Mei 2018 - bi.go.id · iii daftar isi kata pengantar i daftar isi iii daftar tabel iv daftar gambar iv daftar grafik v indikator ekonomi dan perbankan provinsi maluku utara vii

Mei

2018

Publikasi ini beserta publikasi Bank Indonesia yang lain dapat diakses secara online pada:

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

Tim Advisory Pengembangan Ekonomi dan Surveilans

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara

Jalan Yos Sudarso No. 1, 97711, Ternate, Maluku Utara

Telepon: 0921 – 3121217 / 3121219

Faksimili: 0921 – 3124017

Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]

i

KATA PENGANTAR

Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di

daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan

sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah.

Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter,

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berperan memberikan masukan

dengan menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok

bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja

Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini

diolah berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan

kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi

bagi penentu kebijakan di daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa

kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan

kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini

menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami

sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Ternate, 31 Mei 2018 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI MALUKU UTARA

Dwi Tugas Waluyanto Kepala Perwakilan

ii

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR GRAFIK v INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA vii RINGKASAN EKSEKUTIF ix BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH 1 1.1 Kondisi Umum 2 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 4 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran 10 BAB II

KEUANGAN PEMERINTAH

19

2.1 Struktur APBD 20 2.2 Realisasi Pendapatan APBD 22 2.3 Realisasi Belanja APBD 24 2.4 Rekening Pemerintah 26 BAB III INFLASI DAERAH 29 3.1 Perkembangan Inflasi 30 3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan 37 3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara 38 BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH 41 4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga 42 4.2 Asesmen Sektor Korporasi 47 4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) 48 4.4 Pengembangan Akses Keuangan 53 BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 55 5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 56 5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai 58 BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 63 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan 64 6.2

6.3 6.4 6.5

Tingkat Kesejahteraan Daerah Profil Kemiskinan Daerah Profil Kebahagiaan Daerah Profil Pembangunan Manusia

66 68 70 72

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN 75 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 76 7.2 Outlook Inflasi Daerah

78

BOKS OVERVIEW KETAHANAN PANGAN MALUKU UTARA 81

iv

DAFTAR TABEL

1 Tabel Tabel

1.1 1.2

Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

5 11

2 Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2017 20 Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I

2018 24

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I 2018 26 3

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas 31 4 Tabel 4.1 Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai 46 Tabel Tabel

4.2 4.3

Kondisi Likuiditas Korporasi Klaster Ketahanan Pangan dan Klaster UMKM BI di Maluku Utara

47 53

5 Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara 57 6 Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (ribu jiwa) 65 Tabel Tabel

6.2 6.3

Nilai Tukar Petani (NTP) Kawasan Timur Indonesia Nilai Tukar Petani (NTP) di Maluku Utara

68 70

DAFTAR GAMBAR

1 Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Triwulan I

2018 4

3 Gambar Gambar Gambar 6 Gambar Gambar 7 Gambar

3.1 3.2 3.2 6.1 6.2 7.1

Rapat Koordinasi TPID Pengendalian Inflasi Bersama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan High Level Meeting HLM TPID Menghadapi Puasa dan Idul Fitri 2018 Kunjungan Tim TPID di Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan Gudang Bahan Pokok Indikator Penyusun Indeks Kebahagian Kebahagiaan Maluku Utara 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Timur Indonesia Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia Perkiraan Curah Hujan pada April 2018

38 39 40 72 73 77

v

DAFTAR GRAFIK

1 Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan I 2018 5 Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga 6 Grafik 1.3 Perkembangan Indeks Penghasilan Saat Ini dibanding 6 Bulan Lalu 6 Grafik 1.4 Perkembangan Volume Ekspor Luar Negeri 8 Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Ekspor Luar Negeri 8 Grafik 1.6 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri 8 Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri 8 Grafik 1.8 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi Maluku Utara 9 Grafik 1.9 Perkembangan Impor Antar Provinsi Maluku Utara 9 Grafik 1.10 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan I 2018 11 Grafik 1.11 Struktur PDRB Sisi Penawaran 12 Grafik 1.12 Perkembangan Saldo Bersih Tertimbang Realisasi Kegiatan Usaha 12 Grafik 1.13 Perkembangan Volume Ekspor Feronikel dan Bijih Nikel 13 Grafik 1.14 Perkembangan Nilai Ekspor Feronikel dan Bijih Nikel 13 Grafik 1.15 Perkembangan Produksi Industri di Maluku Utara 14 Grafik 1.16 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga 15 Grafik 1.17 Volume Pengadaan Semen Maluku Utara 16 Grafik 1.18 Jumlah Proyek yang Tengah Berlangsung di Maluku Utara 16 Grafik 1.19 Jumlah Tangkapan Ikan 17 Grafik 1.20 SKDU Pertanian 17 2

Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2017 dan 2018 21 Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2017 dan 2018 22 Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan 22 Grafik 2.4 Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan APBD Tahun

2017 dan Tahun 2018 23

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan 25 Grafik 2.6 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja APBD Tahun 2017 dan

Tahun 2018 25

Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

27

3 Grafik Grafik Grafik

3.1 3.2 3.3

Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional Inflasi Provinsi di Kawasan Indonesia Timur Triwulan I 2018 (yoy) Perbandingan Disagregasi Inflasi & Rata‐Rata 3 tahun (yoy)

30 30 31

Grafik 3.4 Disagregasi Inflasi Maluku Utara 32 Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Beberapa Komoditas Core Inflation (yoy) 33 Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi Beberapa Komoditas Administered Price (yoy) 33 Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Komoditas KomoditasTembakau dan Rokok

(yoy) 33

Grafik Grafik Grafik

3.8 3.9 3.10

Perkembangan Inflasi Beberapa Komoditas Volatile Food (yoy) Pergerakan Harga Beras, Minyak Goreng, dan Gula Pasir Pergerakan Harga Daging Ayam, Daging Sapi, dan Telur Ayam

34 35 35

vi

Grafik 3.11 Pergerakan Harga Bumbu-bumbuan 36 Grafik 3.12 Indeks Survei Konsumen 36 Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate 37 4

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara 42 Grafik 4.2 Perkembangan Pengeluaran Untuk Konsumsi dan Penghasilan

Saat Ini 43

Grafik 4.3 Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang

44

Grafik 4.4 Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara

44

Grafik 4.5 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara 44 Grafik 4.6 Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku

Utara 45

Grafik 4.7 Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara 45 Grafik 4.8 Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan 46 Grafik 4.9 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan 47 Grafik 4.10 NPL Kredit Korporasi 47 Grafik 4.11 NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur 47 Grafik 4.12 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) 49 Grafik 4.13 Perkembangan DPK (miliar rupiah) 50 Grafik 4.14 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) 51 Grafik 4.15 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara 51 Grafik 4.16 Perkembangan Perbankan Syariah 52 5 Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara 56 Grafik Grafik Grafik Grafik

5.2 5.3 5.4 5.5

Perkembangan Pemusnahan UTLE di Maluku Utara Perkembangan Kliring di Maluku Utara Perkembangan RTGS di Maluku Utara Perkembangan Agen LKD dan Uang Elektronik di Maluku Utara

58 59 60 61

6

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara 64 Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku

Utara (ribu jiwa) 65

Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara 67 Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik

6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

NTP per Subsektor di Maluku Utara Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota Persentase Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makan Desa dan Kota Indeks Kebahagiaan Penduduk Menurut Provinsi 2017 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara

67 69 69 69 71 73 73

7

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya 76

vii

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA

A. Inflasi dan PDRB

Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy Tw.1 % yoyIndeks Harga Konsumen (Kota Ternate) 130,27 130,72 133,49 131,86 132,84 135,84

Laju Inflasi Tahunan (yoy %) 1,91 2,41 3,92 1,60 1,97 3,54

PDRB - harga konstan (miliar Rp) 5560,01 6,53 5570,57 7,61 5714,58 6,99 5904,26 7,76 6021,46 8,30 6015,18 7,98

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1252,34 7,66 1270,32 6,65 1280,63 3,79 1284,37 1,41 1265,06 1,02 1296,26 2,04

Pertambangan dan Penggalian 530,49 7,60 545,76 11,58 551,92 14,02 573,24 10,28 579,70 9,28 626,39 14,77

Industri Pengolahan 320,00 16,90 344,21 14,09 378,06 24,01 472,23 41,50 470,74 47,11 450,88 30,99

Pengadaan Listrik dan Gas 5,81 3,29 5,93 4,11 6,38 4,49 6,30 9,80 6,47 11,38 6,13 3,30 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,01 3,09 5,08 6,52 5,27 6,05 5,32 8,47 5,38 7,40 5,28 4,12

Konstruksi 378,02 6,03 371,78 6,75 377,86 6,99 388,65 8,78 416,87 10,28 402,84 8,36 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 997,15 7,61 1011,96 7,15 1039,35 7,01 1057,51 5,37 1060,70 6,37 1075,61 6,29

Transportasi dan Pergudangan 322,72 10,07 325,62 9,58 334,35 8,37 343,19 6,81 346,66 7,42 352,55 8,27

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 25,46 9,12 26,63 8,35 26,53 9,78 27,41 9,97 28,19 10,73 28,38 6,59

Informasi dan Komunikasi 246,75 8,30 248,02 5,06 253,96 7,87 261,34 6,30 265,03 7,41 266,02 7,26

Jasa Keuangan dan Asuransi 175,84 11,21 170,38 5,69 174,32 3,96 175,92 5,48 186,34 5,97 186,86 9,67

Real Estate 6,60 4,97 6,80 7,41 6,95 8,53 7,05 8,15 7,17 8,64 7,31 7,48

Jasa Perusahaan 18,78 5,17 18,91 5,15 19,48 6,96 20,01 6,72 20,23 7,70 20,32 7,46 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 914,57 -1,01 864,20 6,19 897,42 2,16 907,51 7,18 976,81 6,81 908,05 5,07

Jasa Pendidikan 193,34 3,31 190,18 6,02 192,55 5,68 199,68 4,51 205,62 6,35 201,02 5,70

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 120,67 5,12 118,45 7,15 121,73 4,53 125,07 4,90 130,61 8,24 131,02 10,61

Jasa lainnya 46,47 7,13 46,33 3,98 47,81 5,97 49,47 7,19 49,87 7,33 50,25 8,46

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) 14,82 405,78 31,51 356,83 12,75 8.395,88 84,18 534,71 103,03 595,26 116,00 268,09

Volume Ekspor Nonmigas (ton) 15,52 178,21 27,87 147,70 331,13 3.255.842,52 786,59 4.005,87 1.341,22 8.539,70 2.041,81 7.226,98

Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) 34,95 25,71 11,13 (84,15) 10,03 (84,47) 54,83 (23,99) 58,52 67,47 58,50 425,39

Volume Impor Nonmigas (ton) 57,63 33,52 18,43 (83,53) 38,70 (31,17) 148,75 (10,15) 73,62 27,75 96,69 424,66

20182017INDIKATOR

2016

viii

B. Perbankan

C. Sistem Pembayaran

Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy Tw.I % yoyPERBANKAN

Bank Umum:

Total Aset (Rp miliar) 8.461,06 4,20 8.452,56 4,63 8.847,96 7,22 9.000,00 9,43 9.874,81 16,71 9.805,44 16,01

DPK (Rp miliar) 6.306,79 1,24 6.346,12 (2,39) 6.716,27 3,14 6.712,42 7,43 6.826,72 8,24 6.860,07 8,10

- Tabungan 3.774,69 0,87 3.569,27 4,20 3.793,45 6,23 3.713,89 5,15 4.288,44 13,61 3.935,40 10,26

- Giro 989,57 (19,07) 1.323,88 (20,82) 1.429,33 (8,12) 1.529,88 10,57 911,51 (7,89) 1.479,51 11,76

- Deposito 1.542,53 21,99 1.452,96 3,48 1.493,49 7,82 1.468,65 10,20 1.626,77 5,46 1.445,16 (0,54)

Kredit (Rp miliar) 6.405,98 12,67 6.687,33 14,64 6.812,60 11,77 6.853,65 10,59 7.534,01 17,61 7.711,31 15,31

- Modal Kerja 1.663,31 12,91 1.737,46 16,34 1.768,34 9,51 1.768,12 7,02 1.998,00 20,12 1.985,99 14,30

- Konsumsi 4.286,91 14,68 4.467,70 15,53 4.632,96 15,73 4.686,69 15,03 5.134,50 19,77 5.329,94 19,30

- Investasi 455,77 (3,97) 482,17 2,05 411,31 (13,76) 398,84 (15,33) 401,50 (11,91) 395,38 (18,00)

LDR 101,57 105,38 101,43 102,10 110,36 112,41

Kredit UMKM (Rp miliar) 1.751,19 8,47 1.742,49 8,94 1.784,14 4,08 1.768,37 1,37 1.995,54 13,95 1.848,74 6,10

Kredit Mikro (Rp miliar) 491,42 17,65 883,49 90,80 512,77 3,21 483,94 (2,10) 517,34 5,28 527,41 (40,30)

Kredit Kecil (Rp miliar) 872,92 9,96 376,74 (52,23) 889,16 7,62 888,43 4,86 915,77 4,91 948,47 151,76

Kredit Menengah (Rp miliar) 386,85 (4,00) 358,29 3,02 382,21 (2,30) 396,00 (1,71) 562,43 45,39 372,85 4,07

NPL 1,66 1,77 1,91 2,00 1,56 1,77

2018INDIKATOR

2016 2017

Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy Tw.I % yoySISTEM PEMBAYARAN

Inflow (Rp miliar) 237,28 90,39 292,94 -16,72 248,94 33,04 350,74 -27,92 196,48 -17,20 544,88 86,01

Outflow (Rp miliar) 737,04 -12,51 195,68 21,60 1017,51 13,59 353,93 -22,46 1078,74 46,36 271,52 38,76

Volume Kliring (lembar) 18.904 268,36 18.625 258,86 16.806 225,70 18.060 286,23 22.344 18,20 16.492 -11,45

Nominal Kliring (Rp miliar) 768,34 189,75 670,09 157,27 705,47 186,63 724,08 196,16 838,87 9,18 638,85 -4,66

Cek/BG Kosong (lembar) 44 41,94 40 73,91 6 -83,33 41 28,13 55 25,00 34 -15,00

2018INDIKATOR

2016 2017

ix

Ringkasan Eksekutif Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2018 tumbuh melambat dibanding

triwulan IV 2017. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 7,98% (yoy),

tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8,30% (yoy). Dari sisi

permintaan, moderasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2018 didorong oleh melambatnya

konsumsi yang berasal dari rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga, dana

pemerintah dan kegiatan investasi di Maluku Utara yang lebih rendah dibanding triwulan

sebelumnya yang merupakan periode akhir tahun dan libur panjang. Sementara dari sisi

penawaran, penurunan kinerja beberapa lapangan usaha utama yakni lapangan usaha

industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, lapangan usaha

konstruksi, dan lapangan usaha administrasi pemerintah juga melambat pada triwulan I 2018.

Perlambatan kinerja juga terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan terutama

disebabkan proses konsolidasi sektor industri pengolahan terkait fasilitas pengolahan dan

pemurnian bijih nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara pada tahun

2017.

Menapaki triwulan II 2018, perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan

mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Maluku

Utara diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,93% - 8,33% (yoy). Lapangan usaha

perdagangan besar dan eceran diperkirakan juga mengalami akselerasi pertumbuhan yang

disebabkan oleh masuknya momen ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Lapangan usaha yang

diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pada triwulan II 2018 diantaranya

adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan dan transportasi.

Lapangan usaha pertanian diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan I 2018

seiring dengan kuatnya dorongan pemerintah terhadap kemandirian pangan khususnya sayur

mayur dan barito didukung dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih baik (curah hujan

yang lebih sedikit) pada akhir triwulan II 2018. Sementara itu, dari hasil survei liaison diperoleh

informasi bahwa cengkih dan pala yang merupakan komoditas perkebunan utama Maluku

Utara akan memasuki masa panen tertinggi sepanjang tahun pada triwulan II 2018. Dengan

mempertimbangkan kondisi terkini serta proyeksi triwulan II 2018 tersebut,

pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 7,06 –

7,46% (yoy).

x

Keuangan Pemerintah

Hingga triwulan I 2018, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi

Maluku Utara sebesar Rp512,72 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 6,70% (yoy)

dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pada APBD 2018, terdapat penurunan target

anggaran pendapatan, yang terbesar berasala dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

sebesar 74,01% yang disebabkan turunnya pendapatan hibah.

Dari sisi pengeluaran, belanja APBD hingga triwulan I 2018 terealisasi sebesar

Rp340,34 miliar atau 14,64% dari nilai belanja yang dianggarkan. Realisasi ini lebih besar

dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya terealisasi 12,01%. Secara umum,

realisasi belanja APBD pada triwulan I 2018 mengalami peningksatan sebesar 6,94% (yoy).

Inflasi Daerah Inflasi Maluku Utara, yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate, pada triwulan I 2018

tercatat sebesar 3,28% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan IV

2017 sebesar 1,97% (yoy). Perkembangan disagregasi inflasi triwulan I 2018 secara tahunan

(yoy), kelompok core inflation dan volatile food mengalami peningkatan dibandingkan triwulan

IV 2017, sedangkan untuk kelompok administered prices mengalami sedikit penurunan.

Sementara itu, dibandingkan dengan rata-rata disagregasi inflasi 3 (tiga) tahun terakhir, hanya

inflasi kelompok administered prices yang realisasinya lebih tinggi dari triwulan I 2018

Inflasi pada triwulan II 2018 diperkirakan mengalami sedikit penurunan tekanan

sebagai efek terjaganya pasokan bahan pangan strategis. Hal tersebut tidak terlepas dari

peranan TPID kota Ternate dan satgas pangan terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

Beberapa program pengendalian inflasi yang dilakukan antara lain adalah peningkatan

koordinasi dan roadshow TPID kota Ternate kebeberapa provinsi pada bulan April 2018 dalam

rangka menjaga pasokan pangan kesentra konsumsi kota Ternate. Dengan demikian, inflasi

akhir triwulan II 2018 diperkirakan terjaga dan berada pada kisaran 2,82% - 3,22% (yoy).

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah Secara umum, Risiko kredit rumah tangga di triwulan I 2018 tercatat mengalami

peningkatan, meskipun demikian masih berada dibawah threshold yang ditetapkan.

Secara umum, ketahanan sektor rumah tangga masih terjaga.

xi

Pada triwulan I 2018, perekonomian Maluku Utara pada sisi pengeluaran, secara

konsisten masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dengan pangsa lebih dari 50%.

Namun demikian pangsa tersebut terus menunjukkan penurunan seiring peningkatan peranan

dari investasi swasta dan konsumsi pemerintah. Pada triwulan I 2018 pangsa konsumsi

rumah tangga tercatat sebesar 55,75% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tercatat sebesar 55,95%.

Perkembangan Sistem Pembayaran

Sejalan dengan pola historisnya, aliran uang kartal antara Bank Indonesia

dengan perbankan di Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2018 mengalami net inflow.

Aliran uang kartal menunjukkan peningkatan yang signifikan pada net inflow dibandingkan

triwulan sebelumnya. Posisi net inflow meningkat signifikan mencapai 181,06% (yoy), kondisi

ini berbanding terbalik dengan kondisi triwulan sebelumnya yang net outflow sebesar

Rp882,26 miliar. Pada triwulan I 2018 aliran uang keluar (outflow) tercatat sebesar Rp271,52

miliar, sementara aliran uang masuk (inflow) sebesar Rp544,88 miliar lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya yang sebesar Rp196,48 miliar. Peningkatan net inflow tersebut menunjukkan

adanya penurunan kebutuhan uang kartal oleh masyarakat dibandingkan triwulan

sebelumnya imbas berakhirnya musim liburan akhir tahun 2017.

Penggunaan sistem pembayaran non tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI) pada triwulan I 2018 tumbuh melambat secara nominal maupun volume.

Secara nominal perputaran kliring mencapai Rp638,84 miliar, terkontraksi secara signifikan

sebesar -4,66% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,18% (yoy).

Pertumbuhan transaksi nontunai dengan layanan jasa RTGS triwulan I 2018 mengalami

penurunan secara jumlah transaksi maupun secara nominal. Perlambatan ini sejalan dengan

menurunnya kinerja keuangan dan kondisi korporasi dibeberapa sektor yang berdampak

dengan menurunnya kebutuhan akan layanan transaksi nontunai high value.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara pada Februari 2018

tercatat sebesar 4,65%, lebih rendah dibanding Agustus 2017 dan Februari 2017 yang

masing-masing sebesar 5,33% dan 4,82%. Penurunan TPT tersebut diikuti oleh kenaikan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode yang sama.

xii

Sementara itu, Kesejahteraan masyarakat di area pedesaan terpantau

menunjukkan sedikit penurunan. Pada triwulan I 2018, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku

Utara tercatat sebesar 100,19, menurun dibanding triwulan IV 2017 yang tercatat

sebesar 101,73.

Disisi lain, Provinsi Maluku Utara masih tercatat sebagai provinsi dengan indeks

kebahagian tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yakni sebesar

75,68, selanjutnya diikuti Maluku sebesar 73,77, dan Sulawesi Utara sebesar 73,69.

Prospek PerekonomianPerekonomian Maluku Utara pada triwulan III 2018 diperkirakan mengalami

moderasi pertumbuhan dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 6,38% – 6,78%

(yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penurunan

pada sektor konsumsi rumah tangga yang disebabkan pasca puncak konsumsi masyarakat

yang jatuh pada momen ramadhan dan hari raya idul fitri pada triwulan II 2018. Selain itu,

sektor ekspor LN juga diperkirakan akan melambat sejalan dengan menurunnya lapangan

usaha industri pengolahan akibat based effect aktivasi smelter fero-nickel di triwulan yang

sama di tahun 2017. Di lain sisi, perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut masih tertahan

oleh membaiknya konsumsi pemerintah dan PMTB seiring membaiknya iklim investasi di

Maluku Utara paska pelaksanaan Pilkada tingkat provinsi di tahun 2018.

Tekanan inflasi Maluku Utara pada triwulan III 2018 diperkirakan akan mengalami

peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan yakni berada pada kisaran 3,42% (yoy)

– 3,82% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, kelompok volatile food pada triwulan III 2018

diperkirakan mengalami kenaikan yang signifikan. Sementara itu, untuk kelompok inflasi inti

dan kelompok administered prices diperkirakan mengalami peningkatan tekanan.

Peningkatan inflasi di triwulan mendatang, secara umum diperkirakan disebabkan oleh

sebagian besar wilayah Maluku Utara telah memasuki musim kemarau panjang sehingga

mempengaruhi musim panen sayur mayur dan barito. Dengan memperhatikan risiko-risiko

tersebut, inflasi pada 2018 diperkirakan mencapai 3,93% - 4,33% (yoy) atau masih

dalam rentang sasaran inflasi nasional.

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 7,98% (yoy),

tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8,30% (yoy).

Dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan Maluku Utara masih ditopang oleh

konsumsi masyarakat meskipun tumbuh melambat. Perlambatan terutama terjadi

pada sektor konsumsi rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga, dan

pemerintah yang disebabkan oleh penurunan konsumsi paska HBKN dan belum

selesainya pengadaan proyek pemerintah. Selain itu, kinerja ekspor LN juga

mengalami perlambatan pada triwulan I 2018.

Sementara dari sisi penawaran, lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan,

konstruksi, dan administrasi pemerintahan juga tumbuh melambat pada triwulan I

2018. Namun demikian, beberapa lapangan usaha utama seperti pertanian dan

pertambangan menunjukkan akselerasi pertumbuhan pada periode yang sama.

Pertumbuhan yoy Triwulan I 2018

7,98%

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

“Perekonomian Maluku Utara Masih Berpotensi Untuk Tumbuh Tinggi”

Pertumbuhan qtq Triwulan I 2018

- 0,10%

2

1.1 Kondisi Umum

Sesuai siklusnya, perekonomian Maluku Utara pada triwulan I 2018 tumbuh

melambat dibanding triwulan IV 2017. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan

I 2018 tercatat sebesar 7,98% (yoy) berada diatas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional

sebesar 5,06% (yoy), meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 8,30%

(yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2018 masih tercatat

sebagai pertumbuhan tertinggi kedua di Kawasan Timur Indonesia, setelah Papua yang

mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 28,93% (yoy). Dari sisi permintaan, moderasi

pertumbuhan ekonomi triwulan I 2018 didorong oleh melambatnya konsumsi yang berasal dari

rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga, dan pemerintah yang disebabkan oleh

penurunan konsumsi paska HBKN dan belum selesainya pengadaan proyek pemerintah. Selain

itu, kegiatan investasi (PMTB) di Maluku Utara yang lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya

karena wait and see investor menjelang Pilkada 2018 dan menurunnya plafon belanja modal

APBD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Sementara dari sisi penawaran, penurunan

kinerja beberapa lapangan usaha utama yakni lapangan usaha industri pengolahan, lapangan

usaha perdagangan besar dan eceran, lapangan usaha konstruksi, dan lapangan usaha

administrasi pemerintah juga melambat pada triwulan I 2018. Perlambatan kinerja juga terjadi

pada lapangan usaha industri pengolahan terutama disebabkan oleh based effect akibat mulai

beroperasinya smelter feronikel di 2017.

Sementara itu, penurunan kinerja lapangan usaha perdagangan juga terjadi seiring

dengan turunnya konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit rumah tangga paska HBKN

natal dan tahun baru pada triwulan sebelumnya. Penurunan pertumbuhan lapangan usaha

konstruksi juga terjadi terutama disebabkan oleh terlambatnya realisasi pembayaran proyek-

proyek pemerintah pada triwulan I 2018 yang disebabkan oleh mulainya masa Pilkada 2018.

Sebagaimana periode-periode sebelumnya, kinerja lapangan usaha konstruksi di Maluku Utara

sangat tergantung dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

Hal berbeda terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan di Maluku

Utara yang menjadi penopang pertumbuhan di Maluku Utara. Dukungan Pemda dan Dinas terkait

pada sektor ini mendorong melimpahnya pasokan yang juga menciptakan kestabilan harga serta

kemandirian pangan di Maluku Utara, menjadi faktor pendorong meningkatkannya produksi

pertanian khususnya bawang, rica/cabai, dan tomat (barito) serta sayur mayur yang mendorong

pertumbuhan pada lapangan usaha ini.

3

Menapaki triwulan II 2018, perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan mengalami

akselerasi dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara

diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,93% - 8,33% (yoy). Ditinjau dari sisi penawaran,

lapangan usaha pertambangan diperkirakan akan mengalami ekspansi yang disebabkan oleh

membaiknya harga komoditas dunia khususnya harga nikel serta optimisme akan meningkatnya

permintaan nikel. Selain itu, hasil olahan feronikel juga telah menarik investor, khususnya dari

Tiongkok, untuk melakukan investasi pada industri pertambangan nikel yang berlokasi di Pulau

Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bahkan Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan Pulau Halmahera sebagai pusat pengembangan sumber

daya alam (SDA) berbasis energi bersih. Pulau Halmahera memiliki kekayaan SDA melimpah

baik pertambangan logam, perikanan, pertanian maupun potensi panas bumi. Lapangan usaha

industri pengolahan ini diperkirakan tetap tumbuh tinggi menyusul rencana pembangunan dan

beroperasinya beberapa smelter baru.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran diperkirakan juga mengalami akselerasi

pertumbuhan yang disebabkan oleh masuknya momen ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Lapangan usaha yang diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pada triwulan

II 2018 diantaranya adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan

dan transportasi. Lapangan usaha pertanian diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibanding

triwulan I 2018 seiring dengan kuatnya dorongan pemerintah terhadap kemandirian pangan

khususnya sayur mayur dan barito didukung dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih baik

(curah hujan yang lebih sedikit) pada akhir triwulan II 2018. Sementara itu, dari hasil survei liaison

diperoleh informasi bahwa cengkih dan pala yang merupakan komoditas perkebunan utama

Maluku Utara akan memasuki masa panen tertinggi sepanjang tahun pada triwulan II 2018.

Selanjutnya, lapangan usaha industri pengolahan kemudian diperkirakan tetap tumbuh

tinggi, namun melambat yang disebabkan oleh mulai stabilnya produksi feronikel (akibat based

effect mulai beroperasinya smelter di 2017) dan belum terdapat penambahan kapasitas produksi

feronikel pada triwulan II 2018. Lapangan usaha kontruksi dan administrasi pemerintah akan

menahan laju pertumbuhan di triwulan II 2018 yang disebabkan oleh persiapan menjelang

pelaksanaan Pilkada 2018 dimana terdapat beberapa walikota dan bupati serta gubernur

incumbent yang ikut serta pada Pilkada gubernur 2018 di Maluku Utara.

4

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Triwulan I 2018

1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan yang melambat juga terjadi pada konsumsi rumah

tangga, konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga, konsumsi pemerintah daerah di Maluku utara

dan penurunan investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB).

Realisasi konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2018 tercatat tumbuh sebesar 4,97% (yoy),

lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 sebesar 5,53% (yoy). Pada periode yang sama,

pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga juga turun dari 11,20% (yoy) pada

triwulan IV 2017 menjadi 9,95% (yoy) pada triwulan I 2018. Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh

melambat sebesar 2,72% (yoy) pada triwulan I 2018, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang

sebesar 16,34% (yoy). Pertumbuhan PMTB juga tercatat mengalami penurunan dari 26,69%

(yoy) menjadi 9,16% (yoy).

PROVINSI TV IV 2017 TW I 2018 PROVINSI TV IV 2017 TW I 2018

Papua 4,78 28,93 Kalimantan Utara 7,04 5,56

Maluku Utara 8,30 7,98 Maluku 5,11 5,25

Sulawesi Selatan 7,78 7,41 NTT 5,29 5,19

Sulawesi Utara 6,53 6,68 Kalimantan Barat 5,80 5,11

Sulawesi Tengah 9,15 6,62 Nasional 5,19 5,06Gorontalo 7,82 6,19 Kalimantan Selatan 4,46 5,01

Sulawesi Tenggara 6,12 5,76 Kalimantan Tengah 5,34 4,62

Papua Barat 6,32 5,69 Kalimantan Timur 1,61 1,77

Bali 4,01 5,68 NTB 0,58 (0,33)

Sulawesi Barat 6,63 5,65

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

5

Sementara itu, perdagangan luar negeri Maluku Utara belum menunjukkan kinerja yang

memuaskan pada triwulan I 2018. Pada Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa ekspor LN menjadi

komponen dengan andil pertumbuhan yang paling besar di triwulan I 2018, yakni sebesar 15,69%

(yoy). Ekspor bijih nikel dan feronikel serta konsentratnya masih berpeluang menjadi pendorong

pertumbuhan kinerja ekspor LN di Maluku Utara. Di sisi lain, impor LN tercatat mengalami

peningkatan, dari 59,73% (yoy) di triwulan IV 2017 menjadi 360,51% (yoy) di triwulan I 2018. Hal

ini disebakan oleh meningkatnya impor mesin dan alat berat penunjang pertambangan oleh

perusahaan Tiongkok karena adanya rencana ekspansi lapangan usaha pertambangan di

Maluku Utara. Andil pertumbuhan terbesar lainnya berasal dari konsumsi rumah tangga yang

tercatat sebesar 2,83% (yoy) dan konsumsi pemerintah dengan andil sebesar 2,52% (yoy).

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

Struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan pada triwulan I 2018 relatif tidak

berubah dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Struktur perekonomian masih

didominasi oleh konsumsi, baik konsumsi rumah tangga ataupun konsumsi pemerintah.

Sementara itu pangsa komponen investasi (PMTB) yang sebesar 27,24%, tidak banyak berubah

dari pangsanya pada triwulan IV 2017 yang sebesar 29,42%.

Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan I 2018

Tw IV 2017 Tw I 2018 Tw IV 2017 Tw I 2018Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,53 4,97 3,13 2,83

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 11,20 9,95 0,13 0,12 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 16,34 2,72 5,78 0,74 Pembentukan Modal Tetap Bruto 26,69 9,16 8,41 2,52

Perubahan Inventori (2.794,89) (1.535,86) (2,26) 1,70 Ekspor Luar Negeri 663,70 171,95 20,81 15,69 Impor Luar Negeri 59,73 360,51 (4,17) (9,53)

Net Ekspor Antar Daerah 111,89 31,87 (23,54) (6,10)

P D R B 8,30 7,98

Komponen Pertumbuhan (%, yoy) Andil (%)



6

1.2.1 Konsumsi Masyarakat dan LNPRT

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2018 tercatat menurun, dari 5,53%

(yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 4,97% (yoy) pada triwulan I 2018 seiring berakhirnya momen

HKBN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah

tangga (LNPRT) pada triwulan I 2018 tumbuh 9,95% (yoy) juga menunjukkan deselerasi dari

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,20% (yoy). Dengan kondisi pertumbuhan yang

demikian, konsumsi masyarakat memberikan andil sebesar 2,83% pada pertumbuhan ekonomi

Maluku Utara.

Grafik 1.2 Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga

Grafik 1.3 Perkembangan Indeks Penghasilan Saat Ini dibanding 6 Bulan Lalu

Penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2018 sejalan dengan

perkembangan Indeks Penghasilan Saat Ini dan dan Indeks Pengeluaran Konsumsi hasil Survei

Konsumen Bank Indonesia. Seperti dapat dilihat pada Grafik 1.3 diatas, Indeks Penghasilan Saat

ini dan Indeks Pengeluaran Konsumsi di Maluku Utara pada triwulan I 2018 masing-masing

sebesar 141,7 dan 135,0. Kedua indeks tersebut lebih rendah dibanding triwulan IV 2017 yang

masing-masing sebesar 146,7. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data BPS Maluku

Utara, Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 102,25 lebih

rendah dari triwulan IV 2017 yang tercatat sebesar 102,71 .Namun demikian, angka diatas 100

menunjukkan optimisme masyarakat masih terjaga.

Secara umum, penurunan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2018 terutama

disebabkan paska puncak konsumsi masyarakat pada momen hari raya keagamaan Natal dan

libur tahun baru. Sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembelian Barang Tahan

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

7

Lama hasil SK Bank Indonesia, dapat dilihat bahwa masyarakat menilai periode akhir tahun

merupakan saat yang tepat untuk melakukan pembelian barang konsumsi tahan lama. Selain itu,

penurunan kinerja lapangan usaha administrasi pemerintah serta tertahannya tunjangan pada

triwulan I 2018 juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat Maluku Utara yang

sebagian besar bekerja sebagai PNS yang akhirnya mendorong penurunan konsumsi

masyarakat. Di sisi lain, penurunan pertumbuhan dari konsumsi LNPRT, dari 11,20% (yoy) pada

triwulan IV 2017 menjadi 9,95% (yoy) pada triwulan I 2018.

Pada periode triwulan II 2018, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mengalami

akselerasi yang didorong oleh tingginya konsumsi masyarakat di Maluku Utara menjelang bulan

ramadhan dan hari raya idul fitri.

1.2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pertumbuhan pada sektor konsumsi pemerintah pada triwulan I 2018 tercatat mengalami

penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat sebesar

16,34% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 2,72% (yoy) pada triwulan I 2018, dan memberikan

andil pertumbuhan pada triwulan IV 2017 sebesar 0,74%. Hal tersebut sesuai siklusnya dimana

pada awal tahun program pemerintah belum banyak dilakukan serta merupakan konsekuensi dari

perubahan APBD 2018 dimana terjadi penurunan anggaran belanja pemerintah, terutama

Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Sebagaimana pola realisasi belanja pemerintah yang telah melewati puncak konsumsi

pemerintah pada triwulan IV 2017. Kondisi ini juga tercermin dari menurunnya kinerja di lapangan

usaha konstruksi di Maluku Utara pada periode yang sama. Seperti dijelaskan sebelumnya,

proyek-proyek pemerintah mendominasi proyek yang dikerjakan oleh pelaku usaha di lapangan

usaha konstruksi.

Untuk periode triwulan II 2018, konsumsi pemerintah diperkirakan akan kembali

mengalami perlambatan seiring perubahan APBD dan memasuki momen Pilkada 2018 baik di

tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.2.3 Kegiatan Ekspor – Impor

Komponen ekspor LN dalam perekonomian (PDRB) Maluku Utara triwulan I 2018 tercatat

mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekspor pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 171,95%

(yoy), jauh lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang sebesar 663,70% (yoy). Penurunan

kinerja ekspor LN tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya ekspor feronikel pada triwulan

8

I 2018 akibat proses konsolidasi seiring pembangunan beberapa smelter di Maluku Utara. Namun

demikian, di masa mendatang produksi nikel ataupun feronikel di Maluku Utara diperkirakan akan

kembali meningkat seiring dengan adanya rencana peningkatan kapasitas oleh beberapa

perusahaan tambang ataupun perusahaan smelter nikel. Berdasarkan informasi dari Inspektur

Tambang di Provinsi Maluku Utara, beberapa perusahaan tersebut telah selesai melakukan

pengurusan izin untuk peningkatan kapasitas perusahaan dan pengembangannya akan

ditindaklanjuti sesuai keputusan dari para investor atau high level management di perusahaan.

Di lain sisi, impor LN Maluku Utara tercatat meningkat tinggi sebesar 360,51 % (yoy) pada

periode yang sama, lebih tinggi dibanding periode triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

59,73% (yoy). Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, komoditas impor LN didominasi

oleh barang modal seperti mesin-mesin dan peralatan listrik dalam rangka ekspansi pada

lapangan usaha pertambangan.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.4 Perkembangan Volume Ekspor LN Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Ekspor LN


Grafik 1.6 Perkembangan Volume Impor LN Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor LN

Dari sisi perdagangan antar daerah, ekspor antar provinsi dari provinsi Maluku Utara

mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,10% (yoy) pada triwulan I 2018, mengalami akselerasi dari

9

triwulan IV 2017 yang tumbuh sebesar 2,86% (yoy) (Grafik 1.8). Akselerasi ini terjadi seiring

dengan meningkatnya pertumbuhan hasil produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan

perikanan di Maluku Utara, mengingat komoditas yang diekspor keluar provinsi Maluku Utara

utamanya adalah komoditas hasil perkebunan dan perikanan seperti cengkih, pala, dan kelapa,

serta ikan tuna dan cakalang. Berdasarkan hasil liaison dengan asosiasi pedagang barito, pada

triwulan I 2018 terdapat excess supply dari cabai rawit karena pasokan yang melimpah di Maluku

Utara sehingga dalam rangka menjaga harga cabai rawit perlu diekspor ke Sumatera (Padang)

dan Jawa.

Di sisi lain, impor antar provinsi Maluku Utara mencatatkan perlambatan sebesar 9,21%

(yoy) pada triwulan I 2018, lebih rendah dibanding triwulan IV 2017 yang sebesar 24,53% (yoy)

(Grafik 1.9). Penurunan tersebut terutama didorong oleh terjaganya pasokan di Maluku Utara

paska puncak konsumsi pada HBKN Natal dan tahun baru di triwulan IV 2018. Kebutuhan

masyarakat Maluku Utara akan barang-barang kebutuhan rumah tangga mengalami penurunan

pada triwulan I 2018 sebagaimana diindikasikan oleh penurunan pertumbuhan konsumsi rumah

tangga.

Dengan demikian, secara umum neraca perdagangan Maluku Utara tercatat mengalami

net-import antar daerah. Net-import antar daerah Maluku Utara pada triwulan I 2018 tercatat

sebesar Rp1,40 triliun, menurun 44% dari triwulan IV 2017 yang sebesar Rp 2,48 triliun.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Grafik 1.8 Perkembangan Ekspor Antar Provinsi

Maluku Utara Grafik 1.9 Perkembangan Impor Antar Provinsi

Maluku Utara

Tingginya ketergantungan pasokan barang dari luar daerah terutama pada momen-

momen menjelang hari raya keagamaan dan liburan nasional perlu diantisipasi oleh pemerintah

daerah dan stakeholders terkait lainnya. Koordinasi pemerintah daerah dan stakeholders melalui

10

pelaksanaan program-program TPID seperti program-program pengendalian harga dan

peningkatan produksi pangan daerah di setiap kabupaten/kota di Maluku Utara diharapkan dapat

mendorong ketersediaan pasokan bahan pangan strategis dengan harga yang terjangkau.

Pada triwulan mendatang, ekspor LN diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan

yang disebabkan based effect ekspor nikel dan feronikel yang tinggi di tahun 2017 dan cenderung

stabilnya ekspor nikel dan feronikel di tahun berjalan. Sementara itu, impor LN juga diperkirakan

mengalami perlambatan yang disebabkan oleh belum terdapatnya peningkatan kebutuhan impor

bahan baku pendukung untuk proses smelter feronikel. Hal ini disebabkan oleh belum

terdapatnya peningkatan produksi dan penambahan smelter feronikel tersebut di triwulan II 2018.

1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran Pada sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan perekonomian Maluku Utara pada

triwulan I 2018 terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan lapangan usaha industri

pengolahan, perdagangan, konstruksi, administrasi pemerintah, dan beberapa lapangan usaha

lainnya seperti pengadaan listrik, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan

minum, dan real estate. Dari lapangan-lapangan usaha yang menunjukkan perlambatan kinerja

pada triwulan I 2018 tersebut, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mengalami

perlambatan paling signifikan yaitu tercatat sebesar 31,00% (yoy) melambat dibanding puncak

pertumbuhan lapangan usaha ini pada triwulan IV 2017 yang sebesar 47,11% (yoy). Hal ini

disebabkan oleh based effect akibat mulai beroperasinya smelter feronikel di 2017.

Selanjutnya lapangan usaha perdagangan menunjukkan moderasi pertumbuhan sebesar

6,29% (yoy) pada triwulan I 2018, lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan IV 2017 yang

sebesar 6,37% (yoy). Lapangan usaha konstruksi melambat dari 10,28% (yoy) pada triwulan IV

2017 menjadi 8,36% (yoy) pada triwulan I 2018. Pada periode yang sama pertumbuhan lapangan

usaha administrasi pemerintah juga mengalami penurunan dari 6,81% (yoy) menjadi 5,07% (yoy).

Sementara itu, penurunan juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya sebagaimana

pada Tabel 1.2.

Meskipun menunjukkan perlambatan pertumbuhan tahunan yang cukup signifikan,

lapangan usaha industri pengolahan kembali menjadi penyumbang andil pertumbuhan tertinggi

di Maluku Utara. Pada triwulan I 2018, andil lapangan usaha industri pengolahan terhadap

pertumbuhan di Maluku Utara sebesar 1,91%, turun dibanding triwulan IV 2017 yang sebesar

2,70%. Andil pertumbuhan terbesar kedua adalah dari lapangan usaha pertambangan, yaitu

11

sebesar 1,45% pada triwulan I 2018 dan lapangan usaha perdagangan kemudian menjadi

penyumbang andil pertumbuhan terbesar ketiga, yaitu sebesar 1,14% pada triwulan I 2018.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

Grafik 1.10 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan I 2018

Tw IV 2017 Tw I 20181 Pertanian 1,02 2,04 2 Pertambangan 9,28 14,77 3 Industri Pengolahan 47,11 30,99 4 Listrik & Gas 11,38 3,30 5 Pengadaan Air & Sanitasi 7,40 4,12 6 Konstruksi 10,28 8,36 7 Perdagangan 6,37 6,29 8 Transportasi 7,42 8,27 9 Akomodasi & Restoran 10,73 6,59

10 Informasi 7,41 7,26 11 Jasa Keuangan 5,97 9,67 12 Real Estate 8,64 7,48 13 Jasa Perusahaan 7,70 7,46 14 Administrasi Pemerintahan 6,81 5,07 15 Jasa Pendidikan 6,35 5,70 16 Jasa Kesehatan 8,24 10,61 17 Jasa lainnya 7,33 8,46

8,30 7,98

Lapangan UsahaNo

PDRB

Growth (%, yoy)

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah


12

Grafik 1.11 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

Grafik 1.12 Struktur PDRB Sisi Penawaran

Secara umum, struktur perekonomian Maluku Utara pada triwulan I 2018 tidak banyak

mengalami perubahan dibanding periode-periode sebelumnya. Sebagaimana ditampilkan pada

Grafik 1.12, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dengan

pangsa sebesar 23,39% dari total PDRB. Disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan

eceran dengan pangsa sebesar 17,28% dari total PDRB. Sementara itu, lapangan usaha



Sumber: SKDU, diolah

13

administrasi pemerintahan memiliki pangsa sebesar 14,89%. Lapangan usaha pertambangan

memiliki pangsa sebesar 10,60%.

1.3.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan I 2018, penurunan kinerja lapangan usaha industri pengolahan menjadi

penyebab utama perlambatan perekonomian di Maluku Utara. Lapangan usaha industri

pengolahan tercatat tumbuh sebesar 31,00% (yoy), menurun signifikan dibanding triwulan

sebelumnya yang sebesar 47,11% (yoy). Seiring dengan perlambatan pertumbuhan tersebut,

andil pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan I 2018

tercatat sebesar 1,91%, lebih rendah dari andilnya pada triwulan IV 2017 yang sebesar 2,80%.

Penurunan kinerja tersebut sesuai perkiraan, terjadi seiring dengan adanya proses konsolidasi

produksi dan ekspor feronikel dari perusahaan-perusahaan di Pulau Obi dan Pulau Gebe ke

Tiongkok. Seperti ditampilkan pada Grafik 1.13 dan Grafik 1.14, ekspor Feronikel dari Maluku

Utara menunjukkan penurunan baik dari sisi volume ataupun dari nilainya.

Grafik 1.13 Perkembangan Volume Ekspor

Feronikel dan Bijih Nikel

Grafik 1.14 Perkembangan Nilai Ekspor Feronikel

dan Bijih Nikel

Penurunan kinerja lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan akan berlanjut pada

triwulan II 2018. Terlambatnya penambahan kapasitas produksi dan smelter mempengaruhi

produksi dan ekspor feronikel ke Tiongkok akibat dari kondisi wait and see investor Tiongkok

terhadap kondisi politik dan ekonomi Maluku Utara menjelang dan paska Pilkada 2018.

Sementara itu, terdapat bias positif pada triwulan mendatang apabila kondisi perizinan yang

kondusif dan diakui tidak terdapat hambatan yang signifikan pada perizinan. Selain itu, optimisme

investor akan meningkatnya permintaan feronikel dari Tiongkok dan harga komoditas nikel di

pasar global yang diperkirakan stabil dan cenderung meningkat juga akan menjadi faktor utama

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

14

peningkatan kinerja perusahaan di industri pengolahan ini. Selain itu adanya rencana

pembangunan smelter dari perusahaan BUMN di Indonesia yang diharapkan selesai masa

konstruksi pada tahun 2018 dan akan memasuki proses produksi pada akhir tahun 2018

diperkirakan akan mendorong produksi nikel dan feronikel secara signifikan.

Sumber: BPS Maluku Utara, diolah

Grafik 1.15 Perkembangan Produksi Industri di Maluku Utara

Sementara itu, masih tingginya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan

ditopang oleh industri besar sedang di Maluku Utara. Pada Grafik 1.15, dapat dilihat bahwa

pertumbuhan produksi industri besar dan sedang di Maluku Utara masih menunjukkan

peningkatan dari 5,39%(yoy) di triwulan IV 2017 menjadi 6,35% (yoy) di triwulan I 2018.

Sementara di sisi lain, produksi pada industri mikro dan kecil menunjukkan peningkatan

pertumbuhan, dari 25,83% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 41,26% (yoy) pada triwulan I

2018.

1.3.2 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran

Setelah sebelumnya mencatatkan percepatan pertumbuhan pada triwulan IV 2017,

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menunjukkan deselerasi pertumbuhan pada

triwulan I 2018. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran tercatat tumbuh sebesar 6,29%

(yoy) pada triwulan I 2018, sedikit lebih rendah dibanding triwulan IV 2017 yang sebesar 6,37%

(yoy). Penurunan kinerja pada lapangan usaha ini tidak dapat dipisahkan dari perlambatan

konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah pada periode yang sama.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penurunan konsumsi rumah tangga terjadi akibat

normalisasi dari puncak konsumsi pasca hari raya Natal dan libur tahun baru di triwulan IV 2017.

Dapat dilihat pada Grafik 1.16, hasil survei Konsumen oleh Bank Indonesia menunjukan bahwa

Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama mengalami penurunan pada triwulan I 2018

15

dibanding triwulan sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan beberapa indikator BPS seperti

pertumbuhan konsumsi pakaian & alas kaki dan perumahan & perlengakapan RT yang juga

mengalami penurunan signifikan pada triwulan I 2018.

Sumber: BPS Maluku Utar, dan Survei Konsumen, diolah

Grafik 1.16 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan mendatang, pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran

diperkirakan akan mengalami akselerasi yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyakat

di Maluku Utara selama bulan ramadhan dan hari raya idul fitri.

1.3.3 Lapangan Usaha Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi tercatat tumbuh sebesar 8,36% (yoy) pada triwulan I 2018,

lebih rendah dibanding triwulan IV 2017 yang sebesar 10,28% (yoy). Karakteristik dari

perusahaan di lapangan usaha konstruksi di Maluku Utara yang pangsa utama penjualannya

adalah dari sektor pemerintah, membuat kinerja lapangan usaha konstruksi sangat terkait dengan

sisi konsumsi pemerintah. Penurunan kinerja lapangan usaha ini pada triwulan I 2018 terutama

dipengaruhi oleh siklus pembayaran proyek-proyek pemerintah yang umumnya dilakukan pada

semester I dan II setiap tahunnya. Selain itu, berdasarkan data dari BCI jumlah proyek pemerintah

ataupun swasta yang masih berlangsung pada triwulan I 2018 lebih rendah dibanding triwulan IV

2017. Dengan demikian, meskipun penjualan semen di Maluku Utara pada triwulan I 2018 lebih

tinggi daripada triwulan IV 2017, namun kinerja lapangan usaha konstruksi sedikit mengalami

perlambatan seiring dengan menurunnya jumlah proyek yang dikerjakan.

16

Sumber: BPS Maluku Utara, diolah Sumber: BCI, diolah

Grafik 1.17 Volume Pengadaan Semen Maluku Utara

Grafik 1.18 Jumlah Proyek yang Tengah Berlangsung di Maluku Utara

Pada triwulan II 2018, pertumbuhan lapangan usaha konstruksi diperkirakan tetap positif

namun sedikit melambat dibanding triwulan I 2018. Landasan dari perkiraan perlambatan

pertumbuhan lapangan usaha konstruksi di triwulan II 2018 terlihat pada melambatnya jumlah

proyek di Maluku Utara pada triwulan I 2018 (Grafik 1.18). Selain itu, penurunan pos belanja

modal pemerintah Provinsi Maluku Utara dari Rp689,57 miliar di tahun 2017 menjadi Rp319,91

miliar di tahun 2018 terindikasi akan menjadi faktor melambatnya pertumbuhan kinerja lapangan

usaha konstruksi di triwulan II 2018. Kondisi ini terbilang wajar mengingat proyek-proyek yang

dikerjakan oleh perusahaan sebagian besar merupakan proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

1.3.4 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sementara itu Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih menopang

pertumbuhan Maluku Utara dimana tercatat sebesar 2,04% (yoy) pada triwulan I 2018, lebih tinggi

dibanding triwulan IV 2017 yang sebesar 1,02% (yoy). Akselerasi tersebut dipengaruhi oleh

dorongan dari Pemda dan Dinas terkait dalam rangka mendukung pasokan dan kestabilan harga

menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri khusunya peningkatan produksi pertanian

seperti barito (bawang, rica dan tomat) dan komoditas sayur. Sementara dari sisi perikanan,

sebagaimana ditampilkan oleh data dari PPN Ternate pada Grafik 1.19, pertumbuhan volume

tangkapan ikan menunjukkan perbaikan, meski masih dalam range konstraksi. Pada triwulan I

2018 pertumbuhan volume tangkapan ikan tercatat mengalami kontraksi yaitu -2,66% (yoy), lebih

rendah dibanding kontraksi triwulan IV 2017 yang sebesar -2,85% (yoy). Hal ini juga sejalan

dengan arah hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan I 2018 khususnya pada sektor

pertanian menunjukkan kenaikan yang positif (Grafik 1.20)

17

Grafik 1.19 Jumlah Tangkapan Ikan Grafik 1.20 SKDU Pertanian

Untuk periode triwulan II 2018, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan

perikanan diperkirakan akan kembali mengalami akselerasi yang disebabkan oleh meningkatnya

produksi pertanian khususnya barito dan komoditas sayur serta semakin membaiknya dorongan

dari pemda dan dinas terkait dalam rangka mendukung pasokan dan kestabilan harga menjelang

bulan ramadhan dan hari raya idul fitri. Selain itu, cengkih dan pala yang merupakan komoditas

utama perkebunan di Maluku Utara diperkirakan akan memasuki musim panen tertinggi terjadi

pada triwulan ini selama tahun berjalan.

Sumber: PPN Ternate, diolah Sumber: SKDU, diolah

18

19

Hingga triwulan I 2018, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara

sebesar Rp512,72 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 6,70% (yoy) dari periode

yang sama tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi pengeluaran, belanja APBD hingga triwulan I 2018 terealisasi

sebesar Rp340,34 miliar atau 14,64% dari nilai belanja yang dianggarkan. Realisasi ini

sedikit lebih besar dari periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi 12,01%.

Baik plafon pendapatan dan belanja pada APBD Maluku Utara di tahun 2018 menurun

pada tahun 2018 dibanding 2017, dengan kontraksi masing-masing sebesar

13,13%(yoy) dan 7,57% (yoy).

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

“Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2018 menurun dibanding

periode yang sama tahun sebelumnya”

Realisasi Pendapatan Triwulan I 2018

Rp512,72 miliar

Realisasi Belanja Triwulan I 2018

Rp340,04 miliar

20

2.1 Struktur APBD Anggaran pendapatan Pemprov Maluku Utara dalam APBD 2018 adalah sebesar Rp2,48

triliun atau turun 13,13% dari anggaran pendapatan APBD 2017 sebesar Rp2,86 triliun. Begitu

juga dengan anggaran belanja Pemprov Maluku Utara dalam APBD 2018 yang ditetapkan

sebesar Rp2,32 triliun, turun 7,57% dari anggaran belanja APBD 2017 sebesar Rp2,51 triliun.

DPRD Maluku Utara pada tanggal 12 Februari 2018 telah menetapkan APBD Provinsi Maluku

Utara tahun 2018 surplus sebesar Rp164 miliar. APBD tersebut mengalami penyesuaian dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2017 dan 2018

Pada APBD 2018, terdapat penurunan target anggaran pendapatan, yang terbesar

berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 74,01% yang disebabkan turunnya

pendapatan hibah. Selain itu Pendapatan Asli Daerah juga ditargetkan turun sebesar 45,87%

yang berasal dari turunnya target Hasil Retribusi daerah dan Pendapatan Pajak Daerah yang

masing-masing sebesar 96,37% dan 33,14%.

Target Pendapatan Transfer ditargetkan meningkat sebesar 10,22%. Pendapatan transfer

merupakan pedapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat dalam rangka perimbangan

keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Transfer

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini juga disebut

dana perimbangan. Secara struktur, pendapatan transfer ini masih menjadi sumber pendapatan

terbesar pemerintah Maluku Utara yaitu sebesar 84,51% pada APBD 2018 dengan pertumbuhan

sebesar 10,22%, meskipun demikian pada tahun 2018 ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap

berupaya meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengoptimalkan

APBD 2017 APBD 20182.864.175.974.702 2.488.237.144.000 -13,13%

Pendapatan Asli Daerah 486.709.146.169 263.431.767.000 -45,87%Pendapatan Transfer 1.907.792.409.000 2.102.735.377.000 10,22%Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 469.674.419.533 122.070.000.000 -74,01%

2.514.666.239.392 2.324.246.144.000 -7,57%Belanja Operasi 1.697.025.239.158 1.862.748.778.679 9,77%Belanja Modal 689.577.436.442 319.918.128.168 -53,61%Belanja Tak Terduga 2.500.000.000 1.700.000.000 -32,00%Transfer 125.563.563.792 139.879.237.153 11,40%

Perubahan

Pendapatan

Belanja

UraianJumlah (Rp)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara

21

penyerapan pajak melalui elektronifikasi transaksi, pengelolaan sisi retribusi, dan mendorong

pembayaran bagi hasil pertambangan yang selama ini tertunda, serta peningkatan pemasukan

dari sektor perikanan.

Grafik 2.1 Perubahan Struktur APBD Akun Pendapatan Tahun 2017 dan 2018

Pada anggaran belanja juga ditargetkan turun seiring dengan menurunnya anggaran

pendapatan. Penurunan terbesar terutama terjadi pada pertumbuhan belanja modal sebesar

53,61%. Belanja modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah

yang menghasilkan output berupa aset tetap. Penurunan nominal belanja modal mengindikasikan

pembangunan infrastruktur pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Namun seiring dengan

penurunan tersebut, terjadi kenaikan pada nominal belanja operasional utamanya karena

terdapat peningkatan cukup signifikan pada pos belanja hibah dan belanja barang dan jasa.

Diindikasikan peningkatan tersebut disebabkan karena adanya pengeluaran pemerintah daerah

terkait penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Secara struktural, pangsa dari anggaran belanja mengalami perubahan yang cukup signifikan,

dimana pos belanja operasional meningkat pangsanya menjadi sebesar 80,14%, sementara

pertumbuhan pos belanja modal melambat sebesar 13,76%.

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

22

Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2017 dan 2018

2.2 Realisasi Pendapatan APBD

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV 2017 tercatat

sebesar Rp512,72 miliar, turun sebesar 6,70% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada

tahun 2017. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penurunan pendapatan yang paling signifikan ialah

Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hibah dengan jumlah

penurunan lebih dari 85% (yoy).

Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan



23

Berdasarkan komponen pembentukannya, realisasi tertinggi pendapatan Pemerintah

Provinsi Maluku Utara berasal dari Dana Perimbangan yang realisasinya sebesar (Grafik 2.4).

Sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan I 2018 masih sebesar 0,31%.

Masih terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara,

menyebabkan struktur APBD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku

Utara, khususnya di sisi pendapatan, masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari Pemerintah

Pusat.

Grafik 2.4 Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2017 dan Tahun 2018

Secara umum realisasi komponen pendapatan pada triwulan IV 2017 lebih rendah

dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya. Realisasi PAD hingga akhir triwulan I 2018

mencapai 0,31%, pencapaian tersebut jauh lebih rendah dari realisasi periode yang sama di

tahun 2017 yang terealisasi sebesar 10,72% (Grafik 2.4). Melambatnya pertumbuhan tersebut

disebabkan oleh seluruh komponen realisasi pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak terealisasi (tabel 2.2). Selain itu,

pemasukan dari retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lain-nya yang sah juga terealisasi

masih cukup rendah.


24

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I 2018

2.3 Realisasi Belanja APBD Total realisasi belanja daerah pada triwulan I 2018 mencapai Rp340,34 miliar atau

terealisasi sebesar 14,64%. Realisasi ini lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama

pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 12,01%. Pertumbuhan ini terjadi dikarenakan orientasi

yang berbeda salah satunya pada tahun 2018 merupakan tahun Pemilihan Kepada Daerah

sehingga dibutuhkan peningkatan atas realisasi anggaran belanja APBD triwulan I 2018. Selain

itu juga, realisasi belanja pemerintah mengejar keterlambatan realisasi triwulan sebelumnya.

Sehingga yang seharusnya direalisasi pada triwulan sebelumnya baru dapat direalisasi pada

periode triwulan I 2018.

Namun demikian, hingga akhir triwulan I 2018 pencapaian realisasi belanja modal hanya

sebesar 0,78%, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 12,81%.

Rendahnya belanja modal diakhir tahun ditengarai karena belum dieksekusinya pembayaran atas

pengadaan atau proyek fisik sehingga nanti diperkirakan akan dibayarkan pada triwulan

berikutnya dan juga dikarenakan pengesahan APBD yang mengalami keterlambatan, sehingga

bulan tersisa di triwulan I 2018 untuk melakukan belanja menjadi berkurang.

ANGGARAN PEMPROV MALUKU UTARA

REALISASI TRIWULAN I 2018(%)

REALISASI

PENDAPATAN Rp2,488,237,144,000.00 Rp512,728,510,406.60 20.61%

PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp263,431,767,000.00 Rp811,665,495.60 0.31%Pendapatan Pajak Daerah Rp243,735,294,000.00 Rp0.00 0.00%Pendapatan Retribusi Daerah Rp2,408,000,000.00 Rp94,945,000.00 3.94%Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp871,595,000.00 Rp0.00 0.00%Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp16,416,878,000.00 Rp716,720,495.60 4.37%

PENDAPATAN TRANSFER Rp2,102,735,377,000.00 Rp509,461,214,450.00 24.23%Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Rp2,102,735,377,000.00 Rp509,461,214,450.00 24.23%

Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Rp107,009,995,000.00 Rp19,476,344,300.00 18.20%Dana Alokasi Umum Rp1,331,236,347,000.00 Rp435,425,205,150.00 32.71%Dana Alokasi Khusus Rp664,489,035,000.00 Rp54,559,665,000.00 8.21%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Rp122,070,000,000.00 Rp2,455,630,461.00 2.01%Pendapatan Hibah Rp58,000,000,000.00 Rp1,954,844,461.00 3.37%Pendapatan Lainnya Rp64,070,000,000.00 Rp500,786,000.00 0.78%Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp0.00 Rp0.00 -

URAIAN


25

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Tiap Triwulan

Pada komponen belanja operasi, sumbangan realisasi terbesar bersumber dari belanja

hibah yang sudah terealisasi sebesar Rp185,90 miliar atau 33,74%. Selain itu, belanja pegawai

dan belanja barang dan jasa juga sudah terealisasi masing-masing sebesar 17,31% dan 1,88%.

Belanja hibah tersebut, secara spesifik merupakan realisasi alokasi Dana BOS ke seluruh

sekolah di Maluku Utara dan juga dana untuk penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah

(PILKADA) 2018. Selanjutnya komponen Belanja Pegawai merupakan realisasi pembayaran gaji

pegawai negeri yang meliputi PNS dan TNI/POLRI. Realisasi Belanja Barang dan Jasa berupa

pembelian barang baik yang bersifat operasional maupun non-operasional untuk diserahkan

kepada masyarakat.

Grafik 2.6 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja APBD Tahun 2017 dan Tahun 2018



26

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan I 2018

2.4 Rekening Pemerintah Dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan hingga akhir triwulan I 2018

tercatat sebesar Rp913,89 miliar. Secara tahunan, dana milik pemerintah daerah tersebut tumbuh

sebesar -1,44% (yoy) mengalami peningkatan apabila dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tumbuh sebesar -3,00% (yoy). Jumlah dana tersebut juga lebih sedikit dibanding triwulan I 2017

yang tercatat sebesar Rp927,37 miliar. Namun, sesuai dengan siklusnya jumlah tersebut

meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp257,99 miliar.

Dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk giro tercatat sebesar Rp704,18

miliar atau tumbuh sebesar 4,85% (yoy). Selanjutnya untuk simpanan liquid lainnya yakni

tabungan tercatat sebesar Rp194,27 miliar atau tumbuh sebesar 0,56% (yoy). Sementara itu,

untuk deposito tercatat sebesar Rp15,43 miliar. Jumlah ini mengalami kontraksi sebesar 75,29%

dari triwulan I periode tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp62,43 miliar. Dapat diindikasikan

penurunan ini disebabkan oleh menurunnya tingkat suku bunga deposito yang mencapai 5,66%

pada triwulan I 2018.

Meski mengalami kontraksi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi

keuangan Pemerintah menunjukkan perbaikan dibanding triwulan sebelumnya. Bahkan jumlah

realisasi belanja pemerintah di triwulan I 2018 lebih besar dan baik dibanding dengan triwulan I

2017 terutama pada komponen belanja operasi maupun belanja modal. Perbaikan ini mampu

menopang sektor konstruksi yang bergantung pada keuangan Pemerintah.

ANGGARAN PEMPROV MALUKU UTARA

REALISASI TRIWULAN I 2018(%)

REALISASI

BELANJA Rp2.324.246.144.000,00 Rp340.349.049.283,00 14,64%

BELANJA OPERASI Rp1.862.748.778.679,00 Rp297.582.725.736,00 15,98%Belanja Pegawai Rp564.758.405.465,00 Rp97.822.417.023,00 17,32%Belanja Bunga Rp0,00 Rp0,00 -Belanja Subsidi Rp3.000.000.000,00 Rp0,00 0,00%Belanja Hibah Rp550.920.984.000,00 Rp185.906.200.000,00 33,74%

Belanja Bantuan Sosial Rp6.320.000.000,00 Rp0,00 0,00%Belanja Bantuan Keuangan Rp0,00 Rp0,00 -Belanja Barang dan Jasa Rp737.749.389.214,00 Rp13.854.108.713,00 1,88%

BELANJA MODAL Rp319.918.128.168,00 Rp2.485.361.987,00 0,78%

BELANJA TAK TERDUGA Rp1.700.000.000,00 Rp0,00 0,00%

Belanja Tak Terduga Rp1.700.000.000,00 Rp0,00 0,00%

TRANSFER Rp139.879.237.153,00 Rp40.280.961.560,00 28,80%

Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA Rp133.479.237.153,00 Rp40.280.961.560,00 30,18%

Transfer Bantuan Keuangan Rp6.400.000.000,00 Rp0,00 0,00%

URAIAN


27

Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam miliar rupiah)

Sumber : Data Perbankan

28

Inflasi pada triwulan IV 2017 tercatat meningkat dari 1,97% (yoy) menjadi 3,28%

(yoy) pada triwulan I 2018. Kenaikan inflasi terindikasi terjadi sebagai efek peningkatan

harga beberapa bahan pokok seperti kenaikan harga beras akibat imbas kenaikan harga

secara nasional dari pemasok di jawa dan efek persiapan pilkada 2018, serta adanya

kenaikan cukai rokok pada awal tahun 2018. Inflasi pada triwulan II 2018 diperkirakan

mengalami sedikit penurunan tekanan sebagai efek terjaganya pasokan bahan pangan

strategis. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan TPID kota Ternate dan satgas pangan

terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Beberapa program pengendalian inflasi yang

dilakukan antara lain adalah peningkatan koordinasi dan roadshow TPID kota Ternate

kebeberapa provinsi pada bulan April 2018 dalam rangka menjaga pasokan pangan

kesentra konsumsi kota Ternate.

BAB III INFLASI “Tekanan Inflasi Meningkat pada Triwulan I 2018”

Inflasi yoy Triwulan I 2018

3,28%

Inflasi ytd April 2018

2,26%

30

3.1 Perkembangan Inflasi Kondisi Umum

Inflasi Maluku Utara, yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate, pada triwulan I 2018 tercatat

sebesar 3,28% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan IV 2017 sebesar

1,97% (yoy). Namun demikian, inflasi di Maluku Utara tersebut masih berada dibawah tingkat

inflasi nasional sebesar 3,40% (yoy) pada triwulan yang sama.

Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate dan Nasional

Dibandingkan provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), inflasi Maluku Utara di triwulan I

2018 merupakan yang ke-4 tertinggi setelah Sulawesi Selatan (3,70%), Kalimantan Barat (3,44%), dan

Nusa Tenggara Barat (3,30%). Sementara itu, inflasi terendah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) berada

di Maluku (0,89%) dan Sulawesi Utara (1,12%) (Grafik 3.2).

Grafik 3.2 Inflasi Provinsi di Kawasan Indonesia Timur Triwulan I 2018 (yoy)

3,28

3,40

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2015 2016 2017 2018

Nasional

Malut

% yoy



31

Secara bulanan, pada triwulan I 2018 inflasi di Kota Ternate cenderung mengalami

peningkatan. Inflasi paling tinggi terjadi pada bulan Januari 2018 sebesar 0,65% (mtm). Inflasi

pada bulan Januari 2018 terutama disebabkan meningkatnya harga beberapa bahan pokok

seperti kenaikan harga beras akibat imbas kenaikan harga secara nasional dari pemasok di jawa.

Jika dilihat dari inflasi tahunan pada triwulan I 2018 berdasarkan kelompok komoditas, kelompok

pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi paling besar yakni kelompok perumahan, air,

listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,74% (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas

Disagregasi Inflasi

Perkembangan disagregasi inflasi triwulan I 2018 secara tahunan (yoy), kelompok core

inflation dan volatile food mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV 2017, sedangkan

untuk kelompok administered prices mengalami sedikit penurunan. Sementara itu, dibandingkan

dengan rata-rata disagregasi inflasi 3 (tiga) tahun terakhir, hanya inflasi kelompok administered

prices yang realisasinya lebih tinggi dari triwulan I 2018.

Grafik 3.3 Perbandingan Disagregasi Inflasi & Rata-Rata 3 tahun (yoy)

2018I II III IV I II III IV I II III IV I

Bahan Makanan 9,00 7,62 5,75 11,72 4,13 3,56 4,38 -4,27 4,06 7,58 -2,94 -1,59 -0,63 -0,15

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 8,73 6,92 4,10 4,69 6 7,54 8,25 8,33 6,95 6,67 7,26 8,06 11,83 0,02

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 5,53 4,89 4,62 2,80 6,2 5,23 4,39 3,43 0,39 1,64 2,38 2,32 3,97 0,74

Sandang 20,1 22,40 15,24 12,63 6,94 4,20 3,85 3,60 2,14 2,05 1,61 0,84 1,89 0,00

Kesehatan 10,51 10,62 7,38 1,30 1,71 1,61 2,26 3,95 3,22 3,23 2,39 2,02 2,54 0,00

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 5,85 5,42 5,29 4,00 4,49 4,34 3,55 3,77 3,57 3,52 1,48 1,43 1,76 0,01

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 7,52 14,20 12,32 -2,90 5,59 -1,86 -0,36 0,05 0,50 2,79 0,46 0,79 -0,07 -0,01

Inflasi Tahunan (yoy ) 7,92 8,22 6,60 4,52 5,45 3,87 4,05 1,91 2,41 3,92 1,60 1,97 3,28 0,61

Kelompok Barang dan Jasa Andil20162015 2017

‐5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%Adm. Prices

CoreVolatile Food

Rata‐rata 3 tahun

TW IV 2017

TW I 2018



32

Meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan I 2018 terutama dipengaruhi oleh inflasi pada

kelompok core yang didorong oleh kenaikan harga beras akibat imbas kenaikan harga secara

nasional dari pemasok di jawa serta efek persiapan pilkada 2018. Hal tersebut menyebabkan

inflasi pada kelompok core inflation meningkat dari sebelumnya inflasi 1,58% (yoy) pada triwulan

sebelumnya menjadi inflasi 3,05% (yoy) pada triwulan I 2018. Adapun komoditas yang terjadi

kenaikan harga antara lain upah tukang bukan mandor yang pada triwulan I 2018 tercatat

mengalami kenaikan sebesar 14,56% (yoy). Komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga

adalah ikan tuna yang mengalami kenaikan pada triwulan I 2018 sebesar 32,12% (yoy), naik

dibandingkan triwulan IV 2017 sebesar 18,81% (yoy).

Grafik 3.4 Disagregasi Inflasi Maluku Utara

Pada triwulan berjalan, inflasi pada kelompok administered prices masih mengalami

inflasi sebesar 9,14% (yoy), lebih tinggi dari periode yang sama yakni triwulan I 2017 sebesar

5,29% (yoy). Inflasi pada komponen administered price disebabkan oleh kenaikan harga bahan

bakar jenis solar dan bensin, serta tarif angkutan udara. Tarif angkutan udara cenderung menjadi

penyumbang inflasi dalam beberapa periode ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi tetapi

tidak diimbangi dengan penambahan jumlah penerbangan dari maskapai yang beroperasi.

Sementara itu komoditas solar tercatat mengalami inflasi sebesar 10,21% (yoy) pada triwulan I

2018. Begitu juga dengan inflasi bensin yang pada triwulan I 2018 mengalami inflasi sebesar

2,21% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2017 sebesar 1,47% (yoy). Selain itu, tingginya

inflasi administered prices juga dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi rokok dan kenaikan

cukai rokok pada awal 2018. Inflasi rokok putih tercatat sebesar 18,82% (yoy) pada triwulan I

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2015 2016 2017 2018

Administered Prices Core Inflation Volatile Food


33

2018, naik dari 14,65% (yoy) pada triwulan IV 2017. Naiknya harga rokok juga disebabkan oleh

naiknya biaya pengiriman rokok dari luar Maluku Utara pada periode yang sama.

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi

Beberapa Komoditas Core Inflation (yoy)

Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi

Beberapa Komoditas Administered Prices (yoy)

Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Subkelompok

Tembakau dan Minuman Beralkohol (yoy)

Pada triwulan I 2018, kelompok volatile food tercatat mengalami deflasi sebesar 2,63%

(yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2017 yang juga mengalami deflasi sebesar 3,71%

(yoy). Deflasi yang terjadi pada komponen ini lebih disebabkan karena terjaganya pasokan

khususnya komoditas sayur-sayuran dan beras dari luar daerah. Namun demikian terdapat

beberapa komoditas yang tercatat mengalami inflasi seperti mie kering, beras dan tomat sayur.

Berdasarkan data BPS, kenaikan harga tomat sayur disebabkan cuaca yang kurang mendukung

sehingga berkurangnya pasokan. Inflasi yang terjadi pada komoditas tomat sayur lebih

disebabkan karena adanya gangguan produksi. Hal tersebut menyebabkan komoditas tomat

sayur tercatat inflasi sebesar 9,53% (yoy) pada triwulan I 2018 naik dari triwulan IV 2017 yang

sebelumnya mengalami deflasi sebesar 40,91% (yoy). Inflasi komoditas beras pada triwulan I

2018 tercatat sebesar 10% (yoy) naik dibandingkan dengan triwulan IV 2017 inflasi sebesar

‐60%

‐40%

‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017 2018

Tuna

Tukang Bukan Mandor

Telur Ayam Kampung

‐30%

‐20%

‐10%

0%

10%

20%

30%

40%


2015 2016 2017 2018

Solar Bensin Angkutan Udara

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


2015 2016 2017 2018

Rokok Kretek Rokok Kretek Filter Rokok Putih



34

3,89% (yoy) (Grafik 3.7). Kenaikan Inflasi juga terlihat pada komoditas mie kering instant

menunjukkan inflasi sebesar 4,53% (yoy) pada triwulan I 2018 sementara pada triwulan

sebelumnya deflasi sebesar 0,21% (yoy).

Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Beberapa Komoditas Volatile Food (yoy)

Pergerakan Harga di Maluku Utara

Perhitungan inflasi nasional di Maluku Utara dilakukan hanya di 1 (satu) wilayah dari 10

(sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota yang ada, yakni di Kota Ternate. Oleh karena itu, untuk

melihat perkembangan tingkat harga di Maluku Utara digunakan data dari PIHPS (Pusat

Informasi Harga Pangan Strategis Nasional). Perkembangan harga komoditas strategis di Maluku

Utara cukup fluktuatif selama satu tahun terakhir (triwulan I 2017 sampai triwulan I 2018).

Pergerakan harga komoditas strategis di Maluku Utara berdasarkan pantauan harga di

Pasar Bastiong dan Pasar Gamalama. Rata-rata harga beberapa komoditas di triwulan I 2018

yakni beras sebesar Rp12.950 per kg (naik 6,15% yoy), minyak goreng sebesar Rp15.850 per kg

(naik 3,93% yoy), dan gula pasir sebesar Rp14.650 per kg (turun 13,06% yoy) (Grafik 3.9).

Kenaikan harga beras, selain karena berakhirnya panen raya daerah pemasok beras dari luar

Ternate, juga diindikasikan sebagai dampak berlakunya kebijakan Penetapan Harga Eceran

Tertinggi beras. Kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh fluktuasi harga bahan baku

yakni harga kelapa sawit di pasar. Selanjutnya, penurunan harga gula pasir dipengaruhi oleh

terjaganya pasokan dari luar Ternate dan akibat adanya impor gula pasir pada bulan Februari.

‐100%

‐50%

0%

50%

100%

150%

200%


2015 2016 2017 2018

volatile food Mie Kering Instant Beras Tomat Sayur


35

Grafik 3.9 Pergerakan Harga Beras, Minyak Goreng, dan Gula Pasir

Rata-rata harga beberapa komoditas daging di triwulan I 2018 yakni daging ayam sebesar

Rp38.550 per kg (naik 7,38% yoy), daging sapi sebesar Rp110.000 per kg (stabil), dan telur ayam

sebesar Rp32.200 per kg (naik 99,38% yoy) (Grafik 3.10). Kenaikan harga daging ayam dan telur

ayam diindikasikan terjadi karena adanya kenaikan harga dari distributor Surabaya akibat

kenaikan harga pakan ternak (konsentrat) untuk ayam potong dan ayam petelur yang merupakan

barang impor. Selanjutnya, terjaganya harga daging sapi dikarenakan banyaknya petani sapi di

Maluku Utara, sehingga konsumsi masyarakat tidak tergantung dengan pasokan daging dari luar

Maluku Utara.

Grafik 3.10 Pergerakan Harga Daging Ayam, Daging Sapi, dan Telur Ayam

Rata-rata harga beberapa komoditas bumbuan di triwulan I 2018 yakni bawang merah

sebesar Rp37.600 per kg (turun 26,56% yoy), bawang putih sebesar Rp39.450 per kg (turun

22,80% yoy), cabai merah sebesar Rp24.000 per kg (turun 51,02% yoy), dan cabai rawit sebesar

Rp46.200 per kg (turun 43,07% yoy) (Grafik 3.11).

Rp12.200

Rp12.950

Rp15.250 Rp15.850

Rp16.850

Rp14.650

Rp10.000

Rp11.000

Rp12.000

Rp13.000

Rp14.000

Rp15.000

Rp16.000

Rp17.000

Rp18.000

TW I 2017 TW II 2017 TW III 2017 TW IV 2017 TW I 2018

Beras Minyak Goreng Gula Pasir

Rp/Kg

Rp35.900 Rp38.550

Rp110.000 Rp110.000

Rp16.150

Rp32.200

Rp10.000

Rp30.000

Rp50.000

Rp70.000

Rp90.000

Rp110.000

Rp130.000


Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam

Rp/Kg

Sumber : PIHPS, diolah


36

Grafik 3.11 Pergerakan Harga Bumbu-bumbuan

Penurunan harga bumbu-bumbuan disebabkan oleh terjaganya pasokan bumbu-

bumbuan dari luar Maluku Utara. Selain itu, sudah adanya beberapa komoditas bumbu-bumbuan

yang masuk ke Ternate dari petani lokal Maluku Utara juga ikut mempengaruhi harga di pasar.

Survei Konsumen

Grafik 3.12 Indeks Survei Konsumen

Meningkatnya inflasi inti juga tercermin dari hasil survei konsumen yaitu indeks perkiraan

perubahan harga 3 bulan yang akan datang naik secara drastis dari 165,00 pada triwulan IV 2017

menjadi 186,67 pada triwulan I 2018. Di sisi lain indeks perkiraan perubahan harga 3 bulan yang

akan datang naik menjadi 185,00 pada triwulan I 2018 dimana pada triwulan sebelumnya hanya

170,00. Berdasarkan survei konsumen perkiraan perubahan harga 3 bulan dan 6 bulan yang

akan datang diperkirakan mengalami kenaikan pada barang non makanan, peralatan rumah

tangga, dan Energi (listrik, gas, dan bahan bakar).

Rp51.200

Rp37.600

Rp51.100

Rp39.450 Rp49.000

Rp24.000

Rp81.150

Rp46.200

Rp15.000

Rp25.000

Rp35.000

Rp45.000

Rp55.000

Rp65.000

Rp75.000

Rp85.000


Bawang Merah Bawang Putih Cabai Merah Cabai Rawit

Rp/Kg

186,67

185,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

Triwulan‐I Triwulan‐II Triwulan‐III Triwulan‐IV Triwulan‐I

2017 2018

Indeks Perkiraan Perubahan Harga 3 Bln Yang Akan Datang

Indeks Perkiraan Perubahan Harga 6 Bln Yang Akan Datang

Sumber : Bank Indonesia, diolah


37

3.2 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan

Pada bulan April 2018 Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm), sama

dengan bulan Maret 2017 yang mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm). Secara tahunan, inflasi

Maluku Utara April 2018 tercatat sebesar 3,54% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Maret 2018

sebesar 3,28% (yoy). Inflasi tersebut, secara akumulatif hingga bulan April 2018 inflasi Maluku

Utara menjadi 2,26% (ytd).

Naiknya tekanan inflasi pada bulan April 2018 terutama disebabkan oleh inflasi pada

kelompok bahan makanan dan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok bahan

makanan tercatat mengalami inflasi sebesar 2,63% (mtm). Peningkatan terutama dipicu oleh

permintaan bahan makanan menjelang puasa ramadhan yang meningkat dan ketersediaan

pasokan bahan makanan dari luar Maluku Utara. Di lain sisi, panen tomat sayur dan bumbu-

bumbuan di sentra produksi lokal juga masih terkendala cuaca yang kurang mendukung sehingga

harga kembali meningkat.

Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate

Tekanan Inflasi pada triwulan berjalan (triwulan II 2018) diperkirakan mengalami sedikit

penurunan tekanan sebagai efek terjaganya pasokan komoditas pangan strategis pada triwulan

berjalan. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya TPID kota Ternate dan satgas pangan menjelang

hari raya Idul Fitri. Beberapa program pengendalian inflasi yang dilakukan antara lain peningkatan

koordinasi, pelaksanaan roadshow TPID kota Ternate ke beberapa provinsi pada bulan April

3,28%

9,14%

3,05%

‐2,63%

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2015 2016 2017 2018

Inflasi Maluku Utara AP Core VF


38

2018 dalam rangka menjaga pasokan pangan kesentra konsumsi kota Ternate dan monitoring

berkala ketersediaan komoditas pangan di pasar tradisional dan pasar modern. Selain itu, inflasi

juga diperkirakan membaik pada triwulan ini yang disebabkan koreksi harga setelah pada triwulan

sebelumnya telah mengalami kenaikan harga.

3.3 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara

Selama bulan Maret 2018 telah terbentuk 1 (satu) TPID baru yaitu TPID Halmahera Utara.

Pembentukan TPID ini akan meningkatkan koordinasi dan peran sebagai pemasok untuk sentra

konsumsi di Kota Ternate. Selain itu, rencana pembentukan TPID Halmahera Tengah dan

Taliabu juga mampu meningkatkan koordinasi dalam menjaga inflasi Maluku Utara. Selain itu,

rencana pelaksanaan rapat high level meeting pada bulan April bertujuan untuk membahas terkait

rencana program kerja (proker) pengendalian inflasi tahun 2018 serta memastikan ketersediaan

pasokan pangan strategis seperti beras dan barito terjaga.

Pada bulan April 2018 TPID Kota Ternate melakukan rapat koordinasi di Kantor Walikota

Ternate membahas antisipasi inflasi menjelang Ramadhan pada pertengahan bulan Mei sampai

pertengahan bulan Juni 2018. Selanjutnya, pada bulan yang sama TPID kota Ternate serta

satgas pangan melaksanakan roadshow TPID kota Ternate menjelang hari raya Idul Fitri dalam

rangka menjaga pasokan pangan kesentra konsumsi kota Ternate. Selain itu, pada bulan April

2018 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Maluku Utara dan TPID membahas pengendalian inflasi Maluku Utara.

Gambar 3.1 Rapat Koordinasi TPID Pengendalian Inflasi Bersama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

39

Pada awal bulan Mei 2018 TPID Kota Ternate melaksanakan Rapat Koordinasi Hari Besar

Keagamaan Nasional (HBKN) dan High Level Meeting HLM TPID Menghadapi Puasa dan Idul

Fitri 2018. Langkah antisipasi yang dilakukan Tim TPID Kota Ternate yakni membentuk tim

pemantau harga dan ketersediaan stok barang. Selain itu, akan dilakukan penggelontoran beras

ke pasar untuk menghidari lonjakan harga selama bulan Ramadhan dan operasi pasar oleh

satgas pangan untuk menghindari penimbunan, salah satunya menghindari penimbunan bensin

yang dapat mengakibatkan kenaikan biaya transportasi logistik.

Gambar 3.2 Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan High Level Meeting HLM TPID Menghadapi Puasa dan Idul Fitri 2018.

Selanjutnya, TPID Kota Ternate akan melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi

lonjakan harga barang jelang Ramadhan, antara lain: 1) memastikan ketersediaan stok bahan

pangan dan mengendalikan harga; 2) membentuk tim pemantau harga; 3) menggelar pasar

murah; 4) bekerjasama dengan berbagai instansi; 5) melakukan pengawasan bersama satgas

pangan; 6) akan menindak tegas oknum pedagang yang sengaja menimbun barang dan

memainkan harga; 7) berkoordinasi dengan pihak pelabuhan agar tidak menahan pasokan

pangan dari luar

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan

High Level Meeting HLM TPID Menghadapi Puasa dan Idul Fitri 2018, maka pada awal bulan Mei

2018 Tim TPID menggelar kunjungan kebeberapa lokasi di Ternate yang merupakan pusat

distribusi barang di Maluku Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stok selama bulan

Ramadhan dan setelahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku Utara.

40

Gambar 3.3 Kunjungan Tim TPID di Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan Gudang Bahan Pokok.

Kunjungan Tim TPID dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, dan gudang bahan

pokok. Kunjungan pertama dilakukan di pasar modern yakni di Hypermart Ternate, kunjungan

kedua dilakukan di gudang pasokan bahan pokok Firma Agung, dan terakhir di pasar tradisional

Higienis Bahari Berkesan. Dari hasil pantauan Tim TPID menunjukan stok di pasar tradisional,

pasar modern, dan gudang bahan pokok dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku

Utara selama bulan Ramadhan.

41

Risiko kredit rumah tangga di triwulan I 2018 tercatat mengalami peningkatan, namun

masih berada dibawah threshold yang ditetapkan. Secara umum, ketahanan sektor

rumah tangga masih terjaga.

Perkembangan ekonomi global turut memberikan dampak pada sektor korporasi,

namun demikian, stabilitas keuangan sektor korporasi secara umum masih terjaga

seiring membaiknya harga komoditas dunia terutama feronikel yang membuat

ketahanan korporasi berbasis pertambangan meningkat.

BAB IV ANALISIS STABILITAS KEUANGAN

DAERAH

“Stabilitas Keuangan Daerah Stabil Terjaga”

NPL Sektor Rumah Tangga

0,36%

NPL Korporasi

4,37%

42

4.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga

4.1.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Pada triwulan I 2018, perekonomian Maluku Utara pada sisi pengeluaran, secara

konsisten masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dengan pangsa lebih dari 50%.

Namun demikian pangsa tersebut terus menunjukkan penurunan seiring peningkatan peranan

dari investasi swasta dan konsumsi pemerintah. Pada triwulan I 2018 pangsa konsumsi rumah

tangga tercatat sebesar 55,75% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 55,95%.

Kinerja konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dibandingkan triwulan

sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,97% (yoy)

pada triwulan I 2018, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

5,53% (yoy) (Grafik 4.1). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perlambatan kinerja konsumsi

rumah tangga sesuai dengan pola musimannya, yaitu disebabkan oleh berakhirnya momen

HBKN Natal dan Tahun Baru. Konsumsi yang tinggi pada triwulan IV 2017 tersebut membuat

masyarakat menahan konsumsi pada triwulan I 2018.


Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara Perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan penurunan pengeluaran

rumah tangga untuk konsumsi barang-barang tahan lama. Berdasarkan hasil Survei Konsumen

(SK) Bank Indonesia, Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama tercatat turun dari

146,67 menjadi 141,67. Selain hal tersebut, rumah tangga responden SK turut mengkonfirmasi

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

50.0

52.0

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2013 2014 2015 2016 2017 2018

% (yoy)Pangsa thdPDRB (%) Pangsa g_Konsumsi RT (rhs)

43

kenaikan penghasilan yang lebih lambat, tercermin dari Indeks Penghasilan Saat Ini yang turun

dari 146,67 menjadi 135,00. Meskipun melambat, angka indeks diatas tersebut mengindikasikan

bahwa sebagian besar responden mengkonfirmasi pertumbuhan yang positif

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan Pengeluaran Untuk Konsumsi dan Penghasilan Saat Ini

Meski menunjukkan perlambatan, namun ekspektasi rumah tangga masih terjaga. Survei

Konsumen (SK) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ekspektasi penghasilan dari 145,00

menjadi 151,67 pada triwulan I 2018. Sejalan dengan hal tersebut, ketersediaan lapangan usaha

untuk 6 bulan mendatang juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 133,33 menjadi

143,33. Hal ini juga mengindikasikan masyarakat memperkirakan kondisi kegiatan usaha akan

mengalami perbaikan pada triwulan berikutnya. Dari sisi harga, tekanan terhadap kerentanan

keuangan rumah tangga diperkirakan akan meningkat. Hal tersebut tercermin dari indeks

perubahan harga secara umum pada 3 bulan mendatang mengalami kenaikan dari 165 menjadi

186,7.

146.67 141.67

146.67

135.00

90

100

110

120

130

140

150

I II III IV I

2017 2018

Pengeluaran untuk konsumsi barang-barang tahan lama saat inidibandingkan 6 bulan yang lalu

Penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu

44

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3. Ekspektasi Konsumen terhadap Kondisi

Ekonomi 6 Bulan Mendatang


Grafik 4.4. Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga

dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara

4.1.2. Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor

Rumah Tangga

Kinerja konsumsi rumah tangga di Maluku Utara menunjukkan perlambatan pada triwulan

I 2018. Hasil survei konsumen turut mengindikasikan pergeseran alokasi pengeluaran

masyarakat untuk konsumsi yang turun dari 57,50% pada triwulan IV 2017 menjadi 46,78%. Di

sisi lain, alokasi untuk tabungan meningkat menjadi 30,10%, begitu juga alokasi untuk

pembayaran pinjaman yang juga meningkat menjadi 23,12%.


Grafik 4.5. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara

020406080

100120140160180

EkspektasiPenghasilanKonsumen

EkspektasiKetersediaan

Lapangan Kerja

EkspektasiKegiatan Usaha

2017 III

2017 IV

2018 I0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00

60

80

100

120

140

160

180

200

II III IV I II III IV I II III IV I

2016 2017 2018

Indeks

Perubahan harga secara umum 3 bulan mendatang

60.00 63.2557.68 54.51 52.45

61.8553.47

57.1763.63

56.40 57.5046.78

14.25 12.8515.35

11.1219.49

17.6117.65

16.8514.95

16.85 20.83

23.12

26.15 25.70 27.6737.31

30.27 27.53 31.10 25.98 21.42 25.20 21.6730.10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

II III IV I II III IV I II III IV I

2016 2017 2018

Konsumsi Cicilan pinjaman Tabungan

45

Kinerja ekonomi Maluku Utara pada triwulan I mempengaruhi proporsi dana pihak ketiga

(DPK) sektor rumah tangga di Maluku Utara. DPK di perbankan menunjukkan penurunan

dibandingkan triwulan sebelumnya dari 79,96% menjadi 74,55%. Hal ini didorong penurunan

proporsi komponen giro dan tabungan, sementara komponen deposito mengalami peningkatan.

Pangsa tabungan untuk perseorangan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yakni

dari 92,28% menjadi 90,18% pada triwulan I 2018. Pangsa giro untuk perseorangan juga

mengalami penurunan menjadi 24,66% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun

demikian, pangsa deposito untuk perseorangan di Maluku Utara terus menunjukkan peningkatan

dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 83,08% (Grafik 4.6).

Sumber: Laporan bank, diolah Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.6. Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara

Grafik 4.7. Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara

Dilihat dari jumlah rekening DPK perseorangan, pada triwulan I 2018 terdapat

penambahan jumlah rekening sebesar 1,08% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penambahan jumlah rekening tersebut terjadi terutama pada kategori simpanan bernilai <10 Juta,

sementara rekening pada kategori lainnya hanya mengalami sedikit peningkatan. Secara umum,

jumlah rekening di Maluku Utara mengalami pertumbuhan dari 35,40% (yoy) menjadi 36,48%

(yoy) pada triwulan I 2018 (Tabel 4.1).

28.58% 24.66% 92.28% 90.18% 76.24% 83.08% 79.96% 74.55%

71.42% 75.34% 7.72% 9.82% 23.76% 16.92% 20.04% 25.45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IV I IV I IV I IV I

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Giro Tabungan Deposito Total

Perseorangan Bukan Perseorangan

13.75% 10.28% 8.06% 9.88% 8.58% 8.46% 7.53% 8.84% 7.31% 4.77% 7.13%

62.27% 67.85% 66.51% 66.01% 66.92% 67.03% 67.00% 67.03% 67.75% 72.50% 69.39%

23.98% 21.87% 25.43% 24.11% 24.50% 24.51% 25.47% 24.13% 24.94% 22.72% 23.48%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

III IV I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017 2018

GIRO TABUNGAN DEPOSITO

46

Tabel 4.1. Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat berdasarkan Kelompok Nilai

Sumber: Laporan bank umum, diolah

Kinerja penyaluran kredit perseorangan menunjukkan pertumbuhan yang melambat dari

24,64% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 15,73% (yoy) pada triwulan IV 2017. Namun

demikian, pangsa penyaluran kredit perseorangan justru mengalami peningkatan dibandingkan

triwulan sebelumnya dari 86,28% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 92,62% (yoy) pada triwulan

I 2018. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada penyaluran kredit bukan perseorangan yang

tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dari 13,72% (yoy) menjadi 7,38% (yoy)

pada triwulan IV 2017. Hal ini ditenggarai dengan perlambatan di beberapa sektor usaha

korporasi. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit perseorangan untuk keperluan konsumsi

memiliki pangsa 68,98%, sementara untuk modal kerja sebesar 19,56% dan untuk investasi

sebesar 4,08% (Grafik 4.8).

Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.8. Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan

<10 J

T

>10 J

T

- 100 J

T

>100JT

- 5

00JT

>500JT

- 1

M

>1 M

- 2

M

>2 M

- 5

M

>5M

- 1

0M

>10M

-15M

>15M

- 2

0M

>20M

Jml 655.205 589.173 55.057 7.517 665 395 179 32 4 4 14yoy (%) 13,59% 14,24% 4,27% 36,28% 15,45% 29,51% 25,17% 166,67% 300,00% 300,00% 600,00%

Jml 711.046 643.109 56.214 8.121 697 389 223 35 9 5 14yoy (%) 20,23% 22,67% -1,31% 11,69% 16,75% 27,54% 60,43% 288,89% 0,00% 150,00% 100,00%

Jml 797.384 691.779 56.861 8.057 705 454 203 23 8 1 18yoy (%) 28,31% 24,58% 4,15% 9,75% 12,26% 44,59% 97,09% 35,29% 166,67% 0,00% 800,00%

Jml 864.322 748.600 61.562 9.125 788 416 310 39 10 2 10yoy (%) 35,40% 32,36% 6,04% 10,85% 9,14% -3,93% 29,71% -18,75% -9,09% -60,00% 66,67%

Jml 894.252 783.571 58.710 8.653 735 406 183 32 8 3 20yoy (%) 36,48% 1836,77% 33,00% 6,63% 15,11% 10,53% 2,78% 2,23% 0,00% 100,00% -25,00%

Rekening

Kelompok Nilai

I2018

III

I

Maluku Utara

II

IV

2017

7.38%

19.56%4.08%

68.98%92.62%

Bukan Perseorangan

Perseorangan Modal Kerja

Perseorangan Investasi

Perseorangan Konsumsi

47

4.2. Asesmen Sektor Korporasi

4.2.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan I 2018 tumbuh melambat. Secara sektoral

pertumbuhan yang lebih tinggi dari lapangan usaha utama ditunjukkan oleh pertanian, dan

pertambangan. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan kembali terjadi pada lapangan

usaha konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan,

Pada triwulan I 2018 lapangan usaha yang mengalami perbaikan yang signifikan atau

tumbuh lebih tinggi dari rata-ratanya dalam 3 tahun terakhir yaitu industri pengolahan, terlepas

dari perlambatannya pada periode tersebut. Melalui Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU),

pertumbuhan dari sisi akses kredit, likuditas dan rentabilitas pelaku usaha terindikasi meningkat

dari triwulan sebelumnya. Hal ini terutama dipicu oleh meningkatnya harga komoditas

pertambangan feronikel sehingga meningkatkan kinerja korporasi berbasis pertambangan.

Tabel 4.2 Kondisi Likuiditas Korporasi


4.2.2. Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja masih menguasai pangsa sektor

korporasi meskipun pangsa kredit modal tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

dari 80,97% menjadi 80,76% pada triwulan I 2018, sementara kredit investasi meningkat dari

19,03% menjadi 19,24%. Penyaluran kredit modal kerja pada sektor korporasi di Maluku Utara

mengalami perlambatan pertumbuhan, pada triwulan I 2018 pertumbuhannya sebesar 27,42%

(yoy) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 36,12% (yoy). Kredit investasi

pada triwulan I 2018 tercatat juga mengalami perlambatan dari 16,67% (yoy) menjadi 10,24%

(yoy) (Grafik 4.9).

Baik Cukup BurukSaldo Bersih

(%Baik-%Buruk)

Baik Cukup BurukSaldo Bersih

(%Baik-%Buruk)

Baik Cukup Buruk Saldo Bersih (%Baik-%Buruk)

Akses Kredit 40,00% 0,00% 60,00% -20,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 20,58% 67,28% 12,14% 8,45%Kondisi keuangan perusahaan berdasarkan likuiditas 43,14% 54,90% 1,96% 41,18% 56,00% 44,00% 0,00% 56,00% 39,29% 56,09% 4,62% 34,67%

Kondisi keuangan perusahaan berdasarkan rentabilitas 72,55% 27,45% 0,00% 72,55% 78,00% 22,00% 0,00% 78,00% 41,35% 54,09% 4,56% 36,79%

Kondisi Keuangan

Q I 2018Q IV 2017Q III 2017

48


Grafik 4.9. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan

Perlambatan pada kredit sektor korporasi pada triwulan I 2018 diiringi dengan peningkatan

risiko NPL dari 3,05% pada triwulan IV 2017 menjadi 4,37% di triwulan I 2018 (Grafik 4.10).


Grafik 4.10. NPL Kredit Korporasi


Grafik 4.11. NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur

4.3. Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan)

4.3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan

Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan I 2018 tercatat sebesar

Rp9,805 triliun, lebih kecil dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp9,875 triliun. Secara

tahunan, aset perbankan Maluku Utara tumbuh melambat sebesar 14,84% (yoy) lebih rendah

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,71%. Secara umum, melambatnya

aset bank umum di Provinsi Maluku Utara terjadi pada bank-bank milik pemerintah dan persero.

Sementara itu, berdasarkan jenis operasinya, volume usaha pada perbankan konvensional

2,125.25 80.76%

506.26 19.24%

Modal Kerja Investasi

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%


2015 2016 2017 2018

Modal Kerja Investasi

4.35%

3.65%

4.37%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017 2018

5.53%

0.36%

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%

IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017 2018

NPL UMKM NPL Non-UMKM

49

tumbuh melambat dari 16,56% (yoy) di triwulan IV 2017 menjadi 16,43% (yoy) di triwulan I 2018.

Perlambatan aset perbankan Maluku Utara ini seiring dengan perlambatan kinerja sektor

ekonomi utama sepanjang triwulan I 2018.

Sumber : Laporan bank, diolah

Grafik 4.12. Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah)

4.3.2. Intermediasi Perbankan

Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang beroperasi di Maluku Utara pada

posisi akhir triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp6,859 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

yang sebesar Rp6,826 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan DPK mengalami penurunan sebesar

8,09% (yoy) pada triwulan I 2018 setelah sebelumnya tumbuh pada triwulan IV 2017 sebesar

8,24% (yoy) (Grafik 4.13).

Jumlah simpanan tabungan pada akhir triwulan I 2018 mencapai Rp3,934 triliun, atau

melambat menjadi 10,24% (yoy). Secara tahunan, jumlah tabungan turun dari 13,61% (yoy)

menjadi 10,24% (yoy) (Grafik 4.13). Penurunan pertumbuhan jumlah tabungan di Maluku Utara

tersebut sejalan dengan pertumbuhan inflasi selama triwulan I yang mengakibatkan tergerusnya

daya beli dan tabungan masyarakat. Perkembangan yang serupa terjadi pada simpanan dalam

bentuk deposito. Pada akhir triwulan I 2018, jumlah simpanan deposito tercatat sebesar Rp1,445

triliun. Secara tahunan, deposito turun secara signifikan dari 5,46% (yoy) pada triwulan IV 2017

menjadi -0,54%(yoy) pada triwulan I 2018 (Grafik 4.13).

Sementara itu, simpanan giro pada akhir triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp1,480 triliun.

Terjadi peningkatan yang sigifikan tidak hanya secara nominal namun juga secara tahunan.

Pertumbuhan simpanan giro terakselerasi dan mengalami pertumbuhan sebesar 11,76% (yoy)

8,120 8,461

9,875

9,805

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000


2015 2016 2017 2018

Mili

yar

Ru

pia

hAKTIVA g AKTIVA yoy (%)

50

jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi dan mencapai -

7,89% (yoy). Dalam beberapa bulan terakhir, simpanan giro menunjukkan tren peningkatan yang

lebih besar dibandingkan jenis pinjaman lainnya. Pertumbuhan simpanan giro ini dipengaruhi oleh

meningkatnya giro sektor pemerintahan. Tercapainya target pendapatan pemerintah, mendorong

penggunaan giro pemerintah di perbankan untuk membiayai belanja pada triwulan I 2018.


Grafik 4.13. Perkembangan DPK (miliar rupiah)

Dari sisi penyaluran kredit, secara umum penyaluran jumlah kredit oleh perbankan di

Maluku Utara mengalami kenaikan pada triwulan I 2018 yang tercatat sebesar Rp 8,861 triliun.

Secara tahunan, penyaluran kredit tumbuh 34,91% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya

yang tumbuh 31,55% (yoy) (Grafik 4.14). Pertumbuhan ini terjadi pada kredit konsumsi.

Pertumbuhan pada kredit konsumsi yang tercatat mencapai 5,662 triliun atau tumbuh 27,48%

(yoy).

-2.39% 6.24%

8.24%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2015 2016 2017 2018

Mili

yar

Ru

pia

h

Giro Tabungan Deposito g DPK yoy (%)

51


Grafik 4.14. Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah)

Dengan perkembangan penghimpunan dana dan penyaluran kredit tersebut, peran

intermediasi perbankan di Maluku Utara masih cukup tinggi. Hal ini tercermin dari tingkat LDR

(Loan to Deposit Ratio) masih berada di level yang tinggi dan lebih tinggi daripada triwulan

sebelumnya yakni dari 110,36% menjadi 129,19% pada triwulan I 2018 (Grafik 4.15).


Grafik 4.15. Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara

34.91%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000


2015 2016 2017 2018

Mili

yar

Ru

pia

hModal Kerja Investasi Konsumsi g Kredit yoy (%)

129.19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000


2015 2016 2017 2018

Mili

yar

Ru

pia

h

DPK (Rp Miliyar) Kredit (Rp Miliyar) LDR (RHS)

52

4.3.3 Perbankan Syariah

Pertumbuhan DPK perbankan syariah triwulan I 2018 tercatat sebesar 9,50% (yoy)

tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 16,07%

(yoy) di triwulan IV 2017. Namun demikian, Peningkatan terjadi pada simpanan jenis giro yang

naik dari sebelumnya sebesar 0,56% (yoy) menjadi positif 4,63% (yoy). Sementara itu, deposito

syariah mengalami kinerja yang menurun secara signifikan dari 32,37% (yoy) menjadi 5,43%

(yoy). Sementara tabungan syariah tercatat tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya sebesar

12,71% (yoy) menjadi 12,22% (yoy).

Pembiayaan perbankan syariah pada triwulan I 2018 menunjukan perbaikan kinerja.

Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara pada triwulan I 2018 tercatat sebesar

Rp318,878 miliar, tumbuh sebesar 43,62% (yoy), tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar 42,59% (yoy). Perbaikan kinerja dialami oleh pembiayaan untuk konsumsi syariah yang

tercatat tumbuh mencapai Rp89,685 miliar atau tumbuh 54,33% (yoy). Meskipun mengalami

pertumbuhan, konsumsi pada triwulan ini masih lebih rendah dari triwulan sebelumnya

58,00%(yoy). Hal ini sebagai dampak berakhirnya musim liburan akhir tahun dan peningkatan

laju inflasi pada triwulan berjalan. Sementara itu, pembiayaan untuk tabungan syariah tercatat

mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 12,22% (yoy) lebih rendah dari triwulan

sebelumnya sebesar 12,71% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pada triwulan I 2018, FDR

perbankan syariah Maluku Utara tercatat sebesar 65,06% (Grafik 4.16).


Grafik 4.16. Perkembangan Perbankan Syariah

53

4.4. Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Kredit UMKM yang disalurkan perbankan Maluku Utara terkontraksi dari triwulan

sebelumnya dari Rp2,082 triliun menjadi Rp1,950 triliun pada triwulan I 2018. Secara tahunan,

jumlah tersebut tumbuh melambat sebesar 6,60% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya

yang tumbuh sebesar 13,46% (yoy). Risiko kredit debitur UMKM pada triwulan I 2018 tercatat

meningkat dari 4,35% menjadi 5,53% (grafik 4.12).

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencapai perekonomian yang stabil dan

berkelanjutan, Bank Indonesia senantiasa mendorong peningkatan akses keuangan diantaranya

kepada usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan akses keuangan dan daya saing

UMKM di Maluku Utara ditempuh melalui beberapa program, diantaranya melalui program

pengendalian inflasi melalui pembentukan klaster, monitoring rasio kredit UMKM dan program

pelatihan maupun pembinaan dari hulu ke hilir pada klaster UMKM yang sudah dibentuk.

Pada program pengendalian inflasi (klaster), upaya meningkatkan akses keuangan

diimplementasikan dalam satu program pengembangan yang terintegrasi dengan penguatan

daya saing UMKM. Pengembangan klaster ketahanan pangan mengacu kepada komoditas

pangan yang menjadi sumber penyumbang tekanan inflasi yaitu cabai, bawang merah, ikan laut

dan padi.

Beberapa klaster ketahanan pangan dan klaster UMKM yang dikembangkan Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara pada tahun 2017 adalah sebagai berkut:

Tabel 4.3. Klaster Ketahanan Pangan dan Klaster UMKM BI di Maluku Utara

54

Pada triwulan I 2018 dalam rangka pengembangan klaster, Bank Indonesia Maluku

Utara melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Integrated Ecofarming Berbasis Microbacter Alfaafa (MA 11)

Pelatihan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kegiatan pada triwulan sebelumnya

yang terpusat di Ternate. Pelatihan ini bertujuan agar peserta mengerti dan memahami

pentingnya membangun pertanian organik terintegrasi berbasis MA - 11 untuk mencegah dari

cemaran biologi, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan

kesehatan manusia serta cara pengendalian setiap tahap-tahap proses yang kritis. Pelatihan ini

selanjutnya dibawa ke beberapa klaster binaan antara lain di Pulau Moti, Halmahera Timur dan

Halamhera Barat. Pelatihan yang dilakukan di beberapa tempat ini diharapkan mampu

memperluas jangkauan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan yaitu ketahanan pangan.

2. Pelatihan Pengolahan Ikan

Pelatihan ini merupakan upaya pembinaan hilir untuk meningkatkan nilai tambah dalam

bentuk hasil olahan. Pengolahan ikan akan memberikan nilai tambah dan pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan nelayan. Produk akhir dalam pengolahan berbahan dasar ikan laut

ini berupa dendeng ikan tuna, BITCan (kamplang), ikan teri krispi dan sambal roa. Kegiatan ini

sebelumnya telah dilaksanakan di Pulau Morotai. Dalam rangka membina dan memperluas

jangkauan pengembangan potensi Maluku Utara, kegiatan ini kemudian juga di terapkan di Desa

Loleo, Kab. Halmahera Tengah.

55

Secara umum, transaksi keuangan tunai di Maluku Utara pada triwulan I 2018

mengalami net inflow sebagai imbas berakhirnya musim libur akhir tahun 2017

sehingga aliran uang yang keluar pada triwulan sebelumnya kembali masuk ke

perbankan dan bermuara ke Bank Indonesia. Transaksi kliring pada triwulan I 2018

mencapai Rp638,84 miliar terkontraksi sebesar 4,66% (yoy) dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mengalami pertumbuhan 9,18% (yoy).

BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN “Transaksi Tunai dan Nontunai Melambat Seiring Berakhirnya Musim Libur Tahun 2017”

Net Inflow Triwulan I 2018

Rp 273,35 miliar

Nominal Transaksi Kliring Triwulan I 2018

Rp 638,84

miliar

56

5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

5.1.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal (Inflow dan Outflow)

Masih rendahnya aktivitas perekonomian Maluku Utara pada triwulan I 2018 terpantau

dari indikator aliran uang masuk/keluar melalui Bank Indonesia. Sejalan dengan pola historisnya,

aliran uang kartal antara Bank Indonesia dengan perbankan di Provinsi Maluku Utara pada

triwulan I 2018 mengalami net inflow (uang yang masuk lebih besar daripada jumlah uang yang

keluar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara). Aliran uang kartal menunjukkan

peningkatan yang signifikan pada net inflow dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi net inflow

meningkat signifikan mencapai 181,06% (yoy), kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi

triwulan sebelumnya yang net outflow sebesar Rp882,26 miliar.

Pada triwulan I 2018 aliran uang keluar (outflow) tercatat sebesar Rp271,52 miliar,

sementara aliran uang masuk (inflow) sebesar Rp544,88 miliar lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya yang sebesar Rp196,48 miliar.

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara

Peningkatan net inflow tersebut menunjukkan adanya penurunan kebutuhan uang kartal

oleh masyarakat dibandingkan triwulan sebelumnya imbas berakhirnya musim liburan akhir tahun

2017. Peristiwa ini juga ditenggarai oleh menurunnya konsumsi masyarakat jika dibandingkan

triwulan sebelumnya dimana masyarakat menghadapi faktor musiman yaitu hari Natal dan Tahun

‐1,000.00

‐500.00

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00


2015 2016 2017 2018

Inflow Outflow NetflowRp miliar

Sumber: KPw BI Maluku Utara

57

Baru serta realisasi proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah yang harus diselesaikan

pada akhir tahun. Pada triwulan I 2018 inflow menunjukkan pertumbuhan sebesar 86,01% (yoy)

setelah mengalami perlambatan pada triwulan sebelumnya sebesar -17,20% (yoy). Sedangkan

outflow tercatat melambat sebesar 38,76% (yoy) pada triwulan I 2018 setelah sebelumnya

tumbuh sebesar 46,36% (yoy).

5.2.1 Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan Temuan Uang Tidak Asli

Selain pengelolaan aliran uang kartal dari dan ke Bank Indonesia, salah satu tugas Bank

Indonesia dalam sistem pembayaran tunai adalah memelihara kualitas uang kartal yang

diedarkan kepada masyarakat (clean money policy). Guna menjangkau seluruh wilayah Maluku

Utara, Kas Keliling secara rutin dilakukan oleh KPw BI Provinsi Maluku Utara baik di dalam

maupun di luar Kota Ternate. Kegiatan kas keliling juga bertujuan untuk menyediakan uang

pecahan kecil kepada masyarakat tanpa harus datang ke KPw BI Provinsi Maluku Utara. Selama

triwulan I 2018, Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw BI Provinsi Maluku Utara telah

melaksanakan 39 kali kas keliling baik yang dilaksanakan di Kota Ternate maupun di Luar Kota

Ternate.

Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling di Maluku Utara

Dalam rangka menerapkan kegiatan clean money policy, Kantor perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Maluku Utara melakukan penarikan uang tidak layak edar dimasyarakat untuk

kemudian dimusnahkan. Pada triwulan I 2018 nominal uang yang dimusnahkan mengalami

penurunan nilai sebesar -16,20% (qtq) atau Rp176,19 miliar lebih sedikit dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mencapai Rp210,26 miliar (qtq)(Grafik 5.2). Penurunan nominal dan volume

uang yang dimusnahkan pada triwulan I 2018 dikarenakan kegiatan kas keliling KPw BI Maluku

Bulan Lokasi

Januari Pasar Gamalama, Kab. Halbar / Jailolo & Kec. Sahu, Pasar Bastiong, Pasar Dufa Dufa, Pasar Kota Baru, Kab. Halteng / Weda & Kec. Wairoro, Kelurahan Kalumata, Pasar Sasa, Kab. Haltim / Buli & Desa Bicoli, Pasar Higienis, Kelurahan Sangaji, dan Taman Nukila

Februari Pasar Kieraha, Pasar Sasa, Pasar Dufa‐Dufa, Kelurahan Tafure, Pasar kotabaru, Kelurahan kalumata, Pasar Dufa‐Dufa, KKLK Antar Pulau (Tidore,hiri,moti,maitara), Pasar Higienis, KKLK Morotai, Kelurahan Kalumata, Taman Nukila, KKLK Sanana, Pasar Kieraha, dan Pasar Bastiong

Maret Kelurahan Sangaji, Pasar Bastiong, Pasar Gamalama, Kota Baru, Jailolo, Pasar Bastiong, Kel. Tafure, Pasar Dufa‐Dufa, Pulau Obi, Pasar Higienis, Pasar Sasa, Taman Sunyie Parada


58

Utara untuk menyediakan uang layak edar di masyarakat dilakukan secara rutin bahkan hingga

ke pelosok.

Grafik 5.2 Perkembangan Pemusnahan UTLE di Maluku Utara

Jumlah uang palsu yang teridentifikasi pada triwulan I 2018 mencapai 7 lembar,

menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 31 lembar. Penurunan jumlah ini

ditenggarai oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terkait ciri-ciri keaslian uang rupiah dan

peredaran uang palsu di Provinsi Maluku Utara. KPw BI Maluku Utara terus melakukan sosialisasi

ciri-ciri keaslian uang rupiah guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi dilakukan di

pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar (baik modern maupun tradisional), pusat pendidikan

seperti universitas dan sekolah atau kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga

melakukan publikasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak

maupun elektronik.

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai

5.2.1 Perkembangan Kegiatan Kliring

Penggunaan sistem pembayaran non tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI) pada triwulan I 2018 tumbuh melambat secara nominal maupun volume

(Grafik 5.3). Secara nominal perputaran kliring mencapai Rp638,84 miliar, terkontraksi secara

signifikan sebesar -4,66% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,18%

(yoy).

‐

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

‐

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

I II III IV I

2017 2018

Jumlah Dalam Lembar Jumlah Nominal Yang Dimusnahkan


59

Grafik 5.3 Perkembangan Kliring di Maluku Utara

Penurunan nilai transaksi melalui SKNBI sejalan dengan perlambatan konsumsi

pemerintah, konsumsi lembaga swasta nirlaba serta investasi pada triwulan terlapor.

Melambatnya nominal transaksi melalui kliring di Maluku Utara (yoy) merupakan dampak dari

berakhirnya musim libur akhir tahun 2017 yang mempengaruhi kegiatan masyarakat dalam

menggunakan fasilitas kliring berkaitan dengan turunnya aktivitas pembayaran dalam triwulan I

2018. Hal ini mengindikasikan belum cukup kuatnya aktivitas ekonomi masyarakat dibandingkan

tahun sebelumnya.

5.2.2 Perkembangan Kegiatan RTGS

Pertumbuhan transaksi nontunai dengan layanan jasa RTGS di Maluku Utara pada

triwulan I 2018 mengalami penurunan secara jumlah transaksi maupun secara nominal. Apabila

dilihat secara jumlah transaksi, terjadi perlambatan pada triwulan I 2018 yang terkontraksi dalam

sebesar -46% (qtq). Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan triwulan IV 2017 yang

tercatat tumbuh sebesar 11% (qtq). Secara nominal, pada triwulan I 2018 transaksi layanan

RTGS tercatat sebesar Rp386,59 miliar sedikit melambat dibandingkan triwulan IV 2017 sebesar

Rp398,12 miliar (Grafik 5.4). Angka ini menunjukkan perlambatan pada triwulan I 2018 sebesar -

3% (qtq). Perlambatan ini sejalan dengan menurunnya kinerja keuangan dan kondisi korporasi

dibeberapa sektor yang berdampak dengan menurunnya kebutuhan akan layanan transaksi

nontunai high value.

‐

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

0

5000

10000

15000

20000

25000


2015 2016 2017 2018

Jumlah Warkat (lembar) Nominal (Rp Juta, RHS)


60

Grafik 5.4 Perkembangan RTGS di Maluku Utara

5.3.2 Layanan Keuangan Digital (LKD)

Definisi LKD menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) 16/8/PBI/2014 tentang uang

elektronik adalah kegiatan layanan jasa system pembayaran dan keuangan yang dilakukan

melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi

berbasis mobile/web dalam rangka keuangan inklusif. Penyelenggaraan LKD dapat dilakukan

bank dengan LKD badan hukum maupun agen LKD individu.

Jumlah agen LKD di Maluku Utara mengalami penurunan pada triwulan I 2018 jika

dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2018 tercatat jumlah agen LKD sebanyak 844

atau terkontraksi sebesar -27,24% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2017 yang tumbuh sebesar

77,27% (qtq). Penurunan jumlah agen LKD juga diiringi dengan penurunan jumlah uang

elektronik di Maluku Utara yang tercatat sebanyak 149 pengguna pada Maret 2018, terkontraksi

cukup dalam sebesar -43,98% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya (Grafik 5.5).

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

100

200

300

400

500

600

700

I II III IV I II III IV I

2016 2017 2018

Jumlah Transaksi Nominal (Rp Miliar)


61

Grafik 5.5 Perkembangan Agen LKD dan Uang Elektronik di Maluku Utara

0

50

100

150

200

250

300

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah Agen LKD Jumlah Uang Elektronik


62

Tingkat Pengangguran Terbuka di Maluku Utara menunjukkan penurunan

dibanding Agustus 2017 dan Februari 2017. Secara umum, tingkat kesejahteraan

masyarakat pedesaan khususnya petani di Maluku Utara masih dalam kondisi yang

relatif baik.

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN

KESEJAHTERAAN “Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara

Masih Dalam Tingkat yang Baik”

TPT

4,65%

NTP

100,58

64

6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara pada Februari 2018 tercatat

sebesar 4,65%, lebih rendah dibanding Agustus 2017 dan Februari 2017 yang masing-masing

sebesar 5,33% dan 4,82%. Penurunan TPT tersebut diikuti oleh kenaikan Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) pada periode yang sama. TPAK Maluku Utara pada Februari 2018

tercatat sebesar 71,49%, lebih tinggi dibanding Agustus 2017 dan Februari 2017 yang masing-

masing sebesar 63,65% dan 69,48%. Kenaikan tersebut bukan hanya dari sisi persentase,

namun juga dari sisi jumlah. Angkatan kerja di Maluku Utara yang bekerja pada Februari 2018

tercatat sebanyak 560,6 ribu jiwa lebih banyak dari Agustus 2017 dan Februari 2017 yang

masing-masing sebanyak 488,7 ribu jiwa dan 530,3 ribu jiwa.

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara

Kondisi tersebut dikonfirmasi juga oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Penggunaan

Tenaga Kerja pada triwulan II 2018 tercatat sebesar 8,94%, lebih tinggi dibanding triwulan IV

2017 yang sebesar 1,11%. Angka SBT positif tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar

responden pelaku usaha mengkonfirmasi peningkatan penggunaan tenaga kerja di perusahaan

dibanding triwulan sebelumnya. Semakin tinggi nilai SBT maka semakin banyak responden yang

mengkonfirmasi penambahan penggunaan tenaga kerja di perusahaan. membaiknya kondisi

ketenagakerjaan di Maluku Utara tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang

Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts Feb

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TPAK 67.72% 64.35% 66.43% 63.88% 67.99% 66.43% 67.83% 66.19% 69.48% 63.65% 71.49%

TPT 5.43% 3.80% 5.65% 5.29% 5.56% 6.05% 3.43% 4.01% 4.82% 5.33% 4.65%

Penggunaan Tenaga Kerja (SBT) 3.62% -4.26% 5.04% -2.84% 3.38% 1.11% 8.94%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara dan Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, diolah

65

selalu berada diatas rata-rata nasional, dan dengan demikian mampu menyerap tenaga kerja

degnan baik.

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (ribu jiwa)

Secara sektoral, atau berdasarkan klasifikasi lapangan kerta utama pada Februari 2018,

penyerapan tenaga kerja paling besar terjadi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,

perburuan, dan perikanan, yaitu sebanyak 223,4 ribu orang atau sebanyak 39,84% dari angkatan

kerja. Selanjutnya, diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan yang

menyerap sebanyak 102,2 ribu orang atau sebanyak 18,22% dari angkatan kerja (Grafik 6.2).

Melihat historisnya, struktur ketenagakerjaan berdasarkan lapangan pekerjaan utama tersebut

relatif tidak berubah dari periode-periode sebelumnya (Grafik 6.2). Lapangan usaha Pertanian,

perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha yang

menyerap tenaga kerja paling banyak di Maluku Utara. Lapangan usaha penyerap tenaga kerja

terbanyak berikutnya adalah Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan, diikuti oleh

lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi.

Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku Utara (ribu jiwa)

2018Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts Feb763,3 773,18 782,4 792,5 801,9 811,0 822,4

519 513,6 530,7 524,5 557,1 516,2 588,0Bekerja 490,2 482,54 512,5 503,5 530,3 488,7 560,6Pengangguran 28,8 31,06 18,2 21 26,8 27,5 27,4

244,3 259,58 251,7 268 244,7 294,8 234,567,99% 66,43% 67,83% 66,19% 69,48% 63,65% 71,49%5,56% 6,05% 3,43% 4,01% 4,82% 5,33% 4,65%

2017

TPAKTPT

2015 2016Indikator

Penduduk 15 Tahun KeatasAngkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja

245.0 242.4 225.2 205.5 234.0 199.0 223.4

87.9 84.795.7 104.5 100.1 107.0 102.2

72.9 63.775.2 72.0 78.1 63.9 96.3

8.9 17.4 26.4 44.5 36.2 34.1 47.923.0 23.2 25.5 21.8 31.9 29.8 31.852.5 51.1 64.5 55.2 49.9 55.0 59.2

Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts Feb

2015 2016 2017 2018

Lainnya

Konstruksi

Industri Pengolahan

Perdagangan, Rumah Makan,dan Jasa Akomodasi

Jasa Kemasyarakatan, Sosial,dan Perorangan

Pertanian, Perkebunan,Kehutanan, Perburuan, danPerikanan



66

Meski demikian, dapat dilihat bahwa secara komposisi, lapangan usaha pertanian pada

Februari 2018 tercatat menyerap tenaga kerja sebesar 39,84%, lebih rendah dibanding Agustus

2017 yang mampu menyerap 40.72% tenaga kerja di Maluku Utara. kondisi ini perlu diperhatikan

mengingat lapangan usaha pertanian juga masih menjadi lapangan usaha dengan komposisi

tertinggi di struktur perekonomian Maluku Utara. meskipun secara jumlah menunjukkan

peningkatan penyerapan tenaga kerja dari periode Agustus 2017, namun share yang berkurang

tersebut mengindikasikan terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi pada

lapangan usaha yang lain. Dapat dilihat bahwa lapangan usaha yang mencatatkan peningkatan

komposisi penyerapan tenaga kerja pada Februari 2018 dibanding Agustus 2017 adalah

lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, dan lapangan usaha

Industri Pengolahan. Lapangan usaha perdagangan menyerap 17,17% tenaga kerja pada

Februari 2018, lebih tinggi dibanding Agustus 2017 yang sebesar 13,07%. Kondisi ini terbilang

wajar mengingat lapangan usaha perdagangan diperkirakan mengalami ekspansi usaha

menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan adanya momen Hari Raya Idul Fitri

1439 H. Selanjutnya, peningkatan penyerapan tenaga kerja dari lapangan usaha Industri

Pengolahan diindikasikan oleh meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di perusahaan pemurnian

logam nikel (smelter nikel) pada triwulan I 2018, ataupun di sepanjang tahun 2018. Masuknya

investasi yang diindikasikan oleh peningkatan penyaluran kredit investasi (lokasi proyek) oleh

bank asing asal Tiongkok di Maluku Utara pada triwulan I 2018 mengindikasikan adanya upaya

ekspansi perusahaan smelter di tahun 2018 yang secara langsung akan berdampak pada

penyerapan tenaga kerja di perusahaan tersebut.

6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah

Kesejahteraan masyarakat di area pedesaan terpantau menunjukkan sedikit

penurunan. Pada triwulan I 2018, Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara tercatat sebesar

100,19, menurun dibanding triwulan IV 2017 yang tercatat sebesar 101,73 (Grafik 6.3 dan

Grafik 6.4). Meskipun pertumbuhan NTP Maluku Utara mengalami perbaikan, yaitu dari -1,36%

(yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi -1,06% (yoy) pada triwulan I 2018, angka pertumbuhan yang

masih berada pada range kontraksi tersebut menunjukkan kesejahteraan petani mengalami

penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan NTP Maluku Utara mengindikasikan

bahwa secara relatif tingkat kemampuan/daya beli petani menurun.

67


Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara

Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan kategorinya, NTP yang mengalami penurunan

dibanding triwulan I 2017 dan triwulan IV 2017 adalah NTP Hortikultura, dan NTP Perkebunan

Rakyat. Sementara NTP Tanaman Pangan, NTP Peternakan, dan NTP Perikanan menunjukkan

nilai NTP yang lebih tinggi dibanding periode triwulan I dan IV 2017. Menjaga peningkatan

kesejahteraan petani yang berkelanjutan sangat penting.

Seperti telah diketahui bersama, karakteristik petani di Maluku Utara umumnya lebih

menyukai tanaman perkebunan, dan sebagian tanaman pangan. Hanya sedikit yang bercocok

tanam komoditas hortikultura, dan melihat kondisi nyata di lapangan, komoditas hortikultura yang

dikonsumsi di Maluku Utara (khususnya di Ternate) dipenuhi oleh pasokan dari luar daerah

seperti Manado, Surabaya, NTB dan Jakarta. Perlu dipikirkan bersama upaya-upaya apa yang

harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan

petani hortikultura di Maluku Utara. Di sisi lain, NTP Gabungan Maluku Utara sebenarnya

menunjukkan tren peningkatan ranking (dari Januari hingga Maret 2018) apabila dibandingkan

dengan provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (Tabel 6.2).

68

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Kawasan Timur Indonesia


Dari sisi ketimpangan, berdasarkan data BPS, terdapat kecenderungan kenaikan

ketimpangan pengeluaraan penduduk Maluku Utara yang terindikasi dari meningkatnya gini ratio

dari 0,317 pada triwulan II tahun 2017 menjadi 0,330 pada triwulan III tahun 2017 (data dipublikasi

Januari 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pelebaran tingkat ketimpangan

pengeluaran di Provinsi Maluku Utara, namun distribusi pengeluaran di antara penduduk masih

cukup merata.

6.3 Profil Kemiskinan Daerah

Berdasarkan data BPS Ternate, jumlah penduduk miskin di pedesaan masih lebih besar

dibandingkan di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di Ternate yang berdomisili di desa

sebanyak 83,48% dari total jumlah penduduk miskin di Ternate, atau sebanyak 65,35 ribu orang

dan sisanya 16,52% atau sebanyak 12,93 ribu orang tinggal di perkotaan. Dari angka tersebut

terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 2,19%, sementara penduduk

miskin di perkotaan meningkat sebesar 3,86% dibandingkan tahun sebelumnya.

NO. PROVINSI NTP1 Sulawesi Barat 108,892 Nusa Tenggara Barat 107,813 Nusa Tenggara Timur 104,794 Gorontalo 103,915 Bali 103,486 Sulawesi Selatan 101,527 Maluku 101,428 Papua Barat 100,089 Maluku Utara 100,0210 Kalimantan Tengah 99,1511 Kalimantan Barat 98,3912 Kalimantan Timur 97,4513 Kalimantan Selatan 97,0314 Sulawesi Tengah 95,5015 Sulawesi Utara 95,2116 Sulawesi Tenggara 94,3717 Papua 92,55

102,92Nasional

Jan-18NO. PROVINSI NTP

1 Sulawesi Barat 108,162 Nusa Tenggara Barat 106,023 Nusa Tenggara Timur 104,824 Gorontalo 103,935 Bali 103,886 Sulawesi Selatan 101,17 Maluku 100,98 Maluku Utara 99,969 Papua Barat 99,9510 Kalimantan Tengah 99,2611 Kalimantan Timur 97,7412 Kalimantan Barat 97,6513 Kalimantan Selatan 97,5214 Sulawesi Tengah 95,9215 Sulawesi Utara 93,9316 Sulawesi Tenggara 93,9117 Papua 92,26

102,33

Feb-18

Nasional

NO. PROVINSI NTP1 Sulawesi Barat 110,122 Nusa Tenggara Barat 106,663 Nusa Tenggara Timur 104,484 Bali 103,505 Gorontalo 103,106 Sulawesi Selatan 101,337 Maluku Utara 100,588 Maluku 100,439 Papua Barat 99,7310 Kalimantan Tengah 98,2611 Kalimantan Timur 97,0612 Sulawesi Tengah 97,0013 Kalimantan Selatan 96,3114 Kalimantan Barat 96,2215 Sulawesi Tenggara 94,8516 Sulawesi Utara 94,8117 Papua 92,11

101,94

Mar-18

Nasional

69

Grafik 6.5 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota

Grafik 6.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin

Desa dan Kota

Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi

kebutuhan pangan sebesar 2.100 kilokalori/kapita per hari dan kebutuhan nonpangan esensial,

seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Berdasarkan

hasil survei nasional, pada periode Maret-September 2017, garis kemiskinan Maluku Utara naik

sebesar 1,62% atau naik Rp6.342/kapita per bulan, yakni dari Rp390.998/kapita per bulan

menjadi Rp397.340/kapita per bulan. Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan

jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

Pada Maret-September 2017, penyumbang garis kemiskinan terbesar yakni komoditas

makanan baik di perkotaan maupun pedesaan hampir sama. Pada September 2017 beras

memberikan sumbangan sebesar 25,40% di perkotaan dan 25,06% di pedesaan. Rokok kretek

filter memberikan sumbangan terbesar kedua pada garis kemiskinan sebesar 12,76% di

pedesaan, sedangkan tongkol/tuna/cakalang memberikan sumbangan terbesar ke dua di daerah

perkotaan sebesar 9,19%.

Grafik 6.7 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Desa dan Kota

12,19 11,17 12,25 8,29 10,58 12,45 12,00 12,93

70,45 73,62 67,6564,35 64,10 63,95 64,47 65,35

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Sept

2014 2015 2016 2017

Kota DesaRibu Orang

3,953,58 3,85

2,613,32

3,76 3,61 3,70

8,56 8,85

7,957,57 7,44 7,43 7,40 7,557,30 7,41

6,846,22 6,33 6,41 6,35 6,44

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Sept

2014 2015 2016 2017

Kota Desa Kota+Desa%

‐

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Maret'14

Sept'14

Maret'15

Sept'15

Maret'16

Sept'16

Maret'17

Sept'17

Maret'14

Sept'14

Maret'15

Sept'15

Maret'16

Sept'16

Maret'17

Sept'17

Maret'14

Sept'14

Maret'15

Sept'15

Maret'16

Sept'16

Maret'17

Sept'17

Makanan Bukan Makanan Total

Kota Desa Kota+Desa



70

Permasalahan kemiskinan tidak sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi

yang juga perlu diperhatikan adalah seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman

pengeluaran antar penduduk miskin (P2). Nilai P1 tahun ini menunjukkan penurunan 0,11 poin

atau sebesar 0,92 pada September 2016 menjadi 0,81 pada September 2017. Penurunan nilai

P1 tersebut terjadi di perdesaan (0,27 poin), sedangkan di perkotaan mengalami kenaikan (0,32

poin). Sementara itu, nilai P2 juga mengalami penurunan 0,06 poin atau menjadi 0,15 pada

September 2017 (Tabel 6.3).

Tabel 6.3 Nilai Tukar Petani (NTP) di Maluku Utara

Penurunan kedua nilai yaitu P1 dan P2 memberikan indikasi rata-rata pengeluaran

penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara

penduduk miskin juga semakin menyempit. Ditinjau secara daerah kota-desa, nilai P1 dan P2

antar perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa kesenjangan kemiskinan di perdesaan lebih

tinggi daripada di perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai P1 dan P2 pada September 2017,

dimana nilai kedua indeks (P1 dan P2) di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan.

6.4 Profil Kebahagiaan Daerah

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang

menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks

menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah

nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Indeks Kebahagiaan antar provinsi di Indonesia bervariasi dengan rentang antara 67,52

sampai dengan 75,68. Tiga provinsi yang memiliki nilai Indeks Kebahagiaan tertinggi adalah

Provinsi Maluku Utara sebesar 75,68, Maluku sebesar 73,77, dan Sulawesi Utara sebesar 73,69.

Sedangkan Provinsi yang memiliki Indeks Kebahagiaan terendah yakni Papua sebesar 67,52,

Sumatera Utara sebesar 68,41, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 68,98.

Kota Des a Kota+Des a Kota Des a Kota+Des a

Maret'14 0,44 1,35 1,10 0,07 0,33 0,26

S ept'14 0,40 1,44 1,16 0,07 0,31 0,25

Maret'15 0,29 0,86 0,70 0,04 0,16 0,13

S ept'15 0,61 1,35 1,15 0,14 0,32 0,27

Maret'16 0,37 0,86 0,73 0,06 0,22 0,18

S ept'16 0,25 1,18 0,92 0,02 0,28 0,21

Maret'17 0,67 0,86 0,81 0,25 0,18 0,20

S ept'17 0,57 0,91 0,81 0,11 0,17 0,15

P 1 (%) P 2 (%)P eriode


71

Grafik 6.8 Indeks Kebahagian Penduduk Menurut Provinsi, 2017

Komponen penyusun Indeks Kebahagian terdiri dari dimensi kepuasan (subdimensi

personal dan subdimensi sosial), dimensi perasaan (affect), dan dimensi makna hidup

(eudaimonia). Indeks indikator penyusun Indeks Kebahagian tertinggi adalah Keharmonisan

Keluarga sebesar 85,86 (Subdimensi Sosial). Sementara indeks indikator penyusun Indeks

Kebahagian terendah adalah Perasaan Tidak Khawatir/Cemas sebesar 65,74 (Dimensi

Perasaan/Affect).

Gambar 6.1 Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan Maluku Utara, 2017

75,68

70,69

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

Indeks



72

Pada Dimensi Perasaan (Affect), indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Perasaan

Senang/Riang/Gembira sebesar 81,05, sementara yang terendah adalah Perasaan Tidak

Khawatir/Cemas sebesar 65,74. Pada Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia), indikator yang

memiliki indeks tertinggi adalah Tujuan Hidup sebesar 82,83, sebaliknya yang terendah adalah

Pengembangan Diri sebesar 72,68. Penduduk Maluku Utara pada umumnya merasa optimis

dengan masa depannya yang tercermin dari indeks Tujuan Hidup yang mencapai level 82,83.

Sementara itu, tingkat pengembangan potensi diri melalui upaya peningkatan pengetahuan,

keterampilan, dan sebagainya relatif rendah yaitu sebesar 72,68.

6.4 Profil Pembangunan Manusia

Gambar 6.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Timur Indonesia Menurut Provinsi dan

Status Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia yang dicerminkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

Maluku Utara kembali menunjukkan peningkatan. IPM Maluku Utara di tahun 2017 tercatat

tumbuh sebesar 0,86% dibanding tahun 2016. Meski menunjukkan tren peningkatan, namun IPM

Maluku Utara sebesar 67,20 di tahun 2017 tersebut masih lebih rendah dibanding rata-rata KTI

yang sebesar 68 pada periode yang sama. Berdasarkan pengkategoriannya oleh Badan Pusat

Statistik (BPS), IPM Maluku Utara juga tergolong sedang, yaitu diantara 60 dan 70. Adapun

provinsi di KTI yang memiliki IPM Tinggi adalah Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan

Sulawesi Selatan. Sementara Papua tercatat sebagai satu-satunya Provinsi dengan nilai IPM

Rendah, yaitu sebesar 59,09 pada tahun 2017.


73


Grafik 6.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara

Meningkatnya IPM Maluku Utara pada tahun 2017 terjadi seiring dengan meningkatnya

seluruh komponen pembentuknya. Seperti dapat dilihat pada Grafik 6.9, Umur Harapan Hidup

(UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) cenderung meningkat

sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Secara spasial, Kota Ternate mencatatkan IPM tertinggi di

Maluku Utara (Grafik 6.10). Angka IPM kota Ternatepun tergolong tinggi, yaitu 77,8 di tahun 2016

dan 78,48 di 2017, berbeda dengan IPM di Kota/Kabupaten lainnya di Maluku Utara yang masih

bernilai dibawah 70. Kondisi ini mengindikasikan, fasilitas sosial dan infrastruktur lainnya di Kota

Ternate jauh lebih baik dibanding di wilayah lainnya di Maluku Utara. Perlu dilakukan

pembangunan yang lebih merata di daerah selain Kota Ternate di Maluku Utara sehingga kualitas

hidup rakyat Maluku Utara semakin meningkat dari sisi Umur Harapan Hidup, Harapan Lama

Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah. Meskipun secara umum IPM di sebagian besar Kota dan

Kabupaten di Maluku Utara bernilai rendah – sedang, namun IPM tersebut menunjukkan

peningkatan dari tahun ke tahun, termasuk dari tahun 2016 ke tahun 2017.


Grafik 6.10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara

74

75

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III 2018 diperkirakan mengalami

perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan berada pada kisaran

6,38% (yoy) – 6,78% (yoy).

Sementara itu, inflasi pada periode triwulan III 2018 diproyeksikan akan meningkat

dari pada triwulan sebelumnya dan berada pada kisaran 3,42% - 3,82% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke atas.

a

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN “Ekonomi Maluku Utara diproyeksikan mengalami moderasi pertumbuhan dengan tingkat inflasi terjaga”

Proyeksi Ekonomi Triwulan III 2018

6,38% -

6,78%

Proyeksi Inflasi Triwulan III 2018

3,42% -

3,82%

76

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan III 2018 diperkirakan mengalami

moderasi pertumbuhan dari triwulan berjalan dan berada pada kisaran 6,38% – 6,78%

(yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penurunan

pada sektor konsumsi rumah tangga yang disebabkan pasca puncak konsumsi masyarakat yang

jatuh pada momen ramadhan dan hari raya idul fitri pada triwulan II 2018. Selain itu, sektor ekspor

LN juga diperkirakan akan melambat sejalan dengan menurunnya lapangan usaha industri

pengolahan akibat based effect aktivasi smelter fero-nickel di triwulan yang sama di tahun 2017.

Di lain sisi, akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut masih tertahan oleh kinerja konsumsi

pemerintah dan PMTB yang dipengaruhi membaiknya kondisi ekonomi dan politik di Maluku

Utara pasca pelaksanaan Pilkada tingkat provinsi di tahun 2018.

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Malut dan Proyeksinya

Sementara itu, dari sisi penawaran lapangan usaha pertanian diperkirakan mengalami

perlambatan karena telah lewatnya musim panen komoditas Hortikultura dan produksi perikanan

paska menunjang pasokan pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Sejalan dengan itu,

lapangan usaha perdagangan diperkirakan juga mengalami perlambatan akibat dari selesainya

hari raya idul fitri dan libur anak sekolah.

Pemberlakuan kuota ekspor nikel dan aktivasi smelter nikel pada 2017 mengakibatkan

based effect dari lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan, serta pilkada 2018

5,77

7,61

6,99

7,76

8,307,67

7.98

7.93 ‐8.33

6,38 ‐6,78

6,22 ‐6,62

7,06 ‐7.46

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2

3

4

5

6

7

8

9

I II III IV Total I II III IV Total I II III IV Total I IIp IIIp IVp Total

2015 2016 2017 2018Rp M

iliar

Pertumbuhan

PDRB (%)

PDRB (rhs) g_yoy

77

yang mengakibatkan sikap wait and see para pelaku usaha akan mewarnai perlambatan

pertumbuhan provinsi Maluku Utara pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi tahun 2018

diproyeksikan akan melambat menjadi sebesar 7,06% - 7,46%. Dilihat dari sisi permintaan,

perlambatan pertumbuhan akan disebabkan oleh konsumsi pemerintah, PMTB, ekspor LN, dan

impor LN yang diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari

sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh lapangan usaha utama Maluku Utara

yaitu lapangan usaha industri pengolahan, kontruksi, dan administrasi pemerintahan.

Perlambatan pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh base effect dari industri pengolahan

yang disebabkan beroperasinya smelter dari 2 perusahaan penambang nikel di Maluku Utara

pada tahun 2017.

7.1.1 Sisi Permintaan

Perlambatan pertumbuhan dari sisi permintaan pada triwulan III 2018 diakibatkan oleh

menurunnya konsumsi rumah tangga pasca puncak konsumsi di triwulan II 2018 pada momen

ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan

mengalami disaselerasi terjaga pada kisaran 3,96% - 4,36% (yoy). Hal ini sejalan dengan

perlambatan pada lapangan usaha pertanian dan perdagangan pada triwulan III 2018.

Selain itu, ekspor LN juga diperkirakan akan mengalami perlambatan yang disebabkan

oleh menurunnya ekspor nickel dan fero-nickel seiring dengan menurunnya kinerja lapangan

usaha pertambangan dan industri pengolahan akibat dari mulai masuknya siklus konsolidasi

produksi nickel dan fero-nickel.

7.1.2 Sisi Penawaran

Apabila dilihat dari sisi penawaran, lapangan usaha pertanian diperkirakan mengalami

perlambatan pada triwulan III 2018 disebabkan oleh mulai masuknya musim kemarau yang akan

mempengaruhi masa panen pada komoditas sayur mayur dan pangan strategis di sentra produksi

Halmahera dan Tidore Kepulauan. Sejalan dengan itu, lapangan usaha perdagangan juga

diperkirakan mengalami perlambatan yang disebabkan oleh pasca puncak konsumsi Maluku

Utara di triwulan II 2018 pada saat momen ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Sementara itu, disaselerasi juga akan dialami oleh lapangan usaha pertambangan dan

industri pengolahan yang disebabkan oleh masuknya siklus konsolidasi produksi nickel dan fero-

nickel pada triwulan III 2018 seiring dengan perkiraan menurunnya ekpor pada komoditas ini.

78

Selain itu, perlambatan juga disebabkan dari based effect terhadap lapangan usaha industri

pengolahan dimana puncak pertumbuhan telah dilewati pada 2017 yang disebabkan oleh

beroperasinya smelter fero-nickel pada triwulan III dan IV 2017.

7.2 Outlook Inflasi Daerah

Tekanan inflasi Maluku Utara pada triwulan III 2018 diperkirakan akan mengalami

peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan yakni berada pada kisaran 3,42% (yoy) –

3,82% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, kelompok volatile food pada triwulan III 2018

diperkirakan mengalami kenaikan yang signifikan sedangkan kelompok administered price turut

mendorong kenaikan inflasi. Sementara itu, untuk kelompok inflasi inti diperkirakan cenderung

stabil dan mengalami sedikit penurunan. Peningkatan inflasi di triwulan mendatang, secara umum

diperkirakan disebabkan oleh sebagian besar wilayah Maluku Utara telah memasuki musim

kemarau panjang sehingga mempengaruhi musim panen sayur mayur dan barito.

Ketergantungan pasokan sayur mayur dan barito dari Jawa dan Sulawesi akan mempengaruhi

kenaikan harga pada kelompok volatile food.

Inflasi pada kelompok inflasi inti dan administered price diperkirakan akan terjaga karena

normalisasi inflasi akibat kenaikan inflasi yang terjadi secara terus menerus pada kelompok ini

selama triwulan I dan triwulan II 2018. Sementara itu, tekanan inflasi administered price

diperkirakan akan dipengaruhi oleh kenaikan kenaikan cukai rokok, trend kenaikan minyak dunia,

serta trend peningkatan jumlah penumpang pesawat tidak sejalan dengan penambahan jadwal

dan rute penerbangan.

79

Gambar 7.1 Perkiraan Curah Hujan pada Agustus 2018

Sementara itu, pada kelompok volatile food diperkirakan mengalami kenaikan inflasi yang

disebabkan oleh masuknya musim kemarau panjang di sebagian besar wilayah Maluku Utara.

Menurut BMKG, prakiraan curah hujan yang rendah pada awal triwulan III 2018 akan memberikan

tekanan inflasi dari sisi supply yaitu bahan makanan berupa sayur mayur dan barito yang menjadi

komoditas konsumsi utama masyarakat Maluku Utara. Dengan menurunnya pasokan dari sentra

produksi tanaman holtikultura dari Halmahera dan Tidore maka peningkatan untuk memenuhi

kebutuhan sayur mayur dan barito di Maluku Utara akan dipasok dari Jawa dan Sulawesi

sehingga akan mempengaruhi kestabilan harga pada kelompok ini.

Tekanan inflasi ini diperkirakan dapat ditahan apabila beberapa rencana aksi yang

dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan peningkatan konektivitas pengangkutan komoditas

bahan pangan strategis melalui penyediaan angkutan bersubsidi berupa truk dan kapal sewa.

Selain itu, peningkatan produktivitas tanaman pangan dilakukan melalui ekstensifikasi dan

pembudidayaan tanaman pangan dan tanaman hortikultura penyebab inflasi seperti padi, aneka

cabai, aneka bawang, dan sayur-sayuran. Hingga awal triwulan berjalan, program-program

tersebut telah memberikan dampak pada terjaganya level inflasi pada tingkat yang rendah. Selain

itu, mulai diaktifkannya kembali kerjasama segitiga emas (Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan,

dan Kabupaten Halmahera Barat) dapat menjaga pasokan di Kota Ternate sebagai pusat

konsumsi oleh kabupaten/kota disekitarnya. Dengan demikian, risiko tekanan inflasi karena

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

80

distribusi dapat diminimalisir. Selain itu, meningkatnya produksi komoditas tersebut menjadikan

ketergantungan Kota Ternate pada pasokan dari luar provinsi juga semakin berkurang.

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta beberapa potensi risiko tersebut, Inflasi

pada akhir tahun 2018 diproyeksikan berada di 3,93% - 4,33%. Walaupun inflasi diperkirakan

meningkat dari tahun sebelumnya inflasi tersebut masih memenuhi target nasional sebesar 3,5%

± 1%. Selanjutnya, produksi dan distribusi bahan makanan masih menjadi tantangan utama

provinsi Maluku Utara karena kondisi geografis yang merupakan wilayah kepulauan.

Ketergantungan Maluku Utara terhadap kebutuhan pasokan bahan pangan strategis dari luar

provinsi akan menjadi kendala utama dalam menjaga kestabilan harga khususnya pada inflasi

kelompok volatile food. Dengan membaiknya peran koordinasi dan kinerja TPID di tahun 2018,

diharapkan akan dapat memberikan aksi nyata untuk menjaga inflasi volatile food meski

diperkirakan masih mengalami sedikit kenaikan.

`

81

BOKS PROSPEK PEREKONOMIAN


Grafik 1. Perkembangan Lapangan Usaha Pertanian di Maluku Utara

OVERVIEW KETAHANAN PANGAN MALUKU UTARA Selama bertahun-tahun, pertanian menjadi lapangan usaha dengan share terbesar pada perekonomian

Maluku Utara. Namun sumbangan lapangan usaha pertanian pada pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara relatif

kecil, seperti ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Lapangan Usaha Pertanian di Maluku Utara

Sumber: BPS Maluku Utara, diolah

Selain sumbangannya yang relatif kecil, share

lapangan usaha Pertanian masih berada dalam tren

menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada triwulan I 2018,

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

tercatat menyumbang hanya 0,47% dari pertumbuhan

Maluku Utara yang sebesar 7,98% (yoy). kondisi tersebut

juga sangat disayangkan mengingat pertanian merupakan

lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbanyak di

Maluku Utara. Pada Februari 2018, lapangan usaha

pertanian tercatat menyerap 223.400 orang tenaga kerja,

atau 39,84% dari seluruh penduduk bekerja di Maluku

Utara yang berjumlah 560.800 orang. Data tersebut dapat

menjadi indikasi bahwa petani di Maluku Utara memiliki

kesejahteraan yang lebih rendah dibanding tenaga kerja di lapangan usaha lainnya, terlepas dari tingginya potensi

pertanian di Maluku Utara. Kesejahteraan petani tentu erat kaitannya dengan produktivitas petani itu sendiri. Dapat

dikatakan bahwa produktivitas pertanian yang rendah akan berdampak langsung pada menurunnya kesejahteraan

petani tersebut. Produktivitas pertanian yang rendah tersebut selanjutnya akan berdampak langsung pada

kemandirian pangan di Maluku Utara. Kemandirian pangan yang selalu didengungkan oleh pemerintah belum dapat

dicapai oleh Maluku Utara. Lemahnya kemandirian pangan di Maluku Utara terlihat dari tingginya ketergantungan

akan pasokan pangan dari daerah lain.

Dalam kaitannya dengan kondisi pertanian di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate merupakan “hilir” dari

komoditas-komoditas pertanian hasil panen di Maluku Utara sementara Kabupaten lainnya merupakan “hulu”.

Kondisi tersebut karena Kota Ternate sendiri merupakan Kota di Maluku Utara dengan aktivitas ekonomi yang paling

tinggi dibanding kabupaten lainnya, sementara Kabupaten seperti Halmahera Timur, Barat, Utara merupakan

wilayah di Maluku dengan potensi wilayah tanam yang tinggi karena luasnya lahan yang tersedia di wilayah

tersebut. Selama bertahun-tahun, kebutuhan konsumsi di Kota Ternate tergantung dari pasokan luar daerah.

2018I II III IV I II III IV I

Share Pertanian (%) 25,12% 25,29% 25,14% 24,31% 24,71% 24,34% 23,80% 23,04% 23,39%Sumbangan Pertanian Pada Growth PDRB (%) 0,24% 0,69% 1,27% 1,71% 1,53% 0,87% 0,33% 0,23% 0,47%Growth PDRB Maluku Utara (%, YoY) 5,17% 5,73% 5,62% 6,53% 7,61% 6,99% 7,76% 8,30% 7,98%

2016 2017KETERANGAN

82

BOKS PERTUMBUHAN EKONOMI

Terlepas dari potensinya yang sangat tinggi untuk bidang pertanian, ternyata Kabupaten Halmahera Timur, Barat,

Selatan, Utara, Tengah, dan wilayah lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi di Kota Ternate, ataupun di

wilayah Maluku Utara.

Pada kondisi normal, kondisi pasokan bahan pangan di Maluku Utara dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Hasil Survei Liaison KPw BI Provinsi Maluku Utara

Gambar 1. Jalur Pasokan Komoditas Pangan Utama ke Maluku Utara dalam Kondisi Normal

Saat kondisi normal, dalam artian tidak terdapat hari raya keagamaan di Maluku Utara, pasokan komoditas

pangan seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sayur mayur lainnya dipasok

dari Sulawesi Utara (Manado). Beberapa sayur, seperti sayur wortel dan kol bahkan 100% dipasok dari Manado

mengingat tidak terdapat sentra produksi sayuran tersebut di Maluku Utara. Sementara untuk komoditas daging

ayam ras, telur ayam ras, dan beras sebagian besar dipasok dari Surabaya.

Sumber: Hasil Survei Liaison KPw BI Provinsi Maluku Utara

Gambar 2. Jalur Pasokan Komoditas Pangan Utama di Maluku Utara saat Hari Besar Keagamaan

Selanjutnya, pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional dan tingginya permintaan akan konsumsi komoditas

pangan utama, pola pasokan ke Maluku Utara mengalami perubahan karena pasokan pangan di Manado juga

mengalami penurunan seiring dengan permintaan yang tinggi di Manado. Dengan demikian para pemasok

mengambil pasokan dari Surabaya, Makassar, dan bahkan dari Jakarta (Pasar Kramat Jati).

`

83

BOKS PROSPEK PEREKONOMIAN

Tabel 2. Perkembangan Volume Komoditas Domestik Masuk ke Maluku Utara

Grafik 2. Perkembangan Komoditas Masuk (Cabai

Rawit, Bawang Merah, dan Tomat) ke Maluku Utara Grafik 3. Perkembangan Komoditas Masuk (Beras,

Telur Ayam, dan Daging Ayam Ras) ke Maluku Utara

Sumber: Balai Karantina Pertanian Ternate, diolah Sumber: Balai Karantina Pertanian Ternate, diolah

Ketergantungan Maluku Utara akan pasokan dari luar daerah tersebut juga terkonfirmasi masih

menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk beberapa komoditas. Dapat dilihat pada

Grafik 2 dan 3, komoditas masuk berupa Cabai Rawit, Bawang Merah, Tomat, Beras, Telur Ayam, dan Daging Ayam

Ras menunjukkan peningkatan pada tahun 2017 dibanding tahun 2016. Dengan tingginya ketergantungan

tersebut, maka proses pengendalian harga komoditas-komoditas tersebut relatif sulit dilakukan. Selama

ketergantungan tersebut masih tinggi, upaya pengendalian harga yang optimal adalah memastikan kelancaran

logistik dari daerah pemasok ke Maluku Utara. Kelemahannya adalah apabila harga akan sulit dikendalikan apabila

harga dari daerah pemasok memang tinggi, karena tingginya permintaan di daerah pemasok pada saat tertentu

seperti Hari Raya Keagamaan.

Melalui diskusi kepada beberapa stakeholder, kendala utama dalam pengembangan produksi komoditas

pertanian di Maluku Utara adalah sebagai berikut:

a. Kemauan dan kemampuan yang kurang dari Sumber Daya Manusia di Maluku Utara dalam bidang pertanian

(khususnya masyarakat di pulau Halmahera). Kondisi ini terjadi karena mindset masyarakat umumnya lebih

menyukai untuk menunggu hasil panen cengkih dan pala. Dengan demikian, kemauan masyarakat untuk

bertani, atau bercocok tanam komoditas yang memiliki masa hidup pendek seperti cabai, sayur mayur,

bawang sangat rendah. Kondisi ini terkonfirmasi juga melalui hasil-hasil liaison ataupun observasi lapangan

yang memang menunjukkan motivasi masyarakat untuk bertani sangat rendah. Disamping itu, kemampuan

masyarakat untuk bercocok tanam komoditas bawang merah dan bawang putih, cabai, dan tomat juga

relatif rendah mengingat perawatan komoditas tersebut hingga panen tidak semudah pohon cengkih atau

pala.

Beras Cabai Rawit

Cabai Merah Besar

Cabai Keriting

Bawang Merah

TomatDaging Ayam

Telur Ayam

2014 15.329.770 42.305 995.167 246.185 3.330.883 1.479.653 2015 23.313.047 121.582 2.765 570 598.663 258.510 3.669.213 1.445.454 2016 14.781.540 83.586 13.731 1.450 499.095 540.037 4.055.418 1.776.773 2017 21.452.300 256.685 6.811 2.885 635.788 543.465 4.281.843 2.662.153

VOLUME KOMODITAS DOMESTIK MASUK KE MALUKU UTARA (kg)

Tahun

84

BOKS PERTUMBUHAN EKONOMI

b. Upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian di Maluku Utara perlu dioptimalkan. Kondisi ini juga

terkonfirmasi dari hasil liaison ke para petani di wilayah tersebut. Pemerintah seringkali hanya memberikan

bantuan benih dan kurang intensif dalam memberikan pendampingan dan bantuan teknis. Namun diakui

juga, pemerintah berperan dalam memberikan bantuan seperti traktor yang dapat membantu proses

pengolahan lahan.

c. Kualitas produk juga menjadi masalah. Kualitas sayur mayur dan komoditas pertanian lainnya dinyatakan

pedagang seringkali tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat Ternate, dan lebih rendah

kualitasnya dari pasokan luar daerah seperti Manado dan Surabaya. Pelatihan terkait penggunaan bibit yang

berkualitas perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.

d. Transportasi merupakan salah satu kendala mengingat lokasi Kota Ternate yang relatif jauh dari sentra

produksi di Halmahera. Sebagai contoh dari Halmahera Utara ke Ternate lama perjalanan mencapai 6 jam

lebih (satu jam penyeberangan laut dan 4-5 jam perjalanan darat). Perbandingannya adalah, biaya

pengiriman dari luar daerah melalui laut ke Ternate relatif sama dengan biaya dari Halmahera ke Ternate.

Terkait kendala ini, pemerintah provinsi juga telah memberikan bantuan truk kepada para petani binaan

Pemda untuk memperlancar distribusi.

e. Masalah utama lainnya adalah jaringan. Pada banyak tempat di sentra-sentra produksi di Halmahera tidak

terdapat signal untuk petani dapat menelpon. Petani seringkali harus pergi ke lokasi sejauh beberapa

kilometer hanya untuk melakukan panggilan telepon. Kondisi ini sangat menghambat proses komunikasi

antara petani dan pedagang di Ternate.

Adapun infrastruktur penunjang dan upaya-upaya untuk menjaga pasokan pangan dan kestabilan harga di

Kota Ternate, serta untuk meningkatkan produktivitas petani di Maluku Utara adalah sebagai berikut:

a. Pasar sebanyak 5 pasar di Kota Ternate: Pasar Gamalama, Pasar Dufa-Dufa, Pasar Bastiong, Pasar Kota Baru,

dan Pasar Sasa.

b. 6 unit gudang berkapasitas masing-masing 60 ton milik pemerintah daerah yang dapat disewa seharga Rp

18 juta per tahun oleh pedagang (umumnya 1 sampai 2 orang pemasok). Namun jumlah dan kapasitas ini

dinilai belum memadai untuk menjaga kestabilan pasokan di Ternate mengingat banyak pedagang yang

belum mendapat bagian. Dengan demikian, pada tahun 2018 ini direncanakan pembangunan gudang

sebanyak 10 unit oleh pemerintah Maluku Utara.

c. Pemerintah daerah juga akan memberikan pelatihan terkait penggunaan varietas yang berkualitas, cara

pengolahan lahan yang benar, dan pelatihan cara tanam dan perawatan dengan baik secara intensif.

d. Asosiasi Pedagang dan Pemasok Pangan Kota Ternate secara rutin selalu melakukan studi banding ke daerah

lain seperti Malang, Probolinggo, Pasuruan dan Kota-Kota lainnya untuk melihat kekuatan pasokan dan

kualitas komoditas pangan di kota-kota tersebut. Harapannya selain untuk memperoleh pasokan komoditas

yang baik dari daerah tersebut, studi banding tersebut juga untuk mengetahui varietas-varietas yang baik

dan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dapat dilakukan sharing knowledge kepada para petani di

Maluku Utara.

Documents

Mei 2018 - bi.go.id · iii daftar isi kata pengantar i daftar isi iii daftar tabel iv daftar gambar iv daftar grafik v indikator ekonomi dan perbankan provinsi maluku utara vii