Maju Perempuan Indonesia

untuk Penanggulangan Kemiskinan

WAWANCARA

Dana Desa Harus bisa

Menyejahterakan Rakyat

Johan Budi

Mengukur Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa

OPINI

Dari Desa Wujudkan

Indonesia Bersih

Tanpa Partisipasi Desa Impian Hanya

Omong Kosong Belaka

Ahmad Erani Yustika

CATATAN PENGETAHUAN

Berjibaku dengan Kebiasaan Lama

Banjarnegara

Pemda Banjarnegara siap kawal

pemetaan kesejahteraan

Wonosobo

Pemanfaatan Aplikasi Mitra

Desa dan Keuangan Desa di

Kabupaten Wonosobo

Malang

Praktik Mengulas dan Simulasi

Pelaksanaan APBDesa

Takalar

Mengaji Pengelolaan

Keuangan Desa Kalukubodo

BERITA DESA

PANDUAN KEBIJAKAN

Mendorong Pengelolaan Dana Desa

Untuk Mengefektifkan Program

Berbasis Desa

Meningkatnya Peran Perempuan

dalam Perencanaan

Pembangunan Desa Wulungsari

Mengenal Pengelola

Keuangan Desa

Silang Sengkarut

Pengelolaan Keuangan Desa

LAPORAN UTAMA

p e m b a h a r u a n d a r i d e s a

E D I S I 2 | N o v e m b e r 2 0 1 5

Diterbitkan oleh :

Majalah ini dikembangkan dan diterbitkan oleh INFEST

dengan dukungan dari Program Maju Perempuan Indonesia

Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU). Program

Mampu merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah

Indonesia dan Pemerintah Australia dalam upaya

pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan

perempuan.

Informasi yang disampaikan dalam majalah ini sepenuhnya

merupakan tanggung jawab tim penyusun dan tidak serta

merta mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun

Pemerintah Australia.

Didukung oleh :

Maju Perempuan Indonesia

untuk Penanggulangan Kemiskinan

REDAKSI MAMPU

Penanggungjawab :

Muhammad Irsyadul Ibad

Redaktur :

Budhi Hermanto

Redaktur Pelaksana :

Sofwan Hadi

A. Pambudi

Anggota Tim Redaksi:

Alimah; Frisca Nilawati;

Borni Alan; Ananto Sulistyo,

Khayat ; A. Affandi

Kontributor Daerah :

Edi Purwanto; Syahribulan

Editor

Heru Prasetya

Tata Letak

Akbar Binbachrie (KAF media)

ALAMAT REDAKSI

Warungboto UH IV/734

Umbul Harjo Yogyakarta

Telp: 0274 417004

Email: office@infest.or.id

Portal: www.sekolahdesa.or.id

twitter: @sekolahdesa

Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam

bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip,

menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan

tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi

yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

ampir satu tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hdiimplementasikan. Dalam kurun waktu itu, banyak energi dan perhatian dicurahkan untuk urusan pengelolaan keuangan. Mulai tahun ini, sebagai bagian dari amanat UU Desa, pemerintah menyalurkan

dana desa. Alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) ini sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di 434

kabupaten/kota di Indonesia.

Namun demikian, tata kelola keuangan desa tidak berhenti pada urusan

uang. Dasar dari asas subsidiaritas ialah pengakuan kewenangan desa oleh

negara untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk pengelolaan

anggaran. Tentu, muara yang dituju ialah kesejahteraan rakyat.

Tata kelola keuangan desa terkait mulai dari perencanaan hingga

penganggaran, ketersediaan regulasi dan kualitas sumber daya manusia.

Tulisan Darwanto berjudul Mengukur Akuntabilitas Keuangan Desa

menegaskan tiga prinsip pengelolaan keuangan desa yang tak dapat

dipisahkan: transparansi, partisipasi,dan akuntabilitas. Akuntabilitas bisa

dilihat secara administratif dan substantif. Administratif menunjukkan

sistem pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur yang ada.

Sementara, substantif menegaskan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, dan realisasi.

Akuntabilitas dapat terwujud apabila didukung oleh dua unsur, transparansi

dan partisipasi. Tulisan Sinam M Sutarno berjudul Dari Desa Wujudkan

Indonesia Bersih, menujukkan pentingnya partisipasi masyarakat. Peran

aktif masyarakat dalam pengawasan menjawab keraguan desa dalam

mengelola keuangan. Hal tersebut menegaskan, sebagai subjek

pembangunan dan berdaulat, desa mampu mewujudkan tata kelola

keuangan yang berorientasi kesejahteraan.

Pentingnya pengawasan dan partisipasi masyarakat juga muncul dalam

wawancara dua tokoh: Johan Budi SP dan Ahmad Erani Yustika. Keduanya

bersepakat bahwa partisipasi masyarakat dan pengawasan mutlak

dilakukan, selain kemampuan tata kelola. Tidak sedikit desa ataupun

supradesa yang ketakutan untuk mengelola dana desa yang bersumber dari

APBN. Padahal, sebagai wujud dari asas subsidiaritas, dana desa merupakan

hak desa yang harus dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan warganya.

Tak lupa, kabar inovasi dari desa yang bisa menjadi pembelajaran bagi para

pembaca. Desa-desa mulai bergerak untuk memahami pengelolaan

keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin

anggaran. Sehingga, optimisme untuk mewujudkan desa yang berdaya,

mandiri dan berdaulat terus menggelora. Terakhir, kami berharap Merdesa

mampu menjadi ruang dialog dan berbagi pengetahuan. Selamat membaca

Salam Merdesa.

LINTAS DESA

LAPORAN UTAMA

OPINI

WAWANCARA

CATATAN PENGETAHUAN

BERITA DESA

PANDUAN KEBIJAKAN

INFOGRAFIS

Pengelolaan

Keuangan Desa

Pengantar Redaksi

1

3

5

9

13

18

19

25

p e m b a h a r u a n d a r i d e s a

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Minggu (13/9/2015), seluruh anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten

Malang berkumpul di Kantor Desa.

Tujuh anggota BPD bersepakat untuk

mendiskusikan kewenangan BPD sesuai

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang desa. Diskusi ini juga

dihadiri oleh perwakilan BPD Desa

Jambearjo, Kecamatan Tajinan. Materi

diskusi meliputi tata cara pembuatan

peraturan kepala desa, perencanaan

desa, tugas perangkat desa, tata cara

membuat peraturan desa, serta hak

dan kewajiban kepala desa. []

Kader Pembaharu dari tiga desa di Kabupaten Malang berkumpul di Balai Desa

Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Rabu (5/8/2015). Acara yang dikemas dalam

tajuk Silaturahmi dan Reorientasi Implementasi UU Desa di Kabupaten Malang ini

turut dihadiri oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Drs. Eko

Suswanto. Dalam sambutannya, Eko menyampaikan pentingnya berbagi

pengalaman dalam mengelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, dengan diskusi

dan berbagi pengalaman akan berdampak pada perbaikan pelayanan di masing-

masing desa.

Hanik Martya, Kepala Desa Tunjungtirto selaku tuan rumah, berharap pertemuan

ini menjadi pemantik awal dalam melakukan perbaikan pemerintahan desa.

Forum-forum seperti ini menjadi ruang bersama dalam bertukar pengalaman dan

saling mengisi kekurangan satu dan lainnya. Kepala Desa Tunjungtirto ini berharap

pertemuan semacam ini bisa dilakukan sesering mungkin dan tempatnya bisa

bergiliran di masing-masing desa. []

Setelah melewati proses panjang dalam

penggalian indikator kesejahteraan lokal,

Tim Pembaharu Desa Tracap mulai

mengerjakan sensus di seluruh dusun.

Sensus bertujuan untuk mendapatkan data

desa yang valid. Sehingga perencanaan

pembangunan yang disusun dapat

mengakomodasi kelas sosial yang selama

ini termarginalkan. Menurut Siti Muntiah,

Kader Pembaharu Desa Tracap, sensus

mulai dilakukan pada bulan Agustus.

Setelah sensus selesai, Tim Pembaharu

Desa dan perangkat desa akan melangkah

ke tahap entri data. Setelah itu, kami akan

bersiap untuk melakukan evaluasi

perencanaan desa dengan data yang kami

dapatkan melalui sensus ini, ungkap

Muntiah, (16/8). []

ua desa di Kabupaten Wonosobo,

Dyaitu Desa Keseneng, Kecamatan Mojotengah dan Desa Lengkong, Kecamatan Garung berkontribusi dalam

merumuskan rekomendasi peraturan

bupati tentang pengelolaan keuangan. Hal

tersebut dibahas berbarengan dengan

pelatihan pengelolaan keuangan desa yang

diselenggarakan Infest Yogyakarta di

Kantor Bupat i Wonosobo, (29/9-

2/10/2015). Pelatihan ini bertujuan untuk

mendorong desa agar mampu mengelola

keuangan desa, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pe r tanggung jawaban seca ra

transparan, partisipatif, akuntabel serta

disiplin anggaran. Kami sedang berproses

menyusun draf Perbup Pengelolaan

Keuangan Desa. Hasil dari empat hari ini

akan menjadi rekomendasi bagi kami di

bagian pemerintahan, tutur Aldhiana

Kusumawati dari perwakilan Sekretaris

Daerah Pemkab Wonosobo. []

Temu Kader Pembaharu Desa Kabupaten Malang

Semangat Pendataan

Kesejahteraan Desa Tracap

BPD Kucur Diskusikan

Kewenangannya dalam UU Desa

Kader Desa Wonosobo

Usulkan Rekomendasi

Peraturan Bupati

Desa Tunjungtirto, Kecamatan

Singosari menjadi tuan rumah studi

lapang Pelatihan Keuangan Desa,

(17/9/2015). Studi lapang yang

digagas oleh Balai Besar Pember-

dayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Malang bekerjasama

dengan Badan Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara

ini diikuti oleh 60 orang dari dua

kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara

yakni Kabupaten Minahasa dan

Bolaang Mongondow Selatan. Desa

Tunjungtirto menjadi tuan rumah

k a r e n a d i a n g g a p b e r h a s i l

menjalankan tata kelola keuangan

desa dengan baik. []

Studi Lapang Pelatihan

Manajemen Keuangan Desa di Tunjungtirto

LINTAS DESA

WonosoboMalang

Malang

Malang

Wonosobo

Dok. Infest

Dok. Infest Dok. Infest

Dok. Infest

Dok. Infest

Dok. Infest

Dok. Infest

Dok. Infest

1

Dalam konteks bernegara, layanan

dasar merupakan hak warga negara.

Pelayanan dasar adalah tanggung jawab

perangkat pemerintahan, mulai dari

pusat hingga desa. Untuk itu, sebagai

tahap awal digelar pelatihan Perbaikan

Pelayanan Publik di Desa Jatilawang,

Kecamatan Wanayasa, (29-30/9/2015).

Pelatihan dua hari ini dipandu oleh

Mujtaba Hamdi dari Medialink Jakarta.

Pertemuan in i bertujuan untuk

memahami pentingnya perbaikan serta

menemukenali jenis layanan dasar di

desa. Forum ini juga menyepakati

instrumen yang digunakan untuk survei

perbaikan pelayanan dasar di desa.

Menurut Mujtaba Hamdi, kata kunci

dalam pelayanan dasar ialah publik.

Artinya, pelayanan harus bisa diakses

oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa

terkecuali. Ada tiga bentuk pelayanan

publik di desa yakni barang publik, jasa

publik, dan layanan administratif.

Ketiga bentuk tersebut harus didasar-

kan pada prinsip transparansi, akunta-

bilitas, dan partisipasi. []

Kader Pembaharu Desa, perangkat

desa dan Badan Permusyawaratan

D e s a ( B P D ) G u m e l e m Ku l o n ,

Kecamatan Susukan mengikut i

pelatihan Pemetaan Kesejahteraan

Lokal, (27-28/9/2015). Pelatihan yang

digelar di Balai Desa Gumelem Kulon

ini merupakan tindak lanjut dari

kegiatan Sekolah Perempuan dan

bekerjasama dengan Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara. Pelatihan

pemetaan kesejahteraan lokal

menjadi tahap lanjutan dari proses

pemetaan aset dan potensi desa. []

Kader Pembaharu Desa Gentansari

belajar pentingnya data kesejahteraan

lokal sebagai basis data perencanaan

desa. Selama dua hari, (16-17/9/2015),

mereka mengidentikasi jenis data,

pendataan, dan menyepakati indikator

kesejahteraan lokal di Desa Gentansari.

Setelah itu, Kader Pembaharu Desa

bersama Pemerintah Desa Gentansari

akan melakukan serangkaian pendataan

dan olah data sebagai basis perencanaan

desa. []

Mendorong Perbaikan

Pelayanan Dasar di Desa

Data Kesejahteraan Milik DesaDesa Gentansari

Gali Indikator Kesejahteraan

Pembaharu Desa Soreang, Kecamatan

Mappakasunggu mengidentikasi

jenis-jenis informasi publik milik desa,

(8-9/9/2015). Kegiatan ini diikuti oleh

18 Kader Pembaharu Desa Soreang.

Setelah menemukenali jenis-jenis

informasi publik, peserta kemudian

mengidentikasi bukti sik dari

masing-masing informasi. Sekaligus,

membuat daftar informasi publik

dalam bentuk dokumen, foto, dan

papan informasi yang ada di desa. []

Pembaharu Desa Soreang

Identikasi Jenis Informasi Publik

Belajar Jurnalisme Warga

di Desa Kalukubodo

2 LINTAS DESA

Banjarnegara

Takalar

Takalar

Banjarnegara

Dok. Infest

Dok. Infest

Banjarnegara

Jurnalisme warga merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif warga dalam

pengelolaan informasi di desa. Jumat (14/8/2015), Kader Pembaharu Desa

Kalukubodo, Kabupaten Takalar, belajar mengenai Jurnalisme Warga. Kegiatan ini

menjadi rangkaian pembelajaran tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di

Desa Kalukubodo. Pelatihan Jurnalisme Warga difasilitasi oleh Yudi Setiyadi,

Koordinator Pena Desa, sebuah komunitas jurnalis warga di Kabupaten Banyumas. []

Dok. Infest

Dok. Infest

Dok. Infest

Dok. Infest

Dok. Infest

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

ulianti, Sekretaris Desa Tunjung-

Ytirto, Kecamatan Singosari,

Kabupaten Malang mengaku

ke su l i t an dengan s i s tem

pengelolaan keuangan desa yang baru.

Menurutnya, pemahaman masing-

masing perangkat tentang peraturan

teknis mulai dari peraturan menteri

hingga peraturan bupati belum sama.

Bahkan, di antara perangkat desa masih

mera sa keb i ngungan . Dengan

peraturan baru, prosedurnya panjang.

Penatausahaan dan lain-lain alurnya

panjang. Lebih rumit tetapi lebih

tertata. Kalau SDM-nya tidak menguasai

alur termasuk teori dan praktiknya bisa

kesulitan, terang Yuli.

Pemahaman perangkat dipengaruhi oleh

faktor kebiasaan. Dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) t im penyusun mas ih

mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan

dalam penyusunan APBDesa sebelumnya,

tim penyusun terbiasa menggunakan

angka perkiraan. Sementara sekarang

nominal pada APBDesa harus mengacu

pada angka riil. Artinya, sebelum

menyusun nominal yang masuk dalam

APBDesa, tim penyusun harus melakukan

survei harga terlebih dahulu.

Tantangan kapasitas sumber daya

manusia menjadi tantangan di level

desa. Hal senada juga diakui oleh Agus

Martono Kepala Desa Wulungsari,

Kecamatan Selomerto, Kabupaten

Wonosobo. Peralihan sistem pengelola-

an keuangan menuntut perangkat desa

untuk banyak belajar dan beradaptasi.

D ia mengaku t idak mudah bagi

perangkat desa untuk menyesuaikan diri

dengan pola dan sistem yang baru.

Selain prosedur teknis penatausahaan,

pemahaman peran masing-masing

perangkat atau struktur pengelola

keuangan belum dipahami. Menurut Roy

Salam, peneliti di Indonesia Budget

Center (IBC) Jakarta, kondisi tersebut

terjadi karena proses pengelolaan

LAPORAN UTAMA

Mengeja

Pengelolaan

Keuangan Desa

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (UU Desa), terdapat perubahan mekanisme tata

kelola keuangan desa. Di samping besaran dana yang diterima

lebih besar, kewenangan desa dalam pengelolaan keuangan juga

lebih leluasa, mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi,

pelaporan hingga pertanggungjawaban.

keuangan selama ini membuat pasif

perangkat desa. Peran kepala desa

dalam pengelolaan keuangan desa masih

sangat sentral. Sehingga pelaksana

teknis keuangan atau perangkat desa

hanya menunggu instruksi kepala desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 113 Tahun 2014, tim

pengelola keuangan terbagi menjadi dua

yakni pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa (PKPD) dan pelaksana

teknis pengelolaan keuangan desa

(PTPKD). Pemegang kekuasaan dijabat

oleh kepala desa selaku pemimpin di

desa yang dipilih secara demokratis.

Sementara, pelaksana teknis diisi oleh

unsur perangkat sesuai bidangnya yang

dikoordinasikan sekretaris desa. Masing-

masing mempunyai tugas dan kewe-

nangannya. Di salah satu desa di

Kabupaten Takalar, kepala desa

menyusun seluruh dokumen perencana-

an keuangan desa. Sementara perangkat

yang lain belum mengetahui tugas dan

Dok. Infest

3Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa setidaknya mengatur

mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan

keuangan desa. Mekanisme yang dimaksud dapat

dikelompokkan menjadi t iga model, yaitu model

pertanggungjawaban di internal perangkat desa, model

pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten, dan

model pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Model akuntabilitas internal adalah yang seperti dimaksud

Pasal 32 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal tersebut mengatur model

akuntabilitas yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pelaksanan

Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Di dalamnya

menyatakan bahwa bendahara dalam melakukan transaksi

pengeluaran satu rupiah pun harus melalui Rencana Anggaran

Biaya (RAB)yang diajukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan sudah disahkan oleh kepala desa.

RAB tersebut juga sebelumnya diverifikasi oleh sekretaris desa

selaku Koordinator PTPKD. Tidak cukup RAB yang disahkan

oleh kepala desa, tetapi harus ada pengajuan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) dari TPK yang disetujui oleh

kepala desa selaku Pengguna Anggaran Desa dan sebelumnya

sudah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa. Dengan dasar

itu maka kepala desa baru bisa memerintahkan kepada

Bendahara untuk melakukan pembayaran sejumlah yang

diajukan.

Mekanisme ini mengatur bahwa bendahara tidak boleh

melakukan transaksi pengeluaran tanpa ada pengajuan dari

TPK yang diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan serta disetujui

oleh kepala desa. Bendahara desa haram mengeluarkan

uang desa tanpa ada perintah dari kepala desa. Kepala desa

juga haram memberikan perintah membayar kepada

bendahara desa tanpa proses pengajuan dari TPK yang

diverifikasi oleh sekretaris desa.

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan partisipatif sejak

perencanaan hingga pertanggungjawaban, berpengaruh terhadap akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat tidak akan terlibat dalam

pengelolaan keuangan desa jika pemerintah desa tidak transparan dalam

pengelolaan keuangan. Begitu juga akuntabilitas tidak akan terwujud jika tidak

ada transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keungan desa. Artinya tiga

prinsip tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri dengan urutan:

transparansi partisipasi akuntabilitas.

Mengukur Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desaoleh: Darwanto*

OPINI

Dok. Infest

5Merdesa | Edisi 2 | November 2015

kewenangannya. Seharusnya, pengaku-

an kewenangan diatur melalui surat

keputusan (SK) kepala desa, terang Roy.

Selain kewenangan perangkat di tingkat

desa, peran Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) pun masih jauh dari yang

diharapkan. Padahal BPD mempunyai

peran besar dalam rangkat mendukung

dan mengawasi pembangunan di desa,

khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Sebagai representasi warga, BPD

bersama kepala desa membahas dan

menyepakati perencanaan keuangan

desa.

Tantangan di Tingkat Supradesa

Tidak hanya di tingkat desa, tantangan

pengelolaan keuangan juga terjadi di

tingkat supradesa, baik kecamatan

maupun kabupaten . Se r i ngka l i

tantangan yang dihadapi di tingkat

supradesa berdampak langsung kepada

pengelolaan keuangan di desa.

Menurut Aldhiana Kusumawati, Kasubag

Pertanahan di Bagian Pemerintahan

Setda Kabupaten Wonosobo, dinamika

kebijakan tentang desa pada kurun

waktu 2015 membuat daerah harus

responsif dan cepat dalam memfasilitasi

petunjuk teknis bagi desa. Peraturan dan

petunjuk pelaksanaan dalam UU Desa

yang bersifat teknis terkadang mem-

batasi kreativitas daerah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua

Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten

Seluruh Indonesia, Mardani H Maming. Ia

menyoroti perubahan regulasi tentang

penyaluran Dana Desa di tingkat pusat.

Kondisi tersebut menyebabkan ter-

hambatnya proses penyaluran Dana Desa

dari kabupaten ke desa karena

kabupaten harus menyusun ulang

perubahan pendapatan dan belanja

daerah.

Dalam sebuah diskusi di Yogyakarta

pertengahan Agustus lalu, Johan Budi,

Komisioner Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), menyebutkan aspek

terpenting dalam pengelolaan keuangan

ialah pengawasan. Juni lalu, KPK merilis

kajian tentang potensi masalah dalam

pengelolaan Dana Desa. Lebih lanjut,

Johan menjelaskan ada tiga tantangan

dalam pengelolaan keuangan desa, yakni

regulasi, kapasitas perangkat di setiap

desa, dan mekanisme pengelolaan

keuangan. Masih sedikit kabupaten

yang mengelola layanan pengaduan

masyarakat. Layanan ini seharusnya bisa

menjadi alat kontrol yang efektif.

Sehingga publik bisa mengetahui untuk

apa dan bagaimana APBDesa diguna-

kan, terang Johan.

Selain tantangan di tingkat regulasi,

proses fasi l i tasi kabupaten dan

kecamatan belum berlangsung lancar.

Selain kurangnya penguasaan dan

pemahaman teknis pengelolaan

keuangan, pendekatan yang dilakukan

supradesa seringkali menimbulkan

kegalauan perangkat di tingkat desa.

Kami sering diweden-wedeni (ditakut-

takut i ) . Ka lau desa mengalami

kebingungan, konsultasi di kecamatan.

Ternyata, (kecamatan) juga tidak

menguasai. Kalau pehamanan kurang

sreg, kami cari tahu di kabupaten.

Kondisi sama, entah karena beban

pekerjaan atau penguasaan, keluh Yuli.

Pentingnya Partisipasi

Dalam UU Desa disebutkan bahwa

keuangan desa merupakan semua hak

dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa

uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

di desa. Sementara pengelolaan

keuangan desa merupakan keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan

dan pertanggungjawaban di desa.

Pengelolaan keuangan desa didasarkan

pada empat asas yakni transparansi,

akuntabilitas, partisipasi, dan tertib

anggaran. Transparansi atau keterbuka-

LAPORAN UTAMA 4

an bermakna bahwa masyarakat berhak

untuk mengetahui dan mendapatkan

akses informasi seluas-luasnya tentang

anggaran desa. Keduanya turut

mendukung akuntabilitas pengeolaan

keuangan desa.

Yando Zakaria dari Karsa Yogyakarta

mengungkapkan bahwa yang terpenting

dalam pengelolaan keuangan ialah

perencanaan dan pengawasan. Dalam

perencanaan, masyarakat mempunyai

hak penuh untuk terlibat dalam

menentukan arah pembangunan di desa.

Begitu pula dalam proses pengawasan.

Masyarakat desa mampu memanfaat-

kan peluang untuk pengawasan. Dana itu

akan efektif tergantung dua hal:

perencanaan yang baik dan pengawasan

yang kuat, terang Yando.

Hal senada juga diungkapkan oleh Frisca

Arita Nilawati, Manajer Program Desa

Infest Yogyakarta. Mandat UU Desa ialah

menyejahterakan warga. UU Desa

memberikan ruang bagi warga untuk

terlibat dalam perencanaan desa.

Khususnya, untuk mengawal program-

program pembangunan yang berpihak

kepada masyarakat dan inklusif. Ruang-

ruang seperti musyawarah desa sangat

strategis untuk mengawal program

pembangunan desa.

Salah satu problem pembangunan,

menurut Fr i sca, adalah karena

ketidakhadiran negara. Program-

program pelayanan dasar seringkali

menimbulkan problem di kalangan

masyarakat karena ketidakakuratan

data. Sementara UU Desa ini bisa

menjamin kewenangan lokal skala desa,

termasuk dalam melakukan pendataan.

Hal itu memungkinkan desa untuk

melibatkan warga dalam proses

pendataan sebagai basis perencanaan

desa. Pemerintah desa juga berkewajib

-an untuk rutin memberikan informasi

perencanaan dan pertanggungjawaban

APBDesa. Hal itu penting untuk proses

pengawasan oleh warga, terang Frisca.

[Sofwan]

Dinamika kebijakan tentang desa pada kurun waktu 2015

membuat daerah harus responsif dan cepat dalam

memfasilitasi petunjuk teknis bagi desa. Peraturan dan

petunjuk pelaksanaan dalam UU Desa bersifat sangat

teknis terkadang membatasi kreativitas daerah.

Aldhiana Kusumawati,

Kasubag Pertanahan di Bagian Pemerintahan

Setda Kabupaten Wonosobo

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Mekanisme lainnya di internal PTPKD adalah adanya

kewajiban bendahara desa yang harus membuat laporan

bulanan terkait perkembangan pengelolaan keuangan desa

paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Model

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini menuntut

kerjasama yang baik dan pemahaman yang sama di antara

pelaku pengelola keuangan desa. Salah satu pihak pelaku

pengelola keuangan desa yang tidak bisa bekerjasama dapat

menghambat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan

keuangan di desa. Sehingga seluruh pihak PTPKD dituntut

untuk memahami tugas dan fungsi masing-masing serta

kerjasama yang kompak.

Model akuntabilitas kepada pemerintah kabupaten

sebagaimana yang diatur pada pasal 37 Permendagri 113/2014

mewajibkan pemerintah desa untuk memberikan laporan

realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester I paling lambat

pada bulan Juli dan laporan realisasi semester akhir tahun

paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Bahkan,

Pasal 38 mewajibkan pemerintah desa melalui kepala desa

membuat peraturan desa tentang laporan pertanggung-

jawaban APBDesa kepada bupati paling lambat bulan Januari

pada tahun berikutnya.

Model akuntabilitas kepada masyarakat diatur dalam Pasal 38

Permendagri 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa. Pemerintah desa wajib melaporkan kepada

masyarakat terkait pelaksanaan APBDesa secara tertulis dengan medium informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat. Ini juga masuk dalam bentuk transparansi

pengelolaan keuangan di desa. Selain itu masyarakat juga

memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap

kegiatan pengelolaan keuangan desa khususnya pada

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBDesa.

Pemerintah desa juga wajib menyediakan ruang-ruang

pengaduan masyarakat dan membuat mekanisme pengaduan

yang sistematis sampai tersedianya mekanisme keluhan

(complain mechanism).

Akuntabilitas Administratif VS Substantif

Akuntabilitas administratif (administrative accountability)dapat diartikan sebagai pengelolaan keuangan desa harus

dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Pertanggungjawaban administratif menuntut pengelolaan

keuangan desa harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang

lengkap dan sah. Penerimaan dan pengeluaran harus sesuai

dengan prosedur yang ada dengan bukti-bukti yang lengkap

dan dicatat sebagaimana mestinya.

Misalnya dalam kegiatan pengadaan laptop untuk menunjang

sistem informasi desa, TPK harus dapat membutikan kuitansi

atau nota/faktur atas pembelian barang tersebut. Dalam

mekanisme pendanaannya pun sudah melalui prosedur dengan

pengesahan RAB oleh kepala desa dan persetujuan pembelian

barang tersebut sesuai dengan pos anggaran yang ada dalam

APBDesa.

Akuntabilitas substantif dapat diartikan bahwa pengelolaan

keuangan desa harus dapat dipertanggungjawab sesuai dengan

realisasi. Di samping administrasinya lengkap dan sah, tapi

perlu dibuktikan dengan realisasi yang sebenarnya. Kuitansi,

nota, serta faktur merupakan kelengkapan secara

administratif yang sah, namun tidak menjamin bahwa

pelaksanaan kegiatan itu sudah berjalan sebagaimana

mestinya. Sehingga perlu ada pemeriksaan investigatif yang

dilakukan oleh lembaga berwenang untuk melakukan

pemeriksaan secara mendalam. Berbagai kasus yang terjadi

dalam pengelolaan keuangan di lembaga pemerintah terjadi

karena hanya memenuhi kebutuhan akuntabilitas secara

administratif saja, namun mengabaikan akuntabilitas secara

substantif.

Tantangan terbesar bagi pengelolaan keuangan desa

mewujudkan pengelolaan yang akuntabel, baik secara

administratif maupun substantif. Dibutuhkan keseriusan

semua pihak Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Daerah

(PTPKD), mulai dari kepala desa selaku Pengguna Anggaran

Desa, sekdes selaku koordinator PTPKD, hingga bendahara

desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Di samping itu,

dibutuhkan pua keseriusan dari lembaga pemeriksa di daerah.

Masyarakat juga harus ikut serta mengawasi pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa. Dengan pengelolaan keuangan

desa yang akuntabel secara administratif maupun substantif,

maka akselerasi pembangunan di desa akan cepat tercapai

sesuai dengan ruh dan semangat UU Desa.

Darwanto,Law and Budget Politics Coordinator

Indonesia Budget Center

Pemerintah desa wajib

melaporkan kepada masyarakat

terkait pelaksanaan APBDesa

secara tertulis dengan medium

informasi yang mudah diakses

oleh masyarakat. Ini juga masuk

dalam bentuk transparansi

pengelolaan keuangan di desa.

Selain itu masyarakat juga

memiliki hak untuk melakukan

pengawasan terhadap kegiatan

pengelolaan keuangan desa

khususnya pada pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang

bersumber dari APBDesa.

OPINI 6Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Saat Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (UU

Desa) disahkan, tidak sedikit

pihak yang ragu dan pesimis.

Bahkan, ada yang dengan tegas

mengatakan dana desa hanya akan

mengalihkan korupsi dari pusat dan

daerah ke desa. Namun, saya menjadi

bagian dari banyak orang yang memiliki

optimisme bahwa UU Desa adalah jalan

mewujudkan kesejahteraan masyarakat

desa. Sekaligus jalan bagi pemberan-

tasan korupsi itu sendiri. Keyakinan ini

didasarkan pada esensi demokrasi yang

meletakkan kedaulatan rakyat sebagai

sarana mewujudkan cita-cita keadilan

sosial.

Kalau ingin menyejahterakan rakyat

maka rakyat harus menjadi subjek

pembangunan; kalau ingin memberan

tas korupsi maka bangkitkan kekuatan

rakyat. Sebab, rakyat adalah aktor

utama dalam perencanaan, penganggar

-an, pelaksanaan, pengawasan dan

evaluasi.

Menjawab Pesimisme

Tidak dipungkiri bahwa praktik-praktik

korupsi terjadi di desa. Pesimisme itu

OPINI

akan terjadi kalau kita hanya berpangku

tangan. Tak sedikit inisiatif desa yang

diniatkan untuk pengelolaan keuangan

yang transparan dan akuntabel. Hal

tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya

desa siap melaksanakan mandat UU Desa.

Usaha itu terus berjalan, baik yang

diinisiasi oleh warga, LSM, Perguruan

tinggi maupun pemerintah. Untuk

memperkuat keyakinan itu, maka perlu

memperluas ruang partisipasi untuk

mendorong transparansi dan membangun

akun tabilitas keuangan desa.

Perluasan ruang partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan dan

pengelolaan keuangan desa mutlak

dilakukan. Tak kalah penting, pema-

haman kepada masyarakat bahwa UU

Desa tidak hanya perkara uang, tetapi

juga pengakuan kewenangan desa untuk

meningkatkan kesejah teraan. Sejumlah

uang yang dikelola desa adalah sarana

untuk mewujudkan kesejahteraan.

Sehingga, semakin efektif dan efisien

pengelolaan Dana Desa, maka proses

kemajuan dan pemerataan kesejahteraan

bisa lebih cepat. Tentu saja, bermodalkan

gotong royong dan musyawarah.

Oleh: Sinam M. Sutarno

Meningkatnya alokasi anggaran yang dikelola desa adalah salah satu upaya

untuk memaksimalkan kewenangan desa dalam mewujudkan kesejahteraan

rakyat. Makin dekatnya kewenangan dan anggaran ke tangan rakyat membuka

peluang luas bagi terwujudnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas

keuangan desa sebagai perwujudan semangat gotong royong di desa. Indonesia

bersih bisa kita mulai dari desa.

Apatisme menjadi tantangan untuk

mendorong partisipasi. Selain itu,

terbatasnya ruang bagi tumbuhnya ide

dan gagasan. Kondisi tersebut diperburuk

dengan ketidakpercayaan pemerintah

desa kepada warga ataupun sebaliknya.

Maka, pendekatan harus dimulai dari

manusianya. Aparat pemerintah desa

harus membuka diri terhadap ide,

gagasan, dan kritik masyarakat. Ruang-

ruang diskusi tentang arah pembangunan

desa harus diperbanyak dan tentu dengan

bahasa yang mudah dipahami.

Banyak organisasi kemasyarakatan desa,

baik yang didirikan oleh pemerintah desa,

pemerintah pusat, LSM maupun yang

tumbuh alami seperti LPM/LKMD, karang

taruna, PKK, kelompok tani, kelompok

nelayan, koalisi perempuan, posyandu,

klub sepakbola, koperasi, rukun tetangga

(RT), rukun warga (RW), forum

keagamaan, dan lain-lain merupakan

potensi desa. Organisasi-organisasi

tersebut dapat menjadi wadah partisipasi

warga serta ujung tombak proses

pembangunan di desa. Tugas pemerintah

desa bisa dimulai dengan merevitalisasi

organisasi kemasyarakatan yang ada di

desa.

Dok. Infest

7Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Untuk memperkuat organisasi masyarakat di desa ini setidaknya

ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, memfasilitasi

organisasi di desa untuk merumuskan cita-cita dan merencakan

program kerja yang diselaraskan dengan perencanaan

pembangunan desa. Memastikan semua organisasi terlibat

dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa. Kedua,

mengalokasikan anggaran bagi organisasi desa secara rutin

untuk menjalankan program-programnya. Alokasi ini bukan

bantuan melainkan berbasis perencanaan program masing-

masing organisasi. Ketiga, membangun komitmen antikorupsi di

semua organisasi desa.

Transparansi Keuangan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih,

transparansi atau keterbukaan menjadi syarat utamanya.

Karena dengan transparansi semua orang akan tahu dan bisa

tergerak untuk menjadi bagian penting dalam pembangunan

desa. Pengelolaan keuangan desa yang transparan menjadi

kewajiban pemerintah desa. Semua masyarakat berhak tahu

dan tugas pemerintah menjamin semua orang bisa tahu.

Untuk menjamin transparansi keuangan setidaknya dibutuhkan

beberapa hal. Pertama, komitmen kuat dari penyelenggara

pemerintah desa untuk menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi.

Diikuti dengan pembuatan regulasi dan sistem yang menjamin

pelaksanaanya. Misalnya, kebijakan tentang pengelolaan

keuangan terbuka, membuat laporan berkala, APBDesa on line,

dan lain sebagainya.

Kedua, meningkatkan efektifitas pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Selama ini, peran pengawasan

yang dilakukan BPD belum maksimal. Fungsi ini harus diperkuat

agar keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa bisa

terwujud. Efektivitas fungsi pengawasan tidak lepas dari proses

pemilihan anggota BPD yang baik sehingga menghasilkan

anggota yang memiliki kepedulian, kemampuan dan komitmen.

Ketiga, sistem informasi pengelolaan keuangan yang menjamin

dan memudahkan warga untuk mengetahui dan memahami.

Pasal 82 ayat (4) UU No 6 Tahun 2014 secara tegas menyebutkan

kewajiban pemerintah desa untuk menginformasikan

perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan keuangan desa

kepada masyaraat melalui layanan informasi paling sedikit satu

tahun sekali. Kewajiban menginformasikan ini harus

dilaksanakan secara serius dan bukan sekadar menggugurkan

kewajiban. Transparansi harus bisa membangun suasana dialog.

Maka, pemerintah desa sebaiknya memilih media yang tepat,

baik yang bersifat off air (temu warga, koran desa, papan

informasi, pertunjukan), on air (siaran di radio komunitas atau

televisi komunitas) maupun on line (Website Desa, Facebook,

Youtube).

Keempat, memfasilitasi terselenggaranya pengawasan oleh

masyarakat. Maka perlu ditanamkan pemahaman dan kesadaran

bahwa Dana Desa adalah hak masyarakat. Tidak kalah penting

adalah menumbuhkembangkan nilai-nilai anti korupsi,

kejujuran, dan integritas. Pemberantasan korupsi bukan hanya

soal penindakan, tetapi juga pencegahan. Kuncinya, pemerintah

desa harus terbuka terhadap kritik, sekalipun pahit tetapi akan

menyehatkan.

Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban penyelenggara

pemerintahan desa kepada masyarakat. Secara administratif,

pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa sudah diatur

melalui peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun

peraturan daerah. Bahkan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) pun sudah meluncurkan satu aplikasi

sistem tata kelola keuangan desa. Beberapa desa yang dibantu

oleh teman teman LSM juga sudah mulai mengembangkan

sistem pengelolaan keuangan desa agar transparan dan

akuntabel. Namun perlu diingat bahwa berjalannya sistem tidak

terlepas dari kapasitas manusianya. Sebab, akuntabilitas tidak

sekedar administratif.

Pemerintah desa harus menyadari bahwa pengelolaan keuangan

desa harus bisa disajikan dalam laporan yang akurat, efektif,

efisien, serta bermanfaat. Jadi juga harus dilihat manfaat yang

diterima masyarakat dan kontribusinya bagi visi misi

pembangunan desa. Efektif dan efisien berarti keuangan desa

digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan.

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan

pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD,

masyarakat, dan pemerintah kabupaten. Seyogyanya

pemerintah desa kreatif menyajikan laporan sehingga mudah

dipahami oleh masyarakat, Seperti pengalaman Radio

Komunitas Wiladeg di GunungKidul yang memanfaatkan acara

tradisional Rasulan. Di acara ini kepala desa membacakan

perkembangan desa di hadapan warga dan disiarkan melalui

radio komunitas.

Desa yang dekat dengan nilai moral, etik, dan gotong royong

sangat mendukung implementasi UU Desa serta pengelolaan

keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Nilai-nilai itu

menjadi modal untuk mewujudkan desa bersih dan budaya anti

korupsi. Semua bertumpu pada kekuatan dan kesadaran rakyat

desa. Mari kita mulai pemberantasan korupsi dari desa.

Keberhasilan UU Desa bisa terwujud manakala semua rakyat

desa bergerak membangun desanya. Dana Desa harus

digerakkan dan menggerakkan. Dana Desa menjadi medan bagi

rakyat desa untuk menyatakan perang terhadap korupsi.

OPINI8

Sinam M Sutarno

Ketua Jaringan Radio

Komunitas Indonesia (JRKI),

Anggota Forum Desa Nusantara

Dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa yang bersih,

transparansi atau keterbukaan

menjadi syarat utamanya.

Karena dengan transparansi

semua orang akan tahu dan bisa

tergerak untuk menjadi bagian

penting dalam pembangunan

desa.

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Juni lalu, KPK merilis kajian tentang 14 potensi persoalan

dalam pengelolaan Dana Desa. Sejauh mana usaha yang

akan dan sudah dilakukan untuk mencegah potensi itu

terjadi?

Kajian KPK terkait pelaksanaan UU Desa berkaitan dengan

pengelolaan sekaligus pengawasan Dana Desa dan Alokasi

Dana Desa. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KPK

yakni pertama, memberikan rekomendasi dari hasil kajian

tersebut kepada Kementerian Desa, Kementerian Dalam

Negeri , Kementerian Keuangan dan juga bekerjasama

dengan BPKP. Pelaksanaan rekomendasi ini dalam bentuk

action plan yang dilakukan oleh Kementerian melalui

pantauan KPK. Kedua, bekerja sama dengan komponen

masyarakat lain dalam kaitan dengan pengawasan dengan

melibatkan secara aktif baik itu LSM maupun Jaringan

Komunitas Radio yang ada di Indonesia. Ketiga, melakukan

kampanye dan sosialisasi secara bersama sama dengan

Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah

daerah, dan komponen masyarakat lainnya.

Bagaimana KPK mengantisipasi praktik-praktik atau

proyek-proyek titipan kecamatan, titipan kabupaten

seiring dengan besarnya dana di desa?

Tentu KPK tidak melakukan pengawasan secara langsung

dengan menerjunkan personil tetapi melalui peningkatan

pemahaman teknis maupun peraturan yang berkaitan dengan

pengelolaan Dana Desa melalui kampanye, pendidikan, dan

sosialisasi kepada pelaksana di lapangan atau birokrasi.

Melibatkan peran serta masyarakat dalam arti luas untuk ikut

mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan dana desa

tersebut.

Menurut Anda, apa tantangan pengelolaan keuangan bagi

Desa pasca UU Desa disahkan?

Tantangan kedepan berkaitan dengan pemahaman dan teknis

penggunaan Dana Desa di tingkat Desa. Dari pengamatan

KPK, kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di masing-masing

daerah, letak geografis serta budaya (local wisdom) akan

WAWANCARA

Dana Desa Harus Bisa

Menyejahterakan Rakyat

wawancara

dengan

Johan Budi

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

gencar melakukan kampanye tentang pengawasan Dana Desa.

Johan Budi, Komisioner KPK, selalu mengungkapkan bahwa Dana

Desa harus bisa menyejahterakan rakyat. Untuk itu, ia mengajak

seluruh elemen negeri, khususnya warga desa, untuk aktif dalam

mengawasi penggunaan Dana Desa.

9Merdesa | Edisi 2 | November 2015

ikut menentukan keberhasilan pengelolaan Dana Desa yang

bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Disamping itu, aturan pelaksanaan yang sampai saat ini

belum selesai baik yang berkaitan dengan UU maupun

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU, akan juga

ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan di tingkat Desa.

Di sisi lain, aparatur desa juga diberi tanggung jawab untuk

menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (Dana

Desa). Ini menjadi tantangan tersendiri mengingat tidak

seragamnya kualitas SDM di masing-masing desa di Indonesia.

Terkait kajian KPK tentang potensi persoalan Dana Desa

dalam aspek regulasi dan kelembagaan, misalnya soal

potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian

Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri,

komunikasi macam apa yang sudah dilakukan KPK

terhadap pihak tersebut? Apa respon dan tindakan dua

pihak terkait?

Dari hasil kajian, beberapa rekomendasi telah disampaikan

KPK kepada pihak pemerintah. Rekomendasi tersebut diikuti

langkah dengan melakukan program kerja (action plan) yang

masing-masing Kementerian akan dipantau oleh KPK. Ada

progress report (laporan perkembangan) yang disampaikan

Kementerian kepada KPK. Misalnya usulan perubahan PP

yang pernah disampaikan oleh KPK. Hasil tersebut dievaluasi

secara reguler. Saat ini kegiatan tersebut masih berlangsung.

Bagaimana sebaiknya praktik pengawasan yang bisa

dilakukan warga dan pemerintah supra desa terhadap

besarnya Dana Desa?

Pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan

Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara simultan dari pihak

pemerintah (lembaga auditor) dan masyarakat. Dari pihak

auditor tentu melakukan audit terkait pelaksanaan dan

pengelolaan Dana Desa. Sementara dari sisi masyarakat bisa

secara langsung terlibat ikut menentukan ke mana dana itu

digunakan sekaligus melakukan pengawasan di tingkat

lapangan, apakah benar dana tersebut digunakan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat desa. Penyimpangan ini bisa

dilaporkan kepada penegak hukum sesuai tugas, pokok, dan

fungsinya (tupoksi).

September lalu tiga kementerian menandatangani surat

keputusan bersama untuk mempercepat proses transfer

Dana Desa dengan memangkas persyaratan dokumen

perencanaan desa seperti RPJMDesa dan RKPDesa.

Bagaimana tanggapan KPK mengenai regulasi ini?

KPK tentu tidak bisa masuk ke detail pelaksanaan teknis yang

memang menjadi kewenangan pemerintah baik di tingkat

pusat maupun daerah. Bagi KPK, yang penting adalah Dana

Desa dan Alokasi Dana Desa itu tepat sasaran dan tepat guna.

Artinya, dana itu dikelola memang sebesar-besarnya untuk

kemakmuran atau kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Anda, apa saja yang harus dilakukan Kepala Desa

untuk terhindar dari jerat praktik tindak pidana korupsi?

Kepala Desa harus benar-benar memahami proses maupun

pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan secara aktif

berkomunikasi dengan komponen desa baik itu LKMD, Karang

Taruna atau komponen masyarakat yang lain. Selain itu,

berdiskusi dan berkoordinasi dengan auditor di daerah

menjadi salah satu cara untuk menghindari kesalahan dalam

menerapkan atau menggunakan Dana Desa tersebut.

Dalam beragam diskusi dengan Kepala Desa dan warga,

banyak yang d iantaranya yang mengutarakan

ketakutannya untuk menggunakan Dana Desa karena takut

terjerat korupsi. Bagaimana tanggapan Anda mengenai

ketakutan ini?

Seringkali ketakutan untuk menggunakan Dana Desa adalah

terjerat korupsi atau berurusan dengan penegak hukum.

Ketakutan ini sebenarnya tidak beralasan meskipun memang

tidak bisa disalahkan, sepanjang penggunaan Dana Desa dan

alokasi Dana Desa dilakukan memang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan tidak ada

niat untuk mengorupsi maka tidak perlu ada ketakutan.

Salah satu kajian KPK juga menyoroti potensi pelanggaran

Pendamping Desa. Apa yang telah dilakukan KPK, dalam

hal ini dengan Kementerian terkait, dalam mengantisipasi

hal tersebut?

Soal tenaga pendamping sepenuhnya memang menjadi

domain dari Kementerian Desa dan PDT, KPK dalam konteks

ini lebih pada kebijakan makronya.

Menurut Anda, apa saja yang dapat dilakukan untuk

mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi

keuangan desa?

Peran masyarakat dalam hal ini harus terlibat sejak mulai

penyusunan RAPBDesa sampai pengawasan di tingkat

lapangan dalam penggunaan Dana Desa.

Apa seruan Anda, sebagai pimpinan KPK, terhadap warga

desa khususnya, dalam fungsinya sebagai pengawas

Pemerintah Desa atas kuasa pengelolaan keuangan desa?

Harus dipahami bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat desa. Warga

desa punya hak untuk menanyakan, mengawasi sekaligus

juga berperan secara aktif dalam penggunaan Dana Desa dan

Alokasi Dana Desa. []

WAWANCARA10

Peran masyarakat dalam hal

ini harus terlibat sejak mulai

penyusunan RAPBDesa

sampai pengawasan di

tingkat lapangan dalam

penggunaan Dana Desa.

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Menurut Anda, bagaimana konsep Desa Impian atau

Desa Mandiri?

Saya biasanya menganalogikan Desa Impian itu seperti pulau

harapan. Di dalamnya ada penghuni yang mampu

menentukan ingin bekerja sebagai apa dan hidup bagaimana.

Kemudian, di dalam pulau itu ada kerjasama kolektif yang

dilakukan secara gotong-royong. Terakhir, penghuni pulau itu

juga mampu menghidupi dir inya sendir i dengan

mengandalkan potensi sumber daya yang mereka miliki.

Gambaran ini sebetulnya menyiratkan tiga hal penting

mengenai visi desa impian itu. Pertama, dari sisi manusianya,

masyarakat desa adalah masyarakat yang memiliki stok

pengetahuan yang cukup dan kondisi kesehatan yang baik dan

memungkinkan mereka menentukan pilihan atas jalan hidup

mereka masing-masing. Kedua, secara sosial, masyarakat

desa adalah subjek yang ikut terlibat aktif dalam

pembangunan di desanya. Ketiga, secara ekonomi,

masyarakat desa hidup dalam keadaan sejahtera karena ada

aktivitas ekonomi yang dinamis dengan memanfaatkan

potensi sumber daya lokal.

Bagaimana cara mewujudkan Desa Impian itu?

Mewujudkan Desa Impian hanya bisa dilakukan dengan cara

menerapkan strategi pembangunan dari bawah (bottom-up

strategy). Artinya, masyarakatlah yang harus menjadi aktor

utama pembangunan. Tugas pemerintah selanjutnya adalah

memfasilitasi, memberikan jaminan dan perlindungan, serta

menciptakan ruang yang memungkinkan bagi jalannya

partisipasi di tingkat masyarakat.

Apa saja prasyarat yang dibutuhkan untuk

mewujudkan Desa Impian?

Saya kira yang pertama adalah adanya political will dari

pemerintah untuk mendelegasikan pengambilan keputusan

kunci pada masyarakat desa. Sebab, tanpa prasyarat ini

masyarakat desa akan terus terkungkung dan tidak memiliki

ruang untuk menyalurkan apa yang sebenarnya mereka

inginkan. Kedua, partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa

partisipasi, cita-cita untuk mewujudkan Desa Impian hanya

akan menjadi omong kosong belaka.

Siapa yang harus menyiapkan prasyarat itu?

Masyarakat bersama pemerintahlah yang harus menyiapkan

semua prasyarat itu. Masyarakat sebagai aktor utama

pembangunan harus berperan aktif mewujudkan apa yang

mereka inginkan. Sedangkan pemerintah berperan

menciptakan ruang dan mendorong agar partisipasi itu dapat

berjalan. Persoalannya, partisipasi hanya dapat berjalan jika

masyarakat merasa bahwa hal itu penting bagi mereka. Selain

itu, partisipasi juga mensyaratkan keberdayaan masyarakat

untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Di sinilah

relevansi peran pemerintah untuk ikut memberdayakan

masyarakat melalui program pendampingan yang saat ini

sedang dijalankan.

Apa tantangannya?

Pertama, masyarakat desa sudah terbiasa dengan praktik

pembangunan lama yang serba sentralistik. Kedua, sudah

mulai pudarnya nilai-nilai lokal termasuk nilai kebersamaan

dan gotong royong yang dulu masih dipegang teguh oleh

masayarakat desa. Ketiga, cara berpikir masyarakat yang

sudah mulai bergeser pada logika hitung dagang yang

memudarkan kelekatan sosial.

Dana Desa ramai menjadi perbincangan. Seberapa

penting Dana Desa bagi Desa?

Kalau dilihat dari segi nominal, jumlah Dana Desa yang

diterima tiap-tiap Desa sebenarnya tidak terlalu besar. Dana

Desa hanyalah salah satu bentuk armasi pemerintah kepada

desa untuk menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dalam

UU Desa. Tetapi dengan dana yang cukup terbatas itu, ada

harapan besar dari pemerintah agar dana tersebut dapat

dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga ke depan,

desa diharapkan menjadi mandiri.

KPK telah mengeluarkan kajian tentang potensi

penyelewengan penggunaan Dana Desa. Bagaimana

Kementerian Desa merespon dan mengantisipasi?

Kementerian Desa tentu saja sangat mengapresiasi upaya KPK

dalam memetakan potensi penyalahgunaan Dana Desa. Sejak

Tanpa Partisipasi,

Desa Impian Hanya

Omong Kosong Belaka

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan

Kementerian Keuangan telah menandatangani Keputusan

Bersama tentang Percepatan Penyerapan, Penyaluran, dan

Penggunaan Dana Desa. Selain Dana Desa, Kementerian

Desa juga telah melakukan rekrutmen pendamping desa. Apa

dan bagaimana latar belakang serta urgensi dari kedua hal

tersebut? Berikut petikan wawancara Merdesa dengan Ahmad

Erani Yustika, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi.

wawancara

dengan

Ahmad Erani

Yustika

WAWANCARA 11Merdesa | Edisi 2 | November 2015

awal kami juga sudah mengantisipasi hal itu, di antaranya

melalui penetapan prioritas penggunaan Dana Desa,

bekerjasama dengan LKPP dan Kemendagri untuk monitoring

pro-aktif, serta menyiapkan tenaga pendamping. Peran

pendamping sangat penting untuk membantu dan memfasilitasi

desa dalam menggunakan Dana Desa secara benar, tepat

sasaran, dan tentu saja agar tidak melanggar hukum.

Dana Desa dipercaya dapat meningkatkan ekonomi

desa dan geliat ekonomi kerakyatan. Bagaimana

seharusnya Dana Desa digunakan?

Kementerian Desa telah mengeluarkan PermenDesa No.5/2015

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Dalam peraturan menteri tersebut telah diatur prioritas

penggunaan Dana Desa untuk dua hal: pertama, pembangunan

desa; dan yang kedua untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa

dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa. Tujuan

pembangunan di desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan

potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan untuk

pemberdayaan masyarakat desa, Dana Desa difokuskan pada

peningkatan capacity building masyarakat desa.

Tiga kementerian telah menandatangani SKB untuk

mempercepat penyerapan, penyaluran, dan

penggunaan Dana Desa. Seberapa mendesak?

Sangat mendesak, mengingat bahwa hingga 11 September 2015

kemarin masih terdapat kurang lebih 29.000 desa yang sama

sekali belum menerima Dana Desa. Nah, SKB tersebut

dikeluarkan dalam rangka untuk mengatasi masalah itu.

Apa yang mendasari dikeluarkannya SKB itu?

Ada kendala penyaluran Dana Desa yang sifatnya birokrasi

prosedural yang terlalu rumit. Beberapa desa tidak bisa

melengkapi dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa. Selain

itu, kendala utama penyaluran Dana Desa ada di tingkat

Kabupaten/Kota, di mana masih banyak Kabupaten/Kota yang

belum mengeluarkan Perbup/Perwali mengenai penetapan

alokasi Dana Desa, Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, dan Perbup

tentang Penetapan Kewenangan Desa.

Masalah lainnya adalah beberapa Kabupaten/Kota belum

mencantumkan akun Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota,

sehingga perlu dikeluarkan Perda tentang revisi APBD

kabupaten/Kota. Terakhir, cukup banyak desa yang belum

memiliki Rekening Kas Desa, sehingga menghalangi transfer dari

Kabupaten/Kota ke Desa. Substansi SKB adalah penyederhanaan

aturan dan syarat penyaluran Dana Desa. Untuk mencairkan

Dana Desa, desa cukup membuat APBDesa dan Peraturan Desa

tentang penetapan APBDesa yang template-nya sudah disiapkan

dalam lampiran SKB tersebut.

Adapun syarat-syarat lainnya, seperti RPJMDesa dan RKPDesa

dapat menyusul kemudian. Bagi Kabupaten/Kota yang belum

mencantumkan akun Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota,

maka solusinya bisa dijalankan dengan cara segera

menganggarkannya mendahului penetapan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan

Perbup/Perwali tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun

2015. Dan masih banyak penyederhanaan lainnya yang bisa

dilihat dalam SKB tersebut.

Apakah hal tersebut tidak mereduksi UU Desa tentang

semangat perencanaan untuk Desa yang mandiri?

Sama sekali tidak. Karena SKB tidak membatalkan kewajiban

desa untuk membuat RPJMDesa dan RKPDesa. Yang

dinyatakan dalam SKB itu adalah bahwa RPJMDesa dan

RKPDesa dapat menyusul kemudian. Buktinya, dalam SKB itu

dinyatakan:

Dalam hal Pemerintah Desa belum menetapkan RPJMDesa

dan RKPDesa sebagai dasar penyusunan APBDesa,

Bupati/Walikota memerintahkan Camat dan aparat

kecamatan selaku pendamping aparat Pemerintah Desa serta

Pendamping Desa untuk segera memfasilitasi penyelesaian

Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Adapun jika RPJMDesa dan RKPDesa yang tersusun kemudian

menetapkan kebijakan baru tentang penggunaan Dana Desa

di tingkat desa lokal setempat, maka desa yang bersangkutan

dapat mengeluarkan Peraturan Desa baru tentang revisi

APBDesa yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam sebuah diskusi di Kepatihan Yogyakarta,

muncul pendapat bahwa persoalannya karena

kurang padunya koordinasi antara Kementerian

Desa dengan kementerian Dalam Negeri. Bagaimana

menurut Anda?

Bisa jadi koordinasi yang berjalan selama ini memang belum

terlalu optimal. Tetapi kalau dikatakan kurang padu, saya kira

itu juga tidak sepenuhnya tepat. Buktinya SKB tiga

kementerian yang baru saja dikeluarkan merupakan bukti

koordinasi yang baik antara Kementerian Desa, Kemenkeu,

dan Kemendagri.

Di dalam SKB juga memutuskan percepatan pendamping

desa. Bagaimana konsep pendamping desa?

Begini konsepnya, pendampingan desa adalah bagian

kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,

pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa yang

dilakukan oleh Kementerian Desa. Esensi kegiatan

pemberdayaan adalah adanya proses interaktif antara orang

yang mempunyai kekuatan dan pengetahuan dengan orang

yang kekuatan dan pengetahuannya lemah. Harapannya, akan

terjadi perubahan di mana pihak yang lemah bisa menjadi

lebih kuat baik secara individu maupun kolektif.

Apa saja kewenangan Pendamping Desa?

Pendamping desa berwenang mendampingi desa dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendamping Desa yang berwenang memast ikan

penyelenggaraan pembangunan desa sesuai dengan amanat

UU Desa.

Seberapa penting Pendamping Desa bagi proses

pembangunan dan kemandirian desa?

Sangat penting. Sebab esensi pembangunan berbasis

pemberdayaan adalah adanya proses interaktif antara orang

yang mempunyai kekuatan dan pengetahuan dengan orang

yang kekuatan dan pengetahuannya lemah. Harapannya, akan

terjadi perubahan di mana pihak yang lemah bisa menjadi

lebih kuat baik secara individu maupun kolektif. Nah, posisi

Pendamping Desa adalah sebagai pihak yang mempunyai

pengetahuan untuk membantu masyarakat mengembangkan

kapasitas dan daya inisiatifnya. []

WAWANCARA12 Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Beberapa hal menarik muncul

dalam Pelatihan Tata Kelola

Keuangan Desa yang dilaksana-

kan di Kabupaten Malang pada 3

6 september 2015. Pelatihan yang

bertempat di Desa Tunjungtirto ini

melibatkan tiga desa di Kabupaten

Malang, yaitu Desa Kucur, Jambearjo,

dan Tunjungtirto. Para kader Pembaharu

Desa mengungkapkan perbedaan

pemahaman tentang regulasi yang ada.

Kondisi tersebut menimbulkan pro dan

kontra dari beberapa pihak berkaitan

dengan implementasi UU Desa. Bahkan,

pembelajaran yang mereka dapatkan

sangat berbeda dengan pelaksanaannya

di lapangan yang setiap hari mereka

hadapi.

Dalam penatausahaan keuangan desa,

perangkat desa mengaku mas ih

kebingungan dengan regulasi yang ada,

Berjibaku dengan

Kebiasaan LamaOleh: Yudi Setiadi

CATATAN

PENGETAHUAN

Semangat kemandirian dan

kedaulatan desa

sebagaimana semangat

Undang-Undang (UU) Desa,

belum banyak dipahami

sebagai kewenangan desa

untuk mengurus

rumahtangganya sendiri.

Mentalitas sebagai obyek

pembangunan menjadikan

desa lebih banyak

menunggu kebijakan dan

instruksi dari

supradesa.Alih-alih untuk

bermimpi besar, desa masih

takut salah ketika hendak

menjalankan

kewenangannya. Selain

pemahaman yang masih

kurang pada level desa,

penghargaan terhadap

kedaulatan desa belum

sepenuhnya dipahami oleh

pemerintah supradesa, baik

di tingkat kecamatan

maupun kabupaten.

baik dari Peraturan Menteri (Permen)

maupun Peraturan Bupati (Perbup)

Kabupaten Malang. Pasal-pasal dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa belum bisa dipahami

sepenuhnya oleh pemerintah desa,

bahkan membingungkan. Salah satu poin

yang membingungkan ialah tentang

sumber penerimaan desa yang berasal

dari swadaya masyarakat yang harus

Dok. Infest

13Merdesa | Edisi 2 | November 2015

CATATAN

PENGETAHUAN14

dinilai dengan jumlah uang dan masuk

dalam pencatatan Pendapatan Asli

Desa.

Ketidakjelasan aturan ini menjadikan

pemerintah desa tidak memiliki

pedoman dan takut salah ketika hendak

melaksanakan kegiatan pembangunan

di desa. Pada pasal lain disebutkan

bahwa semua pendapatan dan belanja

desa harus tercatat dalam buku

rekening bank yang dimiliki desa. Aturan

ini tidak bisa dilaksanakan oleh

pemerintah desa karena swadaya

masyarakat tidak semuanya dalam

bentuk uang. Tenaga kerja misalnya,

yang dilakukan dengan cara gotong-

royong oleh masyarakat tidak bisa

tercatat dalam buku rekening bank yang

dimiliki oleh desa.

Kebingungan tersebut diungkapkan oleh

Abdul Karim, Kepala Desa Kucur. Selain

Permendagri 113, Perbup Kabupaten

Malang Nomor 17 yang mengatur

tentang pengadaan barang dan jasa

t idak mengatur secara spes ik

pelaksanaan kegiatan di desa. Padahal,

pelaksanaan kegiatan di desa ada yang

dilakukan dengan swakelola. Ada pula

yang dilakukan dengan melibatkan

pihak ketiga melalui tender. Selain

Perbup, dalam aturan yang lain pun

tidak ada yang mengatur tentang

batasan nilai berapa boleh melaksana

kan kegiatan dengan swakelola dan

pada batasan nilai kegiatan berapa

harus dilakukan dengan melibatkan

pihak ketiga. Ketidakjelasan aturan ini

menjadikan pemerintah desa tidak

memiliki pedoman dan takut salah

ketika hendak melaksanakan kegiatan

pembangunan di desa.

Bukan hanya kabupaten

Selain tidak jelasnya beberapa aturan

dalam penatausahaan keuangan desa,

para Kader Pembaharu Desa mengeluh

kan kebiasaan lama yang masih

dilakukan oleh pemerintah kecamatan

terkait evaluasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDesa). Mereka

menganggap pemerintah kecamatan

masih menggunakan cara-cara lama

yang saat ini sudah tidak relevan untuk

digunakan.

Kewenangan evaluasi APBDesa sebagai

pelimpahan kewenangan dari pihak

kabupaten kepada kecamatan hingga

saat ini masih dilakukan dengan asal-

asalan. Dokumen APBDesa masih

dianggap sebagai dokumen formalitas

yang hanya digunakan sebagai syarat

pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi

Dana Desa (ADD). Bahkan, masih banyak

terjadi dokumen APBDesa dihasilkan

dari menyalin dokumen APBDesa desa

lain atau contoh APBDesa yang sudah

ada. Hal seperti itu justru dianjurkan

oleh pemerintah kecamatan kepada

desa dengan alasan yang penting cair.

Intervensi pihak kecamatan kepada

desa dengan argumentasi yang penting

cair masih dilakukan dalam proses

evaluasi APBDesa. Yuli, Sekretaris Desa

Tunjungtirto mengeluhkan bahwa hal

tersebut menjadikan pemerintah desa

tidak tahu mana yang salah dan mana

yang benar dalam pembuatan APBDesa.

Bahkan, ketika dalam dokumen APB

Desa terdapat jenis kegiatan yang salah

pos anggaran, pemerintah kecamatan

t idak melakukan evaluas i yang

semestinya. Sehingga APBDesa terkesan

dibuat buru-buru dan hanya digunakan

sebagai syarat pencairan dana.

Pemotongan SILPA yang dilakukan oleh

pihak kecamatan tidak jelas untuk apa

dan untuk siapa, bahkan tidak ada bukti

sah yang diterima oleh desa setiap kali

pihak kecamatan melakukan pemotong

an.

Penatausahaan keuangan desa yang

partisipatif, transparan, akuntabel dan

tertib administrasi, bukan hanya

menjadi tantangan bagi pemerintah

desa. Ketika desa telah bergerak untuk

memperbaiki dir i dan membuat

inisiatif-inisiatif baru yang selama ini

bukan menjadi kebiasaan mereka.

Pemerintah dan kader pembaharu desa

sangat berharap respon dari pemerintah

supradesa yang tepat sesuai dengan apa

yang telah mereka lakukan.

Jika dokumen APBDesa telah dibuat

oleh desa dan sudah siap pada akhir

tahun, adakah jaminan desa bisa

mencairkan anggaran setiap awal tahun

pada bulan januari? pertanyaan kritis

dari Abdul Karim, Kepala Desa Kucur.

Ketika perbaikan yang telah dilakukan

oleh desa tidak mendapatan respon

seperti yang diharapkan, atau bahkan

pemerintah supradesa tetap mengguna

kan cara lama, dengan intervensi dan

argumentasi yang penting cair, maka

bukan tidak mungkin, pengetahuan dan

proses pembelajaran bagi para Kader

Pembaharu Desa hanya akan menjadi

milik mereka pribadi tanpa ada

implementasi yang berarti. Keinginan

dan gagasan untuk memperbaharui desa

menjadi lebih baik akan berhadapan

dengan kenyataan dan kebiasaan dari

pemerintah supradesa yang masih

menggunakan cara-cara lama. Karena

itu, pemerintah kecamatan dan

pemerintah kabupaten juga harus

didorong untuk memperbaiki diri,

m e m a h a m i d a n m e n j a l a n k a n

kewenangannya. [Yudi Setiyadi]

Dokumen APBDesa masih

dianggap sebagai dokumen

formalitas yang hanya digunakan

sebagai syarat pencairan Dana

Desa (DD) dan Alokasi Dana

Desa (ADD). Bahkan, masih

banyak terjadi dokumen

APBDesa dihasilkan dari

menyalin dokumen APBDesa

desa lain atau contoh APBDesa

yang sudah ada. Hal seperti itu

justru dianjurkan oleh pemerintah

kecamatan kepada desa dengan

alasan yang penting cair.

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

CATATAN

PENGETAHUAN

ecara losos, Undang-Undang

SNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(UU Desa) berbeda dengan

ketentuan tentang desa pada

tahun sebelumnya, 1965, 1979, 1999, dan

2004. UU Desa menekankan desa sebagai

subjek pembangunan dan mempunyai

otoritas dalam pengelolaan keuangan

desa. Nilai prakarsa, rekognitif dan

subsidiaritas menjadi ruh kedaulatan

desa.

Sebagai bagian dari pengakuan asas

subsidiaritas dan amanat UU Desa,

pemerintah menyalurkan dana desa

tahun ini. Dana desa bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Total alokasi dana desa pada 2015

sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa

di 434 kabupaten/kota di Indonesia.

Tahun pertama implementasi UU Desa,

peyaluran dana desa mendapat porsi

perhatian yang besar. Hal ini tidak

terlepas dari berbagai kendala yang

menyertai penyaluran dana desa. Ahmad

Erani, Direktur Jenderal Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi menyebut

banyak energi terbuang untuk penyaluran

dana desa.

Dalam diskusi tentang Perencanaan

Berbasis Data dan Pengelolaan Keuangan,

kerjasama Infest Yogakarta dan Harian

Kompas, (2/11) Erani menyebutkan

berdasarkan data yang dikumpulkan dari

403 kabupaten/kota, dana desa yang

telah disalurkan ke desa per tanggal 31

Oktober 2015 sebesar Rp 10,13 triliun

atau 48,93 persen dari total anggaran

dana desa tahun 2015.

Tumpang tindih kewenangan

Mantan Ketua Panitian Khusus Rancangan

UU Desa DPR, Akhmad Muqowwam

mengatakan regulasi tentang desa dari

beberapa kementerian sering tidak

sinkron. Hal ini menyebabkan pemerintah

desa b ingung dan terhambatnya

penyaluran dana desa. Tumpang tindih

kewenangan antara Kementerian Desa

dan Kemente r i an Da lam Nege r i

ditengarai turut menghambat penyaluran

dana desa.

Ahmad Muqowwam, menerangkan, sesuai

dalam UU Desa pasal 1 ayat 16 hanya

menyebut kementerian yang mengurusi

persoalan desa. Hanya saja, menurutnya,

dalam Peraturan Presiden Nomor 11 dan

12 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa

terkait pelaksanaan UU Desa dapat

dilakukan oleh dua kementerian, yakni

Kementerian Desa dan Kementerian

D a l a m N e g e r i . Tu m p a n g t i n d i h

kewenangan dua kementerian turut

membingunkan pemerintah kabupaten.

Aldhiana Kusumawati, dari Kabupaten

Wonosobo mengaku kerap kebingungan

ketika berkonsultasi ke Kementerian Desa

dan Kementerian Dalam Negeri tentang

p e m b u a t a n r e g u l a s i d i t i n g k a t

kabupaten.

Hal senada diungkapkan Syaiful Huda,

Staf Khusus Menteri Desa. Ia mengakui

bahwa ada pe rdebatan ten tang

kewenangan dua kementerian. Regulasi

yang mengatur tentang kementerian

tersebut menimbulkan masalah karena

masih menggunakan paradigma kontrol,

menganggap desa masih menjadi sub

pemerintah kabupaten. Di sisi lain, UU

Desa mempunyai semangat yang

berbeda.

Silang Sengkarut

Pengelolaan Keuangan DesaOleh: Sofwan Hadi

Efek dari ini dalah akhirnya panjang,

beberapa peraturan menteri yang

semestinya bisa dilahirkan di satu

kementrian. Sempat ada Permen yang

double. Kemendesa dan Kemendagri

membuat peraturan yang substansinya

sama tentang pembangunan desa,

terang Huda.

Salah satu dampak dari tumpang tindih

kewenangan juga menjadi penyebab

terhambatnya penyaluran dana desa.

Sebagai titik tengah, tiga kementerian,

yakn i Kementer ian Desa PDTT,

Kementerian Dalam Negeri, dan

Kementerian Keuangan menyepakati

Surat Keputusan Bersama tentang

Percepatan Penyaluran, Pengelolaan

dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Kendala penyaluran dana desa

Di level desa salah satu tantangannya

terkait dengan kualitas perangkat desa.

Kondisi tersebut menurut Erani,

menyebabkan kurang lengkapnya

dokumen perencanan sebagai syarat

penyaluran dana desa. Kadang,

program yang disusun pun tidak sesuai

dengan mandat UU Desa, terangnya.

Dalam tahap perencanaan di desa, salah

satu tantangannya karena ketiadaan

dasar hukum. Kepala Desa Tunjungtirto,

Kabupaten Malang, Hanik Martya

mengungkapkan, ketiadaan payung

hukum membuat program tidak dapat

dilakukan.

Komioner Komisi Pemberantasan

Ko r u p s i ( K P K ) J o h a n B u d i S P

menyatakan bahwa setiap daerah

mempunyai karakteristik yang berbeda,

antara lain kualitas sumber daya

manusia, geogras, dan demograsi.

Salah satu masalah serius ialah kualitas

perangkat desa, khususnya di wilayah

minim akses. Di Nusa Tenggara Timur,

saya ketemu kepala desa yang tidak

mengerti penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Itu yang kadang tidak dipikirkan orang

pusat, ujarnya.

Beberapa kendala minimnya pencairan

dana desa di tingkat kabupaten salah

satunya disebabkan karena kesalahan

prosedur dalam transfer Dana Desa dan

konteks politik lokal. Erani mencontoh-

kan beberapa kasus, di mana Dana Desa

diterima dan dikelola oleh Dinas

Pemakaman, Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, atau pada dinas lain

yang tidak ada kaitannya dengan

penge lo laan keuangan daerah.

[Sofwan]

Dok. Infest

15Merdesa | Edisi 2 | November 2015

CATATAN

PENGETAHUAN16

Struktur Tim Pengelola

Struktur organisasi pengelola keuangan desa secara

hirarkis tidak terlepas dari jabatan yang melekat pada

sistem organisasi pemerintah desa. Artinya,

kedudukan dan tugas dalam pengelola keuangan desa

tetap mengacu pada jabatan masing-masing unsur

aparat pemerintah desa. Secara organisasional tim

pengelola keuangan desa terdiri dari dua unsur yakni

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa

(PKPKD) dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan

Desa (PTPKD).

A. Pemegang Kekuasaan

Pengelola Keuangan Desa (PKPKD)

Tanggung jawab PKPKD dipegang oleh Kepala Desa,

selaku pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Sebagai

PKPKD, Kepala Desa mempunyai kewenangan antara

lain:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan

2. APBDesaMenetapkan PTPKD

3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan

penerimaan desa

4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang

ditetapkan

dalam APBDesa

5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban APBDesa

B. Pelaksana Teknis

Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)

Tugas utama PTPKD ialah membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan pengelo laan keuangan desa.

Koordinator PTPKD dipegang oleh Sekretaris Desa dan

dibantu oleh dua unsur yakni kepala urusan (kaur) dan

bendahara. Kepala urusan bertanggungjawab sebagai

pelaksana kegiatan yang sesuai bidangnya. Sementara

bendahara merupakan unsur staf sekretariat desa yang

membidangi urusan administrasi keuangan untuk

menatausahakan keuangan desa.

Tugas Sekretaris Desa selaku koordinator

PTPKD antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan

pengelolaan APBDesa

2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang

APBDesa, perubahan APBDesa, dan

pertanggungjawaban APBDesa

3. Melakukan pengendalian terhadap

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam APBDesa

4. Menyusun pelaporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

5. Melakukan verikasi terhadap bukti-bukti

penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Sementara kepala urusan bertugas untuk:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya

2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama

Lembaga Kemasyarakatan Desayang telah

ditetapkan dalam APBDesa

3. Melakukan tindakan pengeluaran yang

menyebabkan atas bebas beban anggaran

belanja kegiatan

4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan

kegiatan kepada Kepala Desa

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Dan, tugas Bendahara Desa antara ialah menerima,

menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausaha-

kan dan mempertanggungjawabkan penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa

dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam tim

pengelola keuangan desa dituntut untuk mampu

membangun mekanisme koordinasi yang dapat

menghindari tumpang tindihnya tugas dan tanggung

jawab. Hal penting yang harus diperhatikan dalam

upaya pengangkatan pengelola keuangan desa ialah

proporsi keterwakilan perempuan. Untuk itu, apabila

aparatur pemerintah didominasi oleh laki-laki maka

dalam mengangkat anggota pelaksana kegiatan dari

unsur masyarakat diprioritaskan dari kelompok

perempuan. [Sofwan]

Mengenal Pengelola Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan tugas yang melekat pada seluruh aparatur pemerintah desa mulai dari

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa sampai dengan perangkat desa lain. Tanggung jawab utama dari

tim ini ialah menjaga kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan sampai pelaporan dan pertanggunjawaban. Artinya, pengelolaan keuangan desa

adalah tugas kolektif. Resiko apabila terjadi kemacetan pada satu atau dua orang akan menjadi beban kerja

yang membuka peluang penyimpangan dan hambatan pengelolaan keuangan.

Merdesa | Edisi 2 | November 2015

CATATAN

PENGETAHUAN

Selama dua bulan, terhitung sejak

Agustus hingga Oktober, Tim

Pembaharu Desa (TPD) Wulungsari,

Kecamatan Selomerto, Kabupaten

Wonosobo telah bekerja keras melakukan

sensus kesejahteraan warga berdasarkan

indikator lokal di seluruh dusun. Indikator

lokal yang digunakan adalah indikator

kesejahteraan yang ditentukan melalui

Musyawarah Desa yang melibatkan

seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Agus Martono, Kepala Desa

Wulungsari, keterlibatan masyarakat

dalam menentukan indikator lokal

tersebut merupakan salah satu sejarah

penting bagi desa. Dalam pertemuan itu,

kelompok-kelompok warga marginal

menjadi prioritas untuk diundang dan

paling penting untuk didengarkan

suaranya. Dengan demikian, menurut

Agus, data sensus kesejahteraan yang

dihasilkan bukan hanya sekedar menjadi

valid, namun juga telah mencerminkan

kepentingan kelompok warga miskin.

Total warga desa Wulungsari adalah 516

Kepala Keluarga (KK).

Kamis (8/10/2015), TPD Wulungsari

kembali berkumpul untuk melakukan

musyawarah di gedung balai desa.

Musyawarah kali ini untuk membahas dan

memverikasi hasil data sensus yang

sudah dikerjakan. Dari proses sensus dan

entri data yang sudah dikerjakan oleh

anggota TPD, terdapat beberapa temuan

dan catatan menarik, di antaranya:

Masih banyaknya warga yang tidak

mengisi formulir sensus dengan

lengkap.

Ada anggapan bahwa sensus yang

dilakukan oleh TPD merupakan

sensus untuk menyalurkan bantuan.

Terdapat beberapa kelompok warga

yang tidak acuh terhadap kedatang-

an anggota tim TPD.

Dari temuan tersebut, TPD menyadari

bahwa mereka belum sepenuhnya

menjadi milik warga desa. Hal inilah yang

menyebabkan munculnya beberapa

respon yang tidak positif dari sebagian

kelompok warga. Selain itu, TPD juga

menyadari bahwa pendekatan yang

dilakukan seharusnya menggunakan

pendekatan kultural agar terjadi dialog

yang lebih cair antara TPD dan warga saat

sensus. Terkait temuan in i , TPD

rencananya akan merombak beberapa

pendekatan untuk kegiatan sensus di

tahun mendatang.

Perempuan dan TPD Wulungsari

Catatan menarik selama proses sensus

yang dilakukan oleh anggota TPD

menunjukkan bahwa proses yang

dilakukan oleh perempuan cenderung

lebih lancar. Menurut Soa, anggota TPD

Wulungsari, hal itu dipengaruhi oleh

pendekatan yang dilakukan oleh kaum

perempuan biasanya lebih cair dan lebih

diterima oleh warga. Selain itu, tidak bisa

dipungkir i bahwa peran anggota

perempuan TPD Wulungsari lebih

signikan dan lebih aktif daripada

anggota TPD kaum laki-laki. Sehingga

dalam proses sensus di lapangan anggota

TPD perempuan lebih memiliki peran

penting.

Pasca verikasi data oleh anggota TPD ini,

rencananya TPD akan melanjutkannya

dengan kegiatan verikasi yang lebih luas

yaitu melibatkan masyarakat dalam

musyawarah desa. Proses ini, menurut

Soa, akan mengundang kelompok

perempuan dari beberapa kelas sosial,

khu su snya ke l ompok m i s k i n . I a

menyatakan bahwa verikasi yang akan

mengikutsertakan warga nanti bertujuan

agar rencana pembangunan Desa

Wulungsari ke depan benar-benar dapat

menyerap beberapa kepentingan dan

perlindungan terhadap kaum perempuan.

Ia dan beberapa anggota TPD perempuan

lainnya akan bekerja keras untuk

mewujudkan hal tersebut.

Soa menambahkan bahwa sensus

kesejahteraan dengan indikator lokal ini

sudah sangat baik sebagai langkah awal

untuk menekan beberapa konik sosial

yang sering muncul di desa. Karena

dalam prosesnya warga desa benar-

benar mulai diajak untuk berdialog

dalam melihat kondisi sosial desanya

sendiri.

Anggota TPD perempuan lainnya, Ning,

juga berpendapat tak kalah penting. Ia

mengatakan bahwa tanpa keterlibatan

perempuan da lam perencanaan

pembangunan desa, maka pembangunan

yang akan di lakukan t idak akan

mendalam. Baginya, kaum perempuan

memi l i k i pena la ran yang l eb ih

mendalam karena peran gandanya

selama ini, yaitu mengurusi wilayah

domestik dan perekonomian rumah

tangga.

Di sela-sela kegiatan verikasi ini,

anggota TPD juga mulai memeriksa

kembali dokumen aset dan kewenangan

yang telah mereka susun. Dokumen-

dokumen tersebut akan digunakan dalam

persiapan review Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Mereka menjadwalkan akhir bulan

Oktober review RPJMDesa sudah bisa

dilakukan dengan pra-kegiatan berupa

menyebarkan beberapa formulir usulan

program pembangunan dan beberapa

pertemuan langsung dengan warga

melalui Musyawarah Desa. [Fandi]

Dok. Infest

17Merdesa | Edisi 2 | November 2015

Meningkatnya Peran Perempuan

dalam Perencanaan Pembangunan

Desa Wulungsari

Dok. Infest

BERITA DESA

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Ban j a rnega r a menya takan

komitmennya untuk mengawal

proses pemetaan kesejahteraan yang

akan dilaksanakan di Desa Gumelem

Kulon, Gentansari, dan Jatilawang.

Menurut Kepala Kantor Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (KPMD) Banjar-

negara, Imam Purwadi, sumber daya

manusia (SDM) di desa saat ini benar-

benar membutuhkan pendam pingan

termasuk dalam proses menyusun

Rencana Pembangunan J angka

Menengah Desa (RPJMDesa). Untuk

menyusun RPJMDesa, perangkat desa di

Kabupaten Banjarnegara masih banyak

yang belum mumpuni, termasuk tidak

didukungnya data kemiskinan yang

valid. Dari program yang pernah ada di

desa,transfer knowledge-nya juga

masih belum sampai sehingga di desa

memang membutuhkan pendam

pingan, ungkap Imam Purwadi dalam

pertemuan bersama Infest Yogyakarta

terkait rencana pelaksanaan pemetaan

kesejahteraan, di kantor KPMD, pada

Senin (7/9/15).

Dalam pertemuan itu, Infest menawar

kan rencana pemetaan kesejahteraan di

tiga desa tersebut. Rencana tersebut

mengacu pada hasil Musyawarah Desa

(Musdes) yang diusulkan peserta

Sekolah Perempuan di desa Gumelem

Kulon, Gentansari, dan Jatilawang,

pada Jumat-Minggu (28-30/8/2015).

Dalam Musdes juga terungkap beberapa

persoalan mendasar terkait dengan

data kemiskinan dan pelayanan dasar

terhadap masyarakat miskin, seperti

akurasi data kemiskinan di tingkat desa

yang masih diragukan. Salah satu

pemerintah desa (Pemdes) mengakui

bahwa masih banyak keluarga miskin

yang belum terdaftar sebagai keluarga

miskin. Termasuk survei terakhir yang

dilakukan pada tahun 2012 mengguna

kan standar BPS dan dilakukan oleh

pihak dari luar desa. Diperkirakan

terdapat pelbagai kesalahan dalam

pendataan tersebut. Infest ingin

menawarkan bagaimana memetakan

kesejahteraan itu berdasarkan indikator

lokal. Jadi kesepakatan indikatornya

yang menentukan warga sendiri, karena

jika berdasarkan indikator nasional

seringnya tidak sesuai dengan kondisi

masyarakat setempat, papar Frisca

Arita Nilawati, Manajer Program Desa

Infest Yogyakarta.

Mengutamakan Aksi

Kelompok Perempuan

Mengacu pada Musdes, maka peserta

Sekolah Perempuan (SP) bersama

pemerintahan desa merencanakan

adanya perbaikan akses masyarakat

miskin terhadap layanan kesehatan.

Upaya ini diterjemahkan dengan

m e n g u p a y a k a n k e a n g g g o t a a n

masyarakat miskin dalam layanan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satunya, melalui perbaikan

akurasi data. Untuk itu, SP akan

menjadi motor penggerak dalam

pelaksanaan survei kesejahteraan di

tingkat lokal desa bersama deng