BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Di tahun 2000-an berbagai usaha mulai dilakukan untuk menginternetkan

pemerintah baik di sisi proyek, maupun karena desakan masalah transparansi pada

masyarakat. E-Government merupakan urat nadi pemerintahan. Meskipun masih

relatif muda, namun tidak sedikit uang rakyat digunakan bagi pengembangan

teknologi informasi bagi operasionalisasi pemerintahan dan pelayanan umum.

Namun demikian, E-Government belum menunjukkan manfaat yang signifikan

bagi efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan dan pelayanan umum yang

terbaik. Pulau-pulau E-Government terbentuk dalam NKRI dan memperlebar

jurang integrasi database nasional.

Otonomi daerah melahirkan persepsi & komitment yang sangat bervariasi dalam

pengembangan E-Government daerah dan nasional. Kondisi ini menciptakan

kesadaran bahwa dalam pengembangan e-government, panji2 otonomi tetap harus

berjalan pada koridor nasional.

1

1.2 LATAR BELAKANG

Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan

yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan

berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan

yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Pengembangan aplikasi e-

government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan

kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari

masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan

aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena

mereka lebih menyukaimetoda pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung,

surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab

kegagalan e-government di sejumlah negara yangdisebabkan oleh beberapa faktor,

yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi

informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi

untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan

pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi

pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-

government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah

pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah

interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat

ketigaadalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor

pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor

pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh

kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.

2

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penggunaan e-goverment secara menyeluruh mencakup

pada :

Government to citizent (pemerintah ke masyarakat)

Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi tennologi informasi

untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.

Government to Business (Pemerintah ke pelaku usaha)

Contoh pada proses perizinan pendirian usaha dan investasi,pengadaan lelang oleh

pemerintah,dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi secara online bagi

pelaku uasaha.

Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah)

Memperlancar kerja sama antara negara dengan di umumkannya

komunikasi ,seperti kepentingan diplomasi, atau berbagai infomasi yang di

anggap penting oleh negara yang satu dan lainnya.

Government to Employees (Pemerintah ke Aparatnya)

Keadaan internal juga menjadi tempat di terapkanya e-goverment dalam

kemudahan informasi atau akses berbagai tugas/hasil kerja dan lainya.Contoh nya

bisa diumpamakan seperti sistem KRS online yang di mana di berlakukan

universitas di mana rektorat menjadi pemeritah dan dosen serta mahasiswa/i

menjadi aparat yang berada dalam suatu organisasi.

3

1.4. Manpaat dan Tujuan

Manpaat

1.Memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa/i.

2. Agar mahasiswa/i semakin memahami manpaat e-government serta

penerapannya di indonesia sendiri.

Tujuan

Untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan

komunikasi.

4

BAB II

PENGENALAN E-GOVERNMENT

2.1. Pengertian E-Government

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan,

seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan

menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa

merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui

sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide

web. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang

dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk

baru seperti: G To C (Governmet to Citizen), G To B (Government to Business),

dan G to G (Government to Government) G to E (Goverment to Employees).

(http://kimachsan.wordpress.com/artikel-teknologi/)

Teknologi Informasi adalah alat yang ampuh untuk mempercepat pembangunan

ekonomi. Negara-negara berkembang telah fokus pada pengembangan TIK

selama dua dekade terakhir dan sebagai hasilnya, telah diakui bahwa TIK sangat

penting untuk ekonomi dan sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Jadi,

dalam beberapa tahun terakhir tampaknya telah upaya untuk menyediakan

berbagai layanan elektronik di banyak negara berkembang karena TIK diyakini

memberikan potensi besar untuk pembangunan yang berkesinambungan dari e-

government dan sebagai hasil, layanan elektronik.

Banyak lembaga pemerintah di negara maju yang telah mengambil langkah-

langkah progresif terhadap menggunakan web dan TIK, menambahkan koherensi

untuk semua kegiatan-kegiatan lokal di Internet, memperluas akses lokal dan

keterampilan, membuka layanan interaktif untuk debat lokal, dan

meningkatkan partisipasi warga dan pengelolaan wilayah (Graham dan Aurigi,

1997)

5

Tapi potensi untuk e-Government di negara-negara berkembang sebagian besar

masih asri. TIK menawarkan potensi besar untuk pembangunan yang

berkesinambungan dari e-Government. Manusia yang berbeda,

faktor organisasi dan teknologi, isu dan masalah berhubungan di negara-negara,

penelitian difokuskan membutuhkan dan pendekatan yang tepat. TIK, pada

umumnya, disebut sebagai "enabler", tapi di sisi lain juga harus dianggap sebagai

tantangan dan bahaya dalam dirinya sendiri. Organisasi, publik atau swasta, yang

mengabaikan nilai potensi dan penggunaan TIK mungkin menderita kerugian

kompetitif. Namun demikian, beberapa inisiatif e-Government telah berkembang

di negara-negara berkembang juga, misalnya Brasil, India, Chili, dan lain-

lain. [15] Pengalaman negara dalam menunjukkan bahwa pemerintah di negara

berkembang dapat secara efektif mengeksploitasi dan tepat manfaat TIK, tetapi

keberhasilan e-Government memerlukan akomodasi.

2.2. Empat Tipe Relasi E-Government

Richardus Eko Indrajit

Seperti halnya di dalam dunia aplikasi e-Commerce yang kerap diklasifikasikan

menjadi dua jenis, yaitu tipe B-to- B dan B-to-C, di dalam konsep e-Government

dikenal pula empat jenis klasifikasi, yaitu: G-to-C, G-to-B, G-to-G, dan G-to-E.

Sumber: GSA Federal Technology Service

Government to Citizens

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu

dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi

informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan

masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-

Government bertipe G- to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan

rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan

mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan

pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

6

• Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin

Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet

dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan

komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang

bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak dan antre untuk

memperoleh pelayanan;

• Kantor Imigrasi bekerja sama dengan Bandara Udara Internasional Soekarno-

Hatta dan sejumlah bank- bank swasta membangun jaringan teknologi informasi

sehingga para turis lokal yang ingin melanglang buana dapat membayar fiskal

melalui mesin-mesin ATM sehingga tidak perlu harus meluangkan waktu lebih

awal dan antre di bandara udara;

• Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk

melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat

mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai;

• Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari

pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang

bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan diri dari Warnet (Warung

Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja secara gratis); dan lain

sebagainya.

Government to Business

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah

lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat

berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti

bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan

informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga

harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan

hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit.

Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak

saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda

perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan

pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri

swasta.

7

Contoh dari aplikasi e- Government berjenis G-to-B ini adalah sebagai berikut:

• Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasi

web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan

melakukan pembayaran melalui internet;

• Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak

swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi

dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender,

pengambilan formulir informasi TOR (Term of Reference), sampai dengan

mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman

pemenang tender;

• Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga

pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan

secara efisien jika konsep semacam e- procurement diterapkan (menghubungkan

antara kantor-kantor pemerintah dengan para supplier- nya);

• Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat

dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan

hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait; dan lain sebagainya.

Government to Governments

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk

saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk

berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya

berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk

memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara

(masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang

berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme

hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-

Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain:

• Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan

sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu

8

penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara

asing yang sedang berada di tanah air;

• Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan

bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat

menabung dan menanamkan uangnya;

• Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk

mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara

(cegah dan tangkal);

• Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan

pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten

internasional; dan lain sebagainya.

Government to Employees

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan

kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang

bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi

yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:

• Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk

meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga

sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan

pemerintahan;

• Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang

merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat

terlindungi hak-hak individualnya;

• Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang

telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik,

apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan

tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan

beserta keluarganya;

• Aplikasi yang dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu untuk

melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya termasuk di

dalamnya masalah tabungan dan dana pensiun; dan lain sebagainya. Dengan

menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi

9

strategis dari berbagai aplikasi e-Government yang dikembangkan oleh sebuah

negara. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan

pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan

kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, yang pada akhirnya bi

kondisi unik tertentu, kebutuhan dan hambatan. Tantangan adaptif 'e-Government'

jauh melampaui teknologi yang mereka sebut untuk struktur organisasi dan

keterampilan, bentuk-bentuk baru kepemimpinan, transformasi kemitraan publik-

swasta (Allen et al., 2001).

10

2.3. Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional

pengembangan E-government merupakan “angin segar” bagi penerapan teknologi

komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan. Saat ini telah banyak instansi

pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif

mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi

dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web Pemerintah

Daerah Otonom masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya

sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat

tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya,

implementasi e-government di Indonesia baru pada tahap awal, sehingga banyak

lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-

government, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama terletak

pada kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelaku dan bukannya

teknologi pendukung e-government Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat

mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan

dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutup

jalan ke arah demokratisasi yang sempurna.

(http://egovermentsupli2011.multiply.com/journal/item/10/

EVALUASI_IMPLEMENTASI_EGOV_DI_INDONESIA)

Ada 2 dimensi penyumbang kompleksitas e-Goverment: dimensi fungsional dan

dimensi wilayah. Fungsi yang sama bisa mendapat perlakuan berbeda di wilayah

yang sama. Sebagai contoh, tidak semua wilayah memiliki fasilitas teknologi

komunikasi dengan kualitas yang sama. Singkronisasi data dengan suatu

kecamatan bisa dilakukan on-line karena sistemnya telah terhubung langsung bisa

pula dilakukan offline bila belum ada koneksi secara langsung. Perbedaan ini bisa

mengakibatkan perbedaan pelayanan ke masyarakat yang pada gilirannya bisa

mengakibatkan perbedaan user interface

http://prastowo.staff.ugm.ac.id/files/elemen-e-gov.pdf

11

2.4. Prinsip dasar

Dalam pemanfaatannya untuk pembangunan, diperlukan pemahaman bahwa e-

gov :

1 hanyalah alat;

2 mempunyai resiko terhadap integrasi datayang sudah ada;

3 bukanlah pengganti managemen publik dan kontrol internal pemerintahan;

4 masihdiperdebatkan peranannya dalam hal mengurangi praktek KKN;

5 juga masih diragukan untuk dapat membantu mengurangi kemiskinan;dan

6 memerlukan kerjasama antar ICT profesional dan pemerintah.Sebagai salah

satu   aplikasi telematika yang termasuk baru di bidang kepemerintahan, maka

diperlukan waktu dan proses sosialisasi yang memadai agar para pelaku

birokrasi dan masyarakat mampu memahami e-gov untuk kemudian

mendayagunakan potensinya dan tidak terjebak kepada paradgima lama,

project oriented activities.

2.5. Visi E-Government

1. Memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dalam

melayani pelanggannya

2. Mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan

3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat memlalui kerja pelayanan

publik

4. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis.

12

2.6. Keuntungan E-Government

1. Untuk meningkatkan efisiensi internal,menyampaikan pelayanan

public,atau proses ke pemerintahan yang demokratis.

2. Peningkatan efisiensi ,kenyamanan,serta aksesibilitas baik dari pelayanan

publik.

2.7. Kerugian E-Government

1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka

peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-

government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan

Pemilu oleh seorang cracker.

2. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan

masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara

pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam

akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda

tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias

opini publik.

4. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system

manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur

dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam

system pemerintahan

5. Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang

dialokasikan untuk pengembanngan e-government

6. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian

sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan

berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs

secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian

7. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

13

2.8. Element Sukses Pengembangan E-Government

Richardus Eko Indrajit

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government, untuk

menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses

yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen

sukses tersebut adalah: Support, Capacity, dan Value.

Sumber: Washington State Digital Government

Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah

keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-

benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend

atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-

Government. Tanpa adanya unsur “politicalwill” ini, mustahil berbagai inisiatif

pembangunan dan pengembangan e-Government dapat berjalan dengan mulus.

Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen

“topdown”, maka jelas dukungan implementasi program e-Government yang

efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level

tertinggi (Presiden dan para pembatunya – Menteri) sebelum merambat ke level-

level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud

dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih

jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

• Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses negara

dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi

sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;

• Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu,

informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep

ini dengan semangat lintas sektoral;

• Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta

lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-Government (seperti adanya

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-

14

lembaga khusus – misalnya kantor e-Envoy – sebagai penanggung jawab utama,

disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya); dan

• Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, konsisten,

dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat

secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.McConnel

International meletakkan faktor leadership sebagai salah satu variabel dalam

menentukan negara mana saja yang telah siap menerapkan konsep e-Government;

dimana berdasarkan hasil kajian di Bulan Agustus 2000, negara-negara tetangga

seamcam Malaysia, Taiwan, India, dan China dianggap memiliki unsur leadership

yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.

Sumber: McConnel International

Capacity

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau

keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e-

Government terkait menajdi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak

harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

• Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi inisiatif e-

Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;

• Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini

merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Government; dan

• Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian

yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat

yang diharapkan. Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih

elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah

pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan e-Government, terlebih-

lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar

jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara

yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prayarat tersebut,

misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan

pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik,

15

mengalihdayakan (outsourcing) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain

sebagainya.

Value

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi

pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-

Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa

diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini,

yang menentukan besar tidaknya

manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan

pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan

(demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam

memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan

pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara

signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang

dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah

yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-

Government. Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk

sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-Government yang akan merupakan

kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman

memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang

berusaha menerapkan konsep e-Government berada di luar area tersebut (ketiga

elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut

akan tinggi.

16

2.9. Manfaat E-Government

Manfaat e-Government antara lain :

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat

disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu

dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus

secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Informasi tersebut bisa kita

dapatkan melalui Portal, Email, dll.

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat

umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan

antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan

saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk

dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan

(jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat

ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan

sekolah yang pas untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi

pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video

conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini

sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan

daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik

yang sama. Tidak perlu harus terbang ke Jakarta atau suatu tempat untuk

pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.

5. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya

(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja

efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;

6. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di

pemerintahan (bebas KKN);

17

7. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan

interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk

keperluan aktivitas sehari-hari;

8.  Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-

sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang

berkepentingan;

9. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat

dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan

berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan

10. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra

pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara

merata dan demokratis.

(Sumber: http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/software/2214771-

government/#ixzz1vegluU00)

E-government memiliki kemampuan mem-bypass hambatan implementasi

kebijakan. Dari pembuat langsung kepada pihak yang seharusnya menerima. Dari

Departemen Pendidikan Nasonal langsung kepada guru mata pelajaran.

Kemampuan by-pass ini menghilangkan jarak antara warga negara dengan

pemerintah. (http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/e-government-di-

indonesia.html)

2.10. Tujuan E-Government

Tujuan dari e-government itu sendiri antara lain:

1. Memudahkan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan

untuk berinteraksi dengan jajaran pemerintah.

2. Memperbaiki kepekaan dan respon Pemda terhadap kebutuhan warga.

3. Meningkatkan efisiensi,efektivitas dan accountability dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

18

2.11. Contoh E-Government

Contoh dari E-Government adalah E-KTP

Apa dan Mengapa e-KTP ?

Apa itu e-KTP ?

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem

keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi

dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor

Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk

dan berlaku seumur hidup

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan

Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis

Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya

(Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk)

Quote:

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu

verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah

laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari

(fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang

digunakan adalah sidik jari.

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan

untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk

gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang

terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan

algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai

dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:

19

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah

sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol

dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena

alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain

2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali

ke bentuk semula walaupun kulit tergores

3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Quote:

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan

dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada

dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang

akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali

oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada

di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan

sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip

2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu

3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai

spiral)

4. Printing,yaitu pencetakan kartu

5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik

6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, microtext, filter

image, invisible ink dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta

anti copy design.

20

Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR

7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport

Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form

factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

Mengapa harus e-KTP?

Quote:

Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di

Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal

ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk

dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin

berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa

diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Menghindari pajak

2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota

3. Mengamankan korupsi

4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)

Quote:

Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa

antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia,

di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di

Asia yaitu India dan China.

Mendagri Gamawan Fauzi membeberkan keunggulan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (e-KTP) yang akan diterapkan di Indonesia, dibandingkan dengan e-

KTP yang diterapkan di RRC dan India. Gamawan menyebut, e-KTP di Indonesia

lebih komprehensif.

Di RRC, Kartu e-ID tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di

sana, e-ID hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang

terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data

kependudukan adalah sistem UID (unique Identification), yang di Indonesia

namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan).

21

“UID diterbitkan melalui register pada 68 titik pelayanan, sedangkan program

KTP elektronik di Indonesia akan dilaksanakan di 6.214 kecamatan,” ujar

Gamawan.

“Dengan demikian, KTP elektronik yang akan diterapkan di Indonesia merupakan

gabungan e-ID RRC dan UID India, karena KTP elektronik dilengkapi dengan

biometrik dan chip,”

(http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/)

Contoh 2

Situs resmi pemeritah daerah.

Web Site : http://www.karawangkab.go.id

22

2.12. Ciri E-Government berjalan Baik

1. Masyarakat bebas memilih kapan dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (non-stop);

2. Saat pemerintah menjalankan pelayanan, masyarakat dan stakeholder dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiplechannels), baik yang sifatnya tradisional/konvensional maupun yang paling modern, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya

3. Pemerintah berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat terwujud, artinya yang pemerintah akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.

23

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penerapan electronic government memberikan dampak peningkatan terhadap kualitas

pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas prosedur,

efisiensi dan ketepatan waktu serta kesetaraan perlakuan layanan. Dengan berbagai

layanan dan fasilitas yang diberikan kepada para pengguna layanan, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dikatakan cukup berhasil dalam menjalankan

fungsinya yakni memberikan pelayanan yang menunjang penyelenggaraan

pemerintah, khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan

menyebarluaskan informasi untuk pembangunan daerah. Hal tersebut tak terlepas dari

adanya penerapan electronic government yang memudahkan para pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka. Selain itu

kualitas pelayanan public Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga dapat terlihat

dari minimnya keluhan baik yang berasal dari masyarakat ataupun pemerintah.

Dengan minimnya keluhan yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah

menandakan bahwa Kualitas Pelayan publik yang dilakukan memuaskan para

pengguna layanan sehingga dapat mendorong minat masyarakat untuk mengurus

perizinan dan surat-surat lainnya semakin besar.

4.2. Saran

mengingat teknologi informasi berubah secara cepat maka perlu adanya upaya untuk

mengikuti laju perkembangan tersebut agar kualitas pelayanan tetap terjaga terutama

untuk memastikan agar sumber daya aparatur senantiasa mempunyai kapasitas yang

memadai dalam mengontrol perkembangan teknologi tersebut.

24