Makalah Reklamasi Teluk Benoa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Makalah Tugas Kebijakan Publik

Text of Makalah Reklamasi Teluk Benoa

3

Makalah Politik Kebijakan PublikAnalisis Peraturan Presiden No. 51 tahun 2014 mengenai Reklamasi Teluk Benoa

Alfania Riski Oktavia Fauzia Fadila Irma Chintiana

Nungky KusumawardaniProdi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia2014BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar BelakangSebagai bagian dari gugusan kepulauan Nusantara, Pulau Bali termasuk salah satu dari ke-27 provinsi Republik Indonesia. Bali terkenal akan keindahan panorama alamnya yang alami nan eksotis. Selain itu Bali merupakan cerminan dari warisan budaya Hindu yang amat kental. Tidak heran apabila Bali dijuluki sebagai surga pariwisata. Anggapan tersebut dibangun atas wacana orientalis yang ingin melihat Bali sebagai museum hidup budaya Hindu-Jawa di tengah negeri Islam terbesar di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata menjadi jalan untuk meningkatkan taraf hidup orang Bali, pun tanpa merombak pola hidup tradisional mereka.Namun patut diingat bahwa tujuan pariwisata Bali, yang kini nampak sebagai sesuatu yang tak terelakkan, baik dimata orang Bali sendiri maupun di mata para wisatawan ialah bahwa pariwisata merupakan hasil dari sejarah yang khas, dan dari keputusan-keputusan tertentu. Darimana datangnya keputusan itu salah satunya disebabkan oleh karena faktor historis Bali yang pernah dijajah oleh Hindia Belanda. Pada saat itu pemerintah kolonial Hindia Belanda memperkenalkan Bali di mata dunia lewat seni tradisonal-nya seperti tarian. Tidak heran bila Bali bisa dikatakan lebih terkenal daripada Indonesia.Isu yang paling hangat menimpa Bali saat ini ialah mengenai reklamasi yang akan dilakukan di Teluk Benoa di daerah Bali. Teluk Benoa terletak di sisi tenggara pulau Bali, dan direncanakan untuk direklamasi tepatnya adalah Pulau Pudut. Reklamasi direncanakan seluas 838ha dengan ijin pengelolaan PT TWBI selama 30 tahun, dan pembangunan berbagai objek wisata di atasnya.

Tentu saja hal ini menimbulkan polemik akibat adanya pihak pro dan kontra atas berbagai pertimbangan jika proyek reklamasi di bangun. Pihak kontra mendasari argumennya merujuk pada Pasal 93 Peraturan Presiden 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita yang menyebutkan bahwa Teluk Benoa adalah kawasan konservasi. Mereklamasi kawasan konservasi artinya melanggar peraturan tersebut, terlebih banyak dampak negatif yang akan berdampak bagi kelangsungan ekosistem maupun kehidupan masyarakat. Sedangkan pihak pro beranggapan bahwa reklamasi ialah demi untuk kemajuan dan masa depan Bali, dan mereklamasi Bali ialah legal hukumnya, hal ini sesuai dengan Perpres No. 51/2014.Pada tanggal 30 Mei 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres No. 51 tahun 2014. Inti dari Perpres ini adalah berubahnya status Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjedi kawasan pemanfaatan umum dan diijinkannya reklamasi seluas maksimal 700 hektar.

Dalam melakukan reklamasi tentu banyak aspek yang mesti diperhatikan. Mengingat kawasan pantai adalah kawasan yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila pantai direklamasi tentu saja fungsi pantai sebagai public space bagi suatu masyarakat/kota tidak dapat berjalan seperti sediakala. Kawasan yang telah direklamasi seakan-akan telah berubah menjadi milik pribadi. Investor yang melakukan pengurukan lahan rawa atau laut akan merasa memilikinya. Jika sudah begitu maka masyarakat akan merasa dirugikan. Belum lagi timbulnya kekhawatiran akan bencana seperti banjir misalnya.

Munculnya pelbagai macam gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa kian ramai. Gerakan tersebut sebagai bentuk respon masyarakat terhadap Perpres No.51/2014. Produk nyata dari gerakan ini dalam menyuarakan hak-hak masyarakat Bali berupa poster, spanduk, lagu, konser musik, akun-akun media sosial yang bersedia menampung aspirasi sekaligus mengampanyekan penolakan reklamasi.I.II Rumusan Masalah1. Penjelasan Mengenai Perpres No.51/20142. Analisis Perda Propinsi Bali Tahun 2009 Terkait Proyek Reklamasi3. Relasi Konsep Ajeg Bali dengan Perpres No.51/20144. Mempertanyakan UU Pengelolaan Pesisir di Bali5. Evaluasi Kebijakan Mengenai Dampak Reklamasi Teluk Benoa6. Belajar dari Reklamasi Pulau NipahBAB IITEORI DAN KERANGKA KONSEPTUALII.I Kerangka Teori Pengertian ReklamasiMenurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia terbitan PT. Gramedia disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Para ahli belum banyak yang mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan. (Maskur, 2008).

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (UU No 27 Thn 2007).

Pengertian reklamasi lainnnya adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasaranya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air). (Wisnu Suharto dalam Maskur, 2008).

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kotakota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru. (http//www.lautkita.org)Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay and Alder, 1999). Sedangkan definisi reklamasi pantai menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.40/PRT/M/2007 adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan (polder), atau drainase. Metode urukan dilakukan dengan cara menguruk tanah timbunan berupa pasir yang diperoleh dari dasar laut dan darat atau berupa tanah lempung, material sisa pembakaran batu bara, limbah padat, dan lainnya.Tujuan ReklamasiTujuan reklamasi juga yaitu untuk memperbaiki daerah atau areal yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antara lain untuk lahan pertanian, perumahan, tempat rekreasi dan industri (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990). Sedangkan menurut Max Wagiu, 2011. Tujuan dari program reklamasi yaitu:

a. Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut

b. Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai

c. Untuk alasan ekonomis, pembangunan atau untuk mendirikan konstruksi bangungan dalam skala yang lebih besar.Metode dalam Reklamasi

Yang Secara umum bentuk reklamasi ada dua, yaitu reklamasi menempel pantai dan reklamasi lahan terpisah dari pantai daratan induk. Cara pelaksanaan reklamasi sangat tergantung dari sistem yang digunakan. Menurut Buku Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005) dibedakan atas 4 sistem, yaitu :a. Sistem Timbunan

Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi (high water level) yang aman.b. Sistem Polder

Reklamasi dilakukan dengan cara mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada didalam tanggul kedap air untuk dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi.

c. Sistem Kombinasi antara Polder dan Timbunan

Reklamasi ini merupakan gabungan sistem polder dan sistem timbunan, yaitu setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan muka air laut cukup aman.

d. Sistem Drainase

Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya tetapi elevasi muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.Pedoman dan Undang-Undang yang Mengatur Reklamasi PantaiPembangunan reklamasi di Indonesia harus mengacu pada pelbagai pedoman dan Undang-Undang yang mengatur tentang reklamasi pantai, antara lain: Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan, perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan batasan, persyaratan dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat melakukan rekl