rapat Tim TKPKD yang sudah terlaksana tidak hanya di

Bappeda namun juga di instansi terkait dan sisa belanja perjalanan dinas luar daerah

karena sesuai informasi dari Provinsi akan ada rakernas kemiskinan pada tanggal

15 Desember 2016 tetapi batal dilaksanakan.

11. Kegiatan Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah Iptek realisasi keuangan

hanya mencapai 62,90% hal ini disebabkan belanja perjalanan dinas luar daerah

yang sedianya dialokasikan untuk penerima anugerah iptek ditingkat pusat tetapi

karena Kota Denpasar tidak mendapatkan peringkat nasional maka perjalanan dinas

tersebut tidak dapat direalisasikan.

12. Kegiatan Sosialisasi, Semiloka dan Penyusunan Road Map Denpasar Smart City,

realisasi keuangan hanya mencapai 77,62%, hal ini disebabkan karena efisiensi

pada belanja sewa ruang rapat/pertemuan.

13. Kegiatan FGD Indikator Kebahagiaan di Kota Denpasar dan FGD Orang Ekonomi

di Kota Denpasar, realisasi keuangannya hanya mencapai 50,06%, hal ini disebakan

karena Belanja Jasa Publikasi tidak dapat direalisasikan karena Publikasi

dilaksanakan oleh Bagian Humas Pemerintah Kota Denpasar.

14. Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah, realisasi keuangannya hanya

mencapai 64.13%, hal ini disebabkan karena efisiensi pada belanja perjalanan dinas

dan makanan minuman rapat.

15. Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh (BKPRD) realisasi keuangannya hanya mencapai 73,95%, hal ini

disebabkan a) sisa penawaran lelang b) Belanja penggadaan RDTR belum bisa di

realisasikan karena Perda RDTR belum disahkan c) efisiensi belanja perjalanan

dinas luar daerah .

Solusi

1. Perencanaan yang lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran belanja cetak dan

perjalanan dinas.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 212

2. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat

mengenai program/kegiatan lintas sektoral dan wilayah terutama yang

pelaksanaannya diluar daerah.

4.4.3 KEUANGAN

1. Badan Pendapatan Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Dinas Pendapatan merupakan instansi yang memfokuskan diri pada upaya

peningkatan pendapatan asli daerah Kota Denpasar. Trend pendapatan setiap tahun telah

mengalami peningkatan. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan antara

lain :

Pendapatan Asli Daerah.

1. Pendapatan Pajak Daerah

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Belanja Langsung.

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

3.1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

5.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah.

5.1. Pelayanan BPHTB.

5.2. Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

5.3. Pelayanan PBB.

5.4. Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

(Promosi/Pameran).

5.5. Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 213

5.6. Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB Bagi Wajib yang ditetapkan sebagai

Ruang Terbuka Hijau Kota (sawah ekowisata) dan Bagi Tanah untuk pertanian

(sawah murni ).

5.7. Pemutatahiran Piutang Pajak Daerah

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pemerintah Umum.

Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota

Denpasar, diwujudkan melalui 5 (lima ) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp. 12.874.083.900,-

Target :

1. Belanja tidak langsung Rp. 33.208.366.250,-

- Belanja pegawai Rp. 33.208.366.250,-

2. Belanja langsung Rp. 12.874.083.900,-

- Belanja Pegawai Rp. 230.500.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.686.665.900,-

- Belanja Modal Rp. 1.956.918.000,-

Realisasi:

1. Belanja tidak langsung Rp. 25.936.839.182,-

- Belanja pegawai Rp. 25.936.839.182,-

2. Belanja langsung Rp. 11.071.044.411,-

- Belanja Pegawai Rp. 230.500.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.266.187.061,-

- Belanja Modal Rp. 1.574.357.350,-

Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel

berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 214

Tabel 4.33

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar

No.

Program / Kegiatan

Anggaran % Capaian

Target Realisasi

I Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai 33.208.366.250,- 25.936.839.182,- 78,10

II Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.1.Pelayanan administrasi

perkantoran

4.027.182.700,- 3.563.069.355,- 88,48

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.1.Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.276.668.000,- 1.498.610.620,- 65,82

3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

3.1.Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

27.000.000,- 27.000.000,- 100

4. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur.

4.1.Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

406.250.000,- 250.067.318,- 61,55

5. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

5.1. Pelayanan BPHTB

5.2.Intensifikasi dan Ektensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah.

5.3. Pelayanan PBB.

5.4. Penyampian Data dan

Informasi Sistem Pengelolaan

Keuangan daerah

(Promosi/Pameran )

5.5. Penyusunan Sistem Informasi

Pelaporan Penerimaan Pajak

Daerah.

5.6. Pemberian kompensasi

pembayaran PBB bagi wajib

pajak yang ditetapkan

sebagai Ruang Terbuka Hijau

Kota (sawah ekowisata) dan

bagi Tanah untuk Pertanian

57.046.200,-

1.363.375.000,-

124.936.000,-

20.825.000,-

66.015.000,-

4.430.000.000,-,

50.137.500,-

1.117.199.500 ,-

115.186.000,-

20.825.000,-

64.497.000,-

4.324.305.118,-

87,89

81,94

92,20

100

97,70

97,61

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 215

No.

Program / Kegiatan

Anggaran % Capaian

Target Realisasi

(sawah murni )

5.7.Pemutahkiran Piutang Pajak

Daerah.

74.786.000,-

40.147.000,-

53,68

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Kegiatan Pemutahiran Piutang Pajak Daerah

realisasi keuangan masih kurang dari 80% . Dalam hal ini penganggaran kegiatan yang

dimaksud memperhatikan aspek efisiensi biaya

Solusi.

Guna menghindari rendahnya capaian realisasi keuangan untuk kegiatan, maka dalam

melakukan perencanaan penganggaran biaya harus dilakukan dengan cermat, efisien serta

tetap berdasarkan atas standarisasi biaya yang berlaku.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Program dan Kegiatan (Bagian Keuangan)

Belanja Langsung.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

3.2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

3.3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

3.4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

3.5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

3.6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 216

3.7. Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

3.8. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

4.1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pemerintahan Umum.

Tabel 4.24

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah Umum Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar

NO PROGRAM /KEGIATAN

TARGET REALISASI REALISASI

(%) FISIK

(%) KEUANGAN FISIK

(%) KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

- Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 1.428.367.000,

00

97% 1.126.931.660,0

0

79%

2 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

- Penyusunan Pelaporan

Keuangan Bulanan dan

Semesteran

100% 27.486.500,00 100% 24.187.050,00 88%

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

-

-

-

Penyusunan rancangan

Peraturan Daerah tentang

APBD

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

100%

100%

100%

100%

458.878.200,00

325.851.625,00

332.310.000,00

100%

100%

100%

100%

281.949.850,00

312.780.284,00

225.448.800,00

272.333.550,00

61%

96%

68%

88%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 217

-

-

-

-

Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran

100%

100%

100%

100%

308.208.250,00

384.898.250,00

139.849.750,00

220.304.500,00

100%

100%

100%

100%

319.511.491,00

116.522.648,00

182.452.150,00

914.820.558,00

83%

83%

83%

81%

- Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Bimbingan Teknis Sistem

Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual

Implementasi Sistem

Informasi Keuangan Daerah

1.125.715.000,

00

4

-

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

100%

10.153.920,00

100%

6.465.300,00

64%

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebesar Rp. 458.878.200,00

dan realisasinya sebesar Rp. 281.949.850,00 dikarenakan sisa anggaran dari perjalanan

dinas sedangkan volume sudah terealisasi semua, belanja modal pengadaan printer tidak

dapat direalisasikan karena barang tersebut tidak ada.

2. Pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebesar

Rp. 332.310.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 225.448.800,00 dikarenakan sisa

anggaran dari perjalanan dinas sedangkan volume sudah terealisasi semua.

3. Pada tindak lanjut hasil temuan pengawasan sebesar Rp. 10.153.920,00 dan realisasinya

sebesar Rp. 6.465.300,00 dikarenakan sisa anggaran makanan dan minuman rapat.

Solusi

1. Penganggaran kedepannya akan dirasionalisasikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 218

Pengelolaan Aset Daerah (Bagian Aset)

a. Program dan Kegiatan

Belanja Langsung

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.1. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

5.1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

6.1. Penyusunan Standar Satuan Harga

6.2. Peningkatan Manajemen Aset/Barang

Daerah.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 4.22

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016

Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kota Denpasar

PROGRAM / KEGIATAN

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja

Belanja Tidak Langsung

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 219

1. Belanja Pegawai - - - - - -

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Peralatan

Dan Perlengkapan Kantor

100%

1.235.985.000

100% 98

1.057.044.700

86

2 mesin tik,9

AC,4

TV,korden,13

PC,2 note book,11

printer,6 UPS,1

stavol,5 meja

kerja,1 set meja

makan,23 kursi

kerja,1 set tempat

tidur,2 set sofa,3

rak,2 meja

komputer,

karpet,2 kamera,1

sound system,1

audio tape,8 HP,1

tablet/PC,3

lukisan

15 buah

kursi

kerja,korden

,7 printer,2

note

book,karpet,

2 set meja

kerja

pimp.,2 set

rak buku,12

unit PC,2

set sofa,2

kamera,1 set

meja mkn,4

TV,9 AC,8

HP,4

printer,1 set

tempat

tidur,1

sound

system,1

perlengkapa

n studio,3

lukisan

b. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100%

4.642.339.490

100% 100

3.963.142.999

85

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

32 unit minibus, 2

unit Pick up, 50

unit sepeda motor

10.501.679.100

32 unit

minibus, 50

unit sepeda

motor

100

10.291.078.400

98

3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

33 baju endek

286.991.100

33 baju

endek

100

271.127.800

94

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Volume Rp Volume % Volume %

4. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

a. Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

117 pengurus dan

penyimpan

barang, ULP dan

staf aset

120.759.685

117

pengurus

dan

penyimpan

barang,

ULP dan

staf aset

98

62.017.828

51

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 220

5 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

a. Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

25 sertifikat

353.243.800

20 sertifikat 100

202.688.900

57

6 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

a. Penyusunan Standar Satuan

Harga

150 buku Standar

Harga Tahun

2017, 50 buku

DKBMD Tahun

2016, dan 50 buku

RKBMD Tahun

2017

147.005.300

150 buku

Standar

Harga

Tahun 2017,

50 buku

DKBMD

Tahun 2016,

dan 50 buku

RKBMD

Tahun 2017

100

91.154.300

62

b. Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah

1 laporan

454.583.100

1 laporan 95

357.773.000

79

17.742.586.575

98,88

16.296.027.927 91,85

c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

1

.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi fisik : 98% dan

keuangan Rp. 62.017.828,-( 51% ) dikarenakan kegiatan ini direncanakan untuk

mengantisipasi undangan Bimtek.

2

.

Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,

realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 202.688.900,- ( 57% ) dikarenakan untuk

pensertifikatan tanah aset Pemkot sudah dilaksanakan namun untuk tanah jalan masih

ada permasalahan di lapangan terkait dengan Surat Keterangan dari Kantor Desa

berdasarkan SK jalan dari Dinas PU. Dan pada belanja jasa kantor khususnya pada jasa

pengembalian batas tidak sepenuhnya terealisasi karena belum adanya permohonan

SKPD untuk pengembalian batas aset tanahnya.

3

.

Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.

91.154.300,- ( 62% ) dikarenakan anggaran pada belanja makanan dan minuman rapat

penyusunan buku RKBMD Tahun 2017 tidak dicairkan, yang mana kegiatan ini

termasuk kegiatan yang baru direncanakan pada perubahan 2016 sehingga hanya

sebagian dari kegiatan ini yang dapat terlaksana. Dan tidak adanya Revisi Buku Standar

Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Tahun 2016.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 221

4

.

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah, realisasi fisik 95% dan realisasi

keuangan sebesar Rp.357.773.000,- ( 79% ) dikarenakan volume kebutuhan barang dan

jasa disesuaikan dengan harga pasar.

Solusi :

1

.

Solusi dari kegiatan ini untuk tahun berikutnya akan lebih dievaluasi kembali dan perlu

adanya monitoring terhadap perincian anggarannya karena kegiatan ini tergantung pada

undangan Bimtek dari pusat.

2

.

Lebih mengintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak / instansi terkait khususnya BPN

sehubungan sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Denpasar dan menyesuaikan

perencanaan rincian anggaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2017.

3

.

Mengevaluasi perencanaan terhadap penyerapan anggaran untuk tahun berikutnya.

4

.

Mengevaluasi perencanaan terhadap penyerapan anggaran untuk tahun berikutnya, dalam

rangka penyempurnaan program Simda BMD khususnya dalam pelaksanaan akrual basis.

4.4.4 KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat

kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai. Sampai akhir Desember

tahun 2016 jumlah aparatur yang bertugas untuk melayani penduduk Kota Denpasar

berjumlah 7.158 orang, terdiri dari aparatur pemerintah yang memiliki jenjang pendidikan SD

berjumlah 132 orang (1,84%), SMP berjumlah 166 orang (2,32%), SMU/Kejuruan berjumlah

1.643 orang (22,95%), D1 berjumlah 59 orang (0,82%), D2 berjumlah 736 orang (10,28%),

D3 dan Sarjana muda berjumlah 496 orang (6,93%), S1 berjumlah 3.498 orang (48,87%), S2

berjumlah 427 orang (5,97%) dan S3 Berjumlah 1 orang (0,01%).

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menangani urusan wajib yang

dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 222

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Pendidikan Kedinasan

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat kepemimpinan Tk.II)

3.2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat kepemimpinan Tk.III)

3.3 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat kepemimpinan Tk.IV)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

4.2 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek / Workshop / Bagi PNS Daerah

4.3 Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah

4.4 Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5.1 Penempatan dan penyumpahan PNS

5.2 Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

5.3 Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data

Kepegawaian

5.4 Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS

5.5 Pengembangan Karier Pegawai

5.6 Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian

5.7 Tugas Belajar Pasca Sarjana Bagi PNS

5.8 Pembinaan Kepegawaian Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional

5.9 Sosialisasi Administrasi Mutasi Kepegawaian

5.10 Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pemerintah Umum.

Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar diwujudkan melalui 5 Program dan 19 kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 223

dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah

sesuai dengan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan umum dialokasikan anggaran

sebesar Rp 4.940.668.100.

Target:

1 Belanja Tak Langsung Rp 4,630,509,000 100%

- Belanja Pegawai Rp 4,630,509,000

2 Belanja Langsung Rp 4,940,668,100 100%

- Belanja Pegawai Rp 48,700,000

- Belanja Barang Jasa Rp 4,740,780,100

- Belanja Modal Rp 151,188,000

3 Total Belanja Langsung dan Tak

Langsung

Rp 9,571,177,100 100%

Realisasi:

1 Belanja Tak Langsung Rp 4,602,755,128 99.40%

- Belanja Pegawai Rp 4,602,755,128

2 Belanja Langsung Rp 4,399,259,196 89.04%

- Belanja Pegawai Rp 40,900,000

- Belanja Barang Jasa Rp 4,219,549,196

- Belanja Modal Rp 138,810,000

3 Total Belanja Langsung dan Tak

Langsung

Rp 9,002,014,324 94.05%

Sedangkan Target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik

menyangkut fisik dan keuangan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 dapat dilihat dalam

tabel berikut:

Tabel 4. 35

Realisasi pelaksanaan kegiatan urusan wajib Pemerintahan Umum Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Kota Denpasar

NO PROGRAM / KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

Volume (Rp) Volume (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai 100%

4,630,509,000 100% 100% 4,602,755,128 89%

Jumlah Belanja Tidak

Langsung 100%

4,940,668,100 100% 100% 4,399,259,196 89%

Belanja Langsung

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

- Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100% 1,364,906,000 100% 100% 1,161,482,483 85%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 224

NO PROGRAM / KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

Volume (Rp) Volume (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

- Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 100% 430,128,000 100% 100% 341,593,741 79%

3 Program Pendidikan

Kedinasan

-

Pendidikan dan

Pelatihan Struktur bagi

PNS (Diklat

Kepemimpinan TK. II)

100% 121,968,000 100% 100% 121,953,000 100%

-

Pendidikan dan

Pelatihan Struktur bagi

PNS (Diklat

Kepemimpinan TK. III)

100% 741,262,500 100% 100% 732,841,720 99%

-

Pendidikan dan

Pelatihan Struktur bagi

PNS (Diklat

Kepemimpinan TK. IV)

100% 666,262,500 100% 100% 654,604,500 98%

4 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

-

Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan

Bagi Calon PNS Daerah

100% 519,430,500 100% 100% 497,002,200 96%

-

Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional /

Bintek / Workshop /

Bagi PNS Daerah

100% 155,000,000 100% 100% 155,000,000 100%

- Diklat Sertifikasi Barang

dan Jasa Pemerintah 100% 107,180,300 100% 100% 106,711,800 100%

-

Ujian Sertifikasi

Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

100% 92,320,000 100% 100% 55,552,920 60%

5 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

- Penempatan dan

Penyumpahan PNS 100% 18,515,000 100% 100% 18,127,300 98%

-

Pembangunan /

Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian

Daerah

100% 106,300,000 100% 100% 104,630,000 98%

-

Penyusunan, Penyajian

Informasi DUK, dan

Pelaporan Mutasi Data

Kepegawaian

100% 70,882,500 100% 100% 65,312,900 92%

-

Pengelolaan

Administrasi Pensiun

PNS

100% 51,337,800 100% 100% 37,151,700 72%

- Pengembangan Karier

Pegawai 100% 269,688,200 100% 100% 190,652,500 71%

- Pengelolaan

Administrasi Mutasi 100% 54,699,300 100% 100% 29,174,900 53%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 225

NO PROGRAM / KEGIATAN

TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

Volume (Rp) Volume (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Kepegawaian

-

Pendidikan Tugas

Belajar Pasca Sarjana

Bagi PNS

100% 8,500,000 100% 100% 0 0%

-

Pembinaan

Kepegawaian Bagi

Pejabat Struktural dan

Fungsional

100% 49,591,500 100% 100% 38,451,400 78%

- Sosialisasi Administrasi

Mutasi Kepegawaian 100% 27,604,500 100% 100% 24,392,000 88%

-

Penyelenggaraan Ujian

Penyesuaian Ijazah bagi

PNS

100% 85,091,500 100% 100% 64,624,132 76%

Jumlah Belanja Langsung 100%

4,940,668,100 100% 100%

4,399,259,196 89%

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Pada kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur realisasi keuangan mencapai

79 %, hal ini disebabkan pada awal tahun untuk BBM menggunakan sisa minyak

tahun 2015 dan pada saat penyusunan anggaran nilai menyesuaikan dengan surat

edaran sedangkan dalam pelaksanaannya, kendaraan masih dalam kondisi bagus

sehingga terdapat efisiensi pada dana belanja bahan bakar minyak dan pemeliharaan

suku cadang kendaran dinas

2. Pada Kegiatan ujian sertifikasi barang dan jasa pemerintah realisasi keuangan

mencapai 60% dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena:

- Anggaran honor untuk narasumber direncanakan untuk golongan pangkat dan

gelar akademik maksimal (Golongan IV / S3) tetapi pada pelaksanaannya

narasumber yang ditugaskan oleh instansinya mempunyai golongan / gelar

akademik dibawahnya sehingga terdapat sisa anggaran

- Narasumber pusat yang semula direncanakan menggunakan pesawat dengan nilai

sesuai dengan haknya tetapi pada pelaksanaannya menggunakan tiket dengan

harga yang lebih rendah dan juga ada selisih pagu anggaran yang disiapkan

dengan anggaran hotel yang digunakan, sehingga dana transportasi dan akomodasi

tidak direalisasikan secara maksimal

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 226

3. Pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun realisasi keuangan mencapai 72%

dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena: terdapat efisiansi pada belanja

ATK dan foto copy serta belanja sarana mobilitas darat karena jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan dengan sarana ini lebih sedikit dari yang direncanakan sehingga

kebutuhan akan sarana tersebut juga berkurang.

4. Pada Kegiatan Pengembangan karier pegawai realisasi keuangan mencapai 71% dari

pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena: seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan

tinggi pratama belum boleh dilaksanakan menunggu penataan organisasi perangkat

daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, sehingga belanja jasa tim pansel dan

konsumsi kegiatan tidak direalisasikan.

5. Pada kegiatan pengelolaan administrasi mutasi kepegawaian realisasi keuangan

mencapai 53 % dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena adanya efsiensi

pada belanja ATK dan terjadi perubahan pada acara penyerahan SK kenaikan pangkat

yang sebelumnya direncanakan diruangan dengan kegiatan tertentu, berubah menjadi

di lapangan secara perwakilan , selanjutnya SK dikirim langsung ke SKPD dengan

pengantar sehingga anggaran makanan dan minuman kegiatan tidak bisa

direalisasikan.

6. Pada Kegiatan Pendidikan tugas belajar pasca sarjana bagi PNS realisasi keuangan 0%

dari pagu yang tersedia, hal ini disebabkan karena : adanya dana yang disiapkan untuk

kegiatan wisuda yang sebelumnya diperkirakan bulan Desember mengacu pada

kalender pendidikan tetapi kegiatan tersebut diundur menunggu panggilan dari

universitas Brawijaya sehingga dana tersebut secara keseluruhan tidak bisa

direalisasikan.

7. Pada Kegiatan Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan Fungsional

realisasi keuangan mencapai 78% dari pagu yang tersedia hal ini disebabkan karena:

pada saat penyusunan anggaran, kegiatan pembinaan kepegawaian akan

mendatangkan narasumber dengan golongan IV (maksimal), tetapi pada saat

pelaksanaan narasumber yang direkomendasi dari BKN regional X, memiliki

golongan yang lebih rendah sehingga anggaran honor untuk narasumber tidak bisa

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 227

direalisasikan secara maksimal.

8. Pada kegiatan penyelenggaraan ujian penyesuaian ijasah bagi PNS realisasi keuangan

mencapai 76 % dari pagu yang tersedia. Hal ini disebabkan karena pada saat

penyusunan anggaran, kegiatan pembinaan kepegawaian akan mendatangkan

narasumber dengan golongan IV ( maksimal ) , tetapi pada saat pelaksanaan

narasumber yang direkomendasi dari BKN regional X, memiliki golongan yang lebih

rendah sehingga anggaran honor untuk narasumber tidak bisa direalisasikan secara

maksimal.

Solusi.

1. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur perencanaan kedepan akan di

sesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya.

2. Kegiatan Ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

- Berupaya memaksimalkan realisasi pagu anggaran yang disediakan

- Kita akan lebih mengintensifkan koordinasi

3. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun

- Akan direncanakan lebih matang dan terhitung

4. Kegiatan Pengembangan karier pegawai

- Pelaksanaan kegiatan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama akan

dilaksanakan setelah pengukuhan pejabat berdasarkan organisasi perangkat daerah

yang baru.

- Berupaya memaksimalkan realisasi pagu anggaran yang disediakan

5. Kegiatan pengelolaan administrasi mutasi kepegawaian

- Berupaya memaksimalkan realisasi pagu anggaran yang disediakan

- Kita akan lebih mengintensifkan koordinasi

6. Kegiatan Pendidikan Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS

- Penyusunan anggaran selanjutnya agar memperhatikan kesesuaian dengan landasan

acuannya dan realisasi tahun sebelumnya

7. Kegiatan Pembinaan Kepegawaian bagi Pejabat Struktural dan Fungsional

- Tahun berikutnya diupayakan lebih memantapkan koordinasi tentang golongan /

pendidikan narasumber dari perencanaan sehingga dapat direncanakan lebih baik.

8. Kegiatan penyelenggaraan ujian penyesuaian ijasah bagi PNS

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 228

- Kedepan koordinasi tentang narasumber akan lebih kita intensifkan untuk

mendapatkan kepastian golongan narasumber / penguji yang akan ditugaskan oleh

instansi yang berwenang

4.4.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Belanja Langsung

- Program dan Kegiatan

Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai

b. Realisasi Program dan Kegiatan

c. Permasalahan dan Solusi

4.5 Pendukung Urusan yang dilaksanakan

4.5.1 SEKRETARIAT DAERAH

1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Belanja Langsung

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peraturan Perundang –undangan

2.1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – undangan

2.2 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan

2.3 Publikasi Peraturan Perundang – undangan

2.4 Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum ( Kadarkum) Antara

Kecamatan se –Kota Denpasar

2.5 Kajian Peraturan Perundang – undangan Daerah terhadap Peraturan

Perundang- undangan yang Baru, lebih tinggi dari Keserasian antar

Peraturan Perundang- undangan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 229

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.2 Kegiatan Bimbingan teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

( Bintek Legal Drafting )

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan pada Bagian Hukum Setda Kota Denpasa. Pencapaian sasaran

pembangunan bidang ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.21

Program /Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja

Belanja Langsung

PROGRAM

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

PROGRAM :

Peraturan Perundang-undangan

1. Kegiatan Koordinasi Kerjasama

Permasalahan Peraturan Perundang –

undangan

2. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang – undangan

3. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang

– undangan

4. Kegiatan Pembinaan Lomba Keluarga

Sadar Hukum (Kadarkum) Antara

Kecamatan se –Kota Denpasar

5. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang –

undangan Daerah terhadap Peraturan

Perundang- undangan yang Baru, lebih

tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundang- undangan Daerah

PROGRAM

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Kapasitas Sumber Daya

1 th

1 Paket

5 Perda

1 Th

4 Kec

1 Th

198.534.000

632.078.000

791.717.500

477.000.000

755.230.500

59.476.000

1 th

1 Paket

5 Perda

1 Th

4 Kec

1 Th

100

100

100

100

100

100

194.955.000

574,743.800

787.357.840

468.907.100

752.214.400

57.263.100

98 %

91 %

99 %

98 %

100 %

96 %

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 230

Aparatur

2. Kegiatan Bintek Penyusunan Produk

Hukum

Bintek Legal Drafting )

1 Th

50 orang

Kades/Lurah/

Pejabat

Eselon

III/Pejabat

Eselon IV

18.000.000

40.025.000

1 Th

50 orang

Kades/Lura

h/Pejabat

Eselon

III/Pejabat

Eselon IV

100

100

12.291.400

38.975.000

68 %

97 %

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Anggaran biaya Pelatihan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yaitu Bimtek Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di BPHN Jakarta untuk 2 orang operator JDIH

tidak dapat direalisasikan karena ditunda pelaksanaannya di BPHN.

Solusi

- Tetap dianggarkan pada Tahun Anggaran 2017

2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a. Program dan Kegiatan

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2.1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

3. Program Kerjasama Pembangunan

3.1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

4.1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4.2. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

5. Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

5.1. Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 231

5.2. Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

6.1. Pekan Daerah/Pekan Nasional

6.2. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian

7. Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi

7.1. Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah

b. Realisasi Program dan Kegiatan

TABEL 4.26

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

TAHUN 2016 YANG DILAKSANAKAN OLEH BAGIAN PEREKONOMIAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

No Program / Kegiatan

Anggaran

Setelah

Perubahan

Realisai Lebih / Kurang %

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

250.988.800

208.243.600

42.745.200 82,97

2 Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah

478.512.000

350.890.800

127.621.200 73,33

3 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia

Usaha /Lembaga

82.580.000

61.880.000

20.700.000 74,93

4 Pelatihan Ketarampilan Manajemen

Badan Usaha Milik desa

-

5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

255.145.070

242.083.600

13.061.470 94,88

6 Profil Daya Tarik Investasi

109.020.000

79.704.400

29.315.600 73,11

7 Peningkatan Koordinasi dan Motivasi

Pertanian

145.653.000

68.562.438

77.090.562 47,07

8 Penyelenggaraan Promosi Produk

Usaha Mikro Kecil Menengah

1.964.146.680

1.841.157.500

122.989.180 93,74

9 Pengembangan Kebijakan dan

Program Peningkatan Ekonomi Lokal

501.447.950

438.655.091

62.792.859 87,48

10 Pengawasan dan Pengendalian Inflasi

Daerah

422.090.000

342.192.700

79.897.300 81,07

Jumlah

4.209.583.500

3.633.370.129

576.213.371 86,31

c. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan pada Program Peningkatan Koordinasi Ketahanan Pangan pada kegiatan

Peningkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian Realisasi anggaran tidak mencapai

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 232

target 100% karena kegiatan pameran tidak dapat di ikuti disebabkan terbenturnya

dengan kegiatan rembug KTNA untuk pembahasan Pekan Nasional di Aceh 2017.

Solusi

Di koordinasikan lebih intensif Jadwal pameran

3. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Belanja Langsung

Belanja Langsung

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

2.1. Penyelenggaraan Inspeksi Mendadak dalam rangka Gerakan Disiplin Nasional (GDN) di

lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.2. Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah

4

Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

4.1. Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar

4.2. Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5.1. Pembinaan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar

6 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik .

6.1. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 233

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 4.23

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016 yang dilaksanakan

oleh Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

No. Program / Kegiatan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja Langsung

1 Program :

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Target Realisasi

NO

Program / Kegiatan

Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

Kegiatan :

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

12 bln 641.303.200 12 bln 97% 452.173.600 71%

2 Program :

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Kegiatan :

Penyelenggaraan Inspeksi

Mendadak dalam rangka Gerakan

Disiplin Nasional (GDN) di

lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar

43

SKPD/Unit

33.400.000 43 SKPD/Unit 100% 18.650.000 56%

3

Program :

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2 Orang 18.000.000 1 Orang 100% 6.748.100 37%

Bimbingan Teknis Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah

70 orang 256.020.000 70 orang 100% 193.181.600 75%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 234

4 Program :

Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

Kegiatan :

Kajian Penataan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Denpasar.

44

SKPD/unit

165.100.000 44 SKPD/unit 100% 124.568.900 75%

Penyusunan Analisa Jabatan dan

Analisa Beban Kerja (ABK) di

lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar

60

SKPD/unit

256.150.000 60 SKPD/unit 60% 93.652.364 37%

Target Realisasi

NO Program/Kegiatan Fisik Keuangan Fisik Keuagan

Volume Rp Volume % Volume %

5 Program :

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Kegiatan :

Pembinaan Pelayanan Publik di

lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar.

16 Unit

Pelayanan

6.985.000 16 Unit Pelayanan 100% 2.114.400 30%

6 Program :

Penerapan Kepemerintahan yang

Baik .

Kegiatan :

Reformasi Birokrasi di

lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar.

9 Aria

Perubahan

168.969.800 9 Aria Perubahan 96% 104.819.100 62%

6 Program :

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kegiatan :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 235

Koordinasi Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah.

Katagori

Baik

172.345.000 Katagori Baik 100% 115.552.150 67%

1.718.273.000 94% 1.111.460.214 65%

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1 Belanja Modal Software Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) di

lingkungan Pemerintah Kota Denpasar tidak direalisasikan karena ada perubahan Perangkat

Daerah sesuai PP 18 Tahun 2016.

Solusi

Menunggu ditetapkannya Perda dan Perwali Perangkat Daerah.

4. Bagian Umum

Bagian Umum Sekretariat Daerah

a. Program dan Kegiatan

A. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang kedudukannya di bawah

Asisten Administrasi Umum yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,

mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program

dan kegiatan di bidang Ketata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda, Rumah Tangga,

Sandi dan Telekomunikasi.

Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf b Peraturan

Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi

Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Denpasar, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Perencanaan operasional bagian umum yang meliputi Tata Usaha Pimpinan dan

Keuangan Setda. Rumah Tangga dan Sandi Telekomunikasi;

b. Pengelolaan Program dan Kegiatan Bagian Umum yang meliputi Tata Usaha

Pimpinan dan Keuangan Setda,. Rumah Tangga, Sandi da Telekomunikasi;

c. Pengordinasikan Program dan Kegiatan Bagian Umum yang meliputi Tata Usaha

Pimpinan dan Keuangan Setda. Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 236

d. Pengendalian Program dan Kegiatan Bagian Umum yang meliputi Tata Usaha

Pimpinan dan Keuangan Setda. Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi;

e. Pengevaluasian Program dan Kegiatan Bagian Umum yang meliputi Tata Usaha

Pimpinan dan Keuangan Setda,. Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi;

f. Pelaporan Program dan Kegiatan Bagian Umum yang meliputi Tata Usaha Pimpinan

dan Keuangan Setda. Rumah Tangga dan Sandi Telekomunikasi;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas , Bagian Umum mempunyai uraian tugas sbb :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Umum berdasarkan rencana

program Sekretariat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Umum

sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan

Bagian Umum sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan

dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyeleksi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian Umum secara berkala

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja

yang diharapkan;

e. Menyusun kajian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda,Rumah Tangga,Sandi

dan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan

pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan/keputusan;

f. Melaksanakan urusan Tata Usaha dan Pembinaan Kearsipan sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi;

g. Melaksanakan urusan Administrasi Keuangan Setda sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar proses pertanggungjawaban berjalan tertib;

h. Melaksanakan urusan Rumah Tangga Setda sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku agar tugas-tugas kedinasan berjalan lancar;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 237

i. Melaksanakan kegiatan dan urusan keamanan,ketertiban kedalam sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar keamanan,ketertiban dan kenyamanan

dalam kantor selalu terjaga;

j. Melaksanakan urusan Sandi dan Telekomunikasi sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar kerahasiaan surat-surat sandi dapat terjaga dengan baik

dan Telekomunikasi di lingkungan kantor berjalan lancar;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Umum dengan cara membandingkan antara

rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan rencana yang akan datang;

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Umum, dan:

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda;

2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan

3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda Mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda

berdasarkan Rencana Operasional Bagian Umum dan ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha

Pimpinan dan Keuangan Setda;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Sub Bagian Tata Usaha

Pimpinan dan Keuangan Setda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

dan Keuangan Setda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 238

e. Menyusun konsep kajian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam

pengambilan kebijakan/keputusan;

f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan

Ketatausahaan/Surat-Menyurat dan Kearsipan dengan cara mengidentifikasi

permasalahan yang ada,untuk menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalahnya;

g. Melaksanakan urusan Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda,

pembinaan/penataan kearsipan dan menyiapkan sarana/prasarana kearsipan sesuai

dengan peraturan yang berlaku agar proses administrasi berjalan tertib;

h. Mengendalikan naskah dinas masuk kepada Pemerintah Kota Denpasar sesuai

dengan tupoksi masing-masing unit pengolah untuk selanjutnya didistribusikan

kepada unit pengolah;

i. Melaksanakan naskah dinas keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku untuk selanjutnya dikirim kepada alamat yang dituju;

j. Meneliti kelengkapan SPP LS/UP/GU/TU dari masing-masing bagian di

Lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses

administrasi berjalan tertib dan lancar,

k. Melakukan verivikasi SPP dan SPJ dari masing-masing Bagian di Lingkungan

Setda Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib

administrasi;

l. Menyiapkan register penerimaan dan register pengesahan SPJ masing-masing

bagian sesuai dengan bukti-bukti yang ada sebagai bahan pertanggung jawaban

untuk selanjutnya disahkan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Setda Kota

Denpasar agar tercipta tertib administrasi;

m. Menyiapkan bahan-bahan laporan keuangan Sekretariat dengan cara menghimpun

laporan keuangan masing-masing Bagian di lingkungan Setda Kota Denpasar agar

proses pelaporan berjalan tertib;

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

dan Keuangan Setda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 239

o. Menyusun laporan pelaksaaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha

Pimpinan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggung jawaban dan rencana yang akan dating; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga berdasarkan rencana

operasional Bagian Umum dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Rumah Tangga;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Rumah

Tangga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. Menyusun konsep kajian rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku

untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan

kebijakan/keputusan;

f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kerumah-

tanggaaan dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut

untuk menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya;

g. Melaksanakan dan mengelola sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat

Daerah dan pengawasan terhadap penggunaannya sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan

lancar;

h. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan gedung/ruangan,halaman dan taman

lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan dan Gedung Santi Graha sesuai

dengan prosedur dengan ketentuan yang berlaku agar kebersihan,keindahan dan

kenyamanan lingkungan terpelihara dengan baik;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 240

i. Mengurus keperluan Rumah Tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris

Daerah, Rumah Jabatan Walikota dan Rumah Jabatan lainnya sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;

j. Mengerjakan administrasi dan menginventarisasi barang-barang pada Bagian

Umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar semua barang

terinventarisasi dengan baik dan tercipta tertib administrasi;

k. Melaksanaan pengelolaan administrasi dan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga kendaraan dinas terpelihara

dengan baik dan dapat di pergunakan setiap saat;

l. Melaksanakan pengelolaan sound system, alat-alat listrik dan elektronik lainnya

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung operasional

kantor sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar

m. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap perbaikan barang-barang

inventaris sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar barang-barang

inventaris tersebut dapat terpelihara dengan baik;

n. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembelian konsumsi rapat-rapat

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan rapat-rapat dapat

berjalan dengan baik;

o. Melaksanakan pengendalian pengawasan pembelian konsumsi tamu-tamu

Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelayanan

kepada Tamu Pimpinan dapat dilakukan dengan optimal;

p. Melaksanakan kegiatan dan urusan keamanan, ketertiban kedalam sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar keamanan, ketertiban dan kenyamanan

dalam kantor selalu terjaga;

q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga

dengan cara mengidentivikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja

dimasa mendatang;

r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan

rencana yang akan dating; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 241

3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Sandi dan telekomunikasi berdasarkan

rencana operasional Bagian Umum dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Sandi dan

Telekomunikasi;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Sandi dan

telekomunikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Sandi dan

Telekomunikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar

dari kesalahan;

e. Menyusun konsep kajian Sandi dan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan

kebijakan/keputusan;

f. Melaksanakan pengiriman,menerima dan menyampaikan berita Sandi dan

Telekomunikasi serta membuat administrasi dan rekap laporannya prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar berita Sandi dan Telekomunikasi dapat disampaikan

langsung kepada pimpinan dengan tepat waktu;

g. Melaksanakan pembinaan melalui diklat Sandi dan Telekomunikasi dalam rangka

peningkatan kemampuan personil sandi;

h. Menerima,mengirim dan mencatat surat faximile sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku agar surat faximile sampai ke alamat tujuan dengan tepat

waktu;

i. Melaksanakan pembinaan pengamanan informasi dan materiil Sandi melalui

Diklat Sandi dalam rangka peningkatan kemampuan personil Santel;

j. Melaksanakan hubungan komunikasi persandian di Pemerintah Pusat,Provinsi dan

Kabupaten/Kota lainnya melalui rapat-rapat dan bintek agar terjalin komunikasi

satu pintu di Bidang Persandian;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 242

k. Menerima,mengembangkan dan mengelola alat-alat telekomunikasi sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar alat-alat telekomunikasi berfungsi

secara maksimal;

l. Memelihara,menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kerahasiaan dokumen dan alat-

alat sandi dapat terjaga dengan baik;

m. Mengoperasikan peralatan persentasi dengan multimedia sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku agar rapat-rapat berjalan lancar;

n. Memelihara peralatan multimedia dahn komputer sesuai dengan prosedur dan

kemampuan yang berlaku agar peralatan dapat berfungsi secara maksimal;

o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Sandi dan

Telekomunikasi dengan cara mengidentivikasi hambatan yang ada dalam rangka

perbaikan kinerja di masa mendatang;

p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Sandi dan

Telekomunikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

a. Program dan Kegiatan Bagian Umum

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Umum Tahun 2016 adalah

sebanyak 3 ( Tiga ) Program dengan 3 ( Tiga ) Kegiatan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan wajib Pemerintahan Umum pada Bagian Umum dilaksanakan oleh 3 ( tiga )

sub Bagian . Pencapaian sasaran pembangunan bidang ini dapat dilihat pad tabel berikut :

Tabel 4. 25

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 243

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan Umum Tahun

2016 yang dilaksanakan Bagian Umum Setda Kota Denpasar

No Program/ Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Rp %

1

2

3

Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program

Peningkatan Kapasitas Sumber daya

Aparatur

Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Sumber daya

Aparatur

1 Paket

1 Paket

2 kali

6.967.316.550

6.082.473.000

18.000.000

1 Paket

1 Paket

1 kali

100

100

50

6.219.603.553

5.226.143.162

6.848.100

90

90

38

c. Permasalahan dan Solusi

• Permasalahan

1. Program dan kegiatan Bagian Umum bersifat isidentil dan rutin

2. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan aturan

perundang –undangan.

• Solusi

1. Sisa Anggaran Tahun 2016 di kembalikan ke Kas Daerah

2. Perencanaan pagu anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu di

rencanakan secara detail dan menyeluruh

3. Perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi baik intern dan ekstern

4. Komitmen bersama pada Bagian Umum untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan

dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan standar pelayanan dan kinerja

pada Bagian Umum.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 244

5. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan

a. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Bagian Program Pembangunan

secara prinsip lebih mengkoordinasikan pelaksanaan program – program pembangunan yang

dilaksanakan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

a) Program dan Kegiatan

Program utama pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana E-Procurement/LPSE

Kota Denpasar

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

- Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan

- Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

- Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan

- Kegiatan Rapat Kerja Pembangunan Daerah

4. Program Koordinasi Pembangunan Daerah

- Pembinaan Jasa Kontruksi

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 4.27

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib

Bagian Program Pembangunan Setda Kota Denpasar Tahun 2016

Bagian Program Pembangunan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume (%) Volume (%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 245

Bagian Program Pembangunan Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume (%) Volume (%)

Belanja Langsung

1 Program pelayanan administrasi

perkantoran

1.2 Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1 Paket 462.066.950,00 1 Paket 100 438.389.400,00 94,88

2 Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

2.1 Pengembangan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana e-procurement

1 Paket 507.087.500,00 1 Paket 100 461.267.900,00 90,96

3 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan KDH

3.1 Kegiatan Pemantapan

pelaksanaan

Pembangunan

1 Paket 73.632.500,00 1 Paket 100 72.805.000,00 98,88

3.2 Pengawasan Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan 1 Paket 44.950.000,00 1 paket 100 30.330.000,00 87,50

3.3 Evaluasi Kegiatan

Pemantapan

Pembangunan

4 kali 155.895.150,00 4 kali 100 124.467.600,00 79,84

3.4 Kegiatan Rapat Kerja

Pembangunan Daerah 1 Paket 132.915.000,00 1 Paket 100 120.693.600,00 90,81

4 Program Koordinasi

Pembangunan Daerah

4.1 Kegiatan Pembinaan Jasa

konstruksi 1 Paket 76.655.000,00 1 Paket 100 62.005.500,00 80,89

c. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Pada Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tahun

Anggaran 2016 yang realisasinya 87,50% tidak terserap sepenuhnya, karena gaji

pegawai kontrak dianggarkan 5 kali mulai bulan Agustus sampai Desember

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 246

2016, namun dibayarkan 4 kali mulai bulan September sampai Desember 2016 .

Pegawai kontrak mulai masuk kerja per bulan September 2016.

- Pada Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan Tahun Anggaran 2016 yang

realisasinya 79,84% tidak terserap sepenuhnya karena anggaran honor

narasumber dan perjalanan dinas tidak direalisasikan seluruhnya.

- Pada pembinaan jasa konstruksi tahun anggaran 2016 dengan realisasi 80,89 %

karena belanja sertifikat pembinaan jasa konstruksi, honor narasumber, dan

belanja makanan dan minuman rapat tidak direalisasikan sepenuhnya.

b. Solusi

- Untuk mengantisipasi beberapa permasalahan terkait belum optimalnya

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, langkah yang

diambil dengan optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

6. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Hubungan Masayarakat dan Protokol

a. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol :

1. Menyebarluaskan kebijakan, program, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan

Pemerintah Kota Denpasar,

2. Membangun citra dan reputasi positif Pemerintah Kota Denpasar.

3. Membangun dan memelihara kepercayaan publik,

4. Membangun dan menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat dan media.

5. Membangun dan memelihara kondisi kerja pimpinan yang kondusif.

6. Mendokumentasikan melalui rekaman video dan foto pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan Pemerintah Kota Denpasar,

7. Memanage perjalanan dinas pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

8. Mengatur dan menata acara formal di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang

meliputi tata acara, tata tempat dan tata penghormatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 247

Berdasarkan Tupoksi tersebut secara garis besar tugas Bagian Humas dan Protokol

Sekretariat Daerah Kota Denpasar meliputi :

a. Publikasi

Publikasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Denpasar dilaksanakan dengan

memanfaatkan media massa baik cetak maupun elektronik (lokal maupun nasional).

Publikasi dilaksanakan melalui Spot /Iklan layanan masyarakat, Advertorial, breaking

News, Feature, Iklan Ucapan, penerbitan majalah Sewaka Dharma, Poster Padmaksara dan

Tabloid Gema Sewaka Dharma sebagai media informasi pembangunan.

b. Dokumentasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Denpasar

didokumentasikan dalam bentuk foto-foto kegiatan dan rekaman video. Sambutan

Walikota Denpasar di dokumentasikan dalam bentuk buku Himpunan Pidato Walikota

Denpasar serta pembuatan buku Data Mini Selayang Pandang Kota Denpasar.

c. Keprotokolan.

Memberikan pelayanan kedinasan kepada pimpinan dalam pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta mengatur, menata berbagai acara

serimonial di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar . Mengatur Perjalanan Dinas

khususnya Perjalanan Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar,

mengatur dan mengelola jamuan tamu walikota serta memanage undangan dan kehadiran

pimpinan daerah pada kegiatan bazzar yang diselenggarakan masyarakat yang

mengharapkan kehadiaran pimpinan daerah.

d. Perjalanan Dinas

Mengatur Perjalanan Dinas khususnya Perjalanan Dinas Pimpinan di lingkungan

Sekretariat Daerah Koata Denpasar.

e. Menyelenggarakan jamuan-jamuan pimpinan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 248

Jamuan yang diselenggarakan meliputi jamuan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri, jamuan tokoh

masyarakat dan menghadiri kegiatan Bazzar yang diselenggarakan kelompok masyarakat.

Belanja Langsung.

Program dan kegiatan Bagian Humas dan Protokol yang terdiri dari 6(enam) program dan

8(delapan) kegiatan, semuanya merupakan belanja langsung. Adapun Program dan kegiatan

Bagian Humas dan Protokol tahun 2016 diantaranya:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah / Wakil Kepala Daerah.

a. Kegiatan : Dialog/Audience dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/ Anggota

Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.

b. Kegiatan; Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri.

5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

a. Kegiatan:Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM.

6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

a. Kegiatan: Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui

Majalah.

b. Kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 249

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 4. 28

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016

Yang dilaksanakan Bagian Humas dan Protokol

Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

No Program/Kegiatan

Sampai Dengan Desember 2016

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp. Volume % Volume %

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

-

4.686.327.950 95% 3.838.192.598 82%

Kegiatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Paket 4.686.327.950 1 Paket 95% 3.838.192.598 82%

2 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

- 25.000.000 100% 114,645,000 100%

3

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja :

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

40 stell

-

25.000.000

74.240.000

40 stell 100%

90%

114,645,000

55.102.300

100%

74%

4

Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah

6 kali

-

74.240.000

2.234.250.000

5 kali

90%

78%

55.102.300

1.748.399.072

74%

78%

a. Dialog / Audiensi dengan

Tokoh-tokoh Masyarakat,

Pimpinan / Anggota Organisasi

Sosial dan Kemasyarakatan

(Bazzar )

13400 kupon 35 Kali Bazzar

di tempat

1.210.000.000 9882 kupon 41 kali

Bazzar di

tempat

95% 831.040.417 69%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 250

No Program/Kegiatan

Sampai Dengan Desember 2016

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp. Volume % Volume %

b. Penerimaan kunjungan kerja

Pejabat Negara /Departemen/

Lembaga Pemerintah non

Departemen / Luar Negeri

10900 oh 1.024.250.000 9.908 oh 90% 917.358.655 90%

5 Program Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

- 516.600.000 100% 309.248.956 60%

a. Pekan Informasi Pembangunan

dan Peningkatan Wawasan SDM

20 ok 516.600.000 20 ok 100% 309.248.956 60%

6 Program Kerjasama Informasi

dengan Mass Media

- 4.192.735.278 100% 3,843.964.256 92%

a. Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Melalui Majalah

600 buku

3000 exs

355.100.000 600 buku

3000 exs

100% 335.700.000 95%

b. Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

1327 kali 3.837.635.278 1325 kali 98% 3.508.264.256 91%

TOTAL

11.729.153.228

94% 9.819.907.182 84%

c. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berstatus PNS untuk menangani kegiatan

administrasi terutama sebagai Bendahara pengeluaran pembantu, pembantu

bendahara, pengurus dan penyimpan barang yang tidak boleh dilimpahkan kepada

tenaga kontrak.

2. Kegiatan pada Bagian Humas dan Protokol dapat digolongkan menjadi 2 (dua)

yakni :

a. Kegiatan yang bisa direncanakan realisasinya; seperti kegiatan publikasi,

pembuatan pakaian kerja, pelayanan administrasi perkantoran, dan kegiatan

pekan informasi pembangunan dan peningkatan wawasan SDM.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 251

b. Kegitan yang tidak bisa direncanakan terutama kegiatan pimpinan daerah

dalam pelaksanaan pemerintahan, yang realisasinya hanya berdasarkan

perkiraan (unpredictable) seperti ; Perjalanan Dinas Pimpinan yang meliputi

Perjalanan Dinas Luar Daerah, , Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan

Dinas Luar Negeri, Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/departemen/lembaga pemerintah nopn departeman/luarnegeri (Jamuan

Tamu Walikota), Dialog/Audience dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan seperti kegiatan

Bazzar, dan Jamuan Tokoh masyarakat anggaran bersifat on call.

c. Terhadap capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 84%, dapat kami

jelaskan sebagai berikut :

- perjalanan dinas luar daerah realisasi fisiknya sudah mencapai target namun

realisasi keuangan masih ada selisih anggaran akibat dari selisih harga tiket

dan hotel yang realisasinya sesuai real cost. sehingga diakumulasi selisih

anggarannya cukup besar.

- perjalanan dinas luar negeri pimpinan daerah yang kami rencanakan 2

(dua ) orang kali (ok) tidak termanfatkan oleh pimpinan daerah.

- Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan tahun ini lebih kecil dari yang

diprediksikan pada perencanaan, sehingga masih ada sisa anggaran.

Solusi :

a. Dalam mengatasi kurangnya SDM berstatus PNS yang menangani

administrasi, dengan sangat terpaksa staf humas dan protokol dibebankan juga

menangani administrasi,

b. Solusi yang kami tempuh dalam menargetkan kegiatan yang sifatnya on call

mengacu kepada realisasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 252

Pada Tahun 2016, anggaran perjalanan dinas pimpinan daerah dan pendamping dibuat

setahun, tidak dirinci sesuai satuan orang kali (OK). Mengingat perjalanan dinas pimpinan

daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat dan undangan/ kegitan-kegiatan di luar

daerah yang melibatkan Pemerintah Kota Denpasar. Sehingga berdasarkan hal tersebut sisa

anggaran akan dapat ditekan seminim mungkin.

7. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

a. Program dan Kegiatan

Belanja Langsung

Bagian Pemerintahan menangani urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan

melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

3.1. Kegiatan Koordinasi dalam Penyusunan LPPD Kota Denpasar

3.2. Kegiatan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

4.1. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi

Antar Daerah

5. Program Kerjasama Pembangunan

5.1 Kegiatan Pelaksanaan Apeksi Tahunan

6. Program Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

6.1. Kegiatan Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar

6.2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 253

7.1. Kegiatan Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

8. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

8.1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan (Penanganan masalah LC)

9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

9.1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 4.29

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016

yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar

PROGRAM/KEGIATAN

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp.) Volume % Volume %

Belanja Langsung

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

a. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6 belanja 547,777,500 6 belanja 100 474,148,400 86.56

2 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber daya Aparatur

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Sumber daya Aparatur

2 orang 18,000,000 0 0 0 0.00

3 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah

a. Kegiatan Koordinasi Dalam

Penyusunan LPPD Kota

Denpasar

1 laporan 89,455,000 1 laporan 100 82,194,500 91.88

b. Kegiatan Pelantikan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 kali 258,248,750 1 kali 100 229,410,550 88.83

4 Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 254

PROGRAM/KEGIATAN

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp.) Volume % Volume %

a. Kegiatan Fasilitasi Percepatan

Penyelesaian Tapal Batas

Wilayah Administrasi Antar

Daerah

2 kecamatan 278,154,250 2 kecamatan 100 233,455,800 83.93

5 Program Kerjasama Pembangunan

a. Kegiatan Pelaksanaan Apeksi

Tahunan

2 kota 1,417,086,450 2 kota 100 1,213,352,280 85.62

6 Program Pembinaan Kecamatan dan

Kelurahan

a. Kegiatan Pembinaan Kelurahan di

Kota Denpasar

4 kelurahan 16,970,250 4 kelurahan 100 11,029,000 64.99

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas

pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan

4 Kecamatan 73,682,500 4

Kecamatan

100 55,035,700 74.69

7 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfatan Tanah

a. Kegiatan Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

20 Bidang

tanah fasos

fasum

173,242,500 20 Bidang

tanah fasos

fasum

100 150,129,600 86.66

8 Program Penyelesaian Konflik-konflik

Pertanahan

a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian

konflik-Konflik Pertanahan

(Penanganan Masalah LC)

10 buah peta 106,835,000 10 buah

peta

100 68,425,100 64.05

9 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

a. Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan Nilai-nilai

Luhur Budaya Bangsa

2 kali 1,027,175,000 2 kali 100 1,001,774,600 97.53

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 255

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur realisasi

keuangannya nol persen karena dalam tahun 2016 tidak ada pegawai yang

mengikuti Bintek, maupun pelatihan.

2. Kegiatan pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar realisasi keuangannya

tidak mencapai 80% karena : kegiatan Pembinaan Kelurahan yang

rencananya 3 kali dilaksanakan pembinaan ternyata 2 kali sudah dapat

tercapai.

3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan

realisasi keuangannya tidak mencapai 80% karena : realisasi belanja

perjalanan dinas tidak sesuai yang dianggarkan.

4. Relisasi Keuangan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik

pertanahan tidak mencapai 80% disebabkan realisasi belanja perjalanan

dinas tidak sesuai yang dianggarkan.

Solusi

Melaksanakan kegiatan lebih cermat dan sesuai dengan perencanaan.

8. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat

a. Program dan Kegiatan

BELANJA LANGSUNG

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada

Sekretariat Daerah Kota Denpasar

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

2.1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Bantuan Sosial di Kota Denpasar

Pelaksanaan monitoring, evaluasi penerimaan hibah dan membuat laporan

pemberian bantuan dan melaksanakan konsultasi terkait tata cara pemberian hibah ke

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Bintek/Workshop/Bagi PNS Daerah

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 256

4. Program Pengembangan Nilai Budaya

4.1 Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Melaksanakan Penataran Pemangku, Tukang Banten Se – Kota Denpasar dan

penyerahan Punia kepada Sulinggih Se - Kota Denpasar.

4.2 Upakara Piodalan Keagamaan

Pelaksanaan Upakara Piodalan Keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap

bulan, setiap enam bulan dan setiap tahun yakni Purnama Tilem di Pura Agung

Jagatnatha, Pura Agung Lokanatha Denpasar, Pura Pengubengan Besakih, Pura

Selonding Serta Kegiatan Upacara Agama Tumpek Krulut, Saraswati, Siwaratri dan

kegiatan – kegiatan piodalan lainnya.

4.3 Ngaturang Penganyar

Melaksanakan kegiatan Penganyar di Pura – Pura Sad Kayangan dan

Kahyangan Jagat seperti Pura Batur Kintamani, Pura Besakih, Pura Merajan

Selonding, Pura Pengubengan, Pura Pasar Agung Besakih, Pura Mandara Giri Semeru

Agung Lumajang Jawa Timur, Pura Gunung Rinjani Lombok, Pura Kentel Gumi dan

pemberian punia Piodalan / Pujawali Pura – Pura sad Kahyangan serta Punia Panca

yadnya.

4.4 Pemberdayaan Sekaa Teruna

Pelaksanaan kegiatan ini dengan melibatkan Sekaa Teruna Se – Kota Denpasar

yakni dengan memberikan Pelatihan dan Pembinaan Sekaa Teruna dalam Rangka

menumbuhkan Ekonomi Kreatif Berwawasan Budaya Unggulan. Pembinaan Evaluasi

Sekaa Teruna Kota Denpasar serta mengadakan lomba Sekaa Teruna Tingkat Kota

Denpasar.

4.5 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)

Peningkatan Peranan Wanita Hindu Dharma untuk ikut serta dalam

Pembangunan di Kota Denpasar terutama dalam Pemberdayaan Wanita Hindu kota

Denpasar.

5. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

5.1 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Di Kalangan Masyarakat Melalui

Pengembangan Olah Raga Tradisional

Pelaksanaan Festival Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Denpasar yang

diikuti oleh 43 Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan apel Haornas

dalam rangka peringatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas).

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 257

6.1 Peringatan serangan Umum Kota Denpasar

Pelaksanaan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, tabur bunga,

penyerahan bantuan dan bingkisan kepada Veteran. Serta pelaksanaan kegiatan Parade

Baleganjur yang berlangsung selama 2 hari yang dikaitkan dengan Peringatan

Serangan Umum Kota Denpasar. Parade Baleganjur dengan melibatkan Sekaa – Sekaa

Baleganjur tingkat SMA dan Umum di 4 (empat) Kecamatan. Adanya maksud dan

tujuan yakni pelestarian budaya dan menumbuhkan kreatifitas di kalangan generasi

muda dengan tema kepahlawanan yang sesuai dengan semangat Pahlawan Nasional I

Gusti Ngurah rai.

6.2 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

Kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan pementasan Kesenian

Rakyat.

6.3 Peringatan Hari Puputan Margarana

Peringatan Hari Puputan Margarana merupakan kegiatan Upacara Serah

Terima Panji – Panji dan Surat Sakti napak tilas menelusuri rute – rute perjuangan

Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai.

Capaian rata – rata keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan mencapi 93 %. Dengan

melaksanakan 6 (enam) program yang kemudian dijabarkan dalam 12 (duabelas) kegiatan

dengan total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 13.264.782.100,- dimana realisasi

keuangannya sebesar Rp. 12.366.473.236,-. Seperti dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 4.30

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016

Yang Dilaksanakan Bagian Kesra Setda Kota Denpasar

NO PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

1 2 3 4 5 6 7 8

Belanja Tidak Langsung - - - -

Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1 Program : Pelayanan Administrasi

Perkantoran

546,176,000

Kegiatan : Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 546,176,000 1 Tahun 95% 519,203,700 95%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 258

NO PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

2 Program : Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah

150,372,000

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pemberian

Bantuan Sosial di Kota

Denpasar

100% 150,372,000 4 Kec 69% 104,035,200 69%

3 Program : Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

18,000,000

Kegiatan : Pendidikan Dan

Pelatihan Fungsional /

Bintek / Workshop / Bagi

PNS Daerah

100% 18,000,000 1 Paket 0% _ 0%

4 Program : Pengembangan Nilai

Budaya

10,056,553,350

Kegiatan : Pembinaan Kegiatan

Keagamaan

100% 1,298,791,000 4 Kec 99% 1,284,498,936 99%

Kegiatan : Upakara Piodalan

Keagamaan

100% 4,495,553,750 1 Paket 95% 4,272,270,000 95%

Kegiatan : Ngaturang Penganyar 100% 3,083,941,100 1 Paket 86% 2,642,423,900 86%

Kegiatan : Pemberdayaan Sekaa

Teruna

100% 1,015,267,500 4 Kec 95% 974,052,000 96%

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan

Kehidupan Beragama

(WHDI)

100% 163,000,000 1 Paket 93% 151,800,000 93%

5 Program : Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

863,629,000

Kegiatan : Peningkatan Rasa

Solidaritas dan Ikatan

Sosial di Kalangan

Masyarakat Melaui

Pengembangan Olahraga

tradisional

100% 863,629,000 1 Paket 96% 832,456,000 96%

6 Program : Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

1,630,051,750

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 259

NO PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET REALISASI

Fisik Keuangan Fisik

Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Kegiatan : Penyelenggaraan

Peringatan Serangan

Umum Kota Denpasar

100% 838,896,250 1 Paket 99% 828,065,000 99%

Kegiatan : Peringatan Hari

Kebangkitan Nasional

100% 92,492,000 4 Kec 100% 92,312,000 100%

Kegiatan : Peringatan Hari Puputan

Margarana

100% 698,663,500 1 Paket 95% 665,356,500 95%

Dari enam program yang telah dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat sudah

mencapai realisasi keuangan sebesar 93% Dimana terdapat 2 (dua) kegiatan yang capaian

realisasi keuangannya dibawah 80%, 1 (satu) kegiatan yang capaian realisasi keuangannya

diatas 80% sedangkan sisanya yakni 9 (Sembilan) kegiatan capaian realisasi keuangannya

sudah mencapai diatas 90%.

c. Permasalahan dan Solusi

1. Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Bantuan Sosial di Kota

Denpasar

Permasalahan :

- Penyerapan Anggaran 69% disebabkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk

Eselon III/Gol IV dan Eselon IV / Gol III tersisa 2 (dua) Perjalanan Dinas dan

terdapat kelebihan penganggaran.

Solusi :

- Melakukan kajian dalam peracangan penganggaran Perjalanan Dinas.

2. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional / Bintek / Workshop / Bagi PNS

Daerah.

Permasalahan :

- Penyerapan Anggaran sebesar 0% disebabkan karena selama kurun waktu tahun

2016 belum adanya bintek yang sesuai dengan Tupoksi untuk diikuti.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 260

Solusi :

- Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bintek / Workshop yang

diselenggarakan untuk dapat menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas

Sumber Daya Aparatur.

3. Program : Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan : Ngaturang Penganyar

Permasalahan :

- Penyerapan Anggaran sebesar 86% disebabkan karena kelebihan penganggaran

biaya transportasi, belanja aci-aci dan sesajen dengan rincian Punia Piodalan /

Pujawali Pura-Pura Sad Kahyangan Tiga. Kelebihan ini disebabkan anggaran

pemberian punia tidak bias dibuat dengan volume yang pasti karena pemberian

punia ini bersifat flukfuatif, tergantung surat undangan Bapak Walikota Denpasar

untuk menghadiri Upacara / Piodalan dan Pemberian Punia. Sehingga

penganggaran dilakukan dengan orientasi volume maksimal. Volume maksimal ini

didapat dari perhitungan banyak Pura / tempat Upacara yang ada di Denpasar dan

di luar Denpasar.

Solusi :

- Melakukan kajian dalam perancangan penganggaran punia Piodalan Pujawali

Pura-Pura Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Pura Kahyangan Tiga

9. Bagian Kerjasama

Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

3. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

3.1 Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

3.2 Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 261

4. Program Kerjasama Pembangunan

4.1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

4.2 Evaluasi dan Monitoring Perjanjian Kerjasama

4.3 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dalam Corporate Social

Responsibility (CSR)

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5.1 Pengembangan jaringan kerjasama luar Negeri

6. Program Pengembangan Kemitraan

6.1 Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota tetap Organization of world

Heritage City (OWHC)

6.2 Pertemuan Strategis Organization Of World Heritages Cities (OWHC) Asia

Pasifik

b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib

Urusan wajib Pemerintahan umum pada Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar

Tabel 4.31

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2016

yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar

BAGIAN KERJASAMA SETDA KOTA DENPASAR

NO PROGRAM/KEGIATAN

BULAN DESEMBER 2016

TARGET REALISASI

FISIK

%

KEUANGAN (Rp)

FISIK %

KEUANGAN (Rp)

%

1 2 6 7 8 9 10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100

Rp 364.384.210

95 Rp

315.072.945 86,47

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 262

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

100

Rp 18.000.000

0 0

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1 Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

100

Rp 331.872.500

100 Rp

320.311.700 96,52

2 Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama

100

Rp 114.815.000

100 Rp

86.483.300 75,32

Program Kerjasama Pembangunan

1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

100

Rp 75.705.000

100 Rp

67.202.000 88,77

2 Evaluasi dan monitoring Perjanjian Kerjasama

100

Rp 153.590.000

100 Rp

119.211.500 77,62

3

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dalam Corporate Social Responsibility (CSR)

100

Rp 48.371.400

85 Rp

27.794.000 57,46

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1 Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri

100

Rp 1.590.847.500

75 Rp

668.043.850 41,99

Program Pengembangan Kemitraan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 263

1

Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota Tetap Organization Of World Heritage City (OWHC)

100

Rp 204.490.000

80 Rp

67.478.610 33,00

2

Pertemuan strategis Organization Of World Heritage City (OWHC) Asia Pasific (AP)

100

Rp 2.215.500.000

100 Rp

1.942.584.560 87,68

JUMLAH 100 Rp

5.117.575.610 93

Rp 3.614.182.465

71,65

c. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

1. Pada Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal tidak terealisasi, dikarenakan

tidak adanya undangan untuk mengikuti peningkatan kualitas SDM

2. Pengembangan Jaringan kerjasama Luar Negeri, untuk realisasi keuangan dari

yang dianggarkan Rp.1.590.847.500 terealisasi sebesar Rp. 668.043.850

(41,99%), disebabkan pada belanja perjalanan dinas luar negeri ijin ke luar

Negeri (Singapore) belum terbit dari Kemendagri dan adanya perubahan

jadwal pelaksanaan kegiatan (Jerman).

3. Pada kegiatan Implementasi Kota Denpasar sebagai anggota tetap

Organization of World Heritage Cities untuk realisasi keuangan dari yang

dianggarkan Rp. 204.490.000 terealisasi sebesar Rp. 67.478.61 (33,00%) ini

karena pada belanja transportasi dan akomodasi untuk walikota anggota

OWHC tidak terealisasi karena tidak dapat hadir pada acara Denfest.

Solusi

1. Perlu adanya Koordinasi dengan instansi terkait perihal undangan Pelatihan

dan peningkatan SDM.

2. Perlu lebih berkoordinasi dengan pusat dalam hal ini Kementrian Dalam

Negeri, Kementrian Luar Negeri dan Sekretariat Negara terkait dengan ijin,

regulasi dan kebijakan perjalanan dinas luar Negeri.

Diperlukan upaya perencanaan yang lebih matang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 264

10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

a. Program dan Kegiatan

Belanja Langsung

- Program dan Kegiatan

Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai

b. Realisasi Program dan Kegiatan

c. Permasalahan dan Solusi

4.5.2 SEKRETARIAT DPRD

a. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD merupakan unsur dukungan dan pelayanan yang di pimpin oleh

Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada visi

yaitu dukungan dan pelayanan yang profesional dan kreatif dalam meningkatkan Kinerja

Dewan sebagai lembaga legislasi, anggaran dan pengawasan, dan dalam menjalankan tugas-

tugas Pemerintahan Sekretariat DPRD menangani urusan penunjang pemerintahan yang

dalam tahun anggaran 2016 melaksanakan program dan kegiatan yang target kinerja serta

realisasinya sesuai uraian berikut :

Urusan Penunjang Pemerintahan

Sekretariat DPRD.

Belanja tidak langsung

1. Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Belanja Sekretariat

BelanjaLangsung

1. Program : peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.1 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 265

1.2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama.

1.3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.4 Rapat-rapat paripurna.

1.5 Pelaksanaan reses

1.6 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

1.7 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.8 Kunjungan kerja/ konsultasi untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan

Dewan

1.9 Pelaksanaan rapat fraksi

1.10 Pengadaan pakaian dinas DPRD

1.11 Penyelenggaraan peringatan Hut Kota Denpasar

2. Program : Pelayanan administrasi perkantoran

2.1 Pelayanan administrasi perkantoran

2.2 Penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Lakip

2.3 Penyedian jasa administrasi keuangan

2.4 Pelayanan humas dan keprotokolan

3. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4. Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program : Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.1 Penyusunan laporan capain kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD

b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Penunjang

Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota

Denpasar, belanja tidak langsung anggaran Rp.22.088.732.100,- realisasi Rp.21.844.124.439,-

atau 98,89%, dan belanja langsung diwujudkan melalui 5 (lima) program dan 18 ( delapan

belas ) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 47.554.341.100,- realisasinya sebesar

Rp 33.163.396.331,- atau 70%.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 266

Target :

1 Belanja tidak langsung Rp 22.088.732.100,-

Belanja pegawai Rp 22.088.732.100,-

2 Belanja langsung Rp 47.374.341.100,-

Belanja Pegawai Rp 111.000.000,-

Belanja barang dan jasa Rp 45.258.291.100,-

Belanja modal Rp 2.005.050.000,-

3 Total Belanja Langsung dan Rp 69.463.073.200,-

Tidak Langsung

Realisasi :

1 Belanja tidak langsung Rp 21.844.124.439,-

Belanja pegawai Rp 21.844.124.439,-

2 Belanja langsung Rp 33.163.396.331,-

Belanja pegawai Rp 100.500.000,-

Belanja barang dan jasa Rp 31.437.251.226 ,-

Belanja modal Rp 1.625.845.105,-

3 Total Belanja Langsung Rp 55.007.520.770,-

dan Tidak Langsung

Tabel 4.32

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

BelanjaTidakLangsung

1 Belanja DPRD 45 org 17.170.731.600 45 org 100 16.965.215.558 99

2 BelanjaSekretariat 58 org 4.918.000.500 58 org 100 4.878.908.881 99

BelanjaLangsung

Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 267

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % (Rp) %

1.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah. 32 kali

15 perda

11.243.123.000 32 kali

13 perda

100 8.909.669.686 79

1.2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah

Daerah, tokoh masyarakat / tokoh agama.

12 kali

12 Kep

25.110.000 0 kali

0 Kep

0 0 0

1.3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 104 kali

20 Kep

178.684.500 110 kali

20 Kep

105 122.299.000 68

1.4. Rapat-rapat paripurna 14 kali

14 Kep

518.230.000 22 kali

13 Kep

157 224.617.600 43

1.5. Pelaksanaan reses 3 kali

3 dok

3.887.675.000 3 kali

3 dok

100 3.745.480.000 96

1.6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 45 ok

9 dok

4.738.991.400 30 ok

6 dok

67 2.225.240.915 47

1.7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD . 3 kali

100%

- 0 kali

0%

- - -

1.8. Kunjungan kerja/konsultasi untuk peningkatan wawasan alat

kelengkapan dewan

19 kali

19 dok

18.209.242.000 16 kali

16 dok

84 12.296.379.123 68

1.9. Pelaksanaanrapat Fraksi 25 kali

25 dok

248.597.500 25 kali

25 dok

100 180.240.000 73

1.10. Pengadaan pakaian dinas DPRD 180 stel

100%

282.600.000 180 stel

100%

100 278.487.000 99

1.11.Penyelenggaraan peringatan Hut Kota Denpasar 1 kali

100%

47.340.000 1 kali

100%

100 44.103.500 93

Program : PelayananAdministrasiPerkantoran

a. Pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

3.302.314.000 100%

100%

100 2.398.513.348 73

b. Penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA danLakip 6 dok

6 dok

22.332.000 6 dok

6 dok

100 18.753.000 84

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan 100%

100%

69.901.000 100%

100%

100 39.074.200 56

d. Pelayanan humas dan keprotokolan 100%

100%

326.675.000 100%

100%

100 173.179.000 53

Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 8 %

100%

4.113.245.000 8 %

100%

100 2.438.707.859 59

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan peundang-

undangan

13 ok

100%

141.111.700 6 ok

100%

46 61.064.800 43

Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi

kinerja SKPD.

3 dok

3 dok

19.169.000 3 dok

3 dok

100 7.587.300 40

J u m l a h

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1 Kegiatan Hearing/dialog dan kordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah tokoh

masyarakat/tokoh agama pisik terealisasi 0 kali rapat dari target 12 kali rapat dan

Keputusan yang di hasilkan tidak ada dari target 12 buah jadi secara pisik realisasinya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 268

0 % dan realisasi keuangan realisasinya Rp 0,- dari target anggaran Rp. 25.110.000

atau 0%. Ini disebabkan karena :

- Kegiatan ini dirancang untuk menerima tokoh masyarakat/ tokoh agama Ke

DPRD dalam rangka penyampaian aspirasi, tetapi sampai tahun anggaran 2016

berakhir satupun tidak ada pengaduan/penyampaian aspirasi ke gedung DPRD

Kota Denpasar.

Solusi :

- Kedepan tetap diposting anggarannya untuk mengantisipasi penyampaian aspirasi

dan sisa anggaran 2016 disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

2 Kegiatan rapat rapat paripurna pisik terealisasi 22 kali rapat dari target 14 kali rapat

dan keputusan yang dihasilkan sebanyak 13 keputusan dari target 14 keputusan jadi

secara pisik realisasinya 157 % dan keuangan realisasinya Rp 224.617.600,- dari

target anggaran Rp. 518.230.000,- atau 43 %

Ini disebabkan karena :

- Anggaran tersisa karena di kegiatan ini juga diposting anggaran antisipasi PAW

ternyata sampai tahun anggaran berakhir tidak ada PAW anggota DPRD sehingga

anggaran tidak terpakai..

Solusi :

- Sisa anggaran ini disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

3 Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD pisik terealisasi 30 OK kunker

dari target 45 OK jadi secara pisik realisasinya 67 % dan realisasi keuangan Rp.

2.225.240.915,- dari target anggaran Rp. 4.738.991.400,- atau 47 %.

Ini disebabkan karena :

- Dalam rencana kunjungan kerja untuk perbandingan potensi daerah dan promosi

pariwisata oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tujuan Eropa, tetapi ijin ke eropa

sangat sulit, akhirnya perjalanan dilaksanakan ke asia dan Australia oleh beberapa

Anggota Dewan dan sampai tahun anggaran berakhir beberapa Anggota Dewan

ijinnya tidak keluar.

Solusi :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 269

- Kedepan penganggaran perjalanan dinas diupayakan dibuat lebih efektif dengan

lebih awal menentukan tujuan daerah yang dikunjungi dan berapa hari lamanya

agar penganggaran lebih efisien.

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

4 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pisik terealisasi 8 % dari target

8% jadi secara pisik realisasinya 100 % dan realisasi keuangan Rp 2.438.707.859,-

dari target anggaran Rp. 4.113.245.000 atau 59%.

Ini disebabkan karena :

a. Sisa anggaran karena adanya efesiensi/penghematan pemeliharaan kendaraan

seperti suku cadang karena kendaraan jabatan maupun operasional kebanyakan

masih baru, minim kerusakannya. Kegiatan kendaraan dinas operasional, komisi

intensitas turun lapangan untuk pengawasan tidak maksimal sehingga BBM

untuk kendaraan dinas operasional banyak tersisa.

b. Adanya sisa anggaran akibat penawaran harga belanja modal dari rekanan

dibawah pagu anggaran.

Solusi :

- Kedepan tetap diposting sesuai porsi, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dewan intensitasnya meningkat sebagai lembaga legislasi, penganggaran dan

pengawasan yang berdampak pada penyerapan anggaran.

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

5 Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terealisasi 6 ok dari target 13

ok secara pisik realisasinya 46 % dan realisasi keuangan Rp 61.064.800,- dari target

anggaran Rp. 141.111.700,- atau 43%.

Ini disebabkan karena :

- Rencana pelaksanaan bimtek semuanya di luar daerah untuk memenuhi undangan dari

pihak luar terkait, materi tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD, tentang legal drapting maupun pengadaan barang dan jasa, tetapi di

tahun 2016 tidak maksimal undangan yang diterima sehingga anggaran tersisa.

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2016.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 270

4.5.3 KECAMATAN

Denpasar dibagi menjadi empat kecamatan dan belum banyak melaksanakan urusan

pemerintahan, mengingat belum dilakukan penyerahan urusan pemerintahan ke Kecamatan,

oleh karena itu tugas-tugas yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Program yang dimiliki

lebih banyak pada upaya pemenuhan akan kebutuhan pelaksanaan koordinasi yang lebih baik.

1. Kecamatan Denpasar Barat

a. Program dan Kegiatan

Kecamatan Denpasar Barat menangani urusan wajib yang dilaksanakan melalui program dan

kegiatan sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Kecamatan

2. Belanja Pegawai Kelurahan

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1 Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1 Bintek Kadus – Kaling

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5.1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Upaya Kesehatan Masyarakat/UKS)

5.2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)

5.3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Sosialisasi /Penyuluhan, Penanggulangan dan

Pemberantasan Penyakit Menular)

5.4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (POKJANAL DBD)

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

6.1 Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 271

7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong

7.1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong

8. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman

8.1 Pemeliharaan Jalan Lingkungan

9. Program Lingkungan Sehat Perumahan

9.1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat

Miskin

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

10.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan

11.1 Pembuatan dan Pemeliharaan Taman

12. Program Penataan Administrasi Kependudukan

12.1 Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang

13. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

13.1 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat (GSI)

13.2 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat (Posyandu)

14. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

14.1 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

14.2 Pembinaan Karang Taruna

14.3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Forum Aksi

Pramuka Kwartir Ranting)

14.4 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok kegiatan di

Masyarakat (LBSI)

15. Program Pengembangan Nilai Budaya

15.1 Lomba Utsawa Dharma Gita dan Lomba Sekaa Teruna

15.2 Pembinaan Desa Pakraman, Sekaa Teruna dan Lomba Utsawa Dharma Gita

15.3 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Pelaksanaan Dharma Shanti

Kecamatan Denpasar Barat)

15.4 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Utsawa Dharma Gita)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 272

16. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

16.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (PORKOT)

16.2 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (PORKEL)

17. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

17.1 Pengendalian Keamanan Lingkungan (Patroli Keamanan Lingkungan)

18. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

18.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai – Nilai Luhur Budaya Bangsa

19. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

19.1 Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

20. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

20.1 Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

21. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

21.1 Bulan Bhakti Gotong – Royong

21.2 Lomba Kelurahan

21.3 Penyusunan Profil Kelurahan

22. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

22.1 Pembinaan Administrasi PKK

22.2 Pembinaan P2WKSS

22.3 Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

22.4 Pembinaan UP2K

23. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

23.1 Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pemerintah Umum

Urusan Wajib Pemerintahan Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota

Denpasar, diwujudkan melalui 23 program dan 39 Kegiatan dalam melaksanakan tugas,

fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah sesuai dengan

penyelenggaraan urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.616.917.500.

Target :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 273

1. Belanja tidak langsung Rp 5.339.771.800 (100 %)

- Belanja Pegawai Rp 5.339.771.800

2. Belanja Langsung Rp 8.616.917.500 (100 %)

- Belanja Pegawai Rp 3.000.000

- Belanja Barang dan Jasa Rp 7.486.207.500

- Belanja Modal Rp 1.127.710.000

3. Total Belanja Langsung dan Rp 13.956.689.300 (100 %)

Tak Langsung

Realisasi :

1. Belanja tidak langsung Rp 5.275.023.909 (99 %)

- Belanja Pegawai Rp 5.275.023.909

2. Belanja Langsung Rp 7.525.402.696 (87 %)

- Belanja Pegawai Rp 3.000.000

- Belanja Barang dan Jasa Rp 6.466.234.221

- Belanja Modal Rp 1.056.168.475

3. Total Belanja Langsung dan Rp 12.800.426.605(92 %)

Tak Langsung

Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel

berikut :

Tabel 4.36

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintahan

Umum Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar

Barat

NO PROGRAM/KEGITAN TARGET REALISASI

FISIK

KEUANGAN FISIK

KEUANGAN

volume (Rp) volume % volume %

1 Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100%

3.995.393.210

1 Kali 100

3.377.598.15

1 84,5

2 Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 274

Aparatur

a.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

1.269.486.000

1 Kali 100

1.117.832.945 88,1

3 Program :

Peningkatan Disiplin Aparatur:

a. Peningkatan Disiplin Aparatur:

100%

32.500.000 1 Kali 100

17.979.000 55,3

4 Program :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

a. Bintek Kadus Kaling

100%

38.168.000 1 Kali 100

36.894.000 96,7

5 Program :

Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

(Upaya Kesehatan

Masyarakat/UKS)

100%

10.040.000

1 Kali 100 9.880.000

98,4

b.

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

(PKTP)

100%

33.080.000 1 Kali 100

27.215.000 82,3

c. Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Sosialisasi

/Penyuluhan, Penanggulangan dan

Pemberantasan Penyakit Menular)

100%

41.210.000

1 Kali 100 33.330.000

80,9

d.

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

(POKJANAL DBD)

100%

128.250.000 1 Kali 100

54.900.000 42,8

NO Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

6 Program :

Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

a.

Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular

100%

84.016.500 1 Kali 100 76.134.700 90,6

7 Program :

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong

a.

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong – gorong

100%

204.100.000 1 Kali 100

199.759.000 97,9

8 Program :

Operasional dan Pemeliharaan

Lingkungan dan Pemukiman

a. Pemeliharaan Jalan Lingkungan

100%

265.350.000 1 Kali 100

226.020.000 85,2

9 Program :

Lingkungan Sehat Perumahan

a. Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Dasar Terutama bagi

Masyarakat Miskin

100%

45.772.000

1 Kali 100 45.722.000

99,9

10 Program :

Perencanaan Pembangunan Daerah

a.

Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

100%

36.842.340 1 Kali 100

33.461.300 90,8

11 Program :

Pengembangan dan Pengelolaan

Pertamanan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 275

a.

Pembuatan dan Pemeliharaan Taman

100%

157.632.000 1 Kali 100 154.747.000 98,2

12 Program :

Penataan Administrasi Kependudukan

a.

Pengendalian Mobilitas Penduduk

Pendatang

100%

201.247.850 1 Kali 100

185.553.300 92,2

13 Program :

Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak

Melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

a. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi,

dan Anak melalui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat (GSI)

100%

3.715.000

1 Kali 100

3.700.000

99,6

b. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi,

dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)

100%

97.931.000

1 Kali 100

96.981.000

99,0

14 Program :

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

a.

Pengembangan Model

Kelembagaan Perlindungan Sosial

100%

19.060.000 1 Kali 100

19.005.000 99,7

b. Pembinaan Karang Taruna 100%

137.779.300 1 Kali 100 134.017.300 97,3

c. Peningkatan Kualitas SDM

Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Forum Aksi Pramuka Kwartir

Ranting)

100%

103.490.000

1 Kali 100

100.215.000

96,8

NO Program/Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

d. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok

kegiatan di Masyarakat (LBSI)

100%

11.954.000

1 Kali 100 11.764.000

98,4

15 Program :

Pengembangan Nilai Budaya

a.

Lomba Utsawa Dharma Gita dan

Lomba Sekaa Teruna

100%

76.380.000 1 Kali 100

76.080.000 99,6

b. Pembinaan Desa Pakraman, Sekaa

Teruna dan Lomba Utsawa Dharma Gita

100%

82.295.000

1 Kali 100

81.995.000

99,6

c. Pelestarian dan Aktualisasi Adat

Budaya Daerah (Pelaksanaan Dharma Shanti Kecamatan

Denpasar Barat)

100%

34.841.000

1 Kali 100

34.541.000

99,1

d. Pelestarian dan Aktualisasi Adat

Budaya Daerah (Utsawa Dharma

Gita)

100%

132.225.000

1 Kali 100

131.725.000

99,6

16 Program :

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga

a.

Penyelenggaraan Kompetisi Olah

Raga (PORKOT)

100%

208.145.400 1 Kali 100

201.890.400 97,0

b.

Penyelenggaraan Kompetisi Olah

Raga (PORKEL)

100%

168.115.900 1 Kali 100

165.635.500 98,5

17 Program :

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 276

a.

Pengendalian Keamanan Lingkungan (Patroli Keamanan

Lingkungan)

100%

203.512.600

1 Kali 100

202.752.400 99,6

18 Program :

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

akan Nilai – Nilai Luhur Budaya Bangsa

100%

51.555.000

1 Kali 100 48.938.500

94,9

19 Program :

Penataan Peraturan Perundang – Undangan

a.

Keluarga Sadar Hukum

(Kadarkum)

100%

36.336.000 1 Kali 100

34.263.000 94,3

20 Program :

Pengembangan Lembaga Ekonomi

Perdesaan

a. Fasilitas Kemitraan Swasta dan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

100%

71.330.300

1 Kali 100 70.987.300

99,5

21 Program :

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

a. Bulan Bhakti Gotong – Royong

100%

42.908.900 1 Kali 100

35.664.300 83,1

b. Lomba Kelurahan

100%

36.186.000 1 Kali 100 36.125.000 99,8

NO Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume Rp Volume % Volume %

c. Penyusunan Profil Kelurahan

100%

119.397.800 1 Kali 100

100.388.100 84,1

22 Program :

Peningkatan Peran Perempuan di

Pedesaan

a. Pembinaan Administrasi PKK 100%

288.678.900 1 Kali 100 199.604.500 69,1

b. Pembinaan P2WKSS

100%

11.491.000 1 Kali 100

10.340.000 90,0

c. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

100%

35.819.500 1 Kali 100 33.334.000 93,1

d. Pembinaan UP2K

100%

11.452.000 1 Kali 100

9.500.000 83,0

23 Program :

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

a.

Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah

100%

89.230.000 1 Kali 100 88.930.000 99,7

JUMLAH

8.616.917.500

7.525.402.696 87,3

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Keterbatasan kuantitas serta kualitas SDM di Kecamatan Denpasar Barat.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Denpasar Barat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 277

3. Kegiatan – kegiatan di Kecamatan Denpasar Barat lebih banyak untuk menyelenggarakan

kegiatan yang menjadi program OPD lain (Fungsi koordinasi dengan OPD lain).

Solusi

1. Perlu adanya penambahan pegawai dengan kualitas yang dibutuhkan di Kecamatan

Denpasar Barat dan memberikan diklat bintek pegawai sesuai kebutuhan di Kecamatan

Denpasar Barat.

2. Meningkatkan sarana prasarana untuk memperlancar pelayanan pada masyarakat.

3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis untuk kelancaran pelaksanaan

program/kegiatan OPD yang ada di tingkat kecamatan, desa/kelurahan. Diharapkan

setahun sebelumnya, OPD mestinya sudah membuat edaran/pemberitahuan (terutama

lomba – lomba) kepada kecamatan atau desa/lurah, sehingga perencanaannya tercantum

secara pasti di anggaran kecamatan maupun desa/kelurahan.

2. Kecamatan Denpasar Timur

a. Program dan Kegiatan

Belanja Tidak Langsung

a.Belanja Pegawai

Balanja Langsung.

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.

1.1.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1.Peningkatan Wawasan/Bintek Aparatur Kecamatan

3.2 Bimtek Formal

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4.1.Peningkatan Kesehatan Masyarakat(UKS) .

4.2.Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)

4.3.Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pokjanl BDB).

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 278

5.1.Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Lomba Kebersihan

5.2.Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk.

6. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman

6.1.Pemeliharaan Jalan Lingkungan.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7.1. Menyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalm Pengelolaan Persampahan

9. Program Penataan Administrasi Kependudukan

9.1. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang

10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gendaer dan Anak

10.1.Pengatan Kelembagaan Pengrusutamaan Gender dan Anak

11. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan AnakMelalui Kegiatan di Masyarakat

11.1.Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat(GSI).

11.2.Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat (POSYANDU).

11.3. Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat (LBI).

12. Program PenanggulanganNarkoba,PMS,termasuk HIV/AIDS

12.1. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

12.1.Pembinaan Karang Taruna

12.2.Forum aksi pramuka/Jambore pramuka

12.3.Pengembangan Model Kelembagaan Sosial (PSM)

14. Program Pengembangan Nilai Budaya

13.1.Pembinaan Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya

13.2.Pembinaan Sekaa Teruna

13.3.Pembinaan Desa Pekraman dan Majelis Alit

13.4.Darma Santhi

15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

14.1.Kompetisi Olah Raga (Porkel dan Porkot)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 279

16. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

15.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai –Nilai Luhur Budaya Bangsa.

17. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

16.1.Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

18. Program Pengembangan Partisifasi Masyarakat dalam Membangun Desa

17.1. Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan

19. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

19.1.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

19.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),P2WKSS dan UP2K.

20. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

9.1 Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1. Urusan Wajib Pemerintah Umum.

Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar

Timur Kota Denpasar, diwujudkan melalui 20(Dua puluh) Program dan 32 (Tiga

puluh dua) kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 9.978.045.700,-

Target :

1.Belanja tidak langsung Rp.6.260.613.500,-

- Belanja Pewai Rp.6.260.613.500,-

2.Belanja Langsung Rp.9.978.045.700,-

- Belanja Pegawai Rp. 38.160.000,-

-Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.014.955.700,-

-Belanja Modal Rp. 924.930.000,-

Realisasi:

1.Belanja Tidak Langsung Rp. 6.225.457.811,- ( 99% )

-Belanja Pegawai Rp.6.225.457.811,- 99% )

2.Belanja Langsung Rp. 8.681.815.499,- ( 87% )

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 280

-Belanja Pegawai Rp. 30.150.000,- (79%)

-Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.780.584.974,- (86%)

-Belanja Modal Rp. 871.080.525,- ( 91% )

Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan pada Kecamatan Denpasar

Timur dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4.37

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2016 yang

dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Timur

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja

16.238.659.200,

-

14.906.861.31

0 93

Belanja Tidak Langsung

6.260.613.500,-

6.225.045.811

99

1. Belanja Pegawai

6.260.613.500,-

6.225.045.811

.-

99

Belanja Langsung

9.978.045700,-

8.681.815.499

,- 87

1, Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1 Paket 4.890.209.350,- 1 Paket 100

4.167.228.184

,- 85

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.890.209.350,-

4.167.228.184

,- 85

2, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1 Paket 1.564.270.000,- 1 Paket

1.458.072.615

,- 93

a, Peningkatan Sarana dan Prasaran

Aparatur

1.564270.000,-

1.458.072.615

,- 93

3, Program Peningkatan Kapalitas Sumber

Daya Aparatur 1Keg 82.995.000,- 1 Keg 100 40.594.600,- 49

a. Peningkatan Wawasan/Bintek

Aparatur Kecamatan 33 kaling 34.995.000,- 33kaling

32.995.000,- 94

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

48.000.000,-

7.599.600,- 16

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4 Desa/Kel. 192.165.000,- 100 150.671,000,- 78

a.Lomba UKS

b.Peningkatan Kesehatan

Masyarakat(Pokjanal BDB)

c.Penanangulangan Kanker Terpadu

Paripurna

4 Sekolah

78.937.500,-

52.402.500,-

60.825.000,-

100

100

100

100

-

52.937.500,-

36.923.500,-

60.810.000,-

-

67

70

99.97

5. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

406.193.000,- 320.905.500,- 79

a.Pemberantasan Sarang Nyamuk dan

Lomba

Kebersihan

b.Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk

11 Desa/Kel.

4 Kelurahan

134.193.000,-

271.510.000,-

11

Desa/Kel.

4

Kelurahan

129.833.000,-

191.072.500,-

97

70

6, ProgramOperasional dan Pemeliharaan

Lingkungan Pemukiman

4 Kelurahan 84.683.000,- 4

Kelurahan

79.307.500,- 94

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 281

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

a, Pemeliharaan Jalan Lingkungan

4 Kelurahan 84.683.000,- 4

Kelurahan

79.307.500,- 94

7.Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

1 Paket 59.975.000,-

1 Paket 100 58.265.000,-

97

a.Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

1 Paket

59.975.000,-

1 Paket

100

58.265.000,-

100

8. Program Penataan Administrasi

Kependudukan. 11Desa/Kel. 191.440.000,- 11Desa/Kel. 100 104.315.000,- 54

a. Pengendalian Mobilitas Penduduk

Pendatang. 11Desa/Kel 191.440.000,-

104.315.000,- 54

9.Program Pengembangan Peneglolaan

Persampahan

Kelurahan

Sumerta 23.353.000,-

20.803.000,- 89

a.Peningkatan Peran serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Persamapahan

Kelurahan

Sumerta 23.353.000,-

20.803.000,- 89

10.Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

49.560.000,-

45.210.000,- 91

a. Penguatan Kelembagaan

Pengurusutamaan Gender dan Anak

49.560.000,-

45.210.000,- 91

11.Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi

dan Anak melalui Kelompok Keg.di

Masyarakat

184.876.000,-

154.812.000,- 83

a.Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan

Anak Melalui

Kelompok Keg.di Masyarakat (GSI)

b.Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan

Anak Melalui

Kelompok Keg.di Masyarakat

(Posyandu)

c.Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan

Anak Melalui

Kelompok Keg.di Masyarakat (LBI)

35.610.500,-

110.431.0000,-

38.835.000,-

14.990.000,-

99.137.000,-

38.685.000,-

42

89

99

12.Program Peningkatan Penggulangan

Narkoba,PMS,

Termasuk HIV/AIDS

74.947.500,-

73.347.500,- 98

a.Penyuluhan Penanggulangan

Narkoba,PMS

termasuk HIV/AIDS

74.947.500,-

73.347.500,- 98

13.Program Pemberdayaan Kesejahteraan

Sosial

264.981.000,-

256.776.000,- 96

a.Pembinaan Karang Taruna

b.Forum Aksi Pramuka/Jambore

c.Pengembangan Model Kelembagaan

Perlindungan Sosial(PSM)

1 Katar

4 Sekolah

132.195.000,-

114.325.000,-

18.461.000,-

124.240.000,-

114.075.000,-

18.461.000,-

93

99

100

14. Program Pengembangan Nilai Budaya

886.523.000,- 100 851.873.000,- 96

a.Utsawa Dharma Gita dan Pentas

Budaya

b.Pembinaan Sekaa Teruna

c.Pembinaan Desa Pekraman

d.Darma Shanti

1 Paket

1 Sekaa

Teruna

1 Ds

Pekraman

1 Desa

634.530.000,-

104.860.500,-

109.422.500,-

37.710.000,--

1 Paket

1 Sekaa

1 Desa

603.830.000,-

101.410.500,-

109.172.500,-

37.460.000,-

95

96

99

99

15.Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga 4 Kelurahan 607.965.000,-

4

Kelurahan

545.356.000,- 90

a.Kompetisi Olah RagaPorkel/Porkot 4 Kelurahan 607.965.000,-

545.356.000,- 90

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 282

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

16.Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan 1 Paket 25.000.000 1 Paket 100 25.000.000,- 100

a. Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan NilaiNilai Budaya

Bangsa I Paket

25.000.000 1 Paket 100 25.000.000,- 100

17.Program Penataan

PeraturanPerundang-Undangan

44.030.000,-

37.575.000,- 85

1 Paket

a.Pembinaan Lomba Keluarga Sadar

Hukum

(Kadarkum) antra Kec.Se.Kota

Denpasar 1 Paket 44.030.000,-

37.575.000,- 85

18.Program Pengembangan

PartisifasiMasyarakat

Membangun Desa 4 Kelurahan 131.372.000,-

84.736.500,- 65

a.Penyusunan Profil Kecamatan dan

Kelurahan 4 Kelurahan 131.372.000,-

84.736.500,- 65

19.Program Peningkatan Peran

Perempuan di Pedesaan

100.982.850,-

a.Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK)

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK)

P2WKSS dan UP2K 11 Desa/Kel.

84.562.850,-

16.420.000,-

80.022.100,-

16.420.000,-

94

100

20.Program Peningkatan Efesiensi

Perdagangan Dalam

Negeri

112.525.000,-

50

Pedagang 100 98.765.000 99

a.Peningkatan Kemampuan Pedagang

Kecil dan

Menengah

112.420.000,-

100 98.765000 99

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Formal (realisasinya 16%).Hal ini disebabkan karena tidak adanya

permintaan secara resmi oleh instansi terkait dengan kegiatan BIMTEK/DIKLAT

Formal yang sesuai ketentuan untuk dapat diikuti oleh aparatur Kelurahan dan

Kecamatan,sehingga anggaran yang ada dikembalikan.

2. Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak memalalui kelompok kegiatan di

Masyarakat ( Gerakan sayang Ibu dan anak ( realisasi 42 %)hal ini disebabkan karena

sumber daya aparatur masih rendah,lebih banyak melakukan sosialisasi, dan lomba

ditiadakan sehingga anggaran tidak terserap secara penuh.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 283

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pengedalian Mobilitas

Penduduk Pendatang (Realisasi 54%) Hal ini disebabkan kerana berlakunya E-KTP

sehingga penertiban agak menurun disebabkan aturan yang berlaku belum pasti,

masyarakat tidak diharuskan pindah domisili, serta penertiban sudah juga dilaksanakan

oleh Lembaga Adat.

4. Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat membangun Desa kegiatan Propil

Kecamatan dan Kelurahan (realisasinya 65%),Masih rendahnya kompetensi pegawai

Kecamatan dan Kelurahan dalam penyusunan melaksanakan tugas dan Kewajibanya,

Pencatatan data pendukung profil belum akurat.

Solusi

1. Anggaran dikembalikan dan diupayakan untuk dianggarkan kembali pada tahun

berikutnya (2017) untuk meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan dengan

upaya lebih aktif mencari imformasi baik langsung maupun secara on-Line(internet)

sehingga mendapatkan informasi yang akurat agar tidak menyalahi ketentuan yang

berlaku.

2. Anggaran dikembalikan dan diupayakan untuk dianggaran kembali pada tahun

berikutnya Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Kegiatan Gerakan Sayang

Ibu,Bayi dan Anak

3. Agar dibuatkan aturan yang pasti sehingga dapat terlaksananya Penertiban Penduduk

dengan baik dan tertib Administrasi Kependudukan

4. Agar membuat analisis Kompetensi masing-masing Pegawai Kecamatan dan Kelurahan

pada tahun berikutnya sehingga dapat dicarikan solusi pemecahan masalahnya dan

diupayakan untuk memberikan pelatihan kepada Pegawai di Kecamatan dan Kelurahan

untuk meningkatkan kompetensinya, serta pencatatan data secara kontinyu.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 284

3. Kecamatan Denpasar Selatan

a. Program dan Kegiatan

Kecamatan Denpasar Selatan menangani urusan wajib yang dilaksanakan melalui program

dan kegiatan sebagai berikut :

I Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai Kecamatan dan Kelurahan

II Belanja Langsung

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Pendidikan Anak Usia Dini

- Pendidikan anak usia dini (Bunda PAUD)

4 Upaya Kesehatan Masyarakat

- Peningkatan kesehatan masyarakat (PKTP)

5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Penyemprotan / foging sarang nyamuk

- Pemusnahan/karantina sumbser penyebab penyakit menular (PSN)

6 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

(Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong)

7 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan

- Pemeliharaan jalan lingkungan (Pemavingan)

8 Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan

9 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

10 Penataan Administrasi Kependudukan

- Pengendalian mobilitas penduduk pendatang

- Lomba administrasi kependudukan antar lingkungan

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Pembinaan Gerakan sayang Ibu

12 Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 285

- Lomba Balita Indonesia

- Posyandu

13 Peningkatan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/AIDS

- Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

14 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Pembinaan UKS

- Pembinaan PSM

- Pembinaan Halun

- Pembinaan Karang Taruna

- Pembinaan Forum Aksi Pramuka (FAP) Jambore

- Pembinaan P2WKSS

- Pembinaan UP2K

- Lomba Kuis Siapa Bisa

15 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan

Menengah

- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

16 Pengembangan Nilai Budaya

- Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah (Lomba mekendang dan mapang

barong)

- Pembinaan Sekaa Teruna

- Pelaksanaan Darma Shanti

- Pembinaan Desa Pekraman

- Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Lomba UDG dan Pentas

Budaya)

17 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

- Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (PORKOT)

- Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (PORKEL)

18 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pengendalian Keamanan Lingkungan (Nyepi dan Tahun Baru)

19 Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

20 Penataan Peraturan Perundang – undangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 286

- Pembinaan / Publikasi dalam rangka lomba kelompok keluarga sadar hukum

21 Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penananman modal dengan

instansi pemerintah dan dunia usaha

22 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan fungsional/Bimtek/Workshop bagi PNS Daerah

- Bimtek Kaling/Kadus

23 Peningkatan Partisipasi Masyrakat dalam Membangun Desa

- Penyusunsn profil desa/kelurahan

- Bulan bakti gotong royong

- Lomba Kelurahan

- Pembinaan LPM

24 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

- Pembinaan Administrasi PKK

- KB Kes

25 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Peningkatan kemampuan pedagang kecil dan menengah (Pasar Rakyat)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pemerintahan Umum

Urusan Wajib Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar

Selatan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 25 (dua puluh lima) Program dan 45 (empat

puluh lima) kegiatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing-

masing perangkat daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan wajib dialokasikan anggaran

sebesar 14.867.778.100 (Empat belas milyard delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus

tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

Target :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 7.042.229.900,-

- Belanja pegawai : Rp. 7.042.229.900,-

2. Belanja Langsung : Rp. 14.867.778.100,-

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 287

- Belanja Pegawai : Rp. 3.000.000.,-

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 12.946.117.479,-

- Belanja Modal : Rp. 2.626.759.195,-

3. Total Belanja Langsung : Rp. 21.910.008.000,-

dan tidak langsung

Realisasi :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 7.003.786.562,- .............. (99%)

- Belanja Pegawai : Rp. 7.003.786.562,-

2. Belanja Langsung : Rp. 12.946.117.479,- .............. (87%)

- Belanja Pegawai : Rp. 3.000.000,-

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 10.474.335.479,-

- Belanja Modal : Rp. 2.468.782.000,-

3. Total Belanja Langsung : Rp. 19.949.354.041,- ……….. (91,5%)

dan tidak langsung

Tabel 4. 38

Realisasi Anggaran, Solusi, dan Permsalahan Tahun 2016

Kecamatan Denpasar Selatan

NO

Usulan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Dan Program /

Kegiatan

Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Keterangan

Target 2016 Tingkat Capaian Realisasi Target

s/d Tahun 2016 Permasalahan

Solusi / Strategi

Pencapaian

Program

FISIK Keuangan (Pagu) Fisik Keuangan (Pagu)

Vol Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program

Administrasi

Perkantoran

6.559.080.341,00

5.614.260.104,00

Kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 288

Pelayanan

administrasi Perkantoran 100%

6.559.080.341,00 86%

5.614.260.104,00 86%

2 Program

Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

2.340.239.864,00

2.060.261.975,00

Kegiatan

Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 100%

2.340.239.864,00 88%

2.060.261.975,00 88%

3 Program

Pendidikan Anak Usia

Dini

8.655.000,00

-

Kegiatan

Pendidikan anak usia

dini (Bunda PAUD) 100%

8.655.000,00 0%

- 0%

Tidak tersealisasi

dikarenakan

kurangnya SDM yang

memadai

Kedepannya agar

dapat dimaksimalkan

SDM yg ada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Program

Upaya Kesehatan

Masyarakat

25.350.000,00

25.350.000,00

Kegiatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

(PKTP) 100%

25.350.000,00 100%

25.350.000,00

100

%

5

Program

Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

195.252.500,00

183.651.500,00

Kegiatan

* Penyemprotan/Foging

sarang Nyamuk 100%

9.705.000,00 66%

6.365.000,00 66%

Kegiatan Fogging

dikarenakan

masih adanya sisa obat

semprot tahun

lalu 2015 Dari Dinas

Kesehatan

Kegiatan Fogging

utk tahun 2017 kelurahan tidak

menganggarkan lagi

kegiatan dimaksud dan dikembalikan

ke OPD yang

menangani

* Pemusnahan/Karantina

sumber penyebab

penyakit 100%

185.547.500,00 96%

177.286.500,00 96%

menular (PSN)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 289

6 Program

Pembangunan Saluran

Drainase /Gorong-

gorong

348.470.400,00

322.352.400,00

Kegiatan

Pembangunan Saluran

Drainase /Gorong-

gorong 100%

348.470.400,00 93%

322.352.400,00 93%

7 Program

Operasional dan

pemeliharaan lingkungan

dan Pemukiman

828.761.895,00

790.656.000,00

Kegiatan

Pemeliharaan jalan

lingkungan

(Pemavingan) 100%

828.761.895,00 95%

790.656.000,00 95%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Program

Perencanaan

Pembangunan Daerah

50.537.500,00

48.187.500,00

Kegiatan

Penyelenggaraan

musrenbang kecamatan 100% 50.537.500,00 95%

48.187.500,00 95%

9 Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

28.350.000,00

28.350.000,00

Kegiatan

Peningkatan peran

serta masyarakat dalam 100%

28.350.000,00 100%

28.350.000,00

100

%

pengelolaan

persampahan

10 Program

Penataan Administrasi

Kependudukan

475.885.000,00

420.235.000,00

Kegiatan

* Pengendalian

mobilitas penduduk pendatang 100%

475.885.000,00 88%

420.235.000,00 88%

* Lomba administrasi

kependudukan antar lingkungan 100%

- 0%

-

11 Program

Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan anak

7.300.000,00

7.300.000,00

Kegiatan

Pembinaan Gerakan

Sayang Ibu 100%

7.300.000,00 100%

7.300.000,00

100

%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 290

12 Program

Promosi Kesehatan

Ibu, Bayi dan Anak

melalui

218.595.000,00

191.195.000,00

kelompok kegiatan di

masyarakat

Kegiatan

* Lomba Balita

Indonesia 100% 17.767.500,00 100%

17.755.000,00

100%

* Posyandu 100%

200.827.500,00 86%

173.440.000,00 86%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13

Program

Peningkatan

Penanggulangan Narkoba, PMS

65.558.000,00

60.808.000,00

termasuk HIV/AIDS

Kegiatan

Penyuluhan

penanggulangan

narkoba, PMS 100%

65.558.000,00 93%

60.808.000,00 93%

termasuk HIV/AIDS

14 Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

376.230.000,00

328.515.000,00

Kegiatan

* Pembinaan UKS 100%

45.310.000,00 100%

45.310.000,00

100

%

* Pembinaan PSM 100%

17.175.000,00 100%

17.175.000,00

100

%

* Pembinaan Halun 100% 21.330.000,00 77%

16.515.000,00 77%

* Pembinaan Karang

Taruna 100%

147.164.000,00 80%

117.114.000,00 80%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 291

* Pembinaan Forum

Aksi Pramuka (FAP)

Jambora 100%

114.326.000,00 89%

101.976.000,00 89%

* Pembinaan

P2WKSS 100%

10.500.000,00 100%

10.500.000,00

100

%

* Pembinaan UP2K 100% 10.500.000,00 100%

10.500.000,00

100%

* Lomba Kuis Siapa

Bisa 100%

9.925.000,00 95%

9.425.000,00 95%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

101.535.100,00

90.484.200,00

Kompetitif Usaha

Kecil dan Menengah

Kegiatan

Penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaan 100% 101.535.100,00 89%

90.484.200,00 89%

16 Program

Pengembangan Nilai

Budaya

845.685.000,00

767.105.000,00

Kegiatan

* Pelestarian dan

aktualisasi seni budaya

daerah

(Lomba

mekendang dan mapang

barong) 100%

85.810.000,00 100%

85.710.000,00

100

%

* Pembinaan Sekaa

Teruna 100%

95.615.000,00 75%

71.550.000,00 75%

* Pelaksanaan

Dharma Santi 100%

30.775.000,00 92%

28.375.000,00 92%

* Pembinaan Desa

Pekraman 100%

57.750.000,00 98%

56.400.000,00 98%

* Pelestarian dan

aktualisasi adat budaya

daerah 100%

575.735.000,00 91%

525.070.000,00 91%

(Lomba UDG dan

Pentas Budaya)

17 Program

Pembinaan dan Pemasyarakatan

olahraga

1.180.857.500,00

1.072.642.500,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 292

Kegiatan

* Penyelenggaraan

kompetisi olahraga

PORKOT

100%

560.047.500,00 92%

515.197.500,00 92%

* Penyelenggaraan kompetisi olahraga

PORKEL 100%

620.810.000,00 90%

557.445.000,00 90%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18 Program

Peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

32.920.000,00

22.650.000,00

Kegiatan

Pengendalian keamanan

lingkungan (Nyepi & Tahun Baru)

100%

32.920.000,00 69%

22.650.000,00 69%

Karena keterlambatan

dalam

penyelesaian administrasi

terutama

pembuatan SK

Kedepannya agar

Bendh dan PPTK

dapat lebih

berkoordinsi lagi.

19 Program

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

36.537.500,00

34.537.500,00

Kegiatan

Peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai 100%

36.537.500,00 95%

34.537.500,00 95%

luhur budaya bangsa

20 Program

Penataan Peraturan

Perundang - undangan

101.820.000,00

92.227.600,00

Kegiatan

Pembinaan/Publikasi dalam rangka lomba

kelompok 100%

101.820.000,00 91%

92.227.600,00 91%

keluarga sadar hukum

21 Program

Peningkatan promosi

dan kerjasama investasi

38.960.000,00

38.808.000,00

Kegiatan

Peningkatan

koordinasi dan kerjasama di bidang 100%

38.960.000,00 100%

38.808.000,00

100%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 293

penanaman modal

dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

22 Program

Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

159.580.000,00

138.832.100,00

Kegiatan

* Pendidikan dan

pelatihan

fungsional/Bimtek/workshop

bagi PNS daerah 100%

120.000.000,00 87%

104.282.100,00 87%

* Bimtek

Kaling/Kadus 100%

39.580.000,00 87%

34.550.000,00 87%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 Program

Peningkatan

partisipasi masyarakat dlm membangun desa

360.985.000,00

217.950.000,00

Kegiatan

* Penyusunan profil

desa/kelurahan 100%

226.425.000,00 51%

114.530.000,00 51%

Karena dalam

pendataan ke lapangan

petugas pendata

mengalami kendala bertatap

muka dg

masyarakat

Kedepannya agar

Kelurahan berkoordinasi dg

Lingkungan dan

Banjar agar diadakan sosialisasi

dlm kegiatan

dimaksud

* Bulan bakti gotong royong 100%

77.175.000,00 72%

55.365.000,00 72%

* Lomba Kelurahan 100%

48.800.000,00 81%

39.570.000,00 81%

* Pembinaan LPM 100%

8.585.000,00 99%

8.485.000,00 99%

24 Program

Peningkatan peran

perempuan di pedesaan

367.362.500,00

280.038.100,00

Kegiatan

* Pembinaan

Administrasi PKK 100%

304.742.500,00 72%

219.968.100,00 72%

* KB Kes 100%

62.620.000,00 96%

60.070.000,00 96%

25 Program

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

113.270.000,00

109.720.000,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 294

Kegiatan

Peningkatan

kemampuan pedagang

kecil dan menengah

(Pasar Rakyat) 100%

113.270.000,00 97%

109.720.000,00 97%

J u m l a h

100%

14.867.778.100,00 87%

12.946.117.479,00 87%

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Keterbatasan kuantitas serta kualitas SDM di Kecamatan Denpasar Selatan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan.

3. Kegiatan – kegiatan di Kecamatan Denpasar Selatan lebih banyak untuk

menyelenggarakan kegiatan yang menjadi program OPD lain (Fungsi koordinasi dengan

OPD lain).

Solusi

1. Perlu adanya penambahan pegawai dengan kualitas yang dibutuhkan di Kecamatan

Denpasar Selatan.

2. Meningkatkan sarana prasarana untuk memperlancar pelayanan pada masyarakat.

3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis untuk kelancaran pelaksanaan

program/kegiatan OPD yang ada di tingkat kecamatan, desa/kelurahan. Diharapkan

setahun sebelumnya, OPD mestinya sudah membuat edaran/pemberitahuan (terutama

lomba – lomba) kepada kecamatan atau desa/lurah, sehingga perencanaannya tercantum

secara pasti di anggaran kecamatan maupun desa/kelurahan.

4. Kecamatan Denpasar Utara.

a. Program dan Kegiatan

Belanja tidak langsung.

1. Belanja Pegawai Kecamatan

2. Belanja Pegawai Kelurahan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 295

Balanja Langsung.

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan.

3.1. Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) antara Kecamatan Se-

Kota Denpasar.

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

4.1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( Upaya Kesehatan Masyarakat / UKS )

4.2 PKTP

4.3 Lomba Kota Sehat

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

5.1. Pemusnahan /karantina sumber penyebab penyakit menular

6. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman

6.1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

7.1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

8. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

8.1. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang

9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

9.1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

10.Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di

Masyarakat.

10.1. Kota Layak Anak.

10.2 Gerakan Sayang Ibu (GSI).

10.3 Poyandu

10.4 Lomba Balita Indonesia (LBI)

11. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS.

11.1 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS.

12.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

12.1 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 296

12.2 Pembinaan Karang Taruna.

12.3 Forum Aksi Pramuka Kwartir Ranting

13.Program Pengembangan Nilai Budaya.

13.1 Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah.

14.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

14.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

15.Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

15.1Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nili – Nilai Luhur Budaya Bangsa.

16. Program Pendidikan Kedinasan.

16.1Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

17. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

17.1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.

17.2 Bimtek Perangkat Kelurahan.

18. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

18.1 Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK, P2WKSS, dan UP2K)

19. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

19.1 Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi.

19.2 Penyusun Profil Desa/Kelurahan

20. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

20.1 Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pemerintah Umum.

Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara

Kota Denpasar, diwujudkan melalui 20 program dan 29 kegiatan dengan Anggaran sebesar

Rp. 8.097.551.294,-

Target :

1 Belanja tidak langsung Rp. 4.945.861.000,-

-Belanja pegawai Rp. 4.945.861.000,-

2 Belanja langsung Rp. 8.097.551.294,-

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 297

-Belanja Pegawai Rp. 35.500.000,-

-Belanja barang dan jasa Rp. 7.477.637.262,-

-Belanja Modal Rp. 619.914.032,-

Realisasi :

1 Belanja tidak langsung Rp. 4.909.132.386,- (99,25%)

-Belanja pegawai Rp. 4.909.132.386,-

2 Belanja langsung Rp. 6.870.815.567,- (84,85%)

-Belanja Pegawai Rp. 35.500.000,-

-Belanja barang dan jasa Rp. 6.241.654.812,-

-Belanja Modal Rp. 593.660.755,-

Adapun realisasi utuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 4.39

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2016 Yang

dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Belanja

13.357.695.844 87,01

11.621.947.95

3 87,01

BelanjaTidak Langsung

4.945.861.000 4.909.132.386

1. Belanja Pegawai

1 Kec, 3

Kel 4.945.861.000

1 kec,3

Kel 99,00 4.909.132.386 99,00

BelanjaLangsung

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2 belanja

4.067.987.512

2

belanja

100

3.219.829.962

100

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3 belanja 1.298.680.500 3

belanja

100 1.118.241.755 100

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3. Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1 belanja 16.201.500 1

belanja

100 15.501.500 100

Pembinaan Lomba Keluarga Sadar

Hukum (Kadarkum) antara

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 298

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

Kecamatan Se-Kota Denpasar

4.Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

- UKS

- PKTP

- Lomba Kota Sehat

1 belanja

1 belanja

1 belanja

32.330.000

18.626.700

11.981.000

1 belanja

1 belanja

1 belanja

100

100

0

32.170.000

18.626.700

-

100

100

0

5. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Pemusnahan /karantina Sumber

Penyakit Menular

1 belanja 155.449.800 1

belanja

100 121.459.800 100

6. Program Operasional dan

Pemeliharaan Lingkungan dan

Pemukiman

Pemeliharaan Jalan Lingkungan

7. Program Perencanaan

Pembanguna Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

8. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Pengendalian Mobilitas Penduduk

Pendatang

9. Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak.

10. Program Promosi Kesehatan Ibu,

Bayi dan Anak Melalui Kelompok

Kegiatan Di Masyarakat

- Kota Layak Anak

- Gerakan Sayang Ibu (GSI)

- Posyandu

- Lomba Balita Indonesia (LBI)

11.Penyuluhan Penanggulangan

Narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS

Penyuluhan Penanggulangan

Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

1 belanja

1 belanja

1 belanja

1 belanja

1 belanja

1 belanja

1 belanja

1 belanja

1 belanja

353.016.332

29.995.000

237.661.850

6.694.500

12.740.000

14.970.000

108.590.000

15.212.500

64.058.000

1

belanja

1

belanja

1

belanja

1

belanja

1 belanja

1 belanja

1 belanja

1 belanja

1

belanja

100

100

100

100

0

100

100

100

100

342.555.000

27.595.000

227.056.850

5.894.500

-

11.070.000

71.745.000

15.212.000

57.867.000

100

100

100

100

0

100

100

100

100

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 299

Program/Kegiatan

Target Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume (Rp) Volume % Volume %

12. Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Pengembangan Model Kelembagaan

Perlindungan Sosial

- Pembinaan Karang Taruna

- Forum Aksi Pramuka Kwartir

Ranting

13. Program Pengembangan Nilai

Budaya

- Pelestarian dan Aktualisasi Seni

Budaya Daerah

14. Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

1 belanja

1 belanja

1 belanja

7 kegiatan

1 belanja

1 belanja

31.587.500

116.702.300

84.507.000

326.767.000

477.945.200

21.532.500

1 belanja

1 belanja

1 belanja

7

kegiatan

1

belanja

1

belanja

100

100

100

100

100

100

31.487.500

99.302.300

83.457.000

288.787.000

431.245.200

21.493.500

100

100

100

100

100

100

Program/Kegiatan

Target Keuangan

Fisik Keuangan Fisik Keangan

Volume Rp Volume % Volume %

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 300

15. Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan Nilai – nilai

Luhur Budaya Bangsa

16. Program Pendidikan Kedinasan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

17. Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Tugas dan Fungsi bagi PNS

Daerah.

- Bimtek Perangkat Kelurahan

18. Program Peningkatan Peran

Perempuan di Pedesaan

Pemerdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK, P2WKSS, dan

UP2K)

19. Program Penimgkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

- Pembinaan dan Perlombaan

Kelurahan dan Desa Evaluasi

- Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

20. Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Kemampuan

Pedagang Kecil dan Menengah

1 belanja

4 kali

1 belanja

3 kegiatan

1 belanja

1 belanja

1 belanja

20.000.000

35.000.000

40.459.600

298.112.000

100.313.000

38.964.800

61.465.000

1 belanja

4 kali

1 belanja

3 kegiatan

1 belanja

1 belanja

1 belanja

100

100

100

100

100

100

100

18.179.000

4.573.100

37.909.600

241.772.000

88.076.000

25.367.800

56.340.000

100

100

100

100

100

100

100

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat ( Lomba Kota Sehat ) di Kelurahan

Peguyangan tidak terealisasi Karena saat ini Kantor Lurah peguyangan sedang ddalam

proses renovasi sehingga terkendala untuk melakukan kegiatan ini.

2. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di

Masyarakat ( Lomba Kota Layak Anak ) di Kelurahan Peguyangan tidak terealisasi karena

saat ini Kantor Lurah peguyangan sedang ddalam proses renovasi sehingga terkendala

untuk melakukan kegiatan ini.

Solusi

1. Kedepanya untuk tahun anggaran berikutnya akan kami realisasikan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 301

2. Kedepanya untuk tahun anggaran berikutnya akan kami realisasikan

4.5.4 Perusahaan Daerah Air Minum

a. Program dan Kegiatan

PDAM Kota Denpasar didirikan melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20

Tahun 1995 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar yang

disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2002 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar yang selanjutnya disesuaikan

kembali dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2009 Tentang Perusahaan

Daerah Air Minum.

Program dan Kegiatan :

a. Bidang Produksi

1) Kerjasama pembelian air bersih dengan PDAM Kabupaten Badung, PDAM

Kabupaten Gianyar dan SARBAGITAKU pada tahun 2016 terealisasi sebesar

121,94 liter/detik dengan perincian sebagai berikut :

• Pembelian Air dari PDAM Badung = 52,80 l/dt

• Pembelian Air dari PDAM kabupaten Gianyar = 4,5 l/dt

• Pembelian Air dari SARBAGITA = 64,63 l/dt

2) Pengadaan pompa boster waribang kapasitas 190 l/dt daya 200 kw.

3) Pengadaan pompa air baku intake kapasitas 165 l/dt daya 90 kw.

4) Pengadaan Chlorinator gas feeders 25 dan chloinator gas feeders kap. 500 PPD.

b. Bidang Distribusi.

1) Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jl. Gunung Salak, Ø 150 mm

(6") sepanjang 1.450 m, Ø 75 mm (3") sepanjang 1.595,5 m, dan Ø 50 mm (2")

sepanjang 1.152 m.

2) Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jl. Kebo Iwa, Ø 200 mm (8")

PVC - Ø 100 mm (4") PVC sepanjang 1.280 m dan Ø 150 mm (6") GI sepanjang

17 m.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 302

3) Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Kota Denpasar, Ø 100 mm

(4") PVC - Ø 37,5 mm (1,5") PVC sepanjang 9.474 m dan Ø 100 mm (4") GWI -

Ø 50 mm (2") GWI sepanjang 30 m.

4) Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Kota Denpasar, Ø 150 mm

(6") PVC - Ø 37,5 mm (1,5") PVC sepanjang 21.093 m, dan Ø 150 mm (6") GWI

- Ø 50 mm (2") GWI sepanjang 108 m.

5) Pekerjaan perbaikan system jaringan distriibusi, Ø 150 mm (6") PVC - Ø 25 mm

(1") PVC sepanjang 786 m dan Ø 100 mm (4") GI sepanjang 0,3 m.

6) Pengadaan Pompa dan Motor Submersible kapasitas 56 L/dt daya 30 Kw

7) Pegecetan jembatan pipa di Kota Denpasar.

8) Pergantian meter air (water meter) pelanggan 15. 000 unit

9) Konsultan Pengawas pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jl.

Gunung Salak.

10) Konsultan Pengawas pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Jl.

Kebo Iwa.

11) Konsultan Pengawas pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Kota

Denpasar.

c. Bidang Sumber Daya Manusia

1) Melaksanakan pelatihan sesuai dengan bidang tugas.

2) Mengisi format serta mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi SDM yang

ada.

3) Melengkapi sarana dan prasarana karyawan secara bertahap berdasarkan skala

prioritas dan kemampuan perusahaan.

4) Penerapan sistem evaluasi kepegawaian dengan menggunakan parameter Indikator

Kinerja Kunci (IKK).

5) Melaksanakan survey kepuasan karyawan.

6) Mengadakan Workshop Manajemen resiko.

7) Melaksanakan Survey Tingkat Budaya Kepemimpinan.

8) Menyediakan etika pelayanan prima.

9) Documentation and implementation training ISO 9001:2015.

d. Bidang Keuangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 303

1) Mencapai pertumbuhan pendapatan air sebesar 6,10 %

2) Rata-rata jual per m3 adalah Rp. 4.717

3) Rata-rata biaya usaha per m3 adalah Rp. 3.764

4) Program jangka panjang adalah membayar kewajiban pinjaman yang sudah jatuh

tempo.

5) Penyelesaian hibah pemerintah pusat atas hutang PDAM sebesar 73 Milyar (Non

Kas).

e. Bidang Pelayanan

1) Mengoptimalkan sistem informasi pelanggan secara terpadu yang berbasis IT

melalui Website, SMS “PASTI”, SMS broadcast.

2) Optimalisasi reklasifikasi golongan pelanggan.

3) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan.

4) Meningkatkan jumlah penambahan pelanggan dengan melaksanakan sosialisasi

pelayanan sambungan baru ke wilayah yang sudah terpasang pipa jaringan di

kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan Br Mekar Bhuana, Padang

sambian kecamatan Denpasar Barat.

5) Memberikan discount Biaya sambungan Baru sebesar 50% kepada calon

pelanggan untuk pelanggan rumah tangga golongan D1-D5.

6) Menerapkan ISO 9001:2008 di bidang pelayanan dan produksi.

7) Optimalisasi pembacaan meter air dengan barcode dan GPS.

8) Mengoptimalkan pembayaran secara Online dengan BPD, BNI 46, LPD, PT.POS,

BRI, PT.BTN dan Bank Mandiri.

b. Realisasi Kegiatan PDAM Kota Denpasar Tahun 2016

Tabel 4.48

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan PDAM Kota Denpasar Tahun 2016

No Uraian Kegiatan Tahun 2016 (Per Desember 2016)

Target Realisasi

1 Proyeksi Kenaikan Tarif Full Cost

Recovery (%)

9,74 7,49

Tarif rata-rata 4.470 4.717

Biaya Dasar 4.138 3.764

2 Tingkat Kehilangan Air (%) 25,50 29,72

3 Cakupan Pelayanan (%) 54,50 45,91

4 Jumlah pegawai per 1000 pelanggan 3,40 3,51

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 304

(orang)

5 Jangka waktu penagihan Piutang (hari). 10 9

6 Rugi/Laba (Rp.000) 21.962.858,06 12.838.119,00

7 Investasi (Rp. 000) 47.335.037,99 11.776.030,88

8 Saldo Kas (Rp.000) 14.634.906,62 25.121.278,00

c. Permasalahan dan Solusi

• Permasalahan

Bidang Produksi

1) Keterbatasan sumber air baku.

2) Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana produksi cukup besar.

3) Pada saat musim penghujan menyebabkan kekeruhan air baku menjadi sangat

tinggi, selain itu banyak pasir, sampah dan potongan-potongan kayu yang masuk

ke saluran air baku sehingga menyebabkan aliran air baku ke intake (bangunan

penyadap air baku) menjadi terhambat.

4) Sering stop produksi yang disebabkan karena pengurasan pada saluran air baku

pada PDAM Kabupaten Badung yang posisinya berada di hulu saluran air baku

PDAM kota Denpasar.

Bidang Distribusi.

1) Kontinuitas dan kuantitas pelayanan masih kurang karena tekanan air pada saat

jam puncak pagi dan sore hari kecil, bahkan pada beberapa daerah yang elevasinya

cukup tinggi air tidak mengalir.

2) Tingkat kehilangan air masih berfluktuasi dan diatas batas toleransi 20%.

3) Kesulitan dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan yang terkait

dengan Infrastruktur jalan.

4) Cakupan pelayanan masih rendah yakni baru mencapai 45,91 %.

5) Terbatasnya dana yang tersedia untuk melaksanakan pemeliharaan dan

pengembangan jaringan.

Bidang SDM.

1) Perlunya peningkatan Kualitas SDM.

2) Penempatan SDM dalam organisasi belum optimal.

Bidang Keuangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 305

1) Ketersediaan dana untuk pengembangan investasi terbatas.

2) Tidak tercapainya target rata-rata penjualan air (Rp/m3)

Bidang Pelayanan

1) Penanganan keluhan pelanggan belum maksimal diakibatkan keterbatasan

ketersediaan sumber air dan sistem jaringan distribusi.

2) Target cakupan pelayanan tidak tercapai.

• Solusi

Bidang Produksi

1) a. Optimalisasi sumber-sumber produksi yang ada.

b. Mengintensifkan percepatan realisasi program SARBAGITAKU (IPA Penet)

dan optimalisasi IPA Petanu kepada pemerintahan Propinsi Bali.

c. Memaksimalkan pembelian air dari kerjasama PDAM terdekat (PDAM

badung dan PDAM Gianyar).

2) Pembangunan sarana produksi dengan bantuan dana Pemerintah.

3) Dibuatkan bar screen (saringan sampah) pada hulu pintu masuk saluran air

baku.

4) Dibuatkan saluran air baku alternatif yang terpisah dengan saluran air baku

PDAM Badung, agar ketika PDAM badung melakukan pengurasan, PDAM

Denpasar tidak mengalami stop produksi.

Bidang Distribusi

1) a. Melaksanakan pengaturan-pengaturan sistem distribusi untuk mendapatkan

pemerataan tekanan dengan perbaikan sistem pada daerah-daerah yang

mengalami gangguan air kecil/mati.

b. Melaksanakan operasional pompa booster untuk peningkatan kualitas

pelayanan Wilayah Barat, mengingat banyaknya keluhan yang masuk karena

tidak adanya sumber air lain selain PDAM dan elevasi daerah cukup tinggi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 306

2) a. Pembentukan zoning blok/DMA untuk mengurangi kebocoran/Tingkat

Kehilangan Air.

b. Melaksanakan percepatan perbaikan kebocoran.

3) Berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas PU) untuk melaksanakan perbaikan

dan pemeliharaan jaringan

4) Melaksanakan penerimaan sambungan baru melalui one day service untuk

sambungan standar.

5) a. Mengajukan permohonan rehabilitasi pipa ACP yang sudah berumur tua (diatas

20 tahun) kepada Pemerintah Pusat.

b. Mengusulkan program pengembangan pipa distribusi sekunder melalui Satker

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali dan Pemerintah Kota

Denpasar ( APBD Kota Denpasar ) terhadap daerah-daerah yang RTM, RSH,

Daerah Rawan Air

Bidang SDM

1) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan sesuai dengan

bidangnya.

2) Merencanakan mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi SDM yang ada.

Bidang Keuangan

a. Mengajukan permohonan sumber pendanaan investasi, pada pemerintah pusat

(APBN) melalui Satker PKPAM Provinsi Bali.

b. Mengintensifkan percepatan realisasi pembelian air curah melalui program

SARBAGITAKU (IPA Penet) dan optimalisasi pembelian air curah IPA Petanu

sehingga dapat meningkatkan cakupan pelayanan dan meningkatkan penjualan air.

Bidang Pelayanan

1) Mengoptimalkan pembelian air SARBAGITA untuk menambah ketersediaan air

baku dan menambah jumlah tenaga rekanan untuk mempercepat penanganan

kebocoran jaringan pipa.

2) a. Menambah cakupan pelayanan dengan memasang SR (sambungan rumah) pada

pelanggan yang wilayahnya memenuhi persyaratan teknis dan menambah SR

(sambungan rumah) dengan program hibah air minum dari Pemerintah pusat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 307

kepada Pemerintah Kota Denpasar, yang diberikan kepada masyarakat

berpenghasilan rendah.

b. Memberikan diskon 50 % terhadap penyambungan standar Sambungan

Rumah (SR).

4.5.5 Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 14 Tahun 1993 yang telah direvisi dengan

Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2001, dan beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 1994.

Maksud dan tujuannnya adalah untuk memajukan perekonomian khususnya para pedagang

tradisional dan menampung tenaga kerja serta menciptakan lapangan kerja serta menata dan

mengelola pasar yang lebih profesional ( lebih tertatanya pengelolaan pasar karena pasar

merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Denpasar ).

Dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar ini maka diharapkan

pengelolaan pasar dapat lebih berkembang, maju dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memperlancar kegiatan operasional pasar telah ditetapkan melalui Struktur Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yang tertuang dalam

Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 581 Tahun 1994.

Program – program yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar sebagai berikut :

Bidang Umum

1. Program Peningkatan SDM

1.1 Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan pasar

khususnya pasar tradisional baik dalam pembangunan fisik dan peningkatan Sumber

Daya Manusia, maka tahun 2016 hal – hal sebagai berikut :

a. Kerjasama :

▪ Kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Tentang Reviu Aset

Tetap Pemerintah Kota Denpasar yang diserahkan kepada PD. Pasar Kota

Denpasar sebagai Penyertaan Modal.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 308

c. Kunjungan Kerja / Study Banding :

▪ Kunjungan Kerja ke PD. Pasar Medan tanggal 22 – 24 Januari 2016

dalam rangka menambah wawasan untuk pengelolaan pasar.

▪ Kunjungan Kerja Jakarta ( Kementrian Koperasi ) dari tanggal 28 – 29

Maret 2016 dalam rangka Restrukturisasi Kredit KUMKM Pedagang

Pasar.

▪ Kunjungan Kerja ke Riau pada tanggal 21 – 23 Juli 2016 dalam rangka

Pendampingan Penyerahan Penghargaan Anugrah Adi Pura Buana dan

Adi Pura Kirana,

▪ Perjalanan Dinas menghadiri acara Pra Munas dan Musda Asparindo di

Surabaya pada tanggal 5 – 7 Oktober 2016.

▪ Kunjungan Kerja ke PD. Pasar Jaya Jakarta tanggal 26 – 27 Oktober

2016 dalam rangka Pengelolaan Pasar

▪ Kunjungan Kerja ke PD. Pasar Bermatabat Kota Bandung pada tanggal

29 – 31 Oktober 2016 dalam rangka Pengelolaan Pasar.

▪ Perjalanan Dinas menghadiri acara Munas III Asparindo di Kota Bogor

pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2016.

▪ Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Launching Denpasar

Festifal ke – 9 Tahun 2016 di kementrian Pariwisata Jakarta pada

tanggal 22 – 24 November 2016.

1.2 Pembinaan Petugas Keamanan

▪ Pelatihan untuk pemantapan dan peningkatan disiplin serta penjagaan / tugas,

diselenggarakan oleh Kepolisian Sektor Denpasar Barat dengan melibatkan

Petugas Keamanan PD. Pasar Kota Denpasar yang dilaksanakan pada tanggal 22

Januari 2016.

▪ Pengarahan dan Pelatihan untuk pemantapan dan peningkatan disiplin

diselenggarakan oleh Polresta Denpasar Barat dengan melibatkan Petugas

Keamanan PD. Pasar Kota Denpasar yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober

2016.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 309

▪ Pelatihan peningkatan disiplin tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran,

kerjasama dengan BPBD Kota Denpasar yang dilaksanakan pada tanggal 26

April 2016.

▪ Sosialisasi Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Pelatihan dari BPBD Kota

Denpasar bekerjasaman dengan Bank Danamon yang diselenggarakan pada

tanggal 29 Agustus 2016.

▪ Pembinaan melalui pengarahan oleh Direksi kepada semua Satpam di

lingkungan PD Pasar Kota Denpasar.

▪ Penerapan sangsi kepada anggota Satpam yang melanggar disiplin / peraturan

PD Pasar Kota Denpasar.

b. Realisasi Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Tahun 2016

Tabel 4.49

Bidang Keuangan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar

Kota Denpasar Tahun 2016

No

Program / Kegiatan

Anggaran % Capaian

Target ( Rp ) Realisasi ( Rp )

1.

Pendapatan

28.165.870.514,00

28.726.997.999,00

101,90%

2.

Biaya

26.486.892.762,33

24.792.959.420,22

93,60%

Laba / Rugi

1.678.477.751,67

3.934.038.578,78

234%

Disamping pencapaian target tahun 2016 dan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai

dari biaya operasional keseluruhan sebesar Rp 22.191.395.373,77 di tahun 2015 menjadi

Rp 24.792.959.420,22 di tahun 2016, PD Pasar Kota Denpasar juga memenuhi kewajiban

kepada Pemerintah Daerah Kota Denpasar berupa Setoran ke Kas Daerah dalam bentuk PAD,

kepada Pemerintah Pusat berupa Pajak Penghasilan ( PPh Pasar 4 ayat 2 ) sebesar Rp

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 310

1.170.745.576 dan kepada PD Parkir Kota Denpasar berdasarkan MoU antara PD. Pasar

dengan PD. Parkir dengan setoran ke PD. Parkir sebesar 20 % dari pendapatan parkir PD

Pasar Kota Denpasar sebesar Rp 4.821.603.000,- serta partisipasi ( CSR ) kepada

lingkungan banjar – banjar yang ada di Kota Denpasar.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Di dalam upaya mencapai sasaran meningkatkan kebersihan dan keindahan

pasar ditentukan dengan 2 aspek penilaian yaitu aspek kebersihan dan aspek keindahan (

pertamanan ), dimana dalam aspek kebersihan dilakukan dengan melaksanakan penyapuan di

dalam pasar maupun di halaman / pelataran serta melaksanakan pengumpulan dan

pengangkutan sampah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) sedangkan aspek

keindahan ( pertamanan ) terdiri dari penanaman pohon perindang, pemeliharaan taman,

mewujudkan taman – taman yang baru serta meningkatkan estetika di dalam lingkungan pasar

termasuk mewujudkan keindahan dan kebersihan Kamar Mandi / WC yang ada di masing –

masing lingkungan pasar.

Adapun bentuk perhatian PD pasar Kota Denpasar di dalam menunjang kebersihan seperti

adanya penambahan tenaga kebersihan, penambahan sarana dan prasarana kebersihan,

penambahan atau meremajakan armada kebersihan serta meningkatkan insentif untuk tenaga

kebersihan. Kendala yang dihadapi dalam menangani kebersihan, seperti :

a. Jumlah tenaga yang dimiliki masih kurang

b. Kadar garam sampah sangat tinggi yang menyebabkan cepat rusaknya / kroposnya

sarana kebersihan seperti kereta sampah, container dan bak-bak sampah

c. Jam operasional pasar yang padat menyebabkan sering menghambat proses

penyapuan.

Tabel 4.50

Data Sarana Kebersihan dan Volume Sampah di Unit – unit di lingkungan

Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Tahun 2016

No Jenis

Truk Tahun

No. Pol.

Jumlah

Container

Lokasi Pasar

Volume Sampah

Jumlah

Volume

Sampah

Ket.

Angkut

an

1 Dump Truk

Daihatsu 1991 9426 Q -

- TPS Lokita Sari ( 3 M3 )

- TPS Suci Sari Jaya (3 M3)

- TPS Abiantimbul ( 5 M3 )

- TPS ANyarsari ( 5 M3 )

16 M3 4 x

Angkut

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 311

No Jenis

Truk Tahun

No. Pol.

Jumlah

Container

Lokasi Pasar

Volume Sampah

Jumlah

Volume

Sampah

Ket.

Angkut

an

2 Truk Arm

Roll IZUSU 2008

9395

AK 5 Terbuka

- Ps. Kumbasari ( 6 M3 )

- Ps. Sanglah ( 12 M3 )

- Ps. Gn. Agung Utara

( 12 M3 )

30 M3 5 x

Angkut

3 Truk Arm

Roll

DAIHATSU

2002 9352 IA 4 Terbuka - Ps. Badung ( 18 M3 )

- Ps. Pidada ( 6 M3 ) 24 M3

4 x

Angkut

4 Dump Truk

ISUZU 2002 9353 IA -

- TPS Badung ( 6 M3 )

- TPS Satrya ( 5 M3 )

- TPS Ketapian ( 6 M3 )

22 M3 2 x

Angkut

5 Truk Arm

Roll DAIHATSU

2003 9321 EC 4 Terbuka - Ps. Anyarsari ( 24 M3 ) 24 M3 4 x

Angkut

6 Dump Truk

ISUZU 2007

8131

CV -

- Ps. Kumbasari ( 8 M3 )

- Ps. Senggol Kumbasari

( 8 M3) 16 M3

2 x

Angkut

7

Truk Arm

Roll

ISUZU

2011 9435

AW 4 Terbuka - Ps. Badung ( 6 M3 ) 6 M3

1 x

Angkut

8

Truk Arm

Roll

IZUSU

2014 9589 A 3 Terbuka - Ps. Kereneng ( 18 M3 ) 18 M3 3 x

Angkut

Jumlah

20 Unit

Con-tainer 156 M3

25 x

Angkut

Realisasi Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Bidang Teknik

Tabel 4.51

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar

Kota Denpasar Tahun 2016

No

Program / Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

Volume ( Rp ) Volume % Volume %

1.

Perbaikan Instalasi

Listrik dan Air

100

387.000.000,00

100

100

100

100

2.

Pemeliharaan

Bangunan / Gedung

Pasar

100

980.000.000,00

100

100

100

100

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 312

3.

Penataan Tempat

Pedagang

- Dana PD Pasar

- Dana Kemitraan

100

100

732.000.000,00

833.000.000,00

100

100

100

100

100

100

100

100

- Untuk Dana Kemitraan kami menggunakan pola kemitraan untuk membangun dan menata

tempat pedagang yang bekerjasama dengan pedagang.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Bangunan pasar belum seluruhnya dapat dilakukan penataan / revitalisasi

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

2. Terbatasnya SDM yang berminat untuk menjadi petugas kebersihan sekaligus

sarana masih terbatas dan lokasi pasar yang berjauhan memerlukan

pengaturan yang lebih spesifik.

3. Dukungan / kesadaran pedagang untuk mencapai sasaran pelayanan

kebersihan maksimal, perlu ditingkatkan.

Solusi

1. Dibutuhkan waktu bertahap untuk melakukan penataan / revitalisasi pasar

dengan mengajak para pedagang untuk melakukan penataan dengan pola

kemitraan.

2. Memaksimalkan tenaga / SDM yang ada dengan memberikan insentif dan

perhatian khusus termasuk merekrut beberapa tenaga kebersihan yang

dibutuhkan dan setiap tahun dilakukan penambahan sarana kebersihan untuk

mengantisipasi minimal atas kebutuhan kebersihan.

3. Bagian / Unit terkait melakukan pembinaan pedagang untuk menyamakan

persepsi dalam pelayanan terhadap pelanggan dengan meningkatkan

kebersihan dan kenyamanan pelanggan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 313

4.5.6 Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

a. Program dan Kegiatan

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Denpasar Nomor. 5 tahun 2003, yang didirikan pada tanggal 16 Agustus 2004 dan

efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2004. Namun sebelum itu, pengelolaan

perparkiran di kota Denpasar dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Perhubungan Kota Denpasar. Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Parkir Kota

Denpasar adalah turut serta mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada

masyarakat dibidang perparkiran serta membantu dan melancarkan arus lalu lintas yang

diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan dan

kenyamanan pengguna parkir. Yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran.

Untuk memperlancar kegiatan Perusahaan Daerah Parkir telah di bentuk susunan organisasi

dan tata kerja Perusahaan Daerah Parkir yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar

Nomor 38 Tahun 2006. Dalam menjalankan perusahaan direksi bersama jajarannya telah

mengambil langkah- langkah strategis yaitu menawarkan Konsep perparkiran : Berhadiah

dan Berganti Rugi.

Konsep Berhadiah : Untuk meminimalisasi kebocoran dan dapat merangsang masyarakat

meminta karcis parkir.

Konsep Berganti Rugi : merupakan tugas pokok PD. Parkir memberikan manfaat kepada

masyarakat khususnya keamanan dan kenyamanan dibidang perparkiran dengan memberikan

ganti rugi terhadap kehilangan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003, BAB IX Pasal 35, penggunaan laba bersih

setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:

• Untuk dana pembangunan daerah 35 %

• Untuk anggaran Perusahaan daerah 25 %

• Cadangan umum 10 %

• Jasa produksi 10 %

• Dana sosial dan pendidikan 10 %

• Sumbangan, dana pensiun, dan pesangon 10 %

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 314

Program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Penyelenggaraan tugas-tugas di bagian tata usaha merupakan suatu proses kegiatan

yang bersifat administrasi baik administrasi kepegawaian, keuangan perusahaan dan teknik-

teknik pengelolaan dan pengembangan kegiatan perparkiran serta layanan pengaduan dari

masyarakat.

Dari Seksi Keuangan program yang dilakukan yaitu penyusunan Laporan Keuangan yang

terdiri dari :

a. Neraca

b. Laba / Rugi

c. Laporan Perubahan Ekuitas

2. Bagian Operasional

Dari Bidang Operasional program yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perparkiran di

Kota Denpasar meliputi :

a. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum

Merupakan penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan Umum, di mana

pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum didasarkan atas perjanjian kerjasama

antara Walikota dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

Nomor : 415.4/385/DISHUB/2016

551.1/03/PD.Parkir/2016

tentang “Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Denpasar.” Dimana

imbalan jasa dari penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dengan

pembagian Pemerintah Kota Denpasar memperoleh sebesar 30% dan PD.

Parkir memperoleh sebesar 70%. Dengan tarif parkir Sepeda motor Rp.

1.000,00 dan mobil Rp. 2.000,00. Untuk Tahun 2016 target Pendapatan Parkir

di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 10.120.000.000,00 dan realisasi yang

dicapai sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 9.740.871.000,00

(96,25%).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 315

b. Pengelolaan Parkir Gedung Dan Pelataran

Merupakan Pengelolaan Parkir yang dilakukan bekerjasama dengan pemilik

lahan gedung dan pelataran sesuai dengan MoU yang telah disepakati oleh

pemilik lahan dan PD. Parkir.

Dimana tarif parkir tahun 2016 untuk sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 dan

mobil sebesar Rp. 2.000,00. Untuk Tahun 2016 target pendapatan parkir

Gedung Dan Pelataran sebesar Rp. 8.170.000.000,00 dan realisasi sampai

dengan bulan Desember 2016 mencapai sebesar Rp 7.713.226.120,00

(94,44%). Realisasi pendapatan parkir gedung dan pelataran yang menjadi

pendapatan PD. Parkir tersebut di atas adalah sebesar prosentase yang menjadi

bagian PD. Parkir sesuai dengan MoU yang telah disepakati oleh pemilik lahan

dan PD. Parkir.

Adapun realisasi dari masing-masing program kegiatan tersebut diatas dapat diuraikan

sebagai berikut:

Tabel 4.52

No Kegiatan Anggaran Pencapaian

% Target Realisasi

Pembiayaan :

1 Beban Pokok Pendapatan 4.962.000.000,00 4.680.976.350,00 94.32

2 Beban Usaha 9.401.800.000,00 9.343.444.555,00 99.38

3 Beban Penyusutan 377.000.000,00 323.802.286,00 85.89

Pendapatan :

1 Parkir Tepi Jalan Umum 10.120.000.000,00 9.740.871.000,00 96.25

2 Parkir Gedung &Pelataran 8.170.000. 000,00 7.713.226.120,00 94.44

Penerimaan Parkir Tepi Jalan Umum tersebut di atas yang menjadi bagian pendapatan PD

Parkir adalah sebesar 70 % sesuai dengan perjanjian antara Dinas Perhubungan Kota

Denpasar dengan PD. Parkir Kota Denpasar.

c. Permasalahan dan Solusi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 316

PD.Parkir Kota Denpasar telah memasuki usia 12 tahun, yaitu tepatnya tanggal 16

Agustus 2016 dan berkat adanya usaha dan kemauan yang keras untuk memajukan suatu

perusahaan dan didukung oleh sember daya manusia yang ada serta kerjasama yang baik

diantara seluruh jajaran elemen PD. Parkir Kota Denpasar sudah banyak mengalami

kemajuan-kemajuan bahkan sudah mempunyai nama di tingkat nasional dalam lomba

penilaian BUMD Award dan salah satu yang terbaik dalam kelompok aneka usaha. Namun

lepas dari kemajuan tersebut masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh PD. Parkir

Kota Denpasar selama kurun waktu 12 tahun, khususnya permasalahan pada bagian

operasional :

1. Seksi Pengelolaan Parkir Gedung dan Pelataran

Permasalahan:

a. Masih rendahnya pengetahuan para pemilik / penyelenggara parkir tentang

Regulasi Perparkiran di Kota Denpasar sehingga masih banyak ditemui

penyelenggaraan parkir sepihak di luar ketentuan Perda yang berlaku.

b. Adanya beberapa toko memasang pengumuman bebas parkir di areal parkir

pelataran membuat PD parkir kesulitan untuk bekerja sama dengan pemilik

toko.

c. Banyaknya lahan parkir yang diambil oleh desa adat yang mengakibatkan

berkurangnya pendapatan parkir pelataran.

Solusi:

a. Dalam rangka penegakan perda terkait penyelenggara parkir tersebut dibutuhkan

keterlibatan SKPD terkait serta sosialisasi perda secara terus menerus kepada dinas

yang paling rendah serperti Kepala Desa, Lurah dan Bendesa Adat untuk lebih

diketahui dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perparkiran apabila

terdapat di desa / kecamatan sudah wajib berkoordinasi dengan penyelenggara

perparkiran yaitu Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ( Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2003 ).

b. Mencari potensi baru pakir di perparkiran khusus (gedung dan pelataran) dan

bekerja sama dengan Dinas Perijinan apabila ada pembangunan swalayan, rumah

sakit, sekolah, pasar dan lain-lainnya di wilayah Kota Denpasar agar PD. Parkir di

ikut sertakan dalam hal perparkiran dan juga merupakan salah satu persyaratan

dapat membangun pertokoan atau yang bersifat pelayanan publik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 317

.

2. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Parkir

Permasalahan:

a. Masih banyaknya masyarakat yang menaruh barang-barang penting di bawah

jok motor seperti : SIM, STNK dan barang berharga lainya seperti kunci yang

masih nyantol, sehingga sangat rentan bagi curanmor. Hal ini menjadi resiko

bagi penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar (Pelaksanaan Perda

Nomor 11 Tahun 2005, Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota

Denpasar khususnya Pasal 11 Tentang Santunan Kehilangan Kendaraan pada

tempat-tempat parkir yang telah ditentukan).

b. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Denpasar sebagai konsumen untuk

meminta/ menerima karcis parkir serta sebaliknya yaitu petugas atau juru

parkir tidak memberikan karcis parkir pada konsumen, dimana karcis parkir

tersebut dapat dipergunakan sebagai jaminan kehilangan kendaraan dan dapat

diikutkan dalam undian karcis parkir berhadiah.

Solusi:

a. Masalah persyaratan klaim ganti rugi perlu kiranya disempurnakan kembali

pada saat melaporkan kehilangan ke PD. Parkir harus disertai dengan Petugas

Parkir / Juru Parkir (saksi) yang bertugas saat itu dan menunjukan STNK asli,

serta syarat-syarat lainnya yang sudah berlaku selama ini.

b. Untuk kedepannya moto PD. Parkir “ Minta Karcisnya, Raih Hadiahnya “

perlu sosialisasi secara terus menerus sehingga masyarakat pengguna jasa

parkir terbiasa untuk mengambil karcis dan tidak menyepelekan

/ menyederhanakan fungsi dan tujuan karcis parkir, karena apabila terjadi

kehilangan kendaraan sepeda motor maupun mobil akan mendapatkan ganti

rugi dari PD. Parkir Kota Denpasar dan sesuai dengan persyaratan yang

ditentukan yaitu Peratran Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, dimana

persyaratan yang harus dipenuhioleh konsumen untuk mengajukan klaim ganti

rugi adalah sebagai berikut :

i. Berita Acara Kejadian dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2016

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH | IV - 318

ii. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.

iii. BPKB dan STNK Asli

iv. Kunci Kontak.

v. Bukti Karcis Parkir yang asli.

vi. Pemblokiran BPKB dari kantor samsat.

vii. Foto copy KTP pemohon.

viii. Dan pelaporan tidak lebih dari 3 x 24 jam hari kerja setelah hari

kejadian baru akan diproses.