Opini Reklamasi Teluk Benoa

  • Published on
    13-Apr-2016

  • View
    37

  • Download
    2

DESCRIPTION

paper ekonomi sumber daya alam

Transcript

OPINI TENTANG REKLAMASI TELUK BENOA BALIOLEH:NS. I WAYAN DIANA AMERTA,S KepMAHASISWA PASCA SARJANA PROGRAM STUDI P2WLUNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASARATAHUN 2015/2016BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPariwisata sudah menjadi nafas dan urat nadi bagi Bali. Ini terjadi karena pariwisata dijadikan sebagai tulang punggung ekonomi, akan tetapi pariwisata bagai pisau bermata dua. Pariwisata memang penuh paradoks dan ironi. Terlebih dengan pemanfaatan kebudayaan sebagai modal utama dalam pengembangan pariwisata. Seringkali dikatakan pariwisata sebagai senjata kapitalis untuk menghancurkan budaya itu sendiri namun tidak sedikit juga dikatakan sebagai wahana pelestari budaya.Pariwisata di Bali adalah pariwisata budaya, yang mengekpos budaya Bali sebagai produk utama. Interaksi panjang antara orang Bali dan wisatawan telah menghasilkan akulturasi, membuat orang Bali hidup dalam dua dunia, dunia tradisional dan dunia pariwisata. Namun sejajar dengan pergeseran arti Pariwisata Budaya, kita juga menyaksikan pergeseran dalam urutan prioritas. Hal yang kini lebih diperhatikan pemangku kebijakan adalah bagaimana memanfaatkan budaya demi pariwisata, bukan lagi menilai dampak pariwisata terhadap kebudayaan mereka.Banyaknya vila dan hotel yang melanggar sempadan pantai dan jalur hijau, menunjukkan bahwa para pemangku kebijakan belum memahami konsep pembangunan pariwisata yang sudah dibuat sejak pertengahan tahun 1970. Bali jika bercermin dari hasil penelitian dan pengkajian SCETO, konsultan pariwisata dari Prancis tahun 1975, di Pulau Bali maksimal dibangun 24.000 kamar hotel berbintang untuk menjaga daya dukung Bali. Namun kenyataannya di Bali kini telah dibangun 55.000 kamar hotel berbintang atau dua kali lipat daya dukung Bali (antaranews.com). Tahun 2012, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali mencapai 2.893.074 orang (PHRI Bali, 2013). Kendati angka kunjungan cukup besar, namun tingkat hunian kamar (THK) hotel di Bali, bisa dikatakan fluktuatif. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, mengatakan kunjungan wisatawan tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat hunian ini disebabkan menurunnyalength of stayatau lama tinggal dan jumlah kamar yang meningkatsehinggasupplydandemandtidak seimbang.Begitu pula halnya dengan pembangunan vila di tengah sawah yang ada di Bali. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada pemotongan jalur air. Air yang seharusnya untuk subak serta pertanian pada akhirnya habis untuk puluhan hingga ratusan vila di satu tempat. Namun yang terlihat dewasa ini bukanlah moratorium pembangunan vila dan hotel, melainkan eksploitasi pariwisata secara berlebihan sehingga bermuara pada alih fungsi lahan hijau.Filosofi Tri Hita Karana seakan tidak lagi menjadi pedoman utama dalam pembangunan pariwisata di Bali. Wisatawan mancanegara pada dasarnya datang berlibur ke Bali untuk melihat alam dan budaya masyarakat Bali yang tidak dapat dijumpai di negara asal mereka. Wisatawan datang untuk melihat sistem subak, sawah terasering, serta pemandangan alam yang begitu luar biasa. Di era otonomi daerah ini, para pemangku kebijakan di Bali seyogyanya tidak hanya memikirkan pendapatan asli daerah (PAD) semata, yang salah satunya diperoleh dari pemberian izin pembangunan hotel, vila dan rumah makan di lokasi-lokasi yang seharusnya tetap dibiarkan hijau.Berdasarkan kondisi riil diatas penulis mencoba untuk masuk dan memberikan pandangan pribadi terhadap permasalahan yang sedang hangat menjadi polemik di Bali yaitu Reklamasi Teluk Benoa. BAB IITINJAUAN KASUS Sebagai landasan berfikir, sebelum mengemukakan pendapat mengenai permasalahan lingkungan yang ada, penulis mencoba menyajikan landasan teori yang bisa dijadikan pijakan berfikir terhadap fenomena saat ini serta kesenjangan yang terjadi dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditimbulkan sebagai dampak dari sebuah kegiatan reklamasi di suatu tempatA. Definisi ReklamasiReklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (UU No 27 Thn 2007).Pengertian reklamasi lainnya adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasaranya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air). (Wisnu Suharto dalam Maskur, 2008).Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kotakota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru. (http//www.lautkita.org)Dalam konteks pengembangan wilayah, reklamasi kawasan pantai ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya tampung dan daya dukungan lingkungan (environmental carrying capacity) secara keseluruhan bagi kawasan tersebut. Reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (UU 27, 2007). Hal ini umumnya terjadi karena semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir, sehingga perlu dicari solusinya. Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990, Tujuan reklamasi yaitu untuk memperbaiki daerah atau areal yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antara lain untuk lahan pertanian, perumahan, tempat rekreasi dan industri.B. Babak Baru Reklamasi Teluk BenoaLahirnya Perpres No. 51 tahun 2014 di akhir Mei tahun ini seolah menjadi babak baru dalam perjuangan menjaga Bali dari reklamasi. Bagaimana tidak, dalam Perpres ini wilayah Teluk Benoa yang dulunya merupakan zona L3 atau konservasi (Perpres No. 45 tahun 2011) ,kini masuk dalam zona P atau penyangga. Dalam zona ini terdapat kegiatan kegiatan yang di perbolehkan seperti kegiatan kelautan, perikanan, pariwisata, pengembangan ekonomi, pemukiman bahkan penyelenggaraan reklamasi.Pada Intinya penerbitan Perpres No. 51 Tahun 2014 ini menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres No. 45 Tahun 2011. Serta mengubah kawasan konservasi perairan pesisir Teluk Benoa menjadi zona penyangga, yang secara tegas di muat dalam pasal 63A ayat (2) Perpres No. 51 tahun 2014 yang berakibat pada dapat di reklamasiya teluk benoa (pasal 101A Perpres No. 51 tahun 2014). Bahkan luas wilayah yang dapat di reklamasipun telah di tentukan, yakni maksimal seluas 700 hektar.Selain klausul yang mengijinkan kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi, Perpres No. 51 tahun 2014 juga mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa sebagian pada pasal 55 Perpres No. 51 tahun 2014. Lahirnya Perpres No. 51 tahun 2014 ini seolah menjadi jalan bebas hambatan untuk di langsungkanya reklamasi di Teluk Benoa.C. Dampak Negatif Reklamasi Teluk Benoa Dalam etika pembangunan dan keadilan, pembangunan tidak hanya cukup mengandalkan indikator PAD, terdapat indikator lain seperti angka kematian dan harapan hidup. Jika azas keadilan tidak mendapat perhatian serius maka perekonomian tetap tidak dapat tumbuh seperti yang diharapkan. Prinsip keadilan yang mungkin sering diabaikan dapat menimbulkan permasalahan sosial yang serius berupa perubahan beberapa norma yang ada di masyarakat. Ketimpangan sosial semakin melebar merupakan dampak serius akibat kurangnya rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan, 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan pengaturan ketimpangan sosial agar setiap orang merasa diuntungkan harus senantiasa diperhatikan.Jika hanya melihat dari perhitungan normatif terkait dengan keuntungan di bidang ekonomi, tindakan pemerintah untuk menyetujui reklamasi ini dirasa tidak tepat. Daerah Teluk Benoa yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam Perpres No. 45 tahun 2011 sebelum diubah menjadi Perpres No. 51 tahun 2014 menjadi salah satu tempat mata pencaharian nelayan setempat. Daratan baru yang akan dibuat tentunya akan mengorbankan kehidupan para nelayan tersebut, tidak ada lagi daerah tangkapan ikan yang mudah dijangkau. Akibatnya jika terus dibiarkan, perubahan struktur masyarakat dengan profesi nelayan pun terjadi, dimana dengan tantangan yang begitu sulit untuk menangkap ikan, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada lagi warga sekitar yang ingin melaut. Pasar-pasar ikan tradisional disekitar wilayah tersebut juga terancam punah. Tidak ada lagi ikan segar yang dapat diperjualbelikan. Tingginya harga jual ikan oleh nelayan di wilayah Benoa akibat peningkatan biaya untuk melaut mendorong terjadinya kebangkrutan nelayan setempat. Contoh : Jika kita berpikirflashbackterkait reklamasi Serangan sebagai acuan untuk merefleksi pikiran kita terhadap dampak reklamasi, yang dirasakan saat ini oleh warga Serangan yakni mereka tidak lagi sepenuhnya menggantungkan sumber penghidupan dari hasil laut karena ikan-ikan konsumsi sudah menghilang dari perairan Serangan. Begitu pula dengan predikat Pulau Serangan sebagai Pulau Penyu akan tinggal kenangan lantaran satwa penyu sudah sangat jarang mendarat di Serangan untuk bertelur. Pulau Serangan sudah menjadi satu daratan dengan pulau-pulau kecil sebelumnya, sehingga tidak ada lagi pantai yang landai, alami dan aman untuk habitat Penyu bertelur. Selain permasalahan ekonomi, reklamasi Teluk Benoa tentu akan menimbulkan bencana ekologis. Alasannya jika reklamasi tetap dilaksanakan, maka akan terjadi perubahan arus air laut di sekitar perairan tersebut. Dampak paling nyata yang dapat dirasakan adalah semakinmemperparahterjadinya abrasi di sejumlah pantai di sekitar Teluk Benoa. Indonesia Maritime Institute (IMI) menegaskan, reklamasi di Teluk Benoa berpotensi merusak ekosistem terumbu karang yang selain sebagai penopang kehidupan jutaan biota laut, juga menjadi andalan wisata bahari di Pulau Bali, jika reklamasi dilakukan maka tentu sedimentasi yang ditimbulkan akan mematikan terumbu karang dan biota lainnya. Teluk Benoa dikelilingi oleh daratan Tanjung Benoa dan Pulau Serangan, kemudian bila latar belakang reklamasi yang diutarakan untuk menjaga Bali dari bahaya tsunami atau gelombang pasang, tentunya tidak beralasan karena yang akan lebih dahulu dihantam oleh tsunami (bila benar terjadi) adalah dua pulau tersebut yaitu daratan Tanjung Benoa dan Pulau Serangan. Selain itu, kawasan Teluk Benoa juga merupakanGreen Nature Garden, yang berarti bahwa mangrove hanya dapat tumbuh di kawasan tersebut.Jadi, pelanggaran tata ruang Provinsi Bali yang memberikan ijin reklamasi kepada PT. Tirta Wahani Bali Internasional (PT. TWBI) seharusnya dituntaskan melalui penegakan hukum, bukanlah melalui revisi perpres. Pengakuan yang menyatakan kondisi Teluk Benoa oleh pemerintah pusat yang tidak lagi sesuai untuk kawasan konservasi seharusnya diikuti penyelamatan atau rehabilitasi ekosistem tanpa diikuti dengan pembangunan akomodasi pariwisata secara masif yang tentunya akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar. Yang terjadi saat ini membuktikan bahwa pemerintah tidak lagi berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jika Teluk Benoa tetap direklamasi, maka dapat dipastikan bahwa Bali akan semakin mengalami penurunan kualitas lingkungan.Jika mereka yang terancam secara langsung akibat dampak dari reklamasi ini memiliki modal (keahlian khusus ataupun biaya) untuk ikut ambil bagian di bidang pariwisata, maka hal tersebut tentunya tidak akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Umpan balik negatif dengan meningkatnya pengangguran akibat nelayan berhenti melaut harus mendapat perhatian khusus dalam pengambilan keputusan mengenai reklamasi ini. Termasuk keturunan dari nelayan-nelayan tersebut yang belum tentu mampu mengenyam pendidikan seperti yang diharapkan pemerintah daerah sehingga dapat diserap oleh industri pariwisata sangat mungkin meningkatkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Ancaman peningkatan pengganguran ini sudah tentu memicu terjadinya angka kriminalitas yang tinggi. Mereka yang semula berpenghasilan cukup untuk kebutuhan pangan harus bersaing keras baik oleh sesama ataupun kaum pendatang (dari luar pulau Bali) yang mencoba mengadu nasib di Pulau Dewata ini. Sehingga bisa jadi berwisata di Bali tidak seaman dan senyaman sebelumnya.Sudah menjadi sejarah dalam proses pembangunan di Bali, bahwa laju pembangunan sarana kepariwisataan berbanding lurus dengan lajunya arus alih fungsi lahan sawah. Pada tahun 1980an, kasus yang sama pernah terjadi. Dalam era itu, pembangunan kepariwisataan sedang di-push. Tercatat laju alih fungsi lahan sawah pada saat itu seketika melompat menjadi lebih dari 1.000 ha/tahun. Sementara itu, dengan metode analisis spasial, tim Litbang Kompas (2013) mencatat bahwa, di mana ada pembangunan kawasan wisata, maka di kawasan itulah berkembang kawasan kumuh. Jadi, ada hubungan yang kuat antara pembangunan pariwisata dengan kawasan kumuh di Bali. Analogi inilah yang terjadi antara pembangunan kawasan wisata (reklamasi) dengan alih fungsi lahan sawah (Bali Express).Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Dr. I Wayan Windia, MS menegaskan bahwa setiap pembangunan kawasan wisata akan mendorong orang untuk bekerja di sana, termasuk masuknya kaum migran. Kondisi ini akan mendorong pembangunan fisik lainnya, seperti pembangunan warung, toko, restoran, perumahan, hotel kecil, dan berbagai sarana prasarana lainnya. Pembangunan fisik sebagai akibat darimultiplier-efectpembangunan (reklamasi) inilah yang mendorong alih fungsi lahan sawah. Bahwa kehadiran migran di Bali sudah menjadi rahasia umum. Saat ini, pertumbuhan penduduk di Badung dan Denpasar naik sekitar 3-5 persen pertahun. Kenaikan itu, 50 persen disebabkan karena kedatangan migran. Kenapa migran datang ke Bali? Tentu saja karena di Bali ada pembangunan pariwisata. Kalau pembangunan pariwisata di Bali tidak dihentikan (sementara), maka migran akan semakinbanyak berdatangan. Migran yang beranak pinak akan memangsa lahan sawah di Bali. Itulah sebabnya, pembangunan pariwisata telah menjadi kanibal bagi sektor pertanian. Oleh karenanya, seperti tidak masuk akal kalau dikatakan bahwa penggunaan reklamasi yang akan dimanfaatkan sebagai sarana kepariwisataan, akan dapat menghentikan/mengendalikan alih fungsi lahan sawah di Bali. Justru sebaliknya yang akan terjadi.D. Dampak Positif Reklamasi Teluk Benoa Menurut informasi gubernur Bali Made Mangku Pastika pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa seluas 838 Ha, menurut rencana yang masih harus menunggu kajian final, sebagian besar diantaranya atau sekitar 438 Ha akan dibangun hutan mangrove. Sementara sekitar 300 Ha dibangun fasilitas umum sepertiart centre, gedung pameran kerajinan, gelanggang olahraga, tempat ibadah, sekolah, dsb, dan hanya sebagian kecil atau sekitar 100 Ha dibangun akomodasi pariwisata. Kawasan tersebut sekaligus menjadi penyangga wilayah Bali selatan, yang dikembangkan tetap berdasarkan filosofitri hita karana.Dalam perkembangan pembangunan ke depan, reklamasi dan kehadiran pulau baru ini memiliki keuntungan bagi Bali sebagai berikut:1. Secara geografis, luas pulau Bali akan bertambah. Pulau baru yang dibangun investor di kawasan ini akan menjadimilik Bali, milik masyarakat Bali. Demikian pula luas hutan kita, khususnya hutan mangrove, akan bertambah. Keberadaan hutan bakau yang sangat luas di kawasan tersebut, akan sangat melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi akibat iklim global, termasuk melindungi Bali dari bencana tsunami2. Dalam hal lapangan kerja, dibangunnya akomodasi pariwisata dan fasilitas umum akan memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat Bali dalam 5 sampai 10 tahun mendatang. Diperkirakan sekitar 200.000 lapangan kerja baru akan tersedia di kawasan ini. Saat ini jumlah angkatan kerja, khususnya lulusan perguruan tinggi, terus bertambah. Sementara lapangan kerja mengalami stagnasi, karena sangat bergantung pada kondisi dan perkembangan pariwisata yang sangat rentan terhadap kondisi keamanan, dan kondisi sosial lainnya. Sebagai contoh, pada saat diskusi digelar, berlangsung upacara wisuda lulusan Universitas Udayana. Saat itu lebih dari 900 mahasiswa diwisuda, dari jenjang diploma hingga pasca sarjana. Mungkin sebagian dari jumlah itu sudah bekerja, sementara sebagian lainnya menjadi pengangguran. Belum lagi lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya di Bali yang berjumlah sekitar 40 buah, yang meluluskan mahasiswanya ratusan orang setiap tahun, bahkan ada perguruan tinggi yang melaksanakan wisuda dua sampai tiga kali dalam setahun. Dapat dihitung berapa lulusan perguruan tinggi yang berpotensi menganggur bertambah setiap tahun. Demikian pula lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka adalah angkatan kerja potensial yang belum tentu semuanya mendapatkan pekerjaan. Angka pengangguran kita di Bali saat ini memang terbaik di tanah air, tetapi itu tidak menjamin dalam tahun-tahun mendatang dapat bertahan, apabila kita tidak berupaya menyiapkan lapangan kerja baru seluas-luasnya.Terlebih lagi tahun 2015 kita akan menjadi bagian dari Komunitas Tunggal ASEAN, sejalan dengan diberlakukannyaASEAN Free Trade Area(AFTA). Dalam masa tersebut, para pekerja dari luar negeri akan datang ke Bali untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dalam seluruh bidang, mulai dari manager, sopir, sampai tukang sapu. Keberadaan lapangan kerja baru akan sangat membantu persaingan kerja bagi para tenaga kerja lokal Bali. Demikian pula para penari dan seniman lulusan SMK Kesenian, dan juga perguruan tinggi seni, akan mendapat kesempatan luas untuk tampil dengan dibangunnyaart centredan akomodasi pariwisata baru.3. Dalam mendukung pembangunan pariwisata, keberadaan pulau reklamasi akan menjadi destinasi wisata baru. Konsep pariwisata budaya mutlak diimplementasikan dalam membangun dan mengembangkan kawasan dan atraksi wisata di kawasan tersebut. Kejenuhan wisatawan asing atas atraksi dan obyek wisata yang ada saat ini, wajib diantisipasi untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Kita berharap pariwisata budaya kita menujuquality tourism,dalam arti wisatawan yang datang adalah yang memang berwisata dan berbelanja di Bali. Di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata terhadap kemajuan yang dialami pariwisata negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kita tidak boleh malu belajar dari kemajuan yang mereka capai. Belum lagi daerah-daerah lainnya di tanah air yang sedang gencar-gencarnya membangun pariwisatanya, mulai dari yang terdekatyaitu Banyuwangi dan NTB, sampai pada pengembangan Kepulauan Raja Ampat, yang sangat berobsesi mengalahkan kemajuan pariwisata Bali. Kawasan yang sudah ada di Bali, sangat sulit dikembangkan mengingat sempitnya lahan. Oleh karena itu, kawasan pulau baru akan mudah dikembangkan termasuk melalui diversifikasi program dan atraksi wisata budaya. Para perajin kita telah disediakan arena pameran dan promosi. Para seniman, budayawan dan sekaa-sekaa kesenian yang ada, akan disiapkanart centredan panggung-panggung seni lainnya, sehingga akan mendorong kelestarian seni budaya kita.BAB IIIKESIMPULAN DAN SARANA. KesimpulanDalam era globalisasi ini, daerah manapun di dunia ini tidak akan pernah luput dari pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur negara maupun pembangunan di berbagai sektor kehidupan, namun yang menjadi catatan penting dalam perencanaan dan realisasi percepatan pembangunan ini hendaknya dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian adat dan istiadat yang ada di Bali. Perlu untuk dipahami kegiatan apapun yang kita lakukan akan memberi dampak positif dan negatif, bagi mereka yang terpenuhi harapannya akan senang dengan kegiatan tersebut sebaliknya mereka yang harapannya terabaikan tentu akan melakukan penolakan pada program yang dibangun. Pemerataan pembangunan di Bali adalah salah satu indikator untuk memberikan kontribusi dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan asli daerah di daerahnya masing-masing. Jangan sampai percepatan pembangunan hanya berfokus pada beberapa tempat khususnya Bali Selatan yang pada akhirnya akan semakin menambah kesenjangan antar masyarakat khususnya dari aspek ekonomi.Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan harus dikedepankan sebagai embrio pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.B. Saran`Proses reklamasi ini masih sangat panjang, yang memerlukan pemikiran kita bersama untuk mewujudkannya, sehingga nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Bali di masa mendatang. Bali yang maju adalah Bali yang tidak tercerabut dari akar budayanya yang adiluhung, dengan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Saya selaku mahasiswa P2WL mengharapkan seluruh rakyat Bali, untuk membangun Bali dengan dasar cinta, dan menyumbangkan pemikiran dan hasil karya sesuai kompetensi danswadharma masing-masing. Harapan saya apapun rencananya dan siapapun pelakunya hal-hal yang wajib dipenuhi dalam pengembangan rencana reklamasi ini oleh calon investor, yaitu:1. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku,2. Memperhatikan kelestarian lingkungan,3. Mengikutsertakan dan mempekerjakan masyarakat di sekitar tempat usaha serta membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, dan4. Menghormati nilai-nilai agama, budaya, kesusilaan dan/atau ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan. Gambar Rencana Lokasi Reklamasi