LAPORAN HASIL PENELITIAN

D-LPPM NOMOR 37

RESOLUSI KONFLIK REKLAMASI TELUK BENOA DI BALI

PENELITI:

DR. BAMBANG WAHYUDI MM, M.SI

I WAYAN NURIADA, M.SI (HAN)

NINGSIH SUSILAWATI, S.SOS, M.SI (HAN)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS PERTAHANAN

BOGOR

OKTOBER 2018

HALAMAN PENGESAHAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS PERTAHANAN

1. Judul penelitian : Resolusi Konflik Reklamasi Teluk

Benoa di Bali.

2. Bidang Keilmuan : Pertahanan

3. Tim Peneliti : 1. Dr. Bambang Wahyudi MM, M.Si

2. I Wayan Nuriada, M.Si (Han)

3. Ningsih Susilawati, M.Si (Han)

4. Jumlah Anggota : 3 orang

5. Lokasi Kegiatan : Teluk Benoa Bali

Bogor, Oktober 2018

Kapuslit Kamnas LPPM,

Sarjono, S.E., M.Si (Han) Kolonel Inf Nrp. 31639

Menyetujui

Ketua LPPM,

Megy M Laihad, SH, MH Pembina Utama Muda IV/c

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan

rahmat, berkah, hidayah serta ridho-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penelitian yang berjudul “Resolusi Konflik Reklamasi Teluk

Benoa di Bali

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis konflik

yang terjadi akibat adanya reklamasi teluk Benoa di Bali, guna menganalisis

strategi konflik yang tepat dalam rangka melakukan resolusi konflik dari

Reklamasi Teluk Benoa di Bali.

Penelitian ini dilaksanakan sejalan dengan salah satu dari fungsi dari

Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mengimplementasikan fungsi penelitian

ilmiah. Kami berharap, semoga hasil penelitian ini bermanfaat baik secara

teoritis maupun praktis dalam rangka strategi resolusi konflik dalam rangka

melakukan resolusi konflik dari Reklamasi Teluk Benoa di Bali.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, karena

masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan

saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak.

Dengan telah terlaksananya tahapan – tahapan kegiatan penelitian ini,

pada kesempatan ini pula, kami Tim Peneliti menyampaikan terima kasih yang

sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan

penelitian ini, sebagai berikut :

ii

iii

5

1. Rektor Universitas Pertahanan;

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bali

3. Kementerian Dalam Negeri RI

4. Kementerian KKP RI

5. Muspida dan Pejabat terkait.

6. Aparat Keamanan dan Militer yang membawahi lokus penelitian.

7. Tokoh Masyarakat/Adat/Pecalang

8. Lembaga Swadaya Masyarakat

9. Media Bali

10. Anggota masyarakat: wakil dari kelompok desa dan banjar adat,

nelayan, dan pengusaha water sport di Tanjung Benoa, Bali

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan

rachmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua.

Bogor, Oktober 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

COVER ...................................................................................................... I

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................II

DAFTAR ISI ............................................................................................. V

RINGKASAN ........................................................................................... VI

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................1

1.1 Latar Belakang .................................................................. …1

1.2 Rumusan Masalah ................................................................ 5

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian ...................................... 5

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................ 5

1.5 Ruang Lingkup Penulisan .................................................... 6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ................8

2.1 Teori Resolusi Konflik ......................................................... 8

BAB 3 METODE PENELITIAN................................................................19

3.1 Desain Penelitian ............................................................... 19

3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian ............................... 19

3.3 Teknik Pengumpulan Data................................................. 21

3.4 Teknik Analisis Data .......................................................... 22

3.5 Prosedur Penelitian............................................................ 23

BAB 4 PEMBAHASAN ...........................................................................26

4.1 Kronologis Polemik Teluk Benoa …………………………….30

4.2 Hal-hal yang Mendorong Terjadinya Eskalasi Konflik …… 61

4.3 Tahapan Konflik Menurut Glasl dalam Kasus Telok Benoa……64

4.4 Akar Konflik : Aliansi dan Konsep Tri Hita Karana ………. 73

4.5 Analisis Aktor …………………………………………………… 85

4.6 Analisis Stakeholder …………………………………………. 130

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan ……………………………………………………… 157

5.2 Saran ……………………………………………………………159

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Rencana pembangunan Teluk Benoa didasari kepada upaya untuk

mengimbangi semakin berkurangnya lahan produktif dan upaya mengatasi

sedimentasi akibat belum adanya tata cara kelola sampah dan limbah yang

belum terintegrasi dengan baik, yang berakibat pada rusaknya lingkungan dan

pengurangan efisiensi pariwisata yang bergantung pada keadaan lingkungan

(seperti misalnya water sport). Bentuk konkrit dari pembangunan Teluk Benoa

ialah melakukan reklamasi seluas 700ha atau 50% dari luas perariran Teluk

Benoa saat ini (1400ha). Hanya 400ha yang akan dikembangankan sebagai

pusat-pusat wisata baru, sisanya seluas 300ha beserta kawasan perairan Teluk

Benoa akan didedikasikan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas sosial serta

fasilitas umum (fasos dan fasum).

Terkait soal pembangunan ini, muncul resistensi yang kuat terutama dari

kalangan mahasiswa, LSM, musisi, seniman, dan individu-individu yang

mengaku peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa

perencanaan reklamasi seluas 838 ha di Teluk Benoa adalah bagian dari

kebijakan penghancuran Bali. Organisasi-organisasi yang menentang rencana

reklamasi Teluk Benoa tergabung dalam ForBali.

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori resolusi konflik.

Adapaun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualittaif dengan

pendekatan analisis deskriptif. Tekni pengumpulan data yang digunakan adalah

melalui indepth interview kepada narasumber terkait.

Kata Kunci: Teluk Benoa, Resolusi, Konflik, Bali.

vi

ABSTRACT

The development plan of Benoa Bay is based on efforts to compensate for the

decreasing productive land and efforts to overcome sedimentation due to the lack

of well-integrated waste and waste management procedures that result in

environmental damage and a reduction in tourism efficiency that depends on

environmental conditions (such as water sport). The concrete form of Benoa Bay

development is reclamation of 700ha or 50% of the current perariran area of

Benoa Bay (1400ha). Only 400ha will be developed as new tourist centers, the

remaining 300ha along with the waters of Benoa Bay will be dedicated to green

open spaces and social facilities and public facilities (social facilities and public

facilities).

Regarding this development issue, strong resistance emerged, especially

among students, NGOs, musicians, artists, and individuals who claimed to care

for the environment and had confidence that the planned reclamation of 838 ha in

Benoa Bay was part of Bali's destruction policy. Organizations opposed to the

Benoa Bay reclamation plan are incorporated in ForBali.

This study was analyzed using conflict resolution theory. The method used

is qualitative research method with descriptive analysis approach. Data collection

techniques used are through in-depth interviews with related sources.

Key Words: Conflict Resolution, Reclamation, Teluk Benoa.

vii

vii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya terdiri

atas satu pulau, yaitu Pulau Bali dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya.Provinsi

ini memiliki luas wilayah 5633 KM2.Bali sendiri merupakan salah satu daerah

pulau pariwisata di Indonesia yang terkenal di dunia internasional. Hal ini terlihat

dengan diperolehnya penghargaan World Best Awards 2014 sebagai kategori

The Best Island in Asia yang diberikan oleh Travel + Leisure (Dinas Pariwisata

Daerah Provinsi Bali) (Disparda Provinsi Bali : 26/3/2018). Penghargaan ini

menunjukkan adanya apresiasi dan pengakuan dari masyarakat internasional

terhadap pengelolaan industri pariwisata di Pulau Bali.Selain itu, Bali kini

menduduki peringkat ke-4 (empat) sebagai The Best Island in the World, setelah

Pulau Galapagos (Ekuador), Pulau Kauai (Hawaii), dan Pulau Cyclades

(Yunani).Sementara itu di kawasan Asia, Bali masih menduduki peringkat

pertama disusul oleh Pulau Maldives, Pulau Cebu (Filipina), Pulau Ko Samui dan

Pulau Phuket (Thailand).

Dengan keragaman objek wisata seperti wisata alam, budaya dan bahari

menjadikan Bali terkenal sebagai pulau pariwisata. Seperti di Kabupaten Badung

sendiri terdapat wisata watersport Tanjung Benoa, Pura Ulu-Watu, Pantai Sanur

dan Kuta dan masih banyak objek wisata lain. Sementara itu, untuk wisata alam

salah satunya terdapat di Kabupaten Bangli, yaitu kawasan wisata Bedugul yang

merupakan obyek wisata pegunungan dengan ketinggian 1.200-1.450 Meter dari

atas permukaan laut (Somantri, 2014:2-4, Universitas Pendidikan Indonesia).

Selain itu, nilai-nilai budaya tradisional Bali yang masih kental juga

menjadi salah satu faktor keunikan Bali sebagai daerah pariwisata.Sistem dan

tatanan kehidupan inti seperti desa adatdengan banjarnya yang direkat oleh

konsep Tiga Pura, Khayangan Tiga (Puseh, Desa, Dalem) dan Pura Keluarga

(Sanggah/Merajan) serta organisasi pertanian bernama subak hingga kini tetap

kuat keberadaannya. Lembaga tradisional sosial religius seperti desa adat,

banjar dan subak ini dianggap sebagai pilar-pilar penyangga kelestarian

kebudayaan Bali. Beberapa festival dan pertunjukan budaya juga menjadi faktor

lain menariknya Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata di kancah

Internasional.

Namun, apabila pembangunan kepariwisataan di Bali terjadi secara masif

dan tidak direncanakan dengan seksama akan memiliki potensi terjadinya

penggerusan nilai kebudayaan Bali atau bisa juga berakibat kepada rusaknya

lingkungan yang bisa berujung pada berkurangnya daya tarik Bali sebagai

daerah wisata. Salah satu pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip

budaya dan lingkungan misalnya pembangunan Pulau Serangan di Kota

Denpasar sebelum era reformasi. Rencananya awalnya di sana akan dilakukan

reklamasi untuk meningkatkan potensi pariwisata. Akan tetapi sayang beribu

sayang karena satu dan lain hal proyek itu terhenti di tengah jalan.

Proyek ini kemudian menimbulkan masalah secara sosial-budaya,

ekonomi, dan lingkungan. daerah Serangan beberapa kali menjadi tempat bagi

para penjahat untuk membuang barang bukti kejahatan. Masyarakat mengalami

kesulitan ekonomi akibat perubahan bentang alam. Masyarakat yang dulunya

bisa melaut di daerah dekat tempat tinggal kini harus melaut lebih jauh ke tengah

laut untuk mendapatkan ikan. Masyarakat yang mengandalkan pencaharian

pada tanaman rumput laut kini menghadapi kenyataan luas lahan yang dapat

ditanami rumput laut semakin berkurang ( Bali Pos : 26/3/2018). Dari sisi

lingkungan ditemukan masalah berupa kerusakan terumbu karang, kepunahan

ikan langka Bali dan rusaknya areal hutan bakau. Meski begitu, tidak dapat

dipungkiri bahwa juga terdapat segi positif dari pembangunan Pulau Serangan

yaitu terbukanya akses jalan menuju ke pulau sehingga warga dapat memarkir

kendaraannya dalam rumah.

Senada dengan proyek yang terjadi di Serangan, terdapat sebuah proyek

yang juga memiliki niat untuk melakukan reklamasi di Teluk Benoa, daerah yang

secara geografis masuk dalam Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Daerah

teluk Benoa mencakup masing-masing enam kelurahan di Kota Denpasar (Sanur

Kauh, Sidakarya, Sesetan, Pedungan, Pemogan, dan Serangan) dan enam

kelurahan di Kabupaten Badung (Tanjung Benoa, Benoa, Jimbaran, Kedongan,

Tuban, dan Kuta). Teluk Benoa merupakan perairan pasang surut yang terletak

di belahan selatan Pulau Bali. Ia berbentuk intertidal yang dilingkari oleh hutan

mengrove dan dilindungi dari gelombang air laut yang besar oleh Semenanjung

Jimbaran di sebelah barat, Tanjung Benoa dan Pulau Serangan di sebelah

timurnya (Conservation International : 26/3/2018).

Rencana pembangunan Teluk Benoa didasari kepada upaya untuk

mengimbangi semakin berkurangnya lahan produktif dan upaya mengatasi

sedimentasi akibat belum adanya tata cara kelola sampah dan limbah yang

belum terintegrasi dengan baik, yang berakibat pada rusaknya lingkungan dan

pengurangan efisiensi pariwisata yang bergantung pada keadaan lingkungan

(seperti misalnya water sport). Bentuk konkrit dari pembangunan Teluk Benoa

ialah melakukan reklamasi seluas 700ha atau 50% dari luas perariran Teluk

Benoa saat ini (1400ha). Hanya 400ha yang akan dikembangankan sebagai

pusat-pusat wisata baru, sisanya seluas 300ha beserta kawasan perairan Teluk

Benoa akan didedikasikan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas sosial serta

fasilitas umum (fasos dan fasum). Pengembang mengklaim reklamasi akan

disesuaikan dengan nilai budaya Bali (Tri Hita Kirana), bahkan ada upaya

revitaliasi Pulau Pudut sebagai daerah yang bernilai spiritual. Selain itu,

pembangunan juga direncanakan menggunakan konsep green development

yang diklaim tidak akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan (TWBI :

26/3/2018).

Terkait soal pembangunan ini, muncul resistensi yang kuat terutama dari

kalangan mahasiswa, LSM, musisi, seniman, dan individu-individu yang

mengaku peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa

perencanaan reklamasi seluas 838 ha di Teluk Benoa adalah bagian dari

kebijakan penghancuran Bali. Organisasi-organisasi yang menentang rencana

reklamasi Teluk Benoa tergabung dalam ForBali. ForBali inilah yang secara

vokal merencanakan dan mengorganisir penolakan pembangunan Teluk Benoa.

Alasan penolakan yang mereka ajukan antara lain karena dasar hukum

kebijakan yang sangat lemah, dapat dilihat dari tumpang tindihya peraturan yang

satu dengan peraturan lainnya, alasan lainnya yaitu berupa ancaman kerusakan

lingkungan yang begitu nyata dari upaya reklamasi ditunjukkan oeh hasil studi

Universitas Udayana pada 2 September 2013. Namun tidak hanya ada

penolakan soal ini, dukungan dari masyarakat pun mengalir untuk tetap

melakukan pembangunan Teluk Benoa. Dukungan ini misalnya datang dari

ForBali’s (Forum Bali Shanty) yang menyatakan bahwa pembangunan ini dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga bahwa tidak ada masalah

soal dampak lingkungan yang mungkin akan timbul karena telah ada kajian dari

empat universitas terkemuka di Indonesia (Forbali : 25/3/2018).

Perdebatan pro dan kontra tentang pembangunan teluk Benoa dalam tiga

tahun terakhir telah mengkotak-kotakkan masyarakat Bali ke dalam masyarakat

pendukung dan masyarakat yang menolak. Pengkotak-kotakkan ini memiliki

potensi terjadi konflik dalam masyarakat sehingga esensi dinamika konflik dan

bagaimana resolusi konflik Teluk Benoa Bali menjadi kajian mendalam melalui

penelitian. Bentrokkan skala kecil bisa saja terjadi seperti dalam aksi di depan

kantor gubernur Bali pada 18 Juni 2014 di mana pihak pro dan kontra hampir

saja bentrok (Ibid : 25/3/2018).

Upaya untuk mengatasi potensi konflik ini dapat dilakukan dengan kembali

menyelami dan menggali nilai budaya Bali. Konsep yang dapat ditelaah

misalnya adalah Ajeg Bali dan filosofi Tri Hita Karana sebagai kearifan lokal

masyarakat Bali yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat

Bali. Ajeg Bali dapat dimaknai sebagai upaya pelestarian nilai-nilai budaya Bali di

tengah semakin besarnya intrusi nilai budaya dari luar. Adapun tri hita karana

secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya menjaga hubungan baik antara

manusia-sang pencipta (parahyangan), manusia-lingkungan (palemahan), dan

manusia-manusia (pawongan).

1.2. Rumusan Masalah

Perdebatan pro dan kontra tentang pembangunan teluk Benoa dalam tiga tahun

terakhir telah mengkotak-kotakkan masyarakat Bali ke dalam masyarakat

pendukung dan masyarakat yang menolak. Pengkotak-kotakkan ini memiliki

potensi terjadi konflik dalam masyarakat sehingga esensi dinamika konflik dan

bagaimana resolusi konflik Teluk Benoa Bali menjadi kajian mendalam melalui

penelitian. Berikut beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai

berikut :

1. Bagaimana Konflik Reklamasi Teluk Benoa di Bali?

2. Bagaimana Resolusi Konflik Reklamasi Teluk Benoa di Bali?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Terkait dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis Konflik Reklamasi Teluk Benoa di Bali.

2. Menganalisis Resolusi Konflik Reklamasi Teluk Benoa di Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah diskursus mengenai upaya

pencegahan dan resolusi konflik dalam bidang studi damai dan resolusi

konflik.

2. Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan referensi untuk

diaplikasikan di wilayah lain, khususnya mengenai upaya resolusi konflik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan setelah selesai melaksanakan kegiatan, hasil penelitian dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah, lembaga

non pemerintahan, dan seluruh stakeholders terkait (Kementerian KKP RI,

Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pertahanan RI, Pemerintah Bali,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM serta

masyarakat lokal) dalam mencegah, meresolusi konflik dan mendukung

terciptanya kondisi damai di Bali.

1.5 Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk membatasi penelitian agar lebih

fokus dan terarah. Ruang lingkup penelitian ini adalah Resolusi Konflik

Reklamasi Teluk Benoa di Bali tahun 2011 s.d September 2018. Lokasi

penelitian mencakup wilayah Reklamasi Teluk Benoa Bali. Lalu, adapun

sistematika penulisan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penelitian. Keeenam subbab

tersebut membahas hal-hal mendasar dari pelaksanaan penelitian ini.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bab ini berisi, pertama mengkaji setiap teori dan konsep yang digunakan dalam

penelitian ini. Terdapat teori dan . konsep yang digunakan dalam penelitian ini

untuk memudahkan pelaksanaan penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini terdiri atas desain penelitian yang menjelaskan gambaran singkat

penelitian; sumber data/subjek/objek penelitian yang menjelaskan jenis data

primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini; prosedur penelitian

yang menjelaskan instrumen yang digunakan beserta teknik pengumpulan,

analisis, dan pengujian keabsahan data. Setiap subbab saling berkaitan satu

sama lain. Sehingga bab ini menjadi acuan utama dalam melakukan tindakan

yang bersifat teknis operasional dalam penelitian ini.

Bab 4 Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini terdiri atas gambaran hasil penelitian dan pembahasan yang dituangkan

dalam bentuk pertanyaan penelitian. Gambaran hasil penelitian menunjukkan

data temuan yang sudah mengalami proses reduksi data, sehingga hasilnya

akurat dan relevan untuk menganalisis fenomena. Sementara itu, pembahasan

masalah merupakan proses dan hasil yang dilakukan dalam penelitian.

Bab 5 Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan

penelitian. Subbab kedua berisi saran yang bersifat teknis operasional. Saran ini

dibentuk berdasarkan data temuan dan kajian analitis, sehingga bersifat ilmiah

dan aplikatif. Hal ini sesuai dengan manfaat teoretis dan praktis yang ingin

dicapai melalui penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Teori Resolusi Konflik

Galtung (1957:187 mengemukakan bahwa teori resolusi konflik terdiri dari

tiga proses. Ketiga proses tersebut adalah peacekeeping, peacemaking, dan

peacebuilding. Pertama, peacekeeping merupakan proses penghentian atau

pengurangan aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran

sebagai penjaga perdamaian yang netral. Kedua, peacemaking adalah proses

yang bertujuan untuk mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan

strategi dari pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, dan arbitrasi.

Hal ini digunakan pada level elite dan pemimpin. Ketiga, peacebuilding adalah

proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi

demi terciptanya perdamaian abadi. Melalui proses peacebuilding, dijelaskan

adanya negative peace yang berupa dampak konflik yang terjadi sebelumnya.

Negative peace ini diharapkan berubah menjadi positive peace yang mewujud

dalam keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan perwakilan politik efektif yang

dapata dirasakan oleh masyarakat.

Pada hakikatnya, konflik berasal dari bahasa latin, yaitu confligere yang

artinya saling serang. Kondisi saling serang ini kemudian diartikan sebagai

kondisi akibat adanya aspek-aspek yang saling bertentangan. Fisher (2001, p. 4)

mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak yang saling tidak

sejalan, sedangkan Malik (2007, p. 3) menguraikan bahwa dua pihak dapat tidak

sejalan karena satu sama lain merasa terancam dalam pemenuhan

kebutuhannya. Sama dengan Fisher, Wolff (2006) mengatakan konflik sebagai

perselisihan dan pertentangan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik

dideskripsikan sebagai sebuah keadaan perselisihan yang diawali dari

pergerakan pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Wahab (2014, p. 15)

menambahkan bahwa konflik dapat berupa pertentangan fisik maupun nonfisik.

Melalui uraian tersebut, konflik disimpulkan sebagai keadaan atau situasi yang

terjadi ketika ada pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertentangan, ataupun

pertengkaran karena satu sama lain merasa terancam dalam mencapai

keinginannya. Konflik tidak berdiri sendiri. Ada faktor lain yang saling mengikat.

Dalam kehidupan bermasyarakat misalnya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan

dalam memahami konflik sosial, yaitu struktural, akselerator, dan trigger.

Dengan mempelajari situasi struktural suatu konflik, akar suatu konflik

dapat dilihat secara lebih dalam dan luas. Masalah struktural dalam konflik

biasanya berupa ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik yang terus terjadi

dalam jangka waktu lama. Sementara itu, trigger merupakan pemicu suatu

konflik. Konflik sosial lazimnya terjadi karena dipicu oleh beberapa hal yang

mengarah kriminalitas, yakni perkelahian, pertikaian, maupun pembunuhan.

Yang terakhir, akselerator merupakan suatu hal yang menyebabkan konflik

menjadi lebih besar. Akselerator biasanya timbul dari kebijakan aparat

pemerintah yang condong ke pihak tertentu, misalnya polisi membiarkan pelaku

kriminal atau penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah hanya menyasar

satu pihak (Malik, 2007). Berangkat dari hal tersebut, menarik disimak adalah

bagaimana akar suatu konflik di masyarakat selalu berkaitan dengan tugas dan

wewenang kepolisian, yaitu masalah kriminalitas.

Glasl (dalam Jordan, 2000) membagi tahapan konflik menjadi 9 bagian:

a. Hardening

Tahap awal suatu konflik muncul karena perbedaan memahami suatu isu

atau masalah. Hal ini memunculkan sudut pandang yang berbeda pada

pihak yang berkepentingan terhadap suatu masalah. Upaya mengatasi

perbedaan hadir dalam bentuk situasi yang genting.

b. Debates and Polemics

Pihak yang berkepentingan mulai tidak menerima pendapat satu pihak.

Diskusi berubah menjadi pertentangan verbal. Hal ini kemudian memicu

salah satu pihak hilang kepercayaan atas suatu masalah. Ketidakpercayaan

ini pula yang menumbuhkan rasa tidak aman dan kehilangan kendali.

c. Actions, not Words

Pihak-pihak yang terlibat tidak lagi percaya bahwa diskusi dapat

menyelesaikan masalah. Hal ini karena keadaan eksternal tidak dapat

dikendalikan. Munculnya serangan secara tersembunyi kepada reputasi

sosial lawan.

d. Images and Coalitions

Konflik bukan lagi suatu masalah bagi pihak yang terlibat, melainkan suatu

hal yang harus dimenangkan. Membela reputasi adalah perhatian utama.

Perbedaan sudut pandang pada tahap pertama dan kedua terkonsolidasikan

pada tahap ini dengan munculnya stereotip terhadap masing-masing pihak.

Informasi baru sulit meruntuhkan stereotip yang telah menyatu pada masing-

masing pihak. Konsolidasi yang berasal dari stereotip ini menciptakan

suasana baru yang dapat meningkat ke tahap eskalasi selanjutnya, terutama

ketika satu pihak merasa kehormatannya dirusak di mata publik.

e. Loss of Face

Kehormatan merupakan hal yang krusial. Suatu pihak merasa memiliki

kehormatan ketika mendapat perlakuan yang adil dan dihargai. Hal yang

berkembang dalam masyarakat bukan lagi superioritas, melainkan siapa

yang baik dan siapa yang buruk. Salah satu pihak melakukan upaya balas

dendam atas perlakuan pihak lain. Penyerangan telah dilakukan dalam ruang

publik.

f. Strategies of Threats

Konflik menjadi kompleks serta sulit ditangani dan dipahami. Masing-masing

pihak telah menerapkan strategi ancaman kepada pihak lain. Ancaman

bersifat tegas dan lugas yang artinya masing-masing pihak yang berkonflik

tidak akan mundur dalam masalah yang sedang dihadapi. Ancaman bersifat

ultimatum kepada pihak lain.

g. Limited Destructive Blows

Pihak lawan menjadi musuh yang harus dikalahkan. Tidak ada lagi martabat

manusia untuk menghalangi. Pihak lawan adalah objek yang menjadi

sasaran. Tahap ini adalah tahap mengekspresikan ancaman yang telah

dilayangkan pada tahap sebelumnya.

h. Fragmentation of Enemy

Tahap ini adalah tahap kehancuraan, baik fisik, mental, spritirual, sosial, dan

ekonomi di masyarakat. Pihak yang berkonflik menghancurkan basis

keberadaan pihak lawan sehingga menimbulkan disintegritas dan

kelumpuhan dalam masyarakat.

i. Together into The Abyss

Tahap ini adalah tahap konfrontasi total terhadap pihak lawan. Kehancuran

dan kerusakan tidak lagi dihiraukan walau dapat merusak tatanan pihak

sendiri. Hukuman penjara, kebangkrutan, kehancuran sarana prasarana, dan

munculnya korban jiwa tidak menjadi masalah. Yang terpenting pihak lawan

ikut hancur bersama. Dengan demikian, tahap ini merupakan tahap puncak

dari teori Glasl karena eksistensi kemanusiaan sudah tidak dihiraukan lagi.

Konflik yang tak terkelola dengan baik berpotensi tereskalasi menjadi

pertikaian, bahkan peperangan. Seperti pada teori ekalasi konflik Glasl, tahapan

together to the abyss adalah gambaran nyata mengenai dampak negatif konflik

yang tak terkelola. Konflik dapat terjadi sebagai akibat dari disfungsi pranata

sosial. Disfungsi ini mengakibatkan hilangnya norma baku sehingga setiap

individu berhak menciptakan norma-norma subjektif yang dianggapnya benar.

Kondisi ini kemudian melahirkan bentrokan norma dan nilai yang kemudian

menimbulkan konflik. Pandangan Glasl mengenai konflik dipengaruhi oleh

kondisi psikologis individu dan masyarakat yang digerakkan oleh kepentingan.

Menurut Ganson & Wennman (2013) pencegahan konflik adalah,

“A focus on a strength and resilience of social and political networks

and institutions that identify and mobilise responses to known tensions

and stress factors”.

Stress factors dalam hal ini adalah akar penyebab konflik yang telah lama

ada dan menekan di sistem sosial sehingga mengurangi tingkat stabilitas dan

meningkatkan vulnerabilitas. Maka secara singkat pencegahan konflik adalah

ketahanan sistem untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik dari akar

atau sumber penyebab yang telah lama ada di masyarakat.

Lebih lanjut, Burton (1990) mengenalkan teori provensi konflik, yang

membedakan antara conflict prevention dan conflict provention

“The term prevention has the connotation of containment. The term

provention has been introduced to signify taking steps to remove

sources of conflict, and more positively to promote conditions in which

collaborative and valued relationships control behaviours.”

Istilah prevention memiliki konotasi pembatasan dan hanya bertujuan untuk

menghentikan kemungkinan terjadinya konflik dan tidak sampai pada

pencegahan dari sumber konflik yang telah lama ada. Oleh sebab itu istilah

provention diperkenalkan untuk memperlihatkan langkah-langkah nyata untuk

menyingkirkan sumber-sumber konflik dan secara lebih positif mempromosikan

kondisi kohesi masyarakat yang baik dan bernilai sehingga dapat mengendalikan

perilaku yang menimbulkan konflik. Pada tingkat global, pencegahan konflik

yang paling penting dikenal dengan sebutan Responsibility to Protect atau R2P

yaitu:

“explicitly obliges states to protect their populations from genocide,

war crimes, ethnic cleansing, and crime against humanity, and

moreover, calls on the international community to take collective action

if states fail to do so” (Stanes, et al. 2011).

Namun pencegahan konflik pada tingkat mikro bergantung pada usaha dari

masyarakat lokal itu sendiri. Maka diperlukan sistem yang resilience untuk

mencegah konflik terjadi, dimana perencanaan dan early warning system dapat

segera dilakukan oleh pemerintah lokal.

Definisi mengenai CEWERS berdasarkan Forum on Early Warning and

Early Response - FEWER (sebagaimana dikutip dalam Institut Titian

Perdamaian, 2005:7) yaitu:

“The systemic collection and analysis of information coming from areas of

crises for the purpose of (a) anticipating the escalation of violent conflict; (b)

the development of strategic response to these crises; and (c) the

presentation of options to critical actors for the purpose of decision making.”

Bisa diartikan sebagai kumpulan sistem dan analisis informasi yang berasal

dari daerah krisis untuk tujuan mengantisipasi eskalasi konflik dengan

kekerasan; pengembangan respon strategi terhadap krisis yang ada; dan

memberikan pandangan opsional terhadap aktor penting untuk tujuan

pengambilan keputusan.

Definisi lain juga diungkapan oleh West Africa Network for Peacebuilding –

WANEP (dalam Institut Titian Perdamaian, 2005:8) :

“the collection and analysis of information about potential and or actual

conflict situations, and the provision of policy options to influential actors at

the national, regional and international level that may promote peace”

Yaitu kumpulan dan analisis informasi tentang situasi konflik baik yang

masih merupakan potensi konflik, maupun konflik pada situasi yang aktual, serta

ketetapan pilihan kebijakan untuk aktor yang berpengaruh pada tingkat nasional,

regional, maupun internasional yang dapat mempromosikan perdamaian.

Pada dasarnya, CEWERS dibuat bertujuan untuk mengidentifikasi dan

menilai indikator-indikator konflik yang paling menonjol, menilai kemungkinan

kecenderungan dan skenario konflik (Institut Titian Perdamaian 2005:9). Hasil

laporan CEWERS dapat bervariasi, tergantung pada sumber data, pelaku, dan

metodologi yang digunakan untuk melakukan analisis tren.

Gambar 2.1.2 Proses Kegiatan CEWERS Berbasis Jaringan Sumber: Institut Titian Perdamaian (2005:19)

Menurut Christie (2001), terdapat empat prinsip dalam resolusi konflik,

salah satunya yaitu resolusi konflik merupakan upaya kerja sama. Institut Titian

Perdamaian (2005:18) juga mengungkapkan bahwa jaringan merupakan sumber

informasi sekaligus area pertukaran gagasan dan tindakan bersama dalam

rangka pencegahan konflik. Dalam hal ini adanya sistem antar institusi, serta

adanya koordinasi yang tergabung dalam suatau jaringan sangat menentukan

hasil keluaran dari CEWERS. Salah satu komponen vital adalah adanya kerja

sama dengan pemangku kebijakan, dalam suatu jaringan posisi pemangku

kebijakan juga dianggap penting.

Jaringan haruslah terdiri dari sekelompok orang terpilih yang bertindak

secara kolektif, dan dengan menggunakan jaringan yang ada, secara bersama-

sama dapat mencegah konflik kekerasan di suatu daerah (Institut Titian

Perdamaian 2005:63).

Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik (Malik : 2014)

Konflik dapat berkembang dan bertransformasi, baik ke arah yang lebih

positif ataupun ke arah yang lebih negatif. Hal ini dikarenakan konflik merupakan

situasi dan kondisi yang sangat kompleks serta dinamis. Keadaan tersebut selain

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari konflik, juga

dipengaruhi oleh peran dari aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Oleh

karena itu, dibutuhkan analisis dan pemahaman yang juga dinamis, holistik, serta

mendalam untuk melakukan deteksi dini agar dapat mencegah konflik

berkembang semakin parah dengan cara yang tepat.

Salah satu upaya deteksi dini pencegahan konflik dapat dilakukan dengan

memperhatikan perilaku masyarakat seperti cara pandang, kebiasaan, bahasa,

dan budaya. Akan tetapi, cara-cara yang tepat dalam mencegah konflik dan

rekonsiliasi konflik tersebut hanya dapat ditemukan setelah menganalisis

kerangka dinamis konflik secara mendalam. Kerangka dinamis merupakan hasil

analisis situasi dan kondisi yang bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh lima

komponen utama, yaitu tingkat eskalasi dan de-eskalasi, faktor konflik, aktor

konflik, stakeholder, dan kemauan politik penguasa.

(1) Komponen tingkat eskalasi dan de-eskalasi konflik. Peningkatan

eskalasi konflik ditandai dengan meluasnya ketegangan dan mobilisasi massa,

serta pihak-pihak yang berkepentingan saling berkontradiksi dalam

menyelesaikan konflik. Keadaan tersebut akan memberikan pengaruh pada

peningkatan konflik hingga dapat terjadi krisis dan kekerasan. Adapun de-

eskalasi konflik merupakan kondisi untuk mereduksi ketegangan dalam konflik,

yang dapat memberikan pengaruh pada peningkatan damai yang ditandai

dengan konflik yang mulai melunak, diiringi dengan adanya musyawarah, serta

ketegangan yang lebih terkendali. Berdasarkan pelatihan de-eskalasi yang

dilakukan oleh Portland University, untuk memulai de-eskalasi dapat dimulai

dengan simple listening (mendengarkan kegundahan tiap-tiap pihak), active

listening (melibatkan emosi dalam mendengarkan sehingga timbul pula

pemahaman), acknowledgement (ikut memahami dan merasakan), apologizing

(dapat merespon balik dengan sikap empati), agreeing (mengungkapkan

kebenaran di balik kegelisahan yang dirasakan dan pihak lain ikut menyetujui

kebenaran tersebut, bukan menyetujui sikap di balik kegelisahannya), dan

inviting criticism (mengkritisi situasi konflik yang terjadi bersama-sama).

(2) Komponen faktor konflik, yang mana di dalamnya terdiri dari tiga

elemen, yaitu akar konflik, akselerator konflik, dan pemicu konflik. Akar konflik

merupakan penyebab struktural yang sebenarnya menjadi sumber konflik utama

dan paling mendasar. Bentuknya dapat berupa sikap diskriminasi, ketimpangan

ekonomi dan sosial, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber

daya, kebijakan yang memihak, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut

diumpamakan sebagai rumput kering yang terkena api sedikit amat mudah

terbakar. Sedangkan akselerator konflik merupakan faktor yang bersifat

katalisator karena dapat memperluas dan memperbesar konflik, seperti reaksi

yang muncul terhadap konflik yang sedang terjadi. Akselerator konflik dapat

diumpamakan sebagai angin yang meniupkan api sehingga kebakaran semakin

meluas. Adapun pemicu konflik merupakan faktor yang muncul secara tiba-tiba

dalam konflik, seperti kekerasan atau perkelahian, yang ibarat api dapat

membakar konflik hingga titik terpanas.

(3) Komponen aktor konflik, terdiri dari tiga kategori yang ketiganya

memberi kontribusi terhadap konflik, baik kontribusi positif ataupun negatif.

Ketiga aktor tersebut yaitu provokator, kelompok rentan, dan kelompok

fungsional. Provokator dapat menjadi aktor utama dalam konflik, yang

mengendalikan persepsi dan logika mengenai konflik yang terjadi melalui

penyebaran informasi yang distortif, sehingga kelompok rentan dapat

terpengaruhi. Saat kondisi ini terjadi, peran kelompok fungsional seperti

pemerintah dan polisi amat dibutuhkan untuk menyelesaikannya, salah satu

caranya dengan berkoordinasi dengan para stakeholder agar konflik dapat

dihentikan.

(4) Komponen stakeholder atau pemangku kepentingan, adalah elemen

yang diharapkan dapat menghentikan konflik yang terjadi dengan cara

berkontribusi serta saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam

upaya penghentian konflik. Para pemangku kepentingan ini terdiri dari kelompok

polisi, militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga

swadaya masyarakat (LSM). Peran para stakeholder tersebut adalah

mewujudkan forum untuk menyamakan persepsi, menjalin komitmen, membuat

keputusan kolektif, dan menyinergikan aktifitas dalam upaya penyelesaian konflik

(Iqbal : 2007).

(5) Komponen kemauan politik penguasa, yang dapat dilihat dari inisiatif

para penguasa untuk menyelesaikan konflik serta adanya produk hukum terkait

konflik yang sedang ditangani. Beberapa kebijakan di Indonesia terkait

penanganan konflik yang sudah dibuat adalah UU Penanganan Konflik Sosial

No.7/2012 serta Instruksi Presiden No.1/2014 tentang penanganan gangguan

keamanan dalam negeri. Dalam UU Penanganan Konflik Sosial No.7/2012,

inisiatif dan keterlibatan pemerintah digambarkan dalam definisi penanganan

konflik sosial, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan

terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun

sesudah terjadi konflik, yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik,

dan pemulihan pascakonflik (ELSAM : 2015). Adapun dalam Instruksi Presiden

No.1/2014 terdapat langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui

keterpaduan baik antar aparat pusat, antar aparat daerah, maupun antar aparat

pusat dan daerah. Keterpaduan tersebut dituntut agar penanganan konflik sosial

lebih efektif dan efisien.

Lima komponen tersebut secara keseluruhan akan saling berinteraksi,

berkontribusi, dan mempengaruhi dalam proses pencegahan konflik. Oleh

karena itu, penting untuk cermat dalam mendeteksi eskalasi konflik yang sedang

berlangsung agar kemudian diupayakan de-eskalasinya. Penting pula untuk

menganalisis dengan tajam setiap faktor konflik yang ada dan aktor konflik yang

terlibat, sehingga dapat diurai dengan jelas sumber utama konfliknya,

mengetahui tahap awal yang harus diselesaikan, masalah yang seharusnya

pertama kali ditangani, serta mampu membangun kekuatan dengan aktor

fungsional dalam menangani provokator dan mengontrol kelompok rentan. Selain

itu, yang juga penting adalah terbentuknya suatu regulasi yang menjadi strategi

pemimpin dalam memberikan inisiatif dan keputusan untuk menyelesaikan

konflik.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan klasifikasi jenis dan analisisnya, penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif. Strauss dan Corbin dalam Sujarweni (2014 : 6) menyatakan

bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan

penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan

prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi. Secara umum,

penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti mengenai kehidupan masyarakat,

sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Sementara itu, Moleong (2006 : 5) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai

suatu jenis penelitian yang menekankan pada penarikan kesimpulan

berdasarkan interpretasi terhadap suatu fenomena maupun fakta.

Dalam mengumpulkan dan mengungkapkan permasalahan dan tujuan yang

hendak dicapai maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif

analitis, Sugiyono (1994 : 73) mendefinisikan penelitian kualitatif deskriptif

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang

biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif alamiah dengan peneliti

berperan sebagai instrumen kunci.

3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu data primer

dan data sekunder. Bungin (2001 : 129) mendefinisikan sumber data primer

sebagai sumber pertama data dihasilkan oleh pengumpul data. Sementara itu,

sebaliknya dengan sumber data sekunder yang merupakan sumber data kedua

sesudah sumber data primer atau sumber data yang tidak langsung.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan yang

merupakan objek penelitian dengan melaksanakan depth interview bersama

informan yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan Pemerintah

Indonesia. Di sisi lain, penelitian ini juga dilaksanakan melalui desk review dari

laporan yang diperoleh dari Imigrasi pusat maupun daerah, buku, jurnal, artikel,

dan media massa.

3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu hal yang memiliki kedudukan yang

penting di dalam penelitian yang harus ditata sebelum peneliti siap untuk

mengumpulkan data. Subjek penelitian ini dapat berupa benda, hal, ataupun

orang. Dengan demikian, secara umum subjek penelitian merupakan manusia

atau hal-hal yang menjadi urusan manusia itu sendiri (Arikunto, 2007 : 152). Oleh

karena itu, dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

a. Kementerian Dalam Negeri RI

b. Kementerian KKP RI

c. Muspida dan Pejabat terkait.

d. Aparat Keamanan dan Militer yang membawahi lokus penelitian.

e. Tokoh Masyarakat/Adat/Pecalang

f. Lembaga Swadaya Masyarakat

g. Media Bali

h. Anggota masyarakat: kelompok perempuan, kelompok pemuda dan juga

wakil wakil dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti desa

dan banjar adat, nelayan, dan pengusaha water sport di Tanjung Benoa,

Bali.

3.2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan dalam kegiatan

penelitian atau sasaran penelitian (Sugiyono, 2002). Oleh karena itu yang

menjadi objek dalam kegiatan penelitian ini adalah dinamika konflik dan resolusi

konflik Reklamasi Teluk Benoa, Bali. Dengan demikian, termasuk di dalamnya

akan diteliti mengenai pentingnya upaya dalam mewujudkan hal tersebut serta

koordinasi antar lembaga dalam upaya mendukung implementasi tersebut

mengingat beberapa instansi terlibat dalam upaya pencegahan konflik ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik

observasi langsung, wawancara, dan studi literatur. Observasi merupakan unsur

penting dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah proses kegiatan awal yang

dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengetahui kondisi dan realitas yang

sebenarnya di lapangan penelitian. Sugiyono (2007 : 67) menyatakan bahwa

tujuan dari dilaksanakannya observasi dalam kegiatan penelitian adalah untuk

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial agar mendapatkan

pandangan yang holistik atau menyeluruh. Dengan observasi maka akan

diketahui hal-hal yang tidak dapat diungkap oleh responden dalam wawancara

karena bersifat tertutup dan dapat merugikan lembaga misalnya. Dalam

penelitian ini akan dilakukan observasi dengan pengamatan pada data-data yang

didapatkan mengenai potensi konflik yang ditimbulkan oleh rencana reklamasi

Teluk Benoa, Bali.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan menggunakan teknik pengumpulan

data melalui wawancara dengan informan terkait topik penelitian. Sujarweni

(2014 : 31) menyatakan bahwa wawancara merupakan proses untuk

mendapatkan penjelasan dengan tujuan mengumpulkan informasi dengan

menggunakan tanya jawab melalui tatap muka ataupun media telekomunikasi

antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan

pedoman. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh

informasi mendalam mengenai tema penelitian dan proses pembuktian terhadap

informasi yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebelumnya.

Wawancara tersebut akan menggunakan teknik purposive sampling yang

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteri-kriteria

tertentu. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini telah ditentukan

berdasarkan kepada kriteria-kriteria tersendiri. Kriteria-kriteria tersebut ditentukan

dengan indikator yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk membantu kegiatan penelitian dan memperkuat analisis hasil

penelitian maka kegiatan penelitian ini juga menggunakan studi literatur dalam

mencari referensi terkait dan relevan dengan fenomena dan permasalahan yang

akan diteliti. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui bahan yang berbentuk

dokumentasi, seperti jurnal kegiatan, hasil kegiatan, arsip foto, surat, buku,

otobiografi, dokumen, dan informasi dari media massa baik cetak maupun online.

Data-data tersebut mempunyai sifat utama yang tidak terbatas pada ruang dan

waktu sehingga dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa

lampau (Sujarweni, 2014 : 33). Oleh karena itu, kegiatan penelitian ini akan

diperkuat dengan data-data yang bersumber dari studi dokumen agar didapatkan

data yang komprehensif terkait subjek dan objek penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Mudjiarahrdjo dalam (Sujarweni, 2014 : 34) menyatakan bahwa analisis

data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga

memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau permasalahan yang hendak

dijawab. Melalui serangkaian aktivitas kegiatan tersebut, maka data-data yang

telah diperoleh dan dikumpulkan sebelumnya dapat disederhanakan sehingga

dapat dipahami dengan mudah. Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul

maka dilakukan analisis data. Miles dan Faisal dalam (Sujarweni, 2014 : 34),

analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan dan setelah

semua data terkumpul dengan teknik model interaktif, sebagai berikut:

1) Reduksi Data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau

data yang terperinci kemudian disusun berdasarkan data yang diperoleh

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal

yang penting. Hal ini akan memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil

pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data tambahan

jika diperlukan.

2) Penyajian Data. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok

permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan untuk

melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3) Penyimpulan dan verifikasi. Kegiatan ini merupakan langkah lebih lanjut

dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan

disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan sementara

tersebut perlu diverifikasi. Teknik yang digunakan untuk memverifikasi adalah

triangulasi sumber data, metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan

anggota.

4) Kesimpulan Akhir. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan

sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan tersebut diharapkan dapat

diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

3.5 Prosedur Penelitian

3.5.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data dengan tujuan agar dapat memudahkan

pekerjaannya serta memiliki hasil yang cermat, lengkap, dan sistematis sehingga

dapat dengan mudah diolah. Arikunto (2006) menyatakan bahwa bentuk dari

variasi instrumen penelitian ini dapat berupa daftar checklist, pedoman

wawancara, angket, dan pedoman pengamatan. Di dalam instrumen penelitian

ini sendiri terdapat variabel, sub variabel, beserta dengan indikatornya. Dalam

penelitian ini, instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara karena

menyesuaikan dengan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan.

3.5.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Pengujian keabsahan dan keterandalan data dalam penelitian kualitatif

sangat diperlukan untuk menguji ataupun memeriksa akurasi data yang telah

dikumpulkan dari proses penelitian berlangsung. Nasution (2003 : 105)

mengemukakan bahwa pengujian keabsahan dan keterandalan data diperlukan

untuk membuktikan kesesuaian hasil yang sudah diamati dengan fakta dan

peristiwa yang sebenarnya terjadi. Untuk menuju keabsahan dan keterandalan

data maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1) Triangulasi. Menurut Creswell (2010 : 286), triangulasi merupakan teknik

mengumpulkan sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa

bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan

menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara

koheren.

2) Member Checking. Sugiyono (2007 : 129) menyatakan bahwa member

checking merupakan proses pengecekan data yang diperoleh dalam

penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian data yang

diperoleh dengan data yang diberikan oleh pemberi data. Proses ini dapat

dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi dalam

penelitian pada informan untuk melakukan konfirmasi keakuratan laporan

atau deksripsi tesebut.

3) Expert Opinion. Tahap ini merupakan tahan pemantapan hasil akhir

dengan cara mengkonsultasikan hasil temuan di lapangan kepada para

ahli di bidangnya termasuk pembimbing dalam penelitian.

Dengan demikian, untuk menguji keabsahan dan keterandalan data dalam

penelitian ini maka akan dilakukan triangulasi dengan mengumpulkan data terkait

tema penelitian. Kemudian, juga akan dilakukan member checking dengan

menyesuaikan data yang diperoleh terkait tema penelitian kepada orang-orang

atau instansi yang terlibat dalam upaya pencegahan konflik akibat upaya

reklamasi Teluk Benoa, Bali. Proses terakhir adalah berkonsultasi dengan orang

yang ahli di bidangnya tema penelitian untuk memantapkan hasil akhir penelitian.

BAB 4

PEMBAHASAN

4. 1 KRONOLOGIS POLEMIK TELUK BENOA

Sebuah konflik tidak terjadi secara tiba-tiba, namun merupakan rangkaian

peristiwa yang bersifat kronologis. Yaitu, masa lalu, masa kini dan masa depan

yang saling berhubungan. Artinya, berbagai peristiwa yang terjadi pada masa

lalu, masa kini, dan masa depan terangkai sebagai bagian yang tidak

terpisahkan satu sama lain. Oleh karena itu pemahaman terhadap implikasi

historis atas situasi yang sedang dialami saat ini dapat menjadi sumber informasi

yang sangat berharga dalam analisis pencegahan konflik.

Dengan kata lain, eskalasi atau de-eskalasi konflik yang terjadi pada saat ini

dan masa depan merupakan kelanjutan (kontinuitas) dan perkembangan dari

rangkaian peristiwa sebelumnya. Apabila kita dapat mengenali komponen dan

proses utama yang membangun konflik (conflict building) atau membangun

perdamaian (peace building) pada masa lalu dan masa kini, maka kita akan bisa

memperediksi risiko konflik yang akan terjadi pada masa mendatang dengan

menemukan pola-pola komponen dan proses yang menyebabkan eskalasi dan

de-eskalasi konflik (Institut Titian Perdamaian, 2005). dengan mendeteksi pola-

pola bagaimana komponen dan proses tertentu menghasilkan eskalasi dan de-

eskalasi, maka secara teoritis pola-pola serupa dapat diprediksikan. Dengan kata

lain, risiko konflik yang akan terjadi pada masa depan dapat dicegah.

Dalam pencegahan konflik sosial di Tanjung Benoa, Bali, kita dapat membuat

sebuah kronologis untuk memahami secara lebih utuh dan mendalam mengenai

berbagai rangkaian peristiwa beserta penjelasannya yang berkaitan dengan

munculnya polemik reklamasi/revitalisasi Teluk Benoa. Secara kronologis,

polemik ini dapat direntangkan sebagai berikut:

1. 27 Juli 2011 -- Tanjung Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi

dalam Peraturan Presiden No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan

(RTRKP Sarbagita) .

Pada perpres No 45 Tahun 2011, kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan

konservasi perairan, hal ini diatur dalam pasal 55 ayat 5b, disebutkan bahwa

“kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Sanur di Kecamatan

Denpasar, Kota Denpasar, perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar, perairan Kawasan Teluk Benoa sebagian di Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan,

Kabupaten Badung, perairan Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan,

Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten

Badung”.

Perpres tersebut juga berkaitan dengan program pemerintah pusat MP3EI

yang mengatur tentang pembangunan jalan tol Bali (Nusa Dua – Ngurah Rai-

Benoa) sepanjang 10 Km. dalam peresmian jalan Tol yang diberi nama tol Bali

Mandara dengan makna Bali yang Agung, Maju, Damai, dan Sejahtera, Presiden

Susilo Bambang Yoedhoyono (SBY) mengatakan bahwa pemerintah telah

memberikan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan

infrastruktur akan memacu dan mempercepat pemulihan dan pertumbuhan

ekonomi, meningkatkan mobilitas industri dan perdagangan, serta memperluas

kesempatan kerja. Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa

merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur di tahun 2013, SBY

mengatakan bahwa jalan tol ini juga dapat ditetapkan sebagai sarana pendukung

Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pacific/Asia Pacific

Economic Coorporation (APEC) yang akan diselenggarakan pada awal bulan

Oktober 20131.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto

menyatakan bahwa konsep pembangunan jalan tol Bali ini akan mendorong daya

saing perekonomian Pulau Bali. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), yang bertujuan

memperkuat peran Bandara Ngurah Rai sebagai pintu gerbang Pulau Bali dan

pengembangan kegiatan ekonomi dan pariwisata., memperkuat peran

1 http://www.pu.go.id/main/view_pdf/8861

Pelabuhan Benoa sebagai pusat distribusi barang di Pulau Bali, pelayanan

angkutan penumpang dan fungsi pertahanan dan keamanan.

Namun, dalam wawancara kami dengan Ketua Wahana Lingkungan Hidup

(Walhi) Bali yang juga Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali),

I Wayan Suardana (Gendo), ia menyatakan bahwa perpres tersebut pada

dasarnya bermasalah. Berikut kutipannya:

“lahirnya perpres No. 45 Tahun 2011 sebenarnya bermasalah. Situasi politik di

Bali yang mewarnai terbentuknya perpres tersebut sebenarnya adalah sengketa

mengenai Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali. Terjadi pro-kontra

dalam hal revisi perda tersebut, kemudian ada program MP3EI untuk

pembangunan jalan tol, tapi tidak bisa, karena dalam Perda No. 16 Tahun 2009

tidak mengakomodir jembatan tol itu, karena jalan yang ada di perda adalah jalan

dari Benoa ke Serangan. Bukan dari Benoa ke Nusa Dua. Lalu untuk membuat

jalan tol ini, pilihannya adalah merevisi Perda No. 16 Tahun 2009. Hanya saja

situasi waktu itu terjadi pro-kontra dalam hal revisi dan kelompok yang menolak

revisi itu sangat kuat dan secara sosiologis mewakili masyarakat umum, namun

ada desakan juga terkait dengan momen APEC, sehingga pilihannya kemudian

menggunakan hirarki hukum tata ruang, karena hukum tata ruang atau UU No.

26 Tahun 2007 itu memungkinkan Presiden atau pemerintah pusat mengatur

kawasan strategis tata ruang nasional dengan produk hukum yang bernama

perpres itu. Disini pun kami agak curiga jalan tol ada sayapnya, jalan tol juga ada

jalan yang agak naik, kemungkinan untuk jalur kapal, kemudian terconfirm, sayap

katanya untuk istirahat, padahal totalnya hanya 10 km, terus lagi untuk lihat

pemandangan, ko jalan tol untuk lihat pemandangan, disitulah terkonfirmasi

setelah lihat masterplannya jalan sayapnya ternyata untuk ke pulau-pulau

reklamasi tersebut 2''.

Namun, terlepas dari pemanfaatan kawasan Teluk Benoa untuk jalan tol,

namun Perpres No 45 Tahun 2011 tersebut tegas menyatakan bahwa kawasan

perairan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi perairan yang harus

dilindungi. Sehingga semangat dari perpres tersebut adalah terjadinya

keseimbangan dalam asas pemanfaatan kawasan Teluk Benoa untuk jalan tol,

2 Hasil wawancara dengan Koordinator ForBali, Gendo, pada tanggal 25-03-2015 di Kantor Walhi Bali

juga asas perlundungannya dengan menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan

konservasi perairan.

2. 12 September 2012 – MOU studi kelayakan revitalisasi Teluk Benoa

antara PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) dengan Universitas

Udayana (UNUD) melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Masyarakat Universitas Udayana (LPPM UNUD) dalam konteks Tri

Dharma Perguruan Tinggi.

Tim studi kelayakan (Feasibility Study) LPPM Universitas Udayana diketuai

oleh Ida bagus Putu Adnyana, ST. MT. Hasil dari studi kelayakan dari tim LPPM

UNUD tersebut telah beberapa kali dipresentasikan, yaitu pada tanggal 12

November 2012 dan 14 Desember 2012 dihadapan BAPPEDA Bali. Namun hasil

dari feasibility study tersebut tidak pernah dipublikasikan oleh tim LPPM UNUD

dan Universitas Udayana.

3. 05 November 2012 – PT TWBI mengajukan surat No 009/TWBI/L/XI/2012

mengenai permohonan audiensi kepada Gubernur Bali terkait

permohonan ijin pemanfaatan dan pengembangan kawwasan Teluk

Benoa seluas ± 838 Ha.

4. 12 November 2012 dan 14 Desember 2012 – Atas dasar surat

permohonan PT TWBI tersebut, Gubernur Bali melalui kepala Bappeda

mengundang LPPM UNUD untuk mempresentasikan pra kajian kelayakan

(Feasibility Study) terhadap rencana pemanfaatan dan pengembangan

kawasan perairan Teluk Benoa.

5. 20 Desember 2012 – DPRD Propinsi Bali mengeluarkan surat No

660.1/142781/DPRD dalam rangka memberikan rekomendasi untuk tindak

lanjut studi kelayakan oleh LPPM UNUD.

6. 26 Desember 2012 – Atas dasar surat rekomendasi DPRD tersebut,

Gubernur Bali mengeluarkan SK No 2138/02-CL/HK/2012 tentang

Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan

Wilayah Perairan Teluk Benoa Propinsi Bali.

SK tersebut melahirkan kontroversi dan penolakan dari berbagai elemen

masyarakat diantaranya kalangan akademisi, LSM, praktisi lingkungan hidup,

tokoh adat dan agama serta elemen masyarakat lainnya. Menanggapi

kontroversi yang ada, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam jumpa pers di

Kantor Gubernur Propinsi Bali menyatakan bahwa reklamasi bukan berari

menjual pulau, namun memiliki dampak positif salah satunya adalah menjaga

Teluk Benoa dari abrasi dan ancaman tsunami, serta membuka lapangan kerja

baru. SK tersebut juga sudah sesuai dengan prosedur, karena diperkuat dengan

adanya rekomendasi dari DPRD Bali.

Dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Bali disebutkan sebagai

berikut: Berdasarkan surat badan perencanaan pembangunan daerah provinsi

bali tanggal 10 Desember 2012 Nomor 005/4149/BAPPEDA perihal presentasi

Feasibility Study (FS) rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan

perairan teluk benoa oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional, serta pemaparan

dari tim LPPM Universitas Udayana Bali, maka dari itu kami DPRD Provinsi Bali

mendukung eksekutif untuk menindaklanjuti kajian dari tim LPPM Universitas

Udayana Bali dalam menanggulangi dan mengamankan Pulau Bali dari bahaya

Tsunami serta diharapkan dalam pembangunannya tidak terjadi pengerusakan

lingkungan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku3.

Dalam SK Gubernur Bali tersebut, memang tidak disebutkan adanya frase

reklamasi yang menjadi pro-kontra pada elemen masyarakat Bali, namun

terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi titik berat atas

penolakan berbagai elemen masyarakat Bali atas Sk Gubernur Bali tersebut

diantaranya adalah; Pertama, Jika disandingkan dengan Peraturan Presiden No

122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

dalam Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “Reklamasi tidak dapat dilakukan

pada kawasan konservasi dan alur laut”. kemudian dalam Perpres No 45 Tahun

2011 dinyatakan bahwa kawasan perairan Teluk Benoa merupakan kawasan

3 http://suluhbali.co/sk-reklamasi-telah-mendapat-rekomendasi-dprd/

konservasi perairan. Kesimpulannya adalah Teluk Benoa tidak dapat direklamasi

sebagaimana yang tertuang dalam diktum keenam SK Gubernur Bali yang

berbunyi “Apabila lima Tahun setelah tanggal penetapan keputusan ini, belum

ada pelaksanaan pembangunan kawasan daratan penyangga, maka

keputusan ini akan ditinjau ulang”. Frase Pembangunan kawasan daratan

penyangga ini dilihat sebagai proses reklamasi oleh berbagai pihak yang kontra

terhadap SK Gubernur Bali ini4. Kedua, Frasenya berbunyi lima tahun, dalam

Perpres No 122 Tahun 2012 ada dua perijinan, yaitu ijin lokasi yang berlangsung

selama dua tahun dan ijin pelaksanaan yang berlangsung selama lima tahun, ini

juga yang menjadi perhatian dari elemen masyarakat yang menuntut dicabutnya

SK Gubernur bali tersebut. karena hanya ijin pelaksanaanlah yang berlaku

selama lima tahun dan seharusnya ijin lokasi terlebih dahulu sebelum adanya ijin

pelaksanaan. Ketiga, dalam SK Gubernur tersebut dalam diktum keempat

terdapat klausul melaksanakan analisa mengenai dampak lingkunngan hidup

(AMDAL), dalam kaitannya dengan Perpres No 122 tahun 2012 hanya di ijin

pelaksanaan terdapat klausul penyusunan dan pelaksanaan AMDAL, karena di

ijin lokasi hanya ada studi kelayakan. Keempat, judul SK ini adalah pemberian

Ijin dan Hak, dalam putusan MK mengenai uji materi Undang Undang Nomor

27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak boleh

ada frase hak dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Hal ini juga disampaikan dalam wawancara kami dengan Koordinator

ForBali, Gendo. Berikut kutipannya:

“Awalnya ada 27 juni ada ronaldo datang, media mengungkap ada pra feasibility

study, baru dibahas dibappeda, belum pernah tanda tangan apapun, kemudian

tanggal 8 juli baru media bocorkan sk tersebut. ini kemudian bocor di media baru

gubernur ngaku, ternyata 26 desember 2012, artinya enam bulan sebelumnya

dia udah tandatangan, Kalau di cek kemudian, perijinan reklamasi kawasan

pesisir berdasarkan perpres No 122 tahun 2012 itu, ada dua jenis ijin, yang

pertama ijin lokasi, kedua ijin pelaksanaan, ijin lokasi diterbitkan berlaku dua

tahun, setelah pemegang ini dapat ijin lokasi, selama dua tahun sebagaimana

4 Hasil wawancara dengan Dirut Walhi Bali, Suriadi Darmoko, pada tanggal 25-03-2015 di Kantor Walhi

Bali

yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat (2) Perpres 122 tahun 2012, maka

pemegang ijin harus melakukan penentuan lokasi, penyusunan rencana induk,

Studi kelayakan; dan penyusunan rencana detail. Studi kelayakan inilah yang

nanti berkembang menjadi amdal. Setelah dia menyusun hal tersebut, kemudian

mengajukan permohonan ijin pelaksanaan yang berlaku 5 tahun. nah SK Gub ini,

memang tidak ada kata reklamasi, namun dalam diktum keenam misalnya, yang

pertama berlaku 5 tahun, nah dalam konteks reklamasi kawasan pesisir hanya

ijin pelaksanaan yang berlaku 5 tahun, yang kedua frasenya adalah pelaksanaan

pembangunan kawasan daratan penyangga, nah kawasan daratan penyangga

kira-kira reklamasi atau tidak ? jelas reklamasi sebagaimana yang saya

sampaikan pada diskusi terbuka di Kantor Gubernur 3 Agustus 2014, juga terkait

dengan frase AMDAL yang hanya ada di ijin pelaksanaan, bagaimana ijin

pelaksanaan bisa keluar tanpa AMDAL? coba lihat diktum keempat ko ada kata

pelaksanaan AMDAL, kalau belum punya AMDAL bahasa hukumnya menyusun

AMDAL, bukan pelaksanaan AMDAL, makanya kami vonis SK ini adalah ijin

pelaksanaan, kemudian juga dalam SK ini ada kata pemberian ijin dan hak, kalau

di cek di putusan MK tentang undang-undang pesisir, tentang HP3 jelas

dipertimbangan hukumnya tidak boleh ada frase hak dalam ijin pemanfaaatan

perairan, karena bisa jadi privat dan tidak lagi untuk kepentingan umum, serius

mas, saya 25 menit ngomong disitu tidak ada yang menanggapi, justru malah

dilempar ke penanya yang lain 5”.

7. 26 Mei 2013 – Menjelang dan Pasca penetapan Gubernur & Wakil

Gubernur Bali terpilih (I Made Mangku Pastika-I Ketut Sudikerta) mulai

muncul aksi protes dan penolakan yang semakin meluas terhadap

rencana reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh ForBali yang

merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat yaitu Walhi Bali,

BEM UNHI, Kekal Bali, Frontier, Gempar, Politisi, Akademisi, Tomas,

Toda, Kalangan Pariwisata, serta elemen masyarakat lainnya yang

menuntut pencabutan SK Gubernur Bali No 2138/02-CL/HK/2012 tentang

5 Hasil wawancara dengan Koordinator ForBali, Gendo, Kantor Walhi Bali

Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan

Wilayah Perairan Teluk Benoa Propinsi Bali.

Sikap penolakan terhadap rencana reklamasi di Tanjung Benoa juga

ditunjukkan oleh warga Tanjung Benoa Bali yang mengancam akan menggelar

unjuk rasa besar-besaran saat penyelenggaraan KTT APEC di Nusa Dua pada

oktober mendatang. Warga Tanjung Benoa merasa resah terhadap rencana

reklamasi seluas 838 hektar di Teluk Benoa. Selain berdampak pada lingkungan

seperti banjir rob, reklamasi akan mengancam mata pencaharian warga

setempat sebagai nelayan dan penyedia jasa olahraga air. Menurut I Kadek

Duarsa, Wakil Ketua Himpunan Mastarakat Tanjung Bersatu, saat unjuk rasa di

Benoa, Jumat (02/08/2013)6, Selain faktor lingkungan dan ekonomi, dari segi

hukum reklamasi ini melanggar Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang

reklamasi tidak dapat dilakukan di wilayah konservasi, sementara kawasan Teluk

Benoa adalah kawasan konservasi sesuai yang tertuang dalam Perpres

Sarbagita No 45 Tahun 2011 pasal 93.

Selanjutnya, Gelombang penolakan atas rencana reklamasi Teluk Tanjung

Benoa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali terus bergulir. Kini

penolakan datang dari kalangan industri pariwisata. Berbagai organisasi

pariwisata yang berhimpun dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)

Bali menyatakan sikap penolakan terkait rencana pemanfaatan, pengembangan

dan pengelolaan di Perairan Teluk Benoa.

Alasan dari penolakan GIPI adalah rencana pemanfaatan dan pengelolaan

Teluk benoa bertentangan dengan falsafal sosial-budaya dan religi masyarakat

Bali, mereka juga menyesalkan terbitnya rekomendasi DPRD Bali No

880.1/4278/DPRD tertanggal 20 desember 2012 dan SK Gubernur tersebut

hanya didasarkan pada laporan pra studi kelayakan yang dibuat LPPM UNUD.

Berikut kutipan juru bicara GIPI Bali Ketut Ardana saat jumpa pers di Kantor

ASITA Bali, Denpasar, jumat (02/08/2013):

“Kami tidak anti-investasi baru bidang pariwisata, namun kami menolak dengan

alasan tidak sesuai falsafah sosio religi masyarakat di Pulau Dewata, GIPI Bali

6

http://regional.kompas.com/read/2013/08/02/1833036/Warga.Tanjung.Benoa.Ancam.Demo.Saat.KTT.APE

C

secara tegas menolak rencana reklamasi sebesar 838 hektar di Teluk Benoa

Bali. Pemerintah semestinya mengarahkan investasi itu ke berbagai daerah

lainnya di Bali yang memang masih sangat membutuhkan pengembangan dan

jangan hanya bertumpu di Bali Selatan, Konsep kebijakan pembangunan yang

mengacu kepada sistem ekologi ini, kata Astawa, merupakan refleksi dari

kearifan lokal Bali yang dikenal konsep Nyegara Gunung berdasarkan filosofi Tri

Hita Karana yang sudah terbukti secara ilmiah. Dampak perubahan bentang

alam akibat dari pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah

perairan Teluk Benoa dengan cara reklamasi akan memberikan kerugian sosial,

budaya, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat Bali.

Wilayah perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tersebut akan lebih bermanfaat bagi

masyarakat Bali bila kawasan tersebut ditetapkan dan dikelola sebagai kawasan

konservasi7”.

8. 03 Agustus 2013 -- Menyikapi adanya protes dan aksi penolakan yang

semakin meluas, Gubernur Bali mengundang seluruh komponen yang

menolak, serta muspida Bali dalam agenda presentasi oleh tim LPPM

UNUD pada dialog terbuka di kantor Gubernur.

9. 12 Agustus 2013 – Semakin bertambah dan meluasnya aksi penolakan,

DPRD Bali menerbitkan surat rekomendasi No 900/2569/DPRD kepada

Gubernur Bali untuk meninjau ulang dan/atau Pencabutan SK Gubernur

Bali nomor 2138/02-C/HK/2012.

Terbitnya Rekomendasi DPRD Provinsi Bali no: 900/2569/DPRD tertanggal

12 Agustus 2013 perihal: Peninjauan Ulang dan/atau Pencabutan SK Gubernur

Bali nomor : 2138/02-C/HK/2012 dapat dipandang oleh elemen masyarakat yang

menuntut dicabutnya SK Gub tersebut sebagai satu langkah politik yang cukup

baik dalam menyikapi terbitnya SK Gubernur Bali mengenai Ijin dan Hak

Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perairan Teluk Benoa

Provinsi Bali. Secara singkat dapat diuraikan bahwa pertimbangan yang

melatarbelakangi terbitnya rekomendasi DPRD Provinsi Bali tersebut adalah (1)

aspirasi penolakan dari masyarakat sipil, (2) rekomendasi DPRD Provinsi Bali 7 http://news.okezone.com/read/2013/08/02/340/846697/giliran-industri-pariwisata-bali-tolak-reklamasi-

teluk-benoa

no. 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012 yang tidak dimaksudkan

sebagai dasar penerbitan SK tersebut, namun rekomendasi tersebut hanya

sebatas dukungan melanjutkan feasibility study dari Tim LPPM Unud, (3) SK

tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni: UU 27 Th

2007, Perpres no: 45 tahun 2011, Perpres no. 122 tahun 2012, Perda no. 16

tahun 2009.

Dalam kaitannya sebagai sebuah keputusan politik maka rekomendasi DPRD

Propinsi Bali tersebut merupakan tindakan yang patut diapresiasi. Namun ada

beberapa hal yang menurut elemen masyarakat yang menolak adanya reklamasi

masih perlu dipertegas tanpa mengurangi apresiasi atas rekomendasi meninjau

ulang dan/atau Pencabutan SK Gubernur Bali nomor 2138/02-C/HK/2012. Dalam

pernyataan sikapnya8, Forbali menanggapi beberapa hal yang kami kutip

sebagai berikut:

A. Rekomendasi tidak cermat dalam menilai SK Gubernur Bali.

Dalam menguraikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh SK

Gubernur Bali tersebut DPRD Provinsi Bali tidak cermat dan hanya mengurai

beberapa saja. DPRD Provinsi Bali tidak melakukan penilaian bahwa sejatinya

SK Gubernur Bali tersebut bertentangan pula dengan (1) UU No 26 tahun 2007

tentang Penataan Ruang sebagai payung hukum dari Perpres 45 tahun 2011

tentang tata ruang Sarbagita dan Perda RTRWP Bali No. 16 tahun 2009 (2) UU

No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

halmana UU tersebut adalah pedoman bagi seluuh kebijakan yang terkait

dengan lingkungan hidup. (3) Selain itu, DPRD juga luput menilai bahwa SK

Gubernur tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik, terutama pada asas keterbukaan. (4) Lebih penting lagi, bahwasanya SK

Gubernur Bali mengatur dan memberikan HAK pemanfaatan, pengembangan

dan pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa Provinsi Bali kepada PT. TWBI

dalam jangka waktu selama 50 tahun (akumulatif) atas perairan seluas 838

hektar adalah bertentangan dengan Konstitusi. Bahwa frase hak pemanfaatan,

pengembangan dan pengelolaan kawaaan perairan Teluk Benoa dalam SK

tersebut bermakna sama/setara dengan ketentuan HP3 (Hak Pengusahaan

8 http://www.forbali.org/wp-content/uploads/2013/09/pernyataan-sikap-I-atas-rekomendasi-DPRD-Bali.pdf

Perarian pesisir) yang dimuat dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan mengenai HP3 tersebut nyata-

nyata dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat secara

hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 3/PUU-VIII/2010. Secara

ringkas Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frase setiap privatisasi

perairan pesisir adalah bertentangan dengan UUD RI 1945. Bahwa frase hak

pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa

adalah bermakna privatisasi kawasan perairan Teluk Benoa seluas 838 hektar

kepada satu badan hukum yakni PT TWBI. Maka senyatanya SK Gubernur Bali

tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945, dengan demikian Gubernur Bali

tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, namun juga melanggar konstitusi.

B. Rekomendasi DPRD Provinsi Bali tidak memberikan tenggat waktu

bagi Gubernur Bali, hal ini dinilai dapay menyebabkan keadaan

menjadi mengambang dan tidak menentu.

C. Rekomendasi tidak disertai dengan pencabutan surat Rekomendasi

DPRD Provinsi Bali No. 660/14278/DPRD tertanggal 20 desember

2012.

Fakta hukum digunakannya Rekomendasi DPRD Provinsi Bali no.

660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012 sebagai dasar penerbitan SK

Gubernur dimaksud, tercantum dalam konsideran menimbang huruf d. Fakta ini

menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD Bali tersebut mempunyai andil besar

atas terbitnya SK Gubernur yang dimaksud, yang telah pula dinyatakan

bertentangan dengan UU dan direkomendasikan dicabut. Alangkah lebih baik

apabila dengan dicabutnya rekomendasi tersebut maka dasar SK Gubernur

tersebut serta merta gugur karena telah kehilangan alas hukum.

D. Rekomendasi tidak disertai dengan tindakan tegas bagi penghentian

seluruh kegiatan yang berkait dengan reklamasi Teluk Benoa,

termasuk penghentian pelaksanaan kajian kelayakan (feasibility

study) yang dilakukan LPPM UNUD.

Kajian kelayakan (feasibility study) yang dilakukan LPPM UNUD sejatinya

adalah produk dari pengaturan reklamasi yang diatur dalam Perpres 122/2012,

yakni produk dari izin lokasi. Namun demikian, mengingat bahwa SK Gubernur

yang dimaksud sejatinya bermasalah secara prosedural karena telah mengatur

izin pelaksanaan bukan lagi izin prinsip, maka feasibility study itupun

bermasalah. Oleh karenanya kajian tersebut sepatutnya dihentikan. Walaupun

secara normatif kajian tersebut berhenti jika SK itu dicabut, namun karena

feasibility study tersebut justru menjadi faktor yang menimbulkan keresahan dan

kecurigaan masyarakat. Maka untuk menghindari ekses dan dampak sosial yang

lebih besar, seharusnya DPRD Provinsi Bali tegas pula menyerukan agar kajian

itu dihentikan-walaupun SK Gubernur belum dicabut.

Hal lain, sikap tidak tegas itu ditunjukkan pula dengan ide dari DPRD Provinsi

Bali bahwa DPRD Provinsi Bali hendak melakukan kajian atau penelitian

reklamasi di Teluk Benoa dengan skema pendanaan dari APBD perubahan

Provinsi Bali mendatang. Ide ini amat disayangkan, karena ide penelitian

tersebut senyatanya adalah bagian dari rencana kegiatan reklamasi yang

diusulkan oleh PT. TWBI. Dengan alasan netralitas, DPRD Provinsi Bali hendak

melakukan penelitian reklamasi di kawasan Teluk Benoa. Tentu saja ide ini

dilihat sebagai bentuk inkonsistensi, karena DPRD Provinsi Bali sangat

mengetahui bahwa berdasarkan perpres 45/2011 kawasan Teluk Benoa adalah

kawasan konservasi yang terlarang untuk direklamasi. Jika demikian, untuk apa

DPRD Provinsi Bali melaksanakan penelitian kegiatan reklamasi di kawasan

Teluk Benoa yang tidak boleh direklamasi?

E. Jika DPRD Provinsi Bali serius menegakkan hukum tata ruang, maka

DPRD Bali seyogyanya tidak mendorong dilakukannya upaya-upaya

pelaksanaan reklamasi di kawasan Teluk Benoa termasuk kegiatan-

kegiatan yang bersifat penelitian atau kajian kelayakan kegiatan

reklamasi. DPRD Bali sebaliknya harus mendorong adanya

kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan arahan zonasi kawasan

konservasi baik memperkuat dan memperkokoh status kawasan,

melaksanakan fungsi legislasi dengan membuat peraturan daerah

yang memperkuat posisi dan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan

konservasi, memastikan ranperda zonasi mengatur kawasan Teluk

Benoa sebagai kawasan konservasi, dan sampai pada tahap

mendorong kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis sesuai prinsip-

prinsip konservasi.

Pada intinya, pernyataan sikap dari elemen masyarakat yang terdiri dari

mahasiswa, LSM, seniman dan individu-individu lintas sektoral yang tergabung

dalam Forbali menhyatakan sikap mendukung penuh sikap politik DPRD Bali

yang meminta untuk meninjau ulang atau pencabutan SK Gubernur Bali No

2138/02-C/HK/2012 tentang ijin dan hak pemanfaatan, pengembangan dan

pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa Provinsi Bali, meminta agar DPRD

Propinsi Bali agar memberikan tenggat waktu 7x24 Jam kepada Gubernur Bali

untuk menanggapi rekomendasi DPRD Bali No 900/2569/DPRD tertanggal 12

Agustus 2013, Meminta DPRD Provinsi Bali c.q. Ketua DPRD Provinsi agar

mencabut pula rekomendasi DPRD Provinsi Bali no. 660/14278/DPRD tertanggal

20 desember 2012 karena rekomendasi tersebut senyatanya telah pula

melanggar status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi yang

terlarang direklamasi (vide. Pasal 55 Perpres no. 45 Tahun 2011 jo. Pasal 2 ayat

(3) perpres no. 122 tahun 2012) sebagai perwujudan keseriusan sikap DPRD

Provinsi Bali untuk pencabutan SK Gubernur yang dimaksud, Menuntut DPRD

Provinsi Bali untuk menyerukan penghentian kajian/studi kelayakan (feasibility

study) oleh LPPM Unud, karena studi tersebut jelas dan nyata adalah bagian dari

kegiatan yang mendorong upaya-upaya reklamasi di kawasan konservasi

sehingga hal tersebut mencederai pengaturan tata ruang, Menolak tegas

ide/keinginan politik DPRD Provinsi Bali untuk melakukan kegiatan kajian/studi

kegiatan reklamasi dalam berbagai bentuknya terhadap kawasan perlindungan

dan konservasi termasuk Teluk Benoa dengan skema pendanaan dari anggaran

APBD perubahan Provinsi Bali, karena ide tersebut sejatinya adalah

pengkhianatan terhadap status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan

konservasi dan hal itu adalah bentuk pemborosan anggaran rakyat, dan Meminta

secara serius agar DRPD Provinsi Bali mewujudkan kebijakan-kebijakan yang

selaras dengan status kawasan, termasuk mewujudkan kebijakan-kebijakan

konservasi di kawasan konservas baik melalui kebijakan anggaran maupun

legislasi, dengan mempertahankan dan memperkuat status kawasan dalam

peraturan tata ruang, termasuk dalam rancangan perda arahan zonasi.

10. 16 Agustus 2013 – Gubernur Bali mencabut SK 2138/02-C/HK/2012, dan

menerbitkan SK 1727/01-B/HK/2013 tentang izin Studi kelayakan rencana

pemanfaatan pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk

Benoa kepada PT TWBI.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali mengapresiasi

Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang mencabut S SK Gubernur Bali No

2138/02-C/HK/2012 tentang ijin dan hak pemanfaatan, pengembangan dan

pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. Menurut Kepala

Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, hal ini menunjukkan bahwa

Gubernur Bali peka dan responsive terhadap aspirasi yang disampaikan oleh

berbagai elemen masyarakat, serta mencerminkan adanya kemauan kuat untuk

menciptakan kehidupan sosial dan politik yang kondusif di Bali. Berikut

kutipannya:

"Kami berharap langkah permulaan yang baik ini menandai adanya perubahan

paradigma pada proses pengambilan kebijakan dari yang bersifat atas ke bawah,

ke arah dari masyarakat menuju pemerintah (bottom up9)"

Mengenai SK baru untuk menggantikan SK Gubernur yang sebelumnya,

Gubernur dan SKPD terkait melihat bahwa SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-

B/HK/2013 bukanlah SK yang terkait dengan reklamasi, namun SK tersebut

adalah sebatas ijin melakukan penelitian. Hal ini berulangkali disampaikan oleh

Pemerintah Propinsi Bali termasuk oleh Gubernur Bali yang menyatakan bahwa

SK ini adalah ijin penelitian yang boleh dilakukan oleh siapapun; “oh, tidak mesti

(bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat), yang melakukan survei

siapapun boleh10”.

Namun SK Gubernur Bali No 1727/01-B/HK/2013 kembali menuai

kontroversi, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam ForBali

mendatangi kantor DPRD Bali menuntut agar gubernur mencabut SK tersebut.

dalam wawancara dengan Direktur Walhi Bali, Suriadi Darmoko, ia melihat

bahwa SK Gubernur tersebut sebagai bentuk dari sikap inkonsistensi dan sikap

yang tidak satya wacana. Berikut kutipannya : 9 http://sp.beritasatu.com/home/ombudsman-apresiasi-gubernur-bali-cabut-sk-reklamasi/40190

10 Bali Express, 4 september 2013 , halaman 11, sambungan dari berita halaman 1.

"Kami menemukan sikap inkonsistensi dan sikap yang tidak satya wacana dari

gubernur, pada pertemuan 03 Agustus 2013, Gubernur sudah secara jelas

menyatakan menolak reklamasi jika hasil kajian LPPM UNUD tersebut tidak

layak. Demikian pula, banyak penolakan keras dari masyarakat Tanjung Benoa

terhadap rencana reklamasi, Sikap mereka selalu abu-abu, tutup mulut dan

telinga. Kita minta DPRD Bali segera keluarkan rekomendasi pencabutan SK

Gubernur yang terus menuai kontroversi ini. DPRD semestinya melakukan

kontrol, namun mengapa tidak bersikap11".

Menurut elemen masyarakat yang menolak adanya SK baru tersebut,

penyebutan bahwa SK Gubernur Bali No 1727/01-B/HK/2013 tentang izin studi

kelayakan rencana pemanfaatan pengembangan dan pengelolaan wilayah

perairan Teluk Benoa kepada PT TWBI adalah sebagai SK yang terkait dengan

reklamasi (SK Reklamasi jilid 2) bukan tanpa alasan, namun penyebutan

tersebut sejatinya berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

SK kedua Gubernur Bali layak dicabut juga karena kawasan perairan Teluk

Benoa sudah jelas merupakan kawasan konservasi yang harus dilindungi. Tidak

ada lagi alasan untuk menguji kelayakan pemanfaatan, pengembangan, dan

pengelolaan di Teluk Benoa.

Dalam dokumen yang di upload oleh ForBali, yang ditulis oleh Gendo,

pada Diskusi Publik “Pro Kontra SK Reklamasi Jilid 2” yang diselenggarakan

oleh DLC bekerja sama dengan Aji Denpasar di Hotel Inna Grand Bali Beach

pada 18 September 2013, menunjukkan beberapa argumentasi yang

menunjukkan bahwa SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 sebagai SK

Reklamasi jilid 2 dan/atau setidak-tidaknya dimaksudkan sebagai bagian dari

kegiatan reklamasi12. Berikut beberapa hal yang kami kutip:

A. Bersumber dari surat permohonan PT. TWBI (sama dengan sumber

penerbitan SK reklamasi jilid 1)

Bahwa penerbitan hak baru berupa izin studi kelayakan pada SK reklamasi

jilid 2 bersumber pada permohonan dan proses-proses yang sama dengan SK

Reklamasi jilid 1. SK tersebut sekaligus mencabut SK reklamasi jilid 1, dan sama

11

Wawancara dengan Dirut Walhi Bali, Suriadi Darmoko, pada tanggal 25-03-2015 di Kantor Walhi Bali 12

http://www.forbali.org/wp-content/uploads/2013/09/MAKALAH-Seminar-DLC.pdf

sekali tidak ada permohonan dan proses apapun yang mendasari terbitnya SK

reklamasi jilid 2 tersebut. Artinya, SK tersebut berasal dari surat permohonan PT.

TWBI kepada Gubernur Bali dengan nomor 009/TWBI/L/XI/2012 tentang

permohonan audiensi tertanggal 5 November 2012, yang pada paragraf 2

menyebutkan: “Bersama ini kami mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan

dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa, Bali seluas kurang lebih

±838 Ha (delapan ratus tiga puluh delapan hektar). Dari total area tersebut akan

dibentuk pulau baru, pendalaman alur, penataan sendimentasi dan

penghijauan.”. Tidak ada satupun surat permohonan yang baru dari PT. TWBI

bagi penerbitan SK reklamasi jilid 2 ini. Hal ini juga yang disampaikan oleh

Gendo, Koordinator ForBali dalam wawancara kami, berikut kutipannya:

“sori ya mas, ini lompat-lompat, tapi sebelum lanjut, saya mau menambahkan

begini, mengenai SK pertama dan kedua, sebuah SK kan tidak begitu saja

keluar, sebelum mendapatkan SK kan ada permohonan toh, coba cek mas dasar

permohonannya, kalo kemaren dirut PT TWBI bilang ga ada kata reklamasi, tapi

cek di permohonannya PT TWBI kepada pemerintah, apa yang dia bilang, itu

satu, yang kedua terbitnya SK yang kedua tidak ada permohonan baru loh,

permohonannya masih sama, jadi kalau dibilang ini bukan SK reklamasi,

permohonannya masih sama ko untuk reklamasi kawasan seluas 800 hektar,

apanya yang ngga13”

B. Bersumber dari dokumen Feasibility Study LPPM UNUD dan

Rekomendasi DPRD Bali

Penerbitan SK reklamasi jilid 2 juga bersumber pada dokumen hukum yang

sama yakni dokumen studi kelayakan (Feasibility Study) LPPM UNUD yang telah

dipresentasikan di Bappeda Bali pada 12 November 2012 (sesuai surat

undangan rapat dari Bappeda Bali No. 005/3367/Bapedda tertanggal 8

November 2012) dan pada 14 Desember 2012 (sesuai surat undangan rapat dari

Bappeda Bali No. 005/4149/Bapedda tertanggal 10 Desember 2012).

Rekomendasi DPRD yang semula dijadikan sebagai pedoman penerbitan

SK Reklamasi jilid 1, kembali digunakan oleh Pemprov Bali sebagai alasan untuk

menerbitkan SK reklamasi jilid 2 (walaupun tidak disebutkan secara tersurat).

13 Hasil wawancara dengan Koordinator ForBali, Gendo, pada tanggal 25-03-2015 di Kantor Walhi Bali

Namun pernyataan Pemprov Bali melalui Karo Hukum di media massa telah pula

menunjukan bahwa rekomendasi ini menjadi salah satu aspek penting atas

penerbitan SK reklamasi jilid 2. Berikut pernyataannya :

“Rekomendasi DPRD terdahulu belum dicabut dan kami tidak berani

bertentangan dengan itu. Jadi kami berikan PT. TWBI melanjutkan kajian14”

C. Frase “Studi Kelayakan” hanya dikenal dalam Perpres 122/2012

Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Jika dicermati secara seksama, frase yang mengatur mengenai studi

kelayakan dalam lingkup UU 27 tahun 2007 hanyalah pada Perpres 122 Tahun

2012 sebagai turunan dari Pasal 34 yang mengatur mengenai kegiatan

reklamasi. Studi kelayakan adalah salah satu bagian dari perencanaan reklamasi

sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat (2) Perpres 122 tahun 2012

yang menyatakan: “perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui kegiatan: (a) Penentuan lokasi; (b) Penyusunan rencana

induk; (c) Studi kelayakan; dan (d) Penyusunan rencana detail”. Demikian pula

pada frase Studi Kelayakan ini diatur pada Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

ayat (4). Selanjutnya pada Bab III mengenai perizinan Reklamasi dari Pasal 15

s/d 21 menyebutkan frase studi kelayakan tersebut.

Pada pasal Pada Pasal 17 ayat (5) secara tegas-tegas menyebutkan bahwa

studi kelayakanbagian dari izin lokasi. Selengkapnya sebagai berikut: “(5) setiap

pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib

menyusun: (a) Rencana Induk (b) Studi kelayakan (c) Rencana detail reklamasi”.

D. Mengenai jangka waktu berlaku SK selama 2 tahun

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, pada Pasal 17 ayat (5) telah

mengatur bahwa terkait dengan penyusunan studi kelayakan diberikan waktu

selama 2 tahun kepada pemegang izin lokasi. Hal ini sesuai dengan diktum

keenam SK reklamasi jilid 2 yang memberikan waktu yang sama, yakni selama

2(dua) tahun. Berdasarkan keempat argumentasi tadi sangat sulit untuk tidak

menyatakan bahwa SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 sebagai SK

yang sejatinya adalah SK yang berhubungan erat dengan kegiatan reklamasi,

sehingga SK tersebut pantas disebut sebagai SK Reklamasi jilid 2.

14

Bali Tribune, Rabu 21 Agustus 2013, hal. 15 “Tak Mau Langgar SK Dewan, Investor Diberi Celah”.

E. SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 Bukan Sebatas Izin

Penelitian

Sekilas, SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 sangat sumir kaitannya

dengan reklamasi. Selain karena muatan SK ini menjauhkan kata-kata yang

bermakna reklamasi

dan tidak pula mencantumkan Perpres No. 122 tahun 2012 tentang Reklamasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, SK ini juga memuat konsideran

menimbang yang menggunakan muatan bab VII UU 27 tahun 2007 yang

mengatur kegiatan “penelitian dan pengembangan”. Hal ini terlihat pada

konsideran menimbang huruf (b) dari SK dimaksud, yang menyatakan:

“Bahwa studi kelayakan adalah prasyarat yang dibutuhkan dalam pemanfaatan,

pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar lebih

efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, ramah lingkungan, dan

menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal”

Selanjutnya bandingkan dengan Pasal 42 ayat (2) UU 27 Tahun 2007 yang

menyatakan:

“Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk

menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar lebih efektif, efisien, ekonomis,

berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi

atau budaya lokal”

Jika kedua frase tersebut disandingkan, maka terlihat jelas bahwa SK

Gubernur tersebut mengadopsi secara setengah-setengah Pasal 42 ayat (2) UU

27 Tahun 2007. Sehingga secara sekilas SK tersebut nampak sesuai dengan

kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana diatur dan dimaksud

dalam pasal tersebut.

Namun jika dicermati secara mendalam, frase di luar yang penulis

garisbawahi sebaliknya menjadi penunjuk utama dari perbedaan makna,

kandungan dan tujuan antara konsideran huruf (b) SK Gubernur Bali Nomor

1727/01-B/HK/2013 dan Pasal 42 ayat (2) UU 27 tahun 2007 tersebut.

Perbedaannya adalah; a) pada konsideran menimbang huruf (b) dimaksud

menitikberatkan pada studi kelayakan; sedangkan b) pada pasal 42 ayat (2)

adalah menitikberatkan pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menghasilkan

pengetahuan dan teknologi. Tentu saja antara studi kelayakan dengan kegiatan

penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) adalah

dua kegiatan yang berbeda makna dan tujuan. Studi kelayakan atau Feasibilty

Study adalah kegiatan menilai/studi sejauh mana manfaat yang diperoleh

dengan melaksanakan suatu usaha/proyek. Pengertian layak dalam penilaian

studi kelayakan adalah menyangkut kemungkinan dari gagasan usaha/proyek

yang akan dilaksanakan memberikan manfaat/benefit, baik dalam arti financial

benefit atau social benefit/economic benefit.

Sedangkan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud

Pasal 42 ayat (2) adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan

pengetahuan dan teknologi. Jika melihat ayat (1), semakin nampak apa makna

dan tujuan dari kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut: “Untuk

meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah melakukan penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber

daya manusia di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

secara berkelanjutan.”

Maka berdasarkan perbandingan tersebut, nampaklah jurang perbedaan

antara studi kelayakan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Studi

kelayakan berkaitan dengan layak atau tidaknya sebuah proyek, sedangan

kegiatan penelitian dan pengembangan adalah dalam upaya: 1) “Untuk

meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 2) Untuk menghasilkan pengetahuan dan

teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau

Kecil.

Jika demikian maka argumentasi dari Gubernur Bali beserta SKPD nya yang

menyatakan bahwa SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 hanyalah

sebatas izin penelitian (apalagi survei) dan menyatakan bahwa SK dimaksud

tidak terkait dengan reklamasi adalah kekeliruan besar.

Hal lain yang menguatkan argumentasi di atas adalah dengan mengupas

aktor atau subyek hukum sebagai berikut: (a) Pada kegiatan reklamasi, subyek

hukum yang dibenarkan melakukan kegiatan relamasi adalah pemerintah,

pemerintah daerah dan setiap orang (Pasal 3 Perpres 122 Tahun 2012).

Pengertian setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum

(Pasal 1 angka 18 Perpres 122 Tahun 2012); (b) Sedangkan Pada

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud

pada pasal 43 menyatakan: “Penelitian dan pengembangan pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah

daerah, pergutuan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan

pengembangan swasta, dan/atau perseorangan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.”

Memperhatikan kedua hal tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa PT.

TWBI bukanlah subyek hukum yang dapat melakukan kegiatan penelitian dan

pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengingat

PT. TWBI bukanlah lembaga penelitian dan pengembangan swasta. PT. TWBI

adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan, pembangunan, dan

jasa pengelolaan usaha yang berhubungan dengan property. Maka dalam

konteks ini PT. TWBI adalah subyek hukum yang dapat melakukan kegiatan

reklamasi (termasuk studi kelayakan) namun tidak dibenarkan untuk melakukan

kegiatan penelitian dan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil. Oleh karenanya argumentasi Gubernur Bali yang menyatakan

penelitian dapat dilakukan siapa saja telah gugur dengan sendirinya. Artinya SK

tersebut adalah SK studi kelayakan reklamasi dan bukan sebatas izin penelitian

dan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada akhir makalah di atas, dengan mengaitkan kembali dengan status

kawasan Perairan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi (Pasal 55 Perpres

No 45 Tahun 2011), kemudian dikaitkan dengan larangan melakukan kegiatan

reklamasi pada kawasan konservasi (Perpres No 122 Tahun 2012) maka dapat

dinyatakan bahwa SK Gubernur Bali no 1727/01-B/HK/2013 adalah keputusan

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Bahkan

dapat dilihat sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan

pemanfaatan tata ruang yang berakibat pada hukum pidana tata ruang

sebagaimana yang diatur ketentuan pemidaan tata ruang pada UU No 26 tahun

2007 Tentang Penataan Ruang.

Hal ini juga muncul dalam wawancara kami dengan koordinaator ForBali,

Gendo. Berikut kutipan wawancaranya:

“agak susah ngomongin ini dengan cepat, karena Prosesnya zigzag, tumpang

tindih, dimana ada celah langsung diperbaiki, dia salah disini diperbaiki, maka

tumpang tingih terus, akhirnya prosesnya mundur satu langkah, iut pun ga bener,

karena ga ada ijin studi kelayakan, yang ada ijin lokasi, ijin studi kelayakan

alasannya agar unud bisa melanjutkan studi kelayakannya, kita protes, loh

berarti ini bagian dari proses reklamasi, karena studi kelayakan adalah bagian

dari ijin lokasi di dalam kegiatan reklamasi, karena studi kelayakan mengukur

profit sebuah proyek loh, dan badan hukum yang bukan bergerak di bidang riset

tidak boleh melakukan itu, Cuma ganti direkturnya aja namanya budi wasesa,

almamaternya mas lah, kemudian berlaku dua tahun, cek perpres 122, dua tahun

adalah ijin lokasi15”

11. 19 Agustus 2013 – Draft laporan fibal tim studi kelayakan oleh LPPM

UNUD menyatakan reklamasi Teluk Benoa layak bersyarat.

12. 20 Agustus 2013 – Rapat Koordinasi tim pegulas studi kelayakan oleh

LPPM UNUD menyatakan bahwa hasil reklamasi tidak layak .

Hasil studi tersebut nampaknya tidak dipublikasi oleh tim LPPM dan pihak

Universitas Udayana sendiri, namun pada 20 Agustus 2013 Rapat koordinasi tim

pengulas studi kelayakan oleh LPPM UNUD menyatakan reklamasi “Tidak

layak”. 2 September 2013 kembali dalam Rapat Senat Universitas Udayana

menyatakan reklamasi “Tidak Layak”. Diskusi Publik mengenai Teluk Benoa,

perwakilan dari LPPM Unud juga menyatakan reklamasi Tidak Layak.

Ketidaklayakan reklamasi diperkuat lagi pada 20 September 2013 oleh Prof.

Ketut Satriyawan selaku ketua LPPM Unud, dan ditambah pernyataan resmi

Universitas Udayana yang menyatakan reklamasi Tidak Layak. Namun sampai

saat ini di website resmi http://lppm.unud.ac.id/ belum ada publikasi atau arsip

15 Hasil wawancara dengan Koordinator ForBali, Gendo, pada tanggal 25-03-2015 di Kantor Walhi Bali

hasil studi kelayakan. Padahal hasil studi tersebut penting untuk pengetahuan

dan informasi masyarakat luas yang membutuhkan kajian akademis terkait

reklamasi Teluk Benoa. Namun ketetapan Universitas Udayana yang

menyatakan reklamasi tidak layak dilakukan cukup menenangkan semua pihak

yang menolak reklamasi. Paling tidak ini menjadi keyakinan bahwa reklamasi

memang layak ditolak, karena secara akademis pun sudah dinyatakan demikian.

Menurut berbagai pihak yang menolak adanya reklamasi, sekarang saatnya

Gubernur Bali mencabut izin studi kelayakan itu (SK Gubernur Bali kedua),

seperti pernah dijanjikan sebelumnya, juga seperti yang disampaikan oleh PT

TWBI itu sendiri. Namun yang terjadi sebaliknya Gubernur Bali justru

memberikan pernyataan yang bernada demokratis yang pada intinya Tercatat

tiga kali pernyataan yang dilansir media massa menunjukkan bahwa Gubernur

Bali hendak menutup rencana tersebut dengan menggunakan hasil Kajian Studi

Kelayakan Unud sebagai sebagai alasan. Artinya, jika hasil kajian Unud tersebut

menyatakan Teluk Benoa tak layak direklamasi maka Gubernur Bali akan

menghentikan rencana tersebut. Tentu saja makna dari penghentian tersebut

adalah dicabutnya surat keputusan yang mengizinkan kegiatan reklamasi

termasuk SK No. 1727 yang mengizinkan PT TWBI melakukan studi kelayakan

di perairan Teluk Benoa, namun SK tersebut tidak kunjung dicabut dengan

alasan hasil kajian LPPM UNUD yang menyatakan reklamasi tidak layak, maka

SK tersebut akan gugur dengan sendirinya, hal ini menimbulkan keresahan dan

tanda tanya besar berbagai elemen masyarakat yang menuntut dicabutnya SK

tersebut, karena penafsiran hukum tersebut tidak sesuai dalam konteks Hukum

Administrasi Negara, karena sebuah SK berlaku sampai adanya pembatalan16.

Konsekuensinya PT TWBI terus melanjutkan studi kelayakan melalui kerja

sama dengan tim kajian yang beranggotakan para pakar dari beberapa

universitas, seperti UGM, ITB, IPB, ITS, dan Universitas Hasanudin yang

hasilnya sampai saat ini tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Hal ini juga disampaikan oleh Kordinator Forbali, Gendo, dalam wawancara

kami. Berikut kutipannya :

16 Halaman Opini Bali Post & November 2013

“Pak Gubernur menyampaikan, kalo hasilnya layak semua harus legowo, kalau

tidak ya saya tolak, demikian juga pernyataan PT TWBI,lalu kenapa ketika

hasilnya tidak layak ko diabaikan, buka dong hasil risetnya, ko ga pernah

dipublikasi, kenapa kemudian langkah yang diambil PT TWBI adalah

mengundang beberapa universitas lain untuk mereview hasil LPPM UNUD,

namun juga tidak pernah di buka juga, dan jika hasilnya lima kampus lain

menyatakannya itu layak, mana? namun dokumennya tidak pernah di buka, ko

ga transparan, harusnya kan hasil penelitian domain publik, misalnya

Conservacy International berani ko di buka17”

Menurut riset Conservation International (CI), reklamasi Teluk Benoa bisa

mengakibatkan banjir bagi daerah di sekitar seperti Tuban, Kuta, dan Suwung.

Kedonganan, desa di mana Wiliani ini termasuk daerah berisiko banjir jika

reklamasi berjalan18.

13. 23 Agustus 2013 – ForBali melaporkan DPRD Bali ke Ombudsman atas

dugaan maladministratif dalam hal dikeluarkan dan tidak dicabutnya

rekomendasi DPRD Provinsi Bali no. 660/14278/DPRD tertanggal 20

Desember 2012.

14. 30 Sept 2013 -Rapat Sabha Desa Pekraman Tanjung Benoa Kelurahan

Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, menolak

seluruh rencana reklamasi.. Surat penolakan dikirimkan kepada Gub dan

DPRD Bali

Pertemuan dipimpin Ketua Sabha Desa Desa Adat Tanjung Benoa Wayan

Dibia Adnyana, komponen masyarakat, termasuk dari unsur Himpunan

Masyarakat Tanjung Bersatu (HMTB). Surat yang dikirim kepada Gubernur

dan DPRD Bali, Bupati Badung, DPRD Badung, Camat Kuta Selatan, LPPM

UNUD, WALHI Bali, berisi penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa dan

meminta gubernur mencabut SK atau kebijakan pemerintah yang dapat

meloloskan rencana reklamasi tersebut19.

17 Hasil wawancara dengan Koordinator ForBali, Gendo, pada tanggal 25-03-2015 di Kantor Walhi Bali 18

http://www.mongabay.co.id/tag/reklamasi-bali/ 19

http://www.forbali.org/hasil-keputusan-rapat-sabha-desa-desa-adat-tanjung-benoa-menolak-reklamasi-

tanjung-benoa/

15. 22 Januari 2014 – ForBali, Musisi Bali, Ormas dan LSM (Walhi dan Kiara)

melakukan demonstrasi penolakan reklamasi Teluk Benoa dan

penyelamatan pesisir Indonesia di Istana Negara, Jakarta20.

16. 16 Februari 2014 -- Jaringan Aksi Tolak Reklamasi (JALAK) Sidakarya

melakukan aksi damai pembacaan pernyataan sikap21, pengumpulan

tanda tangan, dan cap jempol darah sebagai bentuk penolakan terhadap

rencana reklamasi Teluk Benoa

17. 26 Februari 2014 -- JALAK Sidakarya menyerahkan spanduk berisi tanda

tangan dan cap jempol darah warga kepada Gubernur dan DPRD Bali.

Spanduk ini diterima oleh Kabag Humas DPRD Bali22.

18. 27 Februari 2014 -- Gubernur Bali mengadakan konferensi pers terkait

penyerahan spanduk bertandatangan dan bercap jempol darah yang

diserahkan oleh JALAK Sidakarya pada hari Rabu, 26 Februari 2014. Di

spanduk tsb ditemukan banyak makian, namun yang digarisbawahi oleh

Gubernur adalah tulisan “Penggal Kepala Mangku P” Tulisan ini

dianggapnya sebagai ancaman fisik yang serius, dan ditindaklanjuti

dengan pelaporan ke Polda Bali.

19. 01 Maret 2014 -- I Wayan Tirtayasa, seorang aktivis JALAK Sidakarya

ditangkap oleh Polda Bali. Ia dijerat dengan pasal 336 KUHP ayat (2)23.

20. 03 Maret 2014 – Tiga aktivis JALAK Sidakarya menyerahkan diri ke Polda

Bali diantar oleh warga Sidakarya sebagai pejuang lingkungan hidup24.

21. 25-27 Maret 2014 -- Organisasi-organisasi masyarakat sipil terkemuka

seperti Walhi, Kontras, dan Greenpeace Indonesia mendesak

pembebasan empat aktivis lingkungan dari Sidakarya. Mereka merilis

20

http://balipost.com/read/headline/2014/01/22/2613/tolak-reklamasi-forbali-berdemo-di-istana.html 21

http://forumsidakaryabersatu.blogspot.com/ 22

http://metrobali.com/2014/02/26/jalak-sidakarya-serahkan-bingkisan-ajak-gubernur-dan-dprd-lihat-cap-

jempol-darah/ 23

http://www.mongabay.co.id/2014/03/02/gara-gara-spanduk-penggal-kepala-aktivis-penolak-reklamasi-

teluk-benoa-ditangkap/ 24

http://suluhbali.co/tiga-warga-sidakarya-serahkan-diri-gendo-pengacaranya/

siaran pers dan mengirimkan surat kepada Kapolda Bali Irjen Pol AJ

Benny Mokalu25.

22. 28 Maret 2014 -- Karena besarnya desakan dari organisasi-organisasi

masyarakat tersebut, keempat aktivis lingkungan hidup dari

Sidakarya dibebaskan oleh Polda Bali26.

23. 30 Mei 2014 – Menjelang akhir masa kepemimpinannya Presiden SBY

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 tentang tentang

perubahan atas peraturan Presiden Nomor 45/2011 Tentang Rencana

Tata Ruang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar,

Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA)

Perpres No 51 tahun 2014 intinya adalah menghapuskan pasal-pasal yang

menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sebagaimana yang ada

dalam pasal 55 ayat 5 Perpres No 45 tahun 2011, Perpres No 51 Tahun 2014

juga mengurangi kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa

sebagian pada kawasan Konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Selain

itu, Perpres ini mengubah kawasan perairan pesisir Teluk benoa yang

sebelumnya merupakan kawasan konservasi perairan menjadi zona penyangga

atau kawasan pemanfaatan umum (Pasal 63A Ayat (2) Perpres No 51 tahun

2014). Tidak hanya itu, Berdasarkan arahan zonasi Perpres 51/2014 pasal 101A

huruf d angka 6 kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat dilakukan

melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas

700 (tujuh ratus) hektar dari Kawasan Teluk Benoa. Selanjutnya pada pasal

101A huruf e angka 1 dijelaskan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau paling

kurang 40% dari total luasan pulau hasil reklamasi.

Keluarnya Perpres di atas berawal dari Surat Bupati Badung No.

523/3193/Diskanlut, pada 26 Desember 2012 kepada Menteri Kelautan dan

Perikanan, perihal TOR Reklamasi Pantai Tanjung Benoa dan Pulau Pudut

Kabupaten Badung, Bali. Selanjutnya, Gubernur Bali melalui surat tertanggal 23

Desember 2013 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua

25

http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2014/03/27/bapak-kapolda-bebaskan-4-pejuang-lingkungan-

bali.html 26

http://balipost.com/read/headline/2014/03/28/8256/penangguhan-dikabulkan-empat-aktivis-jalak-

sidakarya-bebas.html

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional menyampaikan faktual kondisi

umum pemanfaatan ruang di Kawasan Perairan Teluk Benoa, dan sekaligus

mengajukan permohonan agar fungsi L3, khususnya pada perairan Teluk Benoa

di luar kawasan konservasi Tahura Ngurah Rai ditinjau kembali, dan diusulkan

sebagai kawasan pemanfaatan umum sehingga kawasan tersebut dapat

dilakukan revitalisasi.

Hal ini juga ditegaskan oleh Seskab Dipo Alam di Jakarta sebagaimana yang

muncul dalam berbagai media. Berikut kutipan pernyataannya:

“Permintaan Gubernur Bali tersebut dikaji dan ditindaklanjuti dengan pertemuan

tingkat Menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian. Dalam Rakortas tanggal 13 Januari 2014, para Menteri di bawah

koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyetujui perubahan

Perpres No. 45/2011 (Perpres Sarbagita) dengan tetap

menjagagovernance yang baik, dan dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan, Selain itu, lanjut Seskab, kajian tim yang beranggotakan para pakar

dari beberapa universitas, seperti UGM, ITB, IPB, ITS, dan Universitas

Hasanudin menyimpulkan bahwa jika teluk Benoa dibiarkan seperti sekarang

tanpa revitalisasi, maka seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi

pendangkalan masif di teluk, yang akan berdampak pada hancurnya taman

hutan raya mangrove karena kekurangan air. Dengan kondisi demikian, menurut

kajian tim, perlu dilakukan revitalisasi secara keseluruhan teluk Benoa yang

luasnya kurang lebih 1.800 hektar27”.

Penerbitan Perpres tersebut pada intinya adalah menghapuskan pasal-pasal

yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan

sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat (5) Perpres 45/2011 dan

mengubahnya menjadi kawasan budidaya-zona penyangga yang dapat

dilakukan reklamasi seluas 700 hektar. Perpres 51/2014 juga menyebabkan

berkurangnya luasan kawasan konservasi perairan Pulau Serangan dan Pulau

Pudut.

Melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam seperti dikutip dari laman

setkab.go.id, menjelaskan bahwa perubahan Perpres No. 45/2011 dilakukan

27

http://www.mongabay.co.id/2014/07/03/inilah-penjelasan-istana-tentang-perpres-reklamasi-teluk-benoa/

dengan pertimbangan untuk menyelaraskan arahan pengaturan peruntukan dan

pemanfaatan ruang di Kawasan Teluk Benoa seperti diatur dalam Perpres No.

45/2011 dengan Perpres No. 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-

Bali. Pertimbangan selanjutnya yaitu karena adanya perkembangan kebijakan

strategis nasional dan dinamika internal di Kawasan Perkotaan Denpasar,

Badung, Gianyar dan Tabanan, khususnya terkait pemanfaatan ruang di

Kawasan Teluk Benoa, sehingga perlu dilakukan kebijakan revitalisasi kawasan

yang sesuai dengan perkembangan potensi alam, wisata, lingkungan dan

masyarakat di Bali secara khusus dan umum28.

Lebih lanjut Seskab menjelaskan, kondisi Kawasan Teluk Benoa sudah tidak

seluruhnya memenuhi kriteria sebagai kawasan konservasi perairan, dimana

secara faktual telah ada perubahan fisik antara lain jalan tol, jaringan pipa migas,

maupun Pelabuhan Internasional Benoa. Selain itu, terjadinya pendangkalan,

menjadi salah satu pertimbangan bahwa Kawasan Benoa tersebut tidak lagi

tepat untuk dikatakan sebagai kawasan konservasi. Khusus keberadaan jalan tol

laying diatas kawasan pantai, telah mengubah dinamika ekosistem pantai di

Kawasan Teluk Benoa, sehingga diperlukan penyesuaian peruntukan ruang.

Pertimbangan lainnya yaitu bahwa kawasan Teluk Benoa dinilai dapat

dikembangkan sebagai kawasan pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial

budaya dan agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman

Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya,

termasuk tanaman bakau. serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur

di Kawasan Teluk Benoa. Dan pertimbangan terakhir adalah bahwa perubahan

Perpres Sarbagita itu untuk menyesuaikan dinamika dan perubahan tujuan

pembangunan perekonomian nasional, khususnya yang terkait dengan rencana

percepatan pembangunan di Bali, yang merupakan bagian dari rencana

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia 2011-

2025 (MP3EI).

Perpres ini mendapat respon dari elemen masyarakat yang menolak, mereka

melakukan aksi menolak reklamasi di Tanjung Benoa dan mendesak Presiden

membatalkan Perpres No. 51/2014. Aksi yang diikuti ribuan orang itu dilakukan 28

http://old.setkab.go.id/en/nusantara-13421-penjelasan-perpres-no-512014-yang-merevisi-tata-ruang-

badung-gianyar-dan-tabanan.html

pada pada Jumat (27/06/2014) dengan bentuk parade budaya di Lapangan

Renon, dan berlanjut ke depan kantor Gubernur. Masyarakat melalui Forum

Masyarakat Bali (ForBali) juga telah mengirim surat Presiden SBY yang

mendesak membatalkan Perpres itu.

Menurut Suriadi Darmoko, Direktur Walhi Bali, gencarnya penolakan

reklamasi di Teluk Benoa di respon dengan semakin agresifnya pemerintah

bersama PT. TWBI melakukan cara-cara yang tidak transparan dan tidak

partisipatif dalam memuluskan rencana reklamasi di Teluk Benoa29. Hal ini juga

yang disampaikan oleh Gendho, kordinator ForBali dalam wawancara kami ,

berikut kutipannya:

“pasca review lima kampus tersebut, kami melihat ada gelagat merubah perpres,

tanggal 26 januari 2014 kami demo ke jakarta, di depan istana, menyerahkan

bendel protes kami ke sekneg, kemudian hanya muncul tanggal 27 januari di

Jakarta post berita foto dan kompas, tapi hanya mengulas MPE3I dan reklamasi,

diwawancara CI tentang studinya, rupa-rupanya arta graha memberikan hak

jawab, dimuat di kompas 28 Januari 2014, waktu itu yang mewakili wisnu candra,

terus statement yang paling saya ingat, disitu pertama kali terbuka bahwa ini

adalah proyeknya artha graha networking, secara resmi, dia menyatakan bahwa

ingin melakukan revitalisasi dengan cara reklamasi seluas 700 Ha, dan 50%

hasil reklamasi akan digunakan untuk lahan hijau, pertama kali itu juga keluar

master plannya, revitalisasi teluk benoa di kompas, sumbernya adalah Forum

Bali Mangrove, maka jelas adalah itu yayasan yang dibentuk untuk

mensukseskan proses reklamasi, selanjutnya terkait perpres 51 itu, tiba-tiba kami

dapat info bahwa ada publik hearing di Bappeda propinsi atas inisiatif

kementerian koordinator perekonomian sebagai badan koordinasi penataan

ruang nasional, sekaligus ketua MP3EI, akhirnya disitu baru kami tahu ada

rencana merevisi secara terbatas Perpres 45 khusus untuk teluk Benoa, dan

kami tidak diundang, lalu kami memaksa masuk, di dalam teman-teman bertanya

kenapa ga ngundang WALHI alasannya mereka lupa alamat WALHI,padahal

mereka kemaren nganter surat seringkali kesini, sampailah keluarnya perpres 51

tersebut tanggal 30 Mei 2014. salah satu intinya menjadikan kawasan Teluk

benoa sebagai kawasan Budi daya zona penyangga, yang kedua arahan

zonasinya adalah dibenarkan untuk melakukan merevitalisasi dengan cara

reklamasi seluas 700 Ha, herannya persis yang disampaikan hak jawab Artha

Graha pada tanggal 28 januari, bedanya cuma lahan hijaunya jadi 40 %, jadi

kalau dugaan kami tata ruang malah digunakan untuk menyesuaikan

pembangunan atau revitalisasi dengan cara reklamasi bener toh, ternyata inisiatif

perubahan ini ternyata dari surat gubernur, dia lagi-lagi bohong30”.

29

http://www.mongabay.co.id/tag/superman-is-dead/ 30

Hasil wawancara dengan Koordinator ForBali, Gendo, pada tanggal 25-03-2015 di Kantor Walhi Bali

4.2 Hal-hal yang Mendorong Terjadinya Eskalasi Konflik

Dalam sebuah konflik, eskalasi biasanya terjadi akibat dari

ketidakcocokan tujuan dari masing-masing pihak. Banyak kejadian menujukkan

bahwa apabila para pihak yang terlibat konflik tidak menemukan kata sepakat

mengenai solusi yang akan digunakan, maka pihak yang merasa lebih kuat akan

menggunakan kekuatannya untuk menekan lawannya yang lebih lemah. Salah

satu hal dapat mendorong terjadinya peningkatan eskalasi ke level yang lebih

tinggi lagi adalah apabila konflik tersebut terkait dengan identitas baik itu secara

individual maupun kelompok. Contohnya adalah ketika salah satu kelompok

berhadapan dengan kelompok lain yang sama sekali berbeda dalam hal tingkah

laku, nilai-nilai budaya serta perilaku mereka, maka pihak lain merasa dikritik,

direndahkan atau bahkan terancam dengan pihak lain . Ancaman yang dilakukan

terhadap identitas ini dapat menumbuhkan rasa marah dan takut yang cukup

besar, yang pada akhirnya menjadi sebuah hal yang dapat mempercepat

eskalasi sebuah konflik.

Selain terkait dengan identitas individu maupun kelompok, hal lain yang

dapat mempercepat terjadinya eskalasi dalam sebuah konflik adalah luka masa

lalu, perasaan tertekan dan diperlakukan tidak adil serta tingkat frustasi yang

sangat tinggi. Mereka yang sebelumnya merasa selalu menjadi pihak yang

ditekan dan lemah akan berusaha membalas lawannya, dengan alasan bahwa

penderitaan mereka selama ini adalah akibat dari lawan mereka yang bertindak

secara tidak adil31.

Apabila dikaitkan dengan teori Opotow diatas dalam konflik di Teluk

Benoa mengenai reklamasi/revitalisasi terdapat beberapa hal yang menjadi

faktor pendorong terjadinya eskalasi. Pihak yang menolak reklamasi/revitalisasi

merasa diperlakukan tidak adil, dan tingkat frustasi yang meningkat akibat dari

tekanan terus menerus dari pihak yang lebih kuat (Pemda Provinsi Bali). Akibat

merasa diperlakukan tidak adil itu maka mereka bergerak untuk melawan Pemda

31

Susan Opotow, "Aggression and Violence," in The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice, eds. Morton. Deutsch and Peter Coleman, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Inc., 2000, hal 411.

Provinsi Bali sehingga eskalasi dalam sengketa yang awalnya kecil ini akhirnya

membesar.

Menurut pihak-pihak yang menolak proyek reklamasi dan revitalisasi ada

beberapa hal yang menjadi penyebab eskalasi dalam kasus ini. Salah satunya

adalah kurang terbukanya Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam melakukan

sosialisasi kepada masyarakat terutama mengenai Surat Keputusan (SK)

Gubernur No. SK 2138/02-C/HK/2012 tentang Izin dan Hak Pemanfaatan,

Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. Dalam

penjelasannya I Wayan Gendo Suardana yang merupakan Koordinator Umum

dari ForBali (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi –Teluk Benoa) dan Dewan

Daerah WALHI Bali, menyebutkan bahwa pada awalnya masyarakat umum tidak

mengetahui adanya SK tersebut. Mereka bahkan mengaku apabila media tidak

membocorkan rencana proyek revitalisasi/reklamasi ketika kedatangan Cristiano

Ronaldo pada medio Juni 2013 ke Bali itu, maka masyarakat sampai sekarang

tidak akan mengetahui apapun terkait rencana pembangunan di wilayah

tersebut. Berikut kutipan wawancara kami dengan Gendo: “Ini kalo media ga

bongkar, jujur ini gelap semua,kami ga dapet info apa-apa mengenai

pembangunan di tanah kami sendiri” 32.

Gendo menambahkan faktor lain yang menjadi penyebab meningkatnya

eskalasi pada masalah ini adalah terbitnya Perpres no 51 tahun 2014 tentang

perubahan terhadap Perpres no 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Menurut Gendo,

terbitnya Perpres ini merubah rencana tata ruang di wilayah Teluk Benoa yang

sebelumnya merupakan wilayah Konservasi menjadi wilayah Penyangga.

Terbitnya Perpres ini semakin mendorong masyarakat untuk melakukan

penolakan terhadap proyek reklamasi/revitalisasi karena menganggap proyek ini

akan mengancam kelestarian alam di wilayah Bali. Selain itu Gendo

menambahkan, bahwa penerbitan Perpres ini merupakan sebuah tindakan tidak

jujur dari pemerintah yang berusaha mengakali peraturan demi proyek

reklamasi/revitalisasi. Berikut kutipan hasil wawancara kami dengan Gendo:

“Prosesnya zigzag, tumpang tindih, dimana ada celah langsung diperbaiki, dia

32 Hasil wawancara dengan I Wayan Gendo Suardana pada 25-3-2015 di Kantor Walhi Bali.

salah disini diperbaiki, maka tumpang tingih terus, akhirnya prosesnya mundur

satu langkah, iut pun ga bener, karena ga ada ijin studi kelayakan, yang ada ijin

lokasi, ijin studi kelayakan alasannya agar unud bisa melanjutkan studi

kelayakannya, kita protes, loh berarti ini bagian dari proses reklamasi, karena

studi kelayakan adalah bagian dari ijin lokasi di dalam kegiatan reklamasi, karena

studi kelayakan mengukur profit sebuah proyek loh, dan badan hukum yang

bukan bergerak di bidang riset tidak boleh melakukan itu, Cuma ganti direkturnya

aja namanya budi wasesa, almamaternya mas lah, kemudian berlaku dua tahun,

cek perpres 122, dua tahun adalah ijin lokasi33.”

4.3 Tahapan Konflik menurut Glasl dalam Kasus Teluk Benoa

Untuk memahami mengenai eskalasi pada sebuah konflik, terdapat

beberapa pendekatan dan alat analisis. Salah satu pendekatan yang paling

sering digunakan untuk menentukan titik eskalasi adalah teori yang dikemukakan

oleh Glasl, atau sering disebut juga model eskalasi Glasl. Teori yang

dikembangkan oleh Frederich Glasl34 ini menyediakan sebuah cara yang dapat

digunakan untuk menggambarkan sebuah pergerakan eskalasi sebuah konflik

dari tahap paling awal hingga mencapai tahap akhir seperti saling

menghancurkan satu sama lain. Tahapan yang terdapat dalam model Glasl ini

sangat membantu bagi para fasilitator35 yang berkepentingan untuk meresolusi

sebuah konflik dan akhirnya menentukan intervensi yang tepat. Selain itu, dalam

model ini juga dapat membantu untuk mengetahui proses eskalasi dan juga

konsekuensi apa yang terjadi apabila eskalasi tersebut terus dibiarkan berlanjut.

Pengetahuan mengenai proses eskalasi ini juga membantu pihak yang

berkepentingan untuk mendamaikan dalam mencari pilihan-pilihan yang lebih

membangun.

Untuk membantu memahami eskalasi tersebut, Glasl mengembangkan

sebuah diagram yang terdiri dari sembilan tahapan yang mencakup seluruh

tahapan konflik. Setiap tahapan yang dikembangkan oleh Glasl ini memiliki ciri

33 Hasil wawancara dengan I Wayan Gendo Suardana pada 25-3-2015 di Kantor Walhi Bali. 34 Frederich Glasl adalah seorang ilmuwan Jerman yang menulis buku yang berjudul asli “Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater.” Dalam buku ini Glasl mencoba mendefinisikan 9 tahapan dalam eskalasi konflik. 35 Fasilitator adalah pihak-pihak yang berupaya meredam terjadinya konflik.

dan karakteristiknya masing-masing sehingga sangat membantu untuk

menentukan level eskalasi yang terjadi dalam sebuah konflik.

Diagram 1.

Model Eskalasi Glasl

Glasl membagi tahapan konflik menjadi sembilan tahapan. Tahapan-tahapan

Eskalasi menurut Glasl itu adalah hardening, debate/polemic, actions not words,

image and coalition, loss of face, strategies of threat, limited destructive blows,

fragmentation of enemy, dan together into the abyss.

1. Hardening

Ini adalah merupakan tahap pertama eskalasi dalam sebuah

konflik. Dalam tahapan ini, masing-masing pihak telah mempunyai

kepentingan dan opini yang pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Rasa

frustasi mulai muncul karena kegagalan dari pihak yang terlibat konflik

untuk menyelesaikan perbedaan pandangan diantara mereka, perbedaan

pandangan yang terus dibiarkan ini akhirnya menghasilkan sebuah situasi

dimana meningkatnya kekecewaan dan kecurigaan yang terjadi di antara

pihak-pihak yang bertentangan. Dalam tahapan ini, keinginan masing-

masing pihak untuk berdamai sudah mulai berkurang.

Dalam konflik di Teluk Benoa terkait proyek reklamasi/revitalisasi,

proses hardening dimulai ketika bocornya rencana reklamasi/revitalisasi

bertepatan dengan kedatangan Cristiano Ronaldo ke Bali pada 27 Juni

2013. Rencana reklamasi/revitalisasi memunculkan pihak-pihak yang

menolak reklamasi, dimulai oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

(Walhi) Bali kelompok yang menolak lalu berkembang menjadi kelompok

yang lebih besar terdiri dari puluhan organisasi maupun individu yang

menolak reklamasi/revitalisasi. Kelompok ini berlawanan dengan

pemerintah selaku pembuat kebijakan dan beberapa organisasi lain yang

mendukung proyek reklamasi/revitalisasi.

2. Debate/Polemic

Dalam tahapan ini kedua kelompok yang berkonflik terjebak pada

situasi antara ingin bekerjasama ataupun ingin saling menjatuhkan. Kedua

kelompok mulai terlihat enggan menyampaikan argument-argumen yang

rasional terkait dengan posisi masing-masing. Kondisi debate/polemic ini

juga menggiring kedua belah pihak untuk saling menonjolkan posisi

mereka masing-masing, untuk meraih keuntungan secara taktis dengan

memanfaatkan kelemahan kelompok lain. Selain itu, kedua kelompok juga

berusaha untuk saling mulai menyerang reputasi dan identitas kelompok

lawan.

Dalam konflik yang terjadi terkait dengan reklamasi/revitalisasi

Teluk Benoa ini, kondisi debate/polemic sudah terjadi ketika kelompok

pemerintah tidak memberikan mengundang kelompok yang menolak

reklamasi/revitalisasi pada saat dengar pendapat mengenai SK Gubernur

No. SK 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana

Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk

Benoa yang dilakukan di Bappeda. Berikut kutipannya: “Setelah SK

Gubernur yang kedua itu terbit, kita selalu berusaha untuk mengikuti

setiap dengar pendapat atau debat publik yang terkait dengan reklamasi

itu. Namun belakangan kita tidak pernah diundang lagi, salah satu

alasannya adalah mereka lupa alamat kita. Setelah itu kita tidak pernah

lagi mau hadir dalam setiap acara yang mereka adakan. Karena kami

pikir, apalagi? Semua argumentasi kami sudah kami sampaikan dan kami

tidak mau terjebak dalam debat kusir36.”

Sementara dari pihak pemerintah menyebutkan pihaknya selalu

berusaha untuk melakukan langkah-langkah prosedural sesuai dengan

aturan. Salah satunya adalah dengan mengundang pihak-pihak yang

kontra reklamasi/revitalisasi, namun mereka tidak pernah hadir.

Ketidakhadiran mereka dalam acara yang dilakukan oleh pemerintah ini

akhirnya membuat Pemprov terus melanjutkan langkah-langkah sesuai

dengan prosedur hukum yang berlaku37.

3. Action, not Words

Tahapan ini dimulai ketika salah satu pihak sudah merasa lelah

untuk berbicara dan merasa tidak ada gunanya lagi mereka melakukan

pembicaraan. Pada tahapan ini mereka mulai melakukan aksi-aksi

sepihak tanpa sepengetahuan pihak yang berlawanan. Pada tahapan ini

yang menjadi fokus adalah bagaimana cara agar pihak lawan tidak bisa

mencapai tujuannya. Selain itu keinginan untuk mengakomodasi

kepentingan kelompok lain menurun dan digantikan oleh asumsi, dan rasa

takut dan khawatir yang berlebihan.

Dikaitkan dengan kasus reklamasi/revitalisasi di Bali, tahapan ini

telah terjadi ketika kedua belah pihak melakukan aksi massa turun ke

jalan untuk menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat umum. Kedua

belah pihak melakukan aksi turun ke jalan agar tujuan dari pihak lawan

tidak tercapai.

4. Images and Coalitions

Tahapan ini, menurut Glasl, isu utama sudah mulai bergeser, dari

yang sebelumnya mengenai konflik itu, menjadi lebih kepada menang

atau kalah. Menjaga kehormatan dan reputasi menjadi hal yang sangat

penting. Pada tahap empat ini juga masing-masing pihak sudah

melakukan pembangunan citra yang negatif terhadap pihak lawan.

Pembangunan citra itu berupa menyebutkan bahwa pihak lawan tidak

36

Hasil wawancara dengan I Wayan Gendo Suardana di Kantor Walhi Bali. 37 Hasil wawancara dengan Asisten I Pemprov Bali, Dewa Eka Wijaya Wardana di Kantor Gubernur Bali.

mempunyai kompetensi sehingga tidak pantas untuk mendapatkan

dukunga. Dalam tahapan ini juga masing-masing pihak mencoba untuk

melakukan provokasi dalam rangka menggalang dukungan.

Pada konflik di Teluk Benoa, yang terjadi pada tahapan ini adalah

masing-masing pihak mencoba menggalang opini untuk memperluas

dukungan. Seperti yang dilakukan oleh pihak kontra dengan

menempelkan baliho, menyebarkan pamflet yang berisi penolakan

terhadap proyek reklamasi/revitalisasi, bahkan mereka juga melakukan

beberapa kali aksi simpatik Jakarta dalam rangka mencari dukungan.

Sementara itu dari pihak yang pro, mereka juga mencari dukungan

dengan cara yang hampir sama yaitu menyebarkan pamflet dan

menempelkan baliho yang berisi mendukung proyek reklamasi/revitalisasi.

5. Loss of Face

Tahapan ini dimulai ketika usaha untuk mempermalukan pihak

lawan di depan publik. Mempermalukan yang dimaksud disini adalah

dengan menyerang integritas pihak lawan sehingga diharapkan pihak

lawan akan kehilangan dukungan. Tahapan ini adalah merupakan

tahapan dimana eskalasi bisa dengan cepat terjadi dan naik ke tahapan

selanjutnya. Pada tahapan ini sudah terjadi usaha untuk melakukan

penggeseran citra terhadap pihak lawan. Konflik secara keseluruhan juga

telah berubah dengan mencitrakan pihak lawan sebagai “penjahat” dan

memiliki moral yang sangat rendah. Berbeda pada tahap empat dimana

pembentukan citra yang dilakukan menyorot kepada kompetensi dan

kapabilitas pihak lawan, maka dalam tahapan ini yang menjadi sorotan

dari masing-masing pihak adalah mengenai moral dan integritas pihak

lawan.

Apabila dikaitkan dengan konflik di Teluk Benoa, tahapan kelima ini

sudah terjadi. Hal yang mereka lakukan adalah masing-masing pihak baik

itu yang pro maupun kontra terhadap proyek reklamasi/revitalisasi sudah

melakukan penyerangan terhadap moral dan integritas lawan. Dari pihak

pro reklamasi menyebutkan bahwa kelompok masyarakat yang kontra ini

menolak karena proyek ini akan mengancam kelangsungan bisnis

mereka. Sehingga apa yang mereka perjuangkan itu bukan murni demi

kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Komandan Unit Intel

Kodim, Lettu Kusnandar, berikut kutipannya: “Ini sebenernya cuma

masalah bisnis aja. Jadi kalo proyek ini jadi, bisa mati itu bisnis dia38”.

Sementara itu pihak yang kontra dengan proyek pembangunan ini

juga tidak mau kalah. Mereka menjelaskan terutama pihak pemerintah

patut diragukan integritasnya karena kerap kali melakukan pelanggaran

terhadap peraturan-peraturan yang ada. Beberapa contoh yang

dipaparkan oleh Gendo adalah seperti menerbitkan SK Gubernur yang

bertentangan dengan Perpres 45/2011 dan juga isi SK Gubernur yang

diktumnya sangat janggal. Berikut kutipannya: “Yang dilakukan oleh

Gubernur adalah dengan terus melakukan pelanggaran peraturan. Mereka

telah melanggar dan memanipulasi peraturan demi mewujudkan proyek

ambisiusnya yang diduga kuat akan berdampak terhadap alam, budaya,

sosial, dan lain-lain39”.

6. Strategies of Threat

Masuknya eskalasi konflik pada tahapan ini ditandai dengan mulai

adanya ancaman dan ultimatum-ultimatum untuk menghancurkan, ini

dilakukan untuk memaksa pihak lawan bisa mengikuti kemauan mereka.

Dalam tahapan saling memberikan ancaman ini sendiri terdapat tiga fase

utama. Fase itu adalah pertama para pihak yang terlibat konflik saling

mengeluarkan ancaman dalam rangka untuk menunjukkan bahwa mereka

tidak akan mundur. Fase kedua adalah kejadian dimana ancaman yang

mereka lakukan menjadi lebih konkret, dan lebih nyata dari sebelumnya.

Fase ketiga adalah dimana ancaman ini diformulasikan menjadi

ultimatum-ultimatum. Pada tahapan ini, pihak yang mengancam merasa

mereka harus melakukan tindakan pengancaman untuk mencegah pihak

lawan menggunakan kekerasan terhadap mereka. Pada tahapan ini,

konflik menjadi semakin kompleks dan secara eskalasi ada kemungkinan

untuk meningkat. Pada tahapan ini, konflik semakin susah untuk

38

Hasil wawancara dengan Dan Unit Intel Kodim Lettu Kusnandar di Hotel Grand Inna Beach, Sanur Bali. 39 Hasil wawancara dengan I Wayan Gendo Suardana di Kantor Walhi Bali.

dikendalikan dan dikontrol dan ada kemungkinan untuk meningkat

menjadi lebih tinggi lagi.

Pada konflik di Teluk Benoa, tahapan eskalasi konflik sudah mulai

memasuki tahapan keenam ini. Ditandai dengan adanya tindakan

pengancaman dari masing-masing pihak. Meskipun apabila ditelaah lebih

jauh lagi pada tahapan ini baru memasuki fase pertama yaitu bahwa

menunjukkan pihak yang kontra tidak akan mundur dari usaha mereka

menolak proyek reklamasi/revitalisasi. Ancaman yang dilakukan oleh

pihak kontra ini dilakukan ketika mereka melakukan aksi menuliskan

sesuatu mengancam Gubernur Bali, Made Mangku Pastika secara

personal yaitu dengan adanya spanduk yang bertuliskan “Penggal Kepala

Mangku P”. Pembentangan spanduk ini dilakukan saat kelompok yang

kontra terhadap proyek reklamasi/revitalisasi melakukan aksi cap jempol

darah di depan Kantor Gubernur Bali. Pihak kepolisian menilai bahwa

spanduk yang dibentangkan oleh aktivis Jalak Sidakarya pada saat aksi

tanggal 28 Februari 2014 lalu itu sudah merupakan sebuah tindakan

pengancaman tertulis dan dapat diancam dengan hukuman maksimal 5

tahun penjara40

. Polisi menangkap dan menahan seorang aktivis Jalak

Sidakarya bernama I Wayan Tirtayasa, meskipun tidak lama kemudian

dilepas karena desakan yang sangat luas dari masyarakat41.

Sementara itu pihak kontra juga merasa ada tindakan

pengancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang pro terhadap

reklamasi/revitalisasi. Hal ini dirasakan oleh pihak-pihak yang kontra

ketika mereka menghadiri acara diskusi dan seminar yang membahas

mengenai proyek reklamasi dan revitalisasi. Walaupun belum secara fisik,

namun mereka merasa usaha-usahauntuk melakukan intimidasi dan

ancaman itu telah dilakukan oleh pihak pro, yang dimotori oleh

pemerintah. Berikut kutipannya: “Bentuk ancaman itu kebanyakan kita

abaikan. Sebenernya berbagai macam bentuknya, salah satunya adalah

ketika habis melakukan paparan dalam diskusi mengenai reklamasi itu.

40 Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol I Nengah Sadiarta di Hotel Grand Inna Beach, Sanur Bali. 41

Begitu acara selesai saat turun dari panggung dan mau keluar dari

ruangan kita dipepet, terus didorong-dorong oleh pihak yang tidak dikenal.

Tapi kita tahu itu ya orang dari kelompok mana. Tapi ya sudahlah kita

anggap itu sebagai bagian dari perjuanga.42”.

7. Limited Destructive Blows

Dalam tahapan eskalasi ini, para pihak sudah mempunyai

keinginan untuk saling menghancurkan satu sama lain. Pihak lawan pada

tahapan ini sudah dianggap sebagai musuh dan tidak lagi mempunyai

nilai-nilai kemanusiaan. Pada tahapan ini juga sudah tidak ada lagi usaha

komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Mereka hanya fokus

tentang bagaimana mereka menyampaikan pesan mereka. Masing-

masing pihak sudah tidak peduli dengan bagaimana pesan itu diterima

dan bagaimana respon dari pihak lawan. Dalam tahapan ini serangan

dilakukan terhadap target-target yang dimiliki oleh pihak lawan namun

masih secara terbatas. Target-target yang diincar seperti sumber finansial,

status hukum atau fungsi kontrol dari pihak lawan.

8. Fragmentation of Enemy

Pada tahapan ini meraih kemenangan menjadi sebuah hal yang

hampir mustahil. Tahapan ini dianggap sebagai sebuah tahapan dimana

salah satu pihak mencoba untuk memberikan kehancuran secara

maksimal terhdap lawan dengan hanya menimbulkan sedikit kerugian di

pihak sendiri. Penyerangan semakin intensif dengan menyasar pada

objek-objek vital dan basis-basis utama kekuatan musuh. Selain terhadap

mush utama, pendukung dari kelompok musuh juga menjadi target

penyerangan, tujuannya adalah untuk menghancurkan legitimasi serta

memecah-belah kekuatan musuh. Pada tahapan ini juga aksi saling

membalas tindakan yang dilakukan oleh pihak lawan juga meningkat

secara serius. Satu-satunya hal yang menahan masing-masing pihak

dalam melakukan serangan besar-besaran adalah mereka masih khawatir

dengan keselamatan mereka sendiri.

9. Together into the Abyss

42 Hasil wawancara dengan dengan I Wayan Gendo Suardana di Kantor Walhi Bali.

Tahapan ini menurut Glasl adalah merupakan tahapan terakhir dan

tahapan eskalasi paling puncak dari sebuah konflik. Usaha untuk

melakukan pemusnahan terhadap lawan sudah sangat kuat. Pada

tahapan ini masing-masing pihak sudah tidak lagi perduli mengenai

keselamatan mereka sendiri. Hal yang menjadi tujuan mereka adalah

menghancurkan pihak lawan dengan segala resiko dan segala cara.

Kerusakan, kebangkrutan, dan hukuman penjara sudah tidak lagi

dianggap sebagai sebuah hal yang menakutkan, selama mereka bisa

menghancurkan pihak lawan. Sudah tidak ada lagi keinginan untuk

mundur dari pertempuran. Satu-satunya jalan yang mereka tempuh

adalah dengan bertempur habis-habisan, sehingga tidak menjadi masalah

mereka hancur, asal pihak lawan juga hancur.

4.9 Akar Konflik: Ecodevelopmentalism, Alienasi dan Konsep Tri Hita

Karana sebagai Non Negotiable Needs Bagi Masyarakat Bali

Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa akar

konflik merupakan sumber penyebab terjadinya konflik yang paling mendasar.

Hal ini bersifat akumulatif dan amat erat kaitannya dengan kebijakan negara. Sub

bab ini akan memaparkan identifikasi akar konflik di wilayah Teluk Benoa.

Pemaparan akan dimulai dengan melihat paradigma pembangunan apa yang

dipilih oleh negara,terjadinya alienasi, dan konsep Tri Hita Karana yang

merupakan Non Negotiable Needs bagi masyarakat Bali.

Secara umum, terdapat tiga paradigma pembangunan yang masing-

masing memiliki efek samping terhadap lingkungan alam dan sosial. Pertama,

paradigma Eco-facism. Paradigma pembangunan ini bertitik tumpu pada

kelestarian lingkungan diatas segalanya sehingga pembangunan apapun harus

tunduk pada kelestarian lingkungan. Paradigma ini melekat pada Green Theory

dan kelompok pecinta lingkungan. Kedua, paradigma Eco-developmentalism.

Paradigma ini merupakan manifestasi dari ambisi pertumbuhan ekonomi dan

investasi sehingga kelestarian lingkungan tidak penting. Atas nama pertumbuhan

ekonomi dan investasi maka pembangunan adalah segala-galanya. Terakhir,

paradigma Eco-populism. Paradigma ini dipahami sebagai titik keseimbangan

antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Eco-populism meletakkan

pembangunan sama pentingnya dengan kelestarian lingkungan, oleh karena itu

keduanya harus berjalan bersamaan tanpa ada satupun yang dikesampingkan43.

Kebijakan negara (politik) sejatinya merupakan hulu dari segala

pembangunan yang ada.44Adanya otonomi daerah membuat Pemerintah

Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki peran sentral dalam menentukan arah

dan paradigma pembangunan di wilayahnya. Dalam konteks paradigma

pembangunan di Bali – khususnya pembangunan pariwisata – penelitian ini

mengidentifikasi bahwa Eco-developmentalism merupakan paradigma yang lebih

menonjol digunakan oleh negara.

Paradigma pembangunan Eco developmentalism tercermin dalam

pertumbuhan jumlah akomodasi pariwisata di Baliyang terus meningkat sejak

tahun 2010 hingga tahun 2014namun tidak diiringi dengan kelestarian

lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah

hotel di Bali – dari hotel bintang satu hingga hotel bintang lima – terus

meningkat.45 Pada tahun 2010, jumlah hotel bintang lima berjumlah 37 hotel,

jumlah ini meningkat pada tahun 2014 menjadi 58 hotel. Demikian pula hotel

bintang empat, tiga, dan satu, semuanya mengalami peningkatan jumlah setiap

tahunnya.46 Berikut data BPS Provinsi Bali mengenai jumlah hotel sejak tahun

2010 hingga 2014.

Tabel 1: Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas

Hotel

TAHUN

KELAS HOTEL

JUMLAH BINTANG

5

BINTANG

4

BINTANG

3

BINTANG

2

BINTANG

1

2014 58 71 75 25 20 249

2013 54 62 63 24 24 227

43 http://midjournal.com/2014/08/menjual-bali 44

Yudi Latif, “Negara Paripurna” , Jakart: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011 45

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, “Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas

Hotel” , dalam Bps.go.id , diakses pada 1 April 2018 pukul 14.00 WIB 46

Ibid

2012 52 59 59 25 23 218

2011 51 53 52 23 19 198

2010 37 48 35 26 9 155

Sumber: BPS Provinsi Bali

Ironisnya, pertumbuhan pembangunan itu berdampak buruk pada

lingkungan. Pada tahun 2011 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH)

Provinsi Bali menyatakan bahwa Provinsi Bali akan mengalami krisis air bersih

pada tahun 2025 akibat sektor industri pariwisata.47 Lebih lanjut, pada tahun

2012 BPLH juga menyampaikan bahwa terdapat 13 titik pantai di Bali yang

tercemar limbah akomodasi pariwisata.48 Ironi tersebut merupakan ciri utama

dari paradigma pembangunan Eco-developmentalism.Pesatnyapembangunan

akomodasi pariwisata di Bali ternyatatidak diiringi dengan terjaganya kelestarian

lingkungan.

Lebih lanjut, pertanyaan yang paling krusial dari pembangunan akomodasi

besar-besaran di Bali adalah;apakah pesatnya pembangunan akomodasi

tersebut diimbangi pula dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan

yang layak? Dapatkah pembangunan besar-besaran akomodasi pariwisata

tersebut meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) bagi masyarakat? Sejauh

mana pembangunan tersebut memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

sekitar? Jika pertanyaan ini tidak terjawab dengan sebuah data statistik yang

valid dan objektif, maka dapat diidentifikasi bahwa pembangunan besar-besaran

(Eco-developmentalism )tersebut juga turut serta menciptakan alienasi bagi

masyarakat Bali.

Alienasi (keterasingan) merupakan gejala sosial dalam masyarakat

modern. Keterasingan itu sendiri merupakan salah satu tema yang ada dalam

telaah filsafat eksistensialisme.49 Dalam Teori Marx, alienasi merupakan dampak

mekanis dari adanya suatu strata sosial (social class).50 Dalam konteks

penelitian ini, alienasi (keterasingan) tersebut merujuk pada sebuah dampak

47

BPLH Provinsi Bali, Hasil Wawancara 23 Maret 2015 48

Ibid 49

Bud Darma, “Harmonium” , Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1995 50

Istvan Mieszaros, “Marx’s Theory of Alienation” , UK: Merlin Press, 1970

sosial-ekonomi dari adanya pembangunan akomodasi pariwisata yang begitu

massif.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa munculnya konflik di teluk Benoa

bukan tidak berkaitan dengan persoalan Eco-developmentalism dan alienasi.

Pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan argumentasi-argumentasi pokok

yang menjadi landasan mengapa penelitian ini mengidentifikasi bahwa

pembangunan Eco-developmentalismjuga telah menciptakan alienasi bagi

masyarakat Bali, khususnya di kabupaten Badung.

Pertama, Kabupaten Badung sebagai lokasi administratif rencana

pembangunan teluk Benoa merupakan kabupaten dengan jumlah akomodasi

pariwisata terbanyak. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, Kabupaten

Badung memiliki total 164 hotel berbagai kelas, mulai dari hotel bintang satu

hingga bintang lima. Jumlah ini amat besar dibandingkan dengan jumlah

akomodasi pariwisata di Kabupaten/Kota lain di Povinsi Bali. Akan tetapi,

besarnya jumlah pembangunan akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung

tersebut tidak berbanding lurus dengan ketersediaan fasiltas pendidikan dan

kesehatan. Berikut perbandingan jumlah hotel di Provinsi Bali berdasarkan

sebaran per wilayah.51

Tabel 2: Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas

Hotel Tahun 2014

Kabupaten /

Kota

Kelas Hotel

Jumlah Bintang

5

Bintang

4

Bintang

3

Bintang

2

Bintang

1

1. Jembrana 0 0 2 0 0 2

2. Tabanan 2 0 0 0 0 2

3. Badung 44 55 45 11 9 164

4. Gianyar 7 9 5 0 1 22

5. Klungkung 0 0 2 3 0 5

6. B a n g l i 0 0 0 0 0 0

51

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, “Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas

Hotel” , dalam Bps.go.id , diakses pada 1 April 2018 pukul 14.00 WIB

7. Karangase

m 1 2 2 1 1 7

8. Buleleng 1 1 9 2 1 14

9. Denpasar 3 4 10 8 8 33

Sumber: BPS Provinsi Bali

Setelah melihat data diatas, dapat dilihat pula data dari BPS Provinsi Bali

tentang ketersediaan jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dari data itu,

fitur utama alienasi (keterasingan) dapat terlihat, kemajuan pembangunan yang

amat pesat itu jutru tidak menghadirkan suatu keberimbangan dengan

ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu fasilitas pendidikan dan

kesehatan. Berikut merupakan data BPS Provinsi Bali tentang jumlah fasilitas

pendidikan dan kesehatan per wilayah.52

Tabel 3: Jumlah Fasilitas Pendidikan di Bali Menurut Lokasi Tahun 2014

Kabupaten/

Kota

Sekolah

Negeri Swasta Madrasah Jumlah

1. Jembrana 181 3 9 193

2. Tabanan 323 6 2 331

3. Badung 247 18 2 267

4. Gianyar 280 6 1 287

5. Klungkung 138 0 2 140

6. Bangli 162 0 0 162

7. Karangasem 355 2 6 363

8. Buleleng 476 4 21 501

9. Denpasar 169 41 7 217

Sumber: BPS Provinsi Bali

52

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, “Jumlah Fasilitas Pendidikan di Bali Menurut Lokasi Tahun 2014” ,

dalam Bps.go.id , diakses pada 1 April 2018 pukul 14.00 WIB

Tabel 4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Bali Menurut Lokasi Tahun 2014

Sumber: BPS Provinsi Bali

Sebagai wilayah dengan jumlah akomodasi pariwisata terbanyak se-

Provinsi Bali, Kabupaten Badung harusnya merupakan wilayah yang memiliki

jumlah ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang paling

memadai.Akan tetapi, data BPS Provinsi diatas tidak menyatakan

demikian.Dalam konteks fasilitas pendidikan misalnya, Kabupaten Badung

berada di peringkat kelima. Posisi tersebut dibawah Kota/Kabupaten Buleleng,

Karangasem, Tabanan dan Gianyar yang pertumbuhan pembangunan

akomodasi pariwisatanya jauh tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten

Badung.

Lebih lanjut, dalam konteks ketersediaan fasilitas kesehatan, Kabupaten

Badung juga tidak berada dalam posisi terbaik. Ketersediaan fasilitas kesehatan

terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu masih kalah jumlah dengan

Kabupaten/Kota Buleleng dan Tabanan. Sebagai kabupaten dengan

pertumbuhan pembangunan yang pesat, Kabupaten Badung seharusnya mampu

Kabupaten /

Kota

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Puskesmas

Pembantu

Puskesmas

Keliling

Pos

Pelayanan

Terpadu

1. Jembrana 10 43 10 328

2. Tabanan 20 76 21 828

3. Badung 13 57 1 572

4. Gianyar 13 65 13 566

5. Klungkung 9 53 7 292

6. Bangli 12 59 11 351

7. Karangasem 12 70 12 671

8. Buleleng 20 76 21 714

9. Denpasar 11 24 11 461

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan ketersediaanfasilitas pendidikan

dan kesehatan yang lebih unggul dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Kedua, Persoalan alienasi di Kabupaten Badung kembali dapat dilihat dari

data BPS Provinsi Bali terkait Angka Harapan Hidup (AHH). Dalam website resmi

BPS Provinsi Bali, tertera jelas bahwa AHH Kabupaten Badung hanya berada di

posisi kelima. Posisi tersebut secara berturut-turut berada dibawah

Kabupaten/Kota Tabanan, Denpasar, Gianyar dan Jembrana.53Data tersebut

kembali menegaskan bahwa pesatnya pembangunan akomodasi pariwisata di

Kabupaten Badung ternyata justru tidak berbanding lurus dengan AHH

masyarakat Badung. Berikut data dari BPS Provinsi Bali tentang Angka Harapan

Hidup (AHH) masyarakat Bali.

Tabel 5 Angka Harapan Hidup Masyarakat Bali Menurut Lokasi Tahun 2017

Sumber: BPS Provinsi Bali

Ketiga, selain persoalan fasilitas pendidikan, kesehatan dan AHH yang

tidak sejalan dengan pesatnya pembangunan akomodasi pariwisata di

Kabupaten Badung, masalah tenaga kerja juga menjadi wujud alienasi yang

dialami oleh masyarakat. Berdasarkan Survey Opini Publik di Kabupaten Badung

yang dilakukan oleh FISIP Unud pada 15-22 September 2014, didapatkan hasil

53

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, “Angka Harapan Hidup Masyarakat Bali Menurut Lokasi Tahun

2014” , dalam Bps.go.id , diakses pada 1 April 2018 pukul 14.00 WIB

bahwa persoalan kedua yang menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Badung

adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan.54 Padahal dengan jumlah akomodasi

pariwisata terbanyak, Kabupaten Badung seharusnya tidak lagi berkutat pada

masalah lapangan pekerjaan.Merujuk

pada tiga argumentasi tersebut, maka penelitianini mengidentifikasi bahwa telah

terjadi alienasi terhadap masyarakat di Kabupaten Badung.

Pembahasan terakhir dalam sub bab ini mengenai konsep Tri Hita Karana

yang dihadapkan pada pembangunan Eco-developmentalism di Bali. Tri Hita

Karana merupakan suatu keyakinan umat Hindu tentang keseimbangan

hubungan (relasi) antara manusia dengan sang pencipta (Parhyangan), manusia

dengan sesame (Palemahan), dan manusia dengan alam (Pawongan). Bagi

umat Hindu, Tri Hita Karana telah menjadi suatu pakem yang harus selalu

dipatuhi. Hal tersebut dapat dipahami sebagai Non Negotiable Needs, yakni

pemahaman John Burton tentang Basic Human Needs yang terkait dengan

nilai/keyakinan.55

Sebagai suatu pakem dan Non Negotiable Needs, konsep Tri Hita Karana

berada di kutub yang berlawanan dengan paradigma pembangunanpariwisata di

Bali, khususnya rencana pembangunan di Teluk Benoa. Keadaan yang

berlawanan inilah yang diidentifikasi sebagai salah satu akar konflik di Teluk

Benoa. Penelitian ini mendapatkan beberapa temuanyang menunjukkan bahwa

penolakan masyarakat atas rencana pembangunan di Teluk Benoa berkaitan

erat dengan kepatuhan mereka terhadap konsep Tri Hita Karana.

Rencana pembangunan di Teluk Benoa menjanjikan lebih dari 200.000

lapangan pekerjaan.56 Akan tetapi, sebanyak 64% masyarakat di Kabupaten

Badung tidak menyetujui adanya reklamasi di Teluk Benoa tersebut.57 Padahal

dalam survey yang sama, masyarakat di Kabupaten Badung menyatakan bahwa

54

FISIP Unud, “Survey Opini Publik di Kabupaten Badung Terkait Isu Reklamasi Teluk Benoa” , 15-22

September 2014 55

John Burton, “Conflict: Human Needs Theory” , London: St. Martin Press, 1990 56

Hasil Wawancara, Heru BS, Direktur TWBI, Sanur 24 Maret 2015 57

Fisip Unud, “Survey Opini Publik di Kabupaten Badung Terkait Isu Reklamasi Teluk Benoa” , 15-22

September 2014

mereka sulit mendapatkan pekerjaan.Temuan survey ini sangat menarik, dari

pilihan sikap masyarakat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di

Kabupaten Badung memang membutuhkan lapangan pekerjaan, akan tetapi

mereka ingin lapangan pekerjaan yang ada tidak merusak lingkungan.Pola pikir

seperti ini sangat mencerminkan prinsip Pawongan dalam Tri Hita Karana.

Pembahasan sub bab ini berakhir pada beberapa identifikasi faktor

penyebab terjadinya konflik di Teluk Benoa. Pertama, dalam konteks faktor

pemicu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa terjadinya konflik Teluk Benoa

dipicu oleh dua momentum, yaitu; penanaman mangrove bersama yang dihadiri

Presiden SBY dan Christiano Ronaldo,serta diterbitkannya SK Gubernur jilid

II.Kedua, terbentuknya ForBALI dan Perpres 51/2014 merupakan manifestasi

dari akselerator. ForBALI dan Perpres 51/2014 merupakan simbol nyata

meluasnya konflik Teluk Benoa ini.Ketiga, telah terjadi eco-developmentalism

dan alienasidi Kabupaten Badung sebagi akar konflik. Rencana reklamasi Teluk

Benoa yang bertentangan dengan Tri Hita Karana (non negotiable needs) juga

diidentifikasi sebagai faktor struktural .Dalam sebuah matriks, identifikasi tersebut

dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 6: Faktor Terjadinya Konflik di Teluk Benoa (Trigger, Accelerator dan

Structure)

FAKTOR KONFLIK

Pemicu (Trigger) Akselerator

(Accelerator)

Akar Konflik (Structure)

Penanaman Mangrove

Presiden SBY dengan

Christiano Ronaldo di

Teluk Benoa.

Pemberitaan dari event

tersebut menjadi

momentum munculnya

awareness dan

Terbentuknya ForBALI

merupakan simbol nyata

dari meluasnya

perlawanan atas rencana

pembangunan di Teluk

Benoa. ForBALI adalah

koalisi masyarakat yang

terdiri dari berbagai

Ecodevelopmentalism

adalah paradigma

pembangunan yang

terjadi di Bali. Pesatnya

pembangunan pariwisata

di Bali, khususnya di

Kabupaten Benoa

memberikan dampak

perlawanan masyarakat

dalam menolak rencana

pembangunan di Teluk

Benoa

elemen, mulai dari LSM,

Mahasiswa, dan

Organisasi lainnya

lingkungan yang buruk.

Terdapat 13 titik pantai di

Bali yang tercemar limbah

akomodasi pariwisata,

dan pada tahun 2025

Provinsi Bali diprediksi

akan krisis air bersih

1. Diterbitkannya SK

Gubernur Jilid II. SK ini

memperkeruh keadaan

dan kian memicu

perlawanan karena

dianggap manipulatif dan

melanggar peraturan

demi mencapai ambisi

pembangunan yang

merusak lingkungan

Perpres 51/2014 kian

memperluas konflik.

Dikeluarkannya Perpres

tersebut menjadi

hembusan angin yang

membawa konflik ini ke

level nasional. Kelompok

kontra reklamasi Teluk

Benoa kini tidak hanya

berada di Bali, berbagai

simpati dan kesamaan

sikap masyarakat di

daerah lain dalam

menolak reklamasi

membuat ForBALI kian

berjejaring

Terjadi alienasi di

Kabupaten Badung,

lokasi administratif

rencana pembangunan

Teluk Benoa. 3 indikator

terjadinya alienasi adalah:

1. Pembangunan

pariwisata yang

pesat tidak

berbanding lurus

dengan ketersediaan

fasilitas pendidikan

dan kesehatan

2. Pembangunan

pariwisata yang

pesat tidak

berbanding lurus

dengan AHH

masyarakat Kab.

Badung

3. Pembangunan

pariwisata yang

pesat justru tidak

mampu

menghadirkan

lapangan pekerjaan

bagi masyarakat

Kab. Badung

Konsep Tri Hita Karana

sebagai non negotiable

needs masyarakat Bali

kini sedang berhadapan

dengan pembangunan

dengan cara

mereklamasi. Menurut

temuan penelitian,

reklamasi dianggap tidak

sesuai dengan konsep Tri

Hita Karana

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

5. ANALISIS AKTOR

Dalam konflik yang timbul akibat adanya pokasi lahan di wilayah perairan

Teluk Benoa, Kabupaten Badung Selatan, peneliti memetakan aktor-aktor yang

terlibat dalam permasalahan ini. Analisis aktor ini bertujuan untuk mengetahui

siapa saja yang mempengaruhi proses dinamis permasalahan di wilayah

perairan Teluk Benoa dan siapa saja yang dipengaruhi atau terkena dampak dari

proses tersebut. Dengan dipetakannya aktor-aktor ini diharapkan dapat diketahui

bagaimana peran dan pengaruh mereka dalam permsalahan yang terjadi, serta

apakah ada pihak yang dapat menghambat dan pihak yang dapat diajak

berkerjasama dalam terbentuknya resolusi yang akan peneliti berikan melalui

rekomendasi dalam bagian akhir penelitian.

Terdapat kategorisasi beberapa kelompok dalam penelitian ini, sesuai

dengan konsep kerangka dinamis.58 Dalam konsep tersebut dikategorisasikan

58

Malik, Ichsan. 2014. Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.

tiga kelompok aktor yang harus dipetakan dan memiliki keterkaitan dengan faktor

penyebab munculnya konflik, yaitu kelompok aktor provokator atau securitizing

actor, kelompok aktor rentan atau vulnerable group, dan kelompok aktor

fungsional. Ketiga kategori kelompok aktor ini merupakan bagian yang memiliki

keterkaitan dan pengaruh yang besar dalam meningkatkan ekskalasi konflik.

Sebagaimana dikutip dari Malik bahwa aktor provokator merupakan aktor

utama yang terlibat dalam konflik.59 Kelompok ini terkadang memiliki logika yang

abnormal mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau faktor-faktor yang ada

dalam konflik. Logika abnormal inilah yang kemudian disebarkan dalam bentuk

informasi yang distortif dan diterima oleh kelompok rentan. Tanggapan dari

kelompok ini terhadap logika abnormal provokator ini akan membuat ekskalasi

konflik menjadi semakin meningkat. Dengan demikian diharapkan kelompok

fungsional yang dalam konteks permasalahan Teluk Benoa ini adalah

Pemerintah Daerah (Pemda), Komando Resort Militer (Korem), dan Polisi

Daerah (Polda) wilayah Bali untuk dapat memotong pengaruh dari kelompok

provokator kepada kelompok rentan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah

meningkatnya ekskalasi konflik. Kelompok fungsional ini juga diharapkan dapat

berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kelompok pemangku kepentingan

(stakeholders) seperti Pecalang, tokoh adat, akademisi dan pihak lain yang

berkepentingan untuk untuk mencegah dan menghentikan konflik.

Dari hasil pemetaan di atas, dapat dianalisa bahwa besar kecilnya

lingkaran masing-masing aktor tersebut berdasarkan pada kekuatan sumber

daya yang ia miliki, yaitu kedudukan, kepribadian, dan politik. Sebagaimana

disadur dari Malik dalam Menyeimbangkan Kekuatan (Malik dkk, 2003:384-385),

terdapat tiga sumber kekuatan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh

kekuatan seseorang, sebagai berikut60 :

a. Kekuatan yang bersumber pada kedudukan. Salah satu jenis kekuatan

yang bersumber dari kedudukan antara lain adalah kekuatan legal.

Misalnya, Gubernur atau Bupati yang memiliki kekuatan legal karena

terpilih sebagai pemimpin daerah berdasarkan hasil suara rakyat

59

ibid 60

Malik, Ichsan dkk. 2003. Menyeimbangkan Kekuatan : Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas

Sumber Daya Alam. Yayasan Kemala : Jakarta. h. 384-385

terbanyak dalam pemilu. Selain itu, mereka juga diperkuat dengan

peraturan resmi seperti Undang-Undang untuk memimpin daerahnya.

Kekuatan dalam sumber ini selanjutnya adalah kekuatan untuk

mengendalikan sumber dan hukuman, kekuatan untuk mengendalikan

informasi, dan kekuatan kendali atas lingkungan.

b. Kekuatan yang bersumber pada kepribadian. Terdapat beberapa jenis

kekuatan yang bersumber dari kepribadian, antara lain adalah

keterampilan pengetahuan, keahlian, kekuatan persahabatan atau

kesetiaan serta kharisma.

c. Kekuatan yang bersumber pada politik. Terdapat beberapa jenis kekuatan

yang bersumber dari politik antara lain sebagai berikut :

Kekuatan untuk mengendalikan atas proses pembuatan keputusan,

contohnya seorang hakim yang memimpin sidang pengadilan

memiliki kekuatan kendali atas proses berjalannya sidang dan

vonis yang akan dijatuhkan. Contoh selanjutnya ialah seorang

presiden yang mempunyai kekuatan politik karena sebuah undang-

undang yang disetujui oleh DPR baru berlaku jika sudah

mendapatkan tanda tangan dan persetujuan dari presiden.

Kekuatan koalisi. Dalam kekuatan ini dapat dilihat misalnya pada

seorang bupati yang memiliki sumber kekuatan politik sehingga ia

mendapatkan kewenangan untuk membuat kerja sama dengan

kelompok lain.

Kekuatan partisipasi, hal ini juga bersumber dari kekuatan politik,

sebab penguasa terkadang dapat mengatur dan mengontrol siapa

saja yang boleh dan tidak boleh berpartisipasi.

Kekuatan Institusionalisasi, dalam hal ini misalnya seorang kepala

desa, yang memiliki kekuatan untuk mengabsahkan parlemen

desa.

Berdasarkan berbagai sumber kekuatan sebagaimana diuraikan inilah

yang menjadi panduan peneliti untuk merumuskan besar kecilnya lingkaran

dalam pemetaan aktor yang digambarkan di atas. Berikut penjelasan masing-

masing aktor yang telah dipetakan di atas :

5.1. Kelompok Provokator (Securitizing Actor)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kelompok ini merupakan

aktor utama dalam faktor penyebab munculnya konflik dan meningkatnya

ekskalasi konflik. Oleh karena itu berdasarkan hasil temuan di lapangan dan

studi literatur, kelompok provokator dalam konflik akibat pokasi lahan di wilayah

perairan Teluk Benoa, Bali antara lain akan diuraikan dalam penjelasan di bawah

ini:

a. PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI)

PT. TWBI merupakan salah satu perusahaan swasta yang akan menjadi

investor dalam program revitalisasi wilayah perairan Teluk Benoa, Bali. Hal ini

sesuai dengan SK Gubernur Bali Nomor 172701-BHK 2013 yang berisi uji

kelayakan untuk PT. TWBI dalam program revitalisasi Teluk Benoa. Sebelumnya

Gubernur juga mengeluarkan SK Gubernur Bali Nomor 213802-CLHK 2012

mengenai izin bagi PT. TWBI untuk melakukan pembangunan revitalisasi di

wilayah tersebut, namun SK ini dicabut karena dinilai banyak menimbulkan pro

dan kontra dalam tatanan masyarakat Bali.

Saat ini, proses uji kelayakan ini masih dalam tahapan Analisis Dampak

Lingkungan (AMDAL). Menurut PP No. 27 Tahun 1999, pengertian

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan

keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Tahapan AMDAL ini merupakan

analisis yang meliputi berbagai faktor yaitu faktor fisik, kimia, biologi, sosial

ekonomi dan sosial budaya yang dilakukan secara integrasi dan menyeluruh. 61

Dengan demikian, PT. TWBI masih diuji kelayakannya untuk melakukan

pembangunan kepariwisataan berbasis budaya di Teluk Benoa atau program

revitalisasi di wilayah tersebut.

61

http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-amdal-dan-fungsi-amdal.html#_. Pengertian Amdal

dan Fungsi Amdal. Diakses pada 05 April 2014 pukul 12:09 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama dari PT. TWBI

(Wawancara, 24/03/2015), dalam hal ini pihak TWBI diberikan tawaran untuk

mengembangkan kawasan Teluk Benoa yang sudah rusak. Dengan melihat

potensi dari Teluk Benoa ini, pihak pengembang bersinergi dengan pemerintah

untuk membangun kawasan modern dengan berbasiskan teknologi untuk

pengembangannya yang juga diyakini dengan cara yang sangat canggih dan

tidak merusak lingkungan. PT TWBI bersama pemerintah berkomitmen untuk

membangun kawasan tersebut dengan tujuan memajukan wilayah Kabupaten

Badung Selatan ini saat kabar revitalisasi ataupun relokasi teluk ini dicanangkan.

Penolakan reklamasi sebelum pihak TWBI ikut serta dan menjadi

Investor, memang sudah ada sebelumnya. Penolakan tersebut muncul setiap

terjadi pembangunan yang dikhawatirkan oleh masyarakat lokal jika tidak ada

penyerapan tenaga kerja secara optimal dan juga rusaknya kebudayaan yang

ada di Bali. Pihak TWBI sebagai Investor utama berupaya untuk melakukan

sosilisasi dan juga untuk reklamasi ini berupaya menggunakan teknologi canggih

agar tidak merusak lingkungan. Janji perusahaan ini adalah akan adanya

optimalisasi penyerepan tenaga kerja dari masyarakat Bali sendiri dan juga

menjanjikan penyediaan lahan untuk pelestarian budaya dengan tujuan taraf

internasional dengan upaya pemasaran budaya dari revitalisasi yang dilakukan

(Wasesa, Wawancara : 24/03/2015).

Upaya sosialisasi dan pemahaman yang dilakukan pihak TWBI dapat

dikategorikan menjadi tolak ukur optimistis dalam pembangunan revitalisasi di

Teluk Benoa ini. Hal demikian didasari oleh berkembangnya sikap masyarakat

yang sebelumnya secara keseluruhan menolak revitalisasi berubah menjadi

pihak pro dan kontra revitalisasi. Pengajuan revitalisasi yang dilakukan oleh

pihak Investor dan pemerintah sendiri hingga saat ini masih dalam proses awal

yaitu dalam proses pengecekan AMDAL yang juga masih harus melalui proses

lebih lanjut untuk pembangunan.

Sebagai salah satu aktor yang dikategorikan dalam kelompok provokator,

PT. TWBI memiliki kekuatan kedudukan sumber daya ekonomi dan politik. Hal ini

dikarenakan investasi yang ia miliki dalam jumlah besar sebagai salah satu

perusahaan swasta yang tergabung dalam Artha Graha Network dan Artha

Graha Peduli. Berkaca dari keberhasilan tersebut, maka perusahaan ini

meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang ada tidak akan merusakan

nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Bali setempat. Dengan

sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan ini maka ia dapat mempengaruhi

pemerintah daerah Bali dengan mengajukan proposal tawaran pembangunan

revitalisasi Teluk Benoa, Bali kepada Pemda Provinsi Bali yang kemudian diikuti

dengan dikeluarkannya SK Gubernur Bali tahun 2012 dan 2013 untuk menguji

kelayakan pembangunan dari perusahaan tersebut.

Selain itu, dengan sumber daya ekonominya, PT. TWBI mampu

mempengaruhi masyarakat lokal Bali dan sekitar wilayah Teluk Benoa untuk

mendukung program pembangunan revitalisasi dari perusahannya. Bersama

dengan Artha Graha Peduli, perusahaan ini membentuk Forum Peduli Mangrove

Bali (FPMB) untuk fokus dan memperhatikan mangrove di perairan Teluk Benoa.

Organisasi FPMB telah terdaftar di Kesbangpolimas Kab. Badung pada tanggal

26 Maret 2014 dan saat ini beranggotakan 147 orang.62 Kegiatan bersama

antara PT. TWBI dan FPMB pun seringkali dilakukan dalam rangka menjaga dan

melestarikan mangrove di Teluk Benoa, seperti diketahui bahwa pelestarian

mangrove merupakan salah satu program pembangunan revitalisasi PT. TWBI.

Wasesa (wawancara, 24/03/2015) juga menyatakan bahwa upaya menjaga

mangrove ini juga merupakan salah satu upaya untuk tetap melestarikan budaya

Tri Hita Kirana masyarakat Bali.

Selain itu, berdasarkan analisis peneliti, PT. TWBI juga memiliki kekuatan

politik dengan kekuatan koalisi dan partisipasi. Sebagai salah satu anak

perusahaan dari Artha Graha Group yang bekerjasama dengan beberapa

instansi pemerintah lokal dan organisasi internasional seperti, Tentara Nasional

Indonesia (TNI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Badan Narkotika

Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), United

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan Taman Safari Indonesia (TSI)

melalui Artha Graha Peduli.63 Beberapa jalinan kerjasama tersebut merupakan

bagian dari kekuatan koalisi dan partisipasi, mengingat beberapa instansi di atas

62

http://twbi.co.id/index.php?page=csr. Forum Peduli Mangrove Bali. Diakses pada 05 april 2015 pukul

15:53 WIB. 63

http://arthagrahapeduli.org/profile/. Profile. Diakses pada 05 april 2018 pukul 16:29 WIB

merupakan organisasi pemerintah dan non pemerintah yang layak

diperhitungkan. Selain itu, PT. TWBI sendiri juga bersama dengan FPMB dan

masyarakat lokal sekitar Teluk Benoa yang mendukung rencana pembangunan

dan revitalisasinya, membentuk beberapa satuan tugas dan koordinator

lapangan yng bertugas merawat hutan mangrove di kawasan Teluk Benoa, yang

diresmikan oleh Gubernur Bali dan Muspida Bali.64

Dari kekuatan sumber daya ekonomi dan politiknya ini, PT. TWBI mampu

mempengaruhi pemerintah daerah Bali dan masyarakat lokal Bali dalam upaya

mewujudkan pembangunan revitalisasi di wilayah perairan Teluk Benoa. Oleh

karena itu, dari hasil program sosialisasi dan beberapa jalinan kerjasamanya

dengan masyarakat lokal Bali dan sekitar Teluk Benoa, maka terbentuklah

kelompok yang mendukung, tidak mendukung, dan abu-abu akan program

pembangunan revitalisasi oleh PT. TWBI di Teluk Benoa.

Di sisi lain, dalam menghadapi pihak-pihak yang kontra akan program

revitalisasi dan pembangunan dari perusahaannya, PT. TWBI masih harus terus

melakukan sosialisasi dan diskusi publik dengan mengundang pihak yang kontra

tersebut. Namun, Wasesa (Wawancara, 24/04/2015) menyatakan bahwa dalam

beberapa kali kegiatan diskusi publik diselenggarakan, pihak yang kontra seperti

Walhi Bali dan beberapa kelompok yang tergabung dalam organisasi ForBali

serta masyarakat yang kontra tidak pernah menghadiri kegiatan tersebut.

Sebagai contoh, Walhi Bali pernah tiga kali menolak undangan konsultasi publik

Amdal Revitalisasi Teluk Benoa dari PT. TWBI pada 11 Maret 2015 lalu.65

Tercatat pihak kontra, yaitu ForBali walkout dalam konsultasi public Amdal

Revitalisasi Teluk Benoa dari PT. TWBI pada 11 Maret 2015 lalu, mereka

mengajukan keberatan dan kajian penolakan kepada pihak perusahaan.

Kemudian, pihak ForBali melihat dan mengkritisi undangan TWBI tak utuh dan

lengkap memenuhi komposisi kepesertaan.66

64

http://www.beritasatu.com/nasional/124208-forum-peduli-mangrove-terus-rawat-hutan-mangrove.html.

Forum Peduli Mangrove Terus Rawat Hutan Mangrove. Diakses pada 05 april 2015 pukul 17:26 WIB. 65

http://twbi.co.id/index.php?page=singlePost&postId=77. Walhi Bali Tiga Kali Menolak Surat Undangan

Konsultasi Publik Amdal Revitalisasi Teluk Benoa. Diakses pada 05 april 2015 pukul 17:14 WIB. 66

http://www.mongabay.co.id/tag/jerinx-teluk-benoa/. Melati Sucikan Bumi Menyambut Nyepi. Diakses

pada 05 april 2014 pukul 23.00 WIB.

b. Yayasan Bumi Bali Bagus

Terdapat beberapa elemen gerakan yang bernaung di bawah Yayasan

Bumi Bali Bagus, antara lain adalah Bali Harmoni, Gassos Bali, Forbara, Badan

Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Bali, dan Keluarga Besar Pendukung

Revitalisasi Teluk Benoa Bali. Semua elemen yang tergabung dalam yayasan ini

fokus pada upaya terwujudnya revitalisasi di Teluk Benoa.67 Dalam Forum Bali

Bebas Bicara yang diadakan setiap hari Minggu di Denpasar pada 16 November

2014, Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus, Komang Gede Subudi menambahkan

bahwa Revitalisasi Teluk Benoa sudah dikaji oleh tujuh Universitas terkenal di

negeri ini dan semuanya menyatakan layak direvitalisasi. Alasan ilmiah layak

direvitalisasi ini karena di wilayah perairan Teluk Benoa sudah mulai terdapat

sendimentasi yang begitu tinggi, sehingga membuat mangrove tersebut mati.

Selain itu, alsan lainnya adalah karena mangrove di wilayah ini tidak

mendapatkan air serta oksigen. Dengan demikian, menurutnya wilayah perairan

Teluk Benoa sudah seharusnya direvitalisasi karena adanya beberapa

kerusakan yang terjadi dan sudah tidal layak menjadi lahan konservasi sesuai

dengan Perpres No. 51 tahun 2014.68

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Keluarga Besar Pendukung

Revitalisasi Teluk Benoa Bali, Wayan (wawancara, 24 Maret 2015), ia

menyatakan bahwa kawasan perairan Teluk Benoa ini sudah tidak layak

dipertahankan.69 Hal ini disebabkan terjadi surutnya kawasan teluk setiap dua

kali sehari dan mengancam rusaknya hutan mangrove yang ada. Menurutnya,

Perpres No. 51 tahun 2014 merupakan acuan bagi gerakan dan yayasan Bumi

Bali Bagus ini untuk mendukung program revitalisasi dan pembangunan oleh

investor yang dalam hal ini adalah PT. TWBI. Sebab, Perpres ini turun sudah

berdasarkan pertimbangan yang matang dan atas pelibatan beberapa

kementerian seperti kementerian kelautan dan perikanan, dan kementerian

kehutanan.

67

http://www.jpnn.com/read/2015/02/25/289190/Dukungan-Revitalisasi-Teluk-Benoa-Kian-Besar.

Dukungan Revitakisasi Teluk Benoa Kian Besar. Diakses pada 05 april 2015 pukul 17:34 WIB. 68

http://yayasanbumibalibagus.com/?p=431 PB3AS Episode 3 : revitalisasi Teluk benoa banyak manfaat,

diakses 05 april 2015, 17 : 47 PM 69

Wayan, Renten. Ketua Keluarga Besar Pendukung Revitalisasi Teluk Benoa Bali. Wawancara Personal.

24 Maret 2015. Grand Inna Hotel Bali Beach : Sanur, Bali.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan dan revitalisasi Teluk Benoa

seperti yang dikonsepkan oleh pihak PT. TWBI ini merupakan solusi yang bagus

untuk masyarakat Bali. Mengingat bahwa dalam waktu dekat akan ada

pertemuan internasional di Bali, maka revitalisasi di wilayah ini akan mendukung

nama baik bali sebagai ikon pariwisata nomor 1 di Indonesia. Sebab, selain

diperbaikinya wilayah yang sudah rusak ini, masyarakat lokal Bali juga akan

mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga kerja yang disediakan oleh

pihak perusahaan. Nelayan yang bekerja di sekitar wilayah Teluk Benoa pun

tidak akan kehilangan pekerjaannya, karena pihak perusahaan akan

menyediakan lahan untuk mencari ikan bagi para nelayan. Bahkan,

pembangunan yang dilakukan oleh pihak perusahaan akan tetap memperhatikan

nilai kebudayaan Tri Hita Kirana masyarakat Bali, dengan diadakannya

pertunjukan-pertunjukan seni dan kebudayaan di wilayah Teluk Benoa jika

pembangunan ini jadi dibangun. Selain itu, menurutnya pembangunan ini akan

tetap memperhatikan aspek lingkungan, antara lain yaitu hutan mangrove yang

ada sebagai salah satu bentuk dari bagian kajian Tri Hita Kirana.70

Dari hasil pemetaan aktor dan tamuan di lapangan, peneliti menganalisa

bahwa Yayasan Bumi Bali Bagus beserta elemen-elemennya seperti Keluarga

Besar Pendukung Revitalisasi Teluk Benoa Bali hanya memiliki kekuatan yang

bersumber pada kepribadian. Hal ini dikarenakan, kelompok ini merupakan salah

satu yayasan yang merupakan organisasi non profit dan non pemerintah.

Dengan demikian, yayasan ini memiliki kekuatan seperti keahlian dan

keterampilan dalam berunding serta kharisma, mengingat beberapa anggotanya

merupakan orang yang dituakan di banjar dan kelurahannya, seperti Renten

Wayan yang merupakan ketua Keluarga Besar Pendukung Revitalisasi Teluk

Benoa Bali. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh yayasan dan anggota-

anggotanya, maka ia dapat mempengaruhi masyarakat yang lokal Bali dan

sekitar Teluk Benoa untuk mendukung visi mereka dalam mewujudkan

pembangunan dan revitalisasi Teluk Benoa.

Yayasan Bumi Bali Bagus melalui Keluarga Besar Pendukung Revitalisasi

Teluk Benoa Bali, seringkali mengadakan koordinasi dan kegiatan bersama

70

ibid

dengan Forum Peduli Mangrove misalnya dalam upaya menjaga mangrove yang

ada di kawasan Teluk Benoa. Selain itu, gerakan ini juga sering mengikuti Forum

Bebas Bicara yang diadakan setiap hari Minggu yang difasilitasi oleh Pemerintah

Daerah Provinsi Bali. Dalam forum ini, kerap kali Yayasan Bumi Bali Bagus

beserta Keluarga Besar Pendukung Revitalisasi Teluk Benoa Bali mendiskusikan

permasalahan pembangunan dan revitalisasi Teluk Benoa. Namun, dari pihak

yang kontra tidak pernah menghadiri kegiatan tersebut secara rutin. Menurut

pengakuan Wayan (wawancara, 24 Maret 2015), pernah suatu kali ia berada

satu panggung dengan Putri yang merupakan anggota organisasi Walhi Bali

dalam Forum Bebas Bicara ini, mereka beradu argumen mengenai

pembangunan dan revitalisasi Teluk Benoa.

Sedangkan, dengan pihak investor sendiri, yaitu PT. TWBI ia sering

melakukan kegiatan bersama dengan mengikuti kegiatan sosialisasi yang

dilakukan oleh pihak perusahaan. Salah satunya, yaitu kegiatan sosialisasi

perusahaan di Tanjung Benoa yang juga dihadiri oleh garakan ini. Bahkan

menurut Wayan, pihak perusahan membangun balai pertemuan di Banjar

Tengah, Tanjung Benoa atas permintaan masyarakat banjar tersebut.

Yayasan dan gerakan ini berharap bahwa pembangunan dan revitalisasi

yang dikonsepkan oleh PT. TWBI dapat diwujudkan. Jika pembangunan ini tidak

jadi dilakukan maka yang akan terkena dampak negatifnya adalah masyarakat

sendiri. Dampak negatif yang akan dirasakannya ialah antara lain seperti

masyarakat terancam akan diserang oleh penyakit virus karena adanya angin

Barat pada saat air kering, sebab di wilayah Teluk Benoa juga menjadi

pembuangan limbah masyarakat, pembuangan limbah saluran sungai yang

kemudian akan mengendap dan menjadi penyakit.

Ia juga mengharapkan agar Pemerintah Bali dapat tegas dalam

menghadapi permasalahan ini. Menurutnya, secara legal revitalisasi Teluk Benoa

ini sudah dapat dilakukan dengan dikeluarkannya Perpres No. 51 tahun 2014

sebagai acuan. Bahkan Gubernur sendiri telah mengeluarkan SK Gubernur Bali

Nomor 172701-BHK 2013 mengenai uji kelayakan PT. TWBI untuk melakukan

pembangunan di Teluk Benoa. Ketegasan pemerintah daerah sangat diharapkan

untuk menangani polemik pro dan kontra yang timbul di masyarakat.

c. Forum Peduli Mangrove Bali (FPMB)

Forum Peduli Mangrove Bali (FPMB) merupakan salah satu forum

masyarakat yang berperan dalam merawat serta melestarikan alam, khususnya

hutan mangrove yang ada di wilayah Bali. Forum ini terbentuk berdasarkan

inisiasi dari lima lembaga pemberdayaan masyarakat di Bali yang mengirimkan

surat ke Yayasan Artha Graha Peduli. Kelima lembaga ini mengawali

tindakannya karena sadar akan adanya potensi kerusakan hutan mangrove

khususnya di Tahura Ngurah Rai, Teluk Benoa. Saat ini FPMB merupakan

badan organisasi yang telah terdaftar di Kesbangpolimas Kabupaten Badung

pada tanggal 26 Maret 2014 dan hingga kini beranggotakan 147 orang.71

Dari hasil wawancara dengan Sunarta, ia menyatakan bahwa program

revitalisasi dan pembangunan di wilayah Teluk Benoa ini merupakan hal yang

aman dilakukan karena merevitalisasi itu sendiri maknanya memperbaiki yang

rusak untuk menjadi bagus, sehingga yang tadinya tidak bermanfaat menjadi

bermanfaat.72 Ia pun merasa dilindungi dengan adanya peraturan revitalisasi

minimal 100 meter dari hutan mangrove, bahkan pihak perusahaan dalam hal ini

PT. TWBI juga mengkonsepkan akanadanya ruang terbuka hijau utuk mangrove

di Teluk Benoa.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Sukada yang merupakan Ketua

Harian Forum Peduli Mangrove Bali sekaligus masyarakat kelurahan Tanjung

Benoa. Sukada mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung revitalisasi Teluk

Benoa karena diyakini akan mengembalikan fungsi kawasan, terutama hutan

mangrove sebagai filter terhadap kotoran dan lainnya. Selain itu, meskipun

dilakukan revitalisasi, namun pihak investor, PT. TWBI tetap memberikan

jaminan akan adanya konservasi kawasan mangrove. Di sisi lain, ia menyatakan

bahwa masyarakat juga akan mendukung rencana pembangunan dan revitalisasi

di wilayah perairan Teluk Benoa. Hal ini dikarenakan program ini memberikan

71

http://twbi.co.id/index.php?page=csr. Forum Peduli Mangrove Bali. Diakses pada 05 April 2015 pukul

19.25 WIB. 72

Sunarta, I Wayan. Ketua Harian Forum Peduli Mangrove Bali. Wawancara Personal. 24 Maret 2015.

Grand Inna Hotel Bali Beach : Sanur, Bali.

manfaat yang jelas, bukan hanya untuk lingkungan namun juga untuk budaya

dan ekonomi masyarakat Bali.73

Menurut Sunarta, munculnya kelompok yang tidak setuju terhadap terkait

perencanaan pembangunan dan revitalisasi di Teluk Benoa, disebabkan karena

pihak-pihak atau kelompok masyarakat tersebut tidak memahami makna dari

revitalisasi itu sendiri.74 Kurangnya pemahaman akan revitalisasi di wilayah Teluk

Benoa ini mungkin juga disebabkan minimnya sosialisai yang lebih mendetail

mengenai hal ini. Ia juga menambahkan bahwa jika kelompok-kelompok ini serta

masyarakat sudah memahami maka mereka akan mendukung rencana

pembangunan dan revitalisasi ini. Hal ini dikarenakan Bali membutuhkan

disinergi baru untuk pariwisata. Adapun munculnya kelompok pro dan kontra ini

merupakan hal yang biasa muncul dalam setiap permasalahan.

FPMB sendiri telah melakukan berbagai pendekatan baik secara personal

maupun kelompok kepada masyarakat terkait rencana pembangunan dan

revitalisasi wilayah perairan Teluk Benoa. Di samping itu, forum ini juga

mengedukasi masyarakat untuk penyelamatan lingkungan dan tidak membuang

sampah ke hutan mangrove serta memberikan edukasi mengenai pengolahan

bibit dan produksi mangrove agar menjadi lebih bermanfaat. FPMB bersama PT.

TWBI melalui beberapa satuan tugas dan koordinator lapangan yang dibentuk

dan diresmikan oleh Gubernur Bali dan Muspida Bali juga melakukan sosialisasi

dengan masyarakat sekitar Teluk Benoa khususnya secara personal dan

mendatangi per keluarga masing-masing. Hasilnya ada beberapa masyarakat

yang sudah paham namun mereka hanya diam saja.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan kajian literatur. peneliti

menganalisa bahwa FPMB memiliki kekuatan kedudukan dan kepribadian seperti

dipetakan di atas. Kekuatan kedudukan ini diperoleh karena ia merupakan salah

satu organisasi yang terdaftar di Kesbangpolimas Kabupaten Badung pada tahun

2014 lalu paska pembentukannya. Dengan kedudukannya tersebut, berarti

secara legal organisasi ini dapat bergerak. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan

kepribadian, karena dari beberapa anggota organisasi ini merupakan masyarakat

73

http://www.antarabali.com/berita/64525/masyarakat-tanam-bakau-hijaukan-teluk-benoa. Masyarakat

Tanam Bakau Hijaukan Teluk Benoa. Diakses pada 05 april 2014 pukul 20:43 WIB. 74

ibid

lokal di sekitar Teluk Benoa yang berpengaruh. Dengan demikian, orang-orang

yang tergabung dalam anggota FPMB ini dapat mempengaruhi masyarakat lokal

maupun kelompok-kelompok lain untuk memahami edukasi yang ia berikan

terkait perawatan mangrove dan dukungan terhadap revitalisasi Teluk Benoa.

FPMB ini sendiri didirikan oleh Artha Graha Peduli, sehingga secara tidak

langsung organisasi ini berada di bawah koordinasi Artha Graha Peduli. Selain

itu, organisasi ini juga menjalin kerjasama dengan PT. TWBI sebagai bentuk

kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk melestarikan mangrove di

Tahura, Ngurah Rai sejak tahun 2013. Berbagai kegiatan bersama seringkali

dilakukan antara lain pada 26 Juni 2013, FPMB menghadirkan Christian Ronaldo

sebagai duta mangrove dan melakukan penanaman mangrove bersama mantan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.75 Kemudian, seperti diakui oleh Wayan

yang merupakan Keluarga Besar Pendukung Revitalisasi Teluk Benoa Bali dan

salah satu anggota FPMB, acapkali kedua gerakan ini melakukan kegiatan

bersama terutama dalam hal pelestarian mangrove.76

…….. (Wawancara FPMB, 24/03/2015) mengungkapkan harapannya agar

pemerintah daerah Bali dapat bertindak tegas dalam menghadapi polemik ini.

Apapun keputusan pemerintah, FPMB akan mematuhi keputusan tersebut.

Menurutnya yang dapat menyelesaikan permasalahan adalah Presiden,

Gubernur dan DPRD Bali. FPMB secara lembaga tidak menyatakan bahwa

forumnya mendukung atau menolak revitalisasi, yang penting menurutnya adalah

revitalisasi ini baik dan tidak berdampak negatif pada kawasan mangrove yang

ada.

d. Yayasan Sekretariat Penyelematan dan Pelestarian Lingkungan

Hidup (YSPPLH)

Yayasan independen ini diketuai oleh Made Mangku ini berlokasi di Jl.

Kesuma Sari 19, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Bali. Yayasan ini bergerak

untuk menyelamatkan kemudian melestarikan lingkungan hidup. Dalam perihal

75

http://swa.co.id/corporate/bersama-presiden-sby-cristiano-ronaldo-tanam-mangrove-di-bali diakses 05

april 2015 21:27 PM 76

Wayan, Renten. Ketua Keluarga Besar Pendukung Revitalisasi Teluk Benoa Bali. Wawancara Personal.

24 Maret 2018. Grand Inna Hotel Bali Beach : Sanur, Bali.

rencana pembangunan dan revitalisasi wilayah perairan Teluk Benoa oleh PT.

TWBI, yayasan secara lembaga tidak memihak ataupun menolak. Namun,

menurut Ayu dalam wawancara dengan peneliti bahwa mereka hanya

memberikan informasi yang benar kepada msyarakat terkait permasalahan ini

dengan kajian dan tekhnis yang dimiliki oleh yayasannya. Sebab, menurutnya

selama ini masyarakat seperti dibodohi dengan informasi yang beredar saat ini.

77

Yayasan ini sudah mengikuti perkembangan ini dari tahun 1986.

Menurutnya, pada tahun 1986 rencana revitalisasi layak dilakukan di wilayah

Teluk Benoa berdasarkan hasil uji kelayakan AMDAL. Pihak yang mengujinya

sendiri merupakan Universitas Udayana (UNUD). Namun, saat ini pihak UNUD

dalam menanggapi SK Gubernur Bali Nomor 172701-BHK 2013 tentang uji

kelayakan PT. TWBI, menyatakan bahwa dari hasil kajian mereka bahwa

revitalisasi di wilayah ini tidak layak. Ia pun menambahkan bahwa revitalisasi

Teluk Benoa dengan reklamasi Pulau Serangan merupakan dua hal yang

berbeda jauh. Sebab, jika dilihat dari karakteristik teluk dan pulau ini sangat

berbeda. Di Teluk Benoa ini sendiri sebenarnya tidak ada biota laut yang hidup,

biota yang ada ini hanyalah biota yang muncul akibat perpindahan karena

adanya air yang pasang, mengingat memang tidak ada terumbu karang di

wilayah tersebut.

YSPPLH menyatakan bahwa dalam hal pembangunan dan revitalisasi

oleh investor, PT. TWBI tidak akan merebut lahan milik warga. Menurutnya,

pihak perusahaan akan menyediakan lahan baru untuk warga. Selain itu,

pembangunan ini juga akan melestarikan budaya Tri Hita Kirana dengan adanya

pembangunan yang ramah lingkungan, ruang terbuka hijau dan atraksi

pertunjukan seni dan budaya, serta dibangunnya pura.

Yayasan ini pun bersama dengan pihak TWBI dan Pemerintah Daerah

pun masih sering melakukan kegiatan sosialisasi menyangkut permasalahan

revitalisasi ini. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat berdasarkan kajian dan fakta yang ada. Ayu pun menyatakan bahwa

yayasan ini seringkali dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh 77

Ayu. Anggota Yayasan Sekretariat Penyelamat dan Pelestarian Lingkungan. Wawancara Personal. 24

Maret 2018. Grand Inna Hotel Bali Beach : Sanur, Bali.

pemerintah daerah. Dalam hal ini pemda meminta masukan dari YSPPLH terkait

hal-hal tertentu, tidak hanya pemsalahan revitalisasi Teluk Benoa saja. Yayasan

ini juga berkoordinasi dengan PT. TWBI dalam konteks untuk mengetahui dan

mengawasi pihak perusahaan terkait permasalahan pembangunan dan

revitalisasi Teluk Benoa. Menurutnya pihak perusahaan terbuka untuk diketahui

kegiatan apa saja yang dilakukan dalam upaya mewujudkan pembangunan dan

revutalisasi ini.

Berdasarkan hasil pemetaan aktor dan hasil studi lapangan serta kajian

literatur, YSPPLH ini memiliki kekuatan kepribadian dalam keahlian. Mengingat

bahwa yayasan ini merupakan yayasan independen dan non pemerintah, serta

anggotanya merupakan orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang

lingkungan hidup. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa yayasan ini selalu

mengedepankan kajian dan argumentasi dalam menanggapi suatu hal termasuk

permasalahan revitalisasi Teluk Benoa. Selain itu, YSPPLH ini sudah sering

terlibat dalam program reklamasi ataupun revitalisasi di wilayah lain. Dengan

demikian, keahlian dalam bidang lingkungan hidup yang dimiliki oleh anggota

yayasan ini menjadi suatu kekuatan yang harus diperhatikan dalam memetakan

aktor yang terlibat.

Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, yayasan ini menyatakan

bahwa program reklamasi ataupun revitalisasi tidak hanya terjadi di Teluk Benoa,

Bali saja. Namun, di Jakarta dan di pulau-pulau Indonesia lainnya juga pernah

ada program ini. Oleh karena itu, ia mengharapkan agar masyarakat Bali dapat

memahami secara cerdas kebijakan revitalisasi Teluk Benoa oleh pemerintah

yang akan dikelola oleh PT. TWBI ini.

e. Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali)

ForBali merupakan aliansi masyarakat sipil lintas sektoral yang terdiri dari

gerakan mahasiswa, Lembaga Swadaya Msayarakat (LSM), musisi, seniman,

dan individu-individu yang menolak revitalisasi wilayah Teluk Benoa, Bali.

Motivasi penolakan organisasi ini adalah kebijakan revitalisasi dari pemerintah

yang akan dikelola oleh pihak perusahaan PT. TWBI ini akan merusak

lingkungan Bali, khususnya wilayah Teluk Benoa. Berikut daftar anggota-anggota

yang tergabung dalam organisasi ForBali :78

Desa Adat, Banjar Adat & STT (Sekaa Truna-Truni /Lembaga Pemuda

Adat):

Desa Adat Kelan Kabupaten Badung, Banjar Adat Kedaton Kesiman

Denpasar, ST. Dharma Kretih Br. Kedaton Kesiman Denpasar, ST.

Yowana jaya, Banjar lebah, STT Mekar Sari, Banjar Tegeh kori, STT. Ayu

Nulus Gadung, STT. Eka Tunas Satya, Batubulan, STT. Abdi Utama,

Marga, ST. Banjar Tampak Gangsul, STT. Panca Dharma Banjar Tegal

Buah Padang Sambian Kelod Denpasar, ST Yowana Satya Dharma

Banjar Bukit Buwung Kesiman Denpasar, ST. Yowana Dharma Bhakti

Banjar Rangkan Sari Suwung Kauh, ST. Tunas Muda Banjar Dukuh

Mertajati Sidakarya, ST. Dharma Sentana Banjar Anyar Gede

Kedonganan Badung, STT. Setia Budi Banjar Sebual Jembrana,

Organisasi Mahasiswa:

BEM UNHI (Badan Eksekutif Mahasiswa-Universitas Hindu Indonesia),

BEM KBM Politeknik Negeri Bali, Himpunan Mahasiswa Perencanaan

Wilayah Kota- Fakultas Teknik UNHI, Himpunan Mahasiswa Jururusan

Teknik Sipil- Fakultas Teknik UNHI, FRONTIER-Bali (Front Demokrasi

Perjuangan Rakyat), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)

Dewan Kota Denpasar.

Komunitas Masyarakat dan Pemuda:

JALAK (Jaringan Aksi Tolak Reklamasi) Sidakarya Denpasar, Allpiss

(Aliansi Pemuda Sidakarya) Denpasar, Jimbaran tolak Reklamasi

(Jiwaraga), MAKAR (Masyarakat Jimbaran Anti Reklamasi), Cakra Wahyu,

Forum Masyarakat Renon Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Masyarakat

Canggu Tibubeneng Sayang Bali, GEMPAR-Teluk Benoa (Gerakan

Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi), Tanjung Benoa Tolak Reklamasi

(TBTR). Pemuda Sukawati Tolak Reklamasi Gianyar, Pemuda Ubung

Denpasar, Pemuda Sanur Bergerak Tolak Reklamasi, Pemuda Banjar

Sama Undisan Bangli, OutSIDers & Lady Rose Bali, OutSIDers & Lady

78

http://www.forbali.org/tentang-kami/. Tentang ForBali. Diakses pada 05 April 2015 pukul 23:38 WIB

Rose Ungasan Jimbaran, OutSIDers & Lady Rose Bali Timur, OutSIDers

& Lady Rose Julah Raya Buleleng, Komunitas sepeda Alcoholic Rider,

TAPALA (Teruna Pencinta Alam) Satak, Kayumas Kaja.

Lembaga Swadaya Masyarakat:

KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) Bali, WALHI (Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia) Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH (Pusat

Pendidikan Lingkungan Hidup) Bali, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum

Dan HAM) Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Yayasan

IDEP, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community,

Penggak Men Mersi.

Seniman & Musisi:

Superman Is Dead, Navicula, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile,

Parau, Nymphea, Devildice, Eco Defender, The Dissland, Rollfast, Joni

Agung & Double T, The Hydrant, Scares Of Bums, Ripper Clown, Ganjil,

The Sneakers, Goldvoice, Rootsradical, The Brews, Blackened, Suicidal

Sinatra, Steel Bone Rigid, Suitcase For Kennedy, The Kantin, Ska

Teenagers Punk, Durhaka, Refugee, Hyena Wants A Party, Patrick The

Bastard, The Room, Evi Band, Billy Bob Cats, Poison And Rose, Bali

Xtreme Drummer, Bali Guitar Club, Ugly Bastard.

Selain kelembagaan, dalam gerakan ini juga bergabung individu-

individu yang peduli keselamatan Bali.

Awal dari penolakan ForBali ini adalah terbitnya SK Gubernur

Bali No.2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan dan

Pengembangan pengelolaan wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. SK

Gubernur ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk mereklamasi wilayah

tersebut. Munculnya Rekomendasi DPRD Provinsi Bali no: 900/2569/DPRD

tertanggal 12 Agustus 2013 perihal Peninjauan Ulang dan/atau Pencabutan SK

Gubernur Bali tahun 2012 di atas dianggap sebagai suatu tindakan politik yang

cukup baik. Namun, Gubernur kembali mengeluarkan SK Gubernur Bali Nomor

1727/01-B/HK/2013 tentang uji kelayakan untuk PT. TWBI dalam melaksanakan

pemanfaatan dan pengembangan pengelolaan Teluk Benoa. Disusul kemudian

munculnya Perpres No. 51 tahun 2014 mengenai alih fungsi lahan konservasi

salah satunya yaitu Teluk benoa dan kemudian untuk dapat direvitalisasi. Hal ini

kemudian kembali memicu kontradiksi dari masyarakat Bali yang tergabung

dalam organisasi ForBali.

Menurut Suardana atau Gendo, Ketua Walhi Bali yang tergabung dalam

aliansi ForBali, izin pemerintah untuk mereklamasi Teluk Benoa sama saja

dengan menyiapkan agar masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut

akan kena bencana. Hal ini dikarenakan, Teluk Benoa merupakan daerah

penampungan banjir. Wilayah tersebut menjadi muara lima daerah aliran sungai

(DAS) di Bali.79 Seperti didapatkan dari tayangan Kompas TV, pihak ForBali

menyatakan bahwa solusi untuk kerusakan yang terjadi di Teluk Benoa bukanlah

reklamasi.80 Menurutnya, Pemerintah harus punya solusi selain diadakannya

pembangunan, karena dengan adanya pembangunan makin akan merusak

kondisi yang sudah rusak. Selain itu, reklamasi ini akan membuat nelayan dan

masyarakat lokal kehilangan pekerjaannya di laut.

Pihak ForBali menawarkan agar wilayah Teluk Benoa tetap menjadi

kawasan konservasi. Sebab, menurutnya yang menjadi destinasi wisata

merupakan wilayah konservasi. Organisasi ini mencontohkan bahwa Pulau

Serangan pada zaman Orde Baru yang direklamasi menjadi 400 Ha

menyebabkan rusaknya terumbu karang dan saat ini proses reklamasi ini

berhenti dan tidak dibangun apa-apa di pulau tersebut.

ForBali juga secara jelas menolak kebijakan pemerintah untuk

mereklamasi wilayah perairan Teluk Benoa. Organisasi inipun mengirimkan surat

penolakannya dengan nomor 01/ForBALI/I/2015 kepada Menteri Kelautan Dan

Perikanan serta surat dengan nomor 02/ForBALI/XI/2015 kepada Menteri

Perencanaan Pembangunana Nasional atau Kepala Bappenas. Pihak ForBali

pun sering melakukan aksi massa terbuka, salah satunya yaotu setelah walkout

di konsultasi publik AMDAL tanggal 12 Maret 2015. Dalam aksi massa tersebut,

ForBali dan anggota-anggotanya membawa pelampung, snorkel, hingga boneka

bebek untuk berenang. Mereka mengelilingi lapangan Renon, Denpasar ke

DPRD dan Gubernur Bali . Peralatan ini merupakan simbol peringatan bagi

79

http://www.mongabay.co.id/tag/jerinx-teluk-benoa/ http://www.mongabay.co.id/tag/jerinx-teluk-benoa/.

Melati Sucikan Bumi Menyambut Nyepi. Diakses pada 05 April 2014 pukul 23.00 WIB 80 Kompas TV. 10 Maret 2015 pukul 22.00 WIB

pemerintah dan investor yang akan mereklamasi Teluk Benoa. Massa menuntut

pemerintah membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa dan mendesak

Presiden Joko Widodo mencabut Perpres no 51 tahun 2014.81

Kemudian, para musisi yang tergabung dalam ForBali seperti SID, sering

mengadakan panggung musik tolak reklamasi Teluk Benoa. Sebagai contoh,

pada 23 januari 2015 lalu, SID tampil dalam konser bertajuk Mother Earth's

Calling di Denpasar. Hasil dari donasi konser musik ini akan disumbangkan

sepenuhnya kepada Gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Bali atau

ForBali.82

Salah seorang anggota dari organisasi ini yang juga ikut aktif

menyuarakan tolak reklamasi di Teluk Benoa, antara lain adalah I Made Wijaya,

SE (Yonda). Ia merupakan salah satu anggota DPRD Kab. Badung terpilih dari

Parta Gerindra dan koordinator dari Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak

Reklamasi (GEMPAR) yang teralienasi dalam gerakan ForBali. Berbagai

kegiatan ia lakukan dalam rangka menolak kebijakan tersebut, antara lain adalah

aksi Pesisir Tolak Reklamasi pada tanggal 15 Agustus 2014 di Pesisir Pantai

Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung. Dalam orasi yang dipimpin oleh Ketua

LPM Tanjung Benoa, Yonda meneriakkan bahwa ia secara tegas menolak

reklamasi Teluk Benoa. Aksi yang ia lakukan bersama dengan kelompok kontra

lainnya merupakan suatu bentuk aspirasi di Teluk Benoa agar pemerintah

daerah dapat meninjau kembali kebijakan revitalisasi wilayah tersebut. Dalam

aksi itu pun ia menyebutkan bahwa sebagai salah satu anggota DPRD, akan

berjuang untuk menolak kebijakan revitalisasi dari pemerintah dengan aksi

damai, tujuannya adalah agar Bali tidak diekploitasi.83

Reklamasi ini juga menuai kontra dari masyarakat lokal sekitar Teluk

Benoa. Menurutnya, Seka Teruna Teruni (STT), banjar adat, kumpulan ibu PKK

menolak secara lembaga. Ia pun menambahkan bahwa yang disebutkan ini

81

http://www.mongabay.co.id/tag/jerinx-teluk-benoa/ http://www.mongabay.co.id/tag/jerinx-teluk-benoa/.

Melati Sucikan Bumi Menyambut Nyepi. Diakses pada 05 April 2014 pukul 23.00 WIB 82

http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/sid-tetap-ngotot-tolak-reklamasi-teluk-benoa-lewat-musik-

19df9c.html. SID Tetap Ngotot Tolak Reklamasi Teluk Benoa Lewat Musik. Diakses pada 06 April 2015

pukul 01.00 WIB 83

http://humas.polri.go.id/berita/Pages/PENDUKUNG-TOLAK-REKLAMASI-GELAR-DEMO-DI-

TELUK-BENOA.aspx. Pendukung Tolak Reklamasi Gelar Demo di Teluk Benoa. Diakses pada 06 April

2014 pukul 01.00 WIB.

masih hanya yang bersifat lembaga, karena masih banyak komunitas lain yang

menolak. Sedangkan menurutnya, pihak yang pro hanya terdiri dari beberapa

komunitas.

Menanggapi, ketidakhadirannya dalam beberapa undangan dari

pemerintah daerah dan PT. TWBI, Suardana atau Gendo mengungkapkan

karena adanya undangan yang tidak proporsional. Dalam daftar undangan,

secara spesifik komunitas-komunitas yang pro diundang, namun untuk pihak pro

yang diundang hanyalah ForBali dan Walhi Bali, sedangkan Walhi Bali sendiri

merupakan bagian dari ForBali. Hal ini dianggapnya seolah-olah pihak pro

menganggap hanya ada dua elemen yang secara jelas menolak.

Dalam hubungannya dengan masyarakat yang berada di sekitar Teluk

Benoa sendiri, pihak ForBali terus mengadakan diskusi bersama masyarakat.

Organisasi ini menganggap bahwa keputusan ada di masyarakat Bali. Dengan

simpang siurnya berita yang diterima oleh masyarakat, masyarakat khawatir

akan terancam mata pencaharian dan lingkungannya dengan adanya kebijakan

revitalisasi ini.

Organisasi ini mengharapkan adanya ketegasan dari pemerintah daerah

provinsi Bali. Dengan tegas mereka menyatakan bahwa gerakan ini tidak anti

investasi dan tidak menentang investor. Akan tetapi, gerakan ini menentang

kebijakan pemerintah karena yang memiliki kewenangan untuk memutuskan

kebijakan permasalahan ini adalah pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan kajian literatur, menurut analisa

peneliti, Organisasi ForBali ini memiliki kekuatan kepribadian untuk keahlian di

bidang lingkungan, kekuatan pertemanan, dan kekuatan politik. Sebagai

organisasi yang muncul atas gabungan dari LSM, komunitas, musisi, mahasiswa,

dan individu yang menolak lainnya dapat dilihat bahwa beberapa diantara

terdapat LSM yang konsen dan ahli pada bidang lingkungan, seperti Walhi Bali

dan PPLH. Mengingat juga bahwa salah satu koordinator umum gerakan ini

adalah Ketua Walhi Bali, maka kekuatan yang dominan dari gerakan ini adalah

kekuatan kepribadian. Kemudian, adanya musisi-musisi ternama yang tergabung

dalam organisasi ini, seperti Superman is Dead atau SID juga menjadi kekuatan

sendiri bagi organisasi ini. Banyaknya pengagum dari SID menjadi penentu

bertambahnya dukungan atas organisasi ForBali dalam menolak reklamasi.

Ditambah lagi salah satu anggota organisasi adalah anggota DPRD Kab. Badung

yang merupakan koordinator organisasi Gempar. Oleh karena itu, ForBali juga

memiliki kekuatan politik dengan adanya peran Yonda sebagai salah satu

anggota yang aktif menolak kebijakan revitalisasi dari pemerintah. Dengan

kekuatan di atas, organisasi ini dapat mempengaruhi masyarakat dan komunitas

yang lain untuk memahami motivasi penolakan mereka terhadap reklamsi Teluk

Benoa dan bila perlu mendukung tujuan organisasi ini.

f. Forum Sidakarya Bersatu atau Jaringan Aksi Tolak Reklamasi

Sidakarya (Jalak Sidakarya)

Forum sidakarya bersatu atau kerap dikenal dengan sebutan Jaringan

Aksi Tolak Reklamasi Sidakarya (Jalak Sidakarya) merupakan salah satu forum

dari masyarakat Desa Sidakarya yang menolak kebijakan revitalisasi Teluk

Benoa oleh Pemerintah Daerah Bali. Motivasi dari forum ini untuk menolak

rencana revitalisasi dari pemerintah adalah karena Desa Sidakarya merupakan

salah satu desa yang terletak di sekitar perairan Teluk Benoa. Desa tersebut

hanya berjarak dua meter dari permukaan laut. Berdasarkan fakta yang terjadi di

desanya, menurut forum ini, pada saat bulan purnama, debit air meninggi di

Tukad Rangda dan Tukad Punggawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa air

sungai tidak masuk ke lautan. Desa ini pun rawan akan terjadinya banjir, seperti

yang terjadi di Kerta Dalem, dapat dilihat bahwa banjir yang melanda dapat

menenggelamkan rumah dan mobil warga.84

Jalak Sidakarya pun melakukan aksi penolakannya kepada pemerintah.

Salah satu aksi tersebut antara lain adalah dibacakannya pernyataan sikap

forum ini untuk menolak kebijakan revitalisasi dari pemerintah di kantor kepala

desa Sidakarya pada 16 Februari 2014. Forum ini pun melakukan pengumpulan

tanda tangan, dan cap jempol darah sebagai bentuk penolakannya. Selanjutnya

pada 26 Februari, Jalak Sidakarya menyerahkan spanduk yang berisi tanda

84

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/16/058554713/Tolak-Reklamasi-Teluk-Benoa-Warga-Bali-Cap-

Jempol-Darah. Tolak Reklamasi Teluk Benoa Warga Bali Cap Jempol Darah. Diakses Pada 06 April 2015

pukul 02.00 WIB.

tangan dan cap jempol darah warga tersebut kepada Gubernur dan DPRD

Provinsi Bali yang diterima oleh Kabag Humas DPRD Bali.85

Menanggapi penyerahan spanduk tersebut, Gubernur Bali keesokan

harinya mengadakan konferensi pers. Ia menemukan adanya tulisan yang

mengancam Gubernur Bali. Tulisan tesebut dianggap sebagai ancaman fisik

yang serius dan ditindaklanjuti oleh gubernur dengan melaporkan hal tersebut

beserta barang bukti ke Polda Bali. Akan tetapi, Jalak Sidakarya menolak

tuduhan gubernur tersebut. Forum ini menegaskan bahwa tidak ada warga

ataupun anggotanya yang menuliskan ancaman untuk Gubernur Bali di spanduk

tersebut.86

Tindak lanjut Polda terhadap laporan Gubernur Bali akan insiden di atas,

menyebabkan I Wayan Tirtayasa yang merupakan salah satu aktivis Jalak

Sidakarya ditangkap dan dijerat pasal 336 KUHP ayat 2. Menanggapi hal ini, tiga

aktivis dari forum ini menyerahkan diri ke Polda Bali dengan diantar oleh warga

Desa Sidakarya. Akan tetapi, pada 25-27 Maret 2014, beberapa LSM seperti

Walhi, Kontras dan Greenpeace Indonesia mendesak pembebasan keempat

aktivis Jalak Sidakarya tersebut.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan kajian literatur, Forum

Sidakarya Bersatu ini memiliki kekuatan kepribadian untuk kekuatan

persahabatan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keinginan yang sama dari

beberapa warga Desa Sidakarya untuk menolak dan berpartisipasi dalam aksi

massa yang dilakukan oleh forum ini. Selain itu, dalam kasus penangkapan salah

seorang aktivisnya, terlihat bahwa ketiga aktivis yang lain ikut mendukung

dengan menyerahkan dirinya ke Polda Bali dengan diantar oleh beberapa warga

setempat. Kekuatan persahabatan ini dapat mmpengaruhi pihak lain maupun

warga setempat untuk ikut andil dalam pergerakan ini. Dengan demikian,

meskipun tidak memiliki kekuatan secara politik dan legal, namun gerakan ini

dapat mempengaruhi massa dengan kekuatan persahabatan yang ia miliki,

85

http://m.liputan6.com/news/read/828613/tolak-reklamasi-teluk-benoa-bali-warga-bubuhkan-cap-jempol-

darah?wp.news. Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bali Warga Bubuhkan Cap Jempol Darah. Diakses Pada 06

April 2015 pukul 02.00 WIB 86

http://www.forbali.org/kronologi-2/. Kronologi 2. Diakses Pada 06 April 2015 pukul 02.00 WIB

karena hal ini akan menimbulkan simpati pada masyarakat lain sehingga mereka

akan turut mendukung dalam pergerakan ini.

5.2. Kelompok Rentan (Vulnerable Group)

Kelompok rentan (Vulnerable Group) merupakan kelompok yang terkena

dampak akibat munculnya suatu permasalahan. Selain itu, kelompok ini akan

mudah untuk dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan

terhadap suatu isu. Kerentanan kelompok ini dimanfaatkan oleh kelompok

provokator untuk mencapai tujuannya. Hal inilah yang kemudian berbahaya

karena dapat meningkatkan ekskalasi konflik. Berdasarkan hasil temuan di

lapangan dan kajian literatur, berikut telah peneliti petakan kelompok-kelompok

yang menjadi kelompok rentan dalam konflik akibat pokasi lahan di Teluk Benoa

ini, sebagai berikut:

a. Banjar Adat Sekitar Wilayah Teluk Benoa

Sebagaimana disebutkan dalam Bab tiga bahwa wilayah perairan Teluk

Benoa dikelilingi oleh dua belas kelurahan yang berarti bahwa terdapat banyak

banjar adat yang berada di wilayah ini. Banjar merupakan pembagian wilayah

administratif di Provinsi Bali, Indonesia yang berada di bawah kelurahan atau

desa dan setingkat dengan rukun warga (RW). Banjar adat di Bali adalah

kumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat. Sistem banjar

yang berada di bawah desa adat tersebut diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan NKRI sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18,

Undang-Undang (UU) no. 22 tahun 1999 dan Permendagri no.3 tahun 1997

mengenai pemberdayaan dan pelestarian, serta pengembangan adat-istiadat,

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga tokoh banjar adat dari

Kelurahan Kedongan, mereka menyatakan bahwa mereka menolak rencana

pembangunan dan revitalisasi dari pemerintah. Alasan mereka menolak adalah

pertama, karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Kedua, Peluang

kerja yang terbuka di wilayah Benoa yang sudah padat akan membawa

kekhawatiran tersendiri terhadap generasi penerus di desa, sebab migrasi

secara besar-besaran kekota yang justru di bangun adalah mulai dari desa.

Ketiga, timbulnya pembangunan yang tidak merata atau ketimpangan sosial

karena semua pembangunan terpusat di wilayah Badung Selatan. Keempat,

mereka berpendapat bahwa investasi yang aka nada hanya akan

menguntungkan pihak perusahaan dan masyarakatlah yang akan menerima

dampak negatifnya.87

Mertha mencontohkan kegagalan reklamasi Pulau Serangan yang terjadi

dari beberapa tahun belakangan. Ia menambahkan bahwa saat ini masyarakat

Bali jika ingin masuk ke Pulau tersebut harus membayar kepada pihak

perusahaan sebesar lima ribu rupiah.

Ketiga kelian adat ini juga menyatakan bahwa mereka kerap kali

melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan dan revitalisasi

Teluk Benoa. Kekhawatiran dari kelompok ini adalah bahwa pembangunan yang

dikonsepkan oleh PT. TWBI ini merupakan pembangunan yang hanya

memberikan keuntungan untuk perusahaan, bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Sudiana dari Banjar Pasak menambahkan bahwa ia sebagai salah satu

wirausaha lokal di daerah tersebut akan merasa tersaingi usahanya oleh

pembangunan yang ada. Sebab, secara tidak langsung hal ini akan mengurangi

pendapatannya dari usaha tersebut.

Perwakilan dari banjar adat ini menyampaikan harapan mereka terkait

pembangunan di wilayah Bali. Harapannya adalah development base on

community seperti yang saat ini telah ada di pesisir pantai. Menurutnya, jika

pembangunan di wilayah Badung Selatan semakin padat, maka persaingan

bisnis akan semakin tinggi dan tidak sehat. Hal ini akan menyebabkan Bali

menjadi memiliki nilai yang murah.

Sedangkan Putu Dedi, seorang Kepala Banjar Tatulung, Kelurahan

Tanjung Benoa, menyatakan bahwa terkait rencana pembangunan dan

revitalisasi wilayah Teluk Benoa, baik pemerintah daerah maupun dari pihak

perusahaan tidak pernah mengadakan sosialisasi di banjarnya. Hal ini

87

I Wayan Mertha, I Ketut Budana, dan I Gede Sudiana. Banjar dari Kelurahan Kedonganananan. FGD

Kecil Prodi Damai dan Resolusi Konflik Dengan Kelompok Banjar Sekitar Teluk Benoa. 24 Maret 2014.

Di Aula LANAL Denpasar, Bali.

menyebabkan masyarakat di Banjar Tatulung tidak mengetahui apa yang akan

dibangun di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan kajian literatur, Banjar adat di

Bali memiliki kekuatan kedudukan dan kepribadian. Kekuatan ini didapatkan dari

kedudukan secara legal berdasarkan UU yang melindunginya sebagaimana

diuraikan di atas. Banjar adat ini juga selalu dilibatkan dalam proses pembuatan

kebijakan oleh pemerintah selaku perwakilan dari masyarakat adat. Dengan

demikian secara kedudukan, banjar adat di Bali memiliki kekuatan legal yang

patut dipertimbangkan. Kemudian, banjar di Bali juga memiliki kekuatan

kepribadian. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang terpilih sebagai

kelian dari Banjar Adat adalah masyarakat yang ditokohkan dan dipercaya untuk

memimpin warga banjar sesuai peraturan adat yang berlaku. Dengan demikian,

masyarakat yang tersosialisasi dalam banjar adat memiliki pengaruh yang cukup

besar bagi masyarakat di sekitarnya.

Akan tetapi, banjar adat ini masuk ke dalam kategori kelompok rentan

yang dapat dipengaruhi oleh kelompok provokator sebagaimana dijelaskan di

atas. Ia merupakan kelompok yang dapat terkena dampak akibat adanya

permsalahan yang timbul. Kelompok ini dapat saja ikut menolak atau menerima

kebijakan revitalisasi dari pemerintah. Sikap dan prilaku yang menolak atau

menerima inipun dapat muncul dalam berbagai tindakan, seperti aksi massa

yang dilakukan oleh perwakilan banjar dari Kelurahan Kedongan sebagaimana

diuraikan di atas atau dapat berupa kegiatan sosialisasi untuk mendukung

kebijakan pemerintah dan rencana pembangunan dari perusahaan.

b. Masyarakat Lokal Sekitar Teluk Benoa

Sebagaimana diuraikan dalam bab tiga dan beberapa paragraf di atas,

bahwa wilayah Teluk Benoa dikelilingi oleh dua belas kelurahan dan tiga

kecamatan. Dengan demikian dapat dianalisa bahwa masyarakat yang berada di

sekitar Teluk Benoa merupakan masyarakat dari dua belas kelurahan dan tiga

kecamatan tersebut. Diantara tiga kecamatan ini, dua diantaranya merupakan

bagian dari Kab. Badung, yaitu Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan, mengingat

bahwa Teluk Benoa ini adalah bagian dari Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komeng salah satu warga yang

tinggal di Denpasar dan bekerja sebagai tour guide, ia sendiri secara individual

menolak kebijakan pemerintah untuk dilaksanakannya revitalisasi di Teluk

Benoa. Alasan ia menolak kebijakan tersebut karena menurutnya pembangunan

di Kabupaten Badung Selatan ini sudah mengalami ketimpangan dengan

pembangunan di Badung Utara. Ia menyatakan bahwa pembangunan di

Kabupaten Badung Selatan sudah sangat banyak, seperti hotel dan resort.

Selain itu, menurutnya rencana pembangunan yang dikonsepkan oleh pihak

investor akan merusak lingkungan dan alam di wilayah Teluk Benoa, salah

satunya adalah dapat menyebabkan banjir bagi masyarakat yang tinggal di

sekitar Teluk Benoa. Komeng berharap agar pemerintah dapat meninjau

kebijakannya dalam memutuskan Teluk Benoa sebagai lahan yang akan

direvitalisasi. Ia menyarankan agar pemerintah membuat keseimbangan

pembangunan antara Badung Utara dan Selatan. Ia sendiri memperoleh

informasi mengenai kebijakan pemerintah ini melalui media seperti televisi dan

media iklan seperti baliho-baliho yang tersebar di beberapa wilayah. 88

Ayu yang merupakan salah satu warga yang tinggal di Kelurahan Tanjung

Benoa dan bekerja sebagai manajer di usaha water sport di wilayah tersebut

menyatakan secara pribadi tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk

merevitalisasi Teluk Benoa melalui investor, yaitu PT. TWBI. Ia menambahkan

bahwa pembangunan yang ada akan berdampak pada lingkungan dan dapat

menyebabkan banjir. Selain itu, menurutnya usaha lokal seperti tempat ia

bekerja sekarang akan tersaingi dengan adanya pembangunan dari investor

tersebut. Menurutnya, rencana pembangunan yang dikonsepkan oleh investor

hanya akan menguntungkan perusahaan itu sendiri, bukan untuk kesejahteraan

masyarakat lokal sekitar. 89

Kemudian, Setiana salah satu masyarakat Kelurahan Kedongan

menyatakan bahwa ia secara pribadi menolak kebijakan pemerintah ini. Hal ini

disebabkan karena wilayah pembangunan seluas 700 hektar yang akan diuruk

dari laut dengan ketinggian 6,25 meter, sedangkan masyarakat pesisir sekitar

88

Komeng. Tour Guide, Masyarakat Kota Denpasar. Wawancara Personal. 22 Maret 2015. Sanur,

Denpasar. 89

Ayu. Manajer Usaha Water Sport. Wawancara Personal. 25 maret 2015. Kelurahan Tanjung Benoa

Teluk Benoa tinggal 2 meter dari permukaan laut, maka jika terjadi air pasang

akan menyebabkan terjadi banjir, hal ini akan membahayakan masyarakat

sekitar. Selain itu, menurutnya ada keraguan dari masyarakat mengenai manfaat

dari pembangunan dan revitalisasi ini. Ia khawatir jika pembangunan ini hanya

bermanfaat bagi investor bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia

mencontohkan seperti pembangunan yang ada di Sidoarjo yang saat ini

masyarakat lokal lah yang menerima dampak terkena lumpur akibat adanya

pembangunan dari salah satu perusahaan. Ia juga menambahkan bahwa

masyarakat lokal juga akan tersaingi usahanya seperti usaha restoran dengan

adanya pembangunan nantinya. Harapannya terkait permsalahan ini adalah

ketegasan dari pemerintah untuk memutuskan kebijakan selanjutnya yang akan

diambil.90

Sementara itu, Made salah satu masyarakat Banjar Tatulung, Kelurahan

Tanjung Benoa, menyatakan bahwa ia sendiri tidak mengetahu persis

permasalahan revitalisasi Teluk Benoa. Namun, ia sendiri secara tidak langsung

mendukung rencana pembangunan dan revitalisasi di wilayah tersebut.

Alasannya adalah karena dengan adanya pembangunan ini ia sebagai warga

yang tinggal di sekitar wilayah ini, akan mendapatkan keuntungan, salah satunya

adalah lapangan pekerjaan baru. Sebab, keseharian ia sendiri adalah sebagai

pekerja di salah satu usaha water sport milik warga lain. Ia juga menambahkan

jika memang pembangunan yang akan dilaksanakan terbaik untuk masyarakat,

maka menurutnya sudah seharusnya masyarakat secara bersama-sama

mendukung rencana tersebut. Selain itu, menurutnya pembangunan ini sama

sekali tidak akan mengganggu lingkungan, seperti banjir. Sebab, banjir yang

terjadi di wilayah ini tidak sampai mengganggu aktivitas keseharian warga.

Mengenai kerusakan mangrove sendiri, Made mengaku bahwa pemerintah

daerah sudah pernah memiliki program untuk membersihkan mangrove, namun

terhenti karena ada permasalahan dana. Namun, sejak dua tahun yang lalu,

90

Sudiana, I Gede. Kelian Banjar di Kelurahan Kedongan. Wawancara Personal. 24 Maret 2014. Aula

LANAL Denpasar, Bali.

pihak swasta, LSM serta mahasiswa mulai memperhatikan wilayah mangrove ini

seperti adanya pembersihan dan penanaman ulang mangrove.91

Koma yang juga merupakan masyarakat Banjar Tatulung, menyatakan

bahwa ia mendukung kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi Teluk Benoa

dengan konsep yang ditawarkan oleh PT. TWBI. Sebab, ia juga akan

mendapatkan dampak positif seperti adanya lapangan pekerjaan baru. Selain itu,

menurutnya pembangunan ini akan memperbaik infrastruktur yang ada saat ini.

Ia pun akan menerima segala bentuk kebijakan pemerintah sebagai masyarakat

biasa. Hal ini juga sebagai bentuk aplikasi dari budaya pawongan, yaitu menjaga

hubungan antara manusia dengan manusia dengan tidak melakukan

pengrusakan. Sementara itu, Sugeng salah satu masyarakat pendatang yang

tinggal di kelurahan Tanjung Benoa, mengaku tidak pernah mendengar dan

mengetahui mengenai permasalahan revitalisasi Telok Benoa.

Menurut analisis peneliti, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Teluk

Benoa ini merupakan kelompok rentan. Mereka dapat saja bertindak untuk setuju

ataupun tidak setuju. Bahkan terdapat orang-orang yang tidak mengetahui

permasalahan yang muncul. Namun, masyarakat dapat saja dipengaruhi oleh

provokator untuk menolak ataupun mendukung kebijakan pemerintah untuk

merevitalisasi wilayah perairan Teluk Benoa. Mereka juga dikategorikan sebagai

kelompok rentan karena mereka adalan kelompok orang yang akan terkena

dampak langsung baik itu negatif maupun positif mengenai pembangunan yang

ada. Masyarakat juga yang akan terkena dampak dari adanya isu-isu penolakan

dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara

dengan masyarakat-masyarakat seperti di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat

mengharapkan pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dan

menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka akan menerima apapun

keputusan pemerintah tanpa aksi yang anarki, meskipun keputusan tersebut

bertentangan dengan mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat ini percaya

kepada karma dan dalam hal mengaplikasikan budaya Tri Hita Kirana yang

menjadi panduan hidup masyarakat setempat.

91

Made. Wiraswasta, Masyarakat Lokal Banjar Tatulung, Kelurahan Tanjung Benoa. Wawancara Personal.

25 Maret 2015. Tanjung Benoa

c. Nelayan Sekitar Wilayah Teluk Benoa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelompok nelayan yang

berasal dari kelurahan Tuban, mereka tidak menyetujui kebijakan pemerintah

untuk merevitalisasi Teluk Benoa melalui PT. TWBI. Seperti diketahui bahwa

mereka melakukan aktivitas mencari ikan di pantai barat maupun di pantai timur

(Tanjung Benoa). Sikap penolakan kelompok nelayan ini lebih kepada dampak

kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pembangunan tersebut.

Nelayan merujuk pada pembangunan tol di atas laut yang juga melintasi wilayah

Tanjung Benoa, menurutnya pembangunan yang ada mengakibatkan terjadinya

air pasang, yang akan naik ke darat sehingga menyebabkan banjir. Selain alasan

kerusakan lingkungan, nelayan berpendapat bahwa lahan untuk mencari ikan di

pantai timur atau seputaran Tanjung Benoa akan berkurang mengingat luasnya

lahan yang akan digarap perusahaan dalam pembangunan ini. Mereka juga

mengakui bahwa di kelurahan Tanjung Benoa, sebagian masyarakat nelayan

hanya menjadikan profesi mencari ikan sebagai kegiatan refreshing alias hobi

semata, bukan sebagai sumber mata pencaharian utama.92

Namun, meskipun mereka tidak menyetujui rencana pembangunan yang

ada, nelayan ini belum pernah untuk mengikuti aksi-aksi penolakan rencana

pembangunan tersebut. Mereka menganggap bahwa kegiatan aksi penolakan ini

bermotif politik sehingga tidak tertarik untuk ikut dan dimobilisasi. Kelompok

nelayan ini memilih untuk lebih fokus melaut dan menghidupi keluarganya dari

pada ikut melakukan hal yang membuang waktu untuk mencari nafkah.

Sikap tidak setuju kelompok nelayan ini diperoleh dari mendengar

informasi melalui media ataupun dari mulut ke mulut tentang akibat negatif yang

akan timbul dari proyek tersebut. Sosialisasi media dan mulut ke mulut tentang

reklamasi ini berhasil membentuk opini negatif sebagian masyarakat termasuk

nelayan ini mengenai rencana pembangunan tersebut. Nelayan menyatakan

bahwa pihak perusahaan atau pihak terkait belum sama sekali mensosialisasikan

rencana pembangunan dan revitalisasi. Sosialisasi yang belum dilakukan

tersebut berkaitan dengan detail model pembangunan, gambaran grand design

92

I Made Sukarma, Ardiansyah, I Ketut Suwete, dan Made Bagia Antara. Nelayan Kelurahan Tabanan.

Focus Group Discussion Kecil dalam Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Prodi Damai dan Resolusi

Konflik. 24 Maret 2014. Lanal Denpasar, Bali.

atau master plan pembangunan ke masyarakat serta manfaat yang dapat

ditimbulkan, sehingga terlihat arus informasi dampak buruk rencana

pembangunan dan revitalisasi di kelompok nelayan lebih kuat daripada manfaat

pembangunan yang semestinya disosilisasikan langsung oleh pihak perusahaan

dan pemerintah ke nelayan. Bahkan nelayan mengakui tidak menutup

kemungkinan bahwa mereka bisa menerima ketika dalam penyampaiannya

rencana pembangunan tersebut lebih baik dan menguntungkan mereka.

Nelayan lokal masih meyakini nilai-nilai leluhur mereka tentang tri hita

karana yaitu bagaimana menjaga harmonisasi dengan sesama, dengan

lingkungan dan dengan Tuhan, sehingga mereka tidak akan setuju atau tidak

akan terlibat dengan cara-cara penolakan yang berujung pada kekerasan.

Mereka dalam hal ini menyetujui aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh

sebagian masyarakat Bali sebagai bentuk aspirasi, namun tidak dengan cara-

cara yang berujung pada kekerasan.

Nelayan memiliki harapan besar akan keberlangsungan mata pencaharian

mereka sebagai jalan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Saat ini nelayan

lokal turut mengeluhkan masuknya nelayan-nelayan tradisional dari luar bali ke

wilayah tangkapan mereka baik di pantai timur maupun di pantai barat yang

diduga akan menjadi penyebab berkurangnya penghasilan mereka akhir-akhir

kini. Sehingga nelayan khawatir pula, dengan keberadaan rencana

pembangunan dan revitalisasi yang menggunakan lahan laut di pinggiran

Tanjung Benoa nanti akan turut pula mengancam sumber mata pencaharian

mereka sebagai nelayam. Nelayan tegas menyatakan bahwa ketika

pembangunan ini akan mengancam mata pencaharian mereka, harapan mereka

adalah agar rencana pembangunan dan revitalisasi tersebut tidak dilanjutkan dan

membiarkan keadaan Tanjung Benoa apa adanya seperti saat ini. Dengan

demikian mereka bisa dengan leluasa untuk mencari ikan untuk menghidupi diri

dan keluarga mereka.93

Kelompok nelayan ini merupakan kelompok rentan karena mereka

merupakan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah Teluk Benoa.

Bahkan mata pencaharian mereka adalah mencari ikan hingga ke wilayah di

93

ibid

sekitar Teluk Benoa. Kelompok ini mudah saja dipengaruhi oleh kelompok

provokator yang menolak ataupun mendukung revitalisasi dan rencana

pembangunan oleh investor. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pernyataan dari

mereka sendiri bahwa pada awalnya mereka menolak, namun mereka dapat

berubah arah dengan mendukung rencana tersebut jika mereka selaku

masyarakat dan nelayan memperoleh dampak positif dari rencana pembangunan

tersebut.

d. Mahasiswa Universitas di Bali

Mahasiswa yang sedang menempuh aktivitas perkuliahan di Bali, peneliti

kategorikan sebagai kelompok rentan. Hal ini disebabkan bahwa mereka

merupakan kelompok yang mudah dipengaruhi oleh isu-isu yang saat ini sedang

muncul. Dengan isu-isu mengenai pro dan kontra rencana pembangunan dan

revitalisasi wilayah Teluk Benoa yang sedang mencuat dan munculnya

banyaknya kelompok atau komunitas pendukung atau penolak sebagai

provokator akan dapat mempengaruhi kelompok ini untuk mendukung ataupun

tidak kebijakan pemerintah daerah tersebut. Bahkan, kelompok mahasiswa ini

dapat bergabung dalam salah satu komunitas penolak atau pendukung ataupun

membentuk komunitas sendiri untuk menolak atau mendukung kebijakan

pemerintah.

Berdasarkan hasil literatur dan wawancara dengan Clara, seorang ketua

Bem Udayana (UNUD) secara personal dan lembaga memberikan sikap

tegasnya berupa penolakan terhadap rencana pembangunan dan revitalisasi

Teluk Benoa. Penolakan terbaru mereka lakukan dengan melakukan aksi solo

pada tanggal 23 maret 2015 dalam aksi nasional serentak mengkritisi 200 hari

kerja Presiden Jokowi-JK. dalam aksi tersebut BEM Udayana turut menyuarakan

pencabutan perpres no.51 tahun 2014 tentang pengalihan fungsi lahan

konservasi dan rencana revitalisasi Teluk Benoa.94

Bem ini memiliki kajian internal dan terdapat empat alasan fundamental

penolakan Bem UNUD ini, antara lain adalah pertama, Bem udayana mengacu

pada Pada Pasal 55 ayat (5) Perpres No. 45 Tahun 2011 sebelum diubah

94

Bem PM Universitas Udayana. 2014. Kajian Reklamasi Teluk Benoa. Bem PM Unud

menjadi Perpres No. 51 Tahun 2014. Dalam Perpres ini yang disebutkan bahwa

Teluk Benoa masuk ke dalam wilayah lahan konservasi. Selanjutnya pada Pasal

2 ayat (3) Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Reklamasi tidak dapat dilakukan

pada kawasan konservasi dan alur laut. Selain itu, dalam Perda Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali No. 16 Tahun 2009 soal sempadan

pantai untuk laut diatur 100 meter. Mereka menyatakan bahwa masyarakat Bali

sudah menyepakati Perda RTRWP yang menyatakan sempadan pantai untuk

laut yakni 100 meter untuk dapat melakukan aktifitas pembangunan.

Kedua, menurut kajian Bem ini, pada hakikatnya Bali tidak memerlukan

wisata artifisial atau buatan. Akan tetapi, lebih memerlukan pengembangan

pariwisata budaya yang tentunya menjadi roh pariwisata yang ada di Bali.

Pembangunan di Bali harus senantiasa berlandaskan konsep Tri Hita Karana

sehingga mampu menjaga keharmonisan jangka panjang yang mampu

dirasakan oleh generasi penerus Bali nantinya. Pengembangan pariwisata

diharapkan dapat lahir langsung dari inisiatif Desa Pakraman maupun karma

banjar melalui pengembangan desa wisata melalui dukungan penuh dari pihak

pemerintah sehingga manfaatnya dapat menyentuh masyarakat secara

langsung. Karena wisatawan datang ke Bali adalah untuk mencari otentisitas

atau keaslian dari kebudayaan Bali itu sendiri.

Ketiga, mereka mengkhawatirkan bahwa percepatan pembangunan hanya

berfokus pada beberapa tempat khususnya di Bali Selatan yang pada akhirnya

akan semakin menambah kesenjangan antar masyarakat khususnya dari aspek

ekonomi. Keempat, menurut Bem UNUD bahwa pemerintah sudah seharusnya

memberikan subsisi kepada para petani agar mampu mengolah lahannya untuk

budidaya pertania. Bukannya pemerintah malah mengalihfungsikan lahannya

pada bisnis yang dinilai lebih menguntungkan.

Sebagaimana halnya dengan sikap ketua Bem UNUD yang secara

personal dan kelembagaan menolak rencana pembangunan dan revitalisasi

pemerintah melalui investor. Mahasiswa IHDN melalui ketua Bemnya, Desi dan

putra ketua DPM (dewan perwakilan Mahasiwa) secara personal menolak

kebijakan revitalisasi Teluk Benoa, namun tidak pernah menyampaikan

penolakannya secara kelembagaan yang dalam hal ini Bem IHDN. Dalam

melakukan penolakan tersebut, Personal-personal mahasiswa IHDN,

melakukannya dengan bergabung dengan lembaga mahasiswa eksternal atau

lembaga LSM kontra reklamasi tanpa sama sekali membawa instansi lembaga

IHDN.

Penolakan yang mereka lakukan karena kekhawatiran mereka akan

kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh pembangunan tersebut.

Mereka juga menambahkan bahwa adanya kemungkinan masuknya pendatang-

pendatang dari luar Bali yang lambat laun akan menimbulkan masalah di Bali.

Mereka berharap bahwa Tanjung Benoa sudah cukup seperti saat ini saja

(alamiah), tanpa harus ada perubahan dengan adanya rencana pembangunan

dan revitalisasi. Namun dalam bersikap tersebut, Bem IHDN tidak

mempersalahkan secara total rencana tersebut, mereka pun turut

menyampaikan aspek positif yang bisa timbul dari proyek tersebut, antara lain

seperti terbukanya lapangan kerja baru dan makin mendunia nya pariwisata bali

dalam kancah internasional.

Sementara itu, Putri mahasiswa program studi Psikologi UNUD

menyatakan bahwa secara pribadi ia mendukung kebijakan pemerintah untuk

merevitalisasi Teluk Benoa, jika memang hal ini baik untuk masyarakat dan

wilayah Bali. Namun, menurutnya, pembangunanan ini harus tetap berlandaskan

pada nilai kebudayaan Bali sepeti Tri Hita Kirana.

5.3. Aktor Fungsional

Aktor fungsional merupakan aktor yang bertugas untuk menyelesaikan

suau permasalahan, terkait dalam hal ini adalah permasalahan pro dan kontra

kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi Teluk Benoa, Bali. Aktor ini adalah

Pemerintah Daerah, Polisi Daerah, dan Korem Provinsi Bali. Ketiga aktor

tersebut berkepentingan untuk menjaga keamanan wilayah Bali terutama jika

ada suatu permasalahan yang muncul ke publik. Mereka juga bertugas untuk

memotong informasi abnormal yang diberikan oleh kelompok provokator kepada

kelompok rentan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir ekskalasi konflik. Ketiga

aktor ini merupakan aktor fungsional juga disebabkan karena sesuai dengan

Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah bersama kepolisian daerah dan

Korem bertugas menjaga keamanan daerah yang dipimpinnya. Berikut

penjelasan mengenai ketiga aktor fungsional ini :

a. Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Putu Eka dalam paparan pembekalan Kuliah Kerja Dalam Negeri

mahasiswa FSP Unhan menjelaskan bahwa permasalahan mengenai tanggapan

masyarakat akan kebijakan rencana revitalisasi dan pembangunan yang timbul

saat ini hanyalah perbedaan ide atau pendapat semata. Sebagaimana diketahui

bahwa hal tersebut merupakan nature atau alami terjadi. Ia pun menambahkan

bahwa sebelum kebijakan untuk merevitalisasi wilayah perairan Teluk Benoa

dikeluarkan, Pemda terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat masyarakat

terutama masyarakat adat. Pemerintah Daerah Bali akan mengundang

masyarakat adat dalam suatu forum, seperti diketahui bahwa di Bali terdapat

Desa Adat dan Desa Dinas. Desa adat inilah yang memiliki peran yang besar di

Bali, seperti dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Selain itu,

Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga mengadakan Forum Bebas Bicara yang

diadakan setiap hari minggu dan Simakarme yang diadakan setiap awal bulan.

Dalam kedua forum tersebut, masyarakat bebas untuk berbicara mengenai hal

apa saja kecuali permasalahan agama.95

Selain itu, mengenai masalah pembangunan kepariwisataan sendiri,

pemerintah selalu melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sosialisasi ini

dilakukan dengan mengundang pihak perusahaan atau hotel, perwakilan dari

pemerintah yang berkaitan seperti Dinas Pariwisata, dan masyarakat adat

setempat. Bagian pemerintah daerah yang mengurusi masalah ini adalah Biro

Hukum. Eka juga menambahkan bahwa pembangunan yang ada di Bali selalu

mempertimbangkan budaya Tri Hita Kirana karena hal ini merupakan landasan

hidup masyarakat Bali yang tidak terpisahkan. 96

Terkait dengan permasalahan revitalisasi kawasan perairan Teluk Benoa,

Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten

Badung. Suendi, menyatakan bahwa kebijakan revitalisasi dari Pemerintah 95 Putu Eka. Ass. Gubernur Bidang Ketataprajaan Sekda Prov. Bali. Paparan Pembekalan KKDN

Mahasiswa FSP Unhan. 23 Maret 2015. Auditorium Kantor Gubernur Bali. 96

Putu Eka. Ass. Gubernur Bidang Ketataprajaan Sekda Prov. Bali. Wawancara Personil. 23 Maret 2015.

Auditorium Kantor Gubernur Bali.

Masih dalam tahapan Amdal. Dimana dalam tahapan ini akan dipertimbangkan

dari aspek lingkungan dan kelayakan pembangunan. Ia juga menambahkan

bahwa pihak investor pada awalnya mengajukan permohonan untuk melakukan

pembangunan di wilayah Teluk Benoa sebagai bentuk revitalisasi, di mana siapa

saja dapat melakukan hal yang sama. Tugas pemda adalah menerima

pengajuan tersebut dan meninjau serta menguji kelayakannya. Suendi kembali

menegaskan bahwa pemda sendiri dalam mengambil keputusan ini tentu saja

atas pelibatan masyarakat yang diwakili oleh masyarakat adat setempat. 97

Beberapa kali pemerintah memfasilitasi pertemuan dengan pihak yang

setuju dan tidak setuju serta mengundang masyarakat adat untuk membicarakan

kelanjutan kebijakan rencana pemerintah untuk merevitalisasi Teluk Benoa.

Namun, jika pihak-pihak ini masih bertentangan pendapat, maka pemerintah

daerah pun akan sama-sama menyepakati untuk tidak sepakat sebagai hasil

pertemuan tersebut. Pemerintah juga menyediakan forum bebas bicara setiap

hari minggu dan simakarme setiap awal bulan sebagaimana diuraikan Putu Eka

di atas.

Menurutnya, meskipun saat ini di Bali timbul perbedaan pendapat

mengenai permsalahan revitalisasi, namun tidak akan menimbulkan aksi-aksi

yang anarkis. Sebab, masyarakat Bali percaya akan adanya karma dan menjaga

hubungannya sebagai sesame manusia atau pawongan sebagai salah satu

bentuk aplikasi konsep Tri Hita Kirana. Tidak hanya mengenai permasalahan ini

saja, ia menyatakan bahwa dalam banyak kasus lain, di Bali tidak pernah sampai

menimbulkan aksi yang anarkis.98

b. Polisi Daerah Bali

Dalam menangapi pihak yang setuju dan tidak setuju terkait

permasalahan kebijakan rencana pembangunan dan revitalisasi Teluk Benoa

melalui PT. TWBI ini, pihak kepolisian daerah Bali menyatakan bahwa hal ini

berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban di Bali. Berdasarkan hasil

catatan kepolisian daerah Bali terkait aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang

pro dan kontra, tercatat beberapa laporan penganiayaan dan pengancaman di

97

Suendi. Kepala Kesbangpol Kab. Badung. Wawancara Personal. 23 Maret 2015. Auditorium Kantor

Gubernur Bali 98

ibid

muka umum. Polda Bali menangkap salah satu aktivis yang tergabung dalam

Jaringan Aksi Tolak Reklamasi (Jalak) Desa Sidakarya, Denpasar, I Wayan

Tirtayasa. Penangkapan ini terkait laporan Gubernur Bali mengenai spanduk

bertuliskan 'Penggal Kepala Mangku P' yang dipasang aktivis tersebut saat

berunjuk rasa beberapa waktu lalu dan kemudian diserahkan ke Pemda Provinsi

Bali. 99

Pihak kepolisian daerah Bali sendiri menginginkan adanya pertemuan

yang memfasilitasi pihak yang pro dan kontra terkait permasalahan ini. Hal ini

dimaksudkan agar ada upaya-upaya preventif dalam menjaga perdamaian di

Bali. Pihak Polda berharap agar solusi dari permasalahan ini dapat ditemukan,

karena tanpa adanya jaminan keamanan, maka pengembangan pariwisata serta

tujuan besar dalam berbangsa dan bernegara tidak akan terwujud.

Pihak Polda juga menambahkan, bahwa ia bersama dengan TNI wilayah

dan Polisi Adat atau Pecalang juga telah berkoordinasi untuk menjaga dan

mengamankan wilayah Bali. terutama terkait permsalahan pro dan kontra

rencana revitalisasi Teluk Benoa. Ketiga pihak ini telah melakukan upaya

pencegahan. Menurutnya, keamanan dan ketertiban di Bali juga merupakan

tanggung jawab masyarakat yang tinggal di Bali.

Selanjutnya, salah satu tindakan yang dilakukan oleh Polda Bali adalah

dengan melakukan sharing informasi. Upaya ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman mengenai rencana pembangunan dan revitalisasi dari pemerintah

dan pihak perusahaan tersebut. Sehingga, dengan adanya upaya berbagi

informasi ini, diharapkan masyarakat dapat mengerti dan mencegah

berkembangnya ketidakpahaman oleh masyarakat ini menjadi suatu konflik yang

dapat mengancam keamanan masyarakat itu sendiri.

Upaya lain yang dilakukan oleh Polda Bali antara lain adalah pertama,

melakukan tindakan pengamanan dalam setiap aksi penolakan maupun

pendukungan terhadap kebijakan pemerintah dan konsep pembangunan

investor. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan anarkis yang dapat

mengganggu stabilitas ketertiban di Bali. Kedua, yaitu Polda melalui

Babinkamtibnas melakukan sosialisasi pada masyarakat khususnya yang tinggal 99

Komisaris Polisi I Nyoman Wejo. Polresta Denpasar. Tanggapan Dalam FGD Prodi Damai dan Resolusi

Konflik. 24 Maret 2015. Grand Inna Bali Beach, Sanur.

di wilayah sekitar Teluk Benoa mengenai kebijakan pemerintah yang

sebenarnya. Tindakan ini bertujuan agar masyarakat lokal ini tidak terprovokasi

oleh kelompok-kelompok provokator yang sudah peneliti petakan di atas.

c. Komando Resort Militer (DANREM 163/WSA) Denpasar

Dalam tata kelola pemerintahan daerah provinsi, Komando Resort Militer

(Korem) menjadi bagian dari unsur muspida (Musyawarah Pimipinan Daerah).

Oleh karena itu, dalam hal tersebut Danrem 163/WSA Denpasar, turut menjadi

bagian dalam unsur Muspida provinsi Bali yang dipahami sebagai pihak yang

mendukung keberadaan rencana pembangunan dan revitalisasi wilayah Teluk

Benoa. Namun, dalam permasalahan tersebut, Danrem bersikap untuk

menempatkan dirinya dalam posisi netral.

Dalam posisi ini, Danrem memahami bahwa tindakan yang akan dilakukan

oleh perusahaan dalam kaitannya dengan revitalisasi Teluk Benoa didasari atas

keberadaan perpres no.51/ 2014. Dalam perpres ini disebutkan memgenai izin

dan hak pemanfaatan pembangunan maupun pengelolaan wilayah perairan

Teluk Benoa. Menurut Kolonel Wiranto, kebijakan revitalisasi Teluk Benoa oleh

pemerintah menjadi kebijakan strategis nasional atas dinamika internal di

kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Hal ini

disebabkan oleh adanya perubahan status zona kawasan pesisir dan pulau-

pulau kecil di kawasan Telok benoa, sehingga menurutnya hal ini perlu untuk

direvitalisasi.

Danrem mengatakan bahwa upaya revitalisasi ini didasari pula oleh

penjelasan pemerintah pusat melalui seskab Dipo Alam pada era presiden SBY,

bahwa upaya revitalisasi dilakukan dengan kegiatan pengerukan. Selain itu,

revitalisasi yang disyaratkan harus berjarak minimal 100 meter dari Tahura

dengan kedalaman 5 meter dan secara khusus mengenai kegiatan revitalisasi

harus dilakukan dalam bentuk pulau-pulau dengan luas maksimal 700 Ha

dengan ketentuan 40% untuk ruang terbuka hijau.

Dalam kaitannya kemudian, beliau menyampaikan bahwa instansi yang

ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan penelitian kelayakan revitalisasi

perairan Teluk Benoa adalah kementrian Lingkungan Hidup RI, Pemerintah Bali,

Pemerintah NTB, Pemerintah Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, dan

LPPM universitas Udayana, Universitas Negeri Makassar dan Universitas Gajah

Mada.

6. Analisis StakeHolder

Konflik merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan dan

akan selalu ada di dalam kehidupan hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh

Moore (1986) cited in Gordon (1966) bahwa “Conflict is not necessarily bad,

abnormal, or dysfunctional; it is a fact of life”. Memandang perkembangan dan

pembangunan di Teluk Benoa Kabupaten Badung merupakan hal yang wajar

bahwa terdapat perbedaan pendapat pada Masyarakat Bali menanggapi

pembangunan ini. Perbedaan pendapat masyarakat akan pembangunan di Teluk

Benoa bukanlah tanpa sebab “Dalam proses pembuatan Perpres ini terdapat

bagian yang miss”, dipaparkan oleh Rektor Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar pada kesempatan wawancara tanggal 23 Maret 2015 di Kantor

Gubernur. Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar merasa sosialisasi

pemerintah terhadap peraturan kurang dilakukan sehingga perpres dianggap

sebagai sesuatu hal yang ujug-ujug bagi sebagian masyarakat Bali. Hal ini

sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Groton (1997) bahwa two main

identifiable group causes for organization conflicts: project uncertainty and

process problems. Rektor IHDN memaparkan perbedaan pendapat ini terjadi

disebabkan oleh process problem Perpres No. 51/ 2014100 dalam bidang

sosialisasi dan keterbukaan proses pembuatan regulasi.

Dalam perbedaan pendapat yang terjadi pada pembangunan di Teluk

Benoa seperti yang dipaparkan oleh Putu Rio, Biro Humas Kepala Sub-Bagian

Elektronik, bahwa mulai timbul persepsi-persepsi negatif dari masyarakat

terhadap pemerintah. An interaction of independent people who acknowledge

different objectives, wishes and values in the other part, capable of interfering

with their own. Setiap kelompok baik yang setuju maupun yang tidak setuju

dalam pembangunan Teluk Benoa memiliki perbedaan alasan yang berbeda

dalam memandang pembangunan Teluk Benoa tersebut. Namun dalam

100

Lembaga Negara Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Diakses

<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4f298e9bc0bae6313231393231.html> pada 4 April 2015.

perkembangan perbedaan pendapat ini, Pemerintah Bali menganggap hal ini

adalah hal yang cukup wajar terjadi, Pemerintah menghargai seluruh perbedaan

ini. Seperti yang dipaparkan oleh Asisten Gubernur I Bali Dewa Putu Eka

melakukan suatu forum yang menampung perbedaan-perbedaan ini melalui

Forum Bali Bebas Bicara101 yang diselenggarakan setiap hari Minggu pukul

08.00 WITA di depan kantor Gubernur, sehingga diharapkan tiga komponen

yang akan membentuk konflik tidak terjadi yaitu interdependence, perception (at

least by one part) and antagonism102.

Perbedaan pendapat antara pihak yang mendukung pembangunan Teluk

Benoa dengan yang tidak didasari pada persoalan lingkungan, budaya, dan

ekonomi. Pihak yang menolak berpendapat bahwa pembangunan

kepariwisataan di Teluk Benoa akan merusak lingkungan yang ada seperti hutan

mangrove, merusak ekosistem biota laut di Teluk Benoa, menimbulkan abrasi di

pantai-pantai sekitar dan lain sebagainya103. Perusakan lingkungan tersebut juga

berbenturan dengan persoalan budaya. Pembangunan yang akan dilakukan

dianggap melanggar norma-norma budaya yang ada di masyarakat Bali.

Pembangunan kepariwisataan Teluk Benoa dianggap tidak akan

memberikan keuntungan secara ekonomi kepada masyarakat Teluk Benoa.

Pihak yang menolak berpendapat bahwa dilihat dari pengalaman pembangunan

di Bali selama ini, keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan

sangatlah kecil porsinya untuk masyarakat Bali. Keuntungan ekonomi yang besar

hanya dinikmati oleh investor maupun orang-orang luar Bali. Sehingga pada

akhirnya, pihak yang menolak pembangunan kepariwisataan menyatakan bahwa

upaya pembangunan harus dibatalkan104.

Pihak yang setuju atas pembangunan Teluk Benoa berpendapat bahwa

pembangunan di Teluk Benoa pasti akan didasari dengan penelitian uji 101

Sri Lestari. 2014. Kini, Warga Bisa Kritik Gubernur Bali Melalui “Forum PBB”. Diakses

<http://regional.kompas.com/read/2014/11/16/09203781/Kini.Warga.Bisa.Kritik.Gubernur.Bali.Melalui.Fo

rum.PBB.> pada 5 April 2015. 102

Marilynn B. Brewer. 1999. The Psychology of Prejudice: Ingroup Love or Outgroup Hate?. Diakses

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.197.4614&rep=rep1&type=pdf> pada 3 April

2015. Pg. 438-442. 103

ForBali. 2014. 13 Alasan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Diakses <http://www.forbali.org/wp-

content/uploads/2014/10/ForBALI-Newsletter-2.pdf> pada 4 April 2015. 104

Putu Herry Idrawan. 16 Februari 2014. Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Warga Bali Cap Jempol

Darah.Diakses <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/16/058554713/Tolak-Reklamasi-Teluk-Benoa-

Warga-Bali-Cap-Jempol-Darah> pada 3 April 2015

kelayakan (feasibility study)105 dan uji publik (public hearing) terlebih dahulu.

Direktur PT Tirta Wahana Bali Internasional, Heru Budi Waseso mengatakan

bahwa pembangunan akan tetap sesuai dengan aturan-aturan dan tidak

merusak lingkungan dan dipastikan tidak akan berbenturan dengan budaya yang

ada di Bali106. Investor juga berkomitmen bahwa potensi SDM Teluk Benoa akan

dimaksimalkan dalam pembangunan kepariwisataan Teluk Benoa, sehingga

keuntungan ekonomi akan dirasakan oleh masyarakat lokal.

Dilihat dari sudut pandang psikologi, Dosen Psikologi Univeritas Udayana

Yohannes Herianto, melihat adanya perbedaan pendapat dan informasi yang

tidak sempurna mengenai rencana pembangunan kepariwisataan di Teluk Benoa

akan menciptakan group think. Group think ini harus dicegah agar tidak

berkembang menjadi stereotype yang akan memperuncing masalah sehingga

perbedaan pendapat berubah menjadi konflik intergroup107.

Stereotype akan terbentuk ketika sudah terjadi kategorisasi dalam

memandang kelompok lain. Menurut Oakes (2001)108, kategorisasi adalah akar

kejahatan dari hubungan antar kelompok (the root of all evil in intergroup

relations). Jalan menuju diskriminasi bermula dari tindakan pengkategorisasian.

Untuk mencegah hal tersebut, maka masing-masing pihak baik pihak pendukung

maupun menolak harus berusaha menerima dan memahami informasi dari pihak

lainnya sehingga tidak terjadi bias dalam berpikir. Salah satu cara bertukar

informasi adalah dengan melakukan FGD (Focus Group Disscussion).

6.1. Stakeholder

Stakeholder are persons, groups or organizations having any interest in

the project and who may influence the project planning, design, implementation

and future use. Terdapat beberapa kategori Stakeholder yaitu stakeholder

utama, stakeholder pendukung dan stakeholder kunci. Stakeholder Utama 105

Russell Craig Robinson. 2011. Feasibility Study for Development of an 81-Unit Single Family

Residential Subdivision. Diakses <http://www.csus.edu/uld/thesis-project/bank/2011/Robinson.pdf>. Pg.3 106

Latief. 21 November 2014. Pengembangan Tetap Lanjutkan Proyek Revitalisasi Teluk Benoa. Diakses <

http://properti.kompas.com/read/2014/11/21/154517021/Pengembang.Tetap.Lanjutkan.Proyek.Revitalisasi.

Teluk.Benoa> pada 5 April 2015. 107

Morton Deutsch, “Subjective Features of Conflict Resolution: Psychological, Social and Cultural

Influences” dalam R. Vayrynen (editor), New Directions in Conflict Theory: Conflict Resolution and

Conflict Transformation, London, Sage Publication, 1991, hlm.27. 108

Penelope Oakes, “The Root of all Evil in Intergroup Relations? Unearthing the Categorization Process”

dalam Rupert Brown dan Sam Gaertner (editor), Blackwell Handbooks of Social Psychology, Oxford,

Blackwell Publishing, 2001, hlm. 3-4.

adalah pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan suatu

kebijakan dalam studi lapangan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Bali dan

Tokoh Masyarakat Bali atau dalam hal ini pecalang merupakan stakeholder

utama. Stakeholder pendukung adalah pihak-pihak yang tidak memiliki

keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan tetapi memiliki perhatian terhadap

situasi tertentu sehingga mereka akan turut bersuara. Menurut hasil penelitian

lapangan dapat dikatakan bahwa kelompok-kelompok yang setuju dan yang tidak

setuju yang terlibat aktif menanggapi pembangunan di Teluk Benoa dapat

dikategorikan sebagai stakeholder pendukung. Elemen-elemen yang memiliki

kewenangan secara legal dalam mengambil segala keputusan yang berdasar

pada levelnya adalah pemerintah, kepolisian, dan TNI. Memandang

pembangunan di Teluk Benoa Kabupaten Badung terdapat kelompok-kelompok

yang memiliki kepentingan dalam kasus ini.

Dalam Dynamic Framework Pencegahan dan Resolusi Konflik oleh Ichsan

Malik (2014) dijelaskan bahwa stakeholder adalah orang, kelompok, organisasi

atau elemen-elemen yang memiliki kepentingan untuk mencegah suatu konflik

terjadi. Pencegahan dan Resolusi Konflik tidak terlepas dari peran kelompok

fungsional yang mampu memotong hubungan provokator yang mempengaruhi

vulnarable group melalui rencana aksi. Rencana aksi yang dimotori oleh

Kelompok fungsional diharapkan mampu menciptakan situasi damai atau de-

ekskalasi konflik namun dalam kenyataannya kelompok fungsional terdiri dari

beberapa aktor pemangku kepentingan atau yang disebut stakeholder terkadang

mampu mengekskalasi konflik yang terjadi. Konflik yang terdapat pada Teluk

Benoa melibatkan beberapa stakeholder yang memiliki kepentingan masing-

masing. Cara terbaik untuk menurunkan ekskalasi konflik adalah dengan

mentransformasi permasalahan agar konflik tidak terekskalasi. Dalam proses ini

diharapkan bahwa keinginan duduk bersama menekankan bahwa posisi masing-

masing kelompok adalah bagian dari suatu resolusi bukan bagian dari masalah

pembangunan Teluk Benoa.

Dalam mengetahui munculnya perbedaan pendapat terhadap

pembangunan di Teluk Benoa cukup penting untuk mencaritahu penyebab

utama perbedaan ini muncul, hal ini merupakan langkah awal usaha untuk

menyelesaikan permasalahan ini. Penyebab-penyebab yang melandasi

perbedaan ini terjadi sudah dipaparkan pada bagian faktor, dimana pada bagian

faktor, penyebab suatu konflik diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar.

Dengan adanya faktor yang sudah diinvestigasi dengan sangat baik akan

berdampak pada mudahnya menganalisis mengapa perbedaan pendapat ini

terjadi. Dengan mengetahui penyebab dasar munculnya fenomena ini langkah

selanjutnya yang dapat dilakukan adalah meluruskan hal yang kurang jelas pada

masyarakat.

Selain faktor yang perlu diidentifikasi karakteristik konflik juga sangat

penting untuk diketahui. Menurut Rijsberman (1999) dalam meresolusi suatu

konflik dibutuhkan definisi karakteristik konflik yang jelas, karakteristik konflik

dibagi menjadi dua jenis yaitu: (a) Well definfed dimana terlihat jelas perbedaan

yang ada pada masyarakat sehingga solusi yang dibuat dapat jelas dilakukan.

(b) Fuzzy or ill definfes dimana tujuan masing-masing kelompok tidak terlalu

jelas, variabel-variabel yang ada tidak mampu dihitung dengan baik dan

didefinisikan dengan baik. Dengan kasus seperti ini akan sulit untuk

mengidentifikasi solusi yang tepat dan pantas untuk dijalankan. Perbedaan

pendapat dalam memandang pembangunan di Teluk Benoa tidak terdefinisi

dengan jelas terdapat aktor-aktor yang relatif sulit untuk dipetakan sehingga

dapat dikatakan konflik pada Teluk Benoa dapat dikategorikan sebagai peristiwa

yang fuzzy or ill defined. Stakeholder merupakan aktor yang memiliki peran

penting dalam menurunkan ekskalasi konflik, sehingga aktor ini tidak dapat luput

dari pemetaan peneliti. Dalam penelitian ini untuk menganalisis fenomena

munculnya perbedaan pendapat dalam pembangunan di Teluk Benoa, peneliti

mendapatkan fakta di lapangan bahwa terdapat beberapa stakeholder, antara

lain:

a. Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat

Local and national authorities adalah stakeholder yang memiliki peran

sangat penting sebab Local and national authorities memiliki kekuatan untuk

mempengaruhi keputusan suatu pembangunan dapat terjadi ataukah tidak yang

melalui persetujuan atas pembangunan tersebut. Pembangunan Teluk Benoa

dapat dilakukan apabila AMDAL109 telah dilakukan oleh pigak-pihak yang ditunjuk

oleh pemerintah, dimana pada akhirnya pemerintah yang akan memutuskan

layak tidaknya suatu pembangunan dilakukan. Pemerintah dan masyarakat

harus mampu mengawasi pembangunan melalui regulasi-regulasi yang ada.

Regulasi-regulasi yang ada juga harus mampu diintepretasi secara tepat dan

baik oleh masyarakat agar dapat memberikan efek yang positif dalam

pengambilan setiap strategi pembangunan. Hal ini diperkuat dari beberapa

narasumber yang ada seperti Ass Gub I Dewa Putu Eka, Memaparkan bahwa

pemerintah menganggap bahwa peristiwa ini bukan konflik melainkan perbedaan

pandangan satu kelompok dengan kelompok lain. Hal ini menjelaskan bahwa

pemerintah daerah dalam mengintepretasikan fenomena ini hanya sebatas

perbedaan pandangan yang wajar dalam proses pembangunan di Bali.

Intepretasi ini juga perlu dilihat dari sisi masyarakat Bali apakah hal ini juga

hanya sebatas perbedaan pandangan.

Dalam menanggapi peristiwa ini pemerintah memiliki beberapa langkah

untuk mencegah munculnya konflik yang tidak diinginkan, seperti adanya Forum

Bali Bebas Bicara yang diselenggarakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA di

depan Kantor Gubernur Bali. Pemerintah menganggap forum ini merupakan

langkah efektif untuk menyampaikan dan menyalurkan pendapat warga Bali

kepada pemerintah. Forum ini dibentuk melalui cetusan I Made Mangku Pastika

salah satunya untuk menanggapi perbedaan pandangan di masyarakat

mengenai pembangunan di Teluk Benoa. Hal yang juga dilakukan pemerintah

untuk mencegah munculnya konflik horizontal adalah melalui Simakrama.

Simakrama merupakan proses pemerintah Bali “menjemput bola” kepada

masyarakat dimana masyarakat mampu menyampaikan aspirasi terhadap

pembangunan di Provinsi Bali pelaksanaan kegiatan ini bergilir di wilayah-

wilayah di Bali yang sudah ditentukan110.

109 Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyususnan Dokumen Lingkungan Hidup pasal 1. Diakses < http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2012-Permen%20LH%2016%20th%202012%20Penyusunan%20Dokumen%20LH.pdf> pada 1 April 2015. 110 Ni Luh Rhismawati. 2015. Wagub Bali Pimpin “Simakrama” Maret 2015. Diakses <http://bali.antaranews.com/berita/69868/wagub-bali-pimpin-simakrama-maret-2015> pada 6 April 2015.

Kebijakan stakeholder di atas dapat berdampak positif dan mampu

menurunkan ekskalasi konflik di Bali namun juga terdapat sikap pemerintah,

yang merupakan bagian dari stakeholder, yang mampu meningkatkan ekskalasi

konflik di Bali. Ketidakterbukaan pemerintah terhadap proses AMDAL dan

pembangunan di Teluk Benoa menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat hal

ini yang perlu diluruskan dan disosialisasikan pemerintah terhadap masyarakat

Bali.

Ib. Rai Dharma Wijaya Mantra yang berkedudukan sebagai Walikota

Denpasar mengatakan bahwa pembangunan berdampak buruk pada masyarakat

sekitar dari aspek legalitas yang berdasar pada UU, Perda RTRWP, RTRWP

Kabupaten/ Kota dan peraturan pemerintah bahwa kawasan ini hanya untuk

pusat penelitian, pendidikan, mangrove, dan area pelabuhan Benoa. Pandangan

yang menitikberatkan pada beberapa aspek dipandang seharusnya

pembangunan ini tidak dilakukan. Pada aspek teknis Teluk Benoa dianggap

sebagai muara dari beberapa sungai besar di Denpasar apabila pembangunan

dilakukan akan berakibat pada perubahan arus air laut secara signifikan, abrasi

dan bahkan rob. Pada aspek lingkungan pembangunan ini akan berdampak

pada perubahan bentang alam yang akan berdampak pada ekosistem dan biota

di wilayah ini. Pada aspek sosial budaya, Teluk Benoa memiliki nilai suci lokasi

Upacara Segara Kertih untuk menjaga keseimbangan alam. Pada aspek sosial

ekonomi menekankan pada jumlah penduduk yang meningkat dan ketimpangan

jumlah penduduk di wilayah ini.

Putu Sukadana (Kasubbid Wasdin) memaparkan pada 23 Maret 2015 di

Kantor Gubernur, bahwa Bali merupakan provinsi yang memiliki keunikan

tersendiri berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya dimana nilai adat sangat

mempengaruhi proses pemerintahan di provinsi ini. Keadaan inilah yang

meyakinkan Putu Sukadana bahwa tidak akan muncul konflik yang berlandas

pada kekerasan. Namun dalam proses bermasyarakat di Bali, beliau

mengatakan bahwa media memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam hal ini

untuk menghasut masyarakat Bali. Beliau mengatakan bahwa keberpihakan

media dapat menimbulkan permasalahan baru di masyarakat Bali dengan

menerbitkan berita-berita yang membentuk opini publik tidak netral.

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Badung, Nyoman

Suhendi, mengatakan bahwa Tingkat eskalasi yang rendah berkaitan dengan

terbiasanya masyarakat Bali terhadap perbedaan pendapat. Menurut Kepala

Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Badung, Nyoman Suhendi,

perbedaan pendapat mengenai ide pembangunan kepariwisataan di Teluk

Benoa merupakan sebuah perang ide yang sebenarnya merupakan hak yang

lumrah terjadi di masyarakat Bali, sehingga tidak mempengaruhi hubungan sosial

antar masyarakat Bali. Potensi konflik dianggap kecil karena masyarakat Bali

saling mengenal satu dengan yang lainnya dan mampu untuk bersikap secara

rasional. Perbedaan pendapat mengenai pembangunan sudah ada sebelum

rencana pembangunan kepariwisataan di Teluk Benoa, contohnya adalah pro-

kontra pembangunan jalan underpass dan jalan tol bandara. Dengan adanya

perbedaan pendapat ini, maka pemerintah memberi ruang kepada masyarakat

Bali untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui Ruang Bebas Bicara Apa

Saja. Forum ini akan terus menerus difasilitasi oleh pemerintah sampai ada

kesepakatan diantara kedua belah pihak, baik yang mendukung maupun yang

menolak.

Menanggapi perbedaan pendapat ini Bupati Badung Aa. Gede Agung

memaparkan bahwa Teluk Benoa tak boleh diutak-atik terkait pembangunan

Teluk Benoa, Bupati tidak mengatakan mendukung atau menolak namun dalam

prinsip yang menjadi pedoman adalah setiap pembangunan pada Kabupaten

Badung harus selalu mengacu pada peraturan yang ada. Apabila berlandas pada

Perda RTRW Badung, Teluk Benoa tetap masuk ke dalam kawasan konservasi

namun terkait dengan diterbitkannya Perpres no. 51/ 2014 Bupati Badung

menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuat ususlan untuk mengubah

Perpres no.45/ 2011 sehingga menurut Bupati Badung perlu dilakukan

penyempurnaan terhadap Perpres No. 51/ 2014.

Kepala Desa Pamongan yaitu I Nyoman Gede Wiryanata berpendapat

bahwa Desa Pemongan Denpasar Selatan telah membuat surat pernyataan

menolak reklamasi Teluk Benoa yang disepakati oleh 12 banjar di Desa Adat

Kepaon dan 5 banjar di Desa Adat Pemongan. Surat pernyataan ini diserahkan

kepada walikota Denpasar yang diharapkan mampu menjadi bahan

pertimbangan yang dikirim kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan,

khususnya Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K). Hal serupa

juga dilakukan oleh Lurah Pedungan, Denpasar Selatan A.A. Gede Oka yaitu

membuat surat pernyataan menolak pembangunan di Teluk Benoa yang

disepakati oleh 14 banjar yang terdapat pada Kelurahan Padungan yang

kemudian akan diserahkan kepada Walikota Denpasar. Alasan penolakan

berlandas pada dua hal penting yaitu aspek kesucian lantaran pantai di

Pedungan digunakan untuk upacara Melasti dan alasan matapencaharian

masyarakat sebagai nelayan.

Putu Rio humas Kasubag Elektronik menjelaskan bahwa kasus ini

merupakan proses politik yang berdampak pada sikap apriori masyarakat

terhadap pemerintah daerah. Proses pembangunan yang berlangsung saat ini

baru memasuki tahap awal dan masih begitu panjang proses yang harus dilalui

menuju implementasi pembangunan Teluk Benoa. Dalam memainkan peran

stakeholder pemerintah daerah menurut Putu Rio Pemda harus mampu

melakukan kontrol terhadap proses pembangunan pada Teluk Benoa. Kontrol

pembangunan masih berada pada tahap awal melalui penanganan konflik-konflik

kecil dari kelompok yang pro dan kontra. Sementara bentuk lain aksi masyarakat

ditindaklanjuti sesuai kondisi yang ada. Saat ini proses yang berjalan baru

berupa pengeluaran kebijakan proses selanjutnya akan dikembalikan kepada

pemerintah pusat.

Upaya yang dilakukan Guberbur Bali untuk menangani perbedaan

pendapat dalam pembangunan di Teluk Benoa. Tanggal 3 Agustus 2013

bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali telah melakukan rapat

koordinasi dan diskusi tentang Pembangunan di Teluk Benoa dengan

mengundang tokoh-tokoh masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Pihak-

pihak yang hadir seperti Muspida Bali, anggota DPRD Bali, LSM, pimpinan LBH

Bali dengan perkiraan jumlah peserta 500 orang. Dimana pada kesempatan ini

Gubernur memaparkan hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh LPPM Unud yang

akan menentukan apakah Gubernur akan mencabut SK No.2138/ 02-C/HK/2012

atau tidak. Dialog juga dilakukan pada 1 Juli 2014 di kantor Bappeda Provinsi

Bali yang dihadari oleh Sekda Provinsi Cok Pemayun, Wakil Ketua DPRD Bali I

Ketut Suwandhi, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya dan SKPD dengan

mengundang Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar menindaklanjuti surat yang

berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Kelautan Pesisir

dan Pulau-pulau kecil (KP3K) untuk meminta pertimbangan terkait permohonan

izin lookasi reklamasi Teluk Benoa oleh TWBI. Ketegasan antara pemerintah

pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten sangat diperlukan agar

terdapat kejelasan atas situasi ini.

b. Kepolisian

Kepolisian yang merupakan salah satu stakeholder memiliki peran untuk

mencegah agar konflik tidak meningkat di wilayah Bali walaupun kepolisian

memaparkan bahwa permasalahan ini belum terekskalasi menjadi sesuatu hal

yang patut dikhawatirkan. Dalam menanggapi fenomena-fenomena yang ada,

Polres Denpasar melalui wawancara dengan Wakapolres Denpasar pada

tanggal 23 Maret 2015 beranggapan bahwa kepolisian menggunakan

Babinkamtibmas untuk meredam dan mencegah meluasnya konflik di Teluk

Benoa melalui beberapa langkah seperti: (a) Observasi, dengan melakukan

tindakan pengamanan dalam setiap aksi unjuk rasa untuk mencegah unjuk rasa

yang dilakukan berubah menjadi anarkis. (b) Sosialisasi, melalui babinkamtibmas

melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak terpancing oleh aktor-aktor yang

memprovokasi untu mencegah tindakan anarkis. (c) Fasilitasi, Polres

memfasilitasi pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat ke pemerintah

setempat baik melalui unjuk rasa atau melalui dialog melalui prosedur yang

sudah ditentukan. Diharapkan langkah-langkah ini terus dilakukan oleh

kepolisian agar peran stakeholder mencegah suatu konflik terjadi mampu

telaksana dengan baik.

Menurut Komisaris Polisi I Nengah Polda Bali, dalam proses

pembangunan Teluk Benoa pada tataran masyarakat Bali terjadi misinformasi

mengenai rencana pembangunan kepariwisataan baik pada pihak pro maupun

kontra. Misinformasi dapat dicegah dengan bantuan tokoh masyarakat maupun

pemerintah. Menurut beliau, pihak Polres Denpasar melakukan sharing

informasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai

pembangunan dan untuk mencegah adanya misinformasi mengenai rencana

pembangunan kepariwisataan di Teluk Benoa. Namun pihak Polres

mengharapkan ada sinergitas dalam proses sharing informasi antar elemen

masyarakat dengan tujuan mencegah misinformasi ini menjadi konflik.

Sharing informasi ini dilakukan agar tidak terjadi bias informasi antara

kedua belah pihak mengenai rencana pembangunan kepariwisataan di Teluk

Benoa. Sharing informasi yang dilakukan haruslah melibatkan seluruh elemen

masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat (toda, toga,

tomas), kepolisian, pemerintah daerah, investor, serta pihak-pihak yang

mendukung maupun yang menolak pembangunan kepariwisataan Teluk Benoa.

diperlukan adanya sinergitas dalam proses sharing informasi antar elemen

masyarakat dengan tujuan untuk mencegah misinformasi ini menjadi konflik.

Berikut bagannya:

Bagan 4.1 Pola Sharing Informasi Pembangunan Kepariwisataan Teluk

Benoa111

Kasubdit 3 Intel Bidang Sosial Budaya, Priyanto Utomo, Menurut hasil

wawancara dengan Kasubdit 3 Intel Bidang Sosial Budaya yaitu Priyanto Utomo,

beliau memaparkan bahwa media BaliPos menyoroti pro dan kontra

111 Dibentuk berdasarkan gabungan paparan Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana Prof. Redane,

Direktur PT TWBI Heru Budi Waseso, pihak Polres Denpasar Komisaris Polisi I Nengah dan dosen

psikologi Universitas Udayana Yohannes Herianto dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Grand Inna Beach Hotel, Sanur, Bali tanggal 24 Maret 2015.

Sharing Informasi

Pemda dan

Universitas

Kepolisian

(Babinkamtibmas)

Masyarakat

Toda, Toga, Tomas

(Pecalang,

Banjar)

pembangunan di Teluk Benoa dalam perkembangannya LSM berperan penting

dalam mendukung dan menolak pembangunan di Teluk Benoa, melalui

pengamatan kepolisian di lapangan masyarakat pesisir pantai menolak keinginan

pemerintah untuk pembangunan Teluk Benoa ini. Fenomena ini terjadi menjadi

lebih intens ketika pemilihan Gubernur Bali 2013. Universitas Udayana yang

pada awalnya menyatakan bhwa reklamasi Teluk Benoa layak dilakukan

akhirnya menjadi kontra dikarenakan kemungkinan terdapat desakan-desakan

dari pihak tertentu.

Kasubdit 1 Intel Bidang Politik I Made Ayutha, Kasubdit 1 Intel Bidang

Politik I Made Ayutha berpendapat bahwa rencana pembangunan

kepariwisataaan di Teluk Benoa memiliki kepentingan politik. Perbedaan

pendapat mengenai isu ini pada awalnya merupakan masalah yang

dilatarbelakangi aspek ekonomi, namun pada perkembangannya, masalah

tersebut berkembang meliputi aspek politik. Namun demikian, tingkat eskalasi

konflik masih dianggap rendah sehingga pemerintah belum merasa perlunya

upaya intervensi.

c. Tentara Nasional Indonesia

TNI yang merupakan salah satu alat negara dengan fungsi untuk menjaga

keseimbangan dan kestabilan keamanan dalam rangka tugas TNI. TNI yang

dalam menjalankan tugasnya diharapkan mampu bersikap netral terhadap situasi

apapun. Menanggapi pembangunan di Teluk Benoa, TNI beharap tetap mampu

memelihara keseimbangan stabilitas dan dalam proses yang harus dilalui ini

tidak muncul friksi dan bahkan konflik terbuka. Pemerintah, masyarakat serta

pihak-pihak terkait diharapkan mampu mencari dan mendorong win-win

solution112 yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Fasilitasi pemerintah

terhadap perbedaan pendapat di masyarakat Bali adalah melalui Simakrama dan

Podium Bebas Bicara yang dilakukan setiap hari minggu diharapkan dengan

adanya fasilitasi pemerintaah ini konflik tidak terekskalasi menjadi konflik terbuka

yang akan sangat merugikan masyarakat Bali.

d. Pecalang

112 Helder Moura and Jose Cardoso Teixeira. Managing Stakeholders Conflicts. Diakses < http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/17572/1/Managing%2520Stakeholder's%2520Conflicts.pdf > pada 25 Maret 2015. pg.303

Panglima Pacalang, Pencalang berada di tengah atau tidak memihak

sebab Pecalang, Polres, Danrem dan Dandim harus bekerjasama untuk

membangun sistem pengamanan yang bertaraf internasional. Pecalang yakin

bahwa di Bali tidak akan terjadi gejolak kedepannya dan menganggap bahwa

media memberi pengaruh yang cukup besar dalam membesarkan suatu isu.

Dalam proses ini sudah terdapat pertemuan yang dilakukan investor dengan

banjar-banjur namun dalam skala yang masih kecil. Pencalang juga

menjembatani pertemuan investor dengan masyarakat, dipaparkan oleh

Panglima Pencalang bahwa pertemuan ini harus dilakukan secara terbuka dan

terus terang sebab terdapat kepentingan politik dibaliknya harus terdapat kajian

yang berlandas pada hati nurani begitu pula dengan kajian teknologi yang harus

diamankan dan diawasi jangan ada yang ditutupi semua harus terbuka dan jelas

sehingga tidak terdapat kasus “yang memberi uang yang dibela” atau dengan

kata lain tidak terdapat kelompok yang memanfaatkan kondisi ini untuk

mengambil keuntungan.

Politik merupakan muatan yang sangat mempengaruhi dinamika di

masyarakat Bali mengenai pembangunan Teluk Benoa ini. Pemerintah harus

tegas dan berani dalam mengambil segala keputusan. Pecalang menganggap

bahwa saat ini pemerintah lemah, DPR tidak berani untuk berbicara karena

terdapat kepentingan terutama pada pilkada. Terdapat pandangan bahwa

Pemerintah lemah sebab tidak berani mengambil keputusan menanggapi

persoalan ini. Segala pembangunan di Bali harus disesuaikan dengan budaya

yang ada di Bali. Pencalang beranggapan bahwa pembangunan akan lebih

dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan oleh pemerintah dan bukan

investor. Peran pecalang dalam masyarakat akan selalu menjadi penjembatan

antara pihak-pihak yang perlu melakukan diskusi melalui proses-proses adat.

Inilah peran stakeholder yang dimainkan pecalang agar suatu konflik tidak

terekskalasi menjadi lebih besar.

e. Banjar

Banjar merupakan sistem pemerintah yang unik dari Bali dan

berhubungan langsung dengan masyarakat. Banjar terdiri dari beberapa rumah

atau kepala keluarga. Dalam proses pembangunan di Teluk Benoa yang akan

merasakan dampak langsung adalah Banjar melalui wawancara pada tanggal 24

Maret 2015 kepada pecalang, pecalang memaparkan bahwa investor perlu

melibatkan banjar sebanyak-banyaknya dan menjelaskan kepada banjar apa

yang diinginkan investor sehingga masyarakat jelas apa yang diinginkan oleh

investor. Pertemuan yang dilakukan investor dengan banjar perlu ditingkatkan

volumenya sehingga tidak sekedar beberapa banjar saja yang mengetahui.

Banjar berada di bawah desa adat kemudian di bawah banjar ada seko teruna

teruni atau pemuda adat, apabila akan mengambil keputusan mereka harus

melakukan rapat kelembagaan sehingga keputusan suatu banjar dan

pemasangan baliho bukan sesuatu hal yang serta merta. Diharapkan pemerintah

dapat mewadahi semua aspirasi masyarakat Bali, apa yang diinginkan

masyarakat Bali dapat tersampaikan kepada pemerintahan seperti yang

dipaparkan Steurer (2005) pada triple-perspective typology of stakeholder theory,

yang menekankan pada pendeskripsian “what do stakeholders expect or claim

and how do they actually try to achieve their claim?”113.

f. Universitas – expert assassment

Rektor IHDN berpendapat bahwa untuk mencegah hal yang tidak

diinginkan terjadi, pembangunan di Bali harus tetap mematuhi nilai-nilai adat

yang sudah ditetapkan. Pemerintah juga sebaiknya terbuka dalam setiap

langkah-langkah yang ditentukan perihal pembangunan di Bali terutama

pelibatan universitas dalam uji kelayakan dan AMDAL serta sosialisasi

pemerintah yang terbuka terhadap peraturan pemerintah yang akan dibuat.

Rektor IHDN memaparkan bahwa pembangunan di Bali saat ini mengalami

pergeseran sehingga menyebabkan pelanggaran-pelanggaran adat. Seperti

pembahasan mengenai bisinis pariwisata di Bali tidak lagi mengikuti nilai-nilai

adat seperti bangunan tidak menempel pada tempat-tempat ibadah. Jarak

bangunan dengan pantai sebesar 100 m saat pasang. Model bangunan Bali

yang sudah mulai dilanggar seperti ornamen-ornamen Bali yang seharusnya

dibuat menggunakan bahan yang asli/ yang seharusnya sudah ditentukan seperti

113 Reinhard Steurer, et al. 2005. Corporations, stakeholders and Sustainable Development I: A Theoretical Exploration of Business-Society Relations. Journal of Bussiiness Ethics (2005) 61: 263-281: Springer. Diakses < http://www.environmentalmanager.org/wp-content/uploads/2008/01/corporations-stakeholders-and-sustainable-development.pdf> pada 5 April 2015. Pg. 266.

ukuran dan gaya budaya Bali. Tata Ruang yang tidak tepat dan penuh

pelanggaran. Rektor IHDN mengatakan bahwa pembangunan Tol Teluk Benoa

dibutuhkan namun jika pembangunan untuk Teluk Benoa dilanjutkan kembali,

rektor IHDN tidak setuju sebab akan menyebabkan kesumpekan pada wilayah

Bali Timur Teluk Benoa dengan pertimbangan Tata Ruang seperti air, listrik,

alam, sampah, dan perilaku manusia. Dia beranggapan bahwa dalam proses

pembuatan Perpres ini terdapat bagian yang “miss” bagaimana proses dan

kajiannya, Rektor IHDN merasa sosialisasi peraturan kurang dilakukan oleh

pemerintah dan perpres merupakan sesuatu hal yang ujug-ujug. Beliau

mengatakan bahwa Teluk Benoa sudah diuji dan dikaji dengan hasil tidak layak.

Beliau berpendapat bahwa untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi

pembangunan di Bali harus tetap mematuhi nilai-nilai adat yang sudah

ditetapkan. Pemerintah juga sebaiknya terbuka dalam setiap langkah-langkah

yang ditentukan perihal pembangunan di Bali terutama pelibatan universitas

dalam uji kelayakan dan AMDAL serta sosialisasi pemerintah yang terbuka

terhadap peraturan pemerintah yang akan dibuat.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana Prof Redane, Beliau

menyatakan bahwa pembangunan tidak layak untuk dilakukan namun bukan

berarti menolak pembangunan, kepariwisataan. Beliau mengatakan bahwa

pembangunan kepariwisataan di Teluk Benoa dapat dilakukan tetapi

menggunakan teknologi selain pembangunan. Teknologi yang digunakan dalam

pembangunan dengan mempertimbangkan unsur-unsur budaya Bali, sehingga

budaya harus menjadi alat kontrol bagi kemajuan teknologi sehingga tidak

memberikan efek destruktif terhadap masyarakat dan lingkungan melalui Tri Hita

Karana. Pembangunan sah untuk dilakukan apabila teknologinya tepat guna.

Teknologi tepat guna ialah teknologi yang dalam implementasinya tidak

mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Solusi yang ditawarkan oleh Prof Redane adalah dilakukannya sharing

informasi antara pihak pemerintah dengan pihak pro dan kontra agar

mendapatkan outcome demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Pembangunan kepariwisataan di Teluk Benoa tidak harus dihentikan secara total

tetapi ditunda pembangunannya. Dalam penundaan ini beliau menyarankan agar

pemerintah membuat proposal baru selain reklamasi melalui instansi-instansi

terkait seperti Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum. Pembangunan di Bali harus

bersifat People Centered Development yaitu pembangunan berwawasan budaya

dan penggunaan teknologi pembangunan yang tepat guna. Menurut United

Nation Development Programme (UNDP), People-Centred Development

merupakan pembangunan yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga

pembangunan manusia lebih jauh. People-Centred Development akan

membantu pengembangan sumber daya manusia demi mendapatkan kehidupan

yang lebih baik114. Dengan proses pembangunan yang memiliki wawasan

budaya dan teknologi tepat guna, maka hal tersebut akan menuju kepada

kesejahteraan masyarakat Teluk Benoa.

Bagan 4.2 People-Centred Development Pembangunan Kepariwisataan

Teluk Benoa115

Dosen Psikologi Universitas Udayana Yohannes Herianto (Penanggap FGD),

Perbedaan pendapat dan informasi yang tidak sempurna mengenai rencana

pembangunan kepariwisataan di Teluk Benoa menciptakan group think116. Group

think ini harus dicegah agar tidak berkembang menjadi stereotype yang akan

memperuncing masalah sehingga perbedaan pendapat berubah menjadi konflik.

114

UNDP, “People-Centred Development: Empowered Lives Resilient Nations”, United Nations

Development Programme Annual Report, 2011, hlm. 2 115

Dibentuk berdasarkan paparan Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana Prof. Redane dalam Focus

Group Discussion yang diselenggarakan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Grand Inna Beach

Hotel, Sanur, Bali tanggal 24 Maret 2015 116

Ichsan Malik. 2003. Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam. Jakarta: Yayasan Kemala. Pg. 178

Kesejahteraan

Teknologi

Budaya

Pembangunan Kepariwisataan

Masing-masing pihak baik pro maupun kontra harus berusaha menerima dan

memahami informasi dari pihak lainnya sehingga tidak terjadi bias dalam berpikir.

Salah satu cara bertukar informasi dengan melakukan FGD.

Forum Rektor dan APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia)

Bali dengan Ketua Forum Rektor Bali Prof. Dr.dr. Ketut Swastika, Sp.PD-KEMD

wilayah VIIIA Bali menyatakan menolak pembangunan serta akan melakukan

perlawanan melalui jalur akademisi. Universitas yang seharusnya mampu

memberikan berbagai pandangan dan pertimbangan kepada masyarakat serta

berdiri sebagai pihak yang netral.

g. Public in General

Masyarakat yang secara langsung akan menerima dampak dari adanya

suatu project. Dampak yang muncul juga dapat bersifat positif maupun negatif.

Masyarakat yang akan mengalami dampaknya secara langsung apabila

pemerintah membentuk suatu kebijakan maupun regulasi sehingga keterlibatan

masyarakat memiliki peran yang sangat esensial. Sehingga keikutsertaan

masyarakat dalam pembentukan regulasi sangat dibutuhkan. Apabila

masyarakat sebagai salah satu elemen stakeholder tidak dilibatkan maka akan

menimbulkan permasalahan terutama dalam intepretasi masyarakat terhadap

suatu regulasi117.

Seperti yang dipaparkan I Wayan Gendo Suardana, masyarakat yang

tidak menyetujui pembangunan di Teluk Benoa sering menghadiri undangan

diskusi dari pemerintah sebab dianggap sebagai bagian dari mencari policy

sedangkan Walhi sering diundang bappeda untuk melakukan diskusi namun

keputusan berada pada masyarakat. Dalam memandang Simakrama dan

Podium Bebas Bicara, Gendo mengatakan bahwa dia tidak pernah mau datang

karena tidak mempercayai fasilitasi pemerintah Gendo menganggap bahwa hal

ini Cuma settingan demokrasi, dan Gendo merasa bahwa podium itu lebih

digunakan oleh kelompok yang menyetujui pembangunan di Teluk Benoa. Dalam

riset yang dilakukan Udayana masyarakat tidak mengetahui proses dan

117 Rofiqi Hasan. 17 Juni 2014. Pro-Kontra Reklamasi Teluk Beoa Bali Terus Berlanjut. Diakses <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/17/058585835/Pro-Kontra-Reklamasi-Teluk-Benoa-Bali-Terus-Berlanjut> pada 6 April 2015.

reviewnya hanya hasil review yang disosialisasikan bahwa pembangunan ini

layak yang tidak menyertakan review hal-hal mengapa hasil yang tidak layak

mampu berubah menjadi layak. Masyarakat yang menolak pembangunan di

Teluk Benoa merasa bahwa terdapat ketimpangan pemerintah dalam

mendudukan masyarakat pro dan kontra dalam diskusi-diskusi yang dilakukan

oleh pemerintah. Dari sisi masyarakat kontra menganggap bahwa masyarakat

pro tidak pernah memiliki niat baik untuk duduk bersama membicarakan hal ini.

Hubungan antar Stakeholder

Setiap stakeholder memiliki kepentingan masing-masing yang dapat

berdampak pada de-ekskalasi konflik maupun ekskalasi konflik namun juga perlu

dilihat bagaimana relasi antar stakeholder dalam hal ini adalah hubungan antara

Pemda Bali, Kepolisian, TNI, Pecalang, Banjar, Universitas, dan masyarakat Bali

apakah diklasifikasikan unitary, pluralist atau coercive seperti yang dipaparkan

oleh Rijberman (1999). Unitary relationship dimana stakeholder memiliki

persamaan nilai dan akan memiliki persamaan objective namun memiliki

perbedaan kepentingan. Pluralist situation dimana stakeholder tidak setuju atau

tidak membagikan nilai masing-masing kelompok terhadap kelompok lain dimana

terdapat dominasi satu stakeholder terhadap stakeholder lainnya walaupun

kelompok yang terlibat memiliki kelonggaran dalam tujuan dan nilai. Hubungan

yang ketiga adalah coercive relationship hubungan diantara stakeholder yang

mendeskripsikan suatu situasi dimana para kelompok tidak membagikan nilai

yang dianut bersama namun lebih menekankan pada dominasi satu stakeholder

terhadap stakeholder lainnya karena memiliki power yang cukup besar untuk

melakukan dominasi tersebut. Melalui penelitian di lapangan dan melalui Focus

Group Disscussion dapat dikatakan bahwa Kepolisian, TNI, Pemerintah dan

Pecalang melakukan sinergitas kekuatan untuk bekerja sama agar Bali tetap

aman, damai, dan nyaman. Hal ini dipaparkan oleh Irwan Darmawan setelah

acara Focus Group Disscussion pada tanggal 24 Maret 2015 di Hotel Grand Inna

Plaza Bali.

Perbedaan pendapat pada pembangunan Teluk Benoa tidak dapat

dihindari namun perbedaan ini mampu didorong ke arah yang membangun

namun juga berpotensi ke arah yang merusak. Melihat karakteristik masyarakat

Bali dengan nilai-nilai budaya yang positif seperti Tri Hita Karana, seperti yang

diungkapkan Putu Sukadana Kasubbid Wasdin pada FGD Universitas

Pertahanan dengan Pemda, Kepolisian dan Kodam di Kantor Gubernur Bali

tanggal 23 Maret 2015, hal ini memungkinkan perbedaan ini didorong untuk

menjadi perbedaan yang membangun bukan perbedaan yang merusak atau

functional conflict. Functional conflict leads to the improvement of the production

process or to a better outcome than would otherwise be expected, dengan

harapan perbedaan pendapat ini mampu menghasilkan hal-hal positif yang

mampu memberi masukan kepada pemerintah atau aparat demi Bali yang aman

dan nyaman.

Analisis Stakeholder dalam Resolusi Konflik

Situasi perbedaan pendapat ini harus ditangani dengan tepat dan baik

agar tidak meningkat menjadi permasalahan serius. Terdapat beberapa tahap

yang dapat dijadikan acuan memanage suatu konflik seperti yang digambarkan

pada bagan di bawah ini.

4.3 Bagan Conflict Management Phases118

Sumber: www.repositorium.sdum.uminho.pt 118 Helder Moura and Jose Cardoso Teixeira. Managing Stakeholders Conflicts. Diakses < http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/17572/1/Managing%2520Stakeholder's%2520Conflicts.pdf > pada 30 Maret 2015. Pg. 300.

Hal yang awal dilakukan adalah mengidentifikasi stakeholder119 itu sendiri

dengan menganalisis stakeholder yang ada diharapkan peneliti mampu

mendeskripsikan bagaimana keadaan sebenarnya mengapa muncul perbedaan

pendapat di dalam masyarakat Bali mengenai pembangunan Teluk Benoa.

Menurut Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Badung, Nyoman

Suhendi yang diwawancara paska kegiatan Focus Group Disscussion pada

tanggal 23 Maret 2015 di Kantor Gubernur, beliau memaparkan perbedaan

pendapat mengenai ide pembangunan kepariwisataan di Teluk Benoa

merupakan sebuah perang ide yang sebenarnya merupakan hak yang lumrah

terjadi di masyarakat Bali, sehingga tidak mempengaruhi hubungan sosial antar

masyarakat Bali. Dengan melihat karakteristik masyarakat Bali, Nyoman Suhendi

juga memaparkan bahwa potensi konflik dianggap tidak terlalu besar sebab

masyarakat Bali saling mengenal satu dengan yang lain dan mampu untuk

bersikap secara rasional sehingga melihat pendapat dari Kepala Badan

Kebangpol dan Linmas Kabupaten Badung dapat dikatakan potensi konflik

terhadap pembangunan di Teluk Benoa cukup kecil. Namun terdapat keunikan

bahwa konflik ini terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi setelah Pilkada

dimana Gubernur Bali saat ini terpilih.

Dalam mengetahui dan mendeskripsikan konflik yang terjadi pada

pembangunan Teluk Benoa dibutuhkan analisis struktur dan karakteristik konflik

ini sehingga dapat diketahui penyebab dasar konflik ini terjadi. Setelah

mendeskrpsikan konflik tersebut peneliti juga harus melihat bagaimana

construction project cycle ini atau dengan kata lain bagaimana proses tahap-

tahap perizinan dan regulasi yang mengatur pembangunan di Teluk Benoa.

Construction project cycle akan dianalisis melalui studi kelayakan atau yang

disebut dengan feasibility yang mendasari bagaimana legal dan institutional

context yang mendasari pembangunan ini.

Namun sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Rektor IHDN bahwa

dalam proses pembuatan regulasi ini terdapat proses yang “miss”, beliau

119 Christina Prell, Klaus Hubacek and Mark Reed. 2008. Stakeholder Analysis and Social Network Analysis in Natural Resource Management. Routledge: Taylor & Francis Group. Diakses < http://www.sustainable-learning.org/wp-content/uploads/2012/01/Stakeholder-Analysis-and-Social-Network-Analysis-in-Natural-Resource-Management.pdf> pada 1 April 2015. Pg.507.

memaparkan bahwa tidak semua masyarakat Bali mengetahui dibentuknya

regulasi ini. Dari bagan di atas yang diakses dari tulisan Helder Moura dan Joses

Cardoso Teixeira pad Managing Stakeholders Conflict bahwa terdapat proses

untuk melihat construction project cycle dimana di dalamnya memuat aspek uji

kelayakan. Menurut Kasubdit 3 Intel Bidang Sosial Budaya yaitu Priyanto Utomo

pada tanggal 25 Maret 2015 di Polda Bali bahwa Universitas Udayana yang pada

awalnya menyatakan bahwa pembangunan Teluk Benoa layak dilakukan

akhirnya berubah menjadi tidak setuju akan pembangunan di Teluk Benoa beliau

berasumsi terdapat kemungkinan desakan-desakan yang dilakukan dari pihak

lain.

Setelah melalui kontruksi ini pemerintah baru dapat menerbitkan suatu

regulasi yang diinginkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu

dengan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat Bali atau yang disebut

dengan legal and institutional context. Namun dengan perkembangan ini muncul

dua pandangan terhadap pembangunan di Teluk Benoa sehingga stakeholder

yang merupakan elemen-elemen yang memiliki tujuan untuk mencegah agar

konflik tidak terjadi perlu melakukan penelitian di lapangan mengapa hal ini

terjadi. Stakeholder yang berkaitan dengan hal ini adalah Pemerintah, Kepolisian

dan TNI yang di dalam prosesnya dapat dibantu oleh Pecalang dan Banjar yang

selalu bersinergi dengan kepentingan masyarakat Bali.

Pemahaman terhadap peraturan dan regulasi mengenai diputuskannya

suatu pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan di Teluk Benoa sangat

diperlukan terutama apabila dari rencana pembangunan ini muncul konflik-konflik

atau perbedaan-perbedaan pendapat di dalamnya. Rencana pembangunan yang

menyebabkan konflik atau perbedaan-perbedaan ini harus diresolusi dengan

baik agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar apabila konflik

terekskalasi. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui conflict resolution strategy

dimana dalam bagan conflict management phases oleh Helder Moura and Jose

Cardoso Teixeira menjelaskan bahwa dialog merupakan langkah yang harus

dilakukan untuk meresolusi konflik yang ada baik berupa negotiation, mediation,

adjudication, arbitration, dan litigation. Menurut penelitian kami di lapangan

dialog sudah dilakukan masyarakat Bali dengan pemerintah untuk menurunkan

ekskalasi konflik pada pembangunan Teluk Benoa ini. Dialog-dialog yang

dilakukan lebih kepada pemaparan alasan-alasan dibalik pandangan terhadap

pembangunan di Teluk Benoa itu sendiri. Dari dialog ini diharapkan dapat

menghasilkan suatu kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

namun pada pelaksanaannya tidak semua pihak yang diharapkan tersebut hadir

sebab terdapat kekecewaan yang timbul dari salah satu pihak karena merasa

dalam proses pembentukan peraturan kelompok ini tidak dilibatkan. Dinamika

masyarakat yang ada di Bali saat ini masih memikirkan dan berfokus pada

kepentingan masing-masing belum menekankan pada solusi-solusi yang harus

dibentuk dan menguntungkan kedua belah pihak sehingga belum muncul

rekomendasi yang muncul yang dapat memperbaiki situasi ini.

Pada bagan conflict management phases yang dimiliki Helder Moura and

Jose Cardoso Teixeira setelah dialog dilakukan terdapat beberapa alternatif yang

ditawarkan terhadap suatu rencana proyek dalam hal ini pembanguna di Teluk

Benoa. Alternatif pertama adalah change project, dimana Moura memberi

rekomendasi untuk mengubah suatu project demi kebaikan dan resolusi konflik,

alternatif kedua adalah social interaction, kemudian technical decision yang lebih

menekankan pada perubahan teknik suatu project agar rencana pembangunan

dapat lebih diterima oleh masyarakat Bali atau alternatif terakhir adalah minimize

effect dimana suatu rencana suatu proyek harus mempertimbangkan efek-efek

yang muncul apabila proyek ini tetap dilakukan apabila aktor-aktor yang terlibat

dalam proyek ini mampu meminimaisir dampak negatif yang akan timbul

diharapkan masyarakat Bali akan lebih dapat menerima rencana pembangunan

di Teluk Benoa. Alternatif-alternatif yang ditawarkan Helder Moura dan Jose

Cardoso tidak selamanya dapat berlaku dalam setiap kasus sebab setiap kasus

atau fenomena memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing apabila

alternatif-alternatif ini dapat diterapkan dan masyarakat dapat menerima serta

berdampak pada menurunnya ekskalasi konflik terhadap pandangan

pembangunan Teluk Benoa maka pemerintah dan masyarakat dapat

mengaplikasikan solusi ini dan kemudian akan dilakukan follow up oleh pihak-

pihak yang berkepentingan atau yang disebut dengan stakeholder. Apabila

alternatif yang ditawarkan tidak mampu diterapkan dan dianggap tidak dapat

menurunkan ekskalasi konflik maka akan dilakukan conflict resolution strategy

yang menekankan pada proses dialog lagi hingga ditemukan solusi terbaik yang

sesuai dengan karakteristik masyarakat Bali dengan menekankan pada solusi

bukan kepada kepentingan masing-masing kelompok.

Dalam menyelesaikan suatu konflik harus bergantung pada situasi-situasi

yang ada di lapangan. Dimana setiap konstruksi suatu situasi tergantung dari

proses yang mempengaruhi beberapa orang dengan perbedaan kebutuhan dan

persepsi dalam waktu yang cukup lama.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Konflik di Teluk Benoa mengenai reklamasi/revitalisasi yang terdapat

beberapa hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya eskalasi. Pihak yang

menolak reklamasi/revitalisasi merasa diperlakukan tidak adil, dan tingkat frustasi

yang meningkat akibat dari tekanan terus menerus dari pihak yang lebih kuat

(Pemda Provinsi Bali). Akibat merasa diperlakukan tidak adil maka masyarakat

bergerak untuk melawan Pemda Provinsi Bali sehingga eskalasi dalam sengketa

yang awalnya kecil ini akhirnya membesar.

Menurut pihak-pihak yang menolak proyek reklamasi dan revitalisasi ada

beberapa hal yang menjadi penyebab eskalasi dalam kasus ini. Salah satunya

adalah kurang terbukanya Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam melakukan

sosialisasi kepada masyarakat terutama mengenai Surat Keputusan (SK)

Gubernur No. SK 2138/02-C/HK/2012 tentang Izin dan Hak Pemanfaatan,

Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. Dalam

penjelasannya I Wayan Gendo Suardana yang merupakan Koordinator Umum

dari ForBali (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi –Teluk Benoa) dan Dewan

Daerah WALHI Bali, menyebutkan bahwa pada awalnya masyarakat umum tidak

mengetahui adanya SK tersebut. Mereka bahkan mengaku apabila media tidak

membocorkan rencana proyek revitalisasi/reklamasi ketika kedatangan Cristiano

Ronaldo pada medio Juni 2013 ke Bali itu, maka masyarakat sampai sekarang

tidak akan mengetahui apapun terkait rencana pembangunan di wilayah

tersebut.

Kebijakan negara (politik) sejatinya merupakan hulu dari segala

pembangunan yang ada. Adanya otonomi daerah membuat Pemerintah Provinsi

maupun Kabupaten/Kota memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan

paradigma pembangunan di wilayahnya. Dalam konteks paradigma

pembangunan di Bali – khususnya pembangunan pariwisata – penelitian ini

mengidentifikasi bahwa Eco-developmentalism merupakan paradigma yang lebih

menonjol digunakan oleh negara.

Paradigma pembangunan Eco developmentalism tercermin dalam

pertumbuhan jumlah akomodasi pariwisata di Baliyang terus meningkat sejak

tahun 2010 hingga tahun 2014namun tidak diiringi dengan kelestarian

lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah

hotel di Bali – dari hotel bintang satu hingga hotel bintang lima – terus meningkat.

Pada tahun 2010, jumlah hotel bintang lima berjumlah 37 hotel, jumlah ini

meningkat pada tahun 2014 menjadi 58 hotel. Demikian pula hotel bintang

empat, tiga, dan satu, semuanya mengalami peningkatan jumlah setiap

tahunnya.

Ironisnya, pertumbuhan pembangunan itu berdampak buruk pada

lingkungan. Pada tahun 2011 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH)

Provinsi Bali menyatakan bahwa Provinsi Bali akan mengalami krisis air bersih

pada tahun 2025 akibat sektor industri pariwisata. Lebih lanjut, pada tahun 2012

BPLH juga menyampaikan bahwa terdapat 13 titik pantai di Bali yang tercemar

limbah akomodasi pariwisata. Ironi tersebut merupakan ciri utama dari

paradigma pembangunan Eco-developmentalism.Pesatnyapembangunan

akomodasi pariwisata di Bali ternyatatidak diiringi dengan terjaganya kelestarian

lingkungan.

Lebih lanjut, pertanyaan yang paling krusial dari pembangunan akomodasi

besar-besaran di Bali adalah keseimbangan pesatnya pembangunan akomodasi

dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak, Dampak

positif pembangunan besar-besaran akomodasi pariwisata bagi Angka Harapan

Hidup (AHH) bagi masyarakat, dan peran pembangunan tersebut dalam

memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jika permasalahan

tersebut tidak terjawab dengan sebuah data statistik yang valid dan objektif,

maka dapat diidentifikasi bahwa pembangunan besar-besaran (Eco-

developmentalism) tersebut juga turut serta menciptakan alienasi bagi

masyarakat Bali.

Alienasi (keterasingan) merupakan gejala sosial dalam masyarakat

modern. Keterasingan itu sendiri merupakan salah satu tema yang ada dalam

telaah filsafat eksistensialisme. Dalam Teori Marx, alienasi merupakan dampak

mekanis dari adanya suatu strata sosial (social class). Dalam konteks penelitian

ini, alienasi (keterasingan) tersebut merujuk pada sebuah dampak sosial-

ekonomi dari adanya pembangunan akomodasi pariwisata yang begitu massif.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka berikut beberapa saran untuk Stakeholders

terkait:

1. Pemerintah Pusat

Agar memfasilitasi penyelesaian dinamika konflik Teluk Benoa, Bali. Hal

ini dapat dilakukan melalui mengadakan pertemuan antara Pemerintah

Daerah bersama dengan masyarakat yang pro dan kontra.

2. Pemerintah Daerah & Perusahaan

a. Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerjasama dengan

perusahaan untuk mensosialisasikan tujuan dari Revitalisasi dan

memberikan pemahaman ilmiah kepada masyarakat.

b. Pemerintah Daerah dan perusahaan diharapkan dapat menjelaskan

jangka panjang dari revitalisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Darma, Budi. 1995. Harmonium. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Davis, N.J. 1999. Resilience: Status of the Research and Research-Based

Programs. ERIC Digest. University of Illinois at Urbana Champaign

Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education

Druckman, D. 2005. Doing Research: Methods of Inquiry for Conflict Analysis.

California: SAGE Publication, Inc.

FISIP Unud. 2014. Survey Opini Publik di Kabupaten Badung Terkait Isu

Reklamasi Teluk Benoa. Tidak diterbitkan

Forbali. 2014. Kliping Media Kronologis Inkonsistensi Gubernur. Tidak diterbitkan

Gallo, G. 2012. Conflict Theory, Complexity and System Approach. Research

Paper. SystemResearch and Behavioral Science. Wiley Online Library.

Galtung, J. 1996. Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict, Development

And Civilization. Oslo: PRIO.

Greef, A. 2005. Resilience : Personal Skills for Effevtive Learning. UK : Crown

House Publishing Ltd.

Ho-Wo Jeong. 2008. Understanding Conflict and Conflict Anlysis. London: SAGE

Publication

Ichsan Malik, dkk. 2003. Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi

Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam. Jakarta: Yayasan

Kemala.

Isaacson, B. 2002. Charateristic and Enhancement of Resiliency in Young

People : A Research Paper. University of Winsconsin-Stout.

Istvan Mieszaros,. 1970. Marx’s Theory of Alienation. UK: Merlin Press.

John Burton. 1990. Conflict: Human Needs Theory. London: St. Martin Press.

Kriesberg, Louis. 1998. Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution.

Oxford: Rowman and Littlefield Inc

Margi, Ketut. 2005. Pariwisata dan Kebudayaan. Singaraja: IKIP Negeri

Singaraja.

Michael E. Brown, 1996. The International Dimension of Internal Conflict. MIT

Press.

Morton Deutsch. 1991. Subjective Features of Conflict Resolution: Psychological,

Social and Cultural Influences dalam R. Vayrynen (editor), New Directions

in Conflict Theory: Conflict Resolution and Conflict Transformation, London,

Sage Publication.

Opotow, Susan. 2000. Aggression and Violence, in The Handbook of Conflict

Resolution: Theory and Practice, eds. Morton. Deutsch and Peter

Coleman, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Inc.

Penelope Oakes. 2001. The Root of all Evil in Intergroup Relations? Unearthing

the Categorization Process. dalam Rupert Brown dan Sam Gaertner

(editor), Blackwell Handbooks of Social Psychology, Oxford: Blackwell

Publishing, 2001.

Pruitt and Rubin. 1986. Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement.

USA: McGraw- Hill Humanities/Social Sciences/Languages

Rahmawati, Putu Indah. 2003. Pengantar Pariwisata. Singaraja: IKIP Negeri

Singaraja.

Rutter, M. 1987. Psychosocial resilience and protective mechanisms. American

Journal of Orthopsychiatry.

Simon A. Mason, Sandra Rychard. 2006. Conflict Analysis Tools. developed by

Swiss Agency for Development and Corporation (SDC).

LAMPIRAN FOTO