PENYERASIAN PROSES, KONTEKS, DAN KONTENT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN PROBOLINGGO 2008 – 20131

Oleh Eko Budi Santoso

Staf Pengajar – Prodi PWK FTSP ITS SP Development Planning – LGSP USAID

Abstrak Kebutuhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) merupakan suatu tuntutan dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU 32/2004, dan sistem perencanaan pembangunan nasional menurut UU 25/2004. Mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah dilengkapi dengan berbagai regulasi yang mengatur tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah. Kabupaten Probolinggo yang saat ini sedang menyusun RPJMD 2008 – 2013 dengan pendekatan partisipatif, mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang transparan, akuntabel dan aspiratif dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Titik kritis dalam penyusunan RPJMD ini adalah bagaimana mendorong terbangunnya keserasian terkait proses, konteks, dan kontent dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Kesepakatan yang dibangun melalui curah pendapat (brainstorming) diantara pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana mempunyai nilai penting sebagai pembelajaran dalam penyusunan dokumen RPJMD partisipatif.

Kata Kunci: RPJMD Partisipatif, Proses Perencanaan Pembangunan

Pendahuluan

Peranan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah semakin penting di era otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya pergeseran pengelolaan pembangunan dari pendekatan sentralistis menjadi pendekatan otonomi daerah memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk membangun daerahnya berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya secara berkelanjutan. Berbagai urusan wajib dan urusan pilihan telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan di daerah. Salah satu diantaranya adalah urusan wajib di bidang perencanaan pembangunan daerah. Setiap Pemerintah Daerah dituntut menyiapkan rencana pembangunan daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu.

Kebutuhan terhadap ketersediaan rencana pembangunan daerah yang adaptif, aspiratif dan mampu menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan di daerah, menjadi semakin penting dalam era otonomi daerah. Rencana

1 Makalah disampaikan pada Seminar Nasional ASPI 2008 di Kampus ITS tanggal 27 Agustus 2008.

pembangunan daerah disusun tidak hanya berdasarkan potensi, unggulan dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah, tetapi juga harus mampu bersinergi dengan rencana pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengatur keterkaitan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk menyiapkan berbagai rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai panduan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang konsisten dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih dan sesuai kemampuan daerah atau organisasi pemerintahan daerah untuk mengimplementasikannya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, setiap Kepala Daerah Terpilih diharapkan dapat menyelesaikan penyusunan RPJMD dengan penetapan Peraturan Daerah paling lambat selama 6 (enam) bulan setelah dilantik. Dalam waktu yang relatif pendek dokumen RPJMD diharapkan dapat disusun oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Acuan dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Meskipun demikian beberapa petunjuk teknis telah dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri sebelum keluarnya peraturan pemerintah tersebut demi mengisi kekosongan peraturan. Sesuai dengan ketentuan penyusunan dokumen RPJMD berdasarkan SE Mendagri Nomor 050-2020-SJ tahun 2005, dan Kepmendagri Nomor No 050-188/Kep/Bangda/2007 tahun 2007, terdapat beberapa komponen yang perlu dicermati dalam penyusunan dokumen RPJMD, yaitu:

a. Kejelasan Visi, Misi, dan Agenda Program Kepala Daerah Terpilih; b. Kelengkapan dan Keterpaduan Rencana; c. Pengembangan Keuangan Daerah; d. Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan Daerah; e. Proses Politis dan Partisipasi Penyusunan Rencana; f. Kualitas Proses Pemikiran Strategis Rencana.

Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo

Penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo dilakukan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik dengan menggunakan pendekatan teknokratis, top-down, bottom-up, politis dan partisipatif. Pada tahap awal pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan RPJMD diberikan pemahaman melalui orientasi perencanaan pembangunan daerah untuk menyamakan persepsi mengenai proses penyusunan dokumen RPJMD. Adapun pihak yang dilibatkan antara lain

tim teknis (unsur perencana dari Bappekab), unit perencanaan pada masing-masing SKPD, dan pemangku kepentingan dari unsur non pemerintah (NGO, CBO, CSO). Sehingga proses perencanaan pembangunan dapat dimaknai sebagai arena dan agenda bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap perumusan arah dan tujuan pembangunan.

a. Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis berkaitan dengan kemampuan tim teknis (unsur perencana dari Bappekab) untuk menyiapkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi dalam rangka menyusun rancangan awal RPJMD. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka setiap penyusunan rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Kelemahan yang hadapi dalam proses teknokratis oleh tim teknis adalah ketidaktersediaan data dan informasi yang memadai untuk menyusun profil daerah dan melakukan prediksi masa depan. Secara normatif pada saat menyusun profil daerah didahului oleh kegiatan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan berdasarkan RPJMD yang terdahulu. Kompetensi tim teknis untuk menyajikan profil pembangunan daerah berdasarkan fakta empiris yang ada, tidak berjalan sesuai harapan.

Pertimbangan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah juga diperlukan dalam proses ini. Namun pada saat yang bersamaan sedang dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sehingga dalam pendekatan teknokratis ini memerlukan dukungan kompetensi keahlian perencanaan untuk memadukan antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan rancangan awal RPJMD. Hasil supervisi pada tahap awal yang dilakukan menunjukkan bahwa materi RTRW belum masuk dan tidak dijadikan acuan dalam rancangan awal RPJMD. Selanjutnya materi RTRW yang dimasukkan dalam pembahasan RPJMD namun baru sebatas mengadopsi kebijakan perwilayahan pembangunan.

Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih juga menjadi bagian dalam pendekatan teknokratis. Pernyataan Visi Bupati Kabupaten Probolinggo terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah: terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia. Adapun Misi Bupati Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

2. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Proses klarifikasi terhadap pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih tidak dilakukan kajian secara mendalam. Apapun pernyataan visi dan misi yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih, tidak mengalami perubahan. Hal ini didasari oleh suatu sikap dan keyakinan, bahwa visi dan misi yang ditawarkan tersebut tidak boleh diubah dan dianggap ‘given’, kecuali atas kehendak Kepala Daerah terpilih melalui proses klarifikasi dengan Kepala Daerah terpilih.

Penjabaran visi dan misi Kepada Daerah terpilih dilakukan oleh tim teknis dengan menyusunan tujuan, sasaran dan program pembangunan. Visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) tujuan, 7 (tujuh) sasaran, dan 32 program pembangunan. Ada beberapa tujuan yang disepakati oleh tim teknis, yaitu:

1. meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan; 2. meningkatkan daya saing daerah; 3. meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 4. penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Pertimbangan yang digunakan dalam penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan adalah keterkaitan dengan issue strategis daerah, kemampuan pengelolaan pembangunan daerah, dan kejelasan urusan pemerintahan daerah. Ada persepsi yang muncul di tim teknis saat pembahasan program, bahwa jumlah program dirancang hendaknya tidak terlalu banyak. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengendalian program dan penetapan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Sehingga meskipun jumlah program yang ditetapkan sedikit, namun memberikan peluang dalam pelaksanaan kegiatan bersifat lintas SKPD.

b. Pendekatan Top-Down

Pendekatan ini diperlukan untuk mengkaji tujuan, strategi dan kebijakan RPJP, RPJM, dan RTRW Nasional dan Propinsi yang nantinya mempunyai pengaruh dan kontribusi terhadap rencana pembangunan daerah ke depan. Pembahasan secara khusus terhadap dokumen perencanaan tersebut tidak nampak dalam materi rancangan awal RPJMD yang disusun oleh tim teknis. Kajian ini sebenarnya dapat digunakan sebagai masukan dalam melakukan analisa lingkungan strategis dan perumusan program pembangunan. Kebutuhan untuk mereview dokumen-dokumen tersebut sangat strategis dalam rangka memadukan antara kebijakan dan program pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Pemaknaan pendekatan top-down seharusnya tidak hanya terbatas mereview, memperhatikan, mengacu, dan/atau berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan propinsi, tetapi juga mengkaji kemungkinan alokasi sumberdaya pembangunan oleh pemerintah dan pemerintah propinsi terhadap pemerintah kabupaten. Adanya Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mensinkronisasikan antara program pembangunan

daerah dengan program pembangunan nasional. Rekaman data-data penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah kurang terdokumentasi secara baik, sehingga kesulitan untuk mengestimasikan sumber daya yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang.

c. Pendekatan Bottom-Up

Pendekatan bottom-up pada hakekatnya merupakan proses menghimpun, merangkum, dan mengklasifikasikan berbagai masukan yang disampaikan oleh SKPD melalui pembahasan dalam forum SKPD. Kualitas masukan yang disampaikan oleh setiap SKPD sangat bervariasi, tergantung pada kompetensi unsur perencana yang terdapat pada masing-masing SKPD. Sebelum dilakukan pertemuan dalam forum SKPD, telah dilakukan orientasi dan pembekalan bagi unsur perencana pada masing-masing SKPD tentang pemahaman dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Sayangnya masih terdapat unsur perencanaan yang mempunyai pemahaman yang terbatas mengenai perencanaan pembangunan daerah, sehingga mempengaruhi kualitas kontribusi pemikiran mereka dalam penyusunan RPJMD.

Kompetensi tenaga perencana pada masing-masing SKPD sangat bervariasi, baik dari latar belakang keilmuan maupun penugasan di SKPD. Terjadinya penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, menyebabkan terjadinya perubahan struktur organisasi SKPD dan dampaknya pada penempatan personil pada unsur perencanaan. Satu langkah maju yang dilakukan dalam penataan organisasi SKPD adalah menyangkut pembentukan unit yang bertanggung jawab terhadap perencanaan di masing-masing SKPD. Ini memudahkan koordinasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, meskipun tenaga perencana pada unit tersebut masih perlu ditingkatkan kompetensinya.

Menurut proses penyusunan rencana pembangunan daerah, seharusnya penyusunan dokumen RPJMD dapat dilakukan paralel dengan penyusunan dokumen Renstra SKPD, terutama dengan selesainya penataan organisasi perangkat daerah. Proses ini dilakukan agar issue strategis, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat bersinergi dengan issue strategis, tujuan dan sasaran pada masing-masing SKPD. Sayangnya masing-masing SKPD yang baru terbentuk belum mengagendakan penyusunan dokumen Renstra SKPD. Sehingga masukan yang diberikan SKPD lebih memfokuskan pada tugas pokok dan fungsi SKPD, bukan pada issue strategis yang menjadi urusan masing-masing SKPD. Arahan yang diberikan oleh tim teknis justru akan mempermudah dan menjadi bahan nantinya bagi unsur perencana pada masing-masing SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD ke depan.

d. Pendekatan Partisipatif dan Politis

Penyusunan RPJMD yang partisipatif memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan masukan ataupun mengkritisi rencana pembangunan daerah yang sedang disusun. Rencana pembangunan yang partisipatif mempunyai legitimasi yang kuat di mata masyarakat, yaitu

menyangkut keterlibatan masyarakat memperjuangkan hak dan aspirasinya dalam pembangunan. Beberapa metode pelibatan masyarakat telah diterapkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo, yaitu musrenbang pada tingkat kecamatan dan kabupaten, serta diskusi kelompok terfokus.

Diskusi kelompok terfokus melibatkan beberapa CSO (civil society organization) yang peduli terhadap berbagai issue pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Agar mempunyai persepsi yang sama terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, sebelumnya telah dilakukan orientasi dan pembekalan tentang penyusunan dokumen RPJMD. Pengawalan terhadap diskusi kelompok antara tim teknis, unsur perencana SKPD, dan CSO dalam satu forum bukan suatu proses yang mudah. Kesepakatan ataupun ketidak-sepakatan diperoleh melalui adu argumentasi dan kepentingan diantara partisipan justru meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang sedang disusun. Dari proses dialog yang terjadi dapat diklasifikasikan tingkatan kepentingan yang muncul dari pelaku yang terlibat, yaitu:

a. kepentingan individu, yaitu dapat terlihat dari proses penyepakatan penentuan indikator dimana ada keengganan untuk membuat sesuatu ukuran yang menurut penilaian akan menyulitkan individu tersebut,

b. kepentingan organisasi, yaitu dapat terekam dari upaya-upaya mempertahankan eksistensi organisasi berkaitan dengan penentuan program strategis.

c. kepentingan daerah, yaitu dapat terlihat dalam mencari keterkaitan antara visi – misi dengan tujuan – sasaran, dengan memperjelas komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan pembangunan di daerah.

Dalam curah pendapat diantara partisipan FGD, senantiasa didorong adanya perubahan sikap dari upaya mempertahankan kepentingan individu menjadi peningkatan kesadaran terhadap kepentingan organisasi, dan kepentingan daerah.

Pembahasan Ranwal RPJMD juga melibatkan beberapa anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Hal ini dimaksudkan agar proses politis yang nantinya berlangsung dalam pembahasan Raperda RPJMD sudah dapat diakomodasi sejak dini. Pelibatan anggota DPRD ini mempunyai nilai positif dalam arti akan terjadi pengawal terhadap kesepakatan yang dihasilkan dari diskusi kelompok terbatas. Agar terjadi transparansi dalam proses pembahasan Ranwal RPJMD, dipertemukan unsur-unsur tim teknis, SKPD, CSO dan DPRD dalam satu forum bersama. Masukan konstruktif yang diberikan oleh DPRD ternyata juga mampu meningkatkan kualitas proses teknokratis dan proses bottom-up. Sebelum dilibatkan dalam diskusi kelompok terbatas, anggota DPRD telah diberikan orientasi dan pembekalan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Sehingga mempunyai platform yang sama dalam mengkritisi substansi yang disiapkan oleh tim teknis.

Proses perencanaan yang terjadi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo secara umum dapat dikategorikan baik, sebagaimana terlihat dalam diagram. Proses partisipatif yang berlangsung sudah menggambarkan kondisi yang baik sekali, dan proses ini perlu penguatan dalam kualitas proses partisipatifnya termasuk pelembagaan partisipatif. Proses teknokratis dan bottom-up secara umum baik, namun masih memerlukan penguatan teknis fungsional dari sisi pembinaan sumberdaya manusia pada masing-masing SKPD. Proses top-down masih memerlukan penyerasian yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

4

5

3

4 0

1

2

3

4

5Proses Teknokratis

Proses Partisipatif

Proses Top-Down

Proses Bottom-Up

Perspektif Konteks Penyusunan RPJMD

Esensi pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah berdasarkan visi dan misi daerah yang terdapat dalam RPJPD. Pencapaian visi dan misi tersebut memerlukan konsistensi dan kesinambungan pada RPJMD yang disusun setiap periode lima tahunan. Pada saat rancangan awal RPJMD Kabupaten Probolinggo disusun terdapat kekosongan orientasi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang. Hal ini disebabkan RPJPD yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD masih dalam proses pembahasan Raperda di DPRD. Dari konteks dimensi waktu perencanaan, seharusnya arah kebijakan pembangunan jangka panjang bisa menjadi benang merah yang menghubungkan beberapa RPJMD yang masanya berbeda secara sekuensial. Skenario pembangunan jangka panjang mempunyai nilai-nilai inti yang dapat menginspirasi RPJMD yang sedang disusun.

Tujuan strategis penyusunan RPJMD tidak semata-mata menyelesaikan persoalan pembangunan daerah di tingkat lokal, tetapi juga melakukan

positioning terhadap berbagai persoalan di tingkat regional maupun nasional. Rancangan awal RPJMD terlihat lebih berorientasi ke dalam (inward looking), sedangkan orientasi ke luar dalam konteks regional (outward looking) masih kurang tajam. Contohnya penggunaan IPM (indeks pembangunan manusia) sebagai salah satu indikator pembangunan daerah, dimana Kabupaten Probolinggo pada tahun 2005 mempunyai nilai IPM 58.01 meningkat pada tahun 2006 menjadi 58.11. Dari sisi konteks pembangunan sektoral, nilai IPM tersebut menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja sektor yang terkait dengan pengembangan IPM, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Namun pembahasan IPM dalam konteks pembangunan wilayah Jawa Timur belum dilakukan. Padahal IPM Kabupaten Probolinggo pada tahun 2005 berada pada posisi terbawah, yaitu peringkat ke-37 dari 38 Kabupaten Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur (Kompas, hal. 4, Rabu, 9 Juli 2008). Dari perspektif pembangunan wilayah Jawa Timur maka Kabupaten Probolinggo masih harus dipacu pembangunannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kabupaten Probolinggo.

Menurut ketentuan proses penyusunan RPJMD harus mengacu pada RTRW, artinya aspek spasial/keruangan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Persoalannya adalah beberapa daerah saat ini sedang melakukan revisi RTRW berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Status RTRW Kabupaten Probolinggo yang direvisi saat ini masih dalam pembahasan Raperda oleh DPRD. Meskipun demikian beberapa butir kebijakan yang ada dalam RTRW tersebut diakomodasi dalam penyusunan RPJMD sebagai kompromi untuk memenuhi ketentuan yang ada, diantaranya dengan memasukkan kebijakan perwilayahan pembangunan, kawasan budidaya dan kawasan lindung. Sehingga rancangan RPJMD yang disusun dapat mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah/kawasan.

Pembahasan substansi RPJMD sendiri ada yang mempunyai keterkaitan dengan konteks spasial dan non spasial. RTRW memberikan arahan kebijakan pada penentuan tujuan dan sasaran RPJMD yang mempunyai implikasi keruangan. Tidak semua tujuan pembangunan mempunyai implikasi keruangan, misalkan pada Tujuan 4 RPJMD Kabupaten Probolinggo: Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dan bersih. Meskipun demikian, tidak berarti ketika melakukan penyusunan RTRW akan mengabaikan atau meninggalkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih. Konteks spasial sebenarnya tidak selalu harus dikaitkan dengan RTRW, sebab masih banyak komponen sektoral yang belum dibahas dalam RTRW. Masih perlu dikembangkan adanya pendekatan perencanaan sektoral yang berbasis spasial oleh masing-masing SKPD, yaitu untuk membantu memecahkan persoalan sektor berdasarkan dimensi spasial. Sebagai contoh persoalan pemerataan pelayanan publik tidak semua masuk atau dibahas dalam RTRW, sehingga masing-masing SKPD perlu mengkaji pembangunan sektor berdasarkan dimensi spasial. Dengan demikian, usulan rencana pembangunan daerah yang berasal dari SKPD sudah mempertimbangkan dimensi spasial.

Nilai-nilai yang terkandung dalam visi dan misi mempunyai makna yang dalam, yang mampu menginspirasi semua pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan swasta). Dalam konteks nilai tersebut perlu diperjelas antara nilai-nilai yang bersifat normatif dengan nilai-nilai operasional. Waktu 5 (lima) tahun bukanlah waktu yang panjang untuk mewujudkan semua keinginan pembangunan di daerah. Persoalannya terletak pada pernyataan visi dan misi yang tidak boleh diubah, sehingga perlu adanya inovasi dan kreatifitas dalam menjabarkan visi dan misi.

Perspektif Kontent Penyusunan RPJMD

0

1

2

3

4

5Proses Perencanaan

Konteks PerencanaanKontent Perencanaan

Proses penyerasian dalam penyusunan ranwal RPJMD pada proses perencanaan, konteks, dan kontent perencanaan tidak ditetapkan secara kaku, tetapi mengalir mengikuti proses perencanaan.

Penutup

Penyusunan ranwal RPJMD Kabupaten Probolinggo merupakan proses perencanaan yang mampu memberikan pengkayaan pemahaman secara praktis terhadap pihak-pihak yang terlibat. Penyerasian pendekatan teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis memerlukan pendampingan yang intensif sesuai kebutuhan pelaku perencanaan. Perbedaan pemahaman dan kompetensi bukan merupakan penghambat dalam proses perencanaan, sepanjang adanya komitmen afektif dari pimpinan SKPD.

Seiring dengan peningkatan pemahaman diantara pelaku perencanaan yang dibangun melalui curah pendapat (brainstorming), dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan yang bersifat iteratif diharapkan mampu menyerasikan dari sisi konteks dan kontent dalam ranwal RPJMD Kabupaten Probolinggo.

Kepustakaan

• Allison, Michael dan Jude Kaye, Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba, Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005.

• Kuncoro, Mudrajad, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.

• Riyadi, dan Deddy Supriady Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

• Local Governance Support Program, Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Eksekutif, Legislatif, dan Organisasi Masyarakat Sipil, LGSP – USAID, Jakarta, Maret 2007.

• Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah – Depdagri, Jakarta, 2007.

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Jakarta, 2008.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added after purchasing Win2PDF.