LAPORAN PENGELOLAANPINJAMAN DAN HIBAH

Direktorat Pinjaman dan HibahDirektorat Jenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan

EDISI JANUARI 2016

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Januari 2016– hal 1

Direktorat Pinjaman dan Hibah merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tugas

utamanya adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.

Pengelolaan pinjaman dan hibah dimaksud antara lain meliputi:

Penandatanganan perjanjian pinjaman dan hibah;

Amandemen atas perjanjian pinjaman dan hibah;

Penutupan masa laku penarikan pinjaman dan hibah;

Pengelolaan Debt Swap.

Laporan ini merupakan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah yang dilaksanakan

Direktorat Pinjaman dan Hibah selama bulan Januari 2016.

Klasifikasi Pinjaman dan Hibah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah dan PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman dapat berupa:

Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dapat bersumber dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan

Perusahaan Daerah.

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber dari:

- Kreditor Multilateral, yaitu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan

beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

- Kreditor Bilateral, yaitu pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk

pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

- Kreditor Swasta Asing (KSA), yaitu lembaga keuangan asing, lembaga keuangan

nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan

usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada

Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin

Kredit Ekspor (LPKE).

- LPKE, yaitu lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi,

pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor

negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan

untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan

kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Januari 2016– hal 2

PP No.10 tahun 2011 juga mengatur sumber Hibah sebagai berikut:

Hibah Dalam Negeri, yaitu yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non

keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan

melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan.

Hibah Luar Negeri, yaitu yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah

Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non

keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha

di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Kilas Kinerja

Selama bulan Januari 2016, aktivitas pengelolaan pinjaman dan hibah meliputi penandatanganan, amandemen serta closing perjanjian pinjaman dan hibah. Penandatanganan dilakukan untuk dua perjanjian pinjaman baru, amandemen untuk lima perjanjian pinjaman dan dua perjanjian hibah serta pengakhiran masa penarikan untuk tiga perjanjian pinjaman dan satu perjanjian hibah.

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah

1. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Baru

Penandatanganan perjanjian pada bulan Januari 2016 dilakukan untuk dua perjanjian

Pinjaman KSA/LPKE. Kedua perjanjian pinjaman tersebut telah ditandatangani pada tanggal 11

Januari 2016. Pinjaman senilai EUR39.407.700 yang bersumber dari Bank BNI Cabang Singapura

akan digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.

2

4

1

Hib. Multilateral

Pinj. Multilateral

Pinj. KSA/LPKE

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Januari 2016– hal 3

2. Amandemen Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Perjanjian pinjaman dan hibah yang diamandemen pada bulan Januari 2016 terdiri dari dua

perjanjian Hibah Multilateral, empat perjanjian Pinjaman Multilateral, dan satu perjanjian

Pinjaman KSA/LPKE.

Dua perjanjian Hibah Multilateral yang diamandemen pada bulan Januari 2016 bersumber

dari IFAD dan UNDP. Perjanjian Hibah Multilateral dari IFAD bertujuan untuk pembiayaan kegiatan

Sustainable Economic Development through South-South and Triangular Cooperation (SED – SSTC).

Hibah ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi petani

kecil melalui kerja sama selatan-selatan dan triangular. Amandamen perjanjian hibah, berupa

perpanjangan masa laku penarikan hibah, telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2015.

Sedangkan amandemen Perjanjian Hibah Multilateral dari UNDP untuk pembiayaan

kegiatan Strengthening Innovative Partnership for Development Cooperation (SIP-DC). Hibah ini

dimanfaatkan untuk penguatan kapasitas Bappenas dan kementerian dalam rangka membangun

dan membina kemitraan global kerjasama pembangunan. Amandeman perjanjian hibah berupa

perpanjangan masa penarikan telah ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2015.

Kedua amandemen perjanjian hibah tersebut baru dipublikasikan pada periode pelaporan

Januari 2016 karena dokumen amademen baru diterima pada bulan Januari 2016.

Empat perjanjian Pinjaman Multilateral yang diamandemen pada bulan Januari 2016

bersumber dari Islamic Development Bank (IDB), berupa perpanjangan masa penarikan laku

pinjaman sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, yakni :

(i) the Development and Quality Improvement of the Semarang State University Project (IND-155

sebesar USD3.400.000 dan IND-153 sebesar USD25.730.000).

(ii) The Reconstruction and Upgrading of the State University of Padang Project (IND-155 sebesar

USD24.560.000 dan IND-156 sebesar USD4.940.000).

Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Edisi Januari 2016– hal 4

Satu amandemen perjanjian Pinjaman KSA/LPKE berupa perpanjangan masa penarikan

pinjaman digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.

Amandemen tersebut telah ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2016.

3. Closing Perjanjian Pinjaman dan Hibah

Perjanjian pinjaman dan hibah yang ditutup masa penarikannya terdiri dari tiga perjanjian

Pinjaman Multilateral dan satu perjanjian Hibah Multilateral.

Penutupan perjanjian Pinjaman Multilateral dari World Bank untuk kegiatan Urban Water

Supply and Sanitation Project Loan senilai USD23.560.000, dilakukan pada tanggal 29 Desember

2015, namun baru dilaporkan pada periode Januari 2016 karena dokumen resmi dari World Bank

baru diterima pada bulan Januari 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan

pelayanan air minum dan sanitasi di daerah.

Selanjutnya penutupan perjanjian Pinjaman Multilateral juga dilakukan untuk pinjaman

Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia-Development

Policy Loan with Deferred Drawdown Option (PERISAI DPL-DDO) senilai USD2.000.000.000 pada

tanggal 5 Januari 2016. Pinjaman yang bersumber dari World Bank bertujuan untuk mendukung

upaya pemerintah dalam mengurangi dampak negatif akibat volatilitas pasar keuangan

internasional, dan melemahnya ekonomi global.

Sedangkan penutupan satu perjanjian Pinjaman Multilateral lainnya, bersumber dari ADB

yaitu Sustainable and Inclusive Energy Program – Subprogram 1 senilai USD400.000.000 dengan

co-financing dari ASEAN Infrastructure Fund, senilai USD100.000.000 telah ditutup tanggal 5

Januari 2016.

Penutupan perjanjian Hibah Multilateral dari World Bank untuk kegiatan IDF Grant for

Supporting Effective Implementation of BPK’s Strategic Plan 2011-2015 Project dilakukan pada

tanggal 5 Januari 2016. Hibah ini bertujuan untuk mendukung Badan Pemeriksa Keuangan

melakukan monitoring yang efektif dalam pelaksanaan rencana strategis tahun 2011-2015 guna

memastikan keberlanjutan pelaksanaan rencana strategis yang telah terdentifikasi.