Lembaga Keuangan Islam Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek Ditulis oleh H. SYAMSUL FALAH, MEc.    Monday, 16 March 2009

I. Pendahuluan

Hukum Islam pada dasarnya merupakan konsep yang baku, namun

pada perjalanannya tidak menutup kemungkinan dilakukan ijtihad-ijtihad

didalam bidang yang dibolehkan selama tidak keluar dari bingkai Syari`ah Islamiyah.

Sehingga Islam memang betul-betul mampu menjawab perkembangan zaman. Demikian

juga halnya sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem Islam, tidak luput dari aktivitas ijtihad. Dengan demikian sistem ekonomi Islam

akan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh

ummat manusia, tanpa sedikitpun melanggar ketentuan hukum Allah SWT. Sistem ini

memiliki pengawasan yang melekat pada diri setiap individu pelaku ekonomi yang

berakar pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sistem ini pula menyelaraskan

antara kemashlahatan individu dengan kemashlahatan orang banyak.

 

Konsep keadilan Islam dalam ekonomi (khususnya dalam distribusi pendapatan)

menghendaki setiap faktor produksi mendapatkan imbalan sesuai dengan kontribusinya

masing-masing. Faktor modal, tenaga kerja, material asset, dan entrepreneurship, harus

dihargai secara adil. Dalam pandangan Islam modal (uang) dengan sendirinya tidak

memiliki banyak makna, modal baru bermakna jika ada faktor lain semisal tenaga kerja.

Uang dengan sendirinya tidak akan menghasilkan sesuatu, tetapi jika ingin menghasilkan

maka uang harus diinvestasikan pada sektor riil.

Islam sebagai sebuah ad-diin (agama) adalah sistem yang memberikan tuntunan

bagi ummat manusia untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar. Baik yang

berkaitan dengan hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah),

maupun hal hal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya

(mu'amalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaataan dan

keharmonisan hubungan antara makhluq dan Khaliq, serta untuk mengingatkan secara

kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Ketentuan-ketentuan

muamalah diturunkan untuk menjadi rules of game dalam keberadaan manusia sebagai

makhluk sosial.

Sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk berhusnuzhan terhadap sistem

Islam. Kita harus yakin bahwa Islam (termasuk sistem ekonominya) akan mampu

menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Keyakinan ini harus

terus dipupuk dan disuburkan khususnya dalam diri ummat Islam. Dengan cara membuka

dan menampilkan tatanan teoretis dan tatanan praktis. Jika riba dengan segala modusnya

diharamkan, tentunya harus ada jalan keluar yang dapat menggantikan posisinya. Jika

lembaga keuangan yang ada masih menjalankan praktek riba, tentunya harus disediakan

satu lembaga keuangan yang jauh dari riba. Ketika Allah mengharamkan sesuatu,

sesungguhnya Allah menghalalkan yang lain yang jumlahnya jauh lebih banyak.

II. Lembaga Keuangan Islam

Lembaga Keuangan Islam atau yang lebih popular disebut Lembaga Keuangan

Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada

prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan Islam harus

menghindar dari riba, gharar dan maisir.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan

perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalat serta membebaskan masyarakat

Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas

ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini , bukanlah hanya

menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban

setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat

sangat diperlukan untuk mengobati penyakit ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh

masyarakat.

The Mit Ghamr Bank Mesir merupakan lembaga keuangan Islam modern pertama

yang didirikan pada tahun 1963. Perkembangan dan kemajuan Mit  Ghamr menyadarkan

para ekonom dan ilmuan muslim, ternyata sistem Islam dapat membawa kemajuan. Tetapi

dalam waktu yang bersamaan keberhasilan itu mengundang kecemburuan dan kedengkian

orang-orang yang tidak suka dengan sistem Islam, sehingga akhirnya Mit Ghamr ditutup.

Kelahiran Mit Ghamr kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank Islam di berbagai

negara, baik di negara Islam (mayoritas Islam) termasuk Indonesia maupun negara non-

muslim.

Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah

untuk memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat

dilayani oleh lembaga keuangan yang sudah ada di Indonesia, karena bank-bank tersebut

menjalankan sistem bunga. Sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim,

meyakini bahwa aktivitas lembaga keuangan yang menjalankan praktek bunga tidak

sesuai dengan prinsip Syari'ah Islamiyah, sehingga keikutsertaan mereka dalam sektor

keuangan tidak optimal. Dengan dikembangkannya lembaga keuangan yang dijalankan

dengan prinsip-prinsip Syari'ah diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat Indonesia

yang belum dioptimalkan dapat dioptimalkan.

Dikeluarkannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, membuka

peluang dibukanya lembaga keuangan yang dioperasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip

Syari'ah. Bermodalkan peluang yang diberikan undang-undang tersebut, telah berdiri

lembaga-lembaga keuangan Syari'ah, yaitu sebuah bank umum (Bank Muamalat

Indonesia), 52 Bank Perkreditan Rakyat (BPRS), 1300 Baitul Maal Wattamwil (BMT),

sebuah Reksadana Syari`ah (PT. Danareksa) dan sebuah Multifinance (BNI-Faisal Islamic

Finance). Meskipun secara kuantitatif volume usaha lembaga-lembaga ini masih sangat

kecil dibandingkan dengan total volume usaha lembaga keuangan secara nasional, namun

gaungnya telah terdengar hampir merata dikalangan ummat Islam di Indonesia ini.

Kemudian pemerintah menyempurnakan UU No.7/1992 dengan mengeluarkan

UU No. 10 tahun 1998. UU No.10 ini memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi

berdirinya lembaga keuangan Islam. Bahkan dalam UU ini Lembaga Keuangan Islam

menempati posisi dan kedudukan yang sejajar dengan mitranya yang telah terlebih dulu

ada.

III. Bentuk Lembaga Keuangan Islam di Indonesia

1. Bank Islam

Perbankan seperti yang dikatakan oleh Alvin Toffler dalam bukunya "Third Wave" adalah

institusi yang terpenting dalam sistem keuangan modern. Oleh karena itu dapat juga

dikatakan memasukkan riba dalam sistem perbankan berarti menerima riba dalam sistem

keuangan dan teori-teori yang mencakup dalam bidang itu. Perbankan juga memiliki

posisi yang sangat strategis didalam mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhan

ekonomi. Oleh karena itu pemerintah harus terus berusaha untuk mengoptimalkan potensi

ekonomi masyarakat khususnya ummat Islam melalui perbankan Islam.

Melihat potensi yang sangat besar dari masyarakat Indonesia dan masih mendambakan

perbankan tanpa bunga, maka pemerintah/ Bank Indonesia terus mendorong

perkembangan bank Syari'ah baik melalui penyempurnaan ketentuan perbankan maupun

upaya-upaya memasyarakatkan Sistem Perbankan Syari'ah.

 

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan

prinsip mu'amalah Islam sebagai sebuah alternatif perbankan dengan kegiatan usaha

seperti berikut :

A. Kegiatan Penghimpunan Dana

     Giro (Wadi'ah)

     Tabungan (Mudharabah)

     Tabungan Berjangka (Mudharabah)

B. Penyaluran Dana

     Jual Beli ( Al-Buyu')

* Murabahah

* Salam

* Istishna'

* Ijarah Muntahiyyah Bittamlik

     Kerjasama (Bagi Hasil)

* Musyarakah

* Mudharabah

* Mudharabah Muqayyadah

     Jasa (Ujrah) - Fee Based

* Qardh

* Rahn

* Hawalah

* Wakalah

* Kafalah

2. Asuransi Islam

Pada dasarnya konsep asuransi dapat diterima dalam Islam selama tidak

melanggar prinsip dan aturan yang dilarang oleh Syari'ah. Dan ulama berpendapat bahwa

asuransi yang dijalankan sekarang ini mengandung cara-cara yang tidak sesuai dengan

Syari'ah. Oleh karena itu perlu dibuatkan alternatifnya.

Fiqh Academy - Organization of Islamic Countries dalam pertemuannya di Jeddah

pada tanggal 22-28 Desember 1985 menyimpulkan tentang asuransi :

            The commercial insurance contract, with a fixed periodical premium, which is

commonly used by commercial insurance companies is a contract which contains major

element of risks, which voids the contract and therefore is prohibited (haram) according

to the Shari'ah.

The alternatives contract which conforms to the principles of Islamic dealings is the

contract of cooperative insurance, which is founded on the basis of charity and

cooperation, similarly in the case of reinsurance based on the principles of cooperative

insurance.

Komite Fatwa Nasional Malaysia dalam fatwanya tanggal 15 Juni 1972 mengatakan :

Asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi sekarang ini adalah transaksi

bisnis yang tidak halal, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis Islami.

Perjanjiannya masih mengandung gharar (uncertainty), maisir (gambling) dan Riba

(interest).

Berarti asuransi Islam adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu

suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling

membantu untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika

membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan konstribusi untuk tercapainya

tujuan tersebut. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan konsep dasar takaful adalah : saling

bertanggung jawab, saling bekerjasama dan membantu, dan saling melindungi.

 

Mekanisme pengelolaan dana takaful :

     Setiap peserta wajib membayar premi secara teratur kepada pengelola (perusahaan

asuransi)

     Peserta dapat membayar premi setiap bulan, kwartal, semester, atau tahun sesuai yang

disepakati.

     Besar premi tergantung pada kemampuan peserta, tetapi pengelola (perusahaan

asuransi) dapat menentukan jumlah minimal.

     Cara pembayaran dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

 

Setiap premi yang dibayar oleh peserta dipisah dalam dua rekening :

1. Rekening Tabungan. Tabungan ini dalam bentuk tabungan mudharabah, peserta sebagai

shahibul maal dan pengelola sebagai mudharib. Tabungan dan bagi hasilnya akan

dikembalikan kepada peserta jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau

peserta meninggal dunia.

2. Rekening Tabarru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh setiap peserta sebagai

iuran kebajikan untuk keperluan tolong-menolong dan saling membantu jika salah

seorang peserta mengalami musibah. Jika perjanjian berakhir dan ternyata masih terdapat

surplus dana dapat dibagikan kepada peserta.

Takaful juga dapat dijalankan yang preminya seluruhnya adalah tabarru (tidak ada unsur

tabungan), tetapi dalam menjalankan jenis ini harus dijalankan dengan sangat terbuka dan

dengan pemahaman yang baik. Peserta dan pengelola harus memiliki komitmen yang

tinggi. Dalam prakteknya jangan sampai terjadi maisir dan prilaku curang lainnya.  

 

3. Reksa Dana Syari'ah

Menurut pengertian hukum di Indonesia reksa dana adalah wadah yang

dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di

investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Penyerahan dana yang dilakukan oleh investor memerlukan jaminan bahwa

pengelola dana tidak melakukan tindakan tidak terpuji. Oleh karena itu diperlukan suatu

lembaga yang menjadi penjaga harta yang berbentuk efek. Lembaga itu disebut custodian

yang merupakan sebuah bank, karenanya disebut bank custodian.

Semua investasi yang dilakukan oleh Reksadana Syari'ah harus mengikuti batasan-batasan

Syar'i secara ketat. Reksadana Syari'ah tidak akan melakukan investasi kedalam

perusahaan-perusahaan yang bisnis utamanya memproduksi, menjual, mendistribusikan

dan bertransaksi dalam :

     Makanan dan minuman haram

     Perjudian dan permainan dengan perjudian

     Lembaga keuangan ribawi

     Pornografi

     Dan aktivitas terlarang lainnya.

 

4.  Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Untuk memperoleh uang pensiun setelah purna tugas merupakan harapan yang

ideal bagi setiap pekerja. Apalagi setelah sekian tahun mencurahkan tenaga, waktu dan

pikirannya bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan tempatnya bekerja, dan wajar

kiranya saat usianya sudah lanjut dan tidak produktif lagi perusahaannya masih mengingat

jasanya dalam bentuk pemberian pensiun. Namun tidak semua perusahaan menyediakan

pensiun dan hanya sedikit sekali perusahaan memberikannya.

Di Indonesia jumlah perusahaan yang membentuk dana pensiun masih sedikit

sekali. Dari sekitar 47.000 perusahaan yang memiliki lebih dari 25 pekerja dan

mengeluarkan gaji 1 juta perbulan, hanya 700 perusahaan  saja yang membentuk dana

pensiun. Padahal pemerintah sudah menentukan dua model dana pensiun untuk

mendorong perusahaan untuk membentuk program pensiun.  Yaitu Dana Pensiun

Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK)

Keunggulan dana yang dikelola oleh DPLK dibandingkan dengan tabungan yang

disimpan di bank adalah :

1.  Penghematan pajak atas iuran peserta. Iuran peserta sampai jumlah tertentu

dapat dibebankan sebagai biaya yang akan mengurangi besarnya penghasilan

kena pajak. (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No.10 tahun 1994 tentang pajak

penghasilan, dan Pasal 4 ayat (3) huruf g, UU NO.10 tahun 1994 )

2.  Prinsip penghematan pajak atas hasil investasi. Hasil investasi dana pensiun

dalam bidang penanaman modal tertentu memperoleh fasilitas penundaan

pajak penghasilan. (SK Menteri Keuangan No.651/KMK.04/1994, yang

merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 4 ayat (3) huruf g, UU NO.10

tahun 1994)

3. Prinsip keamanan dana dari segala macam sitaan (creditor proof).       Pasal 20

UU No.11/1992 ayat 1-2 yakni :

     Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dapat dibayarkan oleh Dana

Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat

dialihkan maupun disita;

     Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan,

pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau

menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun

dinyatakan batal berdasarkan undang-undang ini.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah selain memiliki tiga keunggulan diatas

tentunya memiliki keunggulan lainnya yaitu dana dikelola dengan konsep Syari'ah dan

peserta dapat mengatur sendiri tujuan investasi iurannya.

Sampai sejauh ini baru ada satu DPLK Syari'ah yaitu Dana Pensiun Lembaga

Keuangan Bank Muamalat atau DPLK Muamalat.

 

5. BMT - Koperasi Syari'ah

Di Indonesia lembaga keuangan Baitut Tamwil atau Baitu Maal wat Tamwil

(BMT) mulai dikenal sejak tahun 1980-an, yaitu dengan berdirinya Baitut Tamwil

Teknosa di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Sayangnya kedua lembaga ini tidak

dapat bertahan lama.

BMT yang berkembang sekarang ini adalah BMT yang berkedudukan seperti

koperasi yang secara legal operasinya seperti bank (BS atau BPRS) dan dalam bentuk

Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Melalui peran PINBUK mulai tahun 1995 pertumbuhan BMT mencapai hasil yang

cukup memuaskan, yang tersebar hampir seluruh pelosok tanah air yang jumlahnya

belasan ribu BMT.

Disamping lembaga-lembaga keuangan tersebut diatas tentunya masih ada lagi

lembaga keuangan yang perlu dikembangkan sehingga perannya dapat dirasakan oleh

seluruh lapisan masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan yang mungkin untuk

dikembangkan adalah Lembaga Amil Zakat Profesional, Ijarah (Leasing secara Islam),

Pegadaian Islam, dan lain-lainnya.

 

IV. Kendala Pengambangan LKI

Dalam paper ini secara singkat akan dikemukakan beberapa kendala yang dihadapi

perbankan Syari'ah di Indonesia sehingga perbankan Syari'ah belum dapat berperan secara

optimal bagi dunia keuangan dan masyarakat. Kendala-kendala itu ada yang sifatnya

eksternal maupun yang internal.

Kendala-kendala eksternal dan internal tersebut diantaranya adalah :

1.  Hukum

Sebelum tahun 1998 perbankan syari'ah berjalan tanpa adanya sandaran hukum yang

kokoh dan peraturan operasional perbankan yang sesuai dengan Syari'ah serta perangkat

lainnya. Keadaan ini menyebabkan Perbankan Syari'ah berusaha menyesuaikan produk-

produknya dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Akibatnya ciri khusus produk

Islami belum bisa ditampilkan. Akibat yang lainnya adalah produk-produk itu belum

sepenuhnya dapat diterima masyarakat.

 

2.  Likuiditas

Bank Indonesia belum menyediakan fasilitas likuiditas tanpa bunga bagi perbankan

Syari'ah, hal ini karena BI menjalankan UU Bank Sentral No.13/1968 yang menyatakan

bahwa pendapatan Bank Indonesia adalah bunga.

 

3.  Earning Assets

Standard yang digunakan BI untuk mengukur kolektibilitas antara perbankan Syari'ah dan

konvensional adalah sama, padahal dalam perbankan Syari'ah dimungkinkan untuk

memperoleh pendapatan nol. Contohnya jika usaha yang dibiayai bank syari'ah secara

mudharabah pengembaliannya nol, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan. Bagi

perbankan Syari'ah fenomena ini sesuatu yang normal sebagai "nature of business cycle"

yang mengakibatkan penurunan pendapatan, sementara bank sentral akan mengukurnya

dengan ukuran pembiayaan pada bank konvensional, dan memasukkannya kedalam

kolektibilitas.

 

4.  Akuntansi

Sistem akutansi perbankan di Indonesia mengacu kepada Standard dan Ketentuan

Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) tanpa ada ketentuan khusus tentang perbankan

Syari'ah didalamnya. Ini akan membuat penilaian terhadap pembukuan dalam perbankan

Syari'ah tidak matching, karena asumsi yang digunakan dalam SKAPI adalah perbankan

konvensional.

 

5.  Perpajakan

Perbankan Syari'ah memiliki produk bai' (jual beli), dalam hal ini Perbankan Syari'ah

mengalami kendala perpajakan. Produk bai' seharusnya diperlakukan sebagai jual beli riil,

bukan pembiayaan, sehingga akan terjadi pajak ganda (double taxation), yaitu pajak jual

beli ketika transaksi dan pajak pendapatan pada akhir tahun.

 

6.  Standard Fatwa

Belum adanya keseragaman fatwa tentang beberapa produk perbankan Syari'ah, walaupun

sudah ada Dewan Syari'ah Nasional, tetapi setiap Dewan Pengawas Syari'ah di setiap

institusi dapat mengeluarkan fatwanya sendiri yang memiliki kemungkinan berbeda

dengan yang lain. Hal semacam ini akan membingungkan ummat dan menyulitkan

pelaksana di lapangan.

7.  Jaringan Bank Syari'ah

Jaringan Bank Syari'ah masih sangat terbatas, keterbatasan jaringan ini sangat

berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan bank Syari'ah terhadap masyarakat yang

mendambakan produk-produk bank Syari'ah.

 

8.  Sumber Daya Insani

Masih sangat terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan prinsip

maupun keterampilan teknis, sehingga akan berpengaruh pada kualitas pelayanan.

 

9.  Persepsi masyarakat

Secara umum masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kegiatan

operasional perbankan Syari'ah ; keterbatasan ini menyebabkan sebagian masyarakat

memiliki persepsi yang tidak tepat mengenai operasional perbankan Syari'ah.

 

V. Strategi Pengambangan LKI

Demi untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lembaga-lembaga keuangan

Islam dengan lembaga keuangan lain perlu dirumuskan dan diambil langkah-langkah

strategis bagi pengembangan lembaga keuangan Islam. Strategi yang akan dijalankan

harus secara komprehensif dengan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi, maupun

kelebihan-kelebihan yang dimilikinya.

 

Langkah-langkah konkrit untuk pengembangan lembaga keuangan telah dilakukan

oleh Pemerintah Indonesia yang dipelopori oleh Bank Indonesia. Undang-undang No.10

tahun 1998 tentang Perbankan telah disyahkan dan dalam UU ini telah dinyatakan dengan

tegas adanya peluang yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Syari'ah. Pasal-pasal

dalam UU ini kemudian diikuti dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur seluruh

kegiatan operasional bank Syari'ah.

Peraturan-peraturan BI yang telah dikeluarkan adalah SK BI tentang Bank Umum

Berdasarkan Prinsip Syari'ah, SK ini dimaksudkan untuk mendorong perluasan jaringan

bank Syari'ah. SK BI tentang Giro Wajib Minimum, SK BI tentang Pasar Uang Antarbank

Syari'ah, SK BI tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia, SK-SK ini dimaksudkan

untuk mengatasi masalah likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip

Syari'ah. Peraturan yang lainnya adalah peraturan yang berkaitan dengan tugas bank

sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, arbitrase mu'amalah, standarisasi fatwa dan

lain-lain.

UU No.10, juga telah melahirkan bank Syari'ah-bank Syari'ah baru maupun

cabang Syariah. Keberadaan bank-bank baru ini memiliki sumbangan yang positif

terhadap perkembangan Perbankan Syari'ah. Bank-bank ini diperlukan dalam rangka

perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi perbankan Syari'ah juga

akan semakin gencar dan meluas. Sebelumnya tugas ini hanya dilakukan oleh Bank

Muamalat Indonesia sebagai single player, kini dilakukan juga oleh rekan - rekannya yang

lain. Dengan bertumbuhnya bank Syari'ah dimungkinkan untuk terjalinnya kerjasama

antarbank Syari'ah. Kerjasama ini diperlukan antara lain dalam hal penempatan dana antar

bank yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas. Pertumbuhan ini juga memiliki

arti penting untuk meningkatkan persaingan, sehingga masing-masing akan berusaha

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong variasi produk dan jasa

perbankan Syari'ah. Yang pada gilirannya dapat memberikan sumbangan bagi

peningkatan efisiensi bagi pengoperasian perbankan Syari'ah.

Permasalahan kekurangan SDI dalam perbankan Syari'ah dalam berbagai

tingkatan disebabkan masih sangat terbatas lembaga pendidikan dan pelatihan perbankan

Syari'ah, baik di dalam maupun di luar negri. Kebutuhan mendesak jangka pendek

mungkin dapat dilakukan dengan cara melatih SDI perbankan dalam pelatihan operasional

perbankan Syari'ah, workshop, seminar dan lain-lain. Pengembangan SDI perbankan

Syari'ah dalam jangka panjang bukan hanya pada aktifitas pelatihan atau training yang

bersifat teknis dan memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan kepada

kegiatan penelitian dan pendidikan jangka panjang. Dengan berdirinya bank Syari'ah -

bank Syari'ah baru, berarti permintaan terhadap lulusan yang memiliki latar belakang ini

akan banyak, dan permintaan terhadap pendidikan formal dalam bidang ekonomi Islam

akan banyak. Pengelola lembaga pendidikan juga dituntut agar dapat merespons

kebutuhan ini.

 VI. KETAHANAN BANK SYARIAH

Dalam sistem moneter konvensional tidak terjadi keterkaitan antara sektor moneter

dan sektor riil. Sektor moneter telah berkembang sedemikian rupa cepatnya

melanglangbuana menyeberangi samudera, sedangkan sektor riil tertinggal jauh

dibelakang. Uang tidak lagi hanya menjadi sekedar sebagai alat tukar, melainkan telah

menjadi barang komoditi, akibat adanya motif spekulasi dari orang-orang kaya.

Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Maurice Allais- peraih Nobel tahun 1988 dalam

bidang ekonomi, dari sebanyak US$ 420M uang beredar didunia per hari, hanya sebesar

US$12.4M saja yang digunakan untuk keperluan transaksi dan sisanya adalah untuk

keperluan spekulasi dan judi.

Dalam perbankan Syari'ah harus terjadi keseimbangan antara sektor moneter dan

sektor riil. Sektor moneter tidak boleh berjalan sendiri meninggalkan sektor riil.

Keterikatan pada akad-akad Syari'ah bersifat mutlak, maka pada sisi asset tidak akan

terjadi perubahan pada marjin (walaupun bunga berubah) karena harga telah disepakati di

awal. Sementara pada akad pembiayaan seperti mudharabah, pendapatan (bagi hasil) bank

akan sangat dipengaruhi oleh keadaan sektor riil, bukan sektor moneter.

 Basis pendapatan bank Syari'ah bukan bunga, oleh karena itu perbankan Syari'ah tidak mengalami negative spread seperti yang dialami oleh bank-bank konvensional. Krisis moneter yang baru kita alami dapat dijadikan bukti bahwa bank Syari'ah (BMI) dengan segala kekurangannya masih dapat bertahan.   

< Sebelumnya   http://ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=27