POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURAL Nomor : SOP/ 06 / II / 2012

tentang

PEMBLOKIRAN REKENING BANK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa tugas pokok Polri yaitu memelihara kamtibmas, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, serta melakukan penegakan hukum secara demokratis dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia

2. Dimensi tugas kepolisian tidak terlepas dari pengaruh kemajuan atau perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Di satu sisi, kemajuan iptek telah membawa hal yang positif bagi kehidupan masyarakat, di sisi lain telah membawa dampak negatif berupa munculnya gangguan Kamtibmas yang berpengaruh pada bentuk dan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks

3. Salah satu kejahatan tersebut adalah tindak pidana Perbankan. Tindak pidana perbankan

memiliki ruang lingkup yang lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Perbankan saja, namun termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Tindak Pidana Pencucian, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Bea Cukai, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4. Berdasarkan hal tersebut, untuk menyinergikan pengelolaan penyidikan terutama dalam

pemblokiran rekening bank dan pembukaan pemblokiran terkait tindak pidana perbankan, dipandang perlu untuk merumuskan Standar Opersional Prosedur ( SOP ) di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

2

5. Sesuai tuntutan perkembangan masyarakat dan aturan hukum, maka SOP Pemblokiran

Rekening Bank dan Pembukaan Pemblokiran terkait penegakkan hukum Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang / Money Laundering, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana dibidang Cyber Crime dan Tindak Pidana Umum Lainya tidak tertutup untuk terus disempurnakan menurut cara yang berlaku di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

B. Dasar

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

2. Undang-undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Uang sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Undang-undang No. 7 tahun 1992 Jo Undang - undang No. 10 tahun 1998 tentang

Perbankan. 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Surat Keputusan Kaba Reskrim Polri No.Pol : Skep / 82 / XII / 2006 / Bareskrim tanggal 15

Desember 2006 tentang Naskah sementara Pedoman Penyidikan Tindak Pidana.

C. Maksud dan tujuan

1. Maksud. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi para penyidik dalam rangka Pemblokiran Rekening Bank dan Pembukaan Pemblokiran yang berkaitan penanganan Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang / Money Laundering, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana dibidang Cyber Crime dan Tindak Pidana Umum Lainya di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

2. Tujuan.

3

Tujuan disusunnya Standard Operasional Prosedur (SOP) Pemblokiran Rekening Bank dan Pembukaan Pemblokiran ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan tindakan bagi Penyidik dalam rangka penyidikan Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang / Money Laundering, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana dibidang Cyber Crime dan Tindak Pidana Umum Lainya di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

D. Pengertian - Pengertian Dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, yang dimaksud dengan :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan

atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan

perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Serti fikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

8. Serifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit,

atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

4

11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

12. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

13. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank

Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;

14. Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang bersangkutan.

15. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

16. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk

simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

17. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

18. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang yang berlaku.

19. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku.

20. Pihak terafiliasi adalah

a) anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;

b) anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

d) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus;

21. Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-undang No 8 tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

22. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

5

23. Lembaga Penjamin Simpanan adalah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

24. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap

mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

25. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan

bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi.

26. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.

27. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

E. Ruang Lingkup.

SOP ini meliputi tata cara penanganan dan pemberantasan Tindak Pidana Perbankan. Diantaranya proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan sebatas di lingkungan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya secara terstruktur dan sistematis untuk menjadi standar pelaksanaan penanganan dan pemberantasan Tindak Pidana Perbankan.

F. Tata urut

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TATA CARA PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB IV KETENTUAN LAIN

BAB V PENUTUP

6

BAB II

TATA CARA PENANGANAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

A. Mekanisme Pelaporan Penanganan Kasus

Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus tindak pidana perbankan bisa digolongkan melalui tiga cara utama, yaitu: Pengaduan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan; Temuan yang dihasilkan dari hasil penelitian oleh Tim SKB; Tertangkap tangan. Yang perlu dipahami oleh penyidik pada mekanisme penerimaan pelaporan adalah mempedomani 3 (tiga) proses kegiatan, yaitu: Proses sebelum menerima pelaporan, Proses pada saat menerima pelaporan, Proses setelah menerima pelaporan.

1. Sebelum menerima pelaporan

a. Melakukan identifikasi peristiwa yang dilaporkan melalui koordinasi dengan pihak-

pihak yang berkompeten untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana

perbankan ataupun tindak pidana yang lain.

b. Meneliti dokumen pendukung yang ada, baik yang dibawa oleh pelapor/ pengadu

ataupun oleh saksi-saksi untuk melihat keterkaitan peristiwa yang terjadi dengan

tindak pidana yang diduga terjadi serta alat bukti yang mendukung.

c. Bila perlu melakukan beberapa kegiatan penyelidikan pendahuluan sebelum

menuangkan dalam format Laporan Polisi

2. Pada saat menerima pelaporan

a. Menuangkan pelaporan dalam format “Laporan Polisi”.

b. Mencatat dengan detail sesuai dengan informasi yang diterima, ditandatangani

oleh pelapor dan yang menerima laporan.

c. Membuat Surat Tanda Penerimaan Pelaporan/ Pengaduan yang harus diberikan

kepada pelapor/ pengadu.

d. Apabila ada dokumen maupun bukti pendukung yang dibawa oleh pelapor/

pengadu, maka harus dicatat dalam dokumen Laporan Polisi yang dibuat.

3. Setelah menerima pelaporan

a. Penyidik yang menerima pelaporan segera merencanakan kegiatan penyelidikan

dan penyidikan melalui pembuatan Surat Perintah Penyelidikan.

b. Penyidik membuat “Rencana Penyelidikan” dengan format baku yang telah

ditetapkan.

7

Gambar 1. Contoh mekanisme penanganan pelaporan Tindak Pidana Perbankan

MEKANISME PELAPORAN

PENANGANAN KASUS

BERKAITAN DGNPENCURIAN

DANANASABAH

IDENTIFIKASI

KASUS OLEH

TIM YG

DIBENTUK

SIAPKAN PERSYA-

RATAN DOK WARKAT

DIDUGA PALSU REK

GIRO KRBN IDENTITAS

YG TERCATAT DI

BANK KUASA DR

PEMILIK REK KRBN

LAPOR

KEPENYIDIK

POLRI

OLEH PLP

YG DITUNJUK

PROSES

SIDIK/

LIDIK

BERKAITAN DGN

KREDIT BERMSLH

IDENTIFIKASI/

ANATOMI KSS

SIAPKAN PERSYARATAN

• DOK2 PERJANJIAN KREDIT

DAN JAMINAN

• BERKAS2 PROSES KREDIT

• REK DEBITUR

LAPORKAN

KE POLRI

PROSES

LIDIK/

SIDIK

PENDEKATAN

PENYELESAIAN

UPAYA

PAKSA

DGN

SYARAT2

TERTENTU

DIMUNGKINKAN

PEMECAHAN SEC

SIMULTAN

POLRI

B. Mekanisme Penyelidikan

Dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana menyangkut perbankan yang terjadi, penyidik ataupun penyelidik melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pembentukan Tim Penyelidik

Tim Penyelidik bertugas untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan.

2. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan

3. Membuat Rencana Penyelidikan

Dibuat oleh Kepala Tim yang melakukan penyelidikan, dengan mencantumkan format: a. Nomor

b. Waktu/ Tempat

c. Giat Lidik Yang dilakukan

d. Jumlah Personil

e. Dukungan alat dan dana

f. Keterangan

4. Melakukan kegiatan interogasi/wawancara terhadap orang-orang yang diduga mengetahui

peristiwa pidana yang terjadi dengan cara mendatangi mereka atau mengundang mereka

ke kantor penyidik.

8

Beberapa pihak yang dapat diinterogasi/diwawancara adalah:

a. Pihak Bank Indonesia, sebagai pihak yang berwenang dalam regulasi, termasuk

pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi Jasa Keuangan.

b. Pihak Internal Perbankan yang diduga mengetahui dan mengalami peristiwa yang

terjadi.

c. Pihak nasabah yang mengetahui peristiwa yang terjadi

d. Pihak-pihak lain yang mengetahui peristiwa yang terjadi

5. Melakukan pengamatan dalam rangka menyusun anatomi kasus, sehingga dapat

diketahui:

a. Pihak-pihak yang bertanggung jawab (terlapor/tersangka).

b. SOP yang berlaku di lingkungan Perbankan dan penyimpangannya.

6. Melakukan penelitian dokumen-dokumen yang diterima dari pihak pelapor, pengadu, saksi,

dan yang ditemukan oleh penyelidik/ penyidik, meliputi:

a. Dokumen terbuka (dokumen yang bisa dimiliki siapapun dan sifatnya informatif

kepada umum, sehingga tidak ada yang perlu dirahasiakan, seperti buku, brosur,

klipping,, selebaran, SOP, struktur organisasi, dan lain-lain)

b. Dokumen tertutup (dokumen yang dimiliki oleh pihak tertentu saja dan sifatnya

hanya bisa diketahui oleh kalangan tertentu saja, seperti: warkat, deposito,

rekening koran, dokumen-dokumen perbankan lainnya)

7. Mendatangi lokasi dimana peristiwa terjadi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh

tentang sebuah peristiwa pidana (mendatangani TKP)

8. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendapatkan informasi

tentang peristiwa yang terjadi untuk menentukan apakah peristiwa itu tindak pidana atau

bukan.

9. Menyusun konstruksi hukum tindak pidana yang terjadi termaksuk pasal yang

dipersangkakan.

10. Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) dan melaporkan kepada pimpinan untuk

dilakukan gelar perkara dalam rangka tindak lanjut proses penyidikan.

Untuk lebih jelasnya proses penyelidikan yang dilakukan bisa dilihat pada bagan dibawah ini.

9

Gambar 2. Mekanisme penyelidikan

TELITI DAN LIDIK JEJAK TKP

MELALUI CATATAN AKT PEMBUKUAN

TEHNIK

UNGKAP

BANKING

CRIME

ANATOMIKAN

POSISI KASUS

4

5

3

1

TELITI & CARI JJK TKP MELALUI

• DOK2 TRANSAKSI

• JEJAK CATATAN

AKUNTANSI PEMBUKUAN (Registrasi,

Jurnal, Ledger, Rekap transaksi, Neraca, R/L)

SEHINGGA

• DIKETAHUI PIHAK2 YG

BERTG JWB

• DIKETAHUI SOP YG

BERLAKU

• DIKET PENYIMPANGAN

THD SOP

TENTUKAN

KETENTUAN

YG DILANGGAR

RAMBU2

SANKSI

DLM KEPENTINGAN

PEMENUHAN BUKTI

GUNAKAN PDKTAN

MENGURAI UNSUR2

PSL, RAMBU2 BANK

C. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Perbankan

1. Strategi Penyidikan

a. Memperhatikan ketentuan KUHAP

b. Dalam hal tindak pidana menggunakan sarana perbankan ataupun sarana

transaksi perbankan, maka harus diperhatikan peraturan yang mengatur tentang

kerahasiaan Bank.

c. Tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan harus mengantisipasi hilangnya

hasil kejahatan yang ada di rekening perbankan. Oleh karena itu upaya blokir

harus dilakukan terhadap rekening yang diduga merupakan rekening milik

tersangka, ataupun rekening yang diduga merupakan hasil kejahatan sebelum

dilakukan upaya-upaya lain seperti penyitaan. Dalam rangka melakukan

pemblokiran, penyidik harus melalui mekanisme/ prosedur yang telah ditentukan

oleh undang-undang.

d. Upaya mencari informasi terhadap data Bank, harus dilalui melalui mekanisme

yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

e. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Ahli/Karyawan Bank, harus

mendapatkan Ijin Gubernur Bank Indonesia untuk menghindari benturan dengan

kerahasiaan Bank, sehingga mendapat keterangan-keterangan dan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan.

10

Gambar 3. Mekanisme penyidikan

SKB

KSS

BUKAN

TEMUAN

BI

PROSES SIDIK

STANDARTKUHAP

KSS

TEMUAN

BI

TIM

RIKSA WAS

BI

DIMP

BI

TIM TEKNIS

GABUNGAN.

POLRI +

JAKSA

PROSES

HKM

TIM PLENO

SKB

KORUPSI

KEJAGUNG

POLRI

PROSES

HKM

SETUJU

TOLAK

- DI HENTIKAN

- DILENGKAPI

2. Proses Upaya Paksa/ Penyidikan Tindak Pidana Perbankan

Gambar 4. Proses Upaya Paksa Tindak Pidana Perbankan

STRATEGI SIDIK TP

BERKAITAN DENGAN

TRANSAKSI BRG / BANK

PASAL

38-46

SITA

183-185(Pembuktian)

186 ----> KET AHLI

PERHATIKAN

KETENTUAN

KUHAP

MENYANGKUT

TRANSAKSI

PERBANKAN

MENYANGKUT

UPAYA ANTISIPASI

LARINYA HSL KJHT

DI REK BANK

MENYANGKUT

PENCARIAN INFO

DATA BANK

MENYANGKUT

RIKSA

SAKSI / AHLI

KARYAWAN BANK

UU PERBANKAN

PASAL

40

( Rhs Bank )

42( Pengecualianrahasia bank )

47

Pelanggar sanksi

Rhs Bank

BLOKIR KE BANKNYA

TEMBUSAN BI

PASAL 5 SKB

• GALANG KARYAWAN

BANK YG MEMEGANG

PEMBUKUAN/ KMPUTER

• TEMPUH IJIN KE GUB BI

• PERTANYAAN

SUPAYA HINDARKAN

BENTURAN RHS BANK

• TUNJUKAN BUKTI

DOK BANK KPD SAKS I/

AHLI

STRATEGI PENYIDIKAN KASUS PERBANKAN

3. Pemblokiran dan Pembukaan Blokir

Dalam melakukan kegiatan penyelidikan yang dilakukan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang terjadi, ditemukan nomor rekening yang diduga digunakan untuk ditempatkan

11

hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka, sehingga perlu dilakukan upaya paksa untuk dilakukan penyitaan terhadap uang yang terdapat di dalam rekening tersebut maupun tindakan lain, seperti; pemblokiran dan pembukaan rekening.

a. Pemblokiran

1) Pemblokiran rekening adalah suatu tindakan untuk membekukan transaksi

keuangan yang ada di rekening. Pemblokiran rekening yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk menghindari hilangnya uang atau bergesernya uang yang ada di rekening, yang diduga sebagai hasil dari kejahatan sehingga dapat digunakan untuk barang bukti adanya transaksi keuangan yang dilakukan maupun untuk membuat terang kasus yang terjadi.

2) Pelaksanaan pemblokiran dapat dilakukan oleh penyidik dalam melakukan

penyidikan suatu tindak pidana baik perbankan maupun TP Umum, ditemukan adanya transaksi keuangan melalui rekening yang diduga sebagai hasil kejahatan. Disamping itu, pemblokiran dilakukan atas rekening dan atau bukti simpanan nasabah yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana pada bank berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

3) Penyidik dalam melakukan pemblokiran dapat langsung meminta

pelaksanaan blokir ke pihak pelapor dan penyedia jasa keuangan secara tertulis dengan memuat : a) Tindak pidana yang dipersangkakan

b) Identitas dan nomor rekening dan atau bukti simpanan nasabah

c) Nama dan alamat kantor bank.

4) TP Perbankan terkait dengan pelaksanaan penyidikan TPPU, berdasarkan

pada pasal 33 Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan pemblokiran rekening terhadap setiap orang yang dilaporkan oleh PJK (penyedia jasa keuangan) atau pihak pelopor kepada penyidik yang diduga sebagai hasil kejahatan. Persyaratan permohonan pemblokiran secara tertulis memuat : a) Nama dan Jabatan Penyidik

b) Identitas orang yang dilaporkan oleh PPATK

c) Alasan pemblokiran

d) Tindak pidana yang dipersangkakan

e) Tempat harta kekayaan berada (Bank atau Penyedia Jasa

Keuangan (PJK) )

5) Buka Blokir

Memberikan surat pembukaan blokir rekening ke pihak pelopor atau penyedia jasa keuangan. Saat pemblokiran awal memberikan penjelasan

12

kepada pihak pelapor tentang uraian aliran dana yang diduga sebagai hasil kejahatan.

6) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat blokir dan buka

blokir rekening adalah Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya.

b. Pembukaan Rekening

Pembukaan rekening adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Kapolri untuk mendapatkan ijin dari Bank Indonesia tentang permohonan untuk memperoleh keterangan terhadap simpanan atau transaksi keuangan dari nasabah di suatu bank atau PJK.

1) Pembukaan Rekening Terkait Tindak Pidana Perbankan atau Tindak

Pidana Umum

a) Dalam pelaksanaan pembukaan rekening atau keterangan mengenai simpanan yang diduga sebagai hasil kejahatan yang dimiliki oleh tersangka pada penyidikan tindak pidana perbankan dan tindak pidana Umum dapat dimintakan secara tertulis oleh penyidik dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 42A bank wajib memberikan keterangan sesuai dengan permintaan tertulis dari penyidik.

b) Dalam penjelasan pasal 42 ayat 2, Bank Indonesia selambat-

lambatnya 14 hari memberikan izin setelah data yang diterima dinyatakan lengkap. Disamping itu, pembukaan rekening telah disepakati antara Bank Indonesia, Polri dan Kejaksaan yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan SKB No.KEP-01/E/EJP/12/2004, No. KEP-001/F/FJP/12/2004, No.Pol.:Skep/69/XII/2004, No.6/34/KEP.DGS/2004 tentang Tata Cara kerjasama penanganan Tindak Pidana di bidang Perbankan.

c) Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan

permohonan ijin pembukaan rekening kepada Kapolri (skep Kapolri 177/IV/2004): - Foto Copy Laporan Polisi

- Surat Perintah Penyidikan

- Surat Perintah Tugas

- Laporan kemajuan singkat, dengan memuat keterangan

tersangka atau apabila tersangka belum dilakukan pemeriksaan,

penyidik agar mencantumkan analisis tentang perbuatan yang

dilakukan oleh calon tersangka terkait dengan nomor rekening

yang akan dibuka pada suatu bank.

2) Pembukaan Rekening Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

13

a) Dalam penanganan perkara terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (TPPU) penyidik diberi kewenangan untuk meminta keterangan dari pihak pelapor mengenai harta kekayaan setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK. Surat permintaan keterangan dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: - Nama dan Jabatan Penyidik

- Identitas orang yang dilaporkan oleh PPATK

- Tindak pidana yang dipersangkakan

- Tempat harta kekayaan berada

b) Surat pengajuan permohonan permintaan keterangan terhadap

transaksi keuangan dari nomor rekening yang dimiliki oleh orang yang dilaporkan oleh PPATK dalam penanganan TPPU, ditanda tangani oleh Kapolda.

c. Penyitaan Uang di Rekening

1) Pelaksanaan penyitaan uang yang berada di rekening di salah satu PJK,

diatur sesuai dengan SKB.

2) Penyitaan dilakukan dilengkapi dengan surat penyitaan, surat perintah

penggeledahan dan surat ketetapan/persetujuan dari PN.

3) Melakukan koordinasi dengan PJK sesuai dengan jumlah uang atau dana

yang akan dilakukan penyitaan.

4) Penyitaan terhadap uang atau dana di rekening dilakukan disimpan di PJK

yang bersangkutan (Pasal 32 (5) UU No. 25 tahun 2003), hal tersebut

sesuai dengan petunjuk pelaksanaan SKB No.KEP-01/E/EJP/12/2004, No.

KEP-001/F/FJP/12/2004, No.Pol.:Skep/69/XII/2004,

No.6/34/KEP.DGS/2004 tentang Tata Cara kerjasama penanganan Tindak

Pidana di bidang Perbankan, dalam penyimpanan uang atau dana di PJK

tersebut di buatkan Berita Acara Penitipan. Adapun No Rekening yang

digunakan untuk penyimpanan uang tersebut adalah Rekening

penampungan (Escrow Account).

D. Kegiatan Lain Yang Diperlukan Guna Memperlancar Pelaksanaan Penyelidikan Dan

Penyidikan

1. Kerjasama antar Lembaga

a. Peningkatan hubungan kerjasama melalui MoU antara Polri dengan Lembaga PPATK, Bank Indonesia, Kejaksaan, Ikatan Notaris, Bank atau Lembaga Penyedia Jasa Keuangan dan lain lain.

14

b. Meningkatkan kapasitas antar Lembaga dengan mengisi pendidikan, pelatihan atau seminar Tindak Pidana Perbankan.

c. Membentuk Forum Kerjasama antar Lembaga Penanganan Perkara Perbankan.

2. Kerjasama dengan Key Person.

a. Penyidikan bersikap proporsional, dilarang membuka informasi rahasia, dan tidak

terjebak dengan hubungan konspiratif.

b. Kerjasama dilakukan untuk tujuan efisiensi penanganan perkara dan memperlancar prosedur birokrasi.

c. Key Person dipilih dan dijaga dalam hubungan sosial yang sehat.

15

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. Pengawasan Pengawasan penanganan Tindak Pidana Perbankan dilakukan oleh oleh Direktur dan Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya.

B. Pengendalian Pengendalian kegiatan penyelidikan dan penyidikan pengelolaan dan penanganan Tindak Pidana

Perbankan, dilakukan secara berjenjang di lingkungan Polri dan ketentuan lain atau peraturan lain yang mengatur tentang sistem pengendalian kegiatan penyelidikan.

16

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Dalam melaksanakan penegakkan hukum tindak pidana perbankan, penyidik Polri harus mempedomani kepada aturan undang-undang yang berlaku, terutama berkaitan dengan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa selain ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-udangan diatas, beberapa kejahatan perbankan seringkali berkait erat dengan pelanggaran terhadap undang-udang lain, seperti:

1. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang

No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (apabila kejahatan perbankan tersebut

dilakukan oleh aparat pemerintah ataupun apabila pelaku perbankan tersebut adalah

pegawai dari Bank Pemerintah).

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.

3. Beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP, seperti:

a) Penipuan

b) Penggelapan

c) Pemalsuan

d) Dan lain-lain

4. Undang-undang berkaitan dengan peraturan perpajakan

5. Undang-undang lain yang belum disebutkan diatas.

6. Ketentuan khusus meliputi aspek wilayah kejahatan dalam tindak pidana perbankan antara

Lain:

a) Tindak Pidana Perbankan itu sendiri.

b) Tindak Pidana menyangkut Produk-Produk Perbankan; dan Investasi Ilegal.

17

BAB V PENUTUP

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemblokiran Rekening Bank dan Pembukaan Pemblokiran terutama dalam penyidikan Tindak Pidana Perbankan di lingkungan Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini akan ditentukan

kemudian. 3. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tangga : 01 Februari 2012

DI SAHKAN OLEH KAPOLDA METRO JAYA

Dr. UNTUNG S, RAJAB Drs,SH INSPEKTUR JENDERAL POLISI