LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA …balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file... · Judul : LAPORAN PRAKTIK ... mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

Medan

Oleh

Nama : Anna Maria Supiana Siahaan

NPM : 110120089

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2014


FAKULTAS EKONOMI

Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari – Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines); Fax : (061) 8213269

PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPANGAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas:

Nama : Anna Maria S. Siahaan

NPM : 110120189

Departemen : Akuntansi

Program Studi : S-1

Judul : LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN BPHTB

DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan sebagai syarat menyusun Skripsi.

Medan, Desember 2014

Diketahui Oleh Disetujui Oleh,

Ketua Program Studi Akuntansi S-1 Dosen Pembimbing PKL

( Joana. L. Saragih, SE M.Si ) ( Dra. I.R.Purba, M.Si,Ak)

NIDN : 0113087201 NIDN: 0106056002


FAKULTAS EKONOMI

Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari – Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines); Fax : (061) 8213269

PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas:

Nama : Anna Maria S. Siahaan

NPM : 110120189

Departemen : Akuntansi

Program Studi : S-1

Judul : LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN BPHTB

DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan pada Program

Studi Akuntansi Departemen pada Bagian BPHTB Dinas Pendapatan Kota Medan,

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

Medan, Desember 2014

Disetujui Oleh Diketahui Oleh,

Dosen Pembimbing PKL Kepala Departemen Akuntansi

( Dra. I.R.Purba, M.si, Ak ) (Romasi Lumban Gaol, SE., M.Si)

NIDN: 0106056002 NIDN: 0109086301

LEMBAR EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah, berasal dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peratu ran yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum public yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan kota Medan. Selama penulis melakukan praktik kerja lapangan di Dispenda Kota Medan penulis banyak mengetahui, mengerjakan laporan yang berhubungan dengan penagihan pajak restoran dan pajak hotel. Pajak ditagih karena diketahui masih ada pajak terutang/belum dibayar maka dikeluarkan surat tagihan yang dibuat sesuai prosedur penagihan pajak daerah. Pertama PKL disana banyak menemukan kesulitan dalam melakukan tugas yang diberikan tetapi selanjutnya penulis sudah terbiasa dan bisa mengatasi masalah tersebut.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan segala puji, dan

syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karuniaNya yang telah

memampukan penulis dalam menyelesaikan laporan PKL ini. Penulisan

PKL ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan

program Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di

Universitas Katolik Santo Thomas SU Medan, yang dilaksanakan pada

PT. Dinas Pendapatan Kota Medan.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berisi tentang segala kegiatan

yang dilakukan oleh penulis selama lebih kurang 30 hari kerja di PT. Dinas

Pendapatan Kota Medan. Serta pengetahuan dan pengalaman yang

diperoleh selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Melalui laporan PKL ini penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi petunjuk,

dorongan, maupun bantuan kepada penulis selama penulisan laporan

PKL ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Pastor Dr. Hieronimus Simorangkir, selaku Rektor Universitas

Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

2. DR.Donalson selaku dekan Fakultas Ekonomi Unuversitas Katolik

Santo Thomas Sumatera Utara.

3. Ibu Romasi Lumban Gaol, SE,M.Si selaku Kepala Departemen

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas

Sematera Utara.

4. Ibu Joana L. Saragih, SE,M.Si selaku Kepala Jurusan Akuntansi S1

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thommas Sumatera

Utara.

5. Ibu Dra. I.R. Purba SE,M.Si sebagai Dosen pembimbing PKL yang

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing

dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan PKL.

Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas

Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

6. Ibu Naikma Marbun selaku pembimbing selama kegiatan praktik

berlaku, Bapak pimpinan serta seluruh Staf pegawai PT.Dinas

Pendapatan Kota Medan, Daerah Medan, Sumatera Utara.

7. Keluarga saya khususnya Ayah dan Ibuku yang penuh dengan rasa

kasih telah mengasuh, membimbing dan mendoakan tiada henti

dan saudara-saudaraku yang sangat kusayangi. Terimakasih atas

doanya.

8. Terimakasi buat teman-teman PKL saya, atas bantuan dan

kerjasamanya selama melakukan Praktek Kerja Lapangan ( PKL ).

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari sempurna, karena

masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Maka

penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi

kesempurnaan laporan ini. Dengan harapan akan meningkatkan ilmu

pengetahuan di masa sekarang dan yang akan datang.

Medan, November 2014

Penulis

Anna Maria Siahaan

DAFTAR ISI

LEMBAR EKSEKUTIF…………………………………………........... … .... ii

LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………….. .... iii KATA PENGANTAR…………………………………………………….. .... v

DAFTAR ISI……………………………………………………………… . .... vi

DAFTAR TABEL…………………………………………………………. ..... vii

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………. viii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………... ....... ix

BAB 1. PENDAHULUAN .............................................................................

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan ...................................... 1

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan ................................................... 3

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan ................................................. 4

1.4 Tempat Praktik dan Jadwal Waktu Kerja Lapangan ..................... 6

BAB II. TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL .................................................

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan ........................... 7

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan ..................... 8

2.3 Urain Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan ..10

2.4 Gambaran Umum Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan ........28

2.5 Bagan Dinas Pendapatan Kota Meda………………………..

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPA…………………….

3.1 Bidang Kerja ..............................................................................32

3.2 Kendala Yang Dihadapi ..............................................................33

3.4 Cara Mengatasi Kendala .............................................................34

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan dan Saran…………………………………………35

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Nama Tabel Halaman

2.1 Komposisi Pegawai Dispenda Kota Medan Tahun 2014

2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

DAFTAR GAMBAR

No Nama Gambar Halaman

2.1 Bagan Dinas Pendapatan Kota Medan

DAFTAR LAMPIRAN

No Nama Lampiran Halaman

1 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan

2 Surat Izin Praktik Kerja Lapangan

3 Daftar Hadir Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan merupakan bagian dari proses pendidikan

mahasiswa Diploma (D3) dan Sarjana (S1) dalam upaya memperoleh gambaran

yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja bagi para mahasiswa Fakultas

Ekonomi-Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara sekaligus

memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan yang

disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. Program PKL

memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal,

mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini

sebagai upaya Program Studi mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki

dunia kerja.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan

bahwa Pemerintah Daerah memiliki Sumber Pendapatan Asli Daerah yang

berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Daerah yang sah.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan

otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber

PendapatanAsli Daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan

pungutan Daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-

Undang No. 28 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Unang No. 34 tahun

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah terbagi

menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu

bagian dari Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Perdesaan dan Perkotaan.

PBB adalah pajak Negara yang digunakan terhadap bumi dan bangunan

berdasarkan UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaiman telah diubah dengan

UU No. 12 tahun1994. Namun didalam PBB ada juga pungutan atas perolehan

hak atas Tanah dan Bangunan yang disebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Banguna (BPHTB). Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan

atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pada awalnya BPHTB dipungut

oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat UU No. 28 tahun2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai 1 Januari 2011 BPHTB

dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat

besar dalam menyelenggarakan BPHTB di kota Medan. Hal inilah yang

menjadikan penulis tertarik dalam memilih kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota

Medan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bagian Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai wadah PKL yang menarik.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

PKL dimaksudkan menjadi kegiatan yang dapat memberikan kesempatan

kepada para mahasiswa guna memperoleh pengalaman praktik dalam dunia kerja

dengan bakal ilmu yang diperoleh selama masa kuliah.

1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan, adapun

tujuan penulisan PKL ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan

Strata 1 di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dalam

penulisan tugas akhir.

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan

mengetahui secara langsung tentang perusahaan sebagai salah satu

penerapan disiplin dan pengembangan karir. Mahasiswa juga dapat

menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka miliki.

3. Memperoleh Link dan Match antara Perguruan Tinggi dan Dunia Kerja.

4. Membandingkan antara teori yang didapat dibangku kuliah dengan

praktek dunia kerja yang sesungguhnya.

5. Mampu memahami bentuk pekerjaan yang sesuai dengan ilmu yang

dipelajari.

6. Untuk mengetahui situasi kerja yang sebenarnya sehingga nantinya

dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan dunia kerja.

7. Membina kemandirian dan rasa percaya diri serta rasa tanggung jawab

untuk setiap pekerjaan yang diberikan.

8. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa/I tentang dunia kerja yang

sesungguhnya.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Adapun manfaat praktekkerja lapangan ( PKL ) bagi Mahasiswa antaralain :

Untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri dalam melakukan

pekerjaannya sehingga dapat mengenal suatu permasalahan secara lebih

dekat.

Menambah pengetahuan dan keterampilan serta kedisiplinan dalam dunia

kerja

Untuk memotivasi mahasiswa/I itu sendiri agar dapat mempraktekkan

ilmu yang telah diperolehnya dibangku perkuliahan.

Untuk dapat mengetahui kualitas dan kemampuan mahasiswa/I didalam

melaksanakan tugas-tugas sehingga dapat membedakan dunia kerja

dengan dunia pendidikan.

Mahasiswa dapat belajar berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan

lingkungan yang baru terutama di perusahaan tempat PKL.

1.3.2 Manfaat Bagi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera

Utara

Adapun manfaat praktekkerja lapangan ( PKL ) bagi Universitas Katolik

Santo Thomas Sumatera Utara antaralain :

Dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak kantor.

Untuk menambah dan memperluas skill mahasiswa/I yang nantinya akan

menjadi bekal dan fundamen dalam memasuki jurusannya masing-masing

dalam bekerja.

Ikut serta secara langsung meningkatkan mutu sumber daya manusia yang

professional dan bertanggungjawab.

Membuka cakrawala bagaimana agar mahasiswa/I yang dibina dapat

berkembang dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

1.3.3 Manfaat Bagi Instansi

Adapun manfaat praktekkerja lapangan ( PKL ) bagi Instansi yang telah

menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan antaralain :

Membantu pihak perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Dapat melihat keadaan perusahaan dari sudut pandang mahasiswa.

Membantu pihak perusahaan dalam menjalankan salah satu kewajiban

agar kerjasama dapat dijalin antar lembaga dengan perusahaan lain.

1.4 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Dinas Pendapatan ( Dispenda ) Kota Medan merupakan unit Dinas

Pemerintahan Kota Medan yang beralamat di Jl. Abdul Haris Nasution No. 32

Medan. Dispenda Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

rimah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan bidang tugsnya.Adapun alasn memililih tempat ini

sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah karena berhubungan

jurusan konsentrasi yang diambil yaitu Akuntansi Perpajakan, maka penulis

memilih Dispenda Kota Medan sebagai Instansi Pemerintah yang menangani

pajak daerah.

Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan

yaitu selama satu bulan :

1. Dimulainya waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tanggal 22

September 2014 dan selesai tanggal 31 Oktober 2014.

2. Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Kota

Medan, Jl. A.H Nasution No.32 Medan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan

Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu Sub bagian pada

bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah.

Pada sub bagian ini belum terdapat sub seksi, Karena pada saat itu wajib pajak/

wajib retribusi yang berdoomisili di Daerah Kota Medan belum begitu banyak.

Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju

pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui peraturan Daerah sub bagian

keuangan tersebut diubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan

dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan Pajak/wajib Retribusi di

dalam Daerah Kota Medan, yang terdiri dari 21 Kecamatan diantaranya

Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai,

Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan

Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan Lainnya.

Sehubungan dengan instruksi Mentri Dalam Negri KUPD No. 7/12/41-10

tentang Penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Di seluruh

Indonesia. Maka Pemerintah Kota Medan, berdasarkan peraturan Daerah No.12

tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan

yang ini dibentuklah seksi-seksi Administrasi Dinas Pendapatan, juga dibentuk

Bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Sektor

Perpajakan, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya yang merupakan

kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah ndaerah dalam mendukung serta

memelihara pembangunan dan di dalam peningkatan penerimaan pendapatan

daerah.

Selanjutnya berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan

melakukan Penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota

Medan Nomoor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu

diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk Dinas

Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Orgnisasi melalui Surat Keputusan

Walikota Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pendapatan Daerah Kota Medan.

Adapun Struktur Organasasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas

2. Kesekretariatan terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Penyusunan Program

3. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan terdiri dari :

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

b. Seksi Pengelolaan Data Informasi

c. Seksi Penetapan

d. Seksi Pemeriksaan

4. Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

b. Seksi Penagihan dan Perhitungan

c. Seksi Pertimbangan dan Retribusi

5. Sub Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak

b. Seksi Bagi Hasil Pajak

c. Seksi Peraturan Perundang-Undangan ndan Pengkajian Pendapatan

d. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

6. Bidang Pengembangan Pendapatan Lain-lain

a. Seksi Pengembangan Pajak

b. Seksi Pengembangan Retribusi

c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

8. KelompokJabatan Fungsionalis

2.3 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan

2.3.1 Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksaan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas dan pokok melaksakan sebagian

urusan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas

ekonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas

Pendapatan Menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pendapatan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.3.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan

administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dankegiatan kesekretaritan

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas

c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kesekretariatan

Dinas yang meliput administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan

kerumahtanggaan Dinas.

d. Pengelolaan dam pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan

organisasi dan ketatalaksanaan

e. Pelaksaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas

f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

g. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretriatan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kesekretariatan terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum, Menyelenggarakan Fungsi :

a) Penyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum

c) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata

naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan

penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas.

d) Pengelolaan administrasi Kepegawaian

e) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,

ketatalaksaan dan kepegawaian.

f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan palaksanaan

tugas

h) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas

dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

keuangan

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi keuangan

kegiatan penyusunan rencana, penyusunan rencana, penyusunan

bahan, pemprosesan, pengusulan, dan verifikasi

d) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi

keuangan

e) Penyusunan laporan keuangan Dinas

f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan

tugas

h) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


c. Sub Bagian Penyusunan Program, menyelenggarakan Fungsi :

a) Penyusuna rencana, program, dan kegitan Sub Bagian Penyusunan

Program

b) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana

dan program Dinas

c) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas

d) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan

tugas

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3Bidang Pedapatan Dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan dan

pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok seksi Pendataan dan Penetapan

menyelenggarakanfungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dn kegiatan Bidng Pendataan dan

Penetapan

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataan. pendaftaran, pemeriksaan

penertapan, dan pengolahan data dan informasi

3. Melaksanakan pendaftarn dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib

Retribusi dan pendataan daerah lainnya.

4. Pelaksaan pengolahan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah ( SPRD ), hasil

pemeriksaan dan informasi dari Instansi yang terkait.

5. Pelaksanaan Proses penetapan Pajak Daerah, retribusi Daerah dan

pendapatan Daerah lainnya

6. Perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajip Pajak

dan Wajib Retribusi

7. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang

pendataan dan penetapan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinyan

Bidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi :

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, menyelenggarakan fungsinya :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pendataandan

Pendaftaran

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan

pendaftaran

c) Pelaksanaan pendataan objek pajak daerah / Retibusi daerah dan

pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah ( SPTPD ) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (

SPTRD )

d) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah melalui

formulir pendaftaran

e) Penyimpanan, pendistribusian, pemberian nomor pokok wajib

pajak daerah / wajib retribusi daerah serta penyimpanan surat

perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan

pendataan

f) Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas

g) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, menyelenggarkan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pendataan

dan Pendaftaran.

b) Penyusunan bahan petunjukteknis lingkup pendataan dan

pendaftaran

c) Pelaksanaan pendataan objek pajak daerah / retribusi

daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ) dan Surat

Pemberitahuan Retribusi Daerah ( SPTRD )

d) Pelaksaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah

melalui formulir pendaftaran

e) Penyimpanan, Pendistribusian, Pemberian Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah / Wajib Retribusi Daerah serta

penyimpanan surat perpajakan daerah lainnya yang

berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan

f) Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi Pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi

a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi

pemeriksaaan

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan

c) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan unit pemeriksa /

tim pemeriksa

d) Penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan

subjek pajak

Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksaan tugas

e) Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksaan tugas

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang




c. Seksi Penetapan, menyelenggarakan fungsinya :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penetapan

b) Penyusuna bahan petunjuk teknis lingkup penetapan

c) Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok

pajak daerah / pokok retribusi daerah

d) Penyiapan penertiban, pendistribusian srta penyimpanan

arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang

berkaitan dengan penetapan

e) Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran /

penyetoran atas permohonan wajib pajak

f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas



d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Data dan

Informasi

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan

informasi

c) Pengumpulan daner pengolahan data objek pajak daerah /

retribusi daerah

d) Penuangan hasil pengolahan data dan informasi data

kedalam kartu data

e) Pengiriman kartu data kepada Seksi Penetapan

f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas



2.3.4 Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh kepala Bidang, yang barada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang penagihan mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pembukuan, verifikasi,

penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi.

Dalam melaksakan tugas pokok bidang penagihan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang penagihan

b. Penyusunan petun rnjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan,

perhitungan, pertimbangan dan restitusi

c. Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah da

pendapatan daerah lainnya

d. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainnya

e. Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah,

retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya

f. Pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib

pajakatas permohonan wajib pajak

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penagihan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Bidang Penagihan terdiri dari :

1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi, yang menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pembukuan dan

Verifikasi

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan dan verifikasi

c) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah

lainnya

d) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran

denda berharga srta pencatatan uang dari hasil pungutan benda

berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga

e) Penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan dan

tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah

lainnya

f) Penyiapan bahan dan data laporan realisasi penerimaan, pengeluaran

dan sisa persediaan benda berharga secara berkala

g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas

h) Pelakunya tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugas dan fungsinya

2. Seksi Penagihan dan Perhitungan, menyelenggarakan fungsinya :

a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Penagihan dan

Perhitungan

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan dan perhitungan

c) penyiapan bahan dan data penagihan atas tunggakan pajak daerah,

retribusi daerah dn pendapatan daerah lainnya

d) Penyiapan bahan dan data penerbitan dan pendistribusian dn

penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang

berkaitan dengan penagihan

e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pertimbangan dan Restitusi, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pertimbangan dan restitusi

b) Penerimaan permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari wajib

pajak

c) Penelitian kelebihan pembayaran pajak daerah / retribusi daerah yang

dapat diberikan restitusi da atau pemindah bukuan

d) Penyiapan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian restitusi

dan atau pemindahbukuan

e) Penerimaan surat keberatan dari wajib pajak /restitusi

f) Penelitian keberatan wajib pajak / restitusi

g) Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak / restribusi

h) Penyiapan bahan dan data penerbitansurat keputusan kepala dinas

tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan

i) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas

j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepaa Bidang sesuai


2.3.5 Didang Bagi Hasil Pendapatan

Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh kepala Bidang, yang barada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang bagi hasil

pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup

bagi hasilpajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang-

undangan dan pengkajian pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bagi Hasil Pendapatan

menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusuna rencana, program dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan

2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan

pajak , penatausahaan bagi hasil perundang-undangan dan pengkajian

pendapatan

3) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajakdan bukan pajak, DAU, DAK,

dan lain-lain pendapatan yang syah

4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi dari dana bagi hasil pajak

/ bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat,

DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah

5) Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak / bukan

pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK,

dan lain-lain pendapatan yang syah

6) Pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan

pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan yang syah

7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bagi

hasil pendapatan

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

a. Seksi Bagi Hasil Pajak, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan kegiatan Seksi bagi hasil

pajak

c) Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT ) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak ( DHPP) /

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP ) Pajak Bumi dan

Bangunan

d) Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dn Bangunan

e) Pelaksanaan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya,

membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (

SPOP ), Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak,

penerimaan kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya

kepada Kantor Pelayanan PBB

f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberijkan oleh Kepala Bidang sesuai


b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Bukan

Pajak

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Bagi Hasil Bukan

Pajak

c) Pelaksanaan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak

provinsi, dana bagi hasil bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-

lain pendapatan yang syah

d) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberijkan oleh Kepala Bidang sesuai


c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Seksi

Penatausahaan Bagi Hasil Pajak

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Bagi Hasil Pajak

c) Pelaksanaan penatausahaan surat-surat ketetapan Pajak Bumi dan

Bangunan

d) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak,

DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah


tugas

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberijkan oleh Kepala Bidang sesuai


d.Seksi Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan


a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Seksi Peraturan

perundang-undangan

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peraturan perundang-

undangan dan pengkajian pendapatan

c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit

terkait tenta

d) ng pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas

penerimaan pendapatan dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan yang syah

e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang dana perimbangan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


2.3.6 Didang Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala Bidang,

yang barada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang

pengembangan pendapatan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas dinas lingkup pengembangan pajak , retribusi dan pendapatan lain-

lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah


1) Penyusuna rencana, program dan kegiatan Bidang Pengembangan

Pendapatan Daerah

2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak , retribusi

dan pendapatan lain-lain

3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana perotensi pendapatan

daerah di bidang pajak daerah

4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah

5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


Bidang Pengembangan Pajak, menyelenggarakan fungsi :

a. Seksi Pengembangan Pajak, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengembangan

Pajak

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak

c) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana perotensi

pendapatan daerah di bidang pajak daerah

d) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak

daerah


tugas



b. Seksi Pengembangan Retribusi, menyelenggarakan fungsi :


Retribusi

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan re

tribusi


pendapatan daerah di bidang retribusi daerah

d) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi

retribusi daerah


tugas



c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain, menyelenggarakan fungsi :


Pendapatan Lian-lain

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi


pendapatan daerah di bidang Pendapatan Lian-lain

d) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi

Pendapatan Lain-lain

2.3.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas ,elaksanakan sebagian tugas

Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambaran Data Pegawai Dinas Pendapatan

Komposisi pegawai / karyawan di Dinas Pendapatan Kota Medan adalah

sebagai berikut:

TABEL 2.1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Kota Medan

Tahun 2014

No Jabatan Golongan Jumlah 1 Kadis IV / b 1 Orang 2 Sekretaris IV / a 1 Orang 3 Kasubbag Umum III / d 1 Orang 4 Kasubbag Penyusunan Program III / c 1 Orang 5 Kasubbag Keuangan III / d 1 Orang 6 Kabid Penagihan IV / a 1 Orang 7 Kabid Pengembangan dan Pendapatan

Daerah IV / a 1 Orang

8 Kabid Bagi Hasil Pendapatan III / d 1 Orang 9 Kabid Pendataan dan Penetapan IV / a 1 Orang 10 Kasi Pengembangan Restitusi IV / a 1 Orang 11 Kasi Pemeriksaan III / c 1 Orang 12 Kasi Pendataan dan Pendaftaran III / c 1 Orang 13 Kasi Penetapan III / c 1 Orang 14 Kasi Pengolahan Data dan Informasi III / d 1 Orang 15 Kasi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak III / d 1 Orang 16 Kasi Peraturan Per-UU-an dan Pengkajian

Pendapatan III / d 1 Orang

17 Kasi Bagi Hasil Pajak III / d 1 Orang

18 Kasi Bagi Hasil Bukan Pajak III / c 1 Orang

19 Kasi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain III / c 1 Orang

20 Kasi Pengembangan Pajak Daerah III / c 1 Orang

21 Kasi Pembukuan dan verifikasi III / d 1 Orang

22 Kasi Pertimbangan dan Restitusi III / c 1 Orang

23 Kasi Penagihan dan Perhitungan III / d 1 Orang 24 Kepala UPT

- Wil. I - Wil. II-III - Wil. IV - Wil. V - Wil VI-VII

III / d III / c III / d III / d III / c

7 Orang

25 Kasubbag TU UPT - UPT I - UPT II - UPT III - UPT IV - UPT V - UPT VI - UPT VII

III / b III / a III / c III / c III / d III / a III / b

7 Orang

26 Staff IV / a III / d III / c III / b III / a II / d II / c II / b II / a -

2 Orang 37 Orang 21 Orang 108 Orang 84 Orang 11 Orang 9 Orang 34 Orang 15 Orang 1 Orang

Jumlah Pegawai 359 Orang

Sumber: Data diolah oleh Penulis

31

Keterangan :

1. Golongan IV / b : 1 Orang

2. Golongan IV / a : 7 Orang

3. Golongan III / d : 50 Orang

4. Golongan III / c : 33 Orang

5. Golongan III / b : 108 Orang

6. Golongan III / a : 90 Orang

7. Golongan II / d :11 Orang

8. Golongan II / c : 9 Orang

9. Golongan II / b : 34 Orang

10. Golongan II / a : 15 Orang

11. Golongan - : 1 orang

31

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Honor Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2014

No Bidang Jumlah

1 Sekretariat 14 Orang

2 Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 5 Orang

3 Bidang Penagihan 12 Orang

4 Bidang Pendataan dan Penetapan (DATAP) 8 Orang

5 Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BPH) 14 Orang

6 PHL (Pegawai Harian Lepas) 33 Orang

Total Pegawai Honor 86 Orang

Sumber: Data diolah oleh Penulis

31

Adapun struktur Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

BAGAN DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

DINAS

SEKRETARARIAT

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

BIDANG PENGEMBANGAN

PENDAPATAN DAERAH

BIDANG BAGI HASIL PENDAPATAN Kelompok

Jabatan Fungsional

BIDANG PENAGIHAN

UPT

SEKSI PENDATAAN

DAN PENDAFTARAN

SEKSI PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI

SEKSI PENGEMBANGAN

PAJAK SEKSI BAGI HASIL

PAJAK

SEKSI PERTIMBANGAN DAN RESTITUSI

SEKSI PEMERIKSAAN

SEKSI PENGEMBANGAN

RETRIBUSI

SEKSI PENAGIHAN DAN

PERHITUNGAN

SEKSI PENGOLAHAN

DATA DAN INFORMASI

SEKSI PENETAPAN

SEKSI PERATURAN PERUNDANG -

UNDANGAN DAN PENGKAJIAN

SEKSI PENGEMBANGAN

PENDAPATAN LAIN-LAIN

SEKSI PENATAUSAHAAN

BAGI HASIL

SEKSI BAGI HASIL BUKAN PAJAK

31

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 bidang Kerja

3.3.1Bagian BPHTB

Dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Penulis Ditempatkan di bidang

BPHTB (Ba Perolohan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pekerjaan yang dilakukan

adalah :

Selama PKL berlangsung, Penulis di tempatkan di bidang BPHTB. Bekerja dan

belajar ataupun latihan merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh

Penulis. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menginput data hasil penerimaan BPHTB Tahun 2014

Data WP yang telah menerimakan BPHTB selama tahun 2014 di input

ataupun di ketik ke dalam kcomputer dengan tujuan agar pencarian data

WP untuk keperluan tertentu akan lebih mudah jika dibandingkan dengan

pencarian data WP pada buku arsip.

b. Menghitung BPHTB

Untuk menghitung BPHTB, terlebih dahulu diketahui berapa Nilai

Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak

Kena Pajak (NPOPTKP). Jadi perhitungan BPHTB adalah sebagai

berikut:

BPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP)

31

c. Menghitung BPHTB yang Kurang Bayar sekaligus membuat Surat

Tagihan BPHTB

Untuk menghitung BPHTB yang kurang bayar, terlebih dahulu harus

diketahui jenis transaksinya. Secara umum perhitungan BPHTB yang

kurang bayar adalah sebagai berikut:

Surat Tagihan BPHTB (STB) diterbitkan apabila:

1) Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar

2) Dari hasil pemeriksaan kantor surat setoran BPHTB terdapat

kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah

hitung

3) Wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda dan atau bunga.

STB berisi:

a) Kop Surat

b) Tanggal pembuatan surat

c) Nomor, Sifat, Lampiran, dan Perihal Surat

d) Nama WP, dan Notaris

e) Nama WP, NOP PBB, Alamat OP

f) Jenis Transaksi

g) Jumlah BPHTB yang di verifikasi, BPHTB yang seharusnya, dan

BPHTB yang kurang bayar atau BPHTB yang harus dibayar.

BPHTB Kurang Bayar = 5% X (Nilai Seteleh Verifikasi (Seharusnya) – Nilai Saat Verifikasi)

31

h) Tanda tangan Kadis

i) Tembusan.

d. Mengarsip Surat Tagihan BPHTB yang keluar

Untuk mengetahui berapa surat yang keluar, kepada siapa saja surat yang

sudah di ajukan, perusahaan perlu membuat arsip surat.

e. Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Sebelum SSPD di print out, petugas / staff Dispenda harus terlebih dahulu

mengisi data-data WP maupun OP ke formulir SSPD. Setelah itu, formulir

tersebut diserahkan ke bagian Pelayanan.

f. Mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Sebelum SPOP Pajak Bumi dan Bangunan di print out, staf terlebih dahulu

mengisi formulir SPOP dan mengirimkannya ke bagian Pelayanan. Seksi

Bagi Hasil Pajak menyampaikan SPOP kepada wajib pajak, penerimaan

kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada Kantor

Pelayanan PBB.

g. Menginput Data ke Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) melalui

Komputer

SSPD yang sudah di input berisi Identitas WP, OP, perhitungan NJOP

PBB, dan berapa Nilai BPHTB yang sudah dibayar WP.

31

3.3.2Pengalaman Selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ( PKL )

Setiap pengalaman dapat dijadikan pelajaran dan sebagai motivasi untuk

perkembangan pengetahuan dan dapat juga dijadikan untuk meningkatkan

produktivitas pekerjaan selanjutnya yang mana bila semakin mudah dan semakin

dikuasai.

Awalnya memang sulit dikarenakan tidak terbiasa dengan situasi kerja yang

menuntut hasil tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan secara penuh pada

saat Praktik Kerja Lapangan (PKL).

3.3.3 Hambatan Selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

Kendala yang dihadapi pada awal pelaksanaan PKL adalah kurangnya

percaya diri terhadap pekerjaan yang dilakukan, kwatir dan segan untuk bertanya

bila bertemu kesulitan, ditamba lagi sebagian computer yang dipakai masih

koputer lama yang kerjanya lambat sehingga waktu untuk menyelesaikan satru

pekerjaan menjadi terlalu lama, namun selanjutnya penulis menjadi terbiasa dan

berani untuk bertanya sehingga pekerjaan lebih cepat selesai.

BAB IV

PENUTUP

31

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak

Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna

pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum public yang di atur dalam

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang

Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, dimana pajak

Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

PAD ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan

Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratkan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan

otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Kota

Medan, Penulis menemukan kegiatan-kegiatan baru yang belum pernah dilakukan

sebelumnya dan tata cara/prosedur kerja di Instansi sesungguhnya. Sehingga

membuatpenulis mendapat pengalaman yang sangat berharga dan langsung

mengajar penulis kearah yang lebih baik lagi.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis menyadari bahwa

kesabaran, percaya diri dan kerja keras sangat penting untuk menjalankan tugas

sebagai seorang pegawai. Selain itu disiplin, kecepatan dan inisiatif dalam bekerja

juga turut mendukung. Begitu juga dengan kerja sama dan komunikasi yang baik

sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Penulis melihat

bahwa hubungan kerja antara pegawai dengan mahasiswa terjalin dengan baik.

31

DAFTAR PUSTAKA

Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, 2014. Buku Pedoman

Praktek Kerja Lapangan.

Documents

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA …balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file... · Judul : LAPORAN PRAKTIK ... mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan