of 28 /28
Jl. Gading Raya II No. 20 Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung Rawamangun Jakarta Timur 13220 Telp. , 021- 4759206 Fax. 021-4759206 Mobile : 0812 -1942 – 042 ; 0812 – 8841 - 6332 A. PROFIL PT. JEKLINDO CONSUTING PT.Jeklindo Consulting adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan perijinan yang bergerak dibidang layanan pemberian jasa pengurusan perijinan usaha di Indonesia. Disini kami mengundang anda untuk mengetahui lebih banyak tentang kami serta jasa layanan kami. Dengan pengalaman kami dalam mengurus Perijinan usaha dan dokumen Perusahaan maupun Pribadi maka kami menjamin dapat mengurus perijinan dengan cepat dan harga yang terjangkau atas ijin usaha anda . Ijin Usaha ataupun Jasa-jasa Pengurusan yang dapat kami berikan antara lain : 1. URUS IZIN SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA ( SKPLBI) - (PERATURAN TERBARU DARI DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ) 2. SKT MIGAS ( SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MINYAK DAN GAS BUMI) 3. PENGURUSAN PMA ( PENANAMAN MODAL ASING ) 4. PENDIRIAN PT ( PERSEROAN TERBATAS ) 5. JUAL PT 6. API ( ANGKA PENGENAL IMPORTIR ) 7. SURAT REGISTRASI PABEAN ( SRP ) / NOMER INDUK KEPABEANAN ( NIK ) 8. IMPORTIR TERDAFTAR PRODUCT TERTENTU 9. SERTIFIKAT TANAH 10. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP ) 11. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP ) 12. SERTIFIKASI BADAN USAHA ( SBU ) 13. SERTIFIKASI 14. KEAGENAN 15. MEREK PATENT 16. NOMER PENGENAL IMPORTIR KHUSUS ( NPIK ) 17. DAN PERIJINAN LAINNYA.

PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

Jl. Gading Raya II No. 20Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung Rawamangun Jakarta Timur 13220

Telp. , 021- 4759206 Fax. 021-4759206Mobile : 0812 -1942 – 042 ; 0812 – 8841 - 6332

A. PROFIL PT. JEKLINDO CONSUTING

PT.Jeklindo Consulting adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan perijinan yang bergerak dibidang layanan pemberian jasa pengurusan perijinan usaha di Indonesia. Disini kami mengundang anda untuk mengetahui lebih banyak tentang kami serta jasa layanan kami. Dengan pengalaman kami dalam mengurus Perijinan usaha dan  dokumen Perusahaan maupun Pribadi maka kami menjamin dapat mengurus perijinan dengan cepat dan harga yang terjangkau atas ijin usaha anda .

Ijin Usaha ataupun Jasa-jasa Pengurusan yang dapat kami berikan antara lain :

1. URUS IZIN SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA ( SKPLBI) - (PERATURAN TERBARU DARI DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN )

2. SKT MIGAS ( SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MINYAK DAN GAS BUMI)3. PENGURUSAN PMA ( PENANAMAN MODAL ASING ) 4. PENDIRIAN PT ( PERSEROAN TERBATAS )5. JUAL PT6. API ( ANGKA PENGENAL IMPORTIR )7. SURAT REGISTRASI PABEAN ( SRP ) / NOMER INDUK KEPABEANAN ( NIK )8. IMPORTIR TERDAFTAR PRODUCT TERTENTU9. SERTIFIKAT TANAH10. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )11. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP )12. SERTIFIKASI BADAN USAHA ( SBU ) 13. SERTIFIKASI14. KEAGENAN15. MEREK PATENT16. NOMER PENGENAL IMPORTIR KHUSUS ( NPIK )17. DAN PERIJINAN LAINNYA.

Dengan tenaga profesional yang berpengalaman menjadikan kami sebagai mitra bagi Pengusaha dan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

B. LAYANAN KAMI :

Pengurusan Dokumen DOKUMEN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN

Page 2: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

- URUS IZIN SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA ( SKPLBI) - (PERATURAN TERBARU DARI DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN )

- URUS PENDIRIAN PMA - PERUSAHAAN MODAL ASING- URUS  PENDIRIAN PT - PERSEROAN TERBATAS- URUS  PENDIRIAN CV  - URUS  PENDIRIAN UD - USAHA DAGANG- URUS SIUP – SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN- URUS TDP – TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

 DOKUMEN IMPOR

- URUS APIU DAN APIP- URUS NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) - URUS NPIK – ELEKTRONIK- URUS NPIK – SEPATU- URUS NPIK – TEKSTIL- URUS NPIK – SEPATU- URUS NPIK – MAINAN ANAK- URUS NPIK – GULA- URUS NPIK – KEDELAI- URUS NPIK – BERAS- URUS IT - BESI BAJA- URUS IT – KOSMETIK- URUS IT – OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL- URUS IT – MAKANAN DAN MINUMAN- URUS IT – ALAS KAKI- URUS IT – MAINAN ANAK- URUS IT – PAKAIAN JADI- URUS IT – ELEKTRONIKA- URUS IT – BPO – BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON- URUS IT – MESIN FOTO COPY DAN MULTIFUNGSI- URUS IT – INTAN KASAR- URUS IT – MINUMAN BERALKOHOL- URUS IT – SAKARIN DAN GARAMNYA- URUS IT – PREKURSOR NON FARMASI- URUS IT – NITROCELLULOSE (LC)- URUS IT – BAHAN BERBAHAYA (B2)- URUS IT – GULA KRISTAL PUTIH- URUS IT – GARAM- URUS IT – BAHAN PELEDAK INDUSTRI- URUS IT – CAKRAM OPTIK- URUS IP TEKSTIL - URUS IP PREKURSOR NON PHARMASI- URUS IP GULA – KRISTAL RAFINASI- URUS IP PLASTIK- URUS IP GARAM- URUS IP PELUMAS- URUS IP BESI BAJA- URUS IP CENGKEH- URUS IMPOR TANPA API- URUS IMPOR TANPA API DAN NPIK- URUS IMPOR TANPA API BARANG SEMENTARA- URUS IMPOR TANPA API BARANG HIBAH

Page 3: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

- URUS IMPOR TANPA API BARANG PERBAIKAN 

DOKUMEN TENAGA KERJA   ASING - URUS KITAS – TENAGA KERJA ASING- URUS SKLD – TENAGA KERJA ASING- URUS RPTKA – TENAGA KERJA ASING

 DOKUMEN PMA

- URUS IZIN PRINSIP DAN PERUBAHAN PMA- URUS IZIN PRINSIP DAN PERLUASAN PMA- URUS IZIN INDUSTRI-TDI/IUI- URUS IUT

 

DOKUMEN PERDAGANGAN- URUS IZIN LABEL BERBAHASA INDONESIA ( Peraturan Direktorat Jenderal

Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen )- URUS SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

(SIUP3A)- URUS  SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)- URUS  KARTU JAMINAN PURNA JUAL BHS INDONESIA BARANG DALAM NEGERI- URUS  SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN

PROPERTY (SPSIU-P4)- URUS  PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT) - URUS  SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU ( SPPGAP)- URUS  SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA RAFINASI ANTAR PULAU

(SPPGRAP)- URUS  PEDAGANG KAYU ANTAR PULAU TERDAFTAR (PKAPT)- URUS  SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)- URUS  SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN

BERALKOHOL (SIUP-MB)- URUS  SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN LABEL

 DOKUMEN LAIN-LAIN

- URUS SIUPP/SIUPAL/SIOPSUS- URUS SALVAGE – PEKERJAAN BAWAH AIR- URUS BUJP – KEAMANAN- URUS BPW – BIRO PERJALANAN WISATA/TRAVEL- URUS KEAGENAN/DISTRIBUTOR- URUS UUG/HO – UNDANG-UNDANG GANGGUAN- IUJK/SIUJK- URUS MERK DAGANG,HAK PATEN,HAK CIPTA- URUS IZIN POSTEL- URUS PINDAH ALAMAT SRP/NIK BEACUKAI- URUS REKOMENDASI ILMTA PERINDUSTRIAN- URUS IZIN USAHA PERFILMAN/IUP/PH- URUS SERTIFIKAT TANAH- URUS PERDAGANGAN BESRA FARMASI (PBF)- URUS EKSPORTIR TERTENTU- URUS SIUJP – IJIN JASA PERTAMBANGAN- URUS UKL UPL/AMDAL- URUS PENYALUR ALAT KESEHATAN

Page 4: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

- URUS SKT MIGAS- URUS SKT PERTAMBANGAN- URUS ETPIK- URUS SURAT NIKAH/ASING/CATPIL

Pembuatan Ijin PMA Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dokumen yang diurus:1. SP BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanam Modal).2. Akte Notaris Pendirian Perusahaan.3. Domisili Perusahaan.4. NPWP (Nomor Pengenal Wajib Pajak)5. SK Kehakiman6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)7. PKP ( Pengukuhan Kena Pajak)8. Berita negara

Persyaratannya :1. Copy Paspor Khusus orang asing / KTP Orang Indonesia apabila ikut pemegang saham.2. Copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI.3. Copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri.4. Copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak.5. Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung.6. Kantor berada di wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, dan tidak berada di wilayah pemukiman.7. Nama PT .8. Kedudukan dan bidang usaha.9. Komposisi Saham .10. Susunan Direksi dan Komisaris.11. Apabila atas nama perusahaan Asing (Group) pemegang saham: - Semua dokumen asingnya dilegalisasi oleh KBRI dan DEPLU - List of Share holder direktur - Resolution of BOD (RUPS) yang isinya persetujuan dan penunjukan salah seorang Direktur PMA. - Surat kuasa dari direktur yang ditunjuk untuk menghadap kenotaris ( Proses Pengurusan : 40 Hari Kerja )

Angka Pengenal Importir (API)Angka Pengenal Impor atau API adalah tanda pengenal sebagai Importir yang harus

dimiliki perusahaan yang dalam kegiatan usahanya melakukan impor sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 50/MPP/Kep10/1999 Tahun 1999 tentang ANGKA PENGENAL IMPOR (API).

Silahkan pilih jasa layanan yang anda perlukan :1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U)2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)3. Angka Pengenal Importir Terbatas ( API-T)

Page 5: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

Syarat Pengurusan API-U :

1. Foto copy SIUP2. Foto copy TDP3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan4. Foto copy NPWP Perusahaan.5. Foto copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab.6. Foto copy KTP + Paspor Penanggung Jawab.7. Foto copy SK Kehakiman.8. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.9. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa ( min 2 tahun ).10. Pas Foto 3X4 = 3 lembar bewarna11. Refernsi Bank (Asli)12. Lokasi Kantor siap survey ( Proses Pengurusan : 20 Hari Kerja )

Syarat Pengurusan API Produsen (API-P) :

Persyaratannya :1. Foto copy KTP Penanggung Jawab. 2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan.3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan4. Foto copy NPWP Perusahaan.5. Foto copy NPWP Pribadi Penanggung Jawab.6. Foto Copy Izin Industri7. Foto copy SK Kehakiman.8. Foto copy TDP.9. Foto copy PBB/Surat Sewa-Menyewa ( min 2 tahun ).10. Pas Foto 3X4 = 3 lembar bewarna11. Foto Copy UUG/HO bagi perusahaan untuk API-P12. Foto copy paspor yg masih berlaku13. Surat Kuasa dalam Kop Surat14. Lokasi kantor siap disurvey ( Proses Pengurusan : 20 Hari Kerja )

Syarat Pengurusan API Terbatas ( API-T)

Persyaratannya:1. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan stempel Perusahaan. Bagi penandatanganan dokumen bukan direksi perlu surat kuasa direksi diatas materai.2. Foto copy Akte Perusahaan3. Penandatanganan aplikasi APIT yang bukan direksi,harus dengan surat kuasa dari direksi diatas materai.4. Foto copy NPWP5. Foto copy IMTA bagi TKA penandatangana dokumen impor6. Bagi penandatanganan yang bukan pengurus perusahaan harus melampirkan Surat Kuasa dari direksi7. Foto copy SP PMDN atau SP PMA8. Foto copy domisili perusahaan

Page 6: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

9. LKPM periode terakhir10.Foto copy KTP dan pasport11.Pas photo 3x4=4 lembar (warna) ( Proses Pengurusan : 14 Hari Kerja )

Urus NIK Beacukai/Kepabeanan/NIK baru/NIK Penyesuaian/buka blokir NIKPeraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011

Persyaratannya :1. Copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan  dan  SK Kehakiman 2. Copy Domisili yang masih berlaku3. Copy kartu NPWP4. Copy PKP (Khusus Import)5. Copy SIUP (Swasta Nasional) / IUT/Izin Prinsip ( PMA )6. Copy TDP7. Copy API (Khusus import)8. Copy KTP, NPWP Semua Direksi dan Penanda tangan API

Waktu Proses: Very Expres          = 5 Hari Kerja ( Syarat dan Ketentuan berlaku ) Expres                  = 14 Hari Kerja Normal                 = 21 Hari Kerja

IT Elektronika

Dokumen yang diurus :1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Elektronika

Persyaratannya :1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebut nama produk IT.2. Nomor Pokok Wajib Pajak.3. Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya4. Tanda Daftar Perusahaan5. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk 1 (satu) tahun (Asli).6. Nomor Identitas Kepabeanan7. API-U / API-P / APIT

IT Pakaian Jadi Dokumen yang diurus :1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi

Persyaratannya :1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebut nama produk IT.2. Nomor Pokok Wajib Pajak3. Tanda Daftar Perusahaan4. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk 1 (satu) tahun (Asli).

Page 7: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

5. Nomor Identitas Kepabeanan6. API-U / API-P / APIT ( Lama Pengurusan : 7 Hari Kerja )

IT Alas Kaki Dokumen yang diurus :1. Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi

Persyaratannya :1. Surat Permohonan (Asli), distempel dan ditandatangani pimpinan perusahaan dengan menyebut nama produk IT.2. Nomor Pokok Wajib Pajak3. Tanda Daftar Perusahaan4. Rencana impor produk tertentu (jumlah, jenis barang, HS 10 digit dan pelabuhan tujuan) untuk 1 (satu) tahun (Asli). 5. Nomor Identitas Kepabeanan6. API-U / API-P / APIT7. NPIK Sepatu ( Lama Pengurusan : 7 Hari Kerja )

Sertifikasi Tanah

Kami melayani pengurusan pembuatan sertifikat atas tanah, berdasarkan kategori dibawah ini :

Pendaftaran Pertama Kali:

1.     Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum Terdaftar2.     Pendaftaran Pertama Kali Konversi - Sistematik3.     Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi - Sporadik4.     Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Dan Penegasan Hak - Sporadik

Tanah Terdaftar:

1.     Penggabungan Sertifikat2.     Pemisahan3.     Pemecahan Sertifikat4.     Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti Blanko5.     Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Dengan Ganti Blanko6.     Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Tanpa Ganti Blanko7.     Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko8.     Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun9.     Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Terdaftar

Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Yang Belum Terdafta r Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Page 8: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1. Surat Permohonan2. Identitas diri Wakif (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh

Pejabat yang berwenang)3. Identitas diri Nadzir (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh

Pejabat yang berwenang)4. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan5. Bukti perolehan kepemilikan tanah disertai:

1. pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terus menerus

2. keterangan Kepala Desa/Lurah dengan saksi 2 orang tetua adat/penduduk setempat yang membenarkan penguasaan tanah tersebut.

6. Akta Ikrar Wakaf7. Surat Pengesahan Nadzir8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan

Pendaftaran Pertama Kali Konversi - Sistematik Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan

dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:

o Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau

o sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atauo surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum

ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

o petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau

o akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

Page 9: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

o akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

o akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

o risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

o surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

o Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

o lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

o Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunya UUPA

4. Surat Pernyataan Tdk Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat / penduduk setempat.

5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi - Sporadik Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) dan

atau kuasanya (untuk Perorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau untuk Badan Hukum: fotocopy Akta Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya, serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:1. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang

bersangkutan, atau2. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau3. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum

ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

4. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau

5. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

6. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

Page 10: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

7. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

8. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

9. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

10. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau

11. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau

12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau

4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaan fisik lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan oleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.

5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)

Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:

1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm

2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris tengah 7.5 cm, atau

3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok atau

pagar besi / beton / kayu.

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Dan Penegasan Hak - Sporadik Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan2. Identitas diri para pemilik tanah / pemohon (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang) dan

atau kuasanya (untuk perseorangan: fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku atau untuk Badan Hukum: fotocopy Akte Pendirian Perseroan dan Perubahan-perubahannya, serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang)

3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu:1. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang

bersangkutan, atau

Page 11: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

2. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau3. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum

ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

4. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kikitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau

5. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

6. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

7. akta ikrar wakaf / akta pengganti ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

8. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

9. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau

10. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau

11. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau

12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakunya UUPA (dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang), atau

4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan : Surat Prnyataan Penguasaan fisik lebih dari 20 thn secara terus-menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan oleh 2 org tetua adat / penduduk setempat.

5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas6. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan7. Fotocopy SK Izin Lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum)

Persyaratan Tanda Batas, bentuk dan ukuran luas di bawah 10 ha:

1. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm

2. Kayu besi, bengkirai, jati, atau kayu lainnya yang kuat, panjang 100 cm dan bergaris tengah 7.5 cm, atau

3. Tugu dari batu bata atau batako dilapisi semen 0.20 m X 0.20 m tinggi 0.40 m, atau4. Tugu dari beton , batu kali atau granit 0.10 m2 tinggi 0,5 m, atau tembok - tembok atau

pagar besi / beton / kayu.

Penggabungan Sertifikat Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Page 12: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1. Permohonan yang disertai alasan Penggabungan tersebut.2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang

berwenang).3. Sertifikat Hak Atas Tanah asli, dengan catatan :

1. Jika semua Sertifikat yang digabung sudah menggunakan SU maka tidak diperlukan pengukuran (harus ada pernyataan dari pemohon bahwa bidang tanah yang akan digabung tidak ada perubahan fisik)

2. Jika salah satu atau semua Sertifikat yang digabung masih menggunakan Gambar Situasi, maka perlu dilaksanakan pengukuran

3. Jika SU pada salah satu atau semua Sertifikat tidak memenuhi syarat teknis atau ada perubahan bentuk dan ukuran, maka perlu dilakukan pengukuran

Pemisahan Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

Permohonan yang disertai alasan Pemisahan tersebut. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP). Sertipikat Hak Atas Tanah asli. Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan

Pemecahan Sertifikat Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.5. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1. Permohonan yang disertai alasan Pemecahan tersebut.2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP).3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli.

Page 13: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

4. Site Plan (Untuk Kawasan Pembangunan Perumahan)

Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Tanpa Ganti Blanko Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 19602. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19973. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19974. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 19975. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20026. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:

1. Surat Permohonan perubahan hak2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai

cukup3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :

1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan

*)4. sertifikat Hak Atas Tanah (aslinya)5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)7. Bukti pelunasan BPHTB

Perubahan HM Menjadi HGB Atau HP Dan HGB Menjadi HP Dengan Ganti Blanko Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 19602. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19973. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19974. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 19975. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20026. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:

1. Surat Permohonan perubahan hak2. Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang bersangkutan bermeterai

cukup3. Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) :

1. Perorangan : KTP yang masih berlaku *)2. Badan Hukum : FC Akta Pendirian Pengesahan Badan Hukum yang telah disahkan

*)4. Sertipikat  Hak Atas Tanah (aslinya)5. Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses pelelangan6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)7. Bukti pelunasan BPHTB

Page 14: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Tanpa Ganti Blanko Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 19602. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19973. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19974. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 19975. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 19976. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 19987. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20028. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:

1. Surat Permohonan perubahan hak2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku)  *)3. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih

dari 400 m2 untuk luar perkotaan5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)7. Membayar uang pemasukan kepada Negara.

Perubahan Hak Dari HGB Menjadi HM Untuk RS/RSS Dengan Ganti Blanko Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 19602. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19973. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19974. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 19975. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 19976. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 19987. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20028. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003

Persyaratan:

1. Surat Permohonan perubahan hak2. Identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy KTP yang masih berlaku)  *)3. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan4. Sertipikat HAT (HGB/HP), luas tidak lebih dari 200 m2 untuk perkotaan dan tidak lebih

dari 400 m2 untuk luar perkotaan5. Akta Jual Beli / Surat Perolehan (harga perolehan tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-)6. Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT)7. Membayar uang pemasukan kepada Negara.

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dasar Hukum:

Page 15: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

1. Undang-undang No 5 Tahun 19602. Undang-undang No 16 Tahun 19863. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1988 tentang Rumah Susun4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19975. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 19976. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20027. SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 20038. Perda tentang Rumah Susun (Belum semua daerah punya Perda)

Persyaratan:

1. Permohonan yang disertai proposal pembangunan rumah susun2. Identitas pemohon (Perorangan/Badan Hukum)3. Sertipikat Hak Atas Tanah asli4. Ijin layak huni 5. Advis Planinng6. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan Rumah Susun, dengan

lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya.

Sertifikat Wakaf Untuk Tanah Terdaftar Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).2. UU Tentang Perwakafan Tanah Milik.3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.7. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Persyaratan:

1. Surat Permohonan.2. Akta Ikrar Wakaf.3. Sertipikat Hak Milik asli.4. Surat Pengesahan Nadzir.5. Surat Kuasa, jika permohonannya dikuasakan.6. Identitas Wakif (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).7. Identitas Nadzir (fotocopy KTP dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanam modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah negara Republik Indonesia.

Dokumen pendukung permohonan:

1. Bukti diri pemohon :

Page 16: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

1. Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/ BUMD, CV, Fa; atau

2. Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau3. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.

2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.4. Uraian Rencana Kegiatan :

1. Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alir proses (Flow Chart), serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau

2. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.5.

1. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.

2. Khusus sektor pertambangan yang merupakan kegiatan ekstraksi, sektor energi, sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan harus dapat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.

3. Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat.

6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan : 1. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan

Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.

2. Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.

7. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

Note : Untuk persyaratan No. 5 a, b, c akan di koordinasikan oleh BKPM dengan instansi terkait

 Proses pengurusan:

1. Pemeriksaan dan persiapan permohonan MODEL I / PMDN2. Pengajuan dan monitor permohonan3. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)4. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan6. NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak7. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia8. SPPKP – Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak9. TDP – Tanda Daftar Perusahaan

Page 17: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

CV Kelas Kecil

Dokumen yang diurus: 1. Akta Notaris2. Legalisir Pengadilan3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

Persyaratannya :1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta 6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna>

CV Kelas Menengah Dokumen yang diurus:1. Akta Notaris2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)4. Legalisir Pengadilan5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Persyaratannya :1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna

CV Kelas Besar Dokumen yang diurus:1. Akta Notaris2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)4. Legalisir Pengadilan5. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Persyaratannya :1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur

Page 18: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

3. Foto copy PBB terakhir tempat usaha/kantor, apabila milik sendiri, f oto copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung, apabila berada di Gedung5. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta6. Pas photo penanggung jawab/ Direktur ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna>

Undang-Undang Gangguan / HO Dokumen yang diurus :1. Izin Undang-Undang Gangguan / HO

Persyaratannya :1.Foto copy surat izin lokasi (bagi usaha kawasan)2.Foto copy KTP pemohon3.Foto copy akta pendirian perusahaan4.Foto copy PBB terakhir5.Foto copy sertifikat tanah dan IMB6.Persetujuan tetangga yg ditandatangani RT/RW Proses Pengurusan : 30 Hari kerja Biaya Pengurusan : Tergantung luas usaha

NPIK- Elektronika

Dokumen yang diurus :1. NPIK Elektronika dan Komponennya

Persyaratannya :1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan.2. Nomor Pokok Wajib Pajak.3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).4. API-U / API-P / APIT

Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak (NPIK- MAINAN ANAK) Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak (NPIK- MAINAN ANAK)

Dokumen yang diurus :1. Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak - Anak

Persyaratannya :1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan2. Nomor Pokok Wajib Pajak3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).4. API-U / API-P / APIT

Page 19: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

NPIK Sepatu Syarat NPIK- Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu :

1. Foto Copy NPWP2. Foto Copy SIUP atau SP BKPM Khusus PMA3. Foto Copy TDP4. Foto Copy API-U atau APIP untuk industri5. Foto Copy APIT Khusus PMA6. Pas Photo 3x4 = 2 lembar Background Merah7. Foto Copy KTP direktur8. Sales kontrak / Purchase Order (Bisa dibantu)9. Surat Kuasa di kop surat.

NPIK Tekstil Dokumen yang diurus :1. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil

Persyaratannya :1. Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan.2. Nomor Pokok Wajib Pajak.3. Foto Berwarna Penanggung Jawab perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam API ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah).4. API-U / API-P / APIT

Keagenan / Distributor Berkas yang diurus :

1. Keagenan / Distributor

Persyaratannya :1. Surat permohonan dari perusahaan yg berbentuk Badan Hukum, ditandatangani penanggungjawab perusahaan, di tujukan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan, Jl. M.I.Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat.2. Daftar Isian Permohonan.3. Foto copy SIUP.4. Foto copy NPWP.5. Foto copy API Umum,Khusus untuk distributor tunggal barang produksi luar negeri.6. Foto copy Akta Pendirian dan Perubahannya.7. Foto copy TDP.8. Foto copy SK Kehakiman dan Perubahan9. Izin Industri bagi prinsipal produsen dalam negeri atau dari BKPM bagi prinsipal produsen PMA/PMDN

10. Surat Perjanjian (Agreement) yg sudah dilegalisasi oleh notaris (untuk produksi dalam negeri)

dan Notary Public dan Atase Perdagangan/Kantor Perwakilan RI yg ada di negara principal (untuk produksi luar negeri). * Surat Asli dilampirkan selama proses

11. Leaflet / Brosur / Katalog asli dari negara Prinsipal untuk jenis barang

Page 20: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

12. Surat Perjanjian atau Penunjukan dari Prinsipal Produsen kepada Prinsipal Supplier apabila

surat perjanjian bukan dari prinsipal produsen.

Urus NIK Beacukai/Kepabeanan/NIK baru/NIK Penyesuaian/buka blokir NIK Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011

Persyaratannya :

1. Copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan  dan  SK Kehakiman 2. Copy Domisili yang masih berlaku3. Copy kartu NPWP4. Copy PKP (Khusus Import)5. Copy SIUP (Swasta Nasional) / IUT/Izin Prinsip ( PMA )6. Copy TDP7. Copy API (Khusus import)8. Copy KTP, NPWP Semua Direksi dan Penanda tangan API

Izin Penyalur Alat Kesehatan ( PAK )

Berkas yang diurus :

1. Izin Penyalur Alat Kesehatan

Persyaratannya :

1. Surat Permohonan dari direktur ditujukan kpd Menkes RI Cq Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta beserta lampirannya 1 rangkap diatas materai 6000,-

2. Akte Pendirian dan Perubahannya serta SK.Kehakimannya3. Peta lokasi kantor dan gudang4. Denah ruangan kantor dan gudang beserta ukurannya sesuai skala5. Foto copy KTP Penaggungjawab perusahaan6. Foto copy NPWP7. Foto copy SIUP8. Foto copy Domisili usaha9. Foto copy API apabila alkes impor10. Foto copy Izin Gangguan/HO11. Foto copy Ijazah dan sertifikat keahlian penaggungjawab teknis12. Surat Perjanjian kerja sama penaggungjawab teknis dan direktur perusahaan13. Surat penunjukan sebagai Agen Tunggal dari prinsipal luar negeri yg di sahkan oleh

KBRI setempat atau bila penunjukan dari pabrik dalam negeri melampirkan foto copy Izin Produksi Alkes

14. Foto copy ijazah teknisi untuk alkes elektromedik15. Daftar brosur / katalog alkes yg disalurkan16. Daftar peralatan bengkel khusus alkes elektromedik17. Surat Pernyataan Garansi Purna Jual dari perusahaan tersebut18. Status Gedung dgn melampirkan sertifikat/IMB/akta jual-beli

Surat Permohonan Label Bagi Importir Persyaratan permohonan Label bagi importir :

Page 21: PERIJINAN EKSPOR TERDAFTAR ( ET )

1. Surat Permohonan2. Daftar Barang3. Contoh Label4. Fotokopi Angka Pengenal Impor (API)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Syarat Pengurusan SIUP - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN :

1. Foto Copy KTP Direktur Utama2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kehakiman.3. Asli Izin Domisili Perusahaan4. Foto Copy NPWP5. Pass Foto Direktur Utama 3 x 4= 3 Pcs berwarna6. Asli Surat Keterangan dari Gedung apabila kantor di Gedung dan apabila di Ruko

Sewa Menyewa Kantor.

PT . JEKLINDO CONSULTINGCorporate Legal Services

 Jl. Gading Raya II No. 20 RawamangunKel. Pisangan Timur, Kec. PulogadungJakarta Timur – Indonesia 13220

    [email protected]  08121942042  , 081288416332 |   (62-21) 4759206   |  (62-21) 4759206www.izinusahaindonesia.com