LEMBAGA KEUANGAN BANK (LKB)

3.1. Pengertian dan Sejarah Bank

a. Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang

kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank

juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang

membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang,

memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti

pembayaran listrik, telepon, air, pajak , uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998

tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara masalah bank

tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas

yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian

menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara

membeli dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang

berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan,

sertifikat deposito dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan

memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan dibeikan kepada penyimpan. Balas

jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pekayanan atau balas jasa lainnya.

Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat utnuk

menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai

rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh

perbankan dana tersebut diptarkan kembali atau dijualkan kembali pada masyarakat

dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam

pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam

bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedanngkan bagi bank yang berdasarkan prinsip

syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besarnya bunga kredit dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar

atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan

sebaliknya. Disamping bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga

dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan

risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lain-lain. Jadi dapat disimpulkan, kegiatan

menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending) ini merupakan kegiatan

utama perbankan.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional

diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga

pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dikenal dengan

istilah spread based. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga,

dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit maka ini dikenal dengan

nama negative spread.

Bagi bank yang bedasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam

memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini, jasa bank yang

diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hokum islam. Prinsip syariah

yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

(mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual

beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahab) atau pembiayaan barang

modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah

wa iqtina. System bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya

dilakukan oleh bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia atau BPR Syariah lainnya.

Dewasa ini sesuai dengan undang-undang perbankan noor 10 tahun 1998 yang baru bank

umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya.

Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan

menyalurkan dana, baik yang berhubungan dengan langsung dengan kegiatan simpanan

dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

- Jasa pemindahan uang (transfer)

- Jasa penagihan (inkaso)

- Jasa kliring (clearing)

- Jasa penjualan mata uang asing (valas)

- Jasa safe deposit box

- Traveller cheque

- Bank card

- Bank draft

- Letter of credit (L/C)

- Bank garansi dan Refrensi bank, dll

Kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank

masing-masing. Dengan kata lain, semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak

ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan,

manajemen serta fasilitas yang dimilikinya.

b. Sejarah Perbankan

Asal mula kegiatan perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman

kerajaan tempo dulu di daratan eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke

Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika

dibawa oleh bangsa eropa pada saat melakukan oenjajahan ke negara jajahannya baik di

Asia, Afrika maupun benua Amerika.

Jika kita telusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa

penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja

tempat menukarkan uang. Dalam pejalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin

penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dan yang lainnya. Kegiatan

penukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama perdagangan valuta asing (money

changer).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan

berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang sekarang disebut dengan

kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan

peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali

kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan pekembangan zaman dan

kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan

jasa keuangan yang semakin meningkat dan beragam maka peranan dunia perbankan

semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyaraka baik yang berada di negara maju

ataupun negara berkembang. Bahkan dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin

pesat dan modern, perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis

suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan

suatu negara.

Sejarah Perbankan

Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian

dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Namun pada saat itu, tugas utama

perbankan hanyalah tempat tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan

perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat. Perkembangan

perdagangan semula hanya berada di Eropa dan kemudian menyebar ke Asia Barat.

Bank-bank yang sudah terkenal pada zaman itu di benuar eropa adalah Bank Venesia

tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320.

Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16.

Namun karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian

dijajah, maka perkembangan perbankanpun ikut dibawa ke daerah jajahannya.

Sejarah perkembangan perbankan Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan

Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memeganng peranan penting

di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada antara lain:

a. De Javasche NV

b. De Post Paar Bank

c. De Algemenevolks Crediet Bank

d. Nederland Handles Maatscappij (NHM)

e. Nationale Handles Bank (NHB)

f. De Escompto Bank NV

Disamping itu terdapat pula bank milik pribumi, cina, jepang dan eropa lainnya

seperti:

a. Bank Nasional Indonesia

b. Bank Abuan Saudagar

c. NV Bank Boemi

d. The Charteredbank of India

e. The Yokohama Species Bank

f. The Matsui Bank

g. The Bank of China

h. Batavia Bank

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang.

Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh Pemerintah Indonesia. Bank-banak yang ada

di awal kemerdekaan antara lain:

a. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi

BNI 1946

b. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini

berasal dari DE ALGEMENE VOLK CREDIET bank atau Syomin Ginko.

c. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.

d. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946

e. Bank Dagang Nasional Indpnesia tahun 1946 di Medan.

f. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian

menjadi Bank Amerta.

g. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.

h. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949

i. Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger

dengan Bank Pasifik

j. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Geman, kemudian

merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

Sejarah Bank Pemerintah

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas

penjajahnya yaitu Belanda. Oleh karena itu sejarah perbankanpun tidak terlepas dari

pengaruh daerah penjajahnya terhadap bank pemerintah maupun bank swasta nasional.

Berikut sejarahnya:

a. Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No.13

tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan undang-undang nomor 23

tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang

dinasionalisir tahun 1951.

b. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor

Bank ini berasal dari De Algemene Volkcrediet Bank, kemudian dilebur

setelah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI)

Unit II yang bergerak di bidang rural dan eksim dipisahkan lagi menjadi:

1. Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesian(BRI) dengan

UU No.21 Tahun 1968.

2. Yang membidangi exim denngan UU No.22 Tahun 1968 menjadi Bank

Ekspor Impor Indonesia.

c. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)

Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan UU No.17 tahun 1968

berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946.

d. Bank Dagang Negara (BDN)

BDN berasal dari Escompto yang dinasionalisir dengan PP No.13 tahun 1960,

namun PP ini dicabut dan diganti dengan UU No.18 tahun 1968 menjadi Bank

Dagang Negara. BDN satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank

Negara Indonesia Unit.

e. Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Handles Bank kemudian

menjadi Nationale Handlesbank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara

Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No. 19 tahun 1968 menjadi Bank

Bumi Daya.

f. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)

BAPINDO didirikan dengan UU No.21 tahun 1960 yang merupakan

kelanjutan dari Bank Industri Negara (BIN) tahun 1951.

g. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukum pendiriannya

adalah UU No.13 tahun 1962.

h. Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan

Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia unit V dan

terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No.20 tahun 1968.

i. Bank Mandiri

Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank

Dagang Neara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) DAN

Bank Ekspor Impor (Bank Eksim). Hasil merger keempat bank ini dilakukan

pada tahun 1990.

3.2. Jenis dan Fungsi Bank

JENIS BANK MENURUT KEGIATAN USAHA

1. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh undang-undang nomor 10 tahun 1998 sebagai bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalunlintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

JENIS BANK MENURUT BENTUK BADAN USAHA.

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan

rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari

masyarakat dimaksud diatur dengan undng-undang tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha

sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi

persyaratan mengenai.

1. Susunan organisasi dan permodalan.

2. Permodalan.

3. kepimilikan.

4. Keahlian dibidang perbankan.

5. Kelayakan rencana kerja.

Badan hukum suatu bank umum dapat berupa:

1. Perseroan terbatas (PT).

2. Koperasi, atau

3. Perusahaan daerah.

Badan hukum bank perkreditan rakyat (BPR) data berupa:

1. Perusahaan daerah.

2. Koperasi.

3. Perseroan terbatas, atau

4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Disamping itu, mengingat pada saat diterapkannya UU nomor 7 tahun 1992 banyak

terdapat lembaga-lembaga keuangan terutama di pedesaan yang mempunyai kegiatan

seperti bank perkreditan rakyat, maka lembaga-lembaga keuangan keuangan tersebut

diberikan status sebagai BPR yang tata caranya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Lembaga-lembaga keuangan tersebut antara lain; bank desa, lumbung desa, bank pegawai,

lumbung pitih negari, lembaga perkreditan desa, badan kredit desa, badan kredit

kecamatan, kredit usaha rakyat kecil, lembaga perkreditan kecamatan, dan bank karya

produksi desa.

JENIS BANK MENURUT PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan surat keputusan direktur BI nomor

32/33/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999 tentang bank umum menetakan ketentuan-ketentuan

tentang pendirian dan kepemiikan bank seperti di uraikan di bawah ini.

1. Bank Umum.

a. Pendirian.

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin

Direksi Bank Indonesia oleh: 

WNI dan atau Badan Hukum Indonesia 

WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing atau Badan

Hukum asing secara kemitraan 

Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar

Rp.3.000.000.000.000. modal disetor bagi bank yang berbadan hukum koperasi adalah

simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang

tentang perkoperasian. Sedangkan modal disetor yang berasal dari warga negara asing

dan/atau badan hukum asing sebagaimana yang dimaksud diatas setinggi-tingginya

sebesar 99% (Sembilan pulub Sembilan perseratus) dari modal disetor bank. Pemberian

izin dari ban umum dilakukan dalam dua tahap. Persetuajuan prinsip yaitu, persetujuan

un tuk melakukan persiapan pendirian bank, dan kemudian izin usaha, yaitu izin yang

di berikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.

b. Persetujuan prinsip.

Permohonan untuk mendapatkan persetujun prinsip diajukan sekurang-kurangnya

oleh seorang calon pemilik kepada direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang

telah ditentukan, dan dilampiri dengan:

Rancangan akta pendirian badan hukum.

Data kepemilikan. 

Rencana susunan organisasi. 

Rencana kerja untuk tahun pertama. 

Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal

disetor minimum.

Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan

Terbatas.

Persetujuan atau penolakan atar prmohonan prinsip yang diberikan selambat-

lambatnya 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam

rangka meberikan persetujuan atau penolakan bank Indonesia wajib melakukan:

Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.

Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat

kejenuhan bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Wawancara terhadap calon pemilik, dewan komisaris, dan direksi.

Persetujuan prinsip tersebut berlaku untuk jangka waktu 360 hari terhitung ejak

tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Pihak yang mendapatkan persetujuan prinsip

dilarang melakukan kegiatan usaha, sebelum mendapat izin usaha.

c. Izin usaha

Permohonan untuk mendapatkan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh

direksi bank kepada direksi bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan

dan dilampiri dengan:

Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran anggaran dasat yang telah ditentukan

oleh instansi berwenang.

Data kepemilikan.

Daftar susuna dewan komisaris dan direksi.

Susunan organisasi serta system dan prosedur kerja.

Bukti pelunasan modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada

bank di Indonesia.

Bukti kesiapan operasional.

Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum

perseroan terbatas/perseroan perusahaan daerah atau dari bank yang berbentuk badan

hukum operasi.

Surat pernyataan tidak merangkap jabatan meebihi ketentuan bagi anggota dewan

komisaris.surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi.

Surat pernyataan dri anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai

hubungan keluarga sesuai ketentuan.

Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor

pada suatu perusahaan lain.

d. Kepemilikan.

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal

sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan.

Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi pernyataan dan

kerugaian, bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah.

Penjumlahan daru simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal pernyataan, dana

cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi pernyataan dan kerugian, bagi badan hukum

koperasi

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang:

Berasal dari pinjaman ataufasilitas pembayaran dalam bentuk apapun dari bank

dan/atau pihak lain di Indonesia.

Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Yang dapat menjadi pemili bank adalah pihak-pihak yang:

Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidank perbankan sesuai dengan yang

ditetapkan oleh pihak bank Indonesia.

Menurut penelitian bank Indonesia yang bersankutan memiliki intergritas yang baik.

Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau

penambahan pemilik bank, wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada bank Indonesia

selambat-lambatnya 10 hari setelah perubahan dilakukan.

e. Dewan komisaris dan direksi.

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

Persyaratan umum anggota dewan komisars dan direksi.

Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga

Negara asing sebagai anggota dawn komisaris dan direksi.

Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 orang dan wajib memiliki

pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan.

Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

Sebagai anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada bank lain atau bank

perkreditan rakyat.

Sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif yang memerlukan

tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 perusahaan lain bukan bank atau

bank perkreditan rakyat

Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota denwan

komisaris lain.

Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi

atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.

Diangtara anggota-anggota direksi dilarang secra sendiri-sendiri atau bersama-sama

memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Direksi bank silarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan

pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Calon anggota dewan komisaris atau direksi wajib memperoleh persetujuan dari bank

Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Laporan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi wajib disampaikan

oleh direksi bank kepada ban Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah

pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat

anggota, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat

anggota.

2. Bank perkreditan rakyat.

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan

hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga near Indonesia, pemerintah daerah,

atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. Bank umum dan BPR yang bentuk

badan hukumnya perseroan terbatas sangat dimungkinkan untu mengalami perubahan

kepemilikan. Perubahan kepemilikan ini terutama karena bank umum dan BPR yang

bentuk hukumnya perseroan terbatas dapat menerbitkan saham, meskipun hanya saham

atas nama. Khusus untu vank umum data menjual shamnya melalui emisi saham di

bursa efek. Saham yang harus diterbitkan berupa saham atas nama atas bank indonesia

teta dapat memonitor perubahan kepemilikan bank. Meskipun kepemilikan sangat

mungkin terjadi dengan cara jual beli saham di bursa efek, tetaoi mengingat sahamnya

atas nama maka perubahan tersebut dapat trusdipantau oleh bank Indonesia untuk

tujuan pengawasan dan pembinaan.

JENIS BANK MENURUT TARGET PASAR

Sebagian bank memfokuskan pelayanan dan transaksinya npada jenis-jenis nasabah

tertentu dengan pemfokusan ini diharapkan bank-bank tersebut dapat lebih menguasai

karateristik nasabhanya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien

dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Kegiatannya dapat lebih efisien

antara lain karena:

1. Pelayanan jasa-jasa, dan iklan yang diberikan oleh bank lebih sesuai dengan karateristik

nasabah.

2. Proporsi kredit bermasalah lebih sedikit.

3. Manajemen dan karyawan lebih terbiasa dan berpengalaman berinteraksi dengan

nasabahnya.

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga.

1. Retail bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabahretail.

Pengertian retail disini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembga lain

yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata “kecil” atau “retail” adalah relatif,

namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan nasabah debitor yang

dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar dati pada Rp.20

miliar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tapi setidaknya

dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis

ini.

2. Corporate bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nsabah yang

berskala besar. Mengungat nasabah yang berskala besar ini biasanya berbentuk

korporasi, maka bank kelompok ini disebut corporate bank, meskipun namnya adalah

korporat tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suaru perusahaan. Pelayanan dan

transaksi yang diberika kepada suatu pesusahaan seringakali membawa konsekuensi

berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi komisaris fari

perushaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan

disini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah korporasi.

3. Retail-corporate bank

Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga

kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Ada

bank yang sejak awal sudah menentukan untuk yang melayani baik nasabah retail

maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan

korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun

terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Ada juga bank yang semula memfokuskan

pada nasabah korporasi, taoi kemudian juga memberikan pelayanan kepada nasabah

ritel atau sebaiknya karena berbagai alas an. Hal tersebut bisa terjadi karena manajemen

memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar tau karena terjadi penggantian

manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran. Hal tersebjt bisa juga terjadi

karena adanya program pemerintah yang mengendaki agar bank-bank tertentu

melaksanakan program pemerintah tertentu.

Fungsi Bank:

Secara umum, bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta

memberikan jasa pelayanan perbankan. Namun secara detail, fungsi bank dibedakan menjadi

3 yaitu:

1. Agent Of Trust

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankkan

adalah kepercayaan ( trust ), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana.

Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan.

Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun

dari pihak bank dan  kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor.

Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa

diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima

penyaluran dana tersebut.

2. Agent Of Development

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan

bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan

perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat

melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan

jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi , distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan

dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini

tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. Agent Of Services

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping

melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran

jasa perbankan yang lain kepada masyarakan. Jasa yang ditawarkan bank ini erat

kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

4. Aktivitas Bank

1. Bank Umum

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu.

b. Memberikan kredit.

c. Menerbitkan surat pengakuan utang.

d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas

perintah nasabahnya:

o Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak

lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

o Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama

dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

o Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

o Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

o Obligasi.

o Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.

o Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank

lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel

unjuk, cek atau sarana lainnya.

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan

dengan antar pihak ketiga.

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat

berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah,

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan

dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang

keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta

lembaga klining penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh bank Indonesia.

o. Mlakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit

atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik

kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

p. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension sesuai dengan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pension yang berlaku.

q. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar

pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan atau

berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah

debitor tidak memenuhi kewajibannya pada bank, dengan ketenun agunan yang dibeli

tersebut dicairkan secepatnya.

r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan

dengan undang-undang dan peraturan perundanan yang berlaku.

Kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum:

1. Melakukan penyertaan bank kecualipada ban atau perusahaan lain dibidang keuangan

serta kecuali penyertaan modal sementara unruk mengatasi akibat kegagalan kredit atau

kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2. Melakukan usaha perasuransian.

3. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat secara

lengkap adalah.

1. Manghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka

tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit investasi, modal kerja dan perdagangan.

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka

dan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

3. Melakukan penyertaan modal.

4. Melakukan usaha perasuransian.

5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas.

3. Bank Campuran dan Bank Asing

Bank asing dan bank campuran merupakan jenis bank umum sehingga kegiatannya

hampir sama seperti bank umum lainnya. Perbedaannya kegiatan bank asing dan

campuran dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada beberapa larangan.

Kegiatan bank asing dan bank campuran yang ada di Indonesia adalah:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro dan simpanan deposito, tetapi tidak

boleh dalam bentuk simpanan tabungan.

2. Kredit yang diberikan diarahkan dalam bidang tertentu, seperti: perdagangan

internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing/ campuran.

3. Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.

4. Jasa-jasa bank lainnya seperti bank umum.

3.5. Perkembangan Perbankan di Indonesia

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu

ke waktu. Perubahan ini selain di sebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan,

juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil

dalam perekonomian, politik, hokum, dan social. Perkembangan factor – factor internal dan

eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum

dapat di kelompokkan dalam empat periode.

Keempat periode itu adalah :

a. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket –paket deregulasi di

sektor riil dan moneter yang dimulai sejak 1990-an,

b. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa

sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an,

c. Kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 1990-an,

d. Kondidi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

Kondisi sebelum diregulasi

Perbankan pada masa kini sangat dipengaruhi berbagai kepentingan ekonomi dan

politik penguasa, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pada masa colonial kegiatan

perbankan di wilayah hindia belanda ini ditunjukan untuk melayani kegiatan keuangan dari

perusahan – perusahaan besar milik colonial di wilayah jajahan serta membantu administrasi

anggaran milik pemerintah dengan demikian fungsi utama perbankan pada masa penjajahan

adalah:

a. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan

modal kerja milik perusahan – perusahaan besar milik kolonial.

b. Memberikan jasa – jasa keuangan kepada perusahan – perusahan besar milik colonial

belanda seperti giro, garansi bank, pemindahan dana dan lain – lain.

c. Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah colonial ke Negara penjajah.

d. Sebagai tempat sementara dana dari hasil pemungutan pajak, baik pajak dari perusahan -

perusahan maupun dari masyarakat pribumi untuk kemudia dikirim ke negara penjajah.

e. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintahan

colonial.

Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan samapi sebelum adanya deregulasi

tidak banyak mengalami perubahan. Orientasi kegiatan perbankan masih bnyak dipengaruhi

oleh pola yang diterapkan pada masa penjajahan dengan demiki9an fungsi utamanya adalah:

a. Membiayai dana dari investor untuk membiayai kebutuhahan dana investasi dan modal

kerja milik perusahan – perusahan besar milik negara dan swasta.

b. Memberikan jasa – jasa keuangan kepada perusahan – perusahaan besar.

c. Mengadministrasikanan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah.

d. Menyalurkan dana angaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor – sektor

yang ingin dikembangkan oleh pemerintah.

Bank – bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasikan dana seluas –

luasnya dari seluruh anggota masyarakatdan juga diarahkan untuk mengembangkan

perekonomian rakyat seluas – luasnya. Secara lebih rinci keadaan perbankan saat ini adalah

sebagai berikut :

a. Tidak adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur secara jelas

tentang perbankan di Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 1960 – an peraturan yang mengatur tentang perbankan

hanyalah undang – undang no 13 tahun 1968 undang – undang ini tidak mengatur

secara jelas tentang perbankan di Indonesia, isinya lebih cenderung mempertegas

kuatnya campur tangan pemerintah dalam dunia perbankan di Indonesia yaitu tentang

kedudukan bank sentral dan dewan moneter.

b. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank tertentu

Salah satu fasilitas khusus yang diberikan oleh otoritas moneter terutama kepada

bank. Bank pemerintah adalah KLBI. KLBI yang diberikan disini bahkan dalam

pengertian baku yaitu untuk mangatasi kesulitan likuiditas melainkan diberikan untuk

tujuan ekspansif.

c. Bank banyak menanggung program – program pemerintah

Disamping bank tertentu terutama bank pemerintah, memperoleh berbagai fasilita

khusus, bank tersebut juga harus menjalankan kegiatan perbankan yang erat kaitanya

dengan program atau proyek pemerintah.

d. Instrumen pasar uang yang terbatas

Seringkali sebuah bank harus menyalurkan kelebihan danaatau mencari tambahan

dana pada saat kekurangan dana dengan cara – cara tradisonal yaitu melalui kredit

dan simpanan masyarakat. Pada masa itu bank Indonesia belum secara aktif

mesdikonto berbagai macam surat beharga jangka pendek dan pasar uang pada waktu

itu juga belum mengenal sertifikat bank Indonesia (SBI), sehingga instrument pasar

uang terbatas.

e. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit

Dari waktu selama masa ini, jumlah bank swasta tidak mengalami kenaikan. Bank –

bank swasta pada umumnya adalah bank – bank kecil. Banl – bank pemerintah yang

berupa badan usaha milik negara (BUMN) mendominasi kegiatan perbankan di

Indonesia. Pada masa setelah kemerdekaan bank – bank milik penjajah

dinasionalisasikan menjadi bnak – bank milik pemerintah. Setelah mengalami

nasionalisasi bank – bank milik pemerintah itu bernama :

1. Bank Rakyat Indonesia (1951), semula bernama Algemene Volkcrediet Bank

2. Bank Eskpor Impor Indonesia (1968), sebagai nasionaliasi sebagian kegiatan

Nederlanche Handel Maatschappij dibidang lalu lintas pelayaran.

3. Bank Bumi Daya (1968), sebagai nasionalisasi sebagian kegiatan Nederlanche

Handel Maatschappij di perkebunan – perkebunan besar.

4. Bank Dagang Negara (1960), sebagai nasionalisasi kegiatan Ecomtobank NV.

5. Bank Tabungan Negara (1963), sebagai nasionalisasi dari Bank tabungan pos pada

zaman hidian belanda.

Disamping itu terdapat juga bank milik pemerintah lain yaitu:

1. Bank Negara Indonesia (1946), didirikan sebagai awal bank sentralselama masa

perjuangan melawan agresi meliter belanda tahun 1946 – 1949.

2. Bank Pembangunan Indonesia (1960), didirikan pada awalnya untuk mendorong

pembangunan industry manufaktur, pembangunan dan perkebunan.

f. Sulitnya pendiran bank baru

Dominasi bank pemerintah yang sangat kuat dengan fasilitas dan kemudahannya

menyebabkan sulit sekali bagi bank swasta baru untuk masuk dalam persaingan

apalagi untuk berkembang menjadi bank yang besar.

g. Persaingan antar bank yang tidak ketat

Kemudahan – kemudahan sebagai sebuah bank banyk diterima oleh bank – bank

pemerintah pada masa itu. Kemudahan itu didapat mulai pada tahappenghimpunan

dana sampai dengan penyaluran dana. Badan usaha milik negara diwajibkan untuk

menenmpatkan dananya pada bank pemerintah dan dana dari anggaran pemerintah

pusat dan daerah dikelola oleh bank pemerintah. Sehingga bank pemerintah dengan

mudahnya dapat dengan mudahnya mendapat dana murah tampa melakukan sesuatu

yang serius. Disisi penyaluran dana, banl – bank pemerintah bnyak digunankan untuk

menyalurkan dana dalam rangka proyek – proyek dan program tertentu dari

pemerintah.

h. Posisi tawar menawar bank relative lebih kuat dari pada nasabah

Bank (pemerintah) seolah – olah tidak membutuhkan nasabh tetapi nasabahlah yang

membutuhkan bank. Banyaknya program penyaluran dana angran pemerintah untuk

program – program tertentu menyebabkan nasabh – nasabah yang dating ke bank

adalah nasabaj yang menerima penyaluran dana dari pemerintah.

i. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit

Karena bank merasa tidak terlalu membutuhkan nasihat maka bank juga merasa tidak

perlu melakukan pelayanan sebaik baiknya kepada nasabahnya

j. Bank bukan merupakan alternative utama bagi masyarakat luas untuk

menyimpan dan meminjam dana

Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit dan lemahnya posisi tawar –

menawar nasabah menyebabkan masyarakat kurang tertarik berhubungan dengan

bank. Masyarakat kecil lebih banyak berhubungan dengan pengadian dan rentenir

untuk memperoleh pinjaman dana. Masyarakat kecil lebih bnyak yang tertarik untuk

menyimpan kekayaannya dalam bentuk benda atau barang seperti logam mulia, tanah

dan kendaraan.

k. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah

Secara umum hal – hal diatas menyebabkan sangat rendahnya mobilisasi dana dari

masyarakat luas yang masuk perbankan di Indonesia dan juga sebaliknya.

Kondisi sesudah deregulasi

Tingkat inflansi yang tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak

bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana

dnegan baik.

Untuk mengatasi situasi yang tidak baik ini maka cara yang ditempuh pemerintah

pada masa itu adalah dengan serangkian kebijakan berupa deregulasi di sektor rill dan sektor

moneter. Pada tahap awal derugulasi lebih cepat pada sektor moneter melalui serangkian

perubahan di sektor perbankan

Kebijakan derugulasi yang telah dilakukan dan terkait dengan perbangkan antar lain adalah :

a. Paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang:

a. Penghapusan kredit dan pembatasan aktiva lain sebagai instrument pengendali jumlah

uang yang beredar (JUB).

b. Pengurangan KI,Bi kecuali untuk sektor – sektor tertentu.

c. Pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman

kecuali untuk sektor – sektor tertentu.

b. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI

c. Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan

fasilitas diskonto oleh BI.

d. Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang

1. Pengerahan dana masyarakat yang meliputi :

a. Kemudahan pembukaan kantor bank

i. Bank pemerintah,bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan bank

koperasi dan membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia.

ii. Pembukaan kantor cabang pembantu cukup dilakukan dengan member tahu bank

indonesi.

b. Kejelasan aturan bank swasta

i. Modal disetor bank umum minimal Rp. 10 miliar.

ii. Modal disetor BPR minimal Rp 50 juta

iii. BPR dapat ditingkatkan menjadi bank umum

iv. BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro,deposito dan

tabungan

v. Pembukaan kemungkinan untuk mendirikan bank campuran bank nasional dan bank

asing.

c. Bank dan lembaga keuangan bukan bank bisa menerbitkan sertifikat deposito tampa

memerlukan izin

d. Semua bank dapat memberikan layanan tabanas dan tabungan lainnya.

2. Efisensi lembaga keuangan yang meliputi :

a. BUMN dan BUMD bank dapat menempatkan 50% dananya pada bank manapun

e. Paket 20 desember 1988 yang berisi tentang :

1. Aturan penyelengaraan bursa efek

f. Paket 25 maret 1989 yang berisi tentang :

1. Penyempurnaan paket sebelumnya

2. Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat memiliki net open position

maksimum sebesar 25% dari modal sendiri

g. Paket 29 januari 1990 yang berisi tentang penyempurnaan program perkreditan

kepadausaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank.

h. Paket 28 februari 1991 yang berisi tentang : penyempurnaan paket sebelumnya

menuju penyelengaraan lembaga keuangan dengan perinsip kehati – hatian sehingga

dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

i. UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan .

j. Paket 29 mei 1993 yang berisi tentang : penyempurnaan aturan kesehatan bank

meliputi:

1. Rasio kecukupan modal

2. Radius maksimum pemberitahuan kredit (BMPK)

3. Kredit usaha kecil (KUK)

4. Pembentukan cadangan piutang

5. Rasio pinjaman terhadap pihak ketiga( loan to deposit ratio )

Serangkaian kebijakan diatas telah mengakibatkan banyak perubahan dalam

perbankan di indonesi. Ciri – cirri perbankan pada masa sebelum deregulasi sudah tidak

dapat dijumpai lagipada masa setelah deregulasi, sehingga pada masa setelah diregulasi

ini perbankan di Indonesia mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:

a. Peraturan yang memberikan kepastian hokum

b. Jumlah bank swasta bertambah banyak

c. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat

d. Sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang

e. Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat

f. Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin kuat

Kondisi saat krisis ekonomi akhir tahun 1990-an

Deregulasi dan penerapan kebijakan ekonomi lainya yang terkait dengan sektor

moneter dan rill telah menyebabkan sektor perbankkan lebih mempunyai kemampuan untuk

meningkatkan kinerja ekonomi makro di Indonesia. Deregulasi diatas ternyata kurang

diimbangi dengan menajemen resiko perbankan yang baik. Krisis ekonomi pada awalnya

hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perubahan dalam bidang

perbankan di Indonesia, sehingga kondisinya saat ini adalah sebagai berikut :

a. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhdap perbankan di

Indonesia mengalami penurunan drastic

b. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat

c. Adanya spread negative

d. Muculntya peraturan pengunaan undang – undang baru

e. Jumlah bank menurun

Kondisi Terakhir

Ada beberapa hal penting menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia,

antara lain :

a. Selesainya penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

b. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk

membentuk atau menyusun lembaga pengawas perbankan yang independen.

c. Kinerja perbankan yang telah menunjukkan kondisi masa peralihan atau awal masa

pemulihan dari krisis ekonomi kearah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan

praktik-praktik perbankan yang lebih baik.

d. Peluncuran konsep permodalan baru berupa Basel II yang merupakan hasil

penyempurnaan atas The 1988 Based Capital Accord (Basel II).

e. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

f. Operasionalisasi Forum Stabilitasi Sistem Keuangan (FSSK).

g. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

h. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

i. Peningkatan jumlah bank dan kantor bank karena tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap industry perbankan mulai menunjukkan perbaikan.

3.5. Penggabungan Usaha Bank dan Pembinaan serta Pengawasan Bank

Penggabungan Usaha Bank

Tujuan utamanya didirikan usaha adalah agar dapat hidup terus. Adakala perusahaan

hanya dapat bertahan hanya dua atau tiga tahun kemudian bubar dan ada pula sampai

beranak pinak dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini di sebabkan oleh faktor – factor

terutama faktor manajemennya. Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dan kemudian

akan mengancam kehidupannya banyak cara yang dapat dilakukan agar tetap hidup dan

berkembang terus. Salah satu caranya adalah penggabungan kepada perusahaan lain. Hal ini

akan lebih baik daripada dibubarkan. Penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya

bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, tetapi bank yang sehat pun dapat pula bergabung

dengan bank yang lain sesuai dengan tujuan bank tersebut. Sebelum melakukan

penggabungan pihak perbankan dapat menilai beberapa bentuk penggabungan. Adapun

penggabungan yang dapat dipilih atau yang bisa dilakukan di Indonesia adalah sebagai

berikut:

1. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan

berdirinya salah satu dari bank dan membubarkan bank – bank lainnya tanpa melikuidasi

terlebih dahulu.

2. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua pihak bank atau lebih dengan cara mendirikan

bank baru dan membubarkan bank – bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

3. Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan suatu bank akibat pengendalian terhadap bank.

Sebelum melalukan penggabungan badan usahanya,setiap perusahaan tentu

mempunyai tujuan tertentuyang ingin dicapai.

Ada beberapa alasan suatu bank melakukan merger,konsolidasi,dan akuisisi yaitu antara

lain :

1. Masalah kesehatan bank maksudnya apabila bank bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh

Bank Indonesia untuk beberapa periode maka sebaiknya bank tersebut melakukan merger

dengan bank yang sehat atau dengan melakukan konsolidasi dengan bank yang sama – sama

tidak sehat serta dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang berminat.

2. Modal yang dimiliki relative kecil,sehingga untuk melakukan ekspansi terlalu sulit. Dengan

adanya penggabungan atau usaha peleburan otomatis lebih mudah untuk mengembangkan

usahanya.

3. Manajemen bank yang sembraut atau kurang professional sehingga perusahaan terus merugi

dan sulit untuk berkembang. Jenis bank ini pun sebaiknya melakukan penggabungan usaha

atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional.

4. Administrasi yang kurang teratur dan masih tradisional sebaiknya bank melakukan

penggabungan atau peleburan sehingga di harapkan administrasinya menjadi baik.

5. Ingin menguasai pasar,tujuannya tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar biasanya

hanya di ketahui oleh mereka yang banyak ikut merger.

Untuk mengadakan penggabungan bank baik penggabungan secara merger,konsolidasi

atau akuisisi dapat dilakukan atas:

1. Inisiatif bank yang bersangkutan

2. Permintaan Bank Indonesia

3. Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan bank

Dalam melakukan penggabungan,maka pihak perbankan hendaknya memenuhi beberapa

peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Izin untuk Merger,Konsolidasi dan

Akuisisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) bagi bank yang

berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk

lainnya.

2. Memenuhi rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak termasuk daftar orang yang tercela di

bidang perbankan.

4. Dalam hal Akuisisi, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal

oloeh bank yang di atur oleh Bank Indonesia.

Pembinaan dan Pengawasan Bank

Kegiatan perbankan yang dilakukan sehari – hari, baik oleh bank umum maupun Bank

Perkeriditan Rakyat tidak terepas dari berbagai kesalahan. Kesalahan ini dapat dilakukan

sengaja atau pun tidak sengaja. Dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut Bank

Indonesia menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal,kualitas

aset,kualitas manajemen,likuiditas,rentabilitas,solvabilitas,dan aspek lain yang berhubungan

usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian.

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia menilai suatu bank mengalami kesulitan dan

membahayakan kelangsungan hidupnya maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan

agar:

1. Pemegang saham menambah modal

2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank

3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet

dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.

4. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

5. Bank di jual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.

6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau segian kegiatan bank kepada pihak lain.

7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban kepada bank atau pihak lain.

Kemudian apabila tindakan di atas tidak mampu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi

bank dan menurut penilai Bank Indonesia dapat membahayakan system perbankan

maka,pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi

bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS )guna

membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Konsep Suku Bunga

Pengertian Bunga Bank

Bunga bank dapat juga diartikan sebagai balas jasa yang di berikan oleh bank yang berdasarkan

prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Dalam kegiatan perbankan sehari – hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabah

yaitu:

1. Bunga Simpanan

Bunga yang di berikan sebagai rancangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya

di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibanyar bank kepada nasabahnya.

Sebagai contoh: jasa giro,bunga tabungan dan bungan deposito.

2. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah

peminjam kepada bank. Sebagai contoh: bunga kredit.

Faktor – faktor yang mempengaruhi suku bunga

Faktor – faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai

berikut:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana,sementara permohonan pinjaman meningkat,maka yang dapat

dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga

simpanan. Peningkatan bungan simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga

pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan

sedikit maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan,maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak

perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata – rata 16%

maka,jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga

pesaing misalnya 16%, Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah

bunga pesaing.

3. Kebijaksanaan Pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target lama yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan,jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman

ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang waktu pinjaman,makan akan semakin tinggi bunganya,hal itu disebabkan

besarnya besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian sebaliknya jika pinjaman

berjangka pendek,maka bunganya relative lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin tinggi likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang

dibebankan dan sebaliknya.

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku

bunga yang akan dibebankan nantinya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran untuk produk yang

kompetitif,bunga kredit yang diberikan rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang

kompeten.

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama(primer) dan nasabah biasa

(skunder).

10. Jaminan pihak ketiga

Pihak yang memberikan jaminan kepada pihak penerima kredit.