Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
PINJAMAN DAN HIBAH
EDISI
LAPORAN PENGELOLAAN
PINJAMAN DAN HIBAH
Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan
NOVEMBER 2015
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2015– hal 1
Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas
utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.
Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi:
• Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah;
• Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah;
• Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah;
• Pengelolaan Debt Swap.
Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan
Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Oktober 2015.
Klasifikasi Pinjaman dan Hibah
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa:
• Pinjaman Dalam Negeri
Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan
Perusahaan Daerah.
• Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari:
- Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan
beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
- Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk
pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
- Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan
nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan
usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada
Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin
Kredit Ekspor (LPKE).
- LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi,
pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor
negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan
untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan
kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2015– hal 2
Amandemen Perjanjian Pinjaman dan
Hibahberdasarkan Jenis Perjanjiannya
3 3
5 5
0
2
4
6
8
10
Jml Amandemen jml Perjanjian
Hibah Pinjaman
1amandemenuntuk1 perjanjianPinj. KSA/LPKE4amandemenuntuk4 perjanjianPinj. Multilateral
3amandemenuntuk3 perjanjianHibahMultilateral
Amandemen berdasarkan
Jenis Amandemennya
6
11
0
2
4
6
8
10
Jumlah Amandemen
Perpanjangan Availability Period
Perubahan scope of project
Realokasi Kategori
PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:
• Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non
keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan
melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan.
• Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non
keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha
di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.
Kilas Kinerja
Selama bulan Oktober ini, Direktorat Pinjaman dan Hibah telah melakukan pengelolaan
pinjaman dan hibah yang meliputi penandatanganan, amandemen dan closing perjanjian pinjaman
dan hibah.
Terdapat lima perjanjian pinjaman baru yang telah ditandatangani, Selain itu, telah
disepakati amandemen atas empat perjanjian pinjaman dan satu perjanjian hibah. Sedangkan
penutupan perjanjian pada bulan Oktober 2015, dilakukan pada satu perjanjian pinjaman hibah
multilateral.
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2015– hal 3
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah
1. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Baru
Penandatanganan perjanjian pinjaman pada bulan Oktober 2015 dilakukan untuk lima
perjanjian pinjaman yang terdiri dari dua perjanjian pinjaman multilateral, satu perjanjian
pinjaman dari KSA/LPKE, dan dua perjanjian realisasi PDN.
Perjanjian pinjaman dari lembaga multilateral merupakan bagian dari pinjaman program
dengan tema Sustainable and Inclusive Energy Program – Subprogram 1. Pinjaman tersebut
bersumber dari Asian Development Bank (ADB) senilai USD 400.000.000 dan Asian Infrastructure
Fund (AIF) senilai USD 100.000.000 yang keduanya ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2015.
Pinjaman tersebut bertujuan untuk mendukung agenda reformasi sektor energi pemerintah untuk
mencapai output sebagai berikut: (i) memperbaiki iklim investasi untuk sektor energi, (ii)
meningkatkan keberlanjutan melalui penggunaan sumber energi yang terbarukan dan investasi
efisiensi energi, dan (iii) memperluas akses terhadap bentuk energi modern.
Selain itu pada tanggal 23 Oktober 2015 telah dilakukan penandatanganan masing-masing 1
Perjanjian Realisasi PDN tahun 2015 tahap I dan II yang keduanya bersumber dari PT. Bank BNI
(Persero). Untuk PDN 2015 tahap I, perjanjian pinjaman senilai Rp18.572.804.199 (eq. USD1,35
juta) dan untuk PDN 2015 tahap II senilai Rp17.490.000.000 (eq. USD1,28 juta).
Sedangkan untuk Perjanjian Pinjaman LPKE/KSA, pada tanggal 19 Oktober 2015 telah
ditandatangani sebanyak satu perjanjian pinjaman dari Bank Mandiri cabang Cayman Island senilai
EUR16.198.195 yang digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.
2. Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah
Amandemen perjanjian pinjaman yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 terdiri dari
empat perjanjian Pinjaman Multilateral, satu perjanjian Pinjaman KSA/LPKE, dan tiga perjanjian
Hibah Multilateral.
Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Baru berdasarkan Jenis Pinjaman
2.63
0.51%
17.79
3.42%
500.00
96.08%
NilaiPinjaman (Eq. Juta USD, %)
PDN Pinjaman KSA/LPKE Pinjaman Multilateral
2perjanjian
pinjaman
Multilateral
2perjanjian
pinjaman
Real. PDN
1perjanjian
pinjaman
LPKE/KSA
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2015– hal 4
Amandemen perjanjian pinjaman multilateral tersebut bersumber dari Islamic Development
Bank (IDB) sebanyak dua pinjaman yang bertujuan untuk memperpanjang availability period serta
masing-masing satu perjanjian pinjaman dari World Bank untuk perpanjangan availabity period
dan ADB untuk mengakomodir realokasi kategori.
Pertama, amandemen perjanjian Pinjaman Multilateral yang ditandatangani pada tanggal
14 September 2015 untuk pembiayaan kegiatan The Development of Medical Education &
Research Center and Two University Hospitals Project Indonesia. Perjanjian pinjaman untuk
kegiatan tersebut terdiri dari dua perjanjian yaitu (1) Istina’a Agreement senilai USD31.255.000
dan (2) Installment Sale Agreement senilai USD32.711.000. Amandemen tersebut bertujuan untuk
melakukan perpanjangan Availability Period yang awalnya 31 Desember 2015 menjadi 31
Desember 2016. Kegiatan tersebut meliputi: pembangunan Medical Research Center di Universitas
Indonesia Salemba, pembangunan University Hospital di Universitas Andalas Padang dan
pembangunan University Hospital di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Amandemen tersebut
baru dilaporkan pada bulan Oktober 2015 karena dokumen amandemen tersebut diterima pada
bulan Oktober 2015.
Kedua, amandemen perjanjian Pinjaman Multilateral yang ditandatangani pada tanggal 9
Oktober 2015 untuk pembiayaan kegiatan National Community Empowerment Program in Urban
Areas for 2012-2015 Project, senilai USD266.000.000. Amandemen tersebut bertujuan untuk
melakukan perpanjangan Availability Period yang awalnya 31 Desember 2015 menjadi 31
Desember 2016. Kegiatan ini merupakan kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan
dengan basis pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, amandemen perjanjian Pinjaman Multilateral yang ditandatangani pada tanggal 19
Oktober 2015 untuk pembiayaan kegiatan Java Bali Distribution Performance Improvement
Project, senilai USD266.000.000. Amandemen tersebut bertujuan untuk melakukan realokasi
kategori dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pendanaan sebagai akibat ditutupnya
pendanaan dari AFD yang telah berakhir. Kegiatan ini bertujuan bertujuan untuk mengurangi biaya
operasi tenaga listrik dan emisi gas buang CO2 dan meningkatkan efisiensi distribusi
ketenagalistrikan di lima wilayah Jawa Bali meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, jawa Timur
dan Bali.
Satu perjanjian pinjaman KSA/LPKE yang diamandemen, digunakan untuk membiayai
alutsista Kementerian Pertahanan bersumber dari Deutsche Bank Hongkong telah ditandatangani
pada tanggal 29 September 2015. Amandemen perjanjian pinjaman ini bertujuan untuk
memperpanjang availability period. Amandemen tersebut baru dilaporkan pada bulan Oktober
2015 karena dokumen amandemen tersebut diterima pada bulan Oktober 2015.
Untuk amandemen perjanjian Hibah Multilateral sebanyak masing-masing satu perjanjian
dari Uni Eropa dan World Bank untuk melakukan perpanjangan availability period dan satu
perjanjian dari Hibah Multilateral dari UNDP untuk mengakomodir perubahan scope of project.
Pertama, perjanjian Hibah Multilateral dari Uni Eropa untuk kegiatan Education Sector
Support Programme (ESSP) Phase I telah ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2015.
Amandemen dimaksudkan untuk memperpanjang availability period dari tanggal 26 Mei 2016
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Oktober 2015– hal 5
menjadi 26 Juli 2017. Amandemen tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Renstra
Pendidikan tahun 2015-2019 berupa kegiatan penelitian terkait: (i) penerapan pendidikan wajib 12
tahun, (ii) peningkatan kualitas pembelajaran, (iii) peningkatan pengajaran dan tenaga
kependidikan, (iv) peningkatan pendidikan tinggi, (v) peningkatan pendidikan dan pengembangan
anak usia dini, (vi) peningkatan pengembangan keterampilan, serta (vii) peningkatan tata kelola
dan aspek keuangan.
Kedua, perjanjian Hibah Multilateral dari World Bank untuk kegiatan Technical Assistance
for the Surabaya Urban Transport Corridor Development Project telah ditandatangani pada tanggal
23 Oktober 2015. Amandemen dimaksudkan untuk memperpanjang availability period dari
tanggal 30 September 2015 menjadi 30 September 2016. Hibah ini bertujuan untuk penyediaan
Technical Assistance (TA) dalam rangka pelaksanaan feasibility study pembangunan sistem Mass
Rapid Transit (MRT) di Surabaya, meliputi kegiatan fasilitasi peningkatan akses dan mobilitas di
Kota Surabaya, penguatan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan transportasi perkotaan
yang terintegrasi.
Ketiga, perjanjian Hibah Multilateral dari UNDP untuk kegiatan Safer Communities Through
Disaster Risk Reduction in Development (SC-DRR) Phase II telah ditandatangani pada tanggal 9
Oktober 2015. Amandemen dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan (1) Penyesuaian skala
proyek berdasarkan ketersediaan dana, (2) Pengurangan cakupan output 1 dan 2 untuk fokus pada
policy guidance dan capacity development, dan (3) Pembatalan output 3 yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan akan pengurangan risiko di tingkat komunitas.
3. Penutupan Masa Laku Penarikan Hibah
Pengadministrasian penutupan masa laku pinjaman pada bulan Oktober 2015 dilakukan
untuk satu hibah multilateral dari World Bank.
Hibah Multilateral dari World Bank untuk kegiatan Water and Sanitation Policy and Action
Planning Facility Project (WASPOLA) senilai USD2.325.490,00 di Bappenas. Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, terhadap air
minum dan sanitasi yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi terhadap
peningkatan ekonomi dan mendukung pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)
khususnya target air minum dan sanitasi pada tahun 2015.
