LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH …

LAPORAN PENGELOLAANPINJAMAN DAN HIBAH PEMERINTAHSEMESTER I TAHUN 2014

Kementerian KeuanganRepublik Indonesia

4

Cover Story:Suasana sekitar dermaga di kawasan Aceh seakan-akan melupakan bencana yang pernah datang. Dermaga tersebut dibangun

melalui pembiayaan salah satu komponen hibah dari ADB yaitu untuk kegiatan Earthquake and Tsunami Emerging Support

Project . Hibah senilai USD290 juta ini ditandatangani pada tanggal 29 April 2005 sebagai respon dari bencana Tsunami. Melalui

hibah ini, dilakukan kegiatan livelihood restoration terutama terkait perbaikan sarana penangkapan ikan yang merupakan salah

satu mata pencaharian utama rakyat Aceh, termasuk melalui perbaikan sekitar 3000 kapal nelayan.

Kilas Kinerja Higlight Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Sambutan Direktur Pinjaman dan Hibah

PInjaman Baru Pinjaman Multilateral A. World Bank B. ADB C. IDB

Pinjaman Bilateral A. Pemerintah Perancis B. Pemerintah Jepang C. Pemerintah Arab Saudi D. Pemerintah Korea Selatan

Pinjaman KSA/LPKE

Pinjaman Dalam Negeri

Hibah Baru Hibah Multilateral A. World Bank B. ADB C. European Eunion D. UNDP

DAFTAR ISI

125

788910

1111111415

16

17

181919202122

6

Hibah Bilateral A. Pemerintah Australia B. Pemerintah Jepang

Amandemen Pinjaman dan Hibah on-Going Amandemen Pinjaman Multilateral A. ADB B. World Bank C. IDB

Amandemen Pinjaman Bilateral A. Pemerintah Jepang B. Pemerintah Perancis C. Pemerintah Spanyol D, Pemerintah Jerman Amandemen Pinjaman KSA/LPKE

Amandemen Pinjaman Dalam Negeri

Amandemen Hibah Multilateral A. World Bank B. European Union

Amandemen Hibah Bilateral A. Pemerintah Jepang B. Pemerintah Australia

Penutupan Masa Laku Pinjaman dan Hibah Pinjaman Multilateral A. ADB B. World Bank

Pinjaman Bilateral A. Pemerintah Jepang

232323

2425252627

2828293030

31

34

353536

373738

40404042

4042

Debt Swap Pemerintah JermanDaftar Istilah

454546

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH PEMERINTAHSEMESTER I TAHUN 2014

Kementerian Keuangan 1

KILAS KINERJA

HIGHLIGHT PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

Kewajiban publikasi informasi terkait pengelolaan Pinjaman dan Hibah Pemerintah sebagai bagian dari Keuangan Negara diamanatkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah pasal 82 ayat 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah pasal 29 ayat 1.

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan dan standar pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia yang efektif, efisien, aman, dan akuntabel. Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi: (i) penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah; (ii) amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah; (iii) penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah; dan (iv) pelaksanaan Debt Swap. Pada periode Januari - Juni 2014, Pemerintah telah menandatangani 32 perjanjian pinjaman senilai eq. USD1,52 miliar yang terdiri dari 25 pinjaman luar negeri senilai eq. USD1,50 miliar atau 99% total nilai pinjaman dan tujuh pinjaman dalam negeri senilai eq. USD0,20 miliar atau 1% dari total nilai pinjaman. Sebagian besar pinjaman luar negeri baru merupakan Pinjaman Bilateral (sebelas pinjaman) senilai eq. USD798,98 juta atau 53% dari total nilai pinjaman luar negeri, sisanya adalah enam Pinjaman Multilateral senilai eq. USD515,79 juta dan delapan pinjaman Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) senilai eq. USD191 juta.

Persentase Jenis Pinjaman yang Ditandatangani pada Semester I 2014

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang2

Pinjaman Bilateral didominasi tujuh pinjaman dari Pemerintah Jepang melalui JICA senilai JPY62,33 miliar atau eq. USD610,87 juta untuk membiayai proyek Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas. Pinjaman lainnya adalah dua pinjaman dari Pemerintah Korea Selatan melalui Exim Bank of Korea senilai USD85 juta yaitu untuk pembiayaan proyek Development of Sewerage System in Batam Island dan Fast Patrol Boat for Indonesian National Police, satu pinjaman dari Pemerintah Arab Saudi melalui SFD senilai SAR131,25 juta untuk pembiayaan Development of Education in Seven Universities, dan satu pinjaman dari Pemerintah Perancis melalui Natixis senilai EUR 48 juta untuk pembiayaan Improvement on TV Transmitting Stations Phase II (ITTS-II).

Perjanjian Pinjaman Multilateral yang ditandatangani berasal dari: (i) World Bank, yaitu satu pinjaman untuk pembiayaan Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project senilai USD48,38 juta; (ii) ADB, yaitu tiga pinjaman untuk Neighborhood Upgrading and Shelter Project-Phase 2 (NUSP-2), dan Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) untuk porsi ADB-OCR senilai USD80 juta dan ADB-AIF senilai USD40 juta; serta (iii) IDB, yaitu dua pinjaman yang terdiri dari The Support to Higher Education Project senilai USD174,01 juta dan Community Based Sanitation Project SANIMAS senilai USD100 juta.

Adapun pinjaman KSA/LPKE baru ditujukan untuk membiayai kegiatan di Kementerian Pertahanan senilai eq. USD165,92 juta serta dua pengadaan di POLRI senilai USD25,08 juta. Lender pinjaman-pinjaman dimaksud adalah PT BNI (Persero) – Singapura, Bank of China – Cayman Island, Deutsche Bank – London, JBIC, BTMU – Singapura, BTMU – Tokyo, SMBC, dan Korean Exim Bank. Pinjaman terbesar adalah dari JBIC dan BTMU – Tokyo masing-masing senilai USD34 juta.

Untuk pinjaman dalam negeri, lima pinjaman digunakan dalam rangka pembiayaan kegiatan di Kementerian Pertahanan senilai IDR194,17 miliar, sementara dua lainnya membiayai kegiatan di POLRI senilai IDR19,89 miliar. Pinjaman dimaksud berasal dari PT Bank Mandiri (Persero), PT BPD Jawa Barat dan Banten, serta PT BPD Jateng.

Jika dilihat dari executing agency, meskipun terdapat sebelas perjanjian pinjaman yang ditandatangani untuk proyek Kementerian Pertahanan senilai eq. USD182,39 juta, namun nilai pinjaman terbesar diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang memerlukan banyak pembiayaan infrastruktur yaitu sebanyak delapan pinjaman dengan nilai total eq. USD510,60 juta. Nilai pinjaman terbesar berikutnya diberikan kepada Kementerian Perhubungan senilai USD325,33 juta untuk dua pinjaman, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai USD209,00 juta untuk dua pinjaman.

Selama Semester I Tahun 2014, Pemerintah menerima 12 hibah senilai eq. USD79,24 juta yang terdiri dari sepuluh Hibah Multilateral senilai eq. USD58,40 juta atau sebesar 74% dari total nilai hibah dan sisanya adalah dua Hibah Bilateral senilai eq. USD20,84 juta. Hibah Multilateral diterima dari World Bank, ADB, UNDP, dan EU. Hibah dari World Bank mencakup pembiayaan untuk (i) COREMAP-CTI, (ii) PNPM Village Training Program Project, (iii) ASTAE Grant for Clean Stove Initiative Project, dan (iv)Technical Assistance for the Surabaya Urban Transport Corridor Development Project. Adapun hibah dari ADB merupakan hibah untuk pembiayaan empat proyek yang terdiri dari (i) Indonesia Irrigation Sector Project to prepare for the Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project for Western Indonesia Phase 1 (and for Eastern Indonesia Phase 1), (ii)Technical Assistance for Aligning Asian Development Bank and Country Systems for Improved Project Performance, (iii)Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo, dan (iv) Aligning Asian Development Bank and Country Systems for Improved Project Performance. Hibah dari UNDP ditujukan untuk membiayai Third National Communication (TNC) to the United Nation Framework Convention on Climate Change, sementara hibah dari EU ditujukan untuk membiayai EU Support to the Justice Sector Reform in Indonesia.



Hibah Bilateral diterima dalam rangka pembiayaan proyek Kementerian Pekerjaan Umum yaitu dari DFAT Australia sebesar AUD12,20 juta untuk Australia Indonesia Infrastructure Grants for Pilot Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) dan dari JICA sebesar JPY961 juta untuk The Project For Construction of Bridges in the Province of Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaksanaan amandemen perjanjian pinjaman dan hibah on going, selama Semester I tahun 2014 telah ditandatangani 36 amandemen untuk perjanjian pinjaman yang mencakup 39 perubahan mengingat terdapat amandemen yang mengakomodasi lebih dari satu jenis perubahan. Sementara itu untuk perjanjian hibah, amandemen dilakukan atas tujuh perjanjian yang mencakup sebelas perubahan. Sekitar 59% amandemen bertujuan untuk memperpanjang Closing Date pinjaman, 18% untuk perubahan acuan tingkat suku bunga, 13% untuk realokasi pinjaman, dan sisanya untuk tujuan lainnya seperti perpanjangan batas waktu pengefektifan pinjaman serta pengurangan jumlah pinjaman. Amandemen terbanyak dilakukan untuk pembiayaan proyek Kementerian Pertahanan khususnya terkait perpanjangan Closing Date (14 amandemen) dan perubahan acuan tingkat suku bunga (tujuh amandemen). Perpanjangan Closing Date umumnya disebabkan pelaksanaan proyek yang mundur dari jadwal seharusnya, sementara perubahan acuan suku bunga dari SIBOR USD ke LIBOR USD dilakukan untuk pinjaman KSA mengingat SIBOR USD sudah tidak tersedia per tanggal 1 Januari 2014.

Selama bulan Januari - Juni 2014 terdapat tujuh pinjaman yang mengalami penutupan masa laku pinjaman baik berupa pernyataan Closing Account maupun Closing Date. Lima di antaranya merupakan Pinjaman Multilateral yaitu empat pinjaman dari ADB serta 1 pinjaman dari World Bank, sementara dua sisanya merupakan Pinjaman Bilateral dari JICA. Pinjaman dari ADB terdiri dari pembiayaan proyek: (i) Nutrition Improvement through Community Empowerment Project (NICE); (ii) Madrasah Education Development Project (MEDP); (iii) Participatory Irrigation Sector Project (PISP); dan (iv) Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri II. Pinjaman dari World Bank adalah untuk pembiayaan Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU) Project, sedangkan dari JICA adalah untuk: (i) Ulubelu Geothermal Power Plant Project; dan (ii) Tanjung Priok Gas Fired Power Plant Extension Project.

Dalam periode yang sama hanya terdapat 1 pengelolaan Debt Swap terkait laporan realisasi penghapusan utang yang dilakukan dalam kerangka kegiatan Debt to Nature Swap III – Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises. Perjanjian Debt Swap ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006 antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia berupa komitmen penghapusan utang dengan syarat Pemerintah Indonesia membiayai kegiatan tertentu yang disepakati dengan dana yang bersumber dari APBN (sebesar 50% dari alokasi komitmen). Melalui surat tanggal 15 Mei 2014, KfW atas nama Pemerintah Jerman menyampaikan penghapusan utang sebesar EUR8,96 juta.

59%13%

18%

10%

Perpanjangan Closing Date

Realokasi Kategori

Perubahan Acuan Tingkat Suku Bunga

Lainnya

Persentase Jenis Amandemen yang dilakukan pada Semester I 2014


SAMBUTANDIREKTUR PINJAMAN DAN HIBAH

Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara, pinjaman dan hibah Pemerintah harus dikelola secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk dapat memenuhi asas transparan tersebut, Pemerintah mengemban tugas untuk menyelenggarakan publikasi informasi mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah baik yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri secara berkala.

Direktorat Pinjaman dan Hibah – Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagai unit di Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah telah melaksanakan tugas dimaksud melalui penerbitan laporan bulanan maupun semesteran. Adapun laporan ini merupakan Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Semester I Tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari laporan bulanan yang telah diterbitkan setiap bulan selama periode Januari s.d. Juni 2014 melalui website www.djpu.kemenkeu.go.id.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilakukan selama Semester I Tahun 2014, laporan ini diawali dengan kilas kinerja, diikuti dengan deskripsi untuk setiap kegiatan utama pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilakukan, yang terdiri dari lima bagian, yaitu: (i) Pinjaman Baru, (ii) Hibah Baru, (iii) Amandemen Pinjaman dan Hibah On-Going, (iv) Penutupan Masa Laku Pinjaman dan Hibah; dan (v) Debt Swap.

Sebagaimana akan diuraikan lebih detil dalam laporan ini, selama Semester I Tahun 2014, pemerintah telah menandatangani 25 perjanjian pinjaman luar negeri senilai eq. USD1,50 miliar dan tujuh perjanjian pinjaman dalam negeri senilai IDR1,20 triliun. Sementara itu, perjanjian hibah yang ditandatangani berjumlah 12 yang seluruhnya berasal dari luar negeri dengan nilai eq. USD79,24 juta. Adapun amandemen dilakukan atas 34 perjanjian pinjaman dan hibah luar negeri yang didominasi pleh pinjaman dari Kreditor Swasta Asing/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, dan dua perjanjian induk untuk pinjaman dalam negeri. Mayoritas amandemen dilakukan untuk memperpanjang Closing Date (masa laku) pinjaman maupun hibah. Dalam periode yang sama terdapat tujuh pinjaman, baik multilateral maupun bilateral, yang dilaporkan mengalami Closing Account/Closing Date, dan satu realisasi penghapusan utang terkait perjanjian Debt Swap dengan Pemerintah Jerman.

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; Para rekan sejawat; Para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua,



Pengalaman selama setengah tahun ke belakang telah memberikan berbagai pelajaran berharga khususnya dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan pinjaman dan hibah. Isu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah terkait urgensi untuk mengawal pelaksanaan proyek, terutama yang dibiayai pinjaman, sejak tahap persiapan untuk memastikan perencanaan yang lebih matang sehingga kebutuhan perpanjangan Closing Date pinjaman dapat dihindari. Selain itu, kebutuhan akan aplikasi khusus terkait pengelolaan pinjaman dan hibah, yang terintegrasi dengan DMFAS, dirasakan sangat mendesak terutama untuk memastikan monitoring pelaksanaan proyek yang lebih baik serta tersedianya data pinjaman dan hibah yang lebih akurat dan cepat.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pegawai di lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah yang telah menunjukkan komitmen dan kerja keras yang tinggi dengan terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan hibah. Tidak lupa terima kasih setinggi-tingginya juga kami haturkan kepada para pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pinjaman dan hibah selama Semester I Tahun 2014.

Tidak ada gading yang tak retak. Untuk itu, kami akan sangat menghargai saran dan masukan dari seluruh pihak untuk penyempurnaan laporan ini. Pada akhirnya semua upaya yang dilakukan diharapkan dapat menghantarkan Pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan pinjaman dan hibah yang efektif, efisien, aman, dan akuntabel sebagaimana dicita-citakan.

Wa’alaikumussalaam Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Jakarta, Juli 2014Direktur Pinjaman dan Hibah

Ayu Sukorini




PINJAMAN BARU

TERMS AND CONDITIONS

Amount USD47.380.000,00

Signing Date 17 Maret 2014

Closing Date 30 Juni 2019

Interest Rate LIBOR + variable spread (0,37%)

Front End Fee 0.25% dari total loan (dibayar melalui APBN)

Maturity Period 19.5 tahun

Grace Period 10,5 tahun

Executing Agency Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pinjaman Multilateral yang diterima Pemerintah Indonesia pada semester I tahun 2014 berjumlah sebesar USD341,78 juta yang berasal dari 3 Lembaga Multilateral yaitu World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB).

PINJAMAN MULTILATERAL

A. WORLD BANK

Selama periode Januari s.d Juni 2014, Pemerintah Indonesia dengan World Bank menandatangani satu perjanjian pinjaman senilai USD47,38 juta. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai Coral Reef Rehabilitation And Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project. COREMAP-CTI merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kegiatan COREMAP-CTI dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya terumbu karang, ekosistem dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan guna meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.


MSMIP bertujuan untuk meningkatkan fasilitas sanitasi dalam rangka memperbaiki kualitas hidup, kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin di 4 (empat) kota, yaitu Kota Cimahi, Jambi, Makassar, dan Pekanbaru, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan air limbah di kota-kota tersebut.

NUSP-2 bertujuan untuk memperkuat proses perencanaan kota dengan mengintegrasikan masyarakat miskin perkotaan dalam perencanaan kota dan memperbaiki kondisi permukiman kumuh dan penyediaan permukiman baru untuk kaum miskin kota yang ditargetkan.


Amount USD74.40000,00

Signing Date 23 April 2014


Interest Rate USD LIBOR + 0.50% p.a

Commitment Fee 0.15% p.a

Maturity Period 18 tahun

Grace Period 6 tahun

Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

2Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)

1 Neighborhood Upgrading and Shelter Project-Phase 2 (NUSP-2)

Selama periode Januari s.d. Juni 2014, Pemerintah Indonesia menandatangani tiga perjanjian pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sejumlah USD194,40 juta. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai Neighborhood Upgrading and Shelter Project-Phase 2 (NUSP-2), Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) porsi ADB-OCR, dan MSMIP porsi ADB-AIF.

B. ASIAN DEVELOPMENT BANK

TERMS AND CONDITIONSFINANCING SOURCES

ADB-OCR ADB-AIF

Amount USD80.000.000 USD40.000.000

Signing Date 13 Mei 2014 13 Mei 2014

Interest Rate USD LIBOR + 0.5% p.a USD LIBOR +1.4% p.a

Committment Charge 0.15% p.a 0.15% p.a

Maturity Premium 0.15% p.a 0.15% p.a

Maturity 17 tahun 17 tahun

Grace Period 7 tahun 7 tahun

Closing Date 30 September 2019 30 September 2019




C. ISLAMIC DEVELOPMENT BANK


Amount USD100.000.000,00

Signing Date 19 Februari 2014

Closing Date 31 Desember 2018

Interest Rate 6 month USD LIBOR + 1.35% p.a



Executing Agency Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Peker-jaan Umum

2 Community Based Sanitation Project SANIMAS

Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sanitasi, yang mendukung:• Pencapaian target Millenium Development

Goals (MDGS) 2015 yakni menurunnya proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dasar.

• Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop BAB sembarangan.

• Peningkatan kualitas air limbah melalui pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat dan pembinaan perilaku masyarakat penduduk berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran kota di 13 (tiga belas) provinsi, 48 kabupaten/kota dan 1800 lokasi.

1 The Support to Higher Education Project TERMS AND CONDITIONS

Amount USD174.010.000,00

Signing Date 2 Januari 2014


Interest Rate USD LIBOR 6 month + 135 bps p.a



Executing Agency Direktorat Jenderal Pendi-dikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebu-dayaan

Selama periode Januari s.d Juni 2014, Pemerintah Indonesia menandatangani dua perjanjian pinjaman dengan Islamic Development Bank (IDB) senilai USD274,01 juta. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai Community Based Sanitation Project SANIMAS dan The Support to Higher Education Project .


Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi Universitas Negeri di Indonesia yaitu: i) Universitas Negeri Surabaya, ii) Universitas Negeri Yogyakarta, iii) Universitas Tanjung Pura, iv) Universitas Lambung Mangkurat, v) Universitas Sam Ratulangi, dan vi) Universitas Gorontalo.

PINJAMAN BILATERAL

Pinjaman Bilateral yang diterima Pemerintah Indonesia pada semester I tahun 2014 terdiri dari sebelas pinjaman dengan total sebesar EUR48 juta, JPY62,33 juta, SAR131,25 juta dan USD85 juta. Pinjaman ini berasal dari Pemerintah Perancis, Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

A. PEMERINTAH PERANCIS

Pemerintah Indonesia menerima satu pinjaman dari Pemerintah Perancis melalui Natixis senilai EUR48,7 juta untuk membiayai proyek Improvement on TV Transmitting Stations Phase II (ITTS-II). ITTS-II merupakan kegiatan peningkatan dan pembaruan sistem transmisi televisi, peralatan dan fasilitas produksi di 60 (enam puluh) lokasi di seluruh Indonesia. Proyek ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi bagi masyarakat Indonesia khususnya di daerah terpencil untuk peningkatan pengetahuan, hubungan masyarakat dengan pemerintah serta menjaga stabilitas ekonomi, politik dan budaya.


Amount EUR48.000.000,00



Interest Rate 0.22% p.a



Executing Agency Kementerian Komunikasi dan Informatika

B. PINJAMAN JEPANG

Selama periode Januari s.d. Juni 2014, Pemerintah Indonesia menerima tujuh pinjaman dari Pemerintah Jepang melalui JICA sebesar JPY62,33 miliar. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek (i) Railway Double Tracking on Java South Line Project IV (Kroya-Kutoarjo Phase II); (ii) Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I; (iii) Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II); (iv) Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta; (v) Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II; (vi)Countermeasures for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II; dan (vii) Professional Human Resources Development Phase IV.



Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas kapasitas jalur kereta untuk mengantisipasi permintaan di masa depan khususnya seksi Cirebon-Kroya-Kutoarjo di Jawa Tengah. Perluasan dilakukan dengan membangun jalur ganda sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

2 Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I (IP-563)

1 Railway Double Tracking on Java South Line Project (IV) (Kroya-Kutoarjo Phase II)

(IP-562)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan iklim investasi di daerah metropolitan JABODETABEK dengan mengembangkan kapasitas transportasi jalur kereta pusat/Bogor.

3 Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development

(RISE II) (IP-564)

Kegiatan ini bertujuan untuk: (i) mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal; (ii) mengurangi kesenjangan antar wilayah; (iii) mengentaskan kemiskinan di pedesaan, (iv) meningkatkan tata kelola pemerintah daerah; dan (v) memperkuat institusi lokal di wilayah pedesaaan di Indonesia.


Amount JPY16.875.000.000,00



Interest Rate 1.4 % untuk civil works dan 0.01% untuk consulting services

Front End Fee 0,2 %



Executing Agency Direktorat Jenderal Perkeretapian, Kemen-terian Perhubungan


Amount JPY16.322.000.000,00




Front End Fee 0,2%



Executing Agency Direktorat Jenderal Perkeretapian, Kemen-terian Perhubungan


Amount JPY10.029.000.000,00




Front End Fee 0,2%



Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Peker-jaan Umum


5Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River

Area II Jakarta (IP-566)

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi Gunung Merapi dan daerah aliran sungai Progo terhadap aliran sedimentasi lahar yang terjadi lebih sering dan lebih besar setelah letusan gunung Merapi pada tahun 2010. Perlindungan dilakukan dengan membangun saluran pengelak lahar dan kantong pasir sehingga dapat melindungi keselamatan penduduk sekitar serta infrastruktur di wilayah tersebut.

6Countermeasures for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)

(IP-567)

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan kapasitas cadangan air untuk irigasi, pembangkit listrik, sumber daya air untuk masyarakat, dan pengendalian banjir di wilayah provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan melalui pencegahan terhadap sedimentasi dengan membangun closure dike dan overflow dike di bendungan Wonogiri, serta melakukan konservasi daerah tangkapan air termasuk melakukan pembangunan check dam sehingga semuanya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan air di DKI Jakarta dengan membangun sistem pengolahan air limbah yang terdiri atas jaringan saluran air dan fasilitas pengolahan air limbah. Sistem tersebut didukung dengan pengoperasian dan pemeliharaan yang akan berkontribusi terhadap peningkatan sanitasi kota dan kesehatan masyarakat.

4Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Engineering

Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (IP-565)


Amount JPY1.968.000.000,00



Interest Rate 0.01% untuk consulting services

Front End Fee 0.2%





Amount JPY 5.111.000.000,00



Interest Rate 0.1% p.a.

Front End Fee 0.2%



Executing Agency Direktorat Jenderal Sum-ber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum


Amount JPY4.954.000.000,00



Interest Rate 1.4% untuk civil works dan 0.01% untuk consulting services

Front End Fee 0.2%



Executing Agency Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum



Selama periode Januari s.d. Juni 2014, Pemerintah Indonesia menerima satu pinjaman dari Pemerintah Arab Saudi melalui Saudi Fund for Development (SFD) sebesar SAR131,25 juta. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai proyek Development of Education in Seven Universities. Proyek tersebut bertujuan untuk membiayai pembangunan konstruksi gedung baru dan pengadaan fasilitas infrastruktur, peralatan, jasa konsultan, dan start-up workshop.


Amount SAR131.250.000,00

Signing date 12 Maret 2014

Closing date 4 tahun setelah efektif

Interest Rate 2% p.a


Executing Agency Direktorat Jenderal Pen-didikan Tinggi, Kemen-terian Pendidikan dan Kebudayaan

C. PEMERINTAH ARAB SAUDI

7 Professional Human Resources Development Phase IV (IP-568)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program desentralisasi. Hal tersebut ditempuh dengan pengembangan kapasitas sumber daya perencana melalui program gelar dan non-gelar di Indonesia dan di Jepang.


Amount JPY7.075.000.000,00



Interest Rate 0.3 % untuk overseas study dan domestic study program serta 0.01% untuk consulting services

Front End Fee 0,2 %



Executing Agency Pusat Pembinaan, Pen-didikan, dan Pelatihan Perencana - Bappenas


D. PINJAMAN KOREA SELATAN

Selama periode Januari s.d. Juni 2014, Pemerintah Indonesia menerima dua pinjaman dari Pemerintah Korea Selatan melalui Korea Eximbank sebesar USD85 juta untuk membiayai proyek Development of Sewerage System in Batam Island dan proyek Fast Patrol Boat for Indonesian National Police.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas kapasitas jalur kereta untuk membangun saluran pembuangan terintegrasi di kota Batam. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi polusi perkotaan, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat setempat, menarik investor dan meningkatkan sektor pariwisata serta sektor terkait lainnya.

1 Development of Sewerage System in Batam Island

Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas kapasitas jalur kereta untuk melengkapi peralatan operasi utama Kepolisian RI. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keefektifan operasi patroli, mengurangi penyelundupan, dan mencegah pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia.

2 Fast Patrol Boat for Indonesian National Police


Amount USD35.000.000,00


Closing Date 54 bulan setelah efektif

Interest Rate 0.15% p.a.

Front End Fee 0,1% setiap penarikan



Executing Agency Kepolisian Republik Indonesia


Amount USD50.000.000,00


Closing Date 54 bulan setelah efektif

Interest Rate 0.5% p.a

Front End Fee 0,1% setiap penarikan



Executing Agency Badan Pengusahaan Batam



PINJAMAN KREDITOR SWASTA ASING/LEMBAGA PENJAMIN KREDIT EKSPOR

Pemerintah Indonesia pada semester I tahun 2014 menerima Pinjaman Kreditor Swasta Asing/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor sebanyak tujuh pinjaman dengan total sebesar USD186,33 juta dan GBP2,72 juta dengan rincian Lender sebagai sebagai berikut:

No. Lender Curr. Amount

1. Deutsche Bank, London Branch USD 29.750.000,00

2. JBIC USD 34.000.000,00

3 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU), Tokyo Branch USD 34.000.000,00

4. Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU), Singapore Branch USD 25.448.686,75

5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC),Singapore Branch

USD 25.448.000,00

6. Korea Exim Bank USD 25.075.000,00

7. Bank of China, Caymand Island Branch USD 12.605.457,50

Total USD USD 186.327.144,25

8 PT. BNI (Persero), Singapura GBP 2.724.288,25

Total GBP GBP 2.724.288,25


PINJAMAN DALAM NEGERI

Pinjaman Dalam Negeri yang diterima Pemerintah Indonesia pada semester I tahun 2014 terdiri dari tujuh pinjaman dengan total IDR214.06 miliar dengan rincian Lender sebagai berikut:

No. Lender Curr. Amount

1. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk IDR 36.917.148.685,00

2. PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk IDR 9.804.575.000,00

3. PT. BPD Jateng IDR 167.341.938.353,18

Total IDR 214.063.662.038,18




HIBAHBARU

Grant Amount USD1.250.000,00


Closing date 31 Desember 2015

Executing Agency Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri

PROFILHIBAH



Pemerintah Indonesia pada semester I tahun 2014 menerima hibah dari lembaga multilateral dengan nilai total sebesar USD218,84 juta dan EUR10 juta yang berasal dari World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), United Nations Development Programme (UNDP), dan European Union (EU).

HIBAH MULTILATERAL

2. PSF Grant No. TF014361 PNPM Village Training Program Project

Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD), serta Lembaga/Badan kerjasama Antar Desa dalam rangka desentralisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.



Closing date 30 Juni 2019

Executing Agency Direktrat Jenderal Kelautan, Pe-sisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kement-erian Kelautan dan Perikanan

PROFILHIBAH

Selama periode Januari s.d. Juni 2014, Pemerintah Indonesia menerima empat hibah dari World Bank sebesar USD12,8 juta untuk kegiatan (i) Coral Reef Rehabilitation And Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project, (ii) PNPM Village Training Program Project, (iii) Asia Sustainable and Alternative Energy Program (ASTAE) Grant for Clean Stove Initiative Project, dan (iv) Technical Assistance for the Surabaya Urban Transport Corridor Development Project.

A. WORLD BANK

1. Coral Reef Rehabilitation And Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project

Hibah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya terumbu karang, ekosistem, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan guna meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.


Grant Amount USD300.000,00

Signing Date 22 Mei 2014


Executing Agency Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3. Asia Sustainable and Alternative Energy Program (ASTAE) Grant for Clean Stove Initiative Project

Hibah yang bersumber dari ASTAE melalui Bank Dunia ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Indonesia Clean Stove Initiative Program guna meningkatkan akses ke tungku bersih dan efisien di Indonesia.

PROFILHIBAH

B. ASIAN DEVELOPMENT BANK

4. Technical Assistance for the Surabaya Urban Transport Corridor Development Project

Technical Assistance (TA) ini dilaksanakan dalam rangka feasibility study pembangunan sistem Mass Rapid Transit (MRT) di Surabaya, yang meliputi: (i)kegiatan fasilitasi peningkatan akses dan mobilitas di Kota Surabaya; (ii) penguatan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan transportasi perkotaan yang terintegrasi.


Signing Date 16 Juni 2014


Executing Agency Kedeputian Sarana dan Prasarana, Bappenas

PROFILHIBAH

Selama periode Januari s.d .Juni 2014, Pemerintah Indonesia menerima empat hibah dari ADB sebesar USD27,8 juta untuk kegiatan: (i) PPTA 8460-INO: Indonesia Irrigation Sector Project to prepare for the Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project for Western Indonesia Phase 1 and Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project for Eastern Indonesia Phase 1; (ii) Technical Assitance Cluster (TAC) 0013-INO: Sustainable Infrastructure Assistance Program (SIAP); (iii)Technical Assistance 8331-INO: Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo, dan (iv) Technical Assistance for Aligning Asian Development Bank and Country Systems for Improved Project Performance.

1. PPTA 8460-INO: Indonesia Irrigation Sector Project to prepare for the Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project for Western Indonesia Phase 1 and Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project for Eastern Indonesia Phase 1

Hibah ini bertujuan untuk mempersiapkan pinjaman ADB Indonesia Irrigation Sector Project dalam rangka peningkatan produksi pertanian di Indonesia melalui peningkatan keamanan pangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

PROFILHIBAH



Closing date 31 Oktoberi 2014




Closing date 18 Mareti 2018

Executing Agency Kedeputian Sarana dan Prasarana, Bappenas


Signing Date 18 Juni 2014

Closing date 31 Juli 2015

Executing Agency Kedeputian Pendanaan Pembangunan, Bappenas

PROFILHIBAH

PROFILHIBAH




Executing Agency Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan

Grant Amount EUR 10.000.000,00

Signing Date 30 April 2014

Closing date 30 April 2021

Executing Agency Mahkamah Agung

PROFILHIBAH

PROFILHIBAH



2. Technical Assitance Cluster (TAC) 0013-INO: Sustainable Infrastructure Assistance Program (SIAP)

Hibah ini bertujuan untuk memfasilitasi dukungan komprehensif dan terprogram terhadap portofolio infrastruktur ADB dan rencana lainnya di Indonesia yang meliputi sektor energi, water supply, dan sanitation and urban services.

4. Technical Assistance for Aligning Asian Development Bank and Country Systems for Improved Project Performance

Hibah ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia dan ADB dalam menyelaraskan sistem-sistem perlindungan sosial dan lingkungan, serta prosedur pengadaan persiapan proyek sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja proyek.

C. EUROPEAN UNION

3. Technical Assistance 8331-INO: Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo

Hibah dalam bentuk bantuan teknis (TA) ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya hutan secara berkelanjutan di Heart of Borneo (HOB) di Indonesia, yang akan diukur oleh peningkatan tutupan hutan, kapasitas penyerapan karbon, dan produk domestik bruto desa di kawasan hutan lindung.

Selama periode Januari s.d Juni 2014, Pemerintah Indonesia menerima hibah dari European Union (EU)sebesar EUR10 juta untuk kegiatan EU Support to the Justice Sector Reform in Indonesia.

The Support to the Justice Sector Reform in Indonesia

Hibah ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah menguatkan supremasi hukum yang selanjutnya akan menguatkan kepercayaan publik pada sistem peradilan Indonesia.

Grant Amount USD 4.561.000,00



Executing Agency Kedeputian Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan HIdup


D. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

Selama periode Januari s.d Juni 2014, Pemerintah Indonesia menerima hibah dari United Nations Development Programme (UNDP) sebesar USD4,56 juta untuk kegiatan Third National Communication (TNC) to the United Nation Framework Convention on Climate Change.

Third National Communication (TNC) to the United Nation Framework Convention on Climate Change

Hibah ini bertujuan untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan kegiatan persiapan Third National Communication to UNFCCC and Biennial Update Report (BURs) sesuai dengan komitmen Pemerintah kepada UNFCCC sebagaimana diatur dalam Convention Article 4.1 dan 12.1.

PROFILHIBAH

Grant Amount AUD12.200.100,00



Executing Agency Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

PROFILHIBAH

Grant Amount JPY 961.000.000,00


Closing date 28 Februari 2017

Executing Agency Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

PROFILHIBAH



Pemerintah Indonesia pada semester I tahun 2014 menerima hibah bilateral sebesar AUD12,2 juta dari Pemerintah Australia, dan JPY961 juta dari Pemerintah Jepang.

Selama periode Januari s.d. Juni 2014, Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT) memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia senilai AUD12,2 juta untuk kegiatan Australia Indonesia Infrastructure Grants for Pilot Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM).

A. PEMERINTAH AUSTRALIA

Australia Indonesia Infrastructure Grants for Pilot Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)

Hibah yang diterushibahkan ke Provinsi NTB ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan jalan daerah yang lebih baik di Provinsi NTB.

HIBAH BILATERAL

B. PEMERINTAH JEPANG

Selama periode Januari s.d Juni 2014, Pemerintah Jepang melalui JICA memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia senilai JPY961 juta untuk kegiatan The Project For Construction of Bridges in the Province of Nusa Tenggara Barat.

The Project For Construction of Bridges in the Province of Nusa Tenggara Barat

Hibah ini bertujuan untuk pembangunan sepuluh jembatan dan perbaikan jembatan rusak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.


AMANDEMEN PINJAMAN DAN HIBAH ON-GOING


Amandemen ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2014 untuk mengakomodasi realokasi kategori yang akan digunakan untuk penambahan alokasi BLM untuk Rural Infrastructure dan kegiatan Consulting Services. Realokasi ini merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan potensi sisa dana pinjaman yang antara lain diakibatkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar.



AMANDEMEN PINJAMAN MULTILATERAL

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri Project II yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan, dan (ii) meningkatkan kualitas infrastruktur sanitasi.

1 Urban Infrastr ucture and Rural Infrastr ucture S uppor t to PNPM

M andir i Project (USRI)

2 Integrated C itar um Water Resourc es M anagement

Investment Program-Project

A. ASIAN DEVELOPMENT BANK

Amount USD100.000.000,00

Signing date 30 September 2011


Interest rate Libor + 0.30% p.a

Commitment Fee 0.15% p.a

Maturity 25 tahun


Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum.

ADB melalui surat tanggal 18 Juni 2014 menyampaikan persetujuan amandemen untuk porsi OCR (Loan 2500-INO) maupun ADF (Loan 2501-INO SF), yaitu berupa perpanjangan Closing Date pinjaman selama 23 bulan dari semula 30 Juni 2014 menjadi 31 Mei 2016 untuk mengakomodasi penyelesaian: (i) dua paket pekerjaan fisik Rehabilitasi Saluran Tarum Barat; (ii) paket jasa konsultan untuk kegiatan Development of a Basin River Quality Improvement Strategy and Action; dan (iii) kegiatan Detailed Engineering Design Bandung Bulk Water Supply. Selain itu, ADB menyetujui perubahan alokasi pinjaman mencakup perubahan sub kategori, realokasi dana pinjaman antar kategori, dan perubahan porsi pendanaan dalam rangka optimalisasi penggunaan loan OCR untuk konstruksi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendanai serangkaian kegiatan di sektor air yang berkaitan dengan pengelolaan air dan tanah yang diperlukan untuk memulai pengelolaan sumber daya air secara terpadu di Daerah Aliran Sungai Citarum. Kegiatan-kegiatan ini diseleksi berdasarkan “peta” atau rencana investasi strategis untuk pengelolaan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum secara terpadu.

Bank Dunia melalui surat tanggal 27 Maret 2014 menyampaikan persetujuan atas usulan Pemerintah dan selanjutnya menetapkan tanggal 31 Desember 2015 sebagai tanggal closing date yang baru.

Bank Dunia melalui surat tanggal 24 Februari 2014 telah menyetujui perpanjangan batas akhir pengefektifan dari semula tanggal 24 Februari 2014 menjadi tanggal 26 Maret 2014.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terus bertumbuh, dan untuk meningkatkan akses terhadap listrik di Jawa-Bali, Indonesia Barat dan Timur, melalui penguatan dan perluasan kapasitas sistem transmisi daya.

LGDP merupakan pinjaman program dari Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur. Penarikan LGDP berupa reimbursement ke Kas Negara atas DAK Infrastruktur setelah memenuhi persyaratan dan verifikasi yang dilakukan oleh BPKP. Kegiatan LGDP melibatkan Pemda Kabupaten/Kota dan Pemda Propinsi di 5 Propinsi pilot (Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara).

Amount USD220.000.000,00

Date Signed 23 Juni 2010


Interest Rate LIBOR + VSL (0.47%)

Front end fee 0.25% dari total loan

Maturity Period 24,5 tahun

Grace period 9 tahun

Executing Agency

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

1 S ec ond Power Transmissi on D evelopment Project/Scattered

Transmissi on Lines and S ubstati on in Indonesia Phase I I

2 Local Government and D ec entral izati on Project (LGDP)

B. WORLD BANK



Amount USD325.000.000,00

Date Signed 28 Agustus 2013

Closing date 31 Maret 2018

Interest Rate LIBOR + VSL (0.36%)

Front end fee 0.25% dari total loan


Grace period 7.5 tahun

Executing Agency

PT. PLN (Persero)

FINANCING SOURCES

Loan 2500-INIO (OCR) Loan 2501-INO (SF)

Amount USD 20.000.000,00 SDR 20.160.000,00

Signing Date 22 April 2009 22 April 2009

Interest Rate USD LIBOR + 0,20% p.a 1 % p.a selama Grace Period, dan 1,5% p.a tahun selanjutnya

Commitment Fee 0.15 % p.a -

Maturity Period 25 tahun 20 tahun


Closing Date 30 Juni 2014 30 Juni 2014




Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Badan Pusat Statistik dalam menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik terpercaya dan tepat waktu, sesuai dengan kaidah standar internasional dan best practices, serta responsif terhadap kebutuhan para pengguna data.

Amount Original : USD65.000.000,00

Amandemen : USD47.000.000,00

Signing date 11 Mei 2011

Closing date Original : 31 Desember 2016

Amandemen : 30 November 2018

Interest rate LIBOR + VSL

Front-end

Fee0.25 % of loan amount

Maturity 24,5 tahun


Executing

Agency Badan Pusat Statistik

3 S tatistical Capacity Building-C hange and Reform for the D evelopment of

S tatist ics (STATCAP-C ERDAS)

Bank Dunia dengan amendment letter tanggal 21 April 2014 yang selanjutnya di-countersign Dirjen Pengelolaan Utang Pemerintah tanggal 2 Mei 2014 menyampaikan amandemen berupa: (i) pengurangan jumlah pinjaman sebesar USD 18 juta dari semula USD 65 juta menjadi USD 47 juta dan realokasi kategori pembiayaan; (ii) perubahan cakupan kegiatan; dan (iii) perpanjangan masa akhir proyek.

C. ISLAMIC DEVELOPMENT BANK

1 The Upgrading and D evelopment of the S tate Is lamic Universit y

of S unan Gunung D jati , Bandung ( IND-1 27)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas riset dan akademis, serta pengembangan kurikulum yang akan meningkatkan kemampuan UIN Sunan Gunung Djati dalam menyelenggarakan pendidikan dan advance training dengan penambahan fakultas-fakultas teknik modern disamping fakultas syariah dan studi keislaman yang sudah ada.

Loan Amount USD5.190.000,00

Signing date 27 April 2008


Interest rate 5.1% p.a

Front-end Fee 0.15% p.a

Maturity 15 tahun


Executing

AgencyDirektorat Jenderal Pendidikan Islam,

Kementerian Agama



Amandemen dilakukan untuk perpanjangan Closing Date Installment Sale Agreement dari semula 31 Desember 2013 menjadi 31 Desember 2014.



AMANDEMEN PINJAMAN BILATERAL

A. PEMERINTAH JEPANG

Amandemen ditandatangani tanggal 12 Maret 2014 untuk penambahan additional works untuk kategori A yaitu Database and Network Development, item NSDI Networking System to support Geospatial Support Crisis Center (GSCC) dan Storage System dan NSDI Database and Contents Enrichment.

Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai: (i) tata kelola yang baik dari pusat maupun pemerintah daerah; (ii) pekerjaan administrasi yang efisien dan penghindaran investasi digandakan; (iii) pekerjaan dalam produksi geo-spasial data melalui akuisisi dan produksi geo-spasial data pulau sumatera; (iv) pembangunan nasional data geo-spasial infrastruktur (NSDI) sistem jaringan dan pemanfaatan NSDI untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah bagi pemerintah provinsi. Diharapkan hal tersebut dapat berkontribusi untuk pengelolaan sumber daya alam yang tepat sebagai pelindung lingkungan dan mitigasi bahaya alam sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

RISE merupakan pinjaman kegiatan dari JICA yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, perbaikan pengelolaan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta penguatan institusi lokal di tingkat desa.

Amount JPY1.417.000.000,00

Date Signed 29 Maret 2007



Service charge 0.1% per disbursement

Maturity 40 tahun

Grace 10 tahun

Executing Agency

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Amount JPY23.519.000.000,00

Date Signed 29 Maret 2007


Interest rate 1.5% p.a.

Service charge 0.1% per disbursement

Maturity 30 tahun


Executing Agency

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Ke-menterian Pekerjaan Umum

1 Nati onal G eo-S patial D ata Infrastr ucture D evelopment Project

IP-544

2 Regi onal Infrastr ucture for S ocial Ec onomic D evelopment (RI SE) – IP

543



Surat JICA tanggal 13 Februari 2014 menyampaikan persetujuan usulan realokasi berupa revisi perubahan anggaran per kategori loan preceeding dana pinjaman luar negeri kegiatan dimaksud.


B. PEMERINTAH PERANCIS

1 S trengthening West Kal imantan Power Grid

Kegiatan ini dibiayai Pemerintah Perancis melalui AFD (Agence Francaise de Developpement) yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan listrik berbasis diesel dan subsidi listrik di Kalimantan Barat dengan mengimpor listrik dari Sarawak dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, jaringan transmisi yang dibangun juga akan memungkinkan ekspor dari Indonesia ke Sarawak di masa depan.

Amount USD49.500.000.00

Date Signed 8 Februari 2013


Interest rate LIBOR + [78-98] bps

Maturity 15 tahun


Executing Agency PT. PLN (Persero)

Amandemen yang dilakukan adalah berupa penyesuaian terms and conditions mengingat pinjaman belum dapat ditarik pada batas waktu yang ditentukan.




C. Pemerintah Spanyol

1 Animal Husbandr y Technolog y and Pra ctic e Improvement to Acc elerate

Meat and Mi lk Producti on Project

Kegiatan ini merupakan salah satu proyek tindak lanjut dari kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Spanyol melalui BBVA Spain yang dituangkan dalam MOU Indonesian-Spanish Financial Cooperation Programme yang ditandatangani tanggal 12 dan 15 April 2004, serta addendum MOU tanggal 10 Maret 2005.

Amount EUR7.394.158,78

Date Signed 12 dan 15 April 2014


Interest rate EURIBOR 6 months + 1,5%p.a.Font End Fee 0,5% to undisbursed

Maturity 10 tahun

Executing Agency

Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI

Amandemen ditandatangani tanggal 28 Maret 2014 untuk perpanjangan Drawdown Period dari semula 20 Oktober 2013 (24 bulan masa penyelesaian pekerjaan) menjadi 20 Desember 2014 (38 bulan masa penyelesaian pekerjaan.


D. Pemerintah Jerman

1 S ector Programme Rai lway I I – Tra ck M aintenanc e Improvement

Programme

Kegiatan ini dibiayai Pemerintah Jerman melalui KfW dan bertujuan untuk pengadaan sistem pemeliharaan rel dalam rangka pemeliharaan kapasitas transportasi kereta api di Indonesia.

Amount EUR19.000.000,00

Date Signed 22 Desember 2009



Font End Fee 0,25% p.a.

Maturity 40 tahun

Grace 10 tahun

Executing Agency

Direktorat Jenderal Perkere-taapian Kementerian Perhubungan


Amandemen yang disetujui berupa realokasi dan perpanjangan closing date dari semula 30 Juni 2014 menjadi 30 Juni 2016.

Amount EUR13.000.000,00

Date Signed 22 Desember 2009


Interest rate 4,66 %

Font End Fee 0.25% p.a

Maturity 20 tahun

Grace 5 tahun

Executing Agency

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Porsi Soft Loan

Porsi Komersil


AMANDEMEN PINJAMAN KOMERSIAL/KREDIT EKSPOR

Pemerintah Indonesia dan Nordea Bank pada tanggal 3 Januari 2013 telah menyetujui perpanjangan Availability Period dari semula 31 Oktober 2013 menjadi 31 Desember 2013 untuk mengakomodasi penambahan alokasi dana melalui revisi DIPA.


Signing date 13 April 2011

Executing Agency

Kementerian Perhubungan

1 Nordea Bank Danmark A/S

4 BNI Singapore



Melalui surat tanggal 23 Januari 2014, PT BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch menyampaikan Letter of Amendement perihal terkait dengan perubahan acuan suku bunga dari semula SIBOR menjadi LIBOR.

Melalui surat tanggal 22 Januari 2014, BNI Singapore menyampaikan Letter of Amendement perihal terkait dengan persetujuan perpanjangan availability period sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.

2 BNI Singapore


3 BNI Singapore

Melalui surat tanggal 23 Januari 2014, PT BNI (Persero) Tbk. Singapore Branch menyampaikan Letter of Amendement perihall terkait dengan perubahan acuan suku bunga dari semula SIBOR menjadi LIBOR.


5 BNI Singapore


Melalui surat tanggal 22 Januari 2014, BNI Singapore menyampaikan Letter of Amendement perihal terkait dengan persetujuan perpanjangan availability period sampai dengan tanggal 12 Juli 2014.

6 Credit Agr icole-Perancis


Credit Agricole-Perancis pada tanggal 27 Januari 2014 telah menyetujui perpanjangan batas waktu pemenuhan Conditions Precedent .


Signing date 19 Desember 2011

Executing Agency

Kementerian Pertahanan


Signing date 23 januari 2012

Executing Agency

Kementerian Pertahanan melalui Mabes TNI AU


Signing date 13 Januari 2012

Executing Agency

Kementerian Pertahanan melalui Mabes TNI AU



Executing Agency

POLRI

Loan Amount EUR98.043.241,5


Executing Agency





Signing date 29 Juni 2010

Executing Agency


7 BNI Hong Kong







Loan Amount USD 3.060.000,00


Executing Agency

POLRI


Signing date 4 Agustus 2010

Executing Agency




Executing Agency


Loan Amount USD 9.520.000,00

Signing date 19 Juli 2011

Executing Agency




Executing Agency

POLRI

Amandemen dilakukan dalam 1 surat untuk 5 perjanjian pinjaman sekaligus berupa perubahan acuan tingkat suku bunga dari SIBOR USD menjadi LIBOR USD. Amandemen tersebut dilakukan karena mulai tanggal 1 Januari 2014 SIBOR USD tidak diterbitkan.

PT. BNI Hong Kong dengan surat tanggal 21 Februari 2014 menyampaikan persetujuan untuk memperpanjang masa availability period yang semula berakhir tanggal 9 September 2013 menjadi tanggal 9 September 2014.

10 BNI Hong Kong 1 1 BNI Hong Kong

12 BNI Hong Kong



Executing Agency



Amandemen yang dilakukan adalah terkait perpanjangan Availability Period dari semula 13 Nov 2013 menjadi s.d. 31 Jul 2015.

Loan Amount USD2.549.938.80


Executing Agency



Amandemen yang dilakukan adalah terkait perpanjangan Availability Period dari semula 16 Nov 2013 s.d 31 Des 2014.

13 BNI Singapore 14 BNI Singapore

8 BNI Hong Kong 9 BNI Hong Kong




Executing Agency

TNI AD





Signing date 23 Oktober 2012

Executing Agency

Mabes TNI



Executing Agency

TNI AU

BNI Tokyo melalui surat tanggal 2 April 2014 menyetujui perlunya perpanjangan Availability Period semula dari 30 Desember 2013 menjadi 30 Agustus 2014.

BNI Tokyo melalui surat tanggal 2 April 2014 menyetujui perpanjangan Availability Period semula dari tanggal 23 Februari 2014 menjadi 23 April 2014.

BNI Tokyo melalui surat tanggal 2 April 2014 menyetujui perpanjangan Availability Period semuloa dari tanggal 28 Mei 2014 menjadi 31 Desember 2014.



Executing Agency

MABES TNI


BNI Tokyo melalui surat tanggal 4 Juni 2014 menyetujui perpanjangan Availability Period menjadi 15 Juli 2014.

Loan Amount

USD120.699.998,73


Executing Agency

TNI AU


BRI Cayman Island menyutujui perpanjangan Availability Period yang semula berakhir pada tanggal 28 Oktober 2013 menjadi tanggal 30 Agustus 2014. Selain itu, dilakukan perubahan terkait Schedule Disbursement dan Payment Schedule.


Signing date 19 Juli 2011

Executing Agency



BNI Hong Kong menyetujui perpanjangan Availability Period dari 6 Januari 2014 menjadi 30 Agustus 2014.

15 BNI Tokyo 16 BNI Tokyo 17 BNI Tokyo

18 BNI Tokyo 19 BRI Cayman Is land 20 BNI Hong Kong





Executing Agency



BNI Singapore menyetujui perpanjangan Availability Period dari semula 30 Apr 2014 menjadi 30 Jun 2014.

Loan Amount

USD2.762.650,00

Signing date 17 September 2013

Executing Agency



BNI Singapore menyetujui perpanjangan Availability Period dari semula 17 Jul 2014 menjadi 17 Aug 2014.



Executing Agency



BNI Singapore menyetujui perpanjangan Availability Period dari semual 13 Jul 2014 menjadi 31 Jul 2015.

21 BNI Singapore 22 BNI Singapore 23 BNI Singapore

AMANDEMEN PINJAMAN DALAM NEGERI

Loan Amount IDR1.000.000.000.000


Executing Agency



Amandemen dilakukan terkait permintaan Kementerian Pertahanan untuk memperpanjang Masa Penarikan dalam rangka mengakomodasi penyelesaian beberapa Kontrak Kementerian Pertahanan (s.d. 31 Desember 2014). Perpanjangan Masa Penarikan dari 31 Desember 2013 menjadi sampai dengan 31 Desember 2014.

Loan Amount IDR 573.448.198.000,00


Executing Agency



Amandemen dilakukan terkait permintaan Kementerian Pertahanan untuk menyesuaikan Masa Penarikan dalam rangka mengakomodasi penyelesaian Kontrak Torpedo SUT dan Komponen Pendukungnya 18 bulan (s.d. 30 April 2015). Perpanjangan Masa Penarikan dari 31 Desember 2014 menjadi sampai dengan 30 April 2015.

1 Bank BJB

2 Bank Mandir i


1 PSF Grant Integrated M anagement Informati on System (MI S) for PNPM

M andir i-SIMPA DU Phase 2 Project

Bank Dunia melalui surat tanggal 19 Desember 2013 menyampaikan amandemen persetujuan realokasi kategori dan perpanjangan Closing Date pinjaman.

Hibah ini bertujuan untuk mengefektifkan monitoring dan desain rencana program pengurangan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Grant Amount USD977.000,00

Signing Date 13 Mei 2011

Closing date 30 November 2014

Executing Agency Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas

PROFILHIBAH

2 Korea Ec onomic and Pea c e-bui lding Transit i ons Tr ust Fund No.

TF010266 Grant for Nati onal Vi olenc e Monitoring System (NVMS)Project

Hibah ini bertujuan untuk membangun database yang mendokumentasikan peristiwa dan dampak kekerasan di tujuh provinsi yang paling berpotensi terjadi konflik sosial.


Signing Date 16 Januari 2012

Closing date 31 Mei 2015

Executing Agency Dieksekusi oleh World Bank, dengan Kemenkokesra sebagai counterpart

PROFILHIBAH

Bank Dunia melalui surat tanggal 13 Februari 2014 menyampaikan amandemen persetujuan additional financing.

A. WORLD BANK



AMANDEMEN HIBAHMULTILATERAL

B. European Union

1 EU-Indonesia Trad e S uppor t Programme I I

TSP II merupakan hibah dari Uni Eropa yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan Indonesia agar dapat terintegrasi dengan sistem perdagangan internasional dan secara khusus bertujuan untuk: (i) meningkatkan koordinasi dan transparansi proses formulasi dan pelaksanaan kebijakan perdagangan terkait pengembangan ekspor, dan (ii) meningkatkan kualitas infrastruktur yang dapat mendukung akses Indonesia ke pasar internasional.

Grant Amount EUR15.000.000,00

Signing Date 30 Oktober 2009

Closing date 30 Oktober 2015

Executing Agency Kementerian Perdagangan

PROFILHIBAH

Uni Eropa dengan surat tanggal 17 April 2014 menyampaikan dokumen Addendum TSP II berupa perpanjangan operational implementation phase dari semula 60 bulan menjadi 72 bulan.

3 S uppor t for the Third Water S uppl y and S anitati on for

Low Inc ome C ommunit ies Project PAMSIMASHibah ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang sehat di lingkungan pedesaan dan pesisir perkotaan, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai MDGs melalui peningkatan partisipasi masyarakat.

Amandemen yang dilakukan adalah berupa additional financing sebesar USD 16,34 juta perpanjangan closing date dari semula 30 September 2014 menjadi 30 September 2017, dan perubahan performance indicators.


Signing Date 10 September 2009

Closing date 30 September 2017

Executing Agency Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

PROFILHIBAH


AMANDEMEN HIBAHBILATERAL

A.PEMERINTAH JEPANG

Pinjaman ini bertujuan untuk pengadaan peralatan keamanan terkait bidang tugas dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika berupa Strong Motion Seismograph, Broadband Seismograph and VAST Communication serta Digitizer.

1 The Project for Improvement of Equipment for Disaster Risk

M anagementGrant Amount JPY1.500.000.000,00

Signing Date 29 November 2013

Closing date 30 September 2014

Executing Agency Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika

PROFILHIBAH

Amandemen disetujui JICA melalui surat tanggal 2 Mei 2014 dan berlaku efektif per tanggal 28 Maret 2014 untuk perpanjangan availability period dari semula tanggal 31 Maret 2014 menjadi 30 September 2014.

Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kemanan di selat Malaka dan Singapura dengan pengembangan Vessel Traffic System.

2 Grant A greement for Enhanc ement of Vessel Traffic in M ala cca

Singapore S traits, Phase 2

Grant Amount JPY 1.432.000.000,00



Executing Agency Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

JICA dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Januari 2014 telah menyepakati amandemen berupa perpanjangan closing date sampai dengan 31 Desember 2015 dengan pertimbangan bahwa proyek tersebut masih akan dilaksanakan selama 15 bulan.

PROFILHIBAH



B. Pemerintah Australia

Kegiatan Transport Infrastructure Enhancement Grants (IEGs) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum di daerah perkotaan (Solo dan Palembang) agar memiliki kualitas yang lebih baik, efisien, aman dan terjangkau.

Grant Amount AUD 801,827



Executing Agency Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubun-gan dan akan diterushibahkan kepada Pemerintah Kota Solo dan Palembang.

Amandemen ditandatangani tanggal 3 Maret 2014, mencakup perubahan Closing Date program yang tadinya berakhir 31 Desember 2013 menjadi berakhir tanggal 30 Juni 2014 untuk mengakomodir waktu yang diperlukan sampai sisa dana program sebesar AUD270.232,53 dapat ditransfer ke kegiatan PRIM.

PROFILHIBAH1 Transpor t Infrastr ucture

Enhanc ement Grants ( IEG)




PENUTUPAN MASA LAKU PINJAMAN DAN HIBAH

Penutupan Masa Laku Pinjaman Multilateral

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama balita, ibu hamil, dan keluarga miskin melalui model pemberdayaan masyarakat. Program tersebut ditempuh dengan: (i) meningkatkan kapasitas institusi dalam mengembangkan kebijakan, program dan surveilans gizi; (ii) meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan gizi terpadu bagi penduduk rawan di lokasi kegiatan; (iii) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan perbaikan gizi dan sanitas; dan (iv) memperluas program fortifikasi pangan dan komunikasi gizi.


Amount SDR32.588.000,00



Interest Rate 1.00% p.a selama grace period1.50% p.a untuk tahun selanjutnya



Executing Agency Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dan KIA, Kementerian Kesehatan

1 Pinjaman ADB No. 2348-INO (SF): Nutrition Improvement through Community

Empowerment Project (NICE)

Berdasarkan surat ADB tanggal 10 Februari 2014, masa laku pinjaman ini telah ditutup pada tanggal 4 Februari 2014.

A. ASIAN DEVELOPMENT BANK

Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan Madrasah sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kegiatan yang dilaksanakan di 500 Madrasah yang berada di 27 kota/kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dilakukan melalui: (i) peningkatan profesionalisme pengajar Madrasah; (ii) peningkatan ketersediaan fasilitas belajar mengajar dan fasilitas lainnya; (iii) peningkatan efisiensi internal proyek Madrasah; (iv) penguatan manajemen dan sustainability proyek Madrasah.


Amount SDR33.668.000,00



Interest Rate 1.00% p.a. selama grace period1.50% p.a. untuk tahun selanjutnya



Executing Agency Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama

2 Pinjaman ADB No. 2294-INO (SF): Madrasah Education Development Project (MEDP)

Berdasarkan surat ADB tanggal 4 Februari 2014, masa laku pinjaman ini telah ditutup pada tanggal3 Februari 2014.

Penutupan Masa Laku Pinjaman didefinisikan sebagai batas waktu penarikan pinjaman termasuk untuk penyelesaian administrasi pinjaman. Untuk sebagian besar pinjaman multilateral batas ini disebut sebagai Closing Account, sementara untuk mayoritas pinjaman bilateral atau LPKE/KSA batas ini lebih sering disebut Closing Date.


Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) yang mengakomodasi keterbatasan Kabupaten dalam pendanaan, tingkat keberagaman kelembagaan, serta teknis dan kemampuan manajemen.

3 Participatory Irrigation Sector Project (PISP)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan PNPM-Inti pada empat propinsi bagian barat Indonesia, yaitu Jambi, Lampung, Riau dan Sumatera Selatan.


Amount USD84.240.000,00

Signing Date 10 Desember 2009

Closing Date 30 September 2013

Interest Rate LIBOR plus 0.2%

Front End Fee 0.15 %



Executing Agency Direktorat Jendetal Cipta Karya, Kementerian Peker-jaan Umum

4 Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri II

ADB menyampaikan bahwa efektif per tanggal 20 Februari 2014, masa laku penarikan pinjaman Loan Account 2575-INO - Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri II telah ditutup.


FINANCING SOURCES

ADB 2064(SF)-INO ADB 2065-INO

Amount SDR13,270,000.00 USD54.000.000,00

Signing Date 2 Februari 2005 25 Juli 2006

Interest Rate 1 % Grace Period1,5% setelah Grace Period

LIBOR + 0,6%

Font End Fee - 0.5 %

Repayment Period 32 tahun 22 tahun


Closing Date 31 Desember 2012 31 Desember 2012


Berdasarkan surat ADB tanggal 12 dan 21 Maret 2014, masa laku Loan ADB 2065-INO dan Loan ADB 2064-INO telah ditutup pada tanggal 20 Februari 2014.



BERMUTU Project merupakan program Pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja guru melalui peningkatan penguasaan materi pembelajaran dan keterampilan mengajar di kelas.


Amount SDR40.330.000,00

Signing Date 7 November 2007


Service Charge 0.75%

Commitment Fee 0.5%



Executing Agency Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading

(BERMUTU) Project

World Bank melalui surat tanggal 20 Juni 2014 menyampaikan pernyataan penutupan credit account pinjaman IDA 4349 BERMUTU Project per tanggal 4 Juni 2014.

B. WORLD BANK

Pinjaman ini bertujuan untuk pembangunan pembangkit di Tanjung Priok sehingga meningkatkan stabilitas pasokan listrik di jaringan listrik Jawa-Bali.


Amount JPY58.679.000.000


Closing Date 24 Maret 2014

Interest Rate 1.3 % p.a

Service Charge 0.1 % dari nilai setiap disbursement




1 Tanjung Priok Gas Fired Power Plant Extension Project (IP-515)

JICA menyampaikan bahwa masa laku pinjaman ini ditutup pada tanggal 24 Maret 2014.

Penutupan Masa Laku Pinjaman Bilateral

A. PINJAMAN JEPANG


Kegiatan ini bertujuan untuk: (i) memenuhi kebutuhan daya dan meningkatkan stabilitas pasokan listrik di sistem grid Sumatra Selatan dan memberikan kontribusi bagi perbaikan iklim investasi dan pembangunan ekonomi dengan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Ulubelu; dan (ii) mengurangi emisi polutan udara dan karbon dioksida, dan dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengadopsi energi terbarukan.


Amount JPY 20.288.000.000,00



Interest Rate 0.75%

Front End Fee 0.1% p.a




2 Ulubelu Geothermal Power Plat Project (IP-525)

PLN melalui surat tanggal 3 Juni 2014 menyampaikan permintaan penutupan LA IP-525 dengan pertimbangan: (i) pelaksanaan pekerjaan untuk Ulubelu Geothermal Power Plant Project telah selesai dilaksanakan dan seluruh tagihan kontraktor untuk pekerjaan tersebut telah terbayar; (ii) telah disampaikan permintaan kepada JICA melalui surat tanggal 9 Juni 2014 untuk dapat menerbitkan notice completion of disbursement.




DEBT SWAP

Debt Swap

Perjanjian ini merupakan komitmen penghapusan utang sebesar EUR 12,5 juta dengan syarat Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membiayai kegiatan yang disepakati senilai EUR 6,25 juta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yang kemudian diperpanjang menjadi tahun 2013. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Debt Swap III tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia melalui pemberian pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu melakukan investasi dengan teknologi yang ramah lingkungan.


Amount of Commitment EUR12.500.000,00

Signing Date 3 Agustus 2006

Closing Date Desember 2011

Amount Cancelled EUR12.182.322,22

Separate Arrangement Debt Swap III for Nature (DNS) – Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises

PEMERINTAH JERMAN

Melalui surat tanggal 15 Mei 2014, KfW atas nama Pemerintah Jerman menyampaikan penghapusan utang sebesar EUR8,96 juta. Secara keseluruhan jumlah utang yang dihapus untuk kegiatan ini sebesar EUR12,18 juta (Tahap I sebesar EUR3,22 juta dan Tahap II sebesar EUR8,96 juta) dari komitmen yang disepakati sebesar EUR12,5 juta sehingga terdapat sisa komitmen sebesar EUR317,68 ribu.

Selama periode semester I tahun 2014 terdapat 1 pengelolaan penghapusan utang yaitu terkait perjanjian Debt Swap dengan Pemerintah Jerman.




Amandemen adalah proses perubahan dalam suatu perjanjian atau peraturan.

Category adalah jenis pengeluaran dalam suatu kegiatan yang dibiayai dari pinjaman yang bersangkutan.

Closing Date adalah tanggal dimana Pemberi Pinjaman dapat mengakhiri hak Peminjam untuk melakukan penarikan dana dari pinjaman.

Closing Account adalah tanggal dimana seluruh proses administrasi yang menyangkut rekening pinjaman telah selesai.

Commercial Interest Reference Rates (CIRR) adalah serangkaian suku bunga khusus yang disusun menurut mata uang pinjaman yang disediakan oleh negera-negara OECD.

Commitment Fee adalah biaya yang dikenakan untuk tetap menyediakan saldo komitmen pinjaman yang belum ditarik.

Condition Precedent adalah klausul dalam perjanjian pinjaman yang meletakkan faktor-faktor dan/atau kejadian-kejadian yang menentukan berlaku efektifnya/keberlanjutan suatu pinjaman.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) adalah tingkat suku bunga dasar antara Bank Eropa yang menggantikan suku bunga antar bank nasional dinegara-negara peserta European Monetary Union.

Executing Agency adalah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah.

Exposure Fee adalah biaya yang disebabkan keluarnya jaminan kredit ekspor yang harus ditanggung oleh penerima kredit ekspor.

Front End Fee/Upfront Fee adalah biaya yang dikenakan sekali kepada peminjam pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman atau saat pinjaman dinytakan efektif.

Grace Period adalah periode antara tanggal komitmen pinjaman (biasanya tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman) dengan tanggal pembayaran kembali cicilan pokok pinjaman yang pertama kali.

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Hibah yang Direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dimana perjanjian hibahnya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Insurance Premium adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh peminjam kepada suatu perusahaan asuransi atas penjaminan risiko kredit ekspor.

Interest adalah jumlah uang yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk pemakaian uang yang dipinjam.

Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

DAFTARISTILAH



Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah

Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

Legal Fee adalah semua biaya hukum dalam hubungannya dengan suatu operasi kredit atau penerbitan obligasi.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) adalah tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank-bank terkemuka di London dalam rangka pemberian pinjaman kepada bank-bank lain dan dipakai juga sebagai dasar tingkat bunga secara internasional dalam transaksi pinjaman.

LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Management Fee adalah biaya dalam rangka persiapan dokumen Perjanjian Pinjaman termasuk biaya dalam rangka negosiasi.

Maturity Period adalah suatu periode/ekspresi yang digunakan untuk menunjukan seluruh periode pinjaman (masa pelaksanaan kegiatan dan pembayaran kembali).

Preferential Buyer’s Credit adalah aturan yang merujuk pada ketentuan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang dengan term and condition khusus yang lebih rendah dari term and condition pinjaman komersial dengan tujuan mempromosikan perekonomian Cina dan kerjasama perdagangan dengan negara berkembang yang lain.

Repayment Period adalah periode waktu selama masa kewajiban pembayaran pinjaman.

Risk Premium adalah kompensasi yang dimasukkan dalam return jangka panjang dari sekuritas dengan adanya berbagai resiko.

Service Fee adalah semua biaya yang harus dibayar sebagai harga dari pinjaman seperti bunga, commitment fee, management fee dan lain-lain.

Signing Date adalah tanggal penandatanganan suatu perjanjian pinjaman atau perjanjian hibah antara pemberi pinjaman/hibah dan penerima.

Spread/margin adalah persentase tertentu di atas tingkat bunga dasar (base rate) yang telah ditentukan.

Term and Condition merupakan syarat dan kondisi yang berlaku dalam setiap perjanjian.

2

DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAHDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANGKEMENTERIAN KEUANGAN

Gedung Frans Seda Lt.6Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1Jakarta 10710 IndonesiaTelp. (62-21) 3865330Email. [email protected]

Documents

LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH …