Hukum Lembaga Keuangan

HUKUM LEMBAGA KEUANGAN

BY : Septarina Budiwati

KEPUSTAKAAN

Lembaga Keuangan dan Pembiayaan-Prof Abdul Kadir Muhammad,SH, Rilda Murniati ,SH, M.Hum ,PT Citra Aditya Bakti,Bndung.

Hukum Tentang Pembiayaan, Dr Munir Fuady,SH, MH,LL.M. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hukum Lembaga Pembiayaan, Sunaryo, SH, MH, Sinar Grafika.

Pengertian :

LEMBAGA KEUANGAN (financial institution) adalah usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan ( financial assets).

Dalam kegiatan usahanya Lembaga Keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan,yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan.(Abdul Kadir Muhammad, 2000)

Klasifikasi Lembaga Keuangan

Secara garis besar lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3(tiga) kelompok besar ,yaitu :

- Lembaga Keuangan BANK- Lembaga Keuangan Non BANK- Lembaga PEMBIAYAAN.

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan bengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

Diatur dalam UU No 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998 tentang PERBANKAN dan UU No 23 Tahun 1999 ttg Bank INDONESIA.

A.LEMBAGA KEUANGAN BANK (Bank Financial Institution)

Lembaga Keuangan BANK diklasifikasikan menjadi :

BANK INDONESIA

BANK UMUM

BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

B.LEMBAGA KEUANGAN bukan BANK (Nonbank Financial Intitution)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

Diatur dengan UU yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan bukan bank.

Lembaga Keuangan Non/Bukan BANK diklasifikasikan lagi menjadi :

Asuransi (Insurance)Pegadaian (Pawnshop)Dana Pensiun ( Pesion Fund )Reksa Dana (Investmen Fund)Bursa Efek (Stock Exchange)

C.LEMBAGA PEMBIAYAAN(Financing Institution)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan Lembaga Pembiayaan dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan diluar Lembaga Keuangan nonbank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yg termasuk dibidang usaha Lembaga Pembiayaan.

HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN

Pasal 1 angka 5 Keppres No 61 Tahun 1988 menyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah Badan Usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Non/Bukan BANK yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang Usaha Pembiayaan.

Istilah Lembaga Pembiayaan(Financing Institution) memang belum sepopuler dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Perbankan.Lembaga Pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988,yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 ( Pakto “88) dan Paket 20 Desember 1988 (Pakdes 88).

Lembaga Pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan bukan Bank yang mempunyai peranan penting dalam pembiayaan.

Maksudnya menjadi salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun Badan Usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Bentuk-Bentuk Usaha Lembaga Pembiayaan

1) Sewa Guna Usaha (Leasing)2) Modal Ventura (Venture Capital)3) Perdagangan Surat Berharga (Securities

Trade)4) Anjak Piutang (Factoring)5) Usaha Kartu Kredit ( Credit Card)6) Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance)

KEPMENKEU RI No .448/KMK.017/2000 Perusahaan Pembiayaan;

Lembaga Pembiayaan yang bisa dijalankan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah :

- 1 Sewa Guna Usaha (leasing)- 2 Anjak Piutang (factoring)- 3 Usaha Kartu Kredit (Credit Card)- 4 Pembiayaan Konsumen (Consumers

Finance)

SEWA GUNA USAHA (leasing)

Menurut SK Bersama Menkeu,Men Perindutrian dan Men Perdagangan RI tgl 7 Januari 1974 ttgPerijinan Usaha Leasing.

Leasing adalah ‘Setiap kegiatan Pembiayaan Perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tsb untuk membeli barang-barang modal ybs atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Unsur-unsur Leasing/Sewa Guna Usaha

a.Pembiayaan Perusahaan tdk dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk barang modal yang digunakan untuk kegiatan usaha.

b.Penyediaan barang modal. Biasanya disediakan oleh Supplier atas biaya Lessor untuk digunakan oleh Lessee bagi keperluan bisnis, misalnya mesin pabrik, traktor, kendaraan bermotor, mobil,komputer dll.

c.Digunakan oleh suatu perusahaan. Barang modal tersebut merupakan bentuk pembiayaan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya.

d.Pembayaran Sewa secara berkala. Kewajiban Lessee membayar angsuran harga barang modal kepada Lessor yang sudah melunasinya kepada Supplier.

e.Jangka waktu tertentu. Berapa tahun Sewa Guna Usaha dilakukan, setelah jangka waktu berakhir, maka ditentukan status kepemilikan barang modal.

Hak Optie untuk membeli barang modal. Pada saat kontrak berakhir, Lessee diberi hak opsi untuk membeli barang modal tersebut sesuai dengan harga yang disepakati, atau mengembalikannya kepada Lessor.

Kept Menkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 ttg Kegiatan Sewa Guna Usaha/LEASING

Leasing adalah Suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (“finance lease”) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (“operating lease”) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Ketentuan ini memperjelas lagi bahwaLeasing sama dengan Sewa Guna Usaha, yaitu bentuk khusus dari Sewa Menyewa.

Dari definisi2 tsb dpt disebutkan bahwa yg menjadi elemen2 leasing adalah;

Pembiayaan PerusahaanPenyediaan Barang ModalKeterbatasan Jangka WaktuPembayaran kembali secara berkalaHak Opsi untuk membeli barang modalNilai sisa (residu)

Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing

1) Lessor, adalah merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dg cara lesing kepada pihak yang membutuhkan.

2) Lessee, ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana dibiayai oleh lessor dan diperuntukkan kepada lessee.

3) Supplier, Merupakan pihak yang menyediakan barangmodal yang menjadi obyek leasing, barang modal mana dibayar oleh lessor kpd supplier untuk kepentingan lessee.

Hubungan hk yg mendasar antara Lessor,Lessee dan Supplier

Lessor 1 Supplier

32

3 Lessee

Adapun mekanisme hubungan hukum antara para pihak adalah sbb

Pembayaran barang modal secara tunai oleh lessor kepada supplier;

Penyerahan barang modal dari supplier kepada lessee;

Pembayaran kembali harga barang modal secara cicilan oleh lessee kepada lessor.

Dasar Hukum Leasing

Asas Kebebasan Berkontrak pasl 1338 jo 1320 KUH Perdata;

Perjanjian ‘sewa menyewa’1548-1580 KUH Pdt.

SK MENKEU No 562/KMK/011/1982 ttg Lembaga Keuangan;

KEPRES RI No 61 Th 1988 ttg Lembaga PembiayaanKep Menkeu RI No 448/KMK.17/2000 ttg

Pembiayaan,Perusahaan.KEP Menkeu RI No 634/KMK.013/1990, ttg Pengadaan

Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing)

KEP MENKEU RI No 1169/KMK.01/1991,ttg Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

SEGI HUKUM SEWA GUNA USAHA/LEASING

1.ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK; Dalam hubungan hukum Leasing, perjanjian selalu dibuat dalam bentuk tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. PerjanjianLeasing dibuat berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, memuat rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak Lessor sebagai Perusahaan Pembiayaan dan Lessee sebagai Perusahaan yang dibiayai.

Perjanjian Leasing (Leasing Agreement) merupakan dokumen hukum utama dibuat secara sahmemenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Pdt.Akibat Hukum dari perjanjian yang sah adalah 1338 (1,2,3) KUH Pdt.

2.Perjanjian SEWA MENYEWA; Perjanjiann Leasing antara Lessor sebagai Perusahaan Pembiayaan dengan Lessee sebagai Perusahaan Pengguna barang modal digolongkan sebagai “Perjanjian Sewa Menyewa” yang diatur dalam Pasal 1548-1580 KUH Pdt.

Menurut pasal 1548 KUH Pdt “Sewa menyewa adalah perjanjian bilateral dengan mana pihak yang menyewakan memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu, dan penyewa membayar harga sewa yang disanggupinya”.

Kep Menkeu No 1251 th 1988 jo No 468 th 1995

Tentang Ijin Usaha SEWA GUNA USAHA/LEASING

Perusahaan Sewa Guna Usaha/ Leasing wajib memperoleh ijin usaha dari Menkeu.Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan Sewa Guna Usaha /Leasingditetapkan sbb;a.Perusahaan swasta Nasional min Rp 10 Mb.Perusahaan Patungan Indonesia dan Perusahaan Asing min Rp 25 M.c.Koperasi minimum Rp 5 M.

MACAM-MACAM LEASING/KLASIFIKASI SEWA GUNA USAHA

-OPERATING LEASE (tanpa HAK OPTIE)-FINANCIAL LEASE (dng HAK OPTIE)

OPERATING LEASE (tanpa hak optie)

Operating Lease disebut juga service lease merupakan jenis sewa guna usaha dimana lessor hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh lessee dengan tanpa adanya hak opsi di akhir masa kontrak.

Oleh karena itu dalam menghitung jml seluruh pembayaran sewa secara angsuran tdk termasuk jmlh biaya yg dikeluarkan untuk memperoleh barang modal.

Sering juga disebut full pay out lease atau capital lease merupakan jenis sewa guna usaha yang sering diterapkan didalam praktek. Selama masa sewa lessee membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value).Pada masa akhir kontrak lessee ada hak opsi atas barang modalnya untuk mengembalikan,membeli atau memperpanjang masa kontraknya.

FINANCIAL LEASE (dng HAK OPTIE)

Wanprestasi dan Penyelesaiannya

Dalam pelaksanaan Sewa Guna Usaha/Leasing dapat terjadi wanprestasi karena kelalaian (default) dari pihak Lessee. Jika ini terjadi maka berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata , Lessor memberikan Somasi kepada Lessee agar memenuhi hutangnya seketika atau dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Namun Somasi dmk menurut pasal 1238 ini dapat ditiadakan apabila dalam kontrak sudah ditentukan bahwa wanprestasi yang dilakukan lessee cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran uang sewa oleh lessee tanpa diperlukan peringatan tertulis dari pihak lessor.

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI

DEBITUR DIWAJIBKAN UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN YG TELAH DIDERITA OLEH KREDITUR (ps 1243 )

Dalam perikatan timbal balik ,kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan ( ps 1266 )

PERALIHAN RESIKO KEPADA DEBITUR SEJAK TERJADI WANPRESTASI ( 1237 ayat2 )

PEMENUHAN PERIKATAN,ATAU PEMBATALAN DISERTAI PENGGANTIAN KERUGIAN ( ps 1267)

DEBITUR DIWAJIBKAN UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA JIKA DI PENGADILAN DEBITUR DINYATAKAN BERSALAH.

Akibat Hukum Wanprestasi dalam LEASING

Jika lessee wanprestasi maka lessor dapat membatalkan secara sepihak kontrak Leasing dengan mengambil kembali barang modal yang berada dalam kekuasaan Lessee..

Persoalan akan timbul bilamana Lessee secara tanpa hak mencegah atau menghambat pengembalian barang modal milik lessor tersebut, untuk mengatasi kesulitan maka dalam kontrak Leasing dicantumkan klausula yang menyatakan;

“Dalam hal lessee melakukan wanprestasi maka lessee memberikan persetujuan yang tdk dapat ditarik kembali kpd lessor untuk memasuki pekarangan atau tempat dimana barang modal yang disewa itu berada dan mengambil kembali barang modal tsb dengan atau tanpa bantuan pihakkepolisian.”

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009

Karena begitu maraknya kasus kasus berkaitan dengan lembaga pembiayaan, terutama bila terjadi penyitaan barang maka dikeluarkanlan Peraturan Kapulri No 68 Tahun 2009 ini yang isinya adalah

Mengharuskan kegiatan penyitaan harus didampingi kepolisian.

Daftar Pertanyaan

Tulislah definisi Sewa Guna Usah/Leasing berdasarkan pasal 1 (angka 9) Keppres N0 61 TH 1988, dan jelaskan enam unsur yang terkandung dalam definisi tsb.

Tuliskan dan jelaskan dengan singkatpengaturan Sewa Guna Usaha/Leasing baik dari segi Hukum Perdata maupun dari segi Hukum Publik.

Jelaskan secara singkat pihak-pihak yang terlibat dalamSewa Guna Usaha/Leasing.

Jelaskan secara singkat klasifikasi Leasing dilihat dari segi transaksi Sewa Guna Usaha/Leasing.

LANJUTAN DAFTAR PERTANYAAN

BEDAKAN LEASING DENGAN PERJANJIAN-PERJANJIAN LAIN

1 Leasing dengan Loan (kredit)2 Leasing dengan dengan Sewa Menyewa3 Leasing dengan Jual Beli4 Leasing dengan Sewa Beli

PEMBIAYAAN KONSUMEN (consumer finance)

Pembiayaan Konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang sangat marak dan sangat diminati dewasa ini , dilakukan oleh perusahaan finance,disamping bisnis Pembiayaan yang lain yang mempunyai sasaran bidik yang sama seperti kredit konsumsi oleh Bank, kredit dari Pegadaian,Koperasi, bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh para penjual barang itu sendiri.Target pasar dari model Pembiayaan Konsumen ini adalah, para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Dalam Pembiayaan Konsumen,besarnya biaya yang diberikan per konsumen memang relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluani hidup sehari-hari. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi/LCD , AC, lemari es,mesin cuci, furniture, komputer,laptop, kendaraan bermotor, mobil dll.

PENGERTIAN

Pengertian : “Pembiayaan Konsumen’ dipakai sebagai terjemahan dari istilah “Consumer Finance” Dalam keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian ‘Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen’.

Pembiayaan konsumen sebenarnya sama saja dengan kredit konsumsi hanya saja pemberi kreditnya yang berbeda (kredit sendiri dibedakan menjadi Loan Credit dan Sale Credit ) , Pembiayaan Konsumen tergolong dalam Sale Credit, karena disini konsumen tdk menerima Cash ,akan tetapi hanya menerima ‘barang’ yang dibeli dengan kredit tersebut.

SEGI HUKUM PEMBIAYAAN KONSUMEN

Yang menjadi dasar Hukum dari Pembiayaan Konsumen dapat dipilah-pilah dalam dasar hukum yang substantif dan dasar hukum administratif.Adapun yang menjadi dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “Kebebasan Berkontrak” Yaitu perjanjian antara perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur.Sejauh yang tdk bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian demikian itu adalah sah dan mengikat secara penuh. Hal ini didasari pada ketentuan pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian Pinjam Pakai Habis/Pinjam Mengganti.(pasal 1754-1773 KUH Pdt.

Pasal 1754 KUH Pdt“Pinjam pakai habis adalah perjanjian

dg mana Pemberi Pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kpd Peminjam dg syarat bahwa Peminjam akan mengembalikan barang tsb kpd Pemberi Pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama”

Perjanjian Jual Beli BersyaratPerjanjian Jual Beli Bersyarat disini adalah

perjanjian antara konsumen sbg pembeli dan produsen( supplier) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Perjanjian Jual Beli ini merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai perjanjian pokoknya.

Termasuk perjanjian jual beli yg diatur dlm 1457-1518 KUH Pdt.

Dasar Hukum Administratifnya seperti juga kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen berdasarkan dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang ‘Lembaga Pembiayaan’ yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah berkalikali diubah dan yang terakhir dengan KeputusanMenteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana yang disebut “Pembiayaan Konsumen”

KEDUDUKAN PARA PIHAK

Kedudukan Para Pihak dalam transaksi Pembiayaan Konsumen ada tiga pihak yang terlibat disni yaitu;

1.Pikak Perusahaan Pembiayaan (Kreditur) 2.Pihak Konsumen (Debitur), dan 3.Pihak Supplier (Penjual).Hubungan antara pihak Kreditur dengan Konsumen

adalah hubungan kotraktual dalam hal ini Kontrak Pembiayaan Konsumen, dimana pihak Pemberi biaya (kreditur) berkewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen/debitur) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran/cicilan kepada pemberi biaya (kreditur).

Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana (kreditur) dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit.dlam hal ini dpt digunakan ketentuan-ketentuan ttg perjanjian pinjam pakai habis (1754-1773 KUHPerdata), tidak menggunakan Undang-Undang Perbankan karena pemberi biayanya (kreditur) disini bukan Bank.

Hubungan antara pihak konsumen dengan Supplier terdapat suatu hubungan Jual Beli, yang dalam hal ini adalah jual beli bersyarat,dimana pihak supplier selaku penjual menjual barangnya kepada konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli itupun akan batal. Dan karena adanya perjanjian jual beli ini maka segala ketentuan yang relevan dengan perjanjian jual beli akan berlaku (1457-1518 KUHPerdata), misalnya ttg adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual,kewajiban purna jual (garansi) dsb (Fuady Munir, 2008,163)

JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN

Kontrak Pembiayaan Konsumen tentu saja beresiko,yaitu tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang sudah dikeluarkan/kredit yang sudah disalurka.Maka seperti halnya dalam perjanjian kredit perbankkan jaminan-jaminan dalam transaksi pembiayaan konsumen juga diterapkan, untuk itu dibagi atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.(Fuady, Munir 2008,164)

Sebagai suatu kredit/pembiayaan maka jaminan UTAMAnya adalah Kepercayaan (trust) dari kreditur kepada debitur, bahwa konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutangnya. Jadi disini prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya 5C (Character,Collateral,Capacity,Capital,Condition of economy)

Jaminan POKOK ,dalam transaksi pembiayaan konsumen jaminan pokoknya adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut, jika dana tersebut untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya.Biasanya jaminan tersebut diikat dalam bentuk Fidusia (Fiduciary Tranfer of Ownership).

Karena adanya fidusia ini maka seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang ybs (mis BPKB),akan dipegang oleh pemberi dana hingga kredit lunas.

Jaminan TAMBAHAN sering juga dimintakan dalam transaksi pembiayaan konsumen spt ini misalnya pengakuan hutang (Promissory Notes),Kuasa menjual barang,cessie dari assuransi dll

KEPMENKEU No 468 Tahun 1995

Perusahaan Pembiayaan Konsumen wajib memperoleh ijin usaha dari Menkeu.Ijin diberikan selambat-lambatnya 30 hr kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan Factoring ditetapkan sbb;

a.Perusahaan swasta Nasional min Rp 10 Mb.Perusahaan Patungan Indonesia dan Persh

Asing min Rp 25 M.c.Koperasi min Rp 5 M.

Perbedaan Pembiayaan Konsumen dengan Leasing /khususnya financial lease

A Pada pembiayaan konsumen,pemilikan barang/ obyek pembiayan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen.Adapun pada leasing pemilikan barang/obyek pembiayaan berada pada lessor.

B.Pada Pembiayaan Konsumen,tdk ada batasan waktu pembiayaan.Sedangkan dalam Leasing ada jangka waktu sesuai umur ekonomis dari barang modal/obyek yang dibiayai oleh lessor.

C.Pada Pembiayaan Konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP,mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.Adapun pada Leasing calon lessee diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat diatas.

D.Pada pembiayaan konsumen kegiatan dalam bentuk sale and lease back belum diatur.Sedangkan dalam leasing dimungkinkan terjadinya.

Daftar Pertanyaan

Tulislah definisi Pembiayaan Konsumen berdasarkan pasal Pasal angka (6) Keppres No 61 Tahun 1998,serta jelaskan secara singkat 5 (lima) unsur dari definisi tersebut.

Jelaskan secara singkat pengaturan pembiayaan konsumen,dan buatlah skema klasifikasi pembiayaan konsumen tersebut dari segi hukum perdata dan dari segi hukum publik.

Jelaskan secara singkat 4 (empat) alasan penting pembiayaan konsumen.

Jelaskan secara singkat 3 (tiga) jenis jaminan dalam pembiayaan konsumen.

Jelaskan secara singkat 3 (tiga) bentuk hubungan hukum dalam pembiayaan konsumen.

Jelaskan secara singkat syarat-syarat permohonan dalam pembiayaan konsumen.

Buatlah skema tentang mekanisme pembiayaan konsumen,serta jelaskan secara singkat mekanisme transaksi pembiayaan konsumen tersebut.

ANJAK PIUTANG (FACTORING)

Menurut arti kata, Istilah Anjak Piutang berasal dari kata ‘anjak’ artinya alih atau pindah,dan kata “piutang” artinya tagihan sejumlah uang.

Secara lengkap Anjak Piutang artinya pengalihanpiutang/tagihan sejumlah uang dari pemiliknya kepada pihak lain.

Dalam bahasa Inggris disebut factoring, yaitu pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak factor.

Pasal 1 angka (8) Keppres No 61 th 1988 dan pasal 1 huruf (I) Kemenkeu No 1251 Th 1888

Perusahaan Anjak Piutang (Factory Company) adalah Badan Usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dn/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek sutu perusahaan dari transaaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Anjak Piutang juga didefinisikan sebagai suatu kontrak atas dasar mana perusahaan Anjak Piutang menyediakan jasa-jasa al pembiayaan,pembukuan ,penagihan,perlindungan thd resiko kredit.(Dahlan Siamat 1995)

Unsur-Unsur Factoring / Anjak Piutang

Subyeknya yaitu Perusahaan Anjak Piutang (FactoringCompany),Klien (Supplier),dan Nasabah (Customer).

Obyeknya adalan Piutang jangka pendek (30-90 hr), milik KLIEN (supplier).

Peristiwa Anjak Piutang yaitu kontrak pengalihan piutang jangka pendek antara pihak KLIEN (Supplier) dan Perusahaan Anjak Piutang (Factoring)

Hubungan Anjak Piutang,yaitu hub hak dan kewajiban antara KLIEN dengan Perusahaan Anjak Piutang/Factoring.

PIHAK-PIHAK DALAM ANJAK PIUTANG (FACTORING).

A Perusahaan FACTORING adalah pihak yang menawarkan jasa pembiayaan kepada KLIEN dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

B Pihak KLIEN adalah pihak yang menggunakan jasa Perusahaan FACTORING. KLIEN memiliki nasabah yang membeli barang nya dg cara Kredit.Kedudukan KLIEN sebagai Kreditur.

C Pihak NASABAH adalah pihak pembeli barang yang disediakan oleh KLIEN dengan cara Kredit.NASABAH berkedudukan sebagai Debitur.

Perusahaan mana yang dapat menjadi Perusahaan Anjak Piutang ?

1.Perusahaan yang khusus bergerak dibidang Anjak Piutang/FACTORING

2.Perusahaan Multifinance yang bergerak diberbagai bidang usaha pembiayaan, termasuk Anjak Piutang/FACTORING.

3. Bank dapat juga menjalankan usaha Anjak Piutang berdasarkan UU No 7/1992 jo UU No 8 Tahun 1998.

Pengalihan Piutang Perdagangan

Keputusan Menkeu No 1251 Th 1988 Pasal 1 huruf (m);

“KLIEN adalah perusahaana yang menjual dan/atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan FACTORING/Anjak Piutang”

Kata-kata’transaksi perdagangan” menunjukkan bahwa hanya piutang yang timbul dari perdagangan saja yang dapat menjadi obyek FACTORING/ Anjak Piutang.

CARA Pengalihan Piutang/CESSIE

Piutang yg timbul dari perdagangan umumnya adalah piutang atas nama (on name). Dlm pasal 613 ayat (1) KUH Pdt ditentukan;

“penyerahan piutang atas nama dan benda tidak berujud lainnya dilakukan dengan akta otentik atau akta tidak otentik,dengan mana hak-hak tsb dilimpahkan kepada orang lain”

Pengalihan/penyerahan Piutang atas nama disebut CESSIE. Jadi CESSIE menekankan pada segi pengalihan piutang.

Pasal 613 (2) KUH Pdt ditentukan;“Penyerahan itu tdk akan ada akibat

hukumnya bagi debitur sebelum diberitahukan kepadanya, atau disetujuinya secara tertulis, atau diakuinya”

Artinya penyerahan piutang atas nama dengan CESSIE harus disertai PEMBERITAHUAN kepada Debitur,atau mendapat persetujuan atau pengakuan Debitur. Jika syarat ini TIDAK dipenuhi, maka penyerahan itu dianggap TIDAK terjadi, dan Debitur tdk berkewajiban memenuhi tagihan dari Kreditur baru.

Dalam hub nya dg Anjak Piutang, pengalihan piutang dari KLIEN(cedent) kpd PerusahaaN FACTORING(cessionaries) dilakukan dengan akta CESSIE, kemudian oleh KLIEN pengalihan tsb DIBERITAHUKAN (notification) kpd atau mendapat persetujuan dari NASABAH (cessus) ybs, ini disebut disclosed facility,tp jika tdk mendapat persetujuan atau tdk diberitahukan kepada Nasabah, maka penjualan atau pengalihan piutang itu disebut undisclosed facility.Akibatnya Nasabah tdk berkewajiban memenuhi tagihan langsung kepada Perusahaan Anjak Piutang/Factoring.

Selain ketentuan pengalihan piutang dg cessie, juga berlaku ketentuan ttg Subrogasi ,pasal 1400 KUH Perdta;

“Subrogasi adalah pemindahan hak kreditur kepada pihak ketiga karena pihak ketiga tsb melakukan pembayaran harga piutang ybs kpd kreditur, baik karena perjanjian maupun karena UU”

Jadi dlm Subrogasi menekankan pada penggantian Kreditur.Dalam hubungannya dengan Anjak Piutang/Factoring, pihak ketiga adalah Perusahaan FACTORING, sedangkan Kreditur adalah KLIEN yang memiliki piutang terhadap NASABAH.

PREPAYMENT

Biasanya Factoring sebagai pembeli piutang , membayar lebih dulu harga pembelian piutang kepada pihak KLIEN.Pembyaran lebih dahulu ini bukan ‘panjar’(down payment) atau pembayaran tanda jadi ,tapi PREPAYMENT merupakan bagian dari pembayaran (financing)harga beli piutang yang besarnya hingga 80% dari harga jual piutang.Harga sisanya akan dibayar setelah tagihan thd NASABAH dibayar lunas,setelah dipotong biaya untuk Perusahaan Factoring.

Adanya PREPAYMENT ini membuktikan bahwa Factoring merupakan Pembiayaan yg disediakan oleh Perusahaan Factoring bagi perkembangan Perusahaan KLIEN.

Jadi, PREPAYMENT berfungsi sebagai fasilitas pembiayaan perusahaan KLIEN.

Kehadiran Perusahaan Factoring memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah (dana) yang dihadapi perusahaan KLIEN dalam menjalankan usahanya.

KLASIFIKASI FACTORING

A . TANGGUNG JAWAB KLIENDilihat dari segi Tanggung Jawab

KLIEN ,Factoring dibedakan menjadi 2 jenis;1.Recourse Factoring adalah Factoring

dengan resiko kredit tetap menjadi tanggung jawab KLIEN.Apabila setelah piutang jatuh tempo perusahaan factoring tidak memperoleh pelunasan atas piutangnya dari pihak NASABAH,mk KLIEN tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.Setiap Factoring dianggap sbg Recourse Factoring, kecuali jika ditentukan lain.

2. WITHOUT RECOURSE FACTORING adalah Factoring dengan resiko kredit BUKAN tanggung jawab KLIEN,melainkan seluruh beban tagihan dan resiko sepenuhnya tanggung jawab Perusahaan Factoring.Apabila setelah piutang jatuh tempo,Perusahaan Factoring tetap tdk memperoleh pembayaran dari NASABAH,maka pihak KLIEN tidak lagi bertanggung jawab melunasinya,kecuali jika ada kesalahan dari pihak Klien.

B. NOTIFIKASI KEPADA NASABAHDilihat dari Notifikasi kepada Nasabah, Factoring

dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu;1.DISCLOSED FACTORING adalah Factoring

yang pengalihan piutangnya kepada Perusahaan Factoring DIBERITAHUKAN kepada NASABAH.Pengalihan itu dilakukan dengan CESSIE menurut pasal 613 ayat (1) KUH Pdt.

2.UNDISCLOSED FACTORING adalah Factoring yang pengalihan piutang kepada Perusahaan Factoring TIDAK diberitahukan kepada NASABAH. Hal ini bertentangan dg sistem hk perdata Indonesia yang mengharuskan adanya pemberitahuan kpd debitur(NASABAH),seperti yg disebut dlm pasal 613 ayat (1).Ini dsb juga Confidential Factoring.

C.TEMPAT KEDUDUKAN PARA PIHAKDilihat dari segi tempat kedudukan para pihak

dibedakan menjadi,Factoring dibedakan menjadi 2 jenis yaitu;

1.DOMESTIC FACTORING adalah Factoring dimana semua pihak berdomisili dalam satu negara,misalnya Indonesia.

2.INTERNATIONAL FACTORING adalah Factoring dimana pihak NASABAH berdomisili di luar negeri atau di negara lain. SedangkanKLIEN berdomosili di dalam negeri,dlm hal ini di Indonesia, Factoring demikian disebut EXPORT FACTORING.

SEGI HUKUM FACTORING

Perjanjian adalah Sumber Hukum Utama Hukum Factoring dari segi Perdata,sedangkan perundang-undangan adalah sumber utama hukum Factoring dari segi Publik.

Pranata Hukum Factoring di Indonesia pertama kali dalam Keppres No 61 Th 1988 Ttg Lembaga Pembiayaan dan KEPMENKEU No 1251 Th 1988 Ttg Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.Pengaturan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan HUKUM Factoring di Indonesia.

a.SEGI HUKUM PERDATA

1.ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, 1338,jo 1320 KUH Perdata.

2. Perjanjian Jual Beli 1457-1540 KUH Perdata

3. Pengalihan Piutang Atas Nama 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata.

4. SUBROGASI yang diatur dalam pasal 1400-1403 KUH Perdata.

b. SEGI HUKUM PUBLIK

A. UU No 3 Tahun 1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan Peraturan Pelaksanaannya.

UU No 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998 ttg Perbankkan dan Peraturan Pelaksanaannya.

UU No 7 dan UU No 8 Th 1991 dan Peraturan Pelaksanaannya ttg Perpajakan.

UU No 8 Th 1997 ttg Dokumen Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaannya.

IJIN USAHA (menurut KEPMENKEU No 468 TH 1995)

Perusahaan Factoring wajib memperoleh ijin usaha dari Menkeu.

Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan Factoring ditetapkan sbb;



Daftar Pertanyaan Factoring

Tulislah definisi Anjak Piutang/ Factoring berdasarkan pasal 1 angka (8) Keppres No 61 Tahun 1988, serta jelaskan lima unsur yang terkandung di dalam definisi tersebut.

Jelaskan secara singkat syarat dan prosedur transaksi Factoring.

Jelaskan secara singkat subyek dan obyek dalam perjanjian Factoring.

Jelaskan secara singkat perbedaan antara factoring/anjak piutang dengan kredit bank,serta perbedaan antara anjak piutang dengan debt collector.

KARTU KREDIT (CREDIT CARD)

Kartu Kredit (Credit Card) adalah alat pembayaran melalui jasa Bank/Perusahaan Pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa,atau alat untuk menarik uang tunai dari Bank/Perusahaan Pembiayaan.

Alat pembayaran tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.

Berdasarkan Perjanjian tsb, Peminjam dana/Pemegang Kartu Kredit (Card Holder),memperoleh pinjaman dana dari Bank/Perusahaan Pembiayaan.

Disamping perjanjian penerbitan Kartu Kredit,ada lagi perjanjian Penggunaan Kartu Kredit, yang melibatkan 3 Pihak ;

1.Pemegang Kartu sebagai Pembeli2.Penerbit sebagai Pembayar3.Pengusaha Dagang (merchant), sebagai Penjual.Berdasarkan Perjanjian tsb,Pemegang Kartu Kredit membeli

barang /jasa dari Penjual yang ditunjuk oleh Penerbit, dengan pembayaran menggunakan Kartu Kredit.

Pembayaran oleh Pembeli kepada Penjual dilakukan melalui PenerbitKartu Kredit sebenarnya tdk mutlak berkenaan dengan pembayaransecara kredit, melainkan penundaan pembayaran beberapa waktu karena pencairan dana pembayaran oleh Penjual di lakukan oleh Bank/Perusahaan Pembiayaan sebagai Penerbit.(Muhammaad Abdul Kadir,2000, hal 263 ).

Penggunaan istilah Kartu Kredit merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Credit Card.

Istilah Kartu Kredit juga menunjukkan cara Pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai (fresh money), walaupun transaksinya secara tunai.

Sebagai Kartu identitas (Identity Card). Pada Kartu Kredit dicantumkan identitas Pemegang Kartu dan identitas Bank/Perusahaan Pembiayaan selaku Penerbitnya.

Pemegang Kartu harus tanda tangan dibelakang Kartu pada saat menerima kartu tersebut.

Tanda tangan ini menunjukkanPemegang Kartu setuju MENGIKATKAN diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang terdapat pada Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit dan TIDAK boleh DIPINDAHTANGANKAN.

Identitas tsb memberikan hak kepada Pemegang Kartu untuk menanda tangani tanda lunas pembayaran harga barang barang/jasa yang dibeli ditempat tertentu yang dittunjuk oleh Penerbit.

Misalnya ; Supermarket,Hotel,Restoran,Perusahaan Pengangkutan dll.

Ideentitas tersebut juga membebankan kewajiban kepada Penerbit untuk melunasi harga barang /jasa ketika ditagih oleh Penjual. Maka Pihak Penerbit berhak untuk menagih pelunasan harga barang/jasa ditambah biaya-biaya lainnya kepada pihak Pemegang Kartu.

Apakah Kartu Kredit termasuk jenis Surat Berharga seperti yang diatur dalam KUHD....??

Ada tiga fungsi utama dari Surat Berharga1.Sebagai alat pembayaran.2.Sebagai alat Pemindahan Hak Tagih3.Surat bukti Hak Tagih.(Abdul Kadir Muhammad ,1998)Kartu Kredit hanya memenuhi fungsi pertama

saja,yaitu sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai.Adapun fungsi kedua dan ketiga sama sekali tidak dipenuhi.

Daahlan Siamat (1995), menyatakan bahwa konsep dasar Krtu Kredit sebenarnya relatif sederhana dan jelas,yaitu suatu alat identifikasi pribadi yang dimaksudkan untuk menunda pembayaran atas transaksi jual beli barang/jasa.

Dengan demikian,Perusahaan Kartu Kredit harus mengikuti ketentuan Undang-Undang disamping ketentuan Perbankkan dan Kontrak yang dibuat oleh para pihak.

UNSUR-UNSUR KARTU KREDIT

Unsur-Unsur Kartu Kredit sebagai produk Hukum transaksi Penerbitan Krtu Kredit dan Penggunaan Kartu Kredit sbb;

a. Subyek Kartu Kredit;terdiri dari Pemegang Kartu (Card Holder) sebagai Pembeli,Pengusaha Dagang(Merchant) sebagai Penjual,dan Bank/Perusahaan Pembiayaan sebagai Penerbit (Issuer)

b.Obyek Kartu Kredit;barang/Jasa yang diperdagangkan(merchandise) oleh Pengusaha Dagang sbg Penjual,harga yg dibayar oleh Pemegang Kartu sbg Pembeli,dan dokumen jual beli(sale document) yang terbit dari Jual Beli.

c.Peristiwa Kartu Kredit;adalah perbuatan hukum (legal act) yang menciptakan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit antara Pemegang Kartu dan Penerbit.

Disamping itu juga perbuatan hukum yang menimbulkan perjanjian Penggunaan Kartu Kredit antara Pemegang Kartu sebagai Pembeli,Pengusaha Dagang sebagai Penjual,dan Bank/Perusahaan Pembiayaan sebagai Penerbit.

d.Hubungan hk dalam Kartu Kredit; dalam perjanjian Penerbitan Kartu Kredit timbul hubungan hak dan kewajiban,Pemegang Kartu wajib menyetor dana kepada Penerbit,dan Penerbit wajib menerbitkan dan menyerahkan Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit.

Dalam perjanjian Penggunaan Kartu Kredit,Pemegang Kartu Kredit wajib membayar harga barang/jasa kepada Penjual dg menunjukkan Kartu Kredit dan menandatangani tanda Lunas Pembayaran.Penjual wajib menyerahkan barang/jasa kepada Pemegang Kartu sebagai Pembeli dan Penerbit wajib membayar kepada penjual yang menyodorkan tanda Lunas Pembayaran yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu Kredit.

Jaminan Kartu Kredit;Jaminan (security) bagi Penerbit didasarkan pada perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.

Pemegang Kartu Kredit adalah orang yang dapat dipercaya oleh Penerbit dan wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan perjanjian yang telah ditetapkan oleh Penerbit.

Sesuai dengan Perjanjian, secara berkala Pemegang Kartu membayar tagihan yang disampaikan Penerbit.

Kepercayaan dan pembayaran tagihan adalah Jaminan bagi Penerbit untuk membayar harga barang/jasa yang ditagih oleh Penjual.

PIHAK-PIHAK DALAM KARTU KREDIT

A.PEMEGANG KARTU; adalah orang perseorangan yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Penerbit.

Syarat pokok yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Kartu Kredit adalah jumlah minimum penghasilan dalam setahun.

Jumlah minimum penghasilan dalam setahun ini akan mempengaruhi Kartu Kredit yang diterbitkan Gold Card jauh lebih tinggi dan ketat persyaratannya dibandingkan dengan Classic Card,dmk jg dalam batas kredit(Credit limit)nya.

Pemegang Kartu ada Pemegang Kartu Utama (Basic Card Holder), dan Pemegang Kartu Suplemen (Supplementary Card Holder)

Kewajiban2 Pemegang Kartu Kredit

1. Membayar uang pangkal,uang tahunan,dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan oleh Penerbit;

2. Mematuhi batas maksimum jumlah yang boleh dibayar dengan menggunakan Kartu Kredit;

3. Menandatangani surat tanda pembelian barang/jasa yang menggunakan Kartu Kredit;

4.Membayar kembali harga pembelian sesuai denag taguhan Penerbit;

5.memberitahu kepada penerbit bila ada perubahan alamat penagihan;

6.Mengembalikan Kartu Kredit kepada Penerbit bila terjadi pembatalan atau pengakhiran perjanjian.

Hak-Hak Pemegang Kartu Kredit

1.Membeli barang/jasa dengan menggunakan Kartu Kredit dengan atau tanpa batas maksimum;

2.Mengambil uang tunai (cash) melalui ATM tertentu dengan nomor kode tertentu pada Bank Penerbit atau Bank lain sampai batas tersentu.

3.Memperoleh Informasi dari Penerbit mengenai Perkembangan kreditnya dan kemudahan-kemudahan yang disediakan baginya.

B .P E N E R B I T.Penerbit Kartu Kredit adalah

Bank/Perusahaan Pembiayaan sebagai pihak dalam perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.

Apabila Penerbit itu Bank Umum, maka harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Apabila Penerbit itu Perusahaan Pembiayaan , mk harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Kementrian Keuangan.

Kewajiban-Kewajiban Penerbit

1.Memberikan Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu;

2.Memberitahukan kepada Pemegang Kartu setiap tagihan dalam periode tertentu, biasanya setiap 1 (satu) bulan;

3.Memberitahukan kepada Pemegang Kartu berita mengenai fasilitas-fasilitas,hak,kewajiban dan kemudahan2 baginya; (Abdul Kadir Muhammad,2000).

Hak-Hak Penerbit

1.Menagih dan menerima dari Pemegang Kartu ,pembayaran uang pangkal, uang tahunan, bunga biaya administrasi, denda dsb;

2.Menagih dan menerima dari Pemeegang Krtu, pembayaran kembali harga pembelian barang/jasa;

3. Menerima uang komisi dari Penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh Penerbit.

c.P E N J U A LPenjual adalah Pengusaha Dagang (Merchant)

yang ditunjuk oleh pihak Penerbit berdasarkan Perjanjian Penggunaan Krtu Kredit; seperti pengusaha supermarket, restoran , hotel, travel biro,perusahaan pengangkutan dll

Penjual adalah pihak dalam perjanjian Penggunaan Kartu Kredit yang berhak menerima pembayaran dari Penerbit berdasarka surat tanda pembelian yang ditunjukkan kepadanya.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENJUAL

Menerima Pemegang Krtu Kredit sebagai pembeli barang/jasa dengan menggunakan Kartu Kredit;

Melakukan Pengecekan atas penggunaan dan keabsahan Kartu Kredit yang ditunjukkan oleh Pemegang Kartu;

Menjual barang/jasa tidak melebihi harga penjualan tunai;

Menyodorkan surat tanda penjualan untuk ditanda tangani oleh Pemegang Kartu;

Memberitahukan kepada Pemegang Kartu mengenai biaya tambahan (jika ada) thd epmbelian produk tertentu;

Membayar uang komisi kepada perantara,atau kepada penerbit ketika melakukan penagihan.

HAK-HAK PENJUAL

1.Menuntut pelunasan harga barang/jasa yang dibeli oleh Pemegang Kartu ;

2. Meminta kepada Pemegang Kartu untuk menandatangani surat tanda pembelian;

3.Menolak Penjualan barang/jasa yang tidak mendapat kuasa dari penerbit;

D. P E R A N T A R APerantara adalah Pihak pengelola Penggunaan Kartu Kredit

dalam hal penagihan antara Penjual dan Penerbit dan Pembayaran antara Pemegang Kartu dan Penerbit.

Perantara Penagihan antara Penjual dan Penerbit disebur Acquirer, yaitu pihak yang melakukan penagihan kepada penerbit berdasarkan catatan yang disampaikan kepadanya oleh Penjual.

Hasil penagihan tsb dibayarkan kepada Penjual dengan memperoleh komisi.

Perantara Pembayaran antara Pemegang Kartu dan Penerbit adalah pihak yang melakukan pembayaran kepada Penerbit atas permintaan Pemegang Kartu.

Perantara pembayaran ini biasanya ada;ah BANK, yang mengirimkan uang pembayaran kepada Penerbit.

Atas dasar pelayanan tersebut Bank Perantara memperoleh komisi (fee) dari Pemegang Kartu.

KLASIFIKASI KARTU KREDIT

Ada dua Kelompok klasifikasi thd KARTU KREDIT yaitu berdasrkan FUNGSI dan WILAYAH berlakunya ;

A. Berdasarkan FUNGSI nya; berdasarkan kriteria FUNGSInya Kartu Kredit dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu ;

1.CREDIT CARD2.CHARGE CARD3.DEBIT CARD4.CASH CARD5.CHECK GUARANTEE CARD

B.Berdasarkan WILAYAH berlakunya dibedakan menjadi 2 (dua) macam;

1.Kartu Kredit Nasional yaitu Kartu Kredit yang hanya berlaku dan dapat digunakan dalam satu wilayah Negara tertentu saja.mis Hero Card,Hyppermart card, Astra card,mandiri card dsb

2. Kartu Kredit International yaitu Kartu Kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran International atau mancanegara, mis yg paling dikenal adalah Visa Card dan Master Card.

SEGI HUKUM KARTU KREDIT

Kartu Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dibidang usaha Pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum,baik perjanjian maupun perundang-undangan.

Perjanjian merupakan sumber utama hukum Krtu Kredit dati segi Perdata,sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama hukum Krtu Kredit dari segi Publik.

A.SEGI HUKUM PERDATA - Asas Kebebasan Berkontrak - Perjanjian Pinjam Pakai habis, 1754-1773 KUH Pdt - Perjanjian Jual-Beli bersyarat 1457-1518 KUH Pdt

B. UU Bidang Hukum PUBLIKA. UU No 3 Tahun 1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan Peraturan Pelaksanaannya.




-

A. UU No 3 Tahun 1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan Peraturan Pelaksanaannya.




KepMenKeu No 1251 Th 1988 jo KepMen Keu No 468 Th 1995 ttg Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga

Pembiayaan

Kegiatan Usaha Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi Pemegang Kartu Kredit untuk Pembelian barang yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit.

Perusahaan Kartu Kredit wajib memperoleh ijin usaha dari Menkeu.

Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan Kartu Kredit ditetapkan sbb;



Thank you

Documents

Hukum Lembaga Keuangan