Reklamasi Pantai Tanjung Benoa

  • Published on
    28-Dec-2015

  • View
    320

  • Download
    4

DESCRIPTION

Reklamasi Pantai

Transcript

I. ISU REKLAMASI PANTAI TANJUNG BENOA

Reklamasi Tanjung Benoa di Bali menjadi isu yang sangat hangat dewasa ini di Bali. Rencana Reklamasi ini dilatar belakangi oleh Pulau Pudut yang belakangan nyaris tenggelam akibat perubahan alam, meresahkan warga Desa Tanjung Benoa karena sejumlah alasan. Terutama khawatir akan gelombang besar yg kemungkinan akan langsung menerjang pesisir barat Tanjung Benoa tidak akan bisa dihalangi lagi oleh pulau Pudut. Jika Pulau Pudut bisa dikembalikan lagi keberadaanya melalui reklamasi, maka harapan warga Tanjung Benoa adalah selain terhindar dari bencana alam berupa gelombang besar atau tsunami, di lahan Pulau Pudut juga bisa dibangunnya sejumlah fasilitas seperti sekolah, puskesmas dan konservasi penyu. Mereka pada dasarnya menyetujui reklamasi asalkan material reklamasi tidak diambil dengan cara pengerukan di laut sekitarnya, melainkan didatangkan dari luar wilayah tersebut.Tetapi oleh Pemerintah Daerah Bali hal tersebut di serahkan pengelolaannya terhadap investor yaitu PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) milik pengusaha nasional ternama Tommy Winata, dimana oleh investor asing Reklamasi itu diproyeksikan untuk dijadikan kawasan seperti pulau sentosa seperti yang ada di Negara Singapura, yang didaerah reklamasi akan dibangun sebuah kawasan wisata terpadu yang dilengkapi mulai dari tempat ibadah untuk lima agama, taman budaya, taman rekreasi, rumah sakit internasional, perguruan tinggi, perumahan marina yang masing-masing dilengkapi dermagayachtpribadi, perumahan pinggir pantai, apartemen, hotel, area komersial, lapangan golf, bahkan ada rencana pembangunan sirkuit F1 internasional di daerah pulau pudut yang direklamasi.Hasil penelitian Puslit Geoteknologi LIPI tahun 2010 menunjukkan bahwa wilayah Bali Selatan, khususnya sekitar Teluk Benoa seperti Serangan, Benoa, Bualu, Tanjung Benoa, merupakan daerah likuifaksi atau daerah rawan amblesan. Hasil perhitungan analisis potensi likuifaksi penurunan di daerah ini menunjukkan bahwa hampir semua titik pengujian mengindikasikan terjadinya likuifaksi dan penurunan. Zona likuifaksi terkonsentrasi di bagian tengah daerah studi pada kedalaman kisaran 0,2 15 meter. Konsentrasi penurunan yang tinggi terutama di daerah Sanur, Serangan, Benoa, Bualu, Tanjung Benoa. Potensi likuifaksi yang diikuti oleh penurunan lapisan tanah di wilayah ini perlu mendapat perhatian dalam pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur bangunan tinggi, sarana jalan dan jembatan untuk mendukung upaya pencegahan . bencana gempa yang terjadi dimassa mendatang Kajian LIPI ini soal potensi likuifaksi di Bali Selatan khususnya wilayah sekitar Teluk Benoa sama sekali tidak dijadikan pertimbangan kajian. Jika reklamasi ini dilanjutkan akan sangat berbahaya berbahaya. Daerah tersebut adalah daerah rawan amblesan dan juga akibat dari reklamasi ini dapat memicu amblesan di daerah sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat sepakat untuk menolak reklamasi. Alasannya dari sisi wilayah, kawasan perairan Teluk Benoa adalah wilayah konservasi, sehingga tidak boleh ada pembangunan sarana dan akomodasi pariwisata serta sarana komersial lainnya. Dalam rapat tertutup Unud itu hampir 75-80 persen yang hadir menolak reklamasi dan meminta tim menghentikan kajian, karena Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi, maka tidak boleh dibangun. Selain itu, pembuatan pulau baru akan memicu perubahan keseimbangan biodiversity serta memengaruhi daya dukung dan daya tampung Bali.

II. PELAKSANAAN2.1 Lalu Lintas Rencana Kawasan Reklamasi Tanjung BenoaDalam penelitian dampak bangkitan lalu lintas rencana kawasan reklamasi, rancangan penelitian selanjutnya dijabarkan lebih detail dalam tahapan langkah-langkah penelitian. Pengorganisasian tahapan langkah penelitian ini dijelaskan dengan diagram alir pemikiran seperti ditunjukkan gambar diagram alir kerangka penelitian berikut :

2.2 Konsep Pembebanan Pada Jaringan Sekitar Kawasan Reklamasi Tanjung BenoaModel ini akan menggambarkan persepsi masyarakat/wisatawan di Kawasan Reklamasi mengenai dasar pemilihan rute yang digunakan ke daerah tujuan dan sebaliknya. Pada dasarnya akan dipilih rute termurah dari pilihan hambatan perjalanan: jarak terpendek, waktu tercepat, biaya termurah, ketidaknyamanan dan ketidakamanan terkecil untuk sampai ke tempat tujuan. Pada daerah perkotaan, pilihan ini akan sulit ditentukan karena jarak terpendek belum tentu dapat ditempuh dengan waktu tercepat karena adanya berbagai masalah transportasi, misalnya kemacetan. Dalam konsep pembebanan, diasumsikan bahwa pemakai jalan telah mempunyai informasi yang cukup tentang jaringan yang ada (Tamin, 2000). Ada 4 metoda pembebanan yang mungkin dapat dilakukan (Taylor et al, 2000), yaitu: Pembebanan All or nothing, Pembebanan dengan Kurva Dispersi, Pembebanan dengan Kapasitas Terbatas, dan Pembebanan Bertahap (Incremental Loading).2.3 Kebijakan Pengembangan Jaringan Jalan Kawasan Reklamasi Tanjung BenoaAnalisis Kebijakan ini dimaksudkan untuk memahami dengan baik RTRWP Bali 2009-2029, sehingga pengembangan jaringan jalan kawasan akan merupakan satu kesatuan. Disisi lain, kegiatan guna lahan kawasan merupakan suatu zona bangkitan perjalanan baru. Dengan dibangunnya akses publik ke/dari kawasan reklamasi beberapa Asal-Tujuan perjalanan di Bali Selatan menjadi lebih singkat, terurainya beban-beban lalu lintas pada pusat-pusat kemacetan eksisting dan bertambahnya alternatif jaringan jalan pintas (shortcuts). Dengan demikian, beban jalan-jalan Pratama, By-pass Ngurah Rai Selatan juga dapat dikurangi. Secara keseluruhan rencana jaringan baru kawasan, meliputi:1. Akses ketimur melalui pulau Pudut ke Desa Adat Benoa (Tanjung Benoa Utara) dan DesaAdat Tengkulung (Tanjung Benoa Selatan)2. Akses keselatan ke Persimpangan Nusa Dua3. Akses kebarat melalui Jalan tol Di atas Perairan (JDP) dan Bundaran Patung NgurahRai ke arah Tuban dan Bandar udara Ngurah Rai

4. Akses keutara melewati JDP atau dapat pula melalui lintasan laut ke arah Pelabuhan Benoadan selanjutnya ke Denpasar Selatan.

2.4 Rencana Aktivitas Guna Lahan dan Prediksi Bangkitan PerjalananTanjung BenoaPada tingkat perencanaan, dua karakteristik dasar perjalanan (yaitu non-spasial dan spasial) harus diselidiki dengan seksama, yang akan mempengaruhi besarnya volume, variasi moda dan fluktuasi volume ruas dalam suatu Asal-Tujuan perjalanan. Untuk analisis, digunakan beberapa tipe kegiatan bangkitan perjalanan yang akan direncanakan di kawasan reklamasi tersebut. Apabila karakteristik bangkitan perjalanan untuk tipe-tipe kegiatan tersebut dapat diketahui, maka bangkitan perjalanan sebagai fungsi variabel-variabel kegiatan dapat diprediksi. Selanjutnya, dalam menentukan bangkitan perjalanan kawasan juga didasarkan atas beberapa asumsi tentang perjalanan, hubungan antara bangkitan perjalanan dan atribut kegiatan, teknologi transportasi, dan tipe kegiatan guna lahan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dan luas maksimum masing-masing kegiatan, maka jumlah bangkitan perjalanan dapat diprediksi seperti ditunjukkan tabel berikutTabel Luas Rencana Zonasi dan Bangkitan Perjalanan kawasan reklamasi Tanjung Benoa (Luas 599,4 Ha)

Moda-moda transportasi diklasifikasikan lebih kepada transportasi jalan raya, seperti: pejalan kaki, kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor. Berdasarkan perhitungan Bangkitan Perjalanan sebesar 178.081 smp/hari dan asumsi bahwa proporsi moda perjalanan relatif sama dengan Bali Selatan, maka dapat diprediksi bangkitan masing masing moda perjalanan Sepeda Motor 239.179, Mobil Pribadi 89.246, Angkutan Umum 16.421, Angkutan Barang 6.069, Ojek 5.355 dan Taksi 714 [kend/hari]. Jumlah berbagai moda kendaraan keluar masuk kawasan reklamasi Tanjung Benoa ini akan memanfaatkan 356.983 kendaraan/hari dan Pejalan Kakinya 128.928 orang/hari.2.5 Kinerja Jaringan Tanpa (without) dan Dengan (with) Pemanfaatan KawasanTanjung BenoaApabila Kawasan Reklamasi Tanjung Benoa dioperasikan, maka jumlah ruas jaringan jalan Bali Selatan akan bertambah. Beberapa jalan pintas (shortcuts) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, karena pemanfaatan kawasan reklamasi merupakan area publik yang dapat dilewati oleh setiap orang. Diharapkan pula dengan semakin efektifnya pengoperasian Angkutan Umum Bus Sarbagita, pemakaian mobil pribadi dan pertumbuhan kendaraan dijalan dapat dikurangi. Namun, untuk prediksi pertumbuhan lalu lintas sampai akhir tahun konsesi pemanfaatan kawasan reklamasi tahun 2070 (masa konsesi 50 tahun dari 2020 s/d 2070), tetap akan mempergunakan pertumbuhan LHR sebesar 3%/tahun. Dari hasil pembebanan, maka dampak pemanfaatan kawasan reklamasi Tanjung Benoa pada beberapa jaringan utama dapat diprediksi seperti ditunjukkan table berikut :

Tabel Bangkitan Perjalanan dan Tingkat Pelayanan Jalan tanpa adanya Kawasan reklamasi Tanjung Benoa

Tabel Bangkitan Perjalanan dan Tingkat Pelayanan Jalan dalam Interval Umur Rencana Pemanfaatan Kawasan reklamasi Tanjung Benoa

III. IDENTIFIKASI DAMPAK3.1 Dampak BiogeofisikReklamasi Tanjung Benoa diKabupaten Badung, Bali akan menimbun perairan itu seluas 838 hektar. Ia bisa berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan fungsi ekologis Tanjung Benoa, hancur. Rencana reklamasi ini juga berakibat hak lingkungan hidup sehat warga tak terpenuhi.3.1.1. Dampak Terhadap FloraSadelie (2003) meneliti tentang penataan kawasan hutan mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Bali. Ada indikasi perubahan fungsi kawasan yang dimanfaatkan secara konvensional dan tidak terintegrasi, sehingga menimbulkan degradasi pada kawasan itu. Desain sistem dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di kawasan Tanjung Benoa ini merupakan suatu pengkajian rekayasa ekosistem berdasarkan pendekatan sistem dinamik. Pendekatan ini didasari oleh prinsip umpan balik antar subsistem penduduk, subsistem ruang tahura (lingkungan) serta subsistem pengusahaan kawasan (ekonomi).3.1.2. Dampak Terhadap FaunaMelihat letak mangrove Tanjung Benoa Bali yang demikian strategis, maka kawasankawasan di sekitarnya mengalami perkembangan pembangunan sangat pesat, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan tekanan terhadap lingkungan hutan mangrove itu sendiri. Berdasarkan laporan survei arahan penggunan kawasan hutan Prapat Benoa tahun 1987, area hutan mangrove Tanjung Benoa dalam perkembangannya dimanfaatkan oleh berbagai pihak dan sebagian besar (162,42 ha) dimanfaatkan sebagai tambak. Selain itu, selama 10 tahun terakhir telah terjadi pengalihan fungsi hutan mangrove untuk kepentingan lain, yaitu reklamasi Pulau Serangan, yang mengikis sekitar103 ha hutan mangrove di pulau tersebut, pembangunan Estuary Dam di muara sungai Badung, pembangunan fasilitas air bersih, tempat pembuangan limbah minyak dari kapal,alih fungsi menjadi pabrik dan perbengkelan, pembuatan jalan pintas ke Tanjung Benoa,dan perluasan landasan pacu bandara, serta lainnya. Dan hal itu mengganggu bagi kehidupan fauna yang berada di daerah reklamasi tersebut. Pulau Serangan yang pernah direklamasi empat kali lipat dari pulau asli, dampaknya adalah Bali kehilangan habitat penyu.

3.1.3. Dampak GeomorfologiMasyarakat menilai reklamasi 80% Tanjung Benoa akan menciptakan masalah baru. Rob dan banjir bisa menggenangi permukiman atau sarana wisata sekitar hingga Bandara Ngurah Rai karena Benoa sebagai tempat mengalir empat daerah aliran sungai kehilangan fungsi penampung air.3.1.4. Endapan lumpurPengerukan yang dilakukan oleh PT. BTID dengan kedalaman lebih dari 40 meter dengan lebar 15 m dengan bentuk menyerupai kanal di dasar laut memanjang dari sisi timur laut serangan hingga ke arah barat lalu membelok ke arah selatan, akibat dari pengerukan ini adalah timbulnya endapan lumpur dengan tebak kurang lebih 1 m di beberapa tempat. Persoalan ini merembet ke Pelabuhan Benoa yang terletak di sisi barat daya dari pulau serangan. Beberapa jalur keluar masuk kapal dari pelabuhan ditemukan pendangkalan akibat endapan lumpur.3.1.5. Reklamasi Mengubah Arus LautDampak yang paling kuat adalah terjadinya perubahan arus laut, yang mengakibatkan pengikisan di satu sisi dan munculnya daratan baru di tempat lain. Sebelum dilakukan reklamasi, arus laut perairan Sanur dan Nusa Dua berjalan normal. Dari selatan arus laut dari kawasan Nusa Dua (disebut arus Benoa) yang cukup kuat dipecah, akhirnya dijinakkan oleh gabungan arus dari timur laut kawasan perairan Sanur (disebut arus serangan) dan arus dari utara (disebut arus Sanur). Oleh karena adanya reklamasi yang menghalangi arus laut maka arus serangan dan arus sanur akan bertumpuk menjadi satu dan begitu terhambat daratan maka arus akan berbelok ke arah utara dan menerjang pantai Sanur. Hantaman pertama mengenai pantai Semawang. Hasil pantauan SKPPLH di Sanur, pantai yang rata-rata mengalami erosi satu meter per 10 tahun, kini tidak memerlukan waktu setahun untuk mengalami erosi lebih dari tujuh meter. Selain itu, terjadi kekuatan arus yang sangat kencang. Rata-rata arus laut 23 knot. Padahal normalnya 0,5 knot saja. Menurut Mangku yang juga koordinator SKPPLH, kekuatan itu sangat dahsyat, terutama pada musim angin tenggara antara April dan Agustus.3.1.6. BencanaBerdasarkan kajian Akademis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana (Unud) atas permintaan PT. TWBI terkait reklamasi Teluk Benoa akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hasil final feasibility study Unud menyatakan bahwa, reklamasi Teluk Benoa tidak layak. Ada empat aspek kajian dalam studi kelayakan tersebut yakni aspek teknis, lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi-finansial. Adapun hasil kajian dari keempat aspek itu seluruhnya dinyatakan tidak layak. Ditinjau dari aspek lingkungan, Teluk Benoa merupakan jalur laut dan merupakan wilayah konservasi. Maka Reklamasi bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) Nomor 45 Tahun 2011.Kawasan Teluk Benoa sebagai satu-satunya benteng yang secara alamiah berfungsi melindungi wilayah Bali Selatan dari berbagai bencana seperti banjir, tsunami, dan lainnya. Teluk Benoa juga merupakan muara dari sejumlah sungai besar yang terbentang di pulau Bali, seperti Tukad Badung dan Tukad Mati. Di kawasan itu juga merupakan tempat pemijahan ikan yang akan berkembang biak. Jika Reklamasi tetap dilakukan maka ikan yang ada di hutan mangrove akan terjebak, tidak dapat kembali kelaut yang berujung pada kematian ikan. Jika ikan jumlah berkurang maka tangkapan nelayan sedikit. Selain itu, akan mengurangi ombak di pantai lainya karna terpecah di Teluk Benoa.3.2 Dampak Sosial Ekonomi3.2.1 Kondisi SosialPelaksanaan reklamasi pantai ini sudah cukup menyulitkan warga. Tetapi nampaknya dampak buruk yang terjadi tersebut dihiraukan oleh pihak pelaksana. Mereka berencana akan memperluas daratan di sekitar pesisir tersebut dengan mengambil lahan warga dan lingkungan laut. Akibatnya, dari perencanaan ini menuai protes seluruh warga disekitar lokasi. Warga merasa reklamasi pantai tidak ada untungnya bagi mereka karena itu mereka menolak adanya rencana tersebut. Penolakan ini didasarkan atas dampak-dampak yang dianalisir akan merusak lingkungan mereka. Warga mengeluhkan bahwa akibat dari keberadaan pabrik ini tidak ada air bersih, lahan yang terambil, bau yang tidak sedap, dan kebisingan sering timbul dilokasi.3.2.2 Kondisi EkonomiKegiatan ekonomi mereka menjadi terganggu akibat kegiatan ini. Banyak lahan mereka yang dipindah alihkan menjadi lokasi konstruksi. Akibatnya kegiatan perekonomian di wilayah ini sebagian terganggu bahkan telah terhenti. Masyarakat yang berjualan makanan mengalami kerugian akibat debu dan asap yang dihasilkan dari kegiatan urug.

3.3 Dampak Sosial BudayaTerjadi kesenjangan sosial antara masyarakat satu dengan yang lain dan juga pekerja konstruksi di lokasi tersebut. Keadaan ini akibat dari ketidak seimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan ini diakibatkan adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa kegiatan reklamasi ini tidak menguntungkan baik dari segi kebersihan lingkungan, ekonomi, keamanan, dan kesehatan. Tetapi beberapa orang berpendapat lain, mereka beranggapan kegiatan ini merupakan sumber mata pencaharian mereka karena sebagian menggantungkan hidupnya sebagai pekerja kontruksi pada pembangunan ini. Mereka beranggapan jika kegiatan ini dihentikan maka mereka tidak tahu lagi dimana harus menggantungkan nasib.

IV. PENYEBABDari segi permintaan dan penawaran sebenarnya reklamasi yang di buat di teluk benoa ini lebih di sebabkan karena permintaan akan lahan yang sangat besar di daerah Bali Selatan oleh para investor, yang tidak seimbang dengan penawaran karena sudah overload atau overcapacity di daerah tersebut tapi mereka membuka lahan baru memanfaatkan permintaan warga Nusa yang meminta pulau pudut di selamatkan sehingga terkesan ada sosial benefitnya bagi warga disana, dan keuntungan ekonomi yang di dapat juga bersifat jangka pendek jika mega proyek reklamasi tersebut jadi di bangun mengingat resiko terhadap rusaknya alam Bali sangat mengancam. Kepentingan SwastaBali sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia yang tersohor akan keindahan pantainya dan budayanya. Berbagai event resmi internasional telah digelar di pulau Dewata ini sebut saja, KTT ASEAN, ajang Miss World 2013, KTT APEC, dan lain sebagainya. Hal ini lantas menjadikan Bali sebagai incaran para investor, terutama pihak asing. Dipastiakan Investor yang berbisnis di Bali pastinya tidak akan rungi. Mungkin inilah yang melatar belakangi PT. TWBI, sebuah perusahaan yang satu grup dengan beberapa perusahaan pengelola Discovery Kartika Plaza hotel dan Discovery Shopping Mall di Kuta Bali serta Hotel Borobudur di Jakarta serta pemilik sejumlah gedung, termasuk Gedung Bursa Efek Indonesia.Nafsu Sang GubenurYayasan Artha Graha Network melalui anak usahanya PT TWBI menyiapkan dana sebesar Rp30 triliun untuk proyek reklamasi Teluk Benoa. Menujrut Direktur Utama Artha Graha Network, Wisnu Tjandra mengatakan rencana reklamasi kawasan seluas 838 hektar tetap berjalan dan pihaknya akan mempersiapkan kajian analisis dampak lingkungan untuk memperoleh izin reklamasi dari gubernur setempat. Harus ada sesuatu yang baru di Bali, seperti pengembangan Sentosa Island di Singapura. Dasarnya itu. Proyek ini dikembangkan di atas lahan tidak produktif. Besaran investasi reklamasi dan lain-lain sekitar Rp30 triliun, ujarnya.Rencananya mereka akan membangun sebuah kawasan wisata terpadu yang dilengkapi tempat ibadah untuk lima agama, taman budaya, taman rekreasi sekelas Disney Land, rumah sakit internasional, perguruan tinggi, perumahan marina yang masing-masing dilengkapi dermaga yacht pribadi, perumahan pinggir pantai, apartemen, hotel, areal komersial, hall multifungsi, dan lapangan golf. Luasan reklamasi diperkirakan mencapai total sekitar 400 sampai 600 hektar.Pulau baru itu pun direncanakan dapat diakses langsung dari jalan toll di atas perairan yang baru saja rampung. Belakangan diketahui, jalan di atas perairan yang menghubungkan Pelabuhan Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua itu sudah dilengkapi taper (semacam lintasan untuk penambahan jalan) yang posisinya tepat mengarah ke Tanjung Benoa.Mungkin hal inilah yang menjadikan Gubenur Bali, Made Mangku Pastika tergiur hingga meneteskan liur untuk mendukung penuh reklamasi Teluk Benoa. Ini terbukti dari dikeluarkanya SK Gubenur Bali Nomor 2138/02-C/HK/2012 Tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa di Kabupaten Badung. Hal ini lantas mendapat kencaman dari berbagai kalangan bahkan anggota DPRD Bali juga menolak SK ini dan pada akhirnya sang Gubenur kembali mancabut SK tersebut.

V. HUKUM PERATURAN

Pembangunan reklamasi di Indonesia harus mengacu pada berbagai pedoman dan undang-undang yang mengatur tentang reklamasi pantai, antara lain: Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan batasan, persyaratan dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat melakukan reklamasi pantai, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, dan Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang merupakan guide line bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu-kesatuan matra ekosistem, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan wilayah pesisir diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa, raga, harta sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir dapat diminimalisir.Pembangunan infrastruktur pariwisata dengan penataan kawasan Teluk Benoa sekaligus mendukung program pemerintah, yang sudah tertuang dalam Perpres No. 67 tahun 2005 tentang kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.Reklamasi Benoa tidak memenuhi ketentuan Perda RTRWP BALI No. 16 Tahun 2009, juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang kawasan perkotaan Sarbagita yang menetapkan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.Apabila Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 benar-benar dicermati sebagai dasar pelaksanaan Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa Bali, maka sejak awal studi tersebut sudah tidak layak. Pertimbangannya karena dalam Perda RTRW tersebut sangat jelas disebutkan bahwa kawasan tersebut bukanlah kawasan pengembangan.Solusiyangdilakukandenganmencariteknologi terbaru mengenai pemanfaatan wilayah laut untuk aktifitas hidup manusia contohnya dengan membuat gedung atau rumah terapung di atas permukaan laut, namun hal initentu perlu penelitian yang dalam sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai. Rujukan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalahUndang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara regulatif melandasi kebijakan di Indonesia. Undang-undang ini menjamin dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan adanya keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan komponen lingkungan lainnya, serta dapat memenuhi masa kini dan menjaga kelestarian untuk masa datang.