Embed Size (px)
Citation preview
1
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAPORAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
TAHUN 2016
MUARA TEBO
TAHUN 2017
2
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat
dan Izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo tahun 2016 dapat
diselesaikan. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah( LAKIP) ini
dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD
Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) pada Tahun
Anggaran 2016. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang
memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan
terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta
diharapkan dapat terciptanya Pemerintahan yang baik (good govermance).
Kami menyadari, laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian kami berharap dengan
adanya LAKIP semua kebijakan, program, sasaran, dan kegiatan yang telah disusun dapat mengarah
kepada “Menuju Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Merata”.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam
penyelesaian LAKIP ini.
Muara Tebo, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tebo
M.RIDWAN,MPH
NP. 196607061989031009
3
DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL .................................................................................................................... x
BAB I. PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum .............................................................................................. 1
B. Gambaran Dinas Kesehatan .............................................................................. 1
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
A. Visi dan Misi .................................................................................................... 6
B. Tujuan ................................................................................................................ 7
C. Sasaran .............................................................................................................. 7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Indikator Kinerja ............................................................................................... 14
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ......................................................................... 15
C. Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah....................................................... 25
D. Akuntabilitas Keuangan .................................................................................. 26
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................................... 30
Tabel Halaman
2.1 Sinkronisasi Sasaran Strategis Berdasarkan Tujuan SKPD ........................................... 8
4
2.2 Hubungan Antar Tujuan, Sasaran dengan Kebijakan dan Program
Serta Kegiatan pada SKPD ........................................................................................... 9
3.1 Capaian Indikator untuk Sasaran Meningkatnya Usaha Promosi Kesehatan
Dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat ................................................................... 15
3.2 Capaian Indikator untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga,
Kesehatan ibu dan anak serta Gizi Keluarga ................................................................. 17
3.3 Capaian Indikator untuk Sasaran Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan yang
Berbasis Teknologi Informasi ........................................................................................ 18
3.4 Capaian Indikator untuk Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
Program Pembangunan Kesehatan ................................................................................ 19
3.5 Capaian Indikator untuk Sasaran Meningkatnya Penyediaan Pembiayaan Kesehatan
Serta dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah ................................ 20
3.6 Capaian Indikator untuk Sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme
Tenaga Kesehatan .......................................................................................................... 21
3.7 Capaian Indikator untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dasar
Perorangan dan Rujukan yang Memenuhi standar pada Fasilitas Kesehatan ................ 22
3.8 Capaian Indikator untuk Sasaran Meningkatnya Biaya Penyediaan Farmasi/obat
Pelayanan Kesehatan Dasar serta Pemenuhan alat Kesehatan pada Sarana
Kesehatan ....................................................................................................................... 23
3.9 Capaian Indikator untuk Sasaran Meningkatnya upaya Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Maupun tidak Menular berbasis Lingkungan
Dan Binatang ................................................................................................................. 24
3.10 Capaian Indikator untuk Sasaran Meningkatnya sistem Kewaspadaan dini terhadap
Bencana alam,wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) ................................................. 25
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
A.1. Keadaan Geografi
Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo merupakan salah satu unit kerja di Kabupaten Tebo yang
mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2010
tentang pembentukan organisasi dinas – dinas Daerah Kabupaten Tebo.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas,
dibantu satu orang Sekretaris, empat orang Kepala Bidang, lima belas orang kepala seksi/sub bagian.
Dinas Kesehatan memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
A.2. Fasilitas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Tebo sampai dengan Tahun 2016, sebagai berikut :
a. Rumah Sakit Umum Daerah : 1 buah
b. Puskesmas : 17 buah
c. Puskesmas Pembantu (Pustu) : 40 buah
d. Pusling (Roda 4) : 21 buah
e. Poskesdes : 121 buah
f. Posyandu : 309 buah
B. Gambaran Dinas Kesehatan
B.1 Kedudukan dan Dasar Hukum
Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo merupakan salah satu unit kerja di Kabupaten Tebo yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tebo.
B.2 Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 tahun 2008 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Bupati Tebo Nomor 46 tahun 2008
tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Tebo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan membawahi :
6
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Sekretaris mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Dinas
Kesehatan, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam urusan kesekretariatan, hubungan
masyarakat, perlengkapan, kerumahtanggaan dinas, kepegawaian, dan keuangan.
Sekretaris membawahi :
- Subbagian umum
- Subbagian kepegawaian
- Subbagian keuangan.
2. Bidang Evaluasi dan Pengembangan
Bidang Evaluasi dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan tenaga kesehatan, merencanakan program, pelaksanaan
pendataan dan pembuatan pengembangan laporan.
Bidang Evaluasi dan Pengembangan membawahi :
- Seksi Tenaga Kesehatan
- Seksi Perencanaan Kesehatan
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, upaya rujukan dan
kesehatan khusus serta farmasi dan perizinan.
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi membawahi :
- Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Keluarga Berencana
- Seksi Upaya Rujukan dan Kesehatan Khusus serta Perizinan
- Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
4. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah membantu Kepala
Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman standar dalam melaksanakan
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengamatan dan pencegahan, pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan serta penanggulangan wabah/ kejadian luar biasa dan bencana
alam. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi :
- Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit
- Seksi Pengendalian Penyakit
- Seksi Penyehatan Lingkungan
7
5. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan
Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan adalah membantu Kepala Dinas dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan keluarga dan promosi kesehatan,
penyusunan program, pembinaan dan peran serta dalam kesehatan masyarakat serta menyiapkan
pedoman pelaksanaan pemberdayaan serta menyiapkan pengendalian termasuk perencanaan,
pelaksanaan evaluasi upaya promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, upaya kesehatan Ibu dan
anak yang bersumber daya masyarakat dan pemeliharaan kesehatan dan membawahi :
- Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
- Seksi gizi Masyarakat
- Seksi Promosi dan Pemeliharaan Kesehatan
B.3 Isu Strategis
Permasalahan bidang kesehatan yang memerlukan perhatian serius dan penanganan segera
serta menjadi landasan pembangunan bidang kesehatan ke masa depan adalah; 1) Peningkatan
anggaran kesehatan, sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan, 2) Peningkatan pemerataan,
produktivitas dan mutu tenaga kesehatan, 3) Peningkatan kerjasama lintas sektor, dan 4) Standarisasi
pelayanan kesehatan, serta 5) Peningkatan peran swasta dalam sektor kesehatan.
Berbagai upaya untuk mengatasi isu strategis diatas haruslah dilandasi prinsip etika dan
orientasi yang jelas. Perlu keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan publik.
Perundang-undangan di bidang kesehatan harus berlandaskan upaya menghindari masyarakat dari
ancaman bahaya, menolong masyarakat, menghormati hak masyarakat, menjunjung tinggi pemerataan
dan keadilan serta menegakkan azas manfaat, akuntabitas dan keterbukaan. Orientasi sasaran khusus
pelayanan kesehatan haruslah tertuju pada kelompok keluarga miskin (gakin) dan kelompok
masyarakat yang rentan (perempuan pekerja, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi baru
lahir, anak balita, kelompok usia lanjut, dan penyandang cacat). Kelompok masyarakat ini perlu
perhatian khusus karena mereka rentan, beresiko tinggi, dan kemampuan terbatas untuk mengatasi
masalah kesehatan secara mandiri. Tentu saja upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
seperti malaria, DBD, tuberkulosis paru, HIV/AIDS, dan adanya peningkatan jumlah kasus balita gizi
buruk. Di Kabupaten Tebo sendiri pada tahun 2016 ini ada beberapa kasus yang meningkat seperti
jumlah kematian bayi, balita, dan ibu.
Perubahan dan perkembangan lingkungan internal, regional dan global juga perlu diantisipasi
dengan tepat sehingga dapat menjadi faktor pendorong atau tidak menjadi faktor penghambat upaya
kesehatan. Faktor tersebut antara lain : perubahan dan tuntutan politik, tuntutan ekonomi pasar seperti
industri obat dan perumahsakitan, implementasi ekonomi dan menguatnya kekuasaan pemerintah
daerah, serta menguatnya tuntutan masyarakat.
Di samping itu, harus disadari bahwa pembangunan kesehatan merupakan investasi sumber
daya manusia. Perbaikan status kesehatan akan berkontribusi pada pembangunan melalui; menurunnya
8
tingkat fertilitas, meningkatnya prestasi belajar, meningkatnya produktivitas kerja, dan meningkatnya
stabilitas ekonomi makro. Perlu penguatan pandangan bahwa pembangunan bidang kesehatan harus
ditempatkan pada pusat pengambilan keputusan dan bukan dianggap sebagai hasil sampingan
pembangunan ekonomi.
B.4 Permasalahan Utama
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Tebo perlu
dilakukan analisis situasi untuk menetapkan permasalahan utama sehingga dapat disusun langkah-
langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
Ukuran yang biasa digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan diantaranya adalah angka
kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi, dan lain-lain. Salah satu angka yang digunakan adalah
angka kematian bayi, di Kabupaten Tebo masih berada dibawah angka nasional ini dapat dilihat dari
lima tahun terakhir, Seperti terlihat pada tahun 2012 angka kematian bayi sebesar 2,5 per 1000
kelahiran hidup, tahun 2013 : 2,4, tahun 2014: 2,1, tahun 2015 : 2,1, dan terjadi peningkatan kasus di
tahun 2016 sebesar 4,7 per 1.000 kelahiran hidup.
Banyak faktor yang menyebabkan kejadian kematian dan kesakitan, diantaranya tingkat
pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang kesehatan, adanya beberapa kebiasaan/kebudayaan
masyarakat yang bertentangan dengan kaidah kesehatan, masyarakat ada yang belum berprilaku hidup
bersih dan sehat, keterlambatan dalam pengambilan keputusan serta rendahnya tingkat perekonomian
masyarakat.
Dalam upaya penanggulangan masalah tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo
merencanakan program-program yang mengutamakan kegiatan pada upaya promotif dan preventif,
yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan
pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit
menular, dan gizi buruk (termasuk kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini), promosi kesehatan,
penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan pembangunan kesehatan di daerah terpencil,
daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata sesuai
kebutuhan pelayanan kesehatan.
B.5 Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo disusun untuk memberikan gambaran
sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Tebo. Pengukuran kinerja ini sangat penting guna melihat pencapaian kinerja atau hasil-
hasil yang telah diperoleh. Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sarana untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders, dan merupakan sarana
evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa akan datang.
9
B.6 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja
Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah diamanatkan tentang
adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dalam
melaksanakan maksud dari pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas pekerjaan yang
dapat diukur secara nyata.
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
7. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan Propinsi Jambi.
8. Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman evaluasi atas implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tebo.
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
RENCANA STRATEJIK
Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah dijabarkan
dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/8/1999 yang telah diperbaharui dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo telah menyusun Rencana Stratejik dengan rumusan sebagai berikut :
A. Visi dan Misi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo mempunyai
rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (output) yang ingin dicapai selama kurun
waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011 – 2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin timbul.
Sejalan dengan rencana pembangunan kesehatan secara nasional dan Propinsi Jambi, maka visi
pembangunan kesehatan Kabupaten Tebo yaitu “Menuju Masyarakat Sehat yang Mandiri dan
Merata” yang berbasis ekonomi kerakyatan, berdaya saing tinggi dan SDM yang berkualitas dengan
tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat
dan supremasi hukum dengan sarana dan prasarana yang mencukupi. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi-misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Tebo yaitu :
1. Meningkatkan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat yang cepat, tepat, bermutu serta
terjangkau.
3. Mendorong kemandirian dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan melibatkan peran
dari TOMA, TOGA dan TODA.
4. Meningkatkan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan serta jaminan pemeliharaan
kesehatan.
B. Tujuan
Berdasarkan dari misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, maka
tujuan dari pelaksanaan misi tersebut diatas adalah:
11
a). Meningkatkan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat dalam upaya
peningkatan status kesehatan keluarga.
b). Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan daerah.
c). Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan
kesehatan serta jaminan pembiayaan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
d). Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan.
e). Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemenuhan sediaan farmasi/
obat-obatan yang terjangkau masyarakat dan perbekalan alat kesehatan pada fasilitas
pelayan yang memenuhi standar.
f). Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan
dan binatang serta peningkatan sistem kewaspadaan dini terhadap bencana/wabah.
C. Sasaran
Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo yaitu :
a). Meningkatnya usaha promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.
b). Meningkatnya pengelolaan sistem informasi kesehatan daerah yang berbasis teknologi
informatika.
c). Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan
kesehatan.
d). Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan serta dana jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat daerah.
e). Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan.
f). Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar perorangan dan rujukan yang memenuhi
standar pada fasilitas kesehatan.
g). Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak serta gizi
keluarga.
h). Meningkatnya biaya penyediaan farmasi / obat – obatan pelayanan kesehatan dasar serta
pemenuhan alat kesehatan pada sarana kesehatan.
i). Meningkatknya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak
menular yang berbasis lingkungan dan binatang.
j). Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana alam, wabah penyakit dan
KLB.
12
Tabel 2.1. Sinkronisasi sasaran strategis berdasarkan Tujuan SKPD
Tujuan Sasaran
Meningkatkan pemberdayaan dan
promosi kesehatan masyarakat dalam
upaya peningkatan status kesehatan
keluarga.
Meningkatnya usaha promosi kesehatan dan
pemberdayaan kesehatan masyarakat
Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga,
kesehatan ibu dan anak serta gizi keluarga.
Meningkatkan pengelolaan data dan
sistem informasi kesehatan daerah.
Meningkatnya pengelolaan sistem informasi
kesehatan daerah yang berbasis teknologi
informatika.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran program pembangunan
kesehatan serta jaminan pembiayaan
pemeliharaan kesehatan masyarakat.
Meningkatnya kualitas perencanaan dan
penganggaran program pembangunan kesehatan.
Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan
serta dana jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat daerah.
Meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme tenaga kesehatan.
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme
tenaga kesehatan.
Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan serta pemenuhan sediaan
farmasi / obat-obatan yang terjangkau
masyarakat dan perbekalan alat
kesehatan pada fasilitas pelayan yang
memenuhi standar.
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar perorangan
dan rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas
kesehatan.
Meningkatnya biaya penyediaan farmasi / obat – obatan pelayanan kesehatan dasar serta pemenuhan
alat kesehatan pada sarana kesehatan.
Meningkatkan upaya pencegahan dan
penanggulangan penyakit berbasis
lingkungan dan binatang serta
peningkatan sistem kewaspadaan dini
terhadap bencana/wabah.
Meningkatnya upaya pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular maupun tidak
menular yang berbasis lingkungan dan binatang.
Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap
bencana alam, wabah penyakit dan KLB.
13
Strategi Dinas Kesehatan Kab. Tebo tahun 2011 - 2016 terdiri atas 15 kebijakan, 13
Program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 67 kegiatan untuk mencapai 10 sasaran dan 6
tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel berikut :
Tabel 2.2. Hubungan antar Tujuan, sasaran dengan Kebijakan dan Program
serta Kegiatan pada SKPD
Tujuan Sasaran Kebijakan Program Kegiatan
Meningkatkan
pemberdayaan dan
promosi kesehatan
masyarakat dalam upaya
peningkatan status
kesehatan keluarga.
Meningkatnya usaha
promosi kesehatan dan
pemberdayaan kesehatan
masyarakat
Peningkatan promosi
kesehatan menjadi
prioritas pembangunan
kesehatan.
Program Promosi
dan Pemberdayaan
Masyrakat
Peningkatan
Pengembangan PHBS
dan Dokter Kecil
Mengoptimalkan peran,
fungsi dan tanggung
jawab Posyandu,
Poskesdes, Pustu dan
Bides.
Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Meningkatnya pelayanan
kesehatan keluarga ,
kesehatan ibu dan anak
serta gizi keluarga.
Peningkatan status gizi
masyarakat dan
Pemberian bantuan untuk
perbaikan gizi Balita bagi
RT kurang mampu.
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Peningkatan dan
Pembinaan UPGK
Peningkatan ASI
Ekslusif
Peningkatan Cakupan
Vit. A Balita da Ibu
Peningkatan Cakupan
Fe Ibu Nifas
Peningkatan Surveilens
KLB Gizi
Peningkatan dan
Pembinaan Garam
Yodium di Rumah
Tangga
14
Percepatan penurunan
kematian ibu melahirkan
dan anak. Program Pelatihan
dan Pendidikan
Kesehatan Ibu dan
Melahirkan Anak
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Manaj. IMD Tk.
Kab)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Manaj. BBLR &
Aspeksia Tk. Kab)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Pertemuan AMP
Tk. Kab)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Standarisasi
SDIDTK Tk. Kab)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Cetak Blanko
Kohort Bayi)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Pembinaan Play
Group)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Cetak Blanko
Kohort Balita)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (P4K Tk.
Kabupaten)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (KIA)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Cetak Buku
KIA, Blanko PWS
KIA, Kohort Ibu &
Kantong Persalinan)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Cetak Blanko
Kohort KB)
Pemberian insentif atau
bantuan operasional dan
teknis kepada kader
kesehatan dan Petugas
Pustu atau Bides.
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Pelatihan
Kesehatan Ibu)
15
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Pelatihan
APBK)
Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan Melahirkan
Anak (Pelatihan PKPR)
Meningkatkan
pengelolaan data dan
sistem informasi
kesehatan daerah.
Meningkatnya
pengelolaan sistem
informasi kesehatan
daerah yang berbasis
teknologi informatika.
Pengelolaan sistem
informasi kesehatan yang
komprehensif dan
pengembangan jejaring
daerah pada tingkat
pelayanan kesehatan
tingkat pertama.
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Meningkatkan kualitas
perencanaan dan
penganggaran program
pembangunan kesehatan
serta jaminan pembiayaan
pemeliharaan kesehatan
masyarakat.
Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
penganggaran program
pembangunan kesehatan.
Peningkatan sistem
manajemen dan
pembiayaan kesehatan
daerah.
Revitalisasi Sistem
Kesehatan
Meningkatnya penyediaan
pembiayaan kesehatan
serta dana jaminan
pemeliharaan kesehatan
masyarakat daerah.
Peningkatan akses dan
kualitas pelayanan
kesehatan terutama bagi
masyarakat miskin dan
terpencil.
Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin di
Puskesmas dan
Jaringannya
Meningkatkan
kompetensi dan
profesionalisme tenaga
kesehatan.
Meningkatnya
kompetensi dan
profesionalisme tenaga
kesehatan
Penyediaan tenaga
kesehatan yang kompeten
sesuai disiplin ilmu serta
mendayagunakan SDM
kesehatan yang ada secara
merata dan seimbang. Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Pemberian beasiswa
pendidikan profesi bagi
tenaga kesehatan.
Meningkatkan pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan serta pemenuhan
sediaan farmasi / obat-
obatan yang terjangkau
masyarakat dan
perbekalan alat kesehatan
pada fasilitas pelayan
yang memenuhi standar.
Meningkatnya pelayanan
kesehatan dasar
perorangan dan rujukan
yang memenuhi standar
pada fasilitas kesehatan.
Pengembangan pelayan
kesehatan khusus/rujukan
pada masyarakat.
Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Evalusasi Standar
Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan
dan Penanggulangan
Masalah kesehatan
Meningkatnya biaya
penyediaan farmasi / obat
– obatan pelayanan
kesehatan dasar serta
pemenuhan alat kesehatan
pada sarana kesehatan.
Pemenuhan ketersediaan
obat pelayanan kesehatan
dasar serta ketersediaan
alat kesehatan. Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
16
Meningkatkan upaya
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
berbasis lingkungan dan
binatang serta
peningkatan sistem
kewaspadaan dini
terhadap bencana/wabah.
Meningkatknya upaya
pencegahan dan
penanggulangan menular
maupun tidak menular
yang berbasis lingkungan
dan binatang.
Peningkatan
pemberantasan penyakit
menular dan penyakit
bersumber binatang.
Program
Pencegahan dan
Penaggulangan
Penyakit Menular
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular (TB
Paru)
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
(Malaria dan DBD)
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular (HIV
/ AIDS)
Peningkatan pemeliharaan
lingkungan sehat.
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Penyuluhan
Menciptakan
Lingkungan Sehat
Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat
Penanggulangan KLB
Keracunan Makanan
dan Minuman
Penyuluhan BAB
Sembarangan
Peningkatan Sanitasi
Terpadu Berbasis
Masyarakat (STBM)
Meningkatnya sistem
kewaspadaan dini
terhadap bencana alam,
wabah penyakit dan KLB.
Peningkatan SKD (sistem
kewaspadaan dini)
terhadap bencan alam
atau wabah penyakit.
Peningkatan
Imunisasi dan
Surveilance
Epidemiologi
Penyakit Menular
Peningkatan Imunisasi
dan Surveilance
Epidemiologi Penyakit
Menular (Imunisasi)
17
Peningkatan Imunisasi
dan Surveilance
Epidemiologi Penyakit
Menular (AFP)
Peningkatan Imunisasi
dan Surveilance
Epidemiologi Penyakit
Menular (KLB)
Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten
Tebo tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 22.962.174.900,- dan pada saat pengesahan RKA
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA anggaran) menjadi Rp. 22.962.174.900,- dan
mengalami perubahan melalui APBD Perubahan sehingga anggaran kesehatan menjadi
Rp.5.731.136.530,-. Penetapan kinerja SKPD Kesehatan tahun 2016 telah disepakati antar
Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Tebo.
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi
dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya
sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah
pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif
atau pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (AKIP). Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
A. Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu
yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat
kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan
dalam mencapai visi dan misi organisasi.
Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan
pengukuran suatu organisasi :
1. Indikator Masukan (Input), adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam
rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, waktu.,
material, teknologi, dll.
2. Indikator Proses, adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan
dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan
perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan
berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator Keluaran (Output), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai
dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator Hasil (Outcome), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator Manfaat (Benefit), sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan
kegiatan.
6. Indikator Dampak (Impact), adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari
pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah
berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.
19
Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tebo diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap,
dan konsisten. Sistem pengumpulan data dimulai dari pelaporan bidan di desa ke Puskesmas,
kemudian data direkap dan diolah di puskesmas dan dikirim/dilaporkan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten Tebo dengan menggunakan Format SP2TP (Sistem Pelaporan dan Pencatatan
Terpadu Puskesmas) sebelum tanggal 5 setiap bulannya.
Laporan tersebut diolah menjadi data yang digunakan untuk menilai/mengevaluasi
capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo dalam proses pengambilan keputusan bagi
perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta
efisiensi, dan efektivitas. Secara rutin setiap enam bulan sekali dilaksanakan pertemuan evaluasi
capaian indikator kinerja untuk mendiskusikan pencapaian kinerja, mencari solusi
permasalahan yang dihadapi. Pertemuan dihadiri pemegang program Puskesmas dan Dinas
Kesehatan Kabupaten.
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan formulir Pengukuran Kinerja tersebut, analisis yang dapat dilakukan atas
akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo selama tahun Anggaran 2016 adalah
sebagai berikut :
Sasaran I : Meningkatnya usaha promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat.
Peningkatan promosi kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan
dengan mengoptimalkan peran, fungsi dan tanggung jawab dari pemberdayaan masyarakat itu
sendiri.
Tabel 3.1 : Capaian indikator untuk sasaran meningkatnya usaha promosi kesehatan dan
pemberdayaan kesehatan masyarakat
INDIKATOR SASARAN DAN
INDIKATOR KEGIATAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Rasio Posyandu per 100 balita
1
0,86
1
0,86
2
0,85
Persentase kecamatan yang memiliki
kebijakan public berwawasan sehat 1 0 1 0 2 3
*Persentase Rumah Tangga ber Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat 65 76,92 70 74,29 75 68,00
*Persentase sekolah yang melaksanakan
promosi kesehatan 60 83,33 60 91,67 60 91,67
*ersentase Pembinaan Desa Siaga dan
posyandu 75 93,33 75 93,33 75 93,33
20
*Persentase jumlah penjaringan kesehatan
siswa SD kelas I dan setingkat 80 93,75 80 93,75 80 98,75
*Persentase Kader Posyandu dan Kader
Kesehatan Lainnyayang mendapatkan
penyegaran materi
75 93,33 75 97,33 75 98,67
*Persentase Pengembangan Kebijakan
Kawasan Bebas Rokok di Sarana
Pendidikan, Ibadah dan Perkantoran
50 50,00 50 50,00 50 60,00
*Persentase peningkatan motivasi bagi
kader posyandu 60 75,00 75 97,33 75 98,67
Dari 7 indikator diatas, beberapa indikator telah mencapai target yang diharapkan
selama kurun waktu tiga tahun berjalan. Terjadi penurunan capaian pada indikator Terwujudnya
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tangga, Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
adalah semua prilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sehingga anggota keluarga
dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. PHBS merupakan upaya untuk
memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku
hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat, jika salah
satu indikator tidak tercapai artinya inilah yang menjadi penyebab indikator PHBS juga tidak
tercapai. Dalam sasaran ini semua indikator saling berkaitan yang pada akhirnya berguna untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. hal lain juga ini
mungkin disebabkan karena adanya peningkatan penetapan target kinerja.
Peningkatan persentase realisasi kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan usaha
promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat seperti :
1. Kegiatan pokjanal desa /kelurahan siaga aktif yang diikuti oleh 34 peserta.
2. Pelaksanaan pendataan PHBS dirumah tangga sebanyak 1568 cluster rumah tangga
3. Terbentuknya tim DBH-CT Kabupaten dalam rangka pengembangan kebijakan kawasan
bebas rokok di sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.
4. Pemberian bantuan stimulan bagi desa PHBS dengan pemenang lomba desa Bangun
Seranten dan meraih juara I tingkat Propinsi.
5. Peningkatan pengetahuan petugas penyuluh kesehatan bagi 17 puskesmas.
6. Pengembangan Media Promosi berupa slogan, banner, baleho, lembar balik, poster, leaflet,
stiker, spanduk, dengan tema sebagai berikut :
- “Ayo budayakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat”
- “Ayo ke Posyandu, Bawa bayi dan Balita Anda ke Posyandu”
- “Anda memasuki kawasan Bebas dari Asap Rokok”
21
Sasaran II : Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga ,kesehatan ibu dan anak serta gizi keluarga.
Tabel 3.2 : Capaian indikator untuk sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga,
kesehatan ibu dan anak serta gizi keluarga
INDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Prevalensi kekurangan gizi pada anak
balita
11,9
0,28
11,9
1,49
11,9
0,61
Menurunkan angka kematian ibu (AKI) 102 60 102 30 102 140
Menurunkan angka kematian Bayi
(AKB) 23 2,09 23 1 23 6,8
*Persentase Puskesmas yang mengikuti
Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk
85 94,12 85 100,00 85 100,00
*Persentase ketersedianya PMT bagi
Penderita Gizi Buruk/Kurang 100 100,00 100 100,00 100 100,00
*Persentase terlaksananya Pendampingan
Gizi Buruk/Kurang oleh Kader Kesehatan 85 94,12 85 100,00 85 100,00
*Persentase Puskesmas yang mengikuti
Pelatihan Konselor Menyusui 70 92,86 70 100,00 70 100,00
*Persentase bayi usia 0 s.d 6 bulan
mendapatkan ASI Eksklusif 75 93,33 75 40,00 75 57,33
*Persentase terlaksananya Kegiatan
Pemantauan Garam Beryodium di Tingkat
Masyarakat oleh Puskesmas
95 52,63 95 84,21 95 86,32
*Persentase terlaksananya Kampanye /
Sosialisasi Gerakan Masyarakat
Mengkonsumsi Garam Beryodium
100 50,00 100 80,00 100 83,00
*Persentase ibu nifas mendapatkan Fe 95 100,00 95 100,00 95 100,00
*Persentase terlaksananya kegiatan
Pemantauan status Gizi Masyarakat 100 100,00 100 100,00 100 100,00
*ersentase cakupan pemberian Kapsul
Vitamin A bagi Ibu hamil dan balita 90 100,00 95 100,00 95 100,00
*Persentase Pelayanan Antenatal (ANC) /
K1 95 98,95 95 100,00 95 97,89
*Persentase Pelayanan K4 95 90,53 95 91,58 95 91,58
*Persentase persalinan ditolong oleh
tenaga kesehatan 95 91,58 95 89,47 95 89,47
*Persentase Pelayanan Ibu Nifas (KNf) 90 91,11 90 88,89 90 84,44
*Persentase terlaksananya pelatihan
Pelayanan Penanggulangan Komplikasi
Kebidanan (P4K) bagi Bidan
80 100,00 80 100,00 85 100,00
*Persentase pelayanan Kunjungan Bayi 95 94,74 95 103,16 95 100,00
*Persentase Pelayanan Kunjungan
Neonatal (KN1) 95 96,84 95 103,16 95 100,00
22
*Persentase terlaksananya Pelatihan
Manajemen BBLR dan Aspeksia pada
Bayi 75 100,00 80 100,00 85 94,12
*Persentase Puskesmas yang
melaksanakan Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Remaja 90 100,00 90 100,00 90 100,00
Dari 20 indikator sasaran diatas, hanya beberapa indikator yang belum mencapai target yang
diharapkan. Terjadinya peningkatan kasus dan rendahnya cakupan dari target yang direncanakan pada
program pelayanan kesehatan keluarga ,kesehatan ibu dan anak serta gizi keluarga disebabkan oleh
beberapa faktor diantaranya karena adanya penyakit penyerta pada ibu, salah satunya karena penyakit
hipertensi. Penyebab lainnya dikarenakan keterlambatan dalam mengambil keputusan yang terkendala
oleh pihak keluarga sehingga menyebabkan proses rujukan yang telat dan proses persalinan menjadi
terlambat. Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan indikator diatas antara lain :
a. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja di 10 sekolah
b. Pelatihan bagi motivator ASI eksklusif di 13 puskesmas
c. Pemberian vitamin A dan FE bagi Bumil
d. Pelaksanaan penanganan tata laksana gizi buruk
e. Sosialisasi 1000 HPK (hari pertama kelahiran) di 17 puskesmas
f. Pelaksanaan pemantaun garam yodium di rumah tangga
g. Pembinaan kelas ibu hamil di 17 puskesmas
h. Cetak buku kesehatan ibu dan anak
i. Pelaksanaan pembinaan UKS disekolah
Sasaran III : Meningkatnya pengelolaan sistem informasi kesehatan daerah yang berbasis teknologi
informatika.
Tabel 3.3 : Capaian indikator untuk sasaran meningkatnya sistem informasi kesehatan yang berbasis
teknologi informasi
INDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan system informasi
kesehatan online
5 0 10 0 10 0
*Persentase Peningkatan Mutu dan
Kualitas Bank Data pada Sistem Informasi
Kesehatan Daerah di Kabupaten 75 60,00 85 76,47 85 80,00
23
*Persentase terlaksananya Evaluasi Data
Kesehatan 90 100,00 95 100,00 95 100,00
*Persentase terlaksananya Evaluasi
Capaian Program Kesehatan 90 100,00 95 100,00 95 100,00
Persentase Ketersediaan Dokumen Kesehatan Kabupaten Tebo diukur dengan 3
indikator dan seluruh indikator telah dapat direalisasikan 100%. Kegiatan yang mendukung
indikator ini adalah :
1. Penyusunan Profil Kesehatan 2016
2. Penyusunan Lakip Kesehatan 2016
3. Terlaksananya pertemuan Evaluasi program yang diikuti oleh 51 orang
4. Terlaksananya pertemuan pencapaian program kesehatan bagi 34 orang
5. Cetak buku profil dan simpus puskesmas sebanyak 467 eksemplar
6. Terlaksananya pertemuan GIS bagi petugas data dengan narasumber Propinsi sebanyak 34
orang.
7. Pemberian bantuan transport bagi petugas data puskesmas sebanyak 17 puskesmas.
Sasaran IV : Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan
kesehatan.
Tabel 3.4 : Capaian indikator untuk sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan
penganggaran program pembangunan kesehatan
INDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Persentase tersedianya dokumen
anggaran
100
100
100
100
100
100
*Persentase terlaksananya Penyusunan
Program Pembangunan Kesehatan Daerah 90 100,00 95 100,00 95 100,00
* Persentase terlaksananya Penyusunan
Perhitungan Pembiayaan Kesehatan
Daerah (DHA) 75 100,00 85 100,00 85 100,00
*Persentase terlaksananya Penyusunan
Sistem Kesehatan Daerah 50 50,00 65 38,46 65 50,77
*Persentase terlaksananya Penyusunan
Master Plan Pembangunan Kesehatan
Daerah 50 50,00 65 76,92 65 76,92
* Persentase terlaksananya Pengendalian
dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan
Program Pembangunan Kesehatan Daerah 70 100,00 85 100,00 85 100,00
Persentase kualitas perencanaan dibidang Kesehatan pada Kabupaten Tebo diukur
dengan 5 indikator dan 3 indikator telah dapat direalisasikan 100% hanya 2 indikator yang
24
belum mencapai target dikarenakan adanya peningkatan target capaian, disamping itu juga
terkendala dengan belum maksimalnya SDM yang berkompeten dibidang perencanaan.
Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah :
1. Terlaksananya penghitungan pembiayaan kesehatan (DHA) kabupaten yang diikuti oleh 45
orang lintas terkait.
2. Penyusunan Renja Kabupaten 2016/2017
3. Penyampaian laporan perencanaan melalui aplikasi E-Renggar
4. Cetak dokumen perencanaan dan penganggaran (DPA-SKPD)
Sasaran V : Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan serta dana jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat daerah.
Dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan konstitusi
dan undang-undang, Pemerintah Kabupaten Tebo memantapkan jaminan kesehatan masyarakat
miskin dimulai dari bidan di desa, puskesmas, rumah sakit kabupaten, dan rumah sakit propinsi
hingga rumah sakit rujukan di Jakarta.
Jumlah jiwa yang menjadi peserta jaminan kesehatan masyarakat diantaranya Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebanyak 75.104 jiwa dan Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) sebesar 9.688 jiwa.
Tabel 3.5 : Capaian indikator untuk sasaran meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan
serta dana jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat daerah
INDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Persentase masyarakat yang
mempunyai jaminan kesehatan
50
25,42
55
29,38
60
25,16
* Persentase Peningkatan Jaminan
Kesehatan Masyarakat Daerah
85
94,12
90
94,44
90
94,44
*Persentase terlaksananya Advokasi dan
Dukungan Terhadap Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Daerah 85 94,12 90 94,44 90 94,44
Untuk peningkatan pembiayaan dan pemeliharaan jaminan kesehatan bagi masyarakat
telah mencapai target bagi semua indikator, ini artinya semua masyarakat telah memiliki
jaminan kesehatan dan bagi masyarakat miskin telah dijamin oleh pemerintah dalam pelayanan
kesehatan. Adapaun kegiatan yang mendukung hal tersebut diatas adalah:
1. Evaluasi pelaksanaan JKN di tingkat Kabupaten diikuti sebanyak 68 peserta
2. Penjaminan pendaftaran kepesertaan BPJS bagi keluarga kurang mampu/miskin
3. Penjaminan pembayaran klaim bagi masyarakat kurang mampu dan pelayanan jiwa
25
Sasaran VI : Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan.
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari ketersediaan tenaga
kesehatan, dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan
masyarakat akan mutu pelayanan semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan penambahan dan
pengembangan tenaga kesehatan yang terampil dan siap pakai sesuai dengan karateristik dan
fungsi tenaganya.
Tabel 3.6 : Capaian indikator untuk sasaran meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga
kesehatan
INDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Tenaga Kesehatan yang
telah mengikuti pelatihan sesuai dengan
kompetensi
50 50 65 84,62 65 86,15
*Persentase terlaksananya Kegiatan
Pengembangan Manajemen Tenaga
Kesehatan di Kabupaten
75 93,33 85 97,65 85 97,65
* Persentase terlaksananya Pembentukkan
Kelembagaan Balai Pelatihan Kesehatan
(Bapelkes)
50 0,00 50 0,00 50 0,00
* Persentase terlaksananya Pelaksanaan
Pendidikan Lanjut bagi Tenaga Kesehatan
untuk jenjang D3, D4, S1, S2 dan S3 50 90,00 65 92,31 65 92,31
* Persentase terlaksananya Kegiatan Uji
Komprehensif dan Kompetensi Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
50 50,00 65 84,62 65 86,15
Dari beberapa indikator diatas semua telah mencapai target yang diharapkan, hanya satu
indikator yang belum mencapai yaitu terbentuknya balai pelatihan kesehatan tersendiri untuk di
tingkat Kabupaten, hal ini terjadi karena sumber daya yang belum mencukupi dan ini hanya
terlaksana ditingkat Propinsi. Untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan akibat
kurangnya kuantitas tenaga kesehatan, maka dilakukan upaya peningkatan kualitas tenaga
kesehatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain :
1. Pembuatan profil tenaga kesehatan
2. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengembangan ketenagaan
3. Peningkatan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan dan bimbingan tenaga kesehatan
terlatih.
Sasaran VII : Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar perorangan dan rujukan yang memenuhi
standar pada fasilitas kesehatan.
26
Sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah seperti Puskesmas telah terdapat di
semua kecamatan akan tetapi upaya kesehatan belum dapat dijangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat dan masih menghadapi permasalahan pada pemerataan dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan. Demikian juga sarana pelayanan kesehatan rujukan seperti rumah sakit
telah terdapat hampir di semua Kabupaten/Kota, akan tetapi ketersediaan pelayanan kesehatan
masih belum berjalan dengan semestinya.
Tabel 3.7 : Capaian indikator untuk sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar perorangan dan
rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas kesehatan.
INDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Puskesmas yang memenuhi
syarat akreditasi 0 0 0 0 11 11
* Persentase pelaksanaan pelayanan
kesehatan 4 spesialistik dasar di
Puskesmas
50 100,00 70 92,86 70 92,86
* Persentase pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan Kinerja Puskesmas 85 88,24 85 88,24 85 90,59
*Persentase Peningkatan Pemanfaatan
Puskesmas oleh Masyarakat 100 85,00 100 85,00 100 86,00
* Persentase pelaksanaan Pembinaan
Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas
85 96,47 85 96,47 85 96,47
* Persentase peningkatan kinerja bagi
petugas pustu 80 93,75 85 94,12 85 94,12
*Persentase Pembinaan Kesehatan Jiwa 65 95,38 75 97,33 75 97,33
* Persentase terlaksananya pembinaan
keklinik pengobatan di perusahaan 80 56,25 80 62,50 80 62,50
Sasaran untuk mencapai peningkatan pelayanan kesehatan dasar perorangan dan rujukan yang
memenuhi standar fasilitas kesehatan terdiri dari beberapa indikator, dari beberapa indikator
tersebut semua telah mencapai target yang diharapkan hanya satu indikator yang belum
tercapai, yaitu terlaksananya pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan,
hal ini belum tercapai karena kegiatan ini menyangkut lintas sektor terkait dan kerjasama
dengan perusahaan dalam pelaporan kegiatan yang masih sulit untuk dilaksanakan. Adapun
kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang dimaksud diatas adalah:
1. Peningkatan mutu layanan puskesmas dengan pelaksanaan akreditasi puskesmas yaitu 2
puskesmas terakreditasi : puskesmas Pulau Temiang dan Puskesmas Rimbo Bujang II.
2. Penilaian puskesmas berprestasi dan tenaga kesehatan teladan.
3. Peningkatan administrasi kinerja puskesmas melalui bintek dan pemberian bantuan
stimulan.
27
Sasaran VIII : Meningkatnya biaya penyediaan farmasi / obat – obatan pelayanan kesehatan dasar
serta pemenuhan alat kesehatan pada sarana kesehatan.
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari ketersediaan
sarana/prasarana kesehatan dan obat tercukupi, dengan semakin tingginya pendidikan dan
kesejahteraan masyarakat, tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan yang memadai
semakin meningkat.
Tabel 3.8 : Capaian indikator untuk sasaran Meningkatnya biaya penyediaan farmasi / obat – obatan
pelayanan kesehatan dasar serta pemenuhan alat kesehatan pada sarana kesehatan.
INDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Persentase ketersediaan obat, vaksin
dan alat kesehatan
85 98,82 90 100,00 90 100,00
* Persentase ketersediaan Obat PKD dan
Obat Program di Kabupaten 85 98,82 90 100,00 90 100,00
* Persentase terlaksananya Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pemakaian Obat di Puskesmas
85 98,82 90 96,67 90 96,67
* Persentase ketersediaan biaya Pengadaan
Alat Kesehatan pada
Puskesmas/Posyandu/Pustu/ Poskestren
dan Poskesdes sesuai kebutuhan
65 76,92 75 86,67 75 86,67
* Persentase ketersediaan Dana
Operasional pada Instalasi Farmasi
Kabupaten (IFK) sesuai kebutuhan
65 92,31 75 97,33 75 97,33
* Persentase Pembentukkan Kelembagaan
Labor Kesehatan Daerah (Labkesda) 50 0,00 50 0,00 50 0,00
Dari beberapa indikator diatas dapat terlihat bahwa capaian indikator sasaran telah mencapai
target yang diharapkan. Hanya satu indikator yang belum tercapai yaitu pembentukan
kelembagaan labor kesehatan daerah, hal ini terjadi karena keterbatasan Sumber daya baik itu
dari segi pembiayaan maupun tenaga yang belum mencukupi.
Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah:
1. Pemenuhan dan tercukupinya obat obatan PKD dan program untuk 17 puskesmas
2. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi petugas pengelola obat di 17 puskesmas
3. Pemenuhan sarana prasarana poskesdes, pustu dan puskesmas
4. Penyediaan sarana prasarana bagi Instalasi Farmasi Kabupaten
5. Pembentukan dan pelaksanaan Tim perencanaan obat terpadu kabupaten
6. Pengelolaan pelaporan obat melalui e-logistik obat dan pelaporan sidnap
7. Peningkatan pengetahuan bagi penanggung jawab sarana apotek, took obat, dan klinik
Sasaran IX : Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
maupun tidak menular yang berbasis lingkungan dan binatang.
28
Tabel 3.9 : Capaian indikator untuk sasaran Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular maupun tidak menular yang berbasis lingkungan dan binatang
INDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Persentase cakupan rumah tangga sehat 40 34,22 60 64,82 80 81,89
Prevalensi Tuberkulosis(TB) per
100.000 penduduk 443 107,74 443 106,66 443 51,33
Angka kasus HIV yang diobati 0 0 0 0 0 3
*Persentase penurunan angka kesakitan
TB paru 89 58,43 89 66,29 89 67,42
* Persentase Pengendalian Filariasis 0,5 - 0,5 - 0,5 -
* Persentase Pengendalian penyakit Kusta 0,13 100,00 0,13 100,00 0,13 100,00
* Persentase Pengendalian penyakit
ISPA/Pneumonia 90 11,11 90 15,56 90 16,67
* Persentase Pengendalian penyakit Diare 90 62,22 90 65,56 90 98,89
* Persentase Pengendalian penyakit
HIV/AIDS 100 - 100 - 100 -
* Persentase Pengendalian penyakit DBD
/ Chikunguya 90 100,00 90 100,00 90 100,00
* Persentase Pengendalian penyakit
Malaria 80 83,75 80 83,75 80 83,75
* Persentase Peningkatan Pengawasan dan
Pengendalian air dan limbah 90 50,00 90 55,56 90 70,00
* Persentase Peningkatan dan Pengawasan
perumahan dan Lingkungan 75 73,33 75 56,00 75 81,33
* Persentase Peningkatan inspeksi sanitasi
TTU/TPM 85 52,94 85 67,06 85 60,00
* Persentase terlaksananya Pemantauan
dan Pengendalian Dampak Lingkungan 80 56,25 80 62,50 80 68,75
Dari 12 indikator diatas masih banyak indikator yang belum mencapai target, hal ini terjadi
karena masih rendahnya angka penemuan kasus penyakit dimasyarakat, target sasaran yang
mencakup seluruh penduduk sehingga capaian program menjadi rendah. Tingkat pengetahuan
masyarakat yang masih rendah tentang penyakit menular dan tidak menular serta adat
masyarakat yang menanggap tabu suatu penyakit sehingga keengganan untuk melakukan
pengobatan di pelayanan kesehatan terdekat, dan masih adanya daerah endemis penyakit.
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan indikator sasaran
diatas antara lain :
1. Peningkatan pengetahuan petugas untuk 17 puskesmas dalam penemuan kasus, cara
pelaporan dan penanggulangan dimasyarakat.
2. Melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat tentang pengetahuan penyakit
dan cara penularannya.
29
3. Pemeriksaan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan rutin bulanan puskesmas di
posyandu, pustu dan poskesdes.
4. Pemeriksaan dan pemantauan secara berkala terhadap tempat tempat umum, perumahan dan
lingkungan sekitar.
5. Pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat terhadap lingkungan.
Sasaran X : Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana alam, wabah penyakit dan
Kejadian Luar Biasa (KLB).
Tabel 3.10 : Capaian indikator untuk sasaran Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana
alam, wabah penyakit dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
INDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KEGIATAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGE
T
CAPAIA
N
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Desa yang mencapai 100%
imunisasi dasar lengkap pada bayi
100 95,00 100 91,00 100 93,00
*Persentase Peningkatan
Surveilens/Pemantauan epidemiologi
Penyakit dan penanggulangan wabah dan
Penyakit Folio (AFP)
100 100,00 100 100,00 100 100,00
* Persentase Desa UCI 100 95,00 100 91,00 100 93,00
*Persentase kegiatan Pembinaan dan
Pemeriksaan Calon Jemaah Haji 100 100,00 100 100,00 100 100,00
* Persentase Peningkatan Penanggulangan
Krisis Kesehatan 100 90,00 100 100,00 100 100,00
Dari indikator diatas dapat terlihat bahwa semua indikator sasaran telah mencapai target yang
diharapkan. Hanya satu indikator yang belum mencapai 100% dikarenakan adanya desa yang
belum mencapai 100% pelaksanaan imunisasi lengkap sehingga desa UCI belum tercapai.
Sasaran XI : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Tabel 3.11 : Capaian indikator untuk sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
INDIKATOR SASARAN TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGE
T
CAPAIA
N
1 2 3 4 5 6 7
Persentase terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
100 95,00 100 91,00 100 97,98
30
C. Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah
Untuk meraih capaian kinerja tersebut tidaklah mudah, tetapi ditemui hambatan-hambatan dan
kendala dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, permasalahan dan kendala yang
dihadapi adalah sebagai berikut :
a. Masih kurangnya jumlah SDM aparatur sebagai pelaksana kegiatan di lapangan
sehingga membatasi ruang gerak dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan.
b. Petunjuk Teknis yang tidak sesuai dengan indikator kesehatan sehingga
menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dan tidak dapat dilaksanakan sama
sekali.
c. Belum terkoordinasinya secara baik dengan pihak instansi dan stake holder yang
terkait dengan kesehatan sehingga menghambat peningkatan pemanfaatan fasilitas
pelayanan kepada masyarakat dan proses peningkatan pembiayaan kesehatan.
d. Proses dan system yang harus melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan sehingga
memperlambat pembangunan dibidang kesehatan dan ini yang menyebabkan ada
beberapa kegiatan yang sulit untuk diproses karena ketidaksanggupan tersebut.
Upaya Pemecahan Masalah
Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang,
perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini dan untuk kedepannya antara
lain:
1. Penyusunan rencana kerja berdasarkan prioritas kebutuhan dari data di lapangan yang tetap
mengacu pada kebijakan daerah di bidang kesehatan.
2. Penempatan dan penambahan SDM Aparatur terutama di daerah yang masih sulit dijangkau
oleh layanan kesehatan dan sesuai dengan kompetensi keahlian sehingga dalam pelaksanaan
program kegiatan tidak mengalami hambatan teknis.
3. Tetap menjaga dan melakukan koordinasi dengan pihak dan stakeholder yang berkaitan
dengan bidang kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal
kepada masyarakat dan adanya peningkatan pembiayaan di bidang kesehatan.
4. Pemberdayaan masyarakat dengan menggali sumber daya yang ada dimasyarakat.
D. Akuntabilitas Keuangan
Selain penjelasan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo tersebut diatas, gambaran
penggunaan dana APBD tahun 2016 adalah sebagai berikut :
31
No.
Rekening URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH DANA REALISASI DANA PERSENTASE
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.511.680.000 1.462.751.941 96,76
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air
dan listrik 200.000.000 189.291.000 94,65
01.05 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah 70.000.000 69.214.080 98,88
01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan Dinas/Operasional 47.975.000 28.627.200 59,67
01.07 Penyedian Administrasi Keuangan 300.000.000 295.080.000 98,36
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 120.000.000 119.852.000 99,88
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 99.729.000 99,73
01.11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.000.000 15.798.500 98,74
01.12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/
penerangan bangunan kantor 16.000.000 15.999.000 99,99
01.13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 70.000.000 57.655.200 82,36
01.15 Penyediaan bahan bacaan dan perpu 20.000.000 20.000.000 100,00
01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.000.000 16.994.000 99,96
01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah 110.705.000 110.511.961 99,83
01.19 Penyediaan Jasa tenaga Adm/teknis Perkantoran 424.000.000 424.000.000 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.735.165.000 1.715.905.047 98,89
02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 300.000.000 285.700.000 95,23
02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000 49.830.000 99,66
02.10 Pengadaan mebeleur 60.000.000 59.802.000 99,67
02.11 Pengadaan peralatan kerja kantor 103.295.000 99.803.000 96,62
02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 49.850.000 99,70
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 1.033.870.000 1.033.147.447 99,93
02.28 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor 63.000.000 62.971.600 99,95
02.40 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional 75.000.000 74.801.000 99,73
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 242.060.000 241.563.000 99,79
03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 242.060.000 241.563.000 99,79
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 100.000.000 96.011.060 96,01
05.02 Sosialisasi peraturan perundang - undangan 75.000.000 72.499.060 96,67
05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan 25.000.000 23.512.000 94,05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.500.000 7.500.000 100,00
06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 866.087.000 757.395.281 87,45
15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 795.587.000 691.123.640 86,87
15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan 70.500.000 66.271.641 94,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.881.640.000 4.618.369.729 94,61
16.01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di
Puskesmas Jaringan 130.000.000 58.251.300 44,81
32
16.03 pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan jaringannya 3.774.120.000 3.719.975.000 98,57
16.05 Perbaikan Gizi masyarakat 44.600.000 4.700.000 10,54
16.06 Revitalisasi sistem Kesehatan 149.260.000 106.527.779 71,37
16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 295.000.000 262.808.750 89,09
16.12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan (yankes Jiwa ) 55.220.000 55.061.800 99,71
16.14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 65.000.000 64.771.200 99,65
16.15 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 110.340.000 109.813.000 99,52
16.26 Peningkatan ASI eklupsif 43.620.000 43.320.000 99,31
16.27 Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu 23.520.000 22.790.000 96,90
16.28 Peningkatan cakupan Fe ibu nifas 22.000.000 10.550.000 47,95
16.29 Peningkatan Surveilans KLB gizi 24.910.000 15.957.300 64,06
16.30 Peningkatan dan pembinaan UPGK 33.750.000 33.750.000 100,00
16.31 Peningkatan cakupan garam yodium di rumah 20.520.000 20.520.000 100,00
16.33 Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan ( yankes 4 Spes. Dasar) 54.780.000 54.741.200 99,93
16.34 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan ( Pembinaan K3) 35.000.000 34.832.400 99,52
Program Pengawasan Obat dan Makanan 40.000.000 31.867.000 79,67
17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya 40.000.000 31.867.000 79,67
Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat 713.890.000 428.581.260 60,03
19.01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi
sadar Hidup Sehat 75.000.000 69.898.200 93,20
19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 447.170.000 184.067.760 41,16
19.06 Peningkatan Pengembangan PHBS dan Dokter
Kecil 191.720.000 174.615.300 91,08
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 129.810.000 70.859.600 54,59
20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 129.810.000 70.859.600 54,59
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 140.000.000 119.096.300 85,07
21.02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 50.000.000 45.854.300 91,71
21.06 Penyuluhan stop BABS 50.000.000 33.254.000 66,51
21.07 Peningkatan Sanitasi Terpadu berbasis
Masyarakat (STBM) 40.000.000 39.988.000 99,97
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 530.000.000 495.127.300 93,42
22.05 Pelayanan Pencegahan dan Penggulangan
Penyakit Menular ( TB Paru ) 65.000.000 62.110.900 95,56
22.09 Peningkatan Imunisasi dan Surveilance
Epidemiologi Penyakit Menular ( Imunisasi ) 130.000.000 123.997.800 95,38
22.10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
(KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit 55.000.000 53.580.700 97,42
22.12 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit menular (Malaria dan DBD ) 90.000.000 76.089.900 84,54
22.13 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit menular (HIV / AIDS ) 60.000.000 55.030.000 91,72
22.14 Peningkatan Imunisasi dan Surveilance
Epidemiologi Penyakit Menular (AFP) 20.000.000 18.430.000 92,15
22.15 Peningkatan Imunisasi dan Surveilance
Epidemiologi Penyakit Menular (KLB) 50.000.000 46.410.000 92,82
22.16
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (rabies, diare,
ISPA/Pneumonia)
60.000.000 59.478.000 99,13
33
Program Standarisasi Pelayanan kesehatan
Dasar
167.270.000
155.496.000
92,96
23.02 Evaluasi dan Pengembangan standar Pelayanan
kesehatan 167.270.000 155.496.000 92,96
Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan
Anak 209.500.000 196.198.800 93,65
32.04 Pelatihan dan pendidikan perawat kesehatan ibu
dan anak 209.500.000 196.198.800 93,65
Program DAK Bidang Kesehatan 17.895.030.530 11.788.390.118 65,88
34.01 Kegiatan DAK bidang pelayanan Kesehatan dasar 7.976.192.430 5.512.309.369 69,11
34.03 Kegiatan DAK bidang pelayanan kefarmasian 4.419.010.000 3.017.190.849 68,28
34.04 Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000 3.235.739.900 99,62
34.05 Kegiatan JAMPERSAL DAK 2.251.828.100 23.150.000 1,03
Program Jaminan Kesehatan Nasional 6.561.504.000 5.615.333.107 85,58
36.01 Kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) 6.561.504.000 5.615.333.107 85,58
JUMLAH 35.731.136.530 27.800.445.543 77,80
Secara umum dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi anggaran sebesar 77,80 % dikarenakan
dilaksanakannya pengolahan anggaran yang efektif dan efisiensi. Dengan tingkat capaian realisasi
tersebut kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan kesehatan dasar
dapat dilaksanakan secara optimal, baik yang dipenunjang yang bersifat anggaran rutin maupun yang
secara nyata bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat yang ada di anggaran kegiatan.
34
BAB IV
PENUTUP
Secara umum dari visi misi yang telah ditetapkan sebanyak 67 kegiatan dalam 13 program
sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2016 untuk mendukung pencapaian 10
sasaran dalam 17 indikator kinerja dan 6 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis telah
terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat sasaran yang rata-rata telah
mencapai target yang diharapkan. A
Walaupun secara umum kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo telah cukup berhasil, tidak
berarti tidak ada permasalahan. Permasalahan yang paling mendasar adalah penyebaran petugas
kesehatan tidak merata serta proses dan system yang melibatkan pihak lintas terkait, hal ini sangat
mempengaruhi pencapaian program dan realisasi anggaran. Untuk mengurangi permasalahan yang ada
perlu dilakukan penyederhanaan sistem dan proses serta melakukan analisis kebutuhan tenaga
kesehatan dan persebarannya.
Oleh karena itu, masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem
Akuntabilitas Publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo sangat diperlukan, sehingga
implementasi sistem LAKIP diharapkan akan lebih baik di masa mendatang.
