Slide 1
PENGANTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA(UNTUK TINGKAT LANJUT)TUJUAN
UMUMMerevieu kembali pemahaman peserta tentang proses dan tata cara
PBJ beserta peraturan-peraturan terkait dengan PBJTUJUAN
KHUSUSSelesai PBM diharapkan peserta mampu :Memahami
ISTILAH-ISTILAH DAN RUANG LINGKUP Perpres 54/2010 dan
70/2012Menjelaskan tata nilai dalam PBJ, (prinsip dasar serta Etika
PBJ)Menjelaskan para pihak yang terkait dengan PBJMenerangkan
proses pelaksanaaan kegiatan SwakelolaMenjelaskan proses PBJ
melalui Penyedia Barang/JasaMenguraikan tata cara peningkatan
produksi dalam negeri pada PBJMenjelaskan prinsip PBJ
Elektronik,Menjelaskan langkah-langkah penanganan pengaduan dalam
PBJMenjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksinya dalam
PBJ1Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa. Lebih dari 30 persen kebocoran keuangan
negara bersumber dari kegiatan pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Disamping itu 235 kasus korupsi yang ada di Indonesia
saat ini, sekitar 70 persen diantaranya merupakan kasus korupsi
pada pengadaan barang dan jasa pemerintah (Kejaksaan Agung,
www.goriau.com/berita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara
pengadaan barang/jasa yang sehat tersebut sehingga pelaksanaan
pengadaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Untuk
Itu DIBUAT & DITETAPKAN Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan selanjutnya
dirubah melalui Perpres No. 70 tahun 2012. KONSEP PBJ2Perencanaan
(Planning)Pemrograman (Programming)Penganggaran
(Budgeting)Pengadaan (Procurement)Pelaksanaan kontrak dan
pembayaran (Contract Implementation and payment)Penyerahan
pekerjaan/barang (Handover)Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation
and maintenance)KEDUDUKAN PENGADAAN DALAM PELAKSANAAN
APBN/APBD31
DRS. MUFHENDRIS,MSI Ver.1_20133Istilah-istilah PBJAparat
Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain
yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi.Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan
teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan
yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
4Lanjutan istilah..E-Tendering adalah tata cara pemilihan
Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat
diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem
pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali
penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.Ecatalogue adalah
sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi
teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa
Pemerintah.E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa
melalui sistem katalog elektronik.
DRS. MUFHENDRIS,MSI
6TerbukaBersaingEfisienEfektifTransparanAdil/Tidak
DiskriminatifAkuntabelPrinsip Pengadaan6DRS. MUFHENDRIS,MSI
7Ver.1_2012Etika PengadaanMelaksanakan tugas secara tertib,
disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan
ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;bekerja secara
profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan
untuk mencegah terjadinya penyimpangantidak saling mempengaruhi
baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya
persaingan tidak sehatmenerima dan bertanggung jawab atas segala
keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para
pihakmenghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara7PARA PIHAK TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASAORGANISASI
PENGADAAN B/J MELALUI PENYEDIA8PAKPAKPAKPAULP/PEJABAT
PENGADAANPPKPANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN1
Ver.1_2010DRS. MUFHENDRIS,MSI PARA PIHAK TERKAIT PENGADAAN
BARANG/JASAORGANISASI PENGADAAN B/J MELALUI SWAKELOLA9Bila
Diperlukan1
Ver.1_2010DRS. MUFHENDRIS,MSI 9PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG
JASA PEMERINTAHUnit Layanan PengadaanPPKPenyedia
Barang/JasamenetapkanPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
AnggaranProses Pemilihandan PenetapanKontrak dan PelaksanaanPanitia
Penerima Hasil Pekerjaan Hasil Pekerjaan105
Menteri/Kepala DaerahMembentukPejabat
PengadaanKepalaSekretariatStaf PendukungKelompok KerjaTim TeknisTim
Juri/Ahli Ver.1_2010DRS. MUFHENDRIS,MSI Dalam pendahuluan juga
perlu diberikan pemahaman tentang para pihak yang terlibat dalam
pengadaan 1011PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA
PEMERINTAHTugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK
2
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna AnggaranPPKPerencanaan
UmumPengendalian dan Monitoring anggaran Menetapkan PPK, PP, PPHP,
Tim teknis, dan Tim Juri.Menetapkan Pemenang Pengadaan:Barang/Pek.
Konstruksi/Jasa lainnya diatas 100 MilyarJasa Konsultasi diatas 10
MilyarPelaporan Keuangan dan menyimpanan seluruh
dokumen.Menyelesaikan perselisihan pihak yang di angkat
Mengusulkan perubahan Paket dan JadwalPerencanaan Teknis (Spek
Teknis, HPS, Rancangan Kontrak)Persiapan dan Penandatangan Kontrak
Pengendalian Pelaksanaan Kontrak.Melaporkan kemajuan pekerjaan dan
hambatannyaMelaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil
pekerjaan:menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan Menetapkan Tim
Pendukung dan Tim ahli Pemberi PenjelasanVer.1_2010DRS.
MUFHENDRIS,MSI 11DRS. MUFHENDRIS,MSI 12Ver.1_2012SWAKELOLAPEKERJAAN
YANG DAPAT DISWAKELOLAKANPELAKSANA SWAKELOLAINSTANSI
SENDIRIINSTANSI PEMERINTAH LAINKELOMPOK MASYARAKAT SASARANTATA CARA
PEMBAYARAN PEKERJAAN SWAKELOLA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT40%
,apabila persiapan sudah mantap30% ,apabila pekerjaan telah
mencapai 30% 30%, apabila pekerjaan telah mencapai 60%12DRS.
MUFHENDRIS,MSI 13Ver.1_2012PBJ MELALUI PENYEDIA
BARANG/JASAPemilihan Penyedia Barang a. Pelelangan Umum;b.
Pelelangan Terbatas;c. Pelelangan Sederhana;d. Penunjukan
Langsung;e. Pengadaan Langsung; f. KontesPemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi :a. Pelelangan Umum;b. Pelelangan Terbatas;c.
Pemilihan Langsung;d. Penunjukan Langsung; ataue. Pengadaan
LangsungPemilihan Penyedia Jasa Lainnyaa. Pelelangan Umum;b.
Pelelangan Sederhana;c. Penunjukan Langsung;d. Pengadaan Langsung;
ataue. SayembaraPemilihan Jasa Konsultansi :SeleksiUmum dan Seleksi
Sederhana;Penunjukan Langsung; Pengadaan Langsung; Sayembara.13DRS.
MUFHENDRIS,MSI 14Ver.1_2012Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
K/L/D/I wajib :memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi
dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan
nasionalmemaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa
nasionalmemaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecilPENGGUNAAN BARANG/JASA
PRODUKSI DALAM NEGERIPerjanjian/Kontrak wajib mencantumkan
persyaratan penggunaan:Standar Nasional Indonesia (SNI) atau
standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang
setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;Produksi
dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; Tenaga ahli
dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.14DRS. MUFHENDRIS,MSI
15Ver.1_2012Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan
dengan cara e-tendering atau e-purchasingPENGADAAN SECARA
ELEKTRONIKTUJUAN: meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas;meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang
sehat;memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;mendukung
proses monitoring dan audit; memenuhi kebutuhan akses informasi
yang real time15DRS. MUFHENDRIS,MSI 16Ver.1_2012E-TenderingRuang
lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan
Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.Para pihak yang
terlibat dalam etendering adalah PPK, Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan dan Penyedia Barang/JasaE-tendering dilaksanakan dengan
menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan
oleh LPSE. Aplikasi e-tendering sekurang kurangnya memenuhi unsur
perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam
pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan
penyimpanan dokumen yang menjamin dokumen tersebut hanya dapat
dibaca pada waktu yang telah ditentukanKelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE
terdekat.16E-PurchasingDalam rangka E-Purchasing, sistem katalog
elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis
dan harga Barang/Jasa.Sistem katalog elektronik diselenggarakan
oleh LKPP.Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik
ditetapkan oleh Kepala LKPPK/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap
barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog
elektronikNOTOPIKPERPRES 54/10PERPRES 70/2012KETE.
KONTRAK64.Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang didanai APBN
a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya
>Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b.
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang
nilai kontraknya sampai dengan Rp10M bagi kegiatan: penanaman
benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan
dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lapas,
pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa
cleaning service.Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk
kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10M bagi kegiatan:
penanaman benih/bibit, penghijau-an, pelayanan perintis
darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk
narapidana di Lapas, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan
sampah dan pengadaan jasa cleaning service.Di luar pengadaan
dimaksud harus disetujui oleh Menkeu, diselesai-kan < 7 hari
kerja sejak dok diterima lengkap
Psl. 52 ayat (2)NOTOPIKPERPRES 54/10PERPRES 70/2012KET65.Kontrak
Payung (framework agreement)Kontrak antara Pemerintah dgn Penyedia
Kontrak harga satuanUntuk barang/jasa yang dibutuhkan
berulangVolume blm diketahui pada saat tanda tangan
kontrakPembayaran oleh masing-masing PPK
Kontrak antara Pejabat K/L/D/I dgn Penyedia. b, c, d, e,
tetapPs. 53 ayat (3)66.Kontrak Pengadaan Bersamabahwa co-financing
dpt dilaksanakan oleh bbrp PPK dengan sumber dana yg berbeda
(APBN-APBN, APBD-APBD, atau APBN-APBD)TetapPembagian beban dan
tanggung jawab diatur dalam kontrak.67.Jenis kontrakDitetapkan oleh
Pokja ULPDitetapkan oleh PPK
Ps. 50 ayat (1)
19NOTOPIKPERPRES 54/10PERPRES 70/2012KET68.Kontrak Pengadaan
Pekerjaan Terintegrasi merupakan pengadaan pekerjaan konstruksi
yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan/atau pengawasan
TetapPs. 54 ayat (2)69.Tanda Bukti PerjanjianBukti pembelian
