LAPORAN PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

Direktorat Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan

EDISI APRIL 2016

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2016– hal 1

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas

utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi:

Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah;

Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah;

Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah;

Pengelolaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan

Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan April 2016.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa:

Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan

Perusahaan Daerah.

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari:

- Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan

beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

- Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk

pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

- Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan

nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan

usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada

Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin

Kredit Ekspor (LPKE).

- LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi,

pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor

negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan

untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan

kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2016– hal 2

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:

Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non

keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan

melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan.

Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah

Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non

keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha

di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja

Selama bulan April 2016, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah meliputi penandatanganan tiga perjanjian terdiri dari dua perjanjian pinjaman dan satu perjanjian hibah, amandemen untuk delapan perjanjian pinjaman, dan penutupan dua perjanjian pinjaman.

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah

1. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan Hibah Baru

Perjanjian pinjaman dan hibah yang ditandatangani pada bulan April 2016 terdiri dari dua

perjanjian pinjaman LPKE/KSA dan satu perjanjian hibah bilateral.

Dua perjanjian pinjaman yang dilaporkan bulan April 2016 merupakan perjanjian LPKE/KSA.

Perjanjian pinjaman yang berasal dari Bank Unicredit, Munich senilai EUR 4.851.290 yang

ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2016 digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista di

Kementerian Pertahanan. Pinjaman ini baru dilaporkan karena dokumen perjanjian yang diterima

pada bulan April 2016. Sedangkan perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada 19 April 2016

31

2

2

2

2

3

3

0

3

6

9

12

Hibah MultilateralPinjaman BilateralPinjaman KSA/LPKE 3

3

1111

0

3

6

9

12

Pemanfaatan Sisa Komitmenperpanjangan masa pengefektifan PerjanjianPenambahan Komitmenperubahan milestone eventPerubahan Nama Hibah

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2016– hal 3

bersumber dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Singapura senilai USD16.978.750, digunakan untuk

membiayai pengadaan almatsus di Kepolisian RI.

Perjanjian Hibah Forest Programme 3 senilai EUR13.500.000 bertujuan untuk mendukung

pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), peningkatan dan rehabilitasi DAS dikawasan TNLL,

perbaikan mata pencaharian masyarakat, dan peningkatan kerja sama antar pemerintah baik di

tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan stakeholders dalam memastikan keselarasan ekologi.

Hibah Bilateral yang berasal dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dengan Executing Agency

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ditandatangani pada tanggal 29 Desember

2015, namun baru dilaporkan pada April 2016 karena terdapat separated agreement yang baru

ditandatangani pada 18 April 2016.

2. Amandemen Perjanjian Pinjaman

Perjanjian pinjaman yang diamandemen pada bulan April 2016 terdiri dari dua perjanjian

Pinjaman Multilateral dan dua perjanjian Pinjaman Bilateral

Perjanjian Pinjaman Multilateral pertama yang diamandemen adalah untuk membiayai

kegiatan National Programme for Community Empowerment in Rural Areas Project yang berasal

dari International Fund for Agricultural Development (IFAD) dengan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Executing Agency senilai

SDR42.033.300. Amandemen yang disepakati pada tanggal 18 April 2016 ini berupa perpanjangan

masa penarikan pinjaman dari 30 September 2016 menjadi 30 September 2018 untuk

menyelesaikan pelaksanaan kegiatan.

Perjanjian Pinjaman Multilateral kedua yang diamandemen adalah untuk membiayai

kegiatan Additional financing for the Local Government and Decentralization Project/ Local

Government and Decentralization Project Phase II yang bersumber dari World Bank dengan

Kementerian Keuangan sebagai Executing Agency. Amandemen yang disepakati pada tanggal

18 April 2016, dengan nilai pinjaman sebesar USD500.000.000, berupa penghapusan ketentuan

penyediaan dana pendamping oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pelaksana kegiatan dan

kewajiban Pemda untuk mengumumkan pemenang lelang secara elektronik pada situs LPSE.

AprilApril

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2016– hal 4

Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Sumber: wartainfrastrukturindonesia.wordpress.com

Perjanjian Pinjaman Bilateral bersumber dari China Exim Bank yang diamandemen pada

tanggal 10 April 2016 adalah pinjaman kegiatan Preferential Buyer Credit Loan Agreement on

Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road Phase I Project, dengan Kementerian PU

dan Perumahan Rakyat sebagai Executing Agency. Amandemen yang disepakati Aprilatas pinjaman

senilai USD 92.999.886,66 dimaksudkan untuk mengakomodir amandemen kontrak berupa

pekerjaan tambah.

Selanjutnya perjanjian Pinjaman Bilateral kedua yang diamandemen pada bulan April 2016

adalah pinjaman untuk membiayai pengadaan Radio Trunking Polda Jabar yang bersumber dari

Korean Exim Bank dengan Kepolisian RI sebagai Executing Agency. Amandemen yang disepakati

pada tanggal 11 April 2016, berupa perpanjangan availability period dari 17 Februari 2016 menjadi

17 April 2016 guna penyelesaian pekerjaan.

3. Closing Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Penutupan perjanjian Hibah Multilateral dari World Bank untuk kegiatan Netherlands

Program for Education Trust Fund Grant for Early Childhood Education and Development Project

(ECED) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan pada tanggal

8 April 2016. Hibah yang bersumber dari Pemerintah Belanda dan diadministrasikan oleh World

Bank, bertujuan meningkatkan perkembangan dan kesiapan anak-anak tidak mampu agar dapat

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan sistem ECED berkualitas.

Sedangkan untuk perjanjian Pinjaman Multilateral dari Asian Development Bank yang

ditutup adalah untuk kegiatan Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) yang

dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas dilakukan

pada tanggal 1 April 2016. Pinjaman ini bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan proyek-

proyek infrastruktur yang menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS) dan

membantu Pemerintah dalam persiapan, pelelangan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur di

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi April 2016– hal 5

tingkat nasional dan daerah. IRSDP juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para

pemangku kepentingan terutama bagi Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang

melaksanakan kontrak yang meliputi (a) Penyiapan studi kelayakan proyek infrastruktur tingkat

nasional dan daerah, (b) Pelaksanaan proses pelelangan proyek yang terbuka dan transparan, dan

(c) Pelaksanaan transaksi proyek.