Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Rakornas BKPRD) Di Hotel Goodway Nusa Dua Provinsi Bali, Tangal 8 Mei 2014 Oleh Ir. I Putu Astawa, M.MAKepala Bappeda Provinsi Bali ISU PENINJAUAN KEMBALI PERDA RTRWP TERKAIT KSN SARBAGITA DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN TELUK BENOA1

TEMA RAKORNAS BKPRD TH. 2014 MEMBANGUN EFEKTIVITAS KINERJA KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAERAH DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KEBERHASILAN PEMANGUNAN DAERAH

2

KONDISI GEOGRAFIS PULAU BALI3A. Gambaran Umum Daerah BaliLuas wilayah: 5.636,66 km2 (0,29% dari luas kepulauan Indonesia).Terdiri dari beberapa pulau yaitu : Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Secara administratif terdiri dari 8 kab. 1 kota, 57 kec, 635 desa dan 80 kelurahan, 1.480 Desa Pakraman, 4.361 Banjar Adat dan 2.704 subak. Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Tahun 2013 adalah sebesar 4.056.300 jiwaPariwisata budaya merupakan potensi utama Bali, sehingga Bali tumbuh menjadi kawasan tujuan investasi pariwisata nasional dan internasionalDampak negatif pariwisata cenderung telah mendegradasi lingkungan alam dan budaya Bali itu sendiri, Untuk mengawal lingkungan alam Bali, dibutuhkan RTRWP yang handal sebagai Matra Ruang RPJPD4RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025 (Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2009).

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI (Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009)RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2008-2013 (Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2009). TERTUANG DALAM:

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI BALI

5

Perda No. 3 tahun 2005 Tentang RTRWP Bali dilakukan revisi tahun 2008 s.d 2009 sesuai UU No. 26 Tahun 2007Dalam proses revisi semua stakeholders terkait ikut dilibatkan dalam pembahasan (LSM, Organisasi Sosial, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Gabungan Masyarakat PengusahaTanggal 28 Desember 2009 hasil revisi dan ditetapkan disepakati menjadi Perda No. 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029.

C. PENYESUAIAN PERDA RTRWP6PELAKSANAAN PERDA RTRWP DARI TAHUN 1989-2009Berdasarkan UU No. 26 th. 2007Berdasarkan UU No. 24 th. 1992revisiPasal 78 ayat 4 huruf b UU. 26/2007; semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam watu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diberlakukan78D. ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG ISU ADMINISTRASI WILAYAHKetidak seimbangan pembangunan Bali Selatan VS Bali Utara, Timur dan BaratSemua Kab/Kota belum Menetapkan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/KotaMasih rancunya pengendalian pemanfataan ruang antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/KotaBelum adanya pengaturan wilayah pesisir dan laut.

ISU EKONOMI Bali merupakan destinasi wisata utama Indonesia dan dunia Masih terdapat kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggalPerlunya peningkatan nilai tambah sektor pertanian yang terintegrasi dengan pariwisataBali sebagai etalase perdagangan dan jasa industri kreatif nasional.89ISU INFRASTRUKTUR WILAYAHKemacetan lalu lintas pada kawasan perkotaan dan Kawasan pariwisata Rendahnya pemanfatan angkutan umum dan tidak tersedianya angkutan umum massalMenurunnya tingkat pelayanan prasarana (terbatasnya pelayanan jaringan jalan, air minum, listrik, persampahan, pengamanan rawan banjir, dll) Terbatasnya kapasitas bandara sebagai pintu gerbang pariwisata

ISU KEPENDUDUKANKecenderungan migrasi antar provinsi ke Bali dan urbanisasi ke Denpasar dan sekitarnya Penduduk Bali makin heterogen sebagai tantangan dalam mempertahankan kebudayaan910ISU LINGKUNGAN HIDUPProporsi hutan hanya 23%, kurang dari target 30% luas wilayahLuas lahan kritis 9,81% dari luas wilayah dan potensial kritis 44,3%Laju alih fungsi sawah 661 Ha/thn dan hutan rakyat 820 ha/thnSebagai sebuah Pulau Kecil rentan bencana alam (tsunami, gempa bumi) dan sensitif terhadap perubahan iklim

ISU SOSIAL BUDAYAKebutuhan penguatan penerapan konsep-konsep kearifan lokal dalam penataan ruang (THK, Sad Kerthi, Bhisama, Tri Mandala .......dll)Terancamnya kepemilikan lahan orang Bali Memudarnya wajah landsekap dan bangunan berarsitektur Bali1011E. MASALAH PENATAAN RUANGKonflik Pemanfaatan RuangTingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian BerkelanjutanPermohonan Perizinan Mengarah Pada Kawasan Lindung/ Konservasi

11121. Konflik Pemanfaatan RuangKONFLIK DISEBABKAN ANTARA LAIN:Sesuai ketentuan pada Zona Pemanfaatan TWA boleh dibangun kegiatan sarana Pariwisata (PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam)Sesuai Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, sebaran TWA sebagian besar berada pada kawasan suci, kawasan tempat suci dan sempadan Danau atau sempadan pantai yang pengaturan zonasinya boleh dilakukan terbatas untuk kegiatan tertentu saja.Belum terpenuhinya luasan kawasan hutan (30% dari DAS) sehingga TWA dan kawasan perlindungan setempat lainnya pengelolaannya disetarakan dengan kawasan hutan lindung/konservasi. Pemanfaatan Energi Panas Bumi pada kawasan hutan lindung di Bedugul-Tabanan. Contoh Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Di Danau Buyan-Tamblingan (disekitar Hutan Dasong) untuk kegiatan Pariwisata

12132. TINGGINYA ALIH FUNGSI LAHANProvinsi Bali tidak memiliki sumber perekonomian yang bersifat resource base, tetapi memiliki budaya dan pariwisata yang menjadikan andalan pendapatan daerah.Pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata menyebabkan alih fungsi lahan relatif sangat tinggi (rata-rata 661 ha/tahun)Alih fungsi lahan terjadi dari lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi peruntukan selain pertanian (perumahan, akomodasi pariwisata, perdagangan dll)13143. PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN LINDUNGPermasalahan Perizinan Pemanfaatan Ruang antara lain :

Kebijakan Pemerintah (Kementerian Kehutanan) dengan pemerintah daerah berbeda terkait pemanfaatan ruang di kawasan lindung (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam). Ketidaksinkronan Peraturan Perundangan-Undangan terkait antara UU Kehutanan, Pertambangan, UU Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang dan lainnya. Kecendrungan investor mengajukan perizinan lebih banyak pada kawasan TWA, dan Kawasan Hutan Lindung (pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bedugul, TWA darat dan perairan (PPA Danau Buyan-Tamblingan, Tahura Ngurah Rai dan Teluk Benoa) 1415F. UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENATAAN RUANGMendorong Pemerintah Kabupaten/Kota Mempercepat Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota menjadi Perda PP No. 15/2010 (Psl 59 ayat 4)Melakukan koordinasi antar sektor, antar wilayah & antar tingkat pemerintahan serta antar pengguna ruang (swasta & masyarakat)Melakukan Pengawasan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara ketatMelakukan pendekatan secara intensif kepada pemerintah kabupaten/kota yang diwilayahnya terdapat indikasi pelanggaran Pemanfaatan ruang.15G. POTRET STATUS RENCANA TATA RUANG PERDA RTRWP BALI DITETAPKAN PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2009 PERDA NO. 16 TAHUN 2009, Sedang dibahas Raperda Peraturan Zonasi Sistem Provinsi2. PERDA RTRW KABUPATEN/KOTA Semua Kabupaten/Kota Se-Bali Akhir Tahun 2013 Telah Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/KotaSemua kabupaten/kota sedang menyusun RDTR Kawasan Perkotaan16No.RTRW KAB/KOTATAHAPAN PERSETUJUAN EVALUASI RAPERDARekomendasi GubernurPersub Menteri PUKeputusan Gubernur (ttg. Hasil Evaluasi)No. Perda1.2.3.4.5.6.1. Kota Denpasar.Tanggal 24 Mei 2010No. 650/2122/Bappeda Tanggal 21 Maret 2011No. HK.01 03-Dr/134 No. 1826/02-C/HK/2011, tanggal 9 Desember 2011No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar Th. 2011-20312. Kab. Jembrana.Tanggal 21 September 2011No. 188.342/3305/BappedaTanggal 19 Desember 2011No.HK.0103-Dr/111.1No. 1019/02-C/HK/2012, tanggal 18 Juni 2012No. 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jembrana Th. 2012-2032 3. Kab. Gianyar.Tanggal 10 Januari 2011No. 188.342/38/BappedaTanggal 23 Agustus 2011No.HK.0103-Dr/111.1No. 1781/02-C/HK/2012 tanggal 1 Nop. 2012- No. 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Gianyar Th. 2012-2032, 6 Nop. 2012 4. Kab. Karangasem.Tanggal 8 April 2011No. 188.342/1598/BappedaTanggal 18 Oktober 2011No. HK.01 03-Dr/522No. 1.856/02-C/HK/2012 tanggal 13 Nop. 2012No. 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karangasem Th. 2012-2032, 17-12- 2012 5. Kab. Tabanan.Tanggal 10 Januari 2011No. 188.342/42/BappedaTanggal 3 Agustus 2011No. HK.01 03-Dr/677No. 2017/02-C/HK/2012 tanggal 30 Nop. 2012 No. 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Th. 2012-2032, 27-12-2012 6. Kab. Klungkung.Tanggal 18 Oktober 2011No. 188.342/3585/BappedaTanggal 20 Des. 2011No.HK.01 03-12/679No. 1683/02-C/HK/2013 tanggal 29 Juli 2013No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033, 28-09-20137. Kab. Bangli.Tanggal 25 Januari 2011No. 188.342/180/Bappeda Tanggal 7 Juli 2011No. HK.01 03-Dr/298No. 2151/02-C/HK/2013 Tanggal 12-11-2013No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033, 30-12-20138. Kab. Buleleng.Tanggal 2 Agustus 2011No. 188.342/2869/BappedaTanggal 30 Des 2011No.HK.0103-Dr/1007No. 2498/02-C/HK/2013 tanggal 9-12-2013No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033, 30-12-20139. Kab. Badung.Tanggal 14 Januari 2011No. 188.342/102/BappedaTanggal 15 Maret 2011No.HK.0103Dr/111.1No. 2521/02-C/HK/2013 Tanggal 11-12-2013No. 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033, 30-12-2013STATUS PERDA RTRW KAB/KOTA 17PENJABARAN PERDA RTRWPTERSUSUN DOKUMEN MATERI TEKNIS DAN RAPERDA RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SEBANYAK 12 (DUA BELAS) BUAH RAPERDA ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI SUDAH DIBAHAS DI DPRD2. TAHUN 2014 DIUSULKAN 2 KSP UTK MENDAPATKAN PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI PUPENYUSUNAN RENCANA RINCI TR SUDAH SIAPBELUM TERBITNYA PEDOMAN PENYUSUNAN RTR KSP KENDALA18PENJABARAN PERDA RTRW KAB/KOTARENCANA RINCI TR KAB/KOTASEMUA KABUPATEN/KOTA SUDAH MENYUSUN DOK. MATERI TEKNIS dan RAPERDA KSK DAN RDTR KAWASAN PERKOTAANKAB. BADUNGKAB. JEMBRANAKOTA DENPASARSUDAH SIAPPP No. 15 tahun 2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 59) Setiap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun rencana detail tata ruangnya.Rencana detail tata ruang harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.19H. ISU PENINJAUAN KEMBALI PERDA RTRWPDASAR HUKUM

UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG PP NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PERDA NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

20PENINJAUAN KEMBALI PERDA NO. 16 TAHUN 2009RTRWP dapat ditinjau atau disempurnakan kembali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penataan ruang. Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PASAL 133 PEDOMAN PENINJAUAN KEMBALI PERDA RTRWP BELUM ADA 21PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERDA RTRWP DASAR HUKUM PK RENCANA TATA RUANGDASAR HUKUMPASAL KETENTUANUU 26/200716RTR Dapat Ditinjau KembaliPP 15/2010821 (Satu) kali dlm 5 (Lima) TahunPERDA 16/2009133Paling lama 5 (tahun) Perda No. 16 tahun 2009 menjelang 5 (lima) tahun berlakuTahun 2013 telah diusulkan melalui APBD 2014 Peninjauan Kembali/Evaluasi Pembahasan Anggaran Di DPRD Tidak Disetujui oleh Banggar DPRD.Beberapa kegiatan sektoral belum masuk dalam Perda RTRWP seperti : JDP, lokasi Rencana Pemb.Reposisi zona Tahura, Airport di Singaraja, Rencana Pemb. Lintasan F1, Retire TourismDASAR PERTIMBANGAN PK PERDA RTRWP BALI22I. USULAN PK PERPRES RTR KP SARBAGITA

Secara Faktual Kondisi Dilapangan Tidak Sesuai Sebagai Kawasan KonservasiMasuk Dalam Agenda Kawasan Pengembangan Investasi (KPI) Koridor Bali-Nusa Tenggara Program MP3EI

DASAR PERTIMBANGAN :

23

LokasiLOKASI PERAIRAN KAWASAN TELUK BENOA24

Kondisi Teluk Benoa dari Udara Foto diambil 3 Nov 2011, 10:14 wita25

Kondisi Pelabuhan Benoa22 Mei 201226

Kondisi Pelabuhan Benoa22 Mei 201227

Kondisi Pelabuhan Benoa22 Mei 201228

Kondisi Pelabuhan Benoa22 Mei 201229Kondisi Pelabuhan BenoaPelabuhan Internasional BenoaMelayani Kapal Cruise InternasionalPelabuhan Perikanan Ekspor-ImporPelabuhan Utama Bali

Saat Ini Sedang Melaksanakan Pendalaman Alur Dan Reklamasi Pengembangan Daratan Pelabuhan (Sisi Timur)22 Mei 201230USULAN PKKONDISI KAWASAN TELUK BENOATERDAPAT PELABUHAN LAUT INTERNASIONAL BENOAPEMBANGUNAN JALAN DI ATAS PERAIRAN (JDP)JARINGAN INFRASTRUKTUR BERUPA JARINGAN PIPA GAS DAN MINYAKPROSES PENDANGKALAN DAN ABRASI TERUS MENINGKATRENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN TELUK BENOA SEBAGAI AGENDA PROGRAM MP3EI

TIDAK MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI KAWASAN KONSERVASIJ. DASAR PERTIMBANGAN USULAN PKUsulan Kabupaten Untuk Mereposisi Kawasan Pulau Pudut MENUNGGU PENETAPAN DARI MENTERI KEHUTANANBeberapa Investor Mengajukan Proposal Berminat Untuk Pengembangan Kawasan Teluk Benoa

31

BEBERAPA UPAYA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN TELUK BENOA

Mengundang Tim BKPRD Untuk Membahas Usulan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Teluk BenoaTelahaan Kepada Gubernur Untuk Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa Dari Ketua BKPRD Keluarnya Keputusan Gubernur Untuk Melakukan Kajian di Kawasan Teluk BenoaSerasehan Pengembangan Teluk Benoa Dengan Mengundang Seluruh Stakeholder Terkait.

32MEKANISME USULAN PEMANFAATAN RUANG

USULAN MASYARAKAT/ INVESTOR KE GUBERNUR GUBERNUR MENUGASKAN BAPPEDA UNTUK MEMBAHAS DG SKPD TERKAIT (BKPRD)PEMBAHASAN DENGAN SKPD TERKAIT YANG MASUK SEBAGAI BKPRDTELAHAAN STAF KPD GUB- REKOMENDASI- KEP. GUBMelakukan Audensi Menyampaikan Minat U/ Berinvestasi

Gubernur menugaskan Kepala Bappeda untuk membahas usulan investorKepala Bappeda mengundang SKPD terkait BKPRD untuk mencermati Masing-masing SKPD mendiskusikan/menelaha usulan investor

Investor memaparkan rencana investasi, tahapan pembangunan, menyampaikan dampak (sosial, ekonomi, lingkungan, budaya)SKPD Mencermati Dan DiskusiApabila Tidak Cukup Pembahasan Sekali Di Usulkan Dibahas U/ Kedua

Telahan Staf Kepada Bapak Gubernur Kesimpulan Di Terima Atau DitolakKonsep Rekomendasi/Keputusan Gubernur u/ mendapat arahan dan tindaklanjut penyelesaian

33PENUTUP

USULAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI TERHADAP PERPRES 45 TAHUN 2011 TENTANG RTR KP SARBAGITA DIBUTUHKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN TAHURA NGURAH RAI, MENGURANGI ABRASI PANTAI, MEMBUAT DESTINASI WISATA TERPADU (DIVERSIFIKASI) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATUPAYA USULAN PENGEMBANGAN KAWASAN TELUK BENOA SUDAH MELALUI MEKANISME DENGAN MELIBATKAN BKPRD DAN STAKEHOLDER TERKAITMENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH KARENA KAWASAN TELUK BENOA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

34SEBUAH RENUNGANTuhanAjari aku untuk berbuat sebesar-besarnya kebaikan untuk sebanyak-banyaknya orang

TERIMAKASIH TUHAN

35