visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

  • Published on
    04-Feb-2017

  • View
    229

  • Download
    14

Transcript

  • c. bahwa berdasarkan pertirnbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merietapkan Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan teritang Perigesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 - 2018.

    b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri N.omor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata. Cara Penyusunan, Pengendalian dan . Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengesahan rancangan akhir Perubahan Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diteliti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Se1atan melalui verifikasi akhir, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dacrah;

    Menimbang; a. bahwa berdasarkan pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 iO tentang Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maim dipandang perlu Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan .Jangka Menengah . Daerah (RPJMDl Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018;

    . '

    GUBERl"'JUR SULAWESi SELA.TAN,

    DENGAN' RAHMAT TUHAl."'J YJU.JG i\lULB:A ESA

    TENTA..i'tJG PENGESAHA1'"\J PERUBAHAN P...ENCJuvA STRoc\TEGIS SATUA.1'\l KERJA

    PERANGKAT DAEP.AH. TAF..lli\l 2013 - 2018

    KEPUTUSAN Gl:.JBEPJJUR SULA\vESi SELAT.A.r"\J NOMOR: 2099/LX/TiL4UN 2015

    GUBERrJURSULAVJESISELATAN

  • 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .Nomor ;;, Tahun 2010 tcnrang Sistern Perencanaan Pembangunan Daerah tLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nornor 2 Tarnbahan Lernbaran Daerah Provinsi Sula.wesi Selatan Nomor 251};

    5. Peratnran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ! 3 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerab Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230} sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Seiaran Nomor 3 Tahun 2015 [Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nornor 3);

    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mente.ii Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 201 l{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

    .2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 zentang Pembentukan Peraturan Perundang-unoangan 1Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

    3. 1Jndang-!Jndang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587it sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

    l , Undang-Undang Nornor _25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4421};

    Mengingat:

  • Tembusa.n: \Vakil Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 3. Para Kepala SKPD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar:

    Ditetaukan di Makassar pada ta.11.ggal 23 Se!)tembe_z: 2015

    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Satuan Kerja Perangkat Daerah yang rnenetapkan Perubahan Rencana Straregis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dikrum KESA.TU rneliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerirrtab Provinsi Sulawesi Selatan

  • 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. .Uooang-Unoong NemoF 35 Tahun 2004 -tea.tang $i~t~ Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

    a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun ~0:15 tentanlf J>eni.~ A~ J>enmi-:r'1!n Dae:rah P1'0v:. ~.lsel. Nomor; 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

    KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

    DAERAB

    NOMOR: 050/ 3~S /X/TAHUN 2015 TENTANG

    PENETAPAII REVISI RElfCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBAlfGUNAII DAERAH

    PROVllfSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

    Mengingat

    Menimbang

  • Tembusan: Disampaikan kepada : 1. Bapak Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan 2... Bapak. WakilGnhernnr Sulawesi.Se)atao d.iMakassar sehagai.laprn

    1 Dr. H . .ANuf Haris, SH.; tl[ll['.

    Ditetapkan di Makassar pada tanggal, /0 Oktober 2015

    : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

    Revisi Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan

    KEDUA

    : Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

    Menetapkan : KESATU

    MEIIUTUSKAN :

    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

    5. Peraturan Daerah, P,ro;v.i.n.si .Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 20,10, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Pr.ovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);

    6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Prov. 'sulsel Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

    2

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    i

    DAFTAR ISI

    Hal.

    SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROV. SULSEL

    KATA PENGANTAR ..................................................................................................

    DAFTAR ISI ............................................

    DAFTAR TABEL ............................................

    BAB. I PENDAHULUAN.........................

    I.1 Latar Belakang .......................

    I.2 Landasan Hukum .............................

    I.3 Maksud dan Tujuan ......................

    I.4 Sistematika Penulisan ....................

    BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

    PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI

    SELATAN.....................................................................................................

    II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi....................................................

    II.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..................................

    2.1. Sumber Daya Manusia .......................................................................

    2.2 Sarana dan Prasarana ..........................................................................

    2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan .........................

    2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bappeda provinsi

    sulawesi selatan

    BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

    BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN ...........................................

    III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

    III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

    I

    i

    iii

    1

    1

    5

    9

    10

    13

    13

    41

    41

    43

    45

    51

    53

    54

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    ii

    Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

    III.3 Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2008-2028 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......

    III.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota.........

    BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....

    IV.1 Visi dan Misi ........................................................................................

    IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sulsel ................

    IV.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Sulwesi Selatan .....................

    BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

    KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................

    V.1 Rencana Program dan Kegiatan .............................................................

    V.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .

    BAB.VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

    YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI

    SULAWESI SELATAN .................................................................................

    VI.1 Tujuan & Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 .

    VI.2 Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

    2018...

    BAB. VII PENUTUP ...................................................................................................

    57

    59

    68

    84

    84

    87

    92

    97

    97

    106

    111

    111

    113

    114

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    iii

    DAFTAR TABEL

    Hal.

    Tabel 2.1

    Tabel 2.2

    Tabel 2.3

    Tabel 2.4

    Tabel 2.5

    Tabel 2.6

    Tabel 2.7

    Tabel 2.8

    Tabel 3.9

    Tabel 3.10

    Tabel 3.11

    Tabel 3.12

    Struktur Organisasi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

    Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2013 ...............................................................

    Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2013 .....................

    Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2013 .......................

    Laki-laki dan Perempuan menurut Tingkat PendidikanStaf Bappeda Tahun 2013 ....................................................

    Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

    Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ................

    Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................

    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan ......................................................................

    Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan .....

    Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeriyang Sesuai dengan Tupoksi Bappeda Provinsi SulawesiSelatan ....................................................................................

    Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sulselberdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Prov. Sulselbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenangannya...........................................................................

    40

    41

    41

    42

    42

    47

    48

    50

    54

    66

    72

    79

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    iv

    Tabel 3.13

    Tabel 4.13

    Tabel .14

    Tabel 5.2.1

    Tabel 6.16

    Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..............

    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananBappeda Prov. Sulsel.

    Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................

    Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompoksasaran dan Pendanaan Indikatif Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ...............

    Indikator Kinerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu padaTujuan dan sasaran RPJMD Provinsi sulawesi Selatan ........

    81

    88

    94

    108

    117

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 1

    PENDAHULUAN

    1.1. LATAR BELAKANG

    Setelah revisi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

    Sulawesi Selatan 2013-2018 Nomor; 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

    Perubahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

    RPJMD 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

    Nomor 9) yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2015, maka secara

    otomatis segala dokumen yang terkait dengan Rencana Jangka Menengah

    Daerah (RPJMD) tersebut harus menyesuaikan, namun demikian Undang-

    Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

    Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah, ditetapkan sebagai pedoman mendasar/landasan

    dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah

    daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai

    satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

    Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menjadi suatu keharusan

    bagi setiap SKPD untuk menyesuaiakan dengan hasil revisi produk

    perencanaan diatasnya sehingga dokumen-dokumen yang terkait dengan

    perencanaan akan bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana

    diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur

    Negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi Negara yang

    mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 2

    penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam konteks ini

    peran provinsi dan perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah

    dikeluarkannya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yangmana

    Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh pemerintah daerah

    yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah (BAPPEDA). Adapun produk rencana yang disusun berdasarkan

    jangka waktu, meliputi:

    1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka

    waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah

    pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;

    2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

    waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

    kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan

    RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi

    pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

    Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan

    disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

    pendanaan yang bersifat indikatif;

    3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu)

    tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

    pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang

    dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan

    mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja

    Pemerintah.

    Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana

    kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam UU 23/2014

    pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

    rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi,

    tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

    dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 3

    indikatif. Sedangkan dalam UU 25/2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan

    ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan

    Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

    Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam

    UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan

    pokok sesuai Permendagri 54/2010 sebagai berikut:

    1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran

    dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

    pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,

    dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);

    2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-

    SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman

    pada rancangan awal RPJMD (Pasal 15 Ayat 3);

    3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan

    rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD (Pasal 15

    Ayat 4);

    4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah

    Daerah (Pasal 16 Ayat 4);

    5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2

    (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);

    6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil

    Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);

    7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3

    (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);

    8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah

    disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 Ayat 4)

    Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu

    pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 4

    pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan,

    Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah pada Pasal 93 mencakup:

    1. Pendahuluan;

    2. Gambaran pelayanan SKPD;

    3. Isu-isu tugas dan fungsi SKPD;

    4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

    5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran danpendanaan indikatif; dan

    6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD.

    Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan

    penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil

    suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD

    merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan

    penetapan RPJMD.

    Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban

    untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan

    pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam

    jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi

    untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang juga

    didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi

    Sulawesi Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

    Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    (Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah

    dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5

    (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

    program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan

    tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 5

    Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

    2018 dan bersifat indikatif.

    Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Satuan Kerja

    Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Revisi Rencana Strategis Bappeda

    Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018. Namun demikian jika

    terdapat perubahan kebijakan mendasar dan mempengaruhi terhadap

    penyusunan Renstra tersebut, maka perlu disempurnakan kembali.

    Penyempurnaan tersebut antara lain:

    1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Prov. Sulsel.

    2. Perubahan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov. Sulsel.

    3. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

    Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

    4. Perubahan kebijakan yang mendasar terhadap perencanaan pembangunan

    daerah.

    1.2. LANDASAN HUKUM

    Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

    berikut:

    1. Undang-Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan

    Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1

    Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 2102) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

    Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

    Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingat I Sulawesi Tengah dan

    Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-

    Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

    Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 6

    Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

    2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4421);

    4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4700);

    6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

    7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

    Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5589);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

    Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 7

    Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4578);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4737);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

    Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

    Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4741);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4815);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

    Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

    Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4816);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4817);

    14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

    Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

    Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 8

    Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

    16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

    Podoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

    17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

    Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

    18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009

    tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

    2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009

    Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);

    19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009

    tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

    Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

    Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

    Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan

    (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12

    Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);

    20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015

    tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

    tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

    Sulawesi Selatan 2008-2028;

    21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015

    tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018

    22. Keputusan Gubernur Nomor 120/4296/Bappeda, tanggal 26 Juli 2013

    tentang Penetapan RENSTRA SKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-

    2018.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 9

    1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

    Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

    2013-2018 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan

    Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok

    dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

    Tujuan penyusunan renstra ini secara spesifik adalah:

    1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh pelayanan/kinerjaBappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan periode lalu.

    2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif,

    efisien dan akuntabel.

    3. Merumuskan arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.

    4. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018.

    Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan

    Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ini adalah agar

    dapat:

    1. Teridentifikasinya kondisi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan melalui

    pengukuran pelayanan/kinerja terkini.

    2. Terumuskannya arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.

    3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis

    (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    berdasarkan kerangka pendanaan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 10

    1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

    Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    (Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018, disusun

    melalui sistematika sebagai berikut.

    Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan

    hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

    BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan,

    menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,

    sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang

    pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

    BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasikan permasalahan

    berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan

    Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan Rencana

    Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

    2008-2028, telaahan Renstra Kementrian dan lembaga dan

    Renstra Bappeda kabupaten/kota/KL/Bappenas/ Bangda serta

    penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

    BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi

    visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi

    dan kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

    BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

    Sasaran dan Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana

    program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

    pendanaan indikatif.

    BAB VI. Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang

    mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018, mengemukakan 10 indicator kinerja

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 11

    Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam

    lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

    pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018.

    BAB VII. Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang

    akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan hasil Revisi

    Renstra Bappeda Tahun 2013-2018.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 12

    GAMBARAN PELAYANAN

    BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Peran perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan

    untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah

    serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian

    kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan

    kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula

    kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan

    pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa

    dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik.

    Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU

    Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004

    tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda merupakan

    instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah.

    Dengan demikian peran Bappeda menjadi sangat penting dan diharapkan bisa

    menjadi katalisator kegiatan pembangunan daerah antar pemerintah dengan

    pihak masyarakat dan para stakeholders lainnya. Dengan adanya Dokumen

    Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka strategi dan arah kebijakan

    perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan semakin berkualitas.

    Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang

    langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen

    perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah

    menjadi milik masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu

    tercermin dalam proses perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan,

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 13

    Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang

    bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat

    sesuai dengan bidangnya masing-masing, sedangkan pihak pemerintah hanya

    sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai ajang pidato

    susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat

    program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi dengan

    alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian

    tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah

    dapat kejelasan pendanaannya.

    2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi

    Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

    Nomor 13 Tahun 2013 tentangPerubahan Peraturan Daerah Provinsi

    Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja

    Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis

    Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

    Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung

    jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas

    mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub

    Bidang sebagai berikut.

    a. Kepala Badan

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

    1. Tugas pokok :

    Menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan

    berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

    2. Fungsi :

    2.1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan;

    2.2. Melakukan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 14

    a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

    pembangunan daerah;

    b. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

    bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

    kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan

    belum dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

    naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Membantu gubernur di bidang perencanaan pembangunan di

    daerah;

    g. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

    meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum

    APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

    h. Melakukan koordinasi, mengarahkan dan menyelenggarakan

    musrenbang kabupaten/kota, provinsi, regional, rapat kerja

    provinsi;

    i. Mengikuti dan mengarahkan musrenbang regional, rapat

    koordinasi pusat, musrenbang nasional;

    j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam

    rangka pelaksanaan tugas;

    k. Memimpin, mengendalikan dan menyusun rencana program kerja

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

    Selatan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 15

    l. Memfasilitasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga

    pemerintah dan non pemerintah dalam hal perencanaan

    pembangunan daerah;

    m.Memantau, mengevaluasi dan mengoordinasikan tugas dalam dan

    luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan

    peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

    n. Menyelenggarakan sosialisasi dokumen perencanaan, baik program

    kerja daerah, provinsi, pusat maupun luar negeri;

    o. Menyelenggarakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non

    pemerintah dalam dan luar negeri;

    p. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

    daerah dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan;

    q. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang

    perencanaan pembangunan;

    r. Menyelenggarkan kebijakan program, keuangan, umum,

    perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan

    Perencanaan Pembangunan Daerah;

    s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah dan memberikan saran pertimbangan

    kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

    t. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

    tugas.

    Sekretariat

    Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

    1. Tugas pokok :

    Melakukan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan

    administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta

    penyusunan program dalam lingkungan Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 16

    2. Fungsi:

    a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan;

    b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

    c. Pengelolaan administrasi keuangan;

    d. Melakukan koordinasi dan penyusunan program serta

    pengolahan dan penyajian data

    e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

    f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam

    pelaksanaan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

    dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

    dan belum dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta

    menyiapkan bahan penyusunan program Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah;

    g. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan

    kebijakan teknis di lingkungan Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah;

    h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam

    lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi

    dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

    i. Melakukan koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

    penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 17

    j. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengolahan dan

    penyajian data dan informasi dalam lingkungan Badan

    Perencanaan Pembangunan Daerah;

    k. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan

    ketatausahaan;

    l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi

    umum dan kepegawaian;

    m. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan

    administrasi keuangan;

    n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan

    organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan

    Perencanaan Pembangunan Daerah;

    o. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan urusan

    rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

    p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan;

    q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan,

    pemeliharaan dan penghapusan barang;

    r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan

    memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

    perumusan kebijakan;

    s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas.

    Bidang Ekonomi

    1. Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang.

    2. Tugas pokok:

    Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah di Bidang Ekonomi.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 18

    3. Fungsi:

    a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

    pembangunan daerah bidang ekonomi : Penyuluhan Pertanian,

    Perikanan, Ketahanan Pangan Daerah, Peternakan,

    Perkebunan, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan investasi

    serta ekonomi makro;

    b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan daerah bidang ekonomi;

    c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan

    tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup

    bidang ekonomi;

    d. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan perencanaan

    pembangunan dari sektor maupun dari kabupaten/kota;

    e. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan

    luar negeri, non pemerintah (LSM, swasta);

    f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi sebagai pedoman

    dalam pelaksanaan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

    dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah

    dan belum dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapatrapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Melaksanakan, Melakukan koordinasi dan sikronisasi kegiatan

    perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;

    g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi

    di dalam dan luar daerah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 19

    h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan

    perencanaan ekonomi;

    i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

    tugas intern bidang ekonomi;

    j. Melakukan koordinasi dan pengendalian program dan kegiatan

    pada sektor bidang ekonomi;

    k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan

    memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

    perumusan kebijakan;

    l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas.

    Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

    1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

    dipimpin oleh Kepala Bidang.

    2. Tugas pokok :

    Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

    Kelembagaan.

    3. Fungsi :

    a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

    pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya

    Manusia dan Kelembagaan;

    b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya

    Manusia dan Kelembagaan;

    c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulanusulan

    perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

    kabupaten/kota;

    d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 20

    4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber

    Daya Manusia dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam

    pelaksanaan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

    dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

    dan belum dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan

    pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya

    Manusia dan Pengembangan Kelembagaan;

    g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber

    daya manusia dan kelembagaan di dalam dan luar daerah;

    h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program

    kegiatan perencanaan sumber daya manusia dan kelembagaan;

    i. Mengoordinasikan dan mengendalikan pada sektor bidang

    sumber daya manusia dan kelembagaan;

    j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi

    di dalam dan luar daerah;

    k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

    Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan

    memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

    perumusan kebijakan;

    l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 21

    Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Prasarana Wilayah

    Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah

    dipimpin oleh Kepala Bidang.

    1. Tugas pokok :

    Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah.

    2. Fungsi :

    a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

    pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan prasarana

    wilayah;

    b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan daerah lingkup bidang sumber daya alam dan

    prasarana wilayah;

    c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan

    perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

    kabupaten/kota;

    d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Alam dan

    Prasarana Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

    bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

    dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Merencanakan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi

    pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan

    prasarana wilayah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 22

    g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber

    daya alam dan prasarana wilayah di dalam dan luar daerah;

    h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program

    kegiatan perencanaan sumber daya alam dan prasarana

    wilayah;

    i. Melakukan koordinasi dan pengendalian pada sektor Bidang

    Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;

    j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah

    dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;

    k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana

    Wilayah dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran

    pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

    kebijakan;

    l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas;

    Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan

    1. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan

    dipimpin oleh Kepala Bidang.

    2. Tugas pokok :

    Malaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah di Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan

    Pembangunan.

    3. Fungsi :

    a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

    pembangunan daerah di bidang Perencanaan Makro dan

    Pembiayaan Pembangunan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 23

    b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Makro dan

    Pembiayaan Pembangunan;

    c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan

    perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

    kabupaten/kota;

    d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan

    Pembiayaan Pembangunan sebagai pedoman dalam

    melaksanakan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

    bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

    dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Mengkonsultasikan, merencanakan, mengoordinasikan dan

    menyinkronisasikan pembangunan daerah di Bidang

    Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;

    g. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen

    perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, dan

    APBD;

    h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan

    Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;

    i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi rencana program dan

    kegiatan pembangunan daerah dan pusat;

    j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan daerah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 24

    k. Melakukan koordinasi perencanaan penganggaran

    pembangunan baik dari sektor maupun kabupaten/kota;

    l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

    Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan dan

    memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

    perumusan kebijakan;

    m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas.

    Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan

    Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan di pimpin oleh

    Kepala Bidang.

    1. Tugas pokok :

    Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

    2. Fungsi :

    a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di

    bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah

    serta kerja sama antar lembaga dalam pengembangan statistik

    dan evaluasi kinerja pembangunan;

    b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja

    Pembangunan Daerah;

    c. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan

    dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

    d. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan tentang

    pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang

    Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 25

    e. Pelaksanaan hubungan kerja daerah di Bidang Statistik dan

    Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta kerja sama antar

    lembaga dalam pengembangan statistik;

    f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik dan Evaluasi

    Kinerja Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

    tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

    dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

    dan belum dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis

    kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

    perumusan perencanaan pembangunan selanjutnya;

    g. Mengendalikan kegiatan pembangunan pada Bidang Statistik

    dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;

    h. Merencanakan, mangkoordinasikan dan menyinkronisasikan

    pambangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja

    Pembangunan;

    i. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah

    dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;

    j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan

    Evaluasi Kinerja Pembangunan dan memberikan saran

    pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

    kebijakan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 26

    k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas.

    Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional

    A. Fungsional Perencanaan

    Kelompok jabatan fungsional perencana terdiri dari sejumlah

    pegawai dalam jenjang jabatan fungsional perencana yang dipimpin

    oleh seorang pejabat fungsional perencana senior selaku ketua

    kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

    Kepala Badan melalui Sekretaris/Kepala Bidang dan di bawah

    koordinasi Kepala Sub Bagian/Sub Bidang.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan

    Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang

    Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, maka rumpun

    jabatan, kedudukan, tugas pokok dan rincian kegiatan fungsional

    perencana sebagai berikut :

    1. Rumpun Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Perencana

    yang disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen.

    2. Kedudukan Perencana :

    a. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis

    fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah;

    b. Perencana dimaksud adalah jabatan karier yang hanya dapat

    diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai

    Negeri Sipil,

    3. Tugas Pokok Perencana :

    Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan

    perencanaan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 27

    4. Rincian Kegiatan Pejabat Fungsional yang dimaksud sebagai

    berikut :

    a. Perencana Utama :

    1. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi

    pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif

    kebijaksanaan;

    2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;

    3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    perencanaan kebijaksanaan strategis makro;

    4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    perencanaan kebijaksanaan program jangka panjang;

    5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    perencanaan program strategis makro;

    6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    perencanaan proyek kawasan;

    7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses

    pengambilan keputusan keputusan dalam rangka

    pengkajian alternatif;

    8. Melakukan pengkajian alternatif-alternatif berdasarkan

    kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis jangka panjang;

    9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

    strategis makro;

    10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

    jangka panjang;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 28

    11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

    makro;

    12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan krieteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan;

    13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka

    penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;

    14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis jangka panjang;

    15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijkasanaan strategis makro;

    16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    program strategis jangka panjang;

    17. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    program strategis makro;

    18. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

    kawasan;

    19. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan

    pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

    20. Menulis saran dan tindak lanjut yang diperlukan dalam

    kebijaksanaan strategis jangka panjang;

    21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam kebijaksanaan strategis makro;

    22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 29

    23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan program strategis makro;

    24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan proyek kawasan;

    25. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang

    ditugaskan oleh atasan.

    b. Perencana Madya :

    1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam

    rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

    2. Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka

    penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

    3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka

    perumusan alternatif kebijaksanaan;

    4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

    menengah;

    5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

    6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

    7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan program strategis sektoral;

    8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan proyek multi sektoral;

    9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis

    jangka menengah;

    10.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis

    sektoral;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 30

    11.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

    jangka menengah;

    12.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

    sektoral;

    13.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor;

    14.Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan

    dalam rangka penentuan alternatif dan rencana

    pelaksanaan;

    15.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis jangka menengah;

    16.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis sektoral;

    17.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    program strategis jangka menengah;

    18.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    program strategis sektoral;

    19.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

    multi sektor;

    20.Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian

    pelaksanaan;

    21.Memantau/memonitorkegiatan melaksanaan/

    perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

    22.Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 31

    23.Menyusun disain akhir efektifitas tujuan;

    24.Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/

    lingkungan;

    25.Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;

    26.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

    menengah;

    27.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

    28.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

    29.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan program strategis sektoral;

    30.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan proyek multi sektoral.

    c. Perencana Muda :

    1. Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka

    pengumpulan data dan informasi;

    2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan

    data dan informasi;

    3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan

    data dan informasi ;

    4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka

    penyajian data dan informasi;

    5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka

    analisis data dan informasi;

    6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis

    data dan informasi;

    7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam

    rangka analisis data dan informasi;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 32

    8. Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka

    perumusan permasalahan;

    9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam

    rangka perumusan permasalahan;

    10. Melakukan studi pustaka yang memperkuat

    landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan

    model hubungan kausal/fungsional;

    11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan

    model hubungan kausal/fungsional;

    12. Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang

    kompoten dalam rangka penyusunan model hubungan

    kausal/fungsional;

    13. Memasukkan data kedalam model yang akan dipakai

    dalam rangka pengujian model:

    14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

    pendek;

    15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

    16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan program strategis regional;

    17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

    18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

    strategis jangka pendek;

    19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

    strategis regional;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 33

    20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

    regional;

    21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor

    tunggal;

    22. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis jangka pendek;

    23. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis regional;

    24. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    program strategis regional;

    25. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

    sektor tunggal;

    26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka

    penentuan alternatif dan rencana perencanaan;

    27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan

    dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

    28. Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam

    rangka penilaian hasil pelaksanaan;

    29. Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka

    penilaian hasil pelaksanaan;

    30. Menyususn disain awal dampak kemasyarakatan/

    lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;

    31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

    penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 34

    32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

    penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;

    33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

    penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/

    lingkungan;

    34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

    pendek;

    35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

    36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan program strategis regional;

    37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

    38. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang

    ditugaskan oleh atasan.

    B. Fungsional Pustakawan

    Pejabat fungsional pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil

    yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh

    oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

    kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan

    informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

    Pejabat fungsional pustakawan berada di bawah dan

    bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan di

    bawah koordinasi Kepala Sub Bagian.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

    Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan

    Bersama Kepala Perpustakawan Nasional RI dan Kepala Badan

    Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan nomor 21 tahun

    2003 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 35

    Kreditnya, maka rumpun jabatan, instansi Pembina, kedudukan

    dan tugas pokok fungsional pustakawan sebagai berikut :

    1. Rumpun Jabatan Fungsional Pustakawan :

    a. Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun

    arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan.

    b. Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan

    Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli.

    2. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan

    sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan

    pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada

    instansi pemerintah.

    3. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang

    hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus

    sebagai Pegawai Negeri Sipil.

    4. Tugas Pokok Pustakawan yang ada di Bappeda :

    Pustawakan tingkat terampil :

    1) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan

    pustaka/sumber informasi, dan.

    2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

    5. Rincian Kegiatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil :

    a. Pustakawan Pelaksana :

    1. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka;

    2. Melakukan survei bahan pustaka;

    3. Membuat dan menyusun desiderata;

    4. Meregistrasi bahan pustaka;

    5. Melakukan verifikasi data bibliografi;

    6. Melakukan katalogisasi sederhana;

    7. Melakukan katalogisasi salinan;

    8. Mengalihkan data bibliografi secara manual;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 36

    9. Mengalihkan data bibliografi secara elektronis;

    10. Membuat kelengkapan bahan pustaka;

    11. Mengelola jajaran bahan pustaka;

    12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/

    preventif;

    13. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/

    treatment;

    14. Melakukan layanan sirkulasi;

    15. Melakukan layanan perpustakaan keliling;

    16. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat;

    17. Mengumpulkan data untuk statistik;

    18. Melakukan publisitas.

    b. Pustakawan Pelaksanan Lanjutan :

    1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pengembangan koleksi;

    2. Mengumpulkan data dalam rangka survei minat

    pemakai;

    3. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka

    penyiangan bahan pustaka;

    4. Mengelola hasil penyiangan;

    5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pengolahan bahan pustaka;

    6. Melakukan klasifikasi sederhana;

    7. Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog;

    8. Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data;

    9. Menyusun daftar tambahan pustaka;

    10. Membuat kliping;

    11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 37

    12. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka

    penyimpanan dan pelestarian;

    13. Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu;

    14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku;

    15. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional layanan informasi;

    16. Melakukan layanan bahan pandang dengar;

    17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layan;

    18. Melakukan bimbingan membaca;

    19. Melakukan cerita pada anak-anak;

    20. Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan;

    21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis;

    22. Mengolah dan menyusun data statistik;

    23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional penyuluhan;

    24. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional publisitas;

    25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis,

    brosur dan leaflet;

    26. Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar

    peraga;

    27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pameran;

    28. Menyiapkan materi dan penataan pameran;

    29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran.

    c. Pustakawan Penyelia :

    1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pengembangan koleksi;

    2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pengolahan bahan pustaka;

    3. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 38

    4. Membuat anotasi;

    5. Menyunting data bibliografi;

    6. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;

    7. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;

    8. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional layanan informasi;

    9. Melakukan layanan rujukan cepat;

    10. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;

    11. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;

    12. Membina kelompok pembaca;

    13. Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar

    lepas;

    14. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar

    lepas;

    15. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional penyuluhan;

    16. Melaksanakan penyuluhan massal dengan cara

    menggunakan alat bantu audio-visual tentang kegunaan

    dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan

    informasi kepada pemakai perpustakaan;

    17. Melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu

    tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,

    dokumentasi, dan informasi kepada pemakai

    perpustakaan;

    18. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok

    tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,

    dokumentasi dan informasi kepada pemakai;

    19. Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang

    pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 39

    kepada penyelenggara dan pengelola perpus-takaan

    tingkat kelompok;

    20. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional publisitas;

    21. Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang

    dengar;

    22. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pameran;

    23. Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan

    pameran.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 40

    Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

    STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCAAN

    PEMBANGUNAN DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN

    (Perda Nomor 32 Tahun 2008)

    BIDANGEKONOMI

    BIDANGPENGEMBANGAN

    KELEMBAGAAN DANSDM

    BIDANGPENGEMBANGAN SDA

    DAN PRASARANAWILAYAH

    BIDANGPERENCANAAN MAKRO

    DAN PEMBIAYAANPEMBANGUNAN

    BIDANGSTATISTIK DAN

    EVALUASI KINERJAPEMBANGUNAN

    SUB BIDANGPERTANIAN INDUSTRI,

    PERDAGANGANPARIWISATA DAN

    INVESTASI

    SUB BIDANGPENGEMBANGAN

    SUMBER DAYAMANUSIA

    SUB BIDANGPENGELOLAAN

    SUMBER DAYA ALAMDAN LINGKUNGAN

    SUB BIDANGPERENCAAN MAKRO

    WILAYAH

    SUB BIDANGSTATISTIK

    SUB BIDANGEKONOMI MAKRO

    SUB BIDANGPENGEMBANGANKELEMBAGAAN

    SUB BIDANGPRASARANA

    WILAYAH

    SUB BIDANGPEMBIAYAAN

    PEMBANGUNAN

    SUB BIDANGEVALUASI KINERJA

    PEMBANGUNAN

    KEPALA BADAN

    PEJABATFUNGSIONAL

    SUB BAGIANUMUM DAN

    KEPEGAWAIA

    SUB BAGIANPROGRAM

    SUB BAGIANKEUANGAN

    SEKRETARIS

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 41

    2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

    2.2.1. Sumber Daya Manusia

    Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi

    menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2015, jumlah pegawai

    Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 127 orang Pegawai Negeri

    sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;

    Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2015

    NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan

    1 Eselon II 1 - 12 Eselon III 5 1 63 Eselon IV 8 4 12

    Total 15 4 19Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

    Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan pada jabatan struktural terdapat satu orang laki-laki pejabat

    eselon II, lima orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menempati

    jabatan eselon III, serta ada 13 jabatan pada eselon IV yang terdiri dari delapan

    orang laki-laki dan empat orang perempuan.

    Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015

    NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan

    1 Fungsionaal PerencanaMadya 3 13 16

    2 Fungsionaal PerencanaMuda 3 4 7

    Total 6 17 23Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 42

    Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan terdapat 23 orang pejabat Fungsional Perencana dengan

    rincian pejabat fungsional Perencana Madya terdapat tiga belas orang

    perempuan dan tiga orang laki-laki, sedangkan pada fungsional Perencana

    Mudaempat orang laki-laki dantiga orang perempuan.

    Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan tingkat Golongan Tahun 2015

    NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 Golongan IV 17 19 362 Golongan III 39 21 603 Golongan II 24 6 304 Golongan I 1 - 1

    Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

    Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah pegawai Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terdapat 127 orang pegawai yang

    terdiri dari 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan rincian

    pergolongan sebagai berikut; 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang

    bergolongan IV, 39 orang laki-laki dan 21 orang perempuan yang bergolongan

    III, 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang bergolongan II, serta ada 1

    orang laki-laki yang bergolongan I.

    Tabel 2.5. Laki-laki dan Perempuan menurut tingkat Pendidikan StafBappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

    NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 S3 2 1 32 S2 22 27 493 S1 35 13 484 D3/Sarmud - 3 35 SMA/sederajat 21 2 236 SMP/sederajat - - -7 SD 1 - 1

    Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 43

    Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 127 orang staff Bappeda

    provinsi Sulawesi Selatan terdapat 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan

    dengan kualifikasi pendidikan masing-masing dua orang laki-laki dan satu

    orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3, dua puluh dua

    orang laki-laki dan dua puluh tuju orang perempuan yang memiliki kualifikasi

    pendidikan S-2, tiga puluh lima orang laki-laki dan tiga belas orang perempuan

    yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, tiga orang perempuan yang

    berpendidikan Sarjana Muda, dua puluh satu orang laki-laki dan dua orang

    perempuan orang tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta satu orang

    laki-laki tamatan Sekolah Dasar.

    Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun masih perlu senantiasa

    diberikan penguatan-penguatan khususnya dalam bidang perencanaan dan

    pengembangan wilayah.

    Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang

    terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang

    memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

    aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya

    dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan

    dan perlengkapan perkantoran.

    2.2.2. Sarana dan Prasarana

    Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan

    peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi

    rekapitulasi barang dan inventaris kantor untuk mendukung tugas dan kinerja

    organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi

    Selatan dalam tahun 2015 :

    KIB. A Tanah (Nihil).

    KIB. B Peralatan dan Mesin.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 44

    1. Alat Angkutan:

    1) Roda Empat 16 unit terdiri dari;

    1) Sedan 3 unit.

    2) Jip 1 unit.

    3) Station Wagon 12 unit.

    2) Roda Dua 34 unit terdiri dari;

    1) Honda 8 unit.

    2) Yamaha 18 unit

    3) Suzuki 8 unit

    2. Alat Rumah Tangga terdiri dari:

    1) Komputer PC 68 unit.

    2) Laptop 25 unit.

    3) Note Book 39 unit.

    4) Printer 47 unit.

    5) UPS 35 unit.

    6) Mesin Ketik Manual 11 unit.

    7) AC 40 unit.

    8) Meja 202 buah.

    9) Kursi 589 buah.

    10) Filleng Kabinet 68 buah.

    11) Komputer Tablet Aple 68 unit.

    12) Eksternal 5 unit.

    3. Studio dan Komunikasi terdiri dari:

    1) Pesawat Telepon 22 unit.

    2) Handycam 7 unit.

    3) Handy Talky 5 unit.

    4) Kamera 13 unit.

    Melihat kondisi sarana dan prasarana mesin perkantoran kantor Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan seperti tersebut diatas, maka perlu adanya

    peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 45

    khususnya pada peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan, beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan

    sarana perlengkapan rapat, sarana telekomunikasi internal, Air Conditioner

    dan pendukung lainnya.

    Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan

    Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka

    dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang.

    2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

    PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI

    SULAWESI SELATAN

    Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana amanat

    Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013, maka BAPPEDA

    memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan

    (policy/decision maker); 2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). Administrator,

    maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan keempat peran tersebut

    ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan

    strategis.

    Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan berperan menentukan kebijakan dan program dalam rencana

    pembangunan daerah, baik kebijakan pembangunan jangka panjang daerah

    (RPJPD), kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

    maupun kebijakan tahunan (RKPD). Kebijakan pembangunan jangka

    menengah dan tahunan masing-masing delengkapi dengan perkiraan

    anggaran, yaitu perkiraan anggaran untuk RPJMD yang bersifat lima tahunan

    dimulai sejak RPJMD 2013-2018 ditetapkan, sedangkan rencana kerja

    pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan

    anggarannya. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan juga berperan dalam mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap

    pelaksanaan pembangunan guna menjaga konsistensi antara pelaksanaan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 46

    pembangunan dengan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan

    pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

    Sebagai koordinator, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan

    melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar

    wilayah, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan

    (stakeholders); koordinasi perumusan kebijakan dibidang perencanaan

    pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-

    sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan, dan pengalokasian dana

    untuk pembangunan; serta koodinasi kegiatan strategis yang berskala regional,

    nasional dan mendesak yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah

    dan dengan lembaga lainnya. Selain tugas koordinasi perencanaan dan

    pelaksanaan pembangunan tersebut, BAPPEDA Prov. Sulsel juga berperan

    dalam menentukan kebijakan nasional, antara lain penanganan perubahan

    iklim (climate change) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor

    59 tahun 2013 tentang Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah

    Kaca (RAD GRK), dan kebijakan nasional lainnya yaitu RAD Pangan dan

    Gizi, MP3EI dan MP3KI.

    Sebagai think tank, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan

    melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai

    masukan untuk penyusunan rencana pembangunan maupun untuk perumusan

    kebijakan-kebijakan strategis lainnya untuk kepentingan daerah yang berskala

    lokal, regional, maupun nasional. Sedangkan sebagai administrator, Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pengelolaan dokumen perencanaan

    pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas

    pelaksanan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil

    evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum pelaksanaan

    tugas BAPPEDA sebagai SKPD Pemerintah Provinsi.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 47

    Tabel 2.6. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    Provinsi Sulawesi Selatan

    PENGAMBILKEPUTUSAN

    (POLICY/DECISIONMAKER)

    THINKTANK

    KOORDINATOR ADMINISTRATOR

    PENJABARAN:

    1. Perencanaan:

    penyusunan rencana

    pembangunan daerah

    jangka panjang,

    menengah dan

    pendek/tahunan.

    2. Penganggaran:

    penyusunan alokasi

    pendanaan (indikatif)

    sebagai bahan

    penyusunan RAPBD.

    3. Pengendalian dan

    Evaluasi: terhadap

    pelaksanaan rencana

    pembangunan daerah.

    PENJABAR

    AN:

    Analisis

    kebijakan di

    bidang

    perencanaan

    pembanguna

    n daerah dan

    kebijakan

    lainnya.

    PENJABARAN:

    1. Koordinasi

    dalam

    perumusan

    kebijakan di

    bidang

    perencanaan

    pembangunan

    daerah.

    2. Koordinasi dan

    fasilitasi dalam

    pelaksaan

    dekonsentrasi

    dan tugas

    pembantuan.

    3. Koordinasi

    kegiatan

    strategis

    penanganan

    permasalahan

    mendesak sesuai

    penugasan.

    PENJABARAN:

    1. Pengelolaan

    dokumen

    perencanaan

    termasuk dana

    dekonsentrasi dan

    tugas

    pembantuan.

    2. Pengelolaan

    pelaporan hasil

    pemantauan dan

    evaluasi terhadap

    pelaksanaan

    rencana

    pembangunan

    daerah.

    3. Pembinaan dan

    pelayanan

    administrasi

    umum.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018 BAB II

    Page | 48

    Tabel 2.7.Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

    NO.INDIKATOR

    KINERJA SESUAITUGAS DAN

    FUNGSI

    TARGET

    SPMTARGET

    IKKTARGET

    INDIKATORLAINNYA

    TARGET CAPAIAN TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

    2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20

    I Perencanaan Pembangunan:1 Data dan Informasi

    Pembangunan100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    2 RPJMD, RKPD,KUA-PPAS

    100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    3 LAKIP, LKPJ, UKP4dan DokumenEvaluasiPerencanaan

    100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    4 KoordinasiPerencanaan danPengendalianKerjasamaPembangunanDaerah

    100% Lap. Pelaks.Keg.

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    II Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.5 Rasio ketersediaan

    Barang dan JasaAdministrasiPerkantoran

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    6 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100%

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018 BAB II

    Page | 49

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    7 Rasiopembangunan,pengadaan,pemeliharaan danrehabilitasiprasarana dansarana aparatur.

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    8 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    9 Rasio Pembinaandan PeningkatanPelayanan, tatausaha danadministrasikepegaqwaian

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    10 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan SKPD.

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    11 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan ,Evaluasi danPelaporan.

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018 BAB II

    Page | 50

    Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Prov. Sulsel.

    Sumber: Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan

    2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00 - - -

    PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00

    - - - - -

    13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 22.239.740.517,00 24.302.871.108,00 27.898.202.779,00 39.940.526.188,00 41.447.888.255,00

    6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00- Belanja Pegawai - 6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00

    13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 15.344.221.852,00 17.654.049.851,00 20.111.693.000,00 28.118.519.012,00 29.176.000.000,00- Belanja Pegawai - - - - - 5.350.470.000,00 4.614.030.000,00 5.728.478.000,00 6.116.835.000,00 7.066.865.000,00- Belanja Barang dan Jasa - - - - - 9.201.251.852,00 12.357.269.851,00 13.862.665.000,00 21.509.384.012,00 21.630.635.000,00- Belanja Modal - - - - - 792.500.000,00 682.750.000,00 520.550.000,00 492.300.000,00 478.500.000,00

    BELANJA DAERAH

    Belanja Tidak Langsung

    Belanja Langsung

    Kegiatan

    Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018 BAB II

    Page | 51

    2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

    PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

    TANTANGAN

    Adapun tantangan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain;

    1. Penyusunan perencanaan sektor belum sepenuhnya berbasis data,

    sehingga rencana kerja SKPD masih lemah dan belum konsisten

    dengan dokumen perencanaan daerah.

    2. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)

    belum spenuhnya terintegrasi.

    3. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)

    belum terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.

    4. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam

    melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya masih

    belum optimal.

    5. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam

    mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum optimal.

    PELUANG

    Adapun peluang yang dimiliki Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    antara lain;

    1. Adanya kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders)

    kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi

    penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah;

    2. Sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai sudah jelas

    tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD) 2013-2018;

    3. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah

    daerah mempunyai kewenangan dalam penyempurnaan rencana

    kerja pembanguanan daerah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018 BAB II

    Page | 52

    4. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah

    daerah mempunyai fungsi fasilitasi terhadap rencana-rencana

    pemerintah pusat, lembaga asing dan NGO;

    5. Adanya kesempatan bagi aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 53

    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

    TUGAS DAN FUNGSI

    BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses Perencanaan

    Pembangunan Daerah antara lain;

    1. Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses

    penyusunan rencana pembangunan daera, analisis kondisi wilayah

    perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual, akurat dan

    dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi

    yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya keberhasilan

    perencanaan.

    2. Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan

    ketersediaan dan kualitas para perencana, sebagai pelaksana perencana

    pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas

    kinerja dan profesionalisme.

    3. Bappeda adalah lembaga perencana yang menempatkan posisinya sebagai

    perekat perencanaan dalam wilayah, salah satu hal yang sulit dilaksanakan

    adalah membangun sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi

    dengan Kabupaten/Kota.

    4. Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan

    berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap

    indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan

    sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait

    perencanaan yang belum maksimal diterapkan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 54

    5. Proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya

    perlu dilakukan Evaluasi sebagai pengendalian terhadap jalannya

    pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika

    ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi

    masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.

    Adapun permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini adalah;

    1. Belum konsistennya antara dokumen penganggaran dengan dokumen

    perencanaan.

    2. Belum akuratnya data dan informasi dokumen perencanaan baik antar

    Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

    3. Belum optimalnya hasil analisa perencanaan pembangunan untuk

    perumusan kebijakan.

    4. Dan belum optimalnya pengelolaan dokumen perencanaan, pembinaan

    dan pelayanan administrasi umum.

    3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

    FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Selama periode 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah

    diupayakan secara optimal. Namun demikian,upaya tersebut masih

    menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan

    harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan

    dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan

    munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana

    alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan

    global, new inisiatif pemerintah dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan

    bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 55

    berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai Permasalahan Pembangunan

    tersebut, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

    Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

    lembaga di bidang perencanaan daerah, dipandang perlu peningkatan

    sumberdaya manusia secara solid dan terintegrasi untuk menghasilkan kualitas

    hasil analisis, telaahan, dan kajian-kajian kebijakan pembangunan yang

    melahirkan dokumen perencanaan perumusan kebijakan pembangunan daerah

    dan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas

    hasil analisis/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk

    meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal.

    Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai

    keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan

    semakin mendekatnya antara pencapaian sasaran dalam dokumen

    perencanaan dengan ketersediaan penganggaran. Namun demikian,

    keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena

    terbatasnya instrumen perencanaan pengendalian dan pengawasan

    pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment.

    Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran

    dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran

    pembangunan daerah.

    Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat

    agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara

    baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen

    ketidaksesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan

    implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan

    pembangunan daerah.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 56

    Tabel 3.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

    Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    PENGAMBIL KEPUTUSAN

    (POLICY/DECISION MAKER)

    TINHK TANK KOORDINATOR ADMINISTRATOR

    Perencanaan:

    1. Konsistensi dokumen

    penganggaran terhadap

    dokumen perencanaan masih

    diperlukan mekanisme

    instrument yang mengatur

    secara lebih tegas.

    Penganggaran:

    1. Perubahan Poldas menjadi RPJP

    (UU 22/1999 menjadi UU

    25/2044 dan UU 17/2007).

    2. Pedoman baru permendagri

    54/2010, mencakup:

    a. perubahan struktur

    dokumen, tata cara

    penyusunan, penetapan dan

    pengendalian/evaluasi.

    b. Fungsi konsultatif terhadap

    RPJMD kabupaten/kota.

    Pengendalian, Pelaksanaan dan

    Evaluasi:

    1. Evaluasi RAPBD

    kabupaten/kota.

    2. Evaluasi Dokumen Perencanaan

    Kabupaten/Kota (RPJP,

    RPJMD, RKPD, dll).

    3. Evaluasi dokumen perencanaan

    SKPD (RENSTRA, RENJA,

    dll).

    4. Pengendalian pelaksanaan

    rencana pembangunan

    (monitoring dan evaluasi).

    1. Ketersediaan

    dan akurasi

    data/informasi.

    2. Penanggulanga

    n kemiskinan.

    3. Sinkronisasi

    program pusat-

    daerah dan

    capaian target-

    target nasional.

    4. Penataan ruang

    wilayah dan

    kawasan

    strategis.

    5. Perencanaan

    dan evaluasi

    penataan ruang

    wilayah

    provinsi/kabup

    aten/kota.

    1. Implementasi

    kesepakatan

    kerjasama

    terutama dengan

    swasta dan

    pemerintah.

    2. Komitmen

    kepala daerah

    kabupaten/kota

    terhadap

    kerjasama

    pembangunan.

    3. Koordinasi,

    KEK, RAD-

    GRK RAD-

    Pangan dan Gizi,

    MP3EI, MP3KI,.

    1. Koordinasi Integrasi,

    sinkronisasi

    perencanaan/evaluasi.

    2. Konsistensi

    pelaksanaan kegiatan

    dan Rasionalisasi

    pelaksanaan

    fisik/keuangan.

    3. Koordinasi kerangka

    regulasi dan fungsi

    Bappeda

    kabupaten/kota

    (dokumen

    perencanaan) serta

    Dukungan pendanaan

    Bappeda

    kabupaten/kota..

    4. Reformasi birokrasi.

    5. Optimalisasi Sumber

    Daya Aparatur, Sarana

    dan Prasarana

    perkantoran serta

    penyediaan barang dan

    jasa perkantoran.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 57

    3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN

    WAKIL GUBERNUR

    Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok

    dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil

    Gubernur Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan

    kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen ini sesuai dengan

    arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013-2018.

    Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

    2018 adalah:

    SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN

    NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN

    PADA TAHUN 2018

    Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb:

    Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah merupakan gambaran tentang

    kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan

    berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia.

    Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan

    kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi

    Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat

    pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau Jawa. Ini juga terkait

    dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar

    ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan

    kehidupan demokrasi..

    Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun

    2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan

    pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara

    diluar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khusunya.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 58

    Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan

    pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki

    awal kematangan ekonomi. Pada saat itu Indeks pembangunan Manusia

    berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada diatas

    rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar 30 juta/tahun, angka

    kemiskinan dan pengangguran dibawa rata-rata Nasional, Agro industri

    berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan

    dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi dimana Sulawesi Selatan

    semakin kuat mensinergikan kemajuan Kabupaten dan Kota serta semakin

    bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

    Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi

    sebagai berikut;

    1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan

    kerukunan intra dan antar ummat beragama.

    2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan

    kelestarian lingkungan.

    3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan

    infrastruktur.

    4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan

    global.

    5. Meningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

    6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

    7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 59

    3.3. REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

    PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028 DAN

    KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

    3.3.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi

    Selatan

    Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan

    mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

    Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan

    Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan,

    pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas

    lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

    pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk

    meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat

    Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat

    Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi,

    energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

    Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan

    Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan

    Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten

    Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi

    pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan

    Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan

    meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone,

    Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan

    Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa

    pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul

    transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Pusat Kegiatan

    Lokal di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Bantaeng,

    Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Pamatata,

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 60

    Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang yang berfungsi

    sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi,

    pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala

    kabupaten.

    Sistem jaringan transportasi Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh

    keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan

    jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar

    kota lintas Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di

    dalam wilayah Pulau Sulawesi. Jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi

    Selatan juga didukung oleh jaringan transportasi laut yang meliputi: pelabuhan

    Internasional Makassar; pelabuhan pengumpul regional dan pelabuhan

    pengumpan serta jaringan transportasi udara yang meliputi: bandar udara

    (bandara) pengumpul Internasional Sultan Hasanuddin (Makassar); dan

    bandara pengumpan di Kabupaten Luwu Timur, Tana Toraja, Kepulauan

    Selayar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Bone serta

    Kabupaten Bulukumba.

    Dukungan jaringan energy guna mendukung pengembangan wilayah

    Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan depo bahan bakar

    minyak/gas bumi yaitu: Depo Makassar, Depo Parepare, Depo Luwu, Depo

    Selayar dan Depo Wajo, serta jaringan pipa gas Wajo - Makassar;

    pengembangan pembangkit tenaga listrik berupa PLTD di kabupaten/kota

    Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu,

    Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Palopo,

    Parepare, dan Mamminasata; PLTU di kabupaten/kota Gowa, Bone,

    Jeneponto, dan Takalar; PLTA di Kabupaten Tana Toraja, Pinrang, Gowa,

    Enrekang, dan Sinjai; PLTG di kabupaten Gowa, dan Wajo; PLTM di

    kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Luwu, dan Luwu Utara; serta pemanfaatan

    panas bumi sebagai sumber energy di kabupaten Luwu Utara, Luwu, Toraja

    Utara, Tana Toraja, Pinrang, Sidrap, Wajo, Barru, Maros, dan Sinjai.

    Sedangkan jaringan telekomunikasi meliputi: jaringan terestrial yaitu: jaringan

    kabel laut Makassar - Martapura (Kalsel), Makassar Surabaya, Makassar

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 61

    Ende (Flores), Makassar Ambon; pengembangan jaringan mikro analog yang

    meliputi jalur Makassar Palu, dan Parepare Kendari; dan pengembangan

    jaringan mikro digital di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

    Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan

    nasional didukung oleh peningkatan kualitas jaringan sumber daya air pada

    Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari DI

    kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi: DI Kampili/Bisua

    (Kabupaten Gowa dan Takalar), DI Bila Kalola (Kabupaten Sidrap), DI Kalola

    Kalosi (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Awo (Kabupaten Wajo dan Sidrap),

    DI Saddang Sidrap (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Saddang Pinrang

    (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Lekopaccing (Kabupaten Maros dan Kota

    Makassar), DI Lamasi Kanan/Kiri (Kabupaten Luwu dan Luwu Utara), DI

    Jeneberang/Kampili (Kabupaten Gowa); DI kewenangan pusat utuh

    kabupaten meliputi: DI Bontomanai (Kabupaten Bulukumba), DI Bayang-

    bayang (Kabupaten Bulukumba), DI Kelara (Kabupaten Jeneponto), DI

    Pammukulu (Kabupaten Takalar), DI Bantimurung (Kabupaten Maros), DI

    Tabo-tabo (Kabupaten Pangkep), DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka dan DI

    Ponreponre (Kabupaten Bone), DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI

    Paddange, DI Lawo, dan DI Walanae (Kabupaten Soppeng), DI Wajo

    (Kabupaten Wajo), DI Bulucenrana, DI Bulutimorang, DI Gelirang, DI S.

    Baranti dan DI S. Sidenreng (Kabupaten Sidrap), DI Padang Sappa I, DI

    Padang Sappa II, DI Bajo, DI Kalaera Kiri dan DI Kalaera Kanan I

    (Kabupaten Luwu) , DI Kalaera II (Kabupaten Toraja), DI

    Rongkong/Malangke, DI Baliase dan DI Bungadidi (Kabupaten Luwu Utara),

    DI Kalaena dan DI Kalaena Kiri/Kanan (Kabupaten Luwu Timur); Daerah

    Rawa (DR) meliputi: DR Barebbo (Kabupaten Bone), DR Sajoanging

    (Kabupaten Wajo), dan DR Maros Utara (Kabupaten Maros); DI kewenangan

    Provinsi lintas kabupaten meliputi: DI Bilibili (Kabupaten Gowa), DI Cilallang

    (Kabupaten Wajo), DI Tubu Ampak (Kabupaten Luwu Utara); DI

    kewenangan Provinsi utuh meliputi: DI Bettu dan DI Bontonyeleng

    (Kabupaten Bulukumba), DI Jenemarung (Kabupaten Takalar), DI Aparang I,

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 62

    DI Kalamisu dan DI Aparang Hulu (Kabupaten Sinjai), DI Padaelo dan DI

    Leang Lonrong (Kabupaten Pangkep), DI Matajang (Kabupaten Barru), DI

    Jaling, DI Salomeko, DI Unyi dan DI Selliccopobulu (Kabupaten Bone), DI

    Leworeng, DI Latenreng, DI Salo Bunne (Kabupaten Soppeng), DI Cenrana,

    DI Belawa, dan DI Cilellang (Kabupaten Wajo), DI Alekarajae, DI Torere dan

    DI Baranti (Kabupaten Sidrap), DI Padang Alipang, DI Kalaena, DI Lengkong

    Pini dan DI Makawa (Kabupaten Luwu), DI Bone-bone dan DI Kanjiro

    (Kabupaten Luwu Utara), DI Sunggeni dan DI Tomini (Kabupaten Luwu

    Timur).

    Keberadaan daerah irigasi didukung oleh keberadaan air baku yang

    bersumber dari bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan

    Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa),

    Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten

    Bone) yang merupakan kewenangan pemerintah; dan pengembangan Bendung

    Taccipi di Kabupaten Pinrang dan Bendungan Sungai Batu Pute di Kabupaten

    Barru yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

    Pola ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan distribusi

    peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan

    fungsi budidaya, kebijakan pengembangannya diarahkan pada pengembangan

    kawasan lindung melalui upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan

    fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah dan pencegahan dampak negatif

    kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup,

    terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan, dan kebijakan

    pengembangan kawasan budidaya melalui upaya perwujudan dan peningkatan

    keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dan pengendalian

    perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya

    tampung lingkungan.

    Kawasan lindung di Provinsi Sulaewsi Selatan meliputi: (1) kawasan

    lindung nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: Suaka

    Margasatwa Komara (Kabupaten Takalar), Cagar Alam (CA) Faruhumpenai,

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 63

    CA Kalaena, Taman Nasional (TN) Danau Matano dan Danau Mahalona, TN

    Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TN Bantimurung Bulusaraung

    (Kabupaten Maros dan Pangkep), TN Laut Takabonerate (Kabupaten

    Kepulauan Selayar), Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari (Kabupaten

    Bulukumba), Taman Wisata Alam (TWA) Malino (Kabupaten Gowa), TWA

    Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA

    Laut Kepulauan Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Buru (TB)

    Komara, dan TB Bangkala (Kabupaten Jeneponto); dan (2) kawasan lindung

    provinsi meliputi: Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang

    meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota

    Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL

    Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL

    Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL

    Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan

    HL Parepare; serta (3) Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) yaitu: KRB

    Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng,

    Bulukumba, Sinjai, Bone); KRB Gempa Bumi meliputi Kawasan Pusat Taccipi

    dan sekitar Watampone (Kabupaten Bone), kabupaten Pinrang, kabupaten

    Tana Toraja, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten

    Enrekang; KRB Rawan Banjir Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke,

    dan Batang (kabupaten Jeneponto), Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung

    (kabupaten Maros), Labakkang dan Bungoro (kabupaten Pangkep), Bisappu,

    dan Bantaeng (Bantaeng), Gangking, Ujung Bulu, dan Ujung Loe (kabupaten

    Bulukumba), Sinjai Timur dan Sinjai Utara (kabupaten Sinjai), Kajuara, Cina,

    dan Sibulue (kabupaten Bone), Duampanua (kabupaten Pinrang), Baebunta

    dan Malangke Barat (kabupaten Luwu), dan Wotu dan Angkona (kabupaten

    Luwu Timur); KRB Gerakan Tanah meliputi Kelara dan Rumbia (kabupaten

    Jeneponto), Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa (kabupaten

    Bantaeng), Rindang, Rilau Ale dan Bulukumpa (kabupaten Bulukumba), Sinjai

    Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu LImpoe, Sinjai Tengah dan

    Bulupoddo (kabupaten Sinjai), Buntucani dan Kajuara (kabupaten Bone),

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 64

    Mangkutana dan Wasuponda (kabupaten Luwu Timur); dan KRB Tsunami

    meliputi kawasan sekitar pantai kabupaten Pinrang, kota Makassar, kabupaten

    Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar.

    Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki nilai

    strategis merupakan kawasan strategis yang di dalamnya berlangsung kegiatan

    yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya,

    dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kawasan strategis di Provinsi

    Sulawesi Selatan meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi,

    social budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

    serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

    Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Sulawesi

    Selatan meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Kawasan Perkotaan

    Mamminasata yang terdiri atas Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan

    kawasan perkotaan kabupaten Maros dan Gowa, dan Kawasan

    Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang terdiri atas Kota

    Parepare, kabupaten Sidrap, kabupaten Enrekang, kabupaten Pinrang dan

    kabupaten Barru; dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu: KSP kawasan

    lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di kabupaten Bone,

    Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur

    (Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar; KSP kawasan

    pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao,

    kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di kabupaten Bone, Soppeng,

    Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep,

    Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja,

    Toraja Utara dan Kepulauan Selayar; KSP kawasan pengembangan budidaya

    rumput laut di kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai,

    Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur; KSP Kawasan

    pengembangan budidaya udang di kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone,

    dan Wajo; KSP kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan

    pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 65

    Selayar; KSP Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata

    Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Makassar; KSP

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru; dan KSP

    Kawasan Industri (KI) skala besar di KI Makassar, KI Maros, KI Gowa, KI

    Takalar, KI Parepare, KI Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), KI Semen

    Tonasa (Kabupaten Pangkep), KI semen Bosowa (Kabupaten Maros);

    Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

    KSN Kawasan Tana Toraja dan sekitarnya; dan KSP kawasan permukiman

    adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan Kawasan

    Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau

    teknologi tinggi meliputi: KSN kawasan stasiun bumi sumber daya alam

    Parepare di Kompleks LAPAN Kota Parepare; dan KSN Kawasan Sorowako

    dan sekitarnya; dan KSP Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara

    (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja,

    Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng

    dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok

    Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten

    Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten

    Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten

    Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten

    Kepulauan Selayar; KSP kawasan pusat-pusat pembangkit listrik teridiri atas

    PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto),

    PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang).

    Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

    lingkungan hidup yaitu: KSP Kawasan wisata bahari Mamminasata dan

    sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten

    Takalar, dan Kabupaten Pangkep); KSP kawasan wisata bahari Takabonerate

    (Kabupaten Kepulauan Selayar); KSP kawasan Danau Tempe (Kabupaten

    Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap); KSP Bendungan Batubassi,

    Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur);

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 66

    Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo),

    dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone); KSP pengembangan Hutan

    Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura

    Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL

    Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone,

    HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL

    Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur,

    HL Palopo, dan HL Parepare; dan KSP Kawasan Rawan Bencana Alam

    (KRB) Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto,

    Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone).

    Kawasan Andalan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya baik

    ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk

    mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan dan wilayah sekitarnya di

    Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: Kawasan andalan darat meliputi: kawasan

    andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata,

    industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan; kawasan andalan Palopo dan

    sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan

    perikanan; kawasan andalan Bulukumba Watampone dan sekitarnya dengan

    sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan ,

    dan perdagangan; kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor

    unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan; dan Kawasan

    Andalan laut yang meliputi: kawasan Andalan Laut Kapoposang dan

    sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata;

    kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan

    perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Singkarang

    Takabonerate dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan,

    pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan

    sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 67

    3.3.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

    Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomi oriented menjadi

    pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa

    belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan,

    implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun

    2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian

    dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan

    hidup strategis.

    Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti Undang-

    undang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

    terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan terkait

    dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi menjadi peran

    secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal

    Bappeda bersama-sama dengan BLHD berperan mengawal proses

    pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan

    berkelanjutan di Sulawesi Selatan, secara internal peran Bappeda terhadap

    KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi

    yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang

    dalam KLHS, maka maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian

    yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis

    perencanaan dan hasil pembangunan. Di Bappeda, permasalahan tersebut

    akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang

    selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan

    informasi spasial sumber daya alam dan lingkungan hidup.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 68

    Tabel 3.10. Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan

    No.HasilKLHSterkait

    tugas danfungsiSKPD

    Permasalahanpelayanan

    SKPD

    Faktor

    Penghambat Pendorong

    1. Data danInformasi

    Data daninformasikhususnya yangterkait dengandata daninformasi spasialbelum berjalandengan baik

    Anggaran Dukunganteknologi

    Kecenderunganpengembanganspasial

    3.4. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN

    RENSTRA KABUPATEN/KOTA

    Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)

    tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

    a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

    b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar

    ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan

    daerah;

    c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

    pelaksanaan dan pengawasan;

    d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

    e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

    berkeadilan dan berkelanjutan.

    Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian

    PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana

    Strategis Bappeda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan

    kegiatan dalam rencana program startegis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 69

    sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian

    PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana

    Strategis Bappeda kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi

    kewenangan masing-masing.

    3.4.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

    Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014

    memuat arah kebijakan dan strategis sebagai berikut.

    Arah Kebijakan:

    1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

    penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

    pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan

    informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas

    koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

    2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang

    berbasis kinerja;

    3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi

    perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian

    permasalahan pembangunan;

    4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan

    5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan

    dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan

    pegawai.

    Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan

    internal, yaitu:

    - Eksternal:

    1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas

    sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 70

    konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

    pengawasan;

    2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana

    pembangunan nasional;

    3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

    pembangunan nasional;

    4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan

    pembangunan;

    5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

    - Internal:

    1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja

    individu/pegawai;

    2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta

    diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

    3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan

    perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan

    akuntabel;

    4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di

    Kementerian PPN/Bappenas; dan

    5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya

    dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

    Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga

    perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas

    menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu

    program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

    a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program

    ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama

    Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan,

    evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 71

    b. Program generic :

    1). Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis

    lainnya.

    2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

    3). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

    3.4.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

    Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan

    jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-

    2014, Sekretariat Jenderal dalam 5 tahun kedepan akan terus mendorong

    terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

    Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

    di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di

    bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan

    administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis

    jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan

    bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan;

    pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan

    penerangan; pengkajiankebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama

    luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan

    arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu

    5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1). Mendorong terlaksananya

    perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta

    peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong

    peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya

    percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

    dan Pemerintah Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian

    Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik

    secara berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan

    pembangunan daerah; 4). Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 72

    informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan

    komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks

    keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan

    kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara

    transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

    Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan

    Program Sekretariat Jenderal berikut:

    1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis

    lainnya Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah

    meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan

    teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.

    2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan

    kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.

    Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas

    Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

    Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik

    utama adalah Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem

    politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri. Stabilitas

    politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok

    kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara

    berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam

    kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.

    Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan

    2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung

    mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah

    termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi

    bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal

    tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 73

    1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat

    penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan

    dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;

    2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang

    dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana

    selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya

    dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;

    3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang

    baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih

    profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah

    reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

    Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor

    kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam

    Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:

    1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan

    sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung

    oleh situasi dan kondisi yang kondusif.

    2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan

    pemerintahan yang desentralistik.

    3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta

    meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam

    pengelolaan pembangunan secara partisipatif.

    4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

    baik dan penerapan reformasi birokrasi.

    Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun

    2010-2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam

    Negeri dari 13 (tiga belas) program strategik tersebut yang berkaitan erat

    dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

    Selatan adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 74

    Tabel : 3.11. Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda Prov.Sulsel.

    NO PROGRAM INDEKS KINERJA PROGRAMSEBAGAI FAKTOR PENANGGUNG

    JAWABPENDORONG

    PENGHAMBAT

    1. Peningkatan

    Kapasitas

    Keuangan

    Pemerintah

    Daerah (P5)

    1. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan

    indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam

    APBD sebagai upaya pencapaian status WTP;

    2. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja

    langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung;

    3. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban

    pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat

    waktu;

    4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat

    waktu;

    5. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah

    Provinsi se Indonesia;

    6. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK

    sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang

    berasal dari Kementerian/Lembaga;

    7. Persentase daerah yang telah optimal (100%)menyerap

    DAK;

    8. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi

    sebagai masukan terhadap Revisi UU No.32/2004

    BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

    Anggaran Regulasi

    Inspektorat Jenderal

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 75

    tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/

    2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

    serta

    9. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan

    Investasi Pemerintah Daerah.

    2. Bina

    Pembangunan

    Daerah (P6)

    1. Tingkat kesesuaian antara Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Nasional (RPJMN); Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD

    dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan

    Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

    Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi;

    2. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan

    daerah;

    3. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan

    dan pemprioritasan pertumbuhan pembangunan di

    daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah

    pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi

    bagi pertumbuhan di

    BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

    Anggaran Regulasi

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 76

    4. daerah, dan wilayah lainnya;

    5. Persentase daerah yang mengimplementasikan

    pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan

    pengendalian tata ruang;

    6. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda

    RTRW provinsi secara konsekuen.

    7. Jumlah daerah yang membentuk PTSP;

    8. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan

    siap menerapkan SIPIPISE;

    9. Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE;

    10. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang

    teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan Tanda

    Daftar Perusahaan TDP dan Surat Ijin Usaha

    Perdagangan SIUP;

    11. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan

    biaya untuk bisnis;

    12. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan

    PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia;

    13. Jumlah PTSP dengan kinerja baik;

    14. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda

    dan Swasta;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 77

    15. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan

    Pemda dan Swasta;

    16. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN

    dengan BKPRD;

    17. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17. Jumlah daerah

    yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan

    penetapan perda tentang RTRW Prov;

    18. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata

    ruang provinsi;

    19. Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara

    Peran Masyarakat dalam proses perencanan tata ruang di

    daerah;

    20. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan

    pengendalian pemanfaatan ruang;

    21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang

    efektif;

    22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda

    tata ruang menjadi acuan dalam PTSP;

    23. Persentase tersusunnya pendataan dan

    pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak

    mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 78

    24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui

    PTSP yang berpedoman RTRW Provinsi, RTRW

    Kabupaten/Kota; serta

    25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan

    pelayanan umum di daerah.

    3 Pengawasan

    dan

    Peningkatan

    Akuntabilitas

    Aparatur

    Kementerian

    Dalam Negeri

    (P9)

    1. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap

    pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup

    Kementerian Dalam Negeri;

    2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap

    pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

    pemerintahan di Provinsi;

    3. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan

    pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja

    lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta

    Kabupaten/Kota tertentu;

    4. Jumlah review Laporan Keuangan Komponen

    Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta

    5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian

    Dalam Negeri.

    BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

    Anggaran Regulasi

    4. Dukungan

    Manajemen

    dan

    1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;

    2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 79

    Pelaksanaan

    Tugas Teknis

    Lainnya

    Kementerian

    Dalam Negeri

    (P10)

    3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan

    rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri

    sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;

    4. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah

    Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN

    2010-2014;

    5. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri

    dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi

    6. Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi

    Kementerian Dalam Negeri;

    7. Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;

    8. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada

    Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun

    1999;

    9. Jumlah dokumen pelaksanaan roadmap Reformasi

    Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;

    10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen

    kepegawaian PNS Daerah;

    11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas

    PNS;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 80

    12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural

    dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian

    Dalam Negeri;

    13. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan

    pengadaaan CPNS Kementerian Dalam Negeri;

    14. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun

    2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

    Pemberhentian PNS;

    15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan

    Manajemen PNSD;

    16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai

    dengan rencana kebutuhan organisasi;

    17. Jumlah Perda yang dikaji;

    18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan

    Prolegdagri;

    19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK

    BMN; 20. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN;

    20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai

    ketentuan; serta

    21. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

    memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 81

    Tabel 3.12. Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov.Sulsel berdasarkan SasaranRenstraBappeda Prov.Sulsel beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penanganannya

    NoSasaran Jangka Menengah

    Renstra SKPD Kabupaten/kota

    PermasalahanPelayanan

    SKPD

    Sebagai FaktorPenghamb

    atPendorong

    (1) (2) (3) (4) (5)

    1 Meningkatkan pemberdayaanekonomi perkotaan melaluipenataan dan pengembanganpotensi kota secara optimal diKota Makassar

    Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

    2 Memberikan arah pada seluruhelemen pembangunan dalammenerjemahkan program/kegiatan yang akandilaksanakan di Kab. Gowa

    Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan

    3 Meningkatkan kualitasperencanaan melalui pendekatanteknokratis partisipatif ,politis,Bottom Up dan Topdown diKabupaten Takalar

    Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

    4 Memanfaatkan kemajuanIPTEK dalam rangkaperencanaan pembangunanDaerah di Kabupaten Bantaeng

    Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan

    5 Mewujudkan perencanaanpembagunan berdasarkan datadan informasi yang akurat dandapat di pertanggungjawabkan diKabupaten Bulukumba

    Data danInformasiyang belumakurat

    Anggaran DukunganTeknologi

    6 Peningkatan pelayananmerupakan upaya terwujudnyapelayanan prima di KabupatenSelayar

    Koordinasidan fasilitasi

    Anggaran Dukungan kebijakan

    7 Mewujudkan perencanaanpartisipatif berbasis kebutuhanMasyarakat di Kabupaten Sinjai

    Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

    8 Melakukan pengkajian padasemua bidang kehidupan diKabupaten Sidrap

    Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

    9 Mendayagunakan informasipotensi Daerah dan sumber dayaserta data base untuk

    Data danInformasi

    Anggaran Dukungan kebijakan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 82

    NoSasaran Jangka Menengah

    Renstra SKPD Kabupaten/kota

    PermasalahanPelayanan

    SKPD

    Sebagai FaktorPenghamb

    atPendorong

    (1) (2) (3) (4) (5)

    perencanaan ,melaluipendekatan dan pemanfaatansystem informasi optimal diKabupaten Enrekang

    yang belumakurat

    10 Menciptakan iklim investasiyang kondusif di KabupatenToraja Utara

    Koordinasidan fasilitasi

    Anggaran Dukungan kebijakandan mendorong

    pemda agarmemberikan insentif

    kepada pihakinvestor

    11 Mendorong Pemenuhan database dan data dinamisperencanaan pembangunan diKabupaten Luwu

    Koordinasi Anggaran Mendukungketersediaan data &

    informasi

    12 Mendorong dan meningkatkanpartisipasi swasta terhadappengelolaan sumberdayaunggulan daerah untukpeningkatan kesejahteraanRakyat di Kabupaten LuwuTimur

    Koordinasi Koordinasiantar pihakswasta danpemerintah

    Mengoptimalkanperan swasta dalam

    pelaksanaanpembangunan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 83

    Tabel. 3.13 Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIANTARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

    B ASPEK PELAYANAN UMUMI Fokus Layanan Urusan Wajib

    1 Tersedianya dokumen PerencanaanRPJPD yang telah ditetapkan denganPERDA

    24 Kab/Kota telah memilikiRPJPD

    Belum optimalnyasinergitas kebijakanpembangunan antartingkatan pemerintahguna optimalisasipencapaian tujuan dansasaran pembangunan

    Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

    Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dansinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatanpemerintahan

    2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA

    Semua Kab/Kota telahmemiliki RPJMD yang telahditetapkan dengan PERDA

    Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

    Belum Optimalnya sinergitas kebijakanpembangunan antar tingkatan pemerintah gunaoptimalisasi pencapaian tujuan dan sasaranpembangunan

    3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA

    Semua SKPD Provinsi danKab/Kota memiliki RKPDyang ditetapkan olehPERKADA

    Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

    4 Penjabaran Program RPJMD kedalamRKPD

    Konsistensi antara dokumenRKPD dan dokumenPerencanaan Pembangunan(RTR dan RPJMD)

    Belum OptimalnyaKondistensi penjabaranRPJMD dan RTR dalamdokumen RKPDS

    Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten padadokumen perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 84

    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

    STRATEGI DAN KEBIJAKAN

    4.1. VISI DAN MISI

    Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan

    target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra

    SKPD. Untuk mendukung hal tersebut, maka diharapkan adanya kemajuan

    terhadap capaian kinerja pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi

    Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

    Berdasarkan hasil capaian pelaksanaan rencana strategis BAPPEDA

    Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008, serta tantangan yang dihadapi lima tahun

    kedepan, maka dirumuskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut :

    Visi

    Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

    Selatan untuk lima tahun kedepan (2013-2018) sebagai berikut :

    Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan

    Pembangunan Wilayah

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 85

    Profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan tantangan dan

    kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2013-2018 dengan

    menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

    Profesional, terpercaya dan kompetitif diarahkan untuk bagaimana

    membangun kompetensi yang berdaya saing dan kapasitas belajar individu

    yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi sehingga melahirkan

    berbagai produk perencanaan yang berkualitas. Dengan mengedepankan

    profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan

    strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai

    permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

    Rumusan visi ini mengandung makna bahwa BAPPEDA Provinsi

    Sulawesi Selatan, sebagai lembaga Perekat Kewilayahan yang

    menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan, memiliki fungsi

    perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan

    perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

    perencanaan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan

    fungsinya secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetitif

    berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersaing dengan

    Provinsi lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan

    berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang

    telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil. Disamping itu,

    perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun

    prosedural, tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan,

    sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator input, output,

    dan outcome.

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 86

    Misi

    Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi

    yang jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas BAPPEDA

    Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan juga mendukung Misike-4 (empat) dan Misi ke-7 (tujuh) RPJMD

    Provinsi serta memperhatikan Kondisi permasalahan dan isu strategis

    Perencanaan Pembangunan Daerah lima tahun kedepan, maka dirumuskan

    misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

    1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan

    pembangunan wilayah yang menjaminsinergitas.

    2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah.

    3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi;

    4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

    Secara umum tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu

    terwujudnya perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya

    sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan

    berkesinambungan.

    Dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan

    beberapa strategi perencanaan pembangunan Bappeda sebagai berikut;

    1. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna

    mendukung terciptanya perencanaan yang professional dan terpercaya;

    2. Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari atas

    kebawah (top-down) dan dari bawah keatas (buttom-up);

    3. Malakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan

    informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;

    4. Pengembangan dan penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi;

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 87

    5. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor, dan

    lintas wilayah;

    6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebihintensif;

    7. Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran

    dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah.

    Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu

    ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

    akan dilaksan akan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

    Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi

    organisasi yang sasarannya secara operasional akan dicapai dengan program

    dankegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan

    perumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018tersebut,

    maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap

    pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana

    tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Dalam

    rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

    Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi

    SelatanTahun2013-2018, khususnya Misi ke-4 dan Misi ke-7 yaitu Meningkatkan

    perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

    4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

    PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Tujuan adalah agar terwujudnya perencanaan pembangunan yang

    paripurna dan terciptanya sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang

    berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai rumusan Visi, Misi Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 88

    1. Misi 1 : Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi

    perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas.

    Tujuannya adalah:

    a. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan dan penganggaran

    pembangunan daerah.

    Sasarannya adalah:

    1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

    yang berkualitas.

    2. Perencanaan pembangunan yang Implementatif.

    2. Misi 2 : Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Daerah.

    Tujuannya adalah:

    a. Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah

    yang berkualitas.

    b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan evaluasi

    kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

    Sasarannya adalah:

    1. Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang

    akuntabel.

    2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan

    dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

    3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi.

    Tujuannya adalah:

    a. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang

    berkualitas.

    Sasarannya adalah:

    1. Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis Informasi

    Teknologi (IT).

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 89

    4. Misi 4 : Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana.

    Tujuannya adalah:

    a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan

    baik.

    b. Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas.

    Sasarannya adalah:

    1. Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid.

    2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana.

    3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel.

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 89

    Tabel 4.13. Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    ProvinsiSulawesi Selatan

    MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

    2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

    Misi 1:Mengembangkan,mengkoordinasi kan danmemfasilitasi perencanaanpembangunan yang menjaminsinergitas.

    Mengoptimalkansinergitas perencanaandan penganggaranpembangunan daerah.

    Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas.

    Persentase programRPJMD yangdiakomodir dalamRKPD

    96% 97% 98% 99% 100%

    Perencanaan pembangunanyang Implementatif.

    Persentase rencanakegiatan dalam Renjayang terlaksana melaluiDPA SKPD

    96% 97% 98% 99% 100%

    Misi 2:Meningkatkan kinerjaPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.

    Meningkatkandokumen perencanaanpembangunan daerahyang berkualitas.

    Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.

    Komponen keterwakilanmasyarakat dalam forumperencanaan partisipatif/musrembang

    7Komponen

    8Komponen

    8Komponen

    9Komponen

    9Komponen

    Persentase kesesuaianperencanaan daerahyang sinkron denganperencanaan pusat,provinsi dan kab/Kota.

    96% 97% 98% 99% 100%

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 90

    MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

    2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

    Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.

    Persentase hasilmonitoring dan evaluasiprogram yang sesuaidengan target dalamdokumen perencanaan

    96% 97% 98% 99% 100%

    Misi 3:Mengembangkan danmeningkatkan saranaprasarana organisasi.

    Peningkatan saranadan prasaranaperalatan perkantoranyang berkualitas

    Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasisInformasi Teknologi (IT).

    Persentase pemenuhanperalatan perkantoranyang berbasis IT.

    96% 97% 98% 99% 100%

    Misi 4:Pengembangan KapasitasKelembagaan Perencana.

    Meningkatkanmekanisme kerja yangterdokumentasi denganbaik

    Data dan Informasipembangunan yang aktualdan valid.

    Data statistik tersajitepat waktu

    a. Informasipembangunan daerahSulsel

    b.Indikatorpembangunanekonomi Sulsel

    c.Indikatorpembangunan sosialsulsel

    d. Profilpembangunan daerah

    e.Sulsel dalam angka

    100%

    Sept

    Sept

    Okt

    Okt

    Okt

    100%

    Sept

    Sept

    Okt

    Okt

    Okt

    100%

    Sept

    Sept

    Okt

    Okt

    Okt

    100%

    Sept

    Sept

    Okt

    Okt

    Okt

    100%

    Sept

    Sept

    Okt

    Okt

    Okt

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 91

    MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

    2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

    Meningkatkan aparaturperencana yangsemakin berkualitas.

    Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.

    Persentase aparaturperencana yang ikutdiklat bersertifikasi

    80% 85% 85% 90% 95%

    Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda Prov.Sulsel

    Predikat penilaianimplementasi SAKIPoleh InspektoratProvinsi

    CC B B BB BB

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 92

    4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

    DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (granddesign), sebagai suatu cara atau

    pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai

    visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

    Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk

    mewujudkan tujuan dan sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan.

    Strategi yang perlu dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)

    tahun kedepan yaitu sebagai berikut.

    1. Strategi dalam rangka tercapainya Misi 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan

    Aparatur Penganggaran, adalah:

    Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efesien dan efektif guna mendukung

    terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya.

    Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top-

    down) dan dari bawah keatas (buttomup).

    2. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 2 Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan

    Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Wilayah adalah:

    Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi

    untuk kepentingan perencanaan pembangunan

    Membangun kerjasama intern organisasi, lintas sektor dan lintas wilayah.

    3. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 3 Mengembangkan dan meningkatkan

    sarana prasarana organisasi Daerah adalah:

    Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparaturr perencana dalam

    melaksanakan tugas-tugasnya.

    Pengembangan data dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan

    prasarana penunjang lainnya.

    4. Strategi dalam rangka mewujudkanMisi 4 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

    Perencana adalah:

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 93

    Melaksanakan diklat yang lebih intensif bagi aparat perencana.

    Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan

    mempertimbangkan pemerataan wilayah.

    Sedangkan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

    ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

    pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya

    kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2013-2018

    adalah sebagai berikut:

    Arah Kebijakan yang akandilaksanakan:

    1. Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana.

    2. Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan Daerah.

    3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.

    4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bappeda.

    5. Peningkatan Kerjasama antar Sektor, antar Daerah-Wilayah.

    6. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan

    pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;

    7. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan data dan informasi

    perencanaan pembangunan daerah;

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 94

    Tabel 4.14. Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

    TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

    MISI 1:

    Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergi antara Pemerintah, Swasta dan

    Masyarakat.

    Mengoptimalkan sinergitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah.

    a. Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas

    b. Perencanaan pembangunanyang Implementatif.

    a. Meningkatkan pelayananperencanaan yang efesien danefektif guna mendukung terciptanyaperencanaan yang profesional danterpercaya.

    b.Membangun sinergi melaluimekanisme perencanaan dari ataske bawah (top-down) dan daribawah keatas (bottomup).

    a. Peningkatan Kerjasamaantar Sektor, antarDaerah-Wilayah.

    b. Peningkatan KualitasProduk PerencanaPembangunan.

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 95

    MISI 2:

    Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..

    Meningkatkan dokumen perencanaanpembangunan daerah yang berkualitas.

    a. Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.

    b. Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.

    a. Melakukan analisis kondisi danpermasalahan berdasarkan data daninformasi untuk kepentinganperencanaan pembangunan

    b. Membangun kerjasama internorganisasi, kerjasama lintas sektordan lintas wilayah.

    Peningkatankualitashasilevaluasikebijakan/kajiansebagaimasukanbagiperencanaanpembangunandanperumusankebijakanpenyelesaianpermasalahanpembangunan.

    MISI 3:

    Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana Prasarana Organisasi.

    Peningkatan sarana dan prasarana peralatanperkantoran yang berkualitas

    Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasis InformasiTeknologi (IT).

    a. Mengembangkan kualitas kinerjadan profesionalisme aparaturperencana dalam melaksanakantugas-tugasnya.

    b. Pengembangandata dan informasiserta peningkatan kualitas saranadan prasarana penunjang lainnya.

    a. Peningkatan Sarana danPrasarana Kerja.

    b. Pengembangandanpeningkatankualitassistemjaringan datadaninformasiperencanaanpembangunandaerah;

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 96

    MISI 4:

    Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana

    a. Meningkatkan mekanisme kerja yangterdokumentasi dengan baik.

    b. Meningkatkan aparatur perencana yangsemakin berkualitas

    Data dan Informasipembangunan yang aktual danvalid.

    a. Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.

    b. Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda ProvinsiSulsel

    a. Melaksanakan pendidikan danpelatihan yang lebih intensif bagiaparat perencana.

    b. Membangun fasilitas denganmenerapkan fungsi alokasianggaran denganmempertimbangkan pemerataanwilayah.

    a. Peningkatan KualitasAparatur Perencana.

    b. PengembanganKapasitas KelembagaanBappeda.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 97

    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

    INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

    DAN PENDANAAN INDIKATIF

    5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

    Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa

    kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

    mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5

    (lima) tahun kedepan.

    Program dan Kegiatan Bappeda sebelum revisi ada 6 Program namun

    setelah revisi menjadi 7 Program hal ini sesuai dengan masukan Tim Penyusun

    revisi RPJMD 2013-2018 adapun Program yang bertambah yaitu Program

    Koordinasi Pembangunan sehingga Program/Kegiatan setelah Revisi RPJMD

    Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, begitu pula ada beberapa kegiatan

    yang dipindahkan dari program sebelumnya adapun Program/Kegiatan seperti

    yang tercantum dalam tabel 5.15 berikut ini:

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 98

    Tabel 5.15 Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

    2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

    4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

    5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

    6 Penyedian Alat Tulis Kantor (ATK)

    7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

    8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

    9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

    11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

    12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

    13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

    14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

    15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

    16 Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapanya.

    17 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

    18 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

    19 Pengadaan Kendaran Dinas Operasional.

    20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 99

    21 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran.

    22 Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokentasi & Informasi.

    23 Penyusunan Pengelolaan Barang & Jasa Bappeda Prov. Sulsel.

    24 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

    25 Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi & Keuangan Daerah

    26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagn.

    27 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

    28 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.

    29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

    30 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

    31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

    32 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan

    B. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

    1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

    2 Penyusunan DPPA SKPD.

    3 Penyusunan RKA dan DPA SKPD.

    4 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD.

    5 Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bappeda.

    6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

    7 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

    8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

    9 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan.

    10 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 100

    11 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan & Pengadaan Barjas SKPD.

    12 Peningkatan Kinerja aparatur Perencanaan Bappeda Prov.Sulsel.

    13 Pengelolaan Perpustakaan, Mengarsipkan, Dokumen & Informasi.

    14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

    15 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

    16 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.

    17 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

    18 Penyusunan Roal Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja.

    C. Program Peningkatan Pengemb.Sistem &Evaluasi Kinerja SKPD

    1 Penyusunan LAKIP Bappeda Prov. Sulsel.

    2 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur.

    3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prov. Sulsel.

    4 Peningk. Pelayanan Perencanaan Program Bappeda Prov. Sulsel.

    5 Penyusunan RENSTRA SKPD Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

    6 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.

    7 Penyusunan DPPA SKPD.

    8 Penyusunan RKA & DPA-SKPD.

    9 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pedataan &Pengadaan Barjas SKPD.

    D. Program Pengembangan Data dan Informasi

    1 Penyusunan Data dan InformasiBappeda Prov.Sulsel.

    2 Pengelolaan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

    3 Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perenc.Bidang Sosial Budaya & Pengembangan Kelembagaan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 101

    4 Pembangunan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

    5 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.

    6 Publikasi data dan Informasi Pembangunan Daerah.

    7 Pengumpulan Updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target KinerjaProgram dan Kegiatan.

    8 Pameran Pembangunan Daerah.

    E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

    1 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.

    2 Singkronisasi dan Sinergitas Kegiatan Perencanaan Pembangunan DaerahProvensi Sulawesi Selatan.

    3 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.

    4 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.

    5 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA danPrasaranan Wilayah.

    6 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengeloalaan JaringanIrigasi Melalui WISMP

    7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.

    8 Koordinasi Perenc. Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

    9 Koordinasi Perencanaan & Pelaks. Pemb. Infrastruktur Wilayah.

    10 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.

    11 Koordinasi Perenc. & Pelaks. Pengembangan Kawasan Sehat

    12 Pengembangan Kejasama Perencanaan dan Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur Wilayah

    13 Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud & Pengembangan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 102

    Kelembagaan.

    14 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemudadan Olahraga.

    15 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan danKesejahteraan.

    16 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan KelembagaanPemerintah dan Masyarakat.

    17 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kependudukan danKetenagakerjaan.

    18 Koordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

    19 Updaiting Program Indeks Demokrsasi Indonesia (IDI).

    20 Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)Prov.Sulsel.

    21 Penyusunan Sustainable Develompment Goals (SDGs).

    22 Updaiting Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Sulsel.

    23 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

    24 Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

    25 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Prov.Sulsel.

    26 Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi.

    27 Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antara Daerah.

    28 Perencanaan Pembangunan UKM dan Wirausaha.

    29 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

    30 Koordinasi Perencanaan Industri di Susel.

    31 Perencanaan Pembangunan Industri.

    32 Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 103

    33 Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

    34 Koordinasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

    35 Perenc Pemngembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah.

    36 Koordinasi Perencananaan Pengentasan Kemiskinan di Sulsel.

    37 Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal.

    38 Koordinasi Pelaksanaan MP3EI.

    39 Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi.

    40 Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah.

    41 Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian.

    42 Koordinasi Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Susel.

    43 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel.

    44 Penyusunan dan Penetapan Kinerja (SK) SKPD.

    45 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provensi.

    46 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja .

    47 Pengukuran Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan.

    48 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.

    49 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan Pembangunan APBN danAPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

    50 Fasilitas Forum Koord. Antar Intansi Perenc. Kab/Kota Se-Sulsel.

    51 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.

    52 Penyusunan Usulan Pendanaan & Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan.

    53 Fasilitas Kerjasama Pembangunan Regional.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 104

    54 Forum Kerjasma Pembanguanan Regional

    55 Penyusunan Rancangan RKPD.

    56 Penyelenggaraan Musrembang RKPD.

    57 Penetapan RKPD.

    58 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok.

    59 Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah.

    60 Analisis Kebijakan Perencanaan Kebijakan Pemb. Daerah.

    61 Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan.

    62 Koordinasi Perenc. Penganggaran & Kebijakan Pembangunan.

    63 Sinergitas Perenc. Penganggaran dan Kebijakan Pembangunan.

    64 Penyelenggaraan Rekor Provensi.

    65 Peanyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan.

    66 Penyusunan Perubahan RKPD.

    67 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

    68 Penyusunan Rancangan RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023.

    69 Musrembang RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023

    F. Program Pengendalian & Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah.

    1 Evaluasi RPJMD Prov. Sulsel.

    2 Monitoring Evaluasi Pengendalaian dan Pelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.

    3 Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan SulawesiSelatan.

    4 Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 105

    5 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.

    6 Evaluasi Kinerja Program/Kinerja SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

    7 Evaluasi RP JPD Provinsi Sulawesi Selatan.

    8 Sinkronisasi Program-program Pembagnunan Daerah.

    9 Review Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

    10 Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

    11 Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018.

    G. Program Koordinasi Pembangunan

    1 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.

    2 Koordinasi Perencanaan, sPelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanJaringan Irigasi Melalui WISMP.

    3 Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisifatif (PPISP).

    4 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.

    5 Koordinasi Pengembangan Wilayah Terpadu.

    6 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

    7 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah.

    8 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.

    9 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat.

    10 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 106

    5.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN

    DAN PENDANAAN INDIKATIF

    Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari

    sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM),

    barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi

    dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)

    untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian

    bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik

    tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

    tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya

    merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

    Adapun indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Provinsi SulawesiSelatan adalah , sebagai berikut :

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 106

    Tabel 5. 16 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif tiap program Prioritas Pembangunan pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    Bidang UrusanPemerintan, Program

    dan Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcome) danKegiatan (Output)

    TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD

    2014 2015 2016 2017 2018

    Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    -

    TOTAL 34,889,025,000 31,995,593,832 33,692,223,626 37,376,834,807 39,245,676,548.13 177,199,353,813.13

    1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

    PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran

    13 dok 4,202,056,000 26 dok 5,223,869,531 16 dok 3,879,964,756 16 dok 4,759,597,550 16 dok 4,694,757,355 87 dok 22,760,245,192

    2 ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD

    PersentasePeningkatanKapasitas danKinerja SKPD

    18 dok 1,987,603,100 17 dok 2,532,675,000 123 dok 2,027,294,125 137 dok 2,230,023,538 152 dok 2,476,662,141 447 dok 11,254,257,904

    3 ProgramPeningkatanPengembanganSistem danEvaluasi KinerjaSKPD.

    PersentaseTerwujudnyaSistemPeresncanaandan EvaluasiSKPD

    3 dok 212,106,600 3 dok 174,516,450 12 dok 469,355,125 12 dok 323,790,638 13 dok 481,169,701 42 dok 1,660,938,514

    4 ProgramPengembanganData danInformasi

    PersentaseInformasiPerencanaanPembangunanDaerah yangtermanfaatkannya.

    12 dok 2,791,169,500 12 dok 3,166,163,707 13 dok 3,718,482,498 13 dok 4,090,330,748 13 dok 4,466,355,909 63 dok 18,232,502,361

    5 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

    PersentaseKesesuaianantara DokumenPerencanaanPembangunanDaerah (RPJPD,RPJMD, Renstra

    64 dok 23,299,789,850 63 dok 18,816,626,323 59 dok 16,789,543,917 60 dok 18,484,750,809 62 dok 19,122,920,152 308 dok 96,513,631,050

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 107

    SKPD, RenjaSKPD, dan RKPD)dan KonsistensiberdasarkanRegulasi danKalenderPerencanaan

    6 ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunanDaerah

    PersentasePencapaianTarget RPJMD.

    5 dok 2,396,299,950 6 dok 2,081,742,821 10 dok 2,407,455,193 10 dok 2,648,200,712 10 dok 2,908,020,784 41 dok 12,441,719,460

    7 ProgramKoordinasiPembangunan.

    TingkatEfektivitasKontribusiKabupaten/Kotadalam mencapaitarget kinerjasasaranpembangunanNasional.

    - - 10 dok 4,400,128,012 10 dok 4,840,140,813 9 dok 5,095,790,507 29 dok 14,336,059,332

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 108

    Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan

    Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dan

    harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)

    tahunkedepan, selaras dengan Hasil Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

    tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

    o PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta

    Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%).

    Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam

    dan ke Luar Daerah (%).

    Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

    Prasarana dan Sarana Aparatur (%).

    Rasiopembinaandanpeningkatanpelayanan,

    tatausahadanadministrasikepegawaian (%).

    2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.

    RasioketersediaandokumenPerencanaan SKPDdanPelaporan (%).

    Output: RENJA, RKA,DPA-Murni/Perubahan, Laporan

    Bulan/Triwulan/ Semester, Laporan Akhir Kegiatan.

    3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja

    SKPD.

    RasioketersediaandokPerencanaan, Evaluasi&Pelaporan (%).

    Output: LAKIP, LPKJ, Publikasi Data.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 109

    II. PEMBANGUNAN DAERAH.

    4. Program Pengembangan Data dan Informasi

    1. Outcome: Persentase InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah

    yang termafaatkan. (%).

    2. Output: Tersedianya Dokumen Data Statistik dan Data Spasial.

    5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

    Outcome: Persentase Kesesuaian anatara Dokumen Perencanaan

    Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD,

    RENJA SKPD dan RKPD) Konsistensi berdasarkan Regulasi dan

    Kalender Perencanaan (%).

    Output: RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD

    &RKPD

    6. Program Pengendalian &Evaluasi Kebijakan Pembangunan

    Daerah.

    Outcome: Persentase Pencapaian Target RPJMD (%).

    Output: Dokumen Evaluasi Perencanaan.

    7. Program Koordinasi Pembangunan

    Outcome: Persentase Kontribusi terhadap Pencapaian Target

    Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah (%)

    Output: Dokumen Hasil Monitoring Pembangungan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 110

    BAB VI

    INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

    PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA

    TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI

    SELATAN TAHUN 2013-2018

    6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SULAWESI SELATAN TAHUN

    2013-2018

    Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukan

    secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima)

    tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

    sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

    Indikator kinerja Bappeda provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada

    tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 seperti

    tampilan pada Tabel 6.1. berikut.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 111

    Table 6.16. Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada

    Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

    No. Indikator Kinerja

    Kondisi

    Kinerja

    Tahun

    2013

    Target Capaian TahunKondisi

    Kinerja

    Akhir2014 2015 2016 2017 2018

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

    1 Data dan Informasi 6 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 45 dok

    2 RPJMD, RKPD, KUA-PPAS 4 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 4 dok 16 dok

    3 LAKIP, LKPJ, UKP4 dan Dokumen

    Evaluasi Perencanaan APBD/APBN

    dan Dana Lainnya

    6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 30 dok

    4 Dokumen Koordinasi Perencanaan dan

    Pengendalian Kerjasama Pembangunan

    Daerah

    2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok

    5 Dokumen Evaluasi LRA, Neraca CALK,

    Lap Keuangan bulun/ triwulan/

    semesteran/tahunan

    1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

    6 IKU, LPPD, LHP, EPPD, RENSTRA,

    RENJA, Lap bulun/ triwulan/

    semesteran/ tahunan, RKA

    Pokok/Perubahan, DPA

    Pokok/Perubahan, Lap. Akhir Kegiatan

    16 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 16 dok 66 dok

    7 Rasio Ketersediaan Barang dan Jasa

    Administrasi Perkantoran100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

    8 Rasio Penyelenggaraan Rapat

    Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan

    ke Luar Kota.

    100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

    9 Rasio Pembangunan, Pengadaann,

    Pemeliharaan dan Rehabilitasi

    Prasarana dan sarana Aparatur

    100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

    10 Rasio Pembinaan dan Peningkatan

    Pelayanan, Tata Usaha dan administrasi

    Kepegawaian.

    100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

    11 Rasio Ketersediaan Dokumen

    Perencanaan SKPD100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

    12 Rasio Ketersediaan Dokumen

    Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 112

    6.2. INDIKATOR KUNCI UTAMA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI

    SELATAN TAHUN 2013-2018

    Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators

    (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan

    informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah

    kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menentapkan indikator

    kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). KPI juga sebaiknya harus

    dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur

    adapun Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang

    menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai

    selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

    pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

    2018 adalah sebagai berikut;

    Table 6.17. Indikator Kunci Utama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan.

    URAIAN TARGET CAPAIANTAHUNAN TOTAL

    2014 2015 2016 2017 2018Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah yang dijadikanacuan perencanaan Provinsi- Rencana Pembangunan Jangka

    Panjang Daerah (RPJPD)- 1 - - - 1

    - Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD)

    - - - - 1 1

    - Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dan Perubahan

    2 2 2 2 2 10

    - Rencana Strategis (RENSTRA) - - - - 1 1- Rencana Kerja (RENJA) dan

    Perubahan2 2 2 2 2 10

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    113

    P E N U T U P

    Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan

    Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam

    melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-

    masing.

    Namun demikian, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyadari masih

    terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu,

    kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan

    renstra ini, agar seluruh tujuan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

    2013-2018, yaitu: Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan

    Pembanguanan Wilayah dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

    Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan

    bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang

    implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya

    masing-masing.

    Demikian Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

    2013-2018 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya

    mewujudkan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5

    (lima) tahun ke depan lebih terarah serta memperkuat hubungannya terhadap

    pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD

    Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    i

    DAFTAR ISI

    Hal.

    SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROV. SULSEL

    KATA PENGANTAR ..................................................................................................

    DAFTAR ISI ............................................

    DAFTAR TABEL ............................................

    BAB. I PENDAHULUAN.........................

    I.1 Latar Belakang .......................

    I.2 Landasan Hukum .............................

    I.3 Maksud dan Tujuan ......................

    I.4 Sistematika Penulisan ....................

    BAB. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

    PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI

    SELATAN.....................................................................................................

    II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi....................................................

    II.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..................................

    2.1. Sumber Daya Manusia .......................................................................

    2.2 Sarana dan Prasarana ..........................................................................

    2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan .........................

    2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bappeda provinsi

    sulawesi selatan

    BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

    BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN ...........................................

    III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

    III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

    I

    i

    iii

    1

    1

    5

    9

    10

    13

    13

    41

    41

    43

    45

    51

    53

    54

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    ii

    Provinsi Sulawesi Selatan ...................................................................

    III.3 Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2008-2028 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......

    III.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kab/Kota.........

    BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....

    IV.1 Visi dan Misi ........................................................................................

    IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sulsel ................

    IV.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Sulwesi Selatan .....................

    BAB.V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

    KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................

    V.1 Rencana Program dan Kegiatan .............................................................

    V.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .

    BAB.VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

    YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI

    SULAWESI SELATAN .................................................................................

    VI.1 Tujuan & Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 .

    VI.2 Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

    2018...

    BAB. VII PENUTUP ...................................................................................................

    57

    59

    68

    84

    84

    87

    92

    97

    97

    106

    111

    111

    113

    114

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    iii

    DAFTAR TABEL

    Hal.

    Tabel 2.1

    Tabel 2.2

    Tabel 2.3

    Tabel 2.4

    Tabel 2.5

    Tabel 2.6

    Tabel 2.7

    Tabel 2.8

    Tabel 3.9

    Tabel 3.10

    Tabel 3.11

    Tabel 3.12

    Struktur Organisasi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

    Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi SulawesiSelatan Tahun 2013 ...............................................................

    Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2013 .....................

    Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2013 .......................

    Laki-laki dan Perempuan menurut Tingkat PendidikanStaf Bappeda Tahun 2013 ....................................................

    Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................

    Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ................

    Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................

    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan ......................................................................

    Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan .....

    Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeriyang Sesuai dengan Tupoksi Bappeda Provinsi SulawesiSelatan ....................................................................................

    Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sulselberdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Prov. Sulselbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenangannya...........................................................................

    40

    41

    41

    42

    42

    47

    48

    50

    54

    66

    72

    79

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    iv

    Tabel 3.13

    Tabel 4.13

    Tabel .14

    Tabel 5.2.1

    Tabel 6.16

    Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan ..............

    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananBappeda Prov. Sulsel.

    Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi SulawesiSelatan ......................................................................................

    Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompoksasaran dan Pendanaan Indikatif Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ...............

    Indikator Kinerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu padaTujuan dan sasaran RPJMD Provinsi sulawesi Selatan ........

    81

    88

    94

    108

    117

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 1

    PENDAHULUAN

    1.1. LATAR BELAKANG

    Setelah revisi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

    Sulawesi Selatan 2013-2018 Nomor; 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

    Perubahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

    RPJMD 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

    Nomor 9) yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2015, maka secara

    otomatis segala dokumen yang terkait dengan Rencana Jangka Menengah

    Daerah (RPJMD) tersebut harus menyesuaikan, namun demikian Undang-

    Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

    Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah, ditetapkan sebagai pedoman mendasar/landasan

    dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah

    daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai

    satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

    Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka menjadi suatu keharusan

    bagi setiap SKPD untuk menyesuaiakan dengan hasil revisi produk

    perencanaan diatasnya sehingga dokumen-dokumen yang terkait dengan

    perencanaan akan bersinergi antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana

    diketahui bahwa semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur

    Negara dengan tuntunan untuk mewujudkan administrasi Negara yang

    mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 2

    penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam konteks ini

    peran provinsi dan perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah

    dikeluarkannya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, yangmana

    Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh pemerintah daerah

    yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah (BAPPEDA). Adapun produk rencana yang disusun berdasarkan

    jangka waktu, meliputi:

    1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka

    waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah

    pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;

    2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

    waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

    kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan

    RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi

    pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja

    Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan

    disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

    pendanaan yang bersifat indikatif;

    3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu)

    tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

    pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang

    dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan

    mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja

    Pemerintah.

    Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana

    kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam UU 23/2014

    pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

    rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi,

    tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

    dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 3

    indikatif. Sedangkan dalam UU 25/2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan

    ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan

    Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

    Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam

    UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan

    pokok sesuai Permendagri 54/2010 sebagai berikut:

    1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran

    dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

    pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,

    dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);

    2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-

    SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman

    pada rancangan awal RPJMD (Pasal 15 Ayat 3);

    3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan

    rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD (Pasal 15

    Ayat 4);

    4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah

    Daerah (Pasal 16 Ayat 4);

    5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2

    (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);

    6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil

    Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);

    7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3

    (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);

    8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah

    disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 Ayat 4)

    Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu

    pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 4

    pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan,

    Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah pada Pasal 93 mencakup:

    1. Pendahuluan;

    2. Gambaran pelayanan SKPD;

    3. Isu-isu tugas dan fungsi SKPD;

    4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

    5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran danpendanaan indikatif; dan

    6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD.

    Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan

    penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil

    suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD

    merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan

    penetapan RPJMD.

    Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban

    untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan

    pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam

    jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi

    untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang juga

    didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi

    Sulawesi Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

    Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    (Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah

    dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5

    (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

    program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan

    tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 5

    Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

    2018 dan bersifat indikatif.

    Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Satuan Kerja

    Perangkat Daerah (SKPD) yang menyusun Revisi Rencana Strategis Bappeda

    Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018. Namun demikian jika

    terdapat perubahan kebijakan mendasar dan mempengaruhi terhadap

    penyusunan Renstra tersebut, maka perlu disempurnakan kembali.

    Penyempurnaan tersebut antara lain:

    1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Prov. Sulsel.

    2. Perubahan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov. Sulsel.

    3. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

    Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

    4. Perubahan kebijakan yang mendasar terhadap perencanaan pembangunan

    daerah.

    1.2. LANDASAN HUKUM

    Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

    berikut:

    1. Undang-Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan

    Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1

    Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 2102) Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

    Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

    Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingat I Sulawesi Tengah dan

    Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-

    Undang Nomor 47 Provinsi Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

    Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 6

    Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

    2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4421);

    4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4700);

    6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

    7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

    Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5589);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

    Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 7

    Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4578);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4737);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

    Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

    Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4741);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4815);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

    Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

    Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4816);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4817);

    14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

    Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

    Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 8

    Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

    16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

    Podoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

    17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

    Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

    18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009

    tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

    2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009

    Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulsel Nomor 249);

    19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009

    tentang Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

    Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

    Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

    Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan

    (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12

    Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);

    20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015

    tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

    tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

    Sulawesi Selatan 2008-2028;

    21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015

    tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 - 2018

    22. Keputusan Gubernur Nomor 120/4296/Bappeda, tanggal 26 Juli 2013

    tentang Penetapan RENSTRA SKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-

    2018.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 9

    1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

    Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

    2013-2018 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan

    Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok

    dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

    Tujuan penyusunan renstra ini secara spesifik adalah:

    1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh pelayanan/kinerjaBappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan periode lalu.

    2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif,

    efisien dan akuntabel.

    3. Merumuskan arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.

    4. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018.

    Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan

    Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 ini adalah agar

    dapat:

    1. Teridentifikasinya kondisi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan melalui

    pengukuran pelayanan/kinerja terkini.

    2. Terumuskannya arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018 sesuai dengan visi dan misinya.

    3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis

    (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    berdasarkan kerangka pendanaan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 10

    1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

    Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    (Renstra Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018, disusun

    melalui sistematika sebagai berikut.

    Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan

    hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

    BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan,

    menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,

    sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang

    pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

    BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasikan permasalahan

    berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan

    Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan Rencana

    Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

    2008-2028, telaahan Renstra Kementrian dan lembaga dan

    Renstra Bappeda kabupaten/kota/KL/Bappenas/ Bangda serta

    penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

    BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi

    visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi

    dan kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

    BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

    Sasaran dan Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana

    program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

    pendanaan indikatif.

    BAB VI. Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang

    mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018, mengemukakan 10 indicator kinerja

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 11

    Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam

    lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

    pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018.

    BAB VII. Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang

    akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan hasil Revisi

    Renstra Bappeda Tahun 2013-2018.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 12

    GAMBARAN PELAYANAN

    BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

    PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Peran perencanaan pembangunan secara strategis semakin diperlukan

    untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah

    serta antar daerah, mengingat dalam era desentralisasi upaya pemberian

    kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan

    kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula

    kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan

    pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa

    dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik.

    Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU

    Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004

    tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda merupakan

    instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah.

    Dengan demikian peran Bappeda menjadi sangat penting dan diharapkan bisa

    menjadi katalisator kegiatan pembangunan daerah antar pemerintah dengan

    pihak masyarakat dan para stakeholders lainnya. Dengan adanya Dokumen

    Rencana Strategis (RENSTRA) ini, maka strategi dan arah kebijakan

    perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan semakin berkualitas.

    Dewasa ini masyarakat sudah berhak mengikuti proses perencanaan yang

    langsung menyangkut publik, karena era transparansi, semua dokumen

    perencanaan bukan lagi menjadi milik dan rahasia birokrat, namun sudah

    menjadi milik masyarakat sehingga masyarakat harus mengetahuinya. Hal itu

    tercermin dalam proses perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan,

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 13

    Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Peserta yang

    bermusyawarah menyusun kebutuhan tersebut adalah wakil dari masyarakat

    sesuai dengan bidangnya masing-masing, sedangkan pihak pemerintah hanya

    sebagai fasilitator. Karena Musrenbang tersebut tidak lagi sebagai ajang pidato

    susunan daftar panjang keinginan, namun saat ini sudah menjadi ajang debat

    program, sesuai dengan daftar kebutuhan yang sudah diantisipasi dengan

    alokasi indikatif, yang akan membiayai usulan dimaksud. Dengan demikian

    tidak timbul daftar keinginan namun merupakan daftar kebutuhan yang sudah

    dapat kejelasan pendanaannya.

    2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi

    Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

    Nomor 13 Tahun 2013 tentangPerubahan Peraturan Daerah Provinsi

    Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja

    Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis

    Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

    Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung

    jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas

    mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub

    Bidang sebagai berikut.

    a. Kepala Badan

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

    1. Tugas pokok :

    Menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan

    berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

    2. Fungsi :

    2.1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan;

    2.2. Melakukan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 14

    a. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

    pembangunan daerah;

    b. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

    bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

    kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan

    belum dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

    naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Membantu gubernur di bidang perencanaan pembangunan di

    daerah;

    g. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

    meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum

    APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

    h. Melakukan koordinasi, mengarahkan dan menyelenggarakan

    musrenbang kabupaten/kota, provinsi, regional, rapat kerja

    provinsi;

    i. Mengikuti dan mengarahkan musrenbang regional, rapat

    koordinasi pusat, musrenbang nasional;

    j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dalam

    rangka pelaksanaan tugas;

    k. Memimpin, mengendalikan dan menyusun rencana program kerja

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

    Selatan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 15

    l. Memfasilitasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga

    pemerintah dan non pemerintah dalam hal perencanaan

    pembangunan daerah;

    m.Memantau, mengevaluasi dan mengoordinasikan tugas dalam dan

    luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan

    peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

    n. Menyelenggarakan sosialisasi dokumen perencanaan, baik program

    kerja daerah, provinsi, pusat maupun luar negeri;

    o. Menyelenggarakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non

    pemerintah dalam dan luar negeri;

    p. Menyelenggarakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

    daerah dalam dan luar Provinsi Sulawesi Selatan;

    q. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang

    perencanaan pembangunan;

    r. Menyelenggarkan kebijakan program, keuangan, umum,

    perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan

    Perencanaan Pembangunan Daerah;

    s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah dan memberikan saran pertimbangan

    kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

    t. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

    tugas.

    Sekretariat

    Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

    1. Tugas pokok :

    Melakukan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan

    administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta

    penyusunan program dalam lingkungan Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 16

    2. Fungsi:

    a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan;

    b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

    c. Pengelolaan administrasi keuangan;

    d. Melakukan koordinasi dan penyusunan program serta

    pengolahan dan penyajian data

    e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

    f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam

    pelaksanaan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

    dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

    dan belum dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta

    menyiapkan bahan penyusunan program Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah;

    g. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan

    kebijakan teknis di lingkungan Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah;

    h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam

    lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi

    dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

    i. Melakukan koordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

    penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 17

    j. Melakukan koordinasi dan melaksanakan pengolahan dan

    penyajian data dan informasi dalam lingkungan Badan

    Perencanaan Pembangunan Daerah;

    k. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan

    ketatausahaan;

    l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi

    umum dan kepegawaian;

    m. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelayanan

    administrasi keuangan;

    n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan

    organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan

    Perencanaan Pembangunan Daerah;

    o. Melaksanakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan urusan

    rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

    p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan;

    q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan,

    pemeliharaan dan penghapusan barang;

    r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan

    memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

    perumusan kebijakan;

    s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas.

    Bidang Ekonomi

    1. Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang.

    2. Tugas pokok:

    Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah di Bidang Ekonomi.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 18

    3. Fungsi:

    a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

    pembangunan daerah bidang ekonomi : Penyuluhan Pertanian,

    Perikanan, Ketahanan Pangan Daerah, Peternakan,

    Perkebunan, Industri, Perdagangan, Pariwisata dan investasi

    serta ekonomi makro;

    b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan daerah bidang ekonomi;

    c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan

    tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup

    bidang ekonomi;

    d. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan perencanaan

    pembangunan dari sektor maupun dari kabupaten/kota;

    e. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar lembaga dalam dan

    luar negeri, non pemerintah (LSM, swasta);

    f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi sebagai pedoman

    dalam pelaksanaan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

    dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah

    dan belum dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapatrapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Melaksanakan, Melakukan koordinasi dan sikronisasi kegiatan

    perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;

    g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi

    di dalam dan luar daerah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 19

    h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan

    perencanaan ekonomi;

    i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

    tugas intern bidang ekonomi;

    j. Melakukan koordinasi dan pengendalian program dan kegiatan

    pada sektor bidang ekonomi;

    k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan

    memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

    perumusan kebijakan;

    l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas.

    Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

    1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

    dipimpin oleh Kepala Bidang.

    2. Tugas pokok :

    Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

    Kelembagaan.

    3. Fungsi :

    a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

    pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya

    Manusia dan Kelembagaan;

    b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya

    Manusia dan Kelembagaan;

    c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulanusulan

    perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

    kabupaten/kota;

    d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 20

    4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber

    Daya Manusia dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam

    pelaksanaan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

    dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

    dan belum dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan

    pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya

    Manusia dan Pengembangan Kelembagaan;

    g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber

    daya manusia dan kelembagaan di dalam dan luar daerah;

    h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program

    kegiatan perencanaan sumber daya manusia dan kelembagaan;

    i. Mengoordinasikan dan mengendalikan pada sektor bidang

    sumber daya manusia dan kelembagaan;

    j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi

    di dalam dan luar daerah;

    k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

    Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan

    memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

    perumusan kebijakan;

    l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 21

    Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Prasarana Wilayah

    Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah

    dipimpin oleh Kepala Bidang.

    1. Tugas pokok :

    Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah.

    2. Fungsi :

    a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

    pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan prasarana

    wilayah;

    b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan daerah lingkup bidang sumber daya alam dan

    prasarana wilayah;

    c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan

    perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

    kabupaten/kota;

    d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Alam dan

    Prasarana Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

    bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

    dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Merencanakan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi

    pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan

    prasarana wilayah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 22

    g. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan sumber

    daya alam dan prasarana wilayah di dalam dan luar daerah;

    h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan program

    kegiatan perencanaan sumber daya alam dan prasarana

    wilayah;

    i. Melakukan koordinasi dan pengendalian pada sektor Bidang

    Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;

    j. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah

    dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;

    k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana

    Wilayah dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran

    pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

    kebijakan;

    l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas;

    Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan

    1. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan

    dipimpin oleh Kepala Bidang.

    2. Tugas pokok :

    Malaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah di Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan

    Pembangunan.

    3. Fungsi :

    a. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan

    pembangunan daerah di bidang Perencanaan Makro dan

    Pembiayaan Pembangunan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 23

    b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan lingkup Bidang Perencanaan Makro dan

    Pembiayaan Pembangunan;

    c. Pelaksanaan fasilitasi dan investigasi usulan-usulan

    perencanaan pembangunan dari sektor maupun dari

    kabupaten/kota;

    d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    4. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan

    Pembiayaan Pembangunan sebagai pedoman dalam

    melaksanakan tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

    bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum

    dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Mengkonsultasikan, merencanakan, mengoordinasikan dan

    menyinkronisasikan pembangunan daerah di Bidang

    Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;

    g. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen

    perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, dan

    APBD;

    h. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan

    Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;

    i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi rencana program dan

    kegiatan pembangunan daerah dan pusat;

    j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan daerah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 24

    k. Melakukan koordinasi perencanaan penganggaran

    pembangunan baik dari sektor maupun kabupaten/kota;

    l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

    Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan dan

    memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

    perumusan kebijakan;

    m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas.

    Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan

    Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan di pimpin oleh

    Kepala Bidang.

    1. Tugas pokok :

    Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

    2. Fungsi :

    a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di

    bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah

    serta kerja sama antar lembaga dalam pengembangan statistik

    dan evaluasi kinerja pembangunan;

    b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

    pembangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja

    Pembangunan Daerah;

    c. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan

    dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

    d. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan tentang

    pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang

    Statistik dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 25

    e. Pelaksanaan hubungan kerja daerah di Bidang Statistik dan

    Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta kerja sama antar

    lembaga dalam pengembangan statistik;

    f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

    3. Rincian tugas pokok dan fungsi :

    a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik dan Evaluasi

    Kinerja Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

    tugas;

    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

    kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

    c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

    dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah

    dan belum dilaksanakan;

    d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

    menandatangani naskah dinas;

    e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

    f. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi serta menganalisis

    kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

    perumusan perencanaan pembangunan selanjutnya;

    g. Mengendalikan kegiatan pembangunan pada Bidang Statistik

    dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;

    h. Merencanakan, mangkoordinasikan dan menyinkronisasikan

    pambangunan daerah di Bidang Statistik dan Evaluasi Kinerja

    Pembangunan;

    i. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan daerah

    dan pusat untuk mempercepat program pembangunan;

    j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan

    Evaluasi Kinerja Pembangunan dan memberikan saran

    pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

    kebijakan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 26

    k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

    sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

    pelaksanaan tugas.

    Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional

    A. Fungsional Perencanaan

    Kelompok jabatan fungsional perencana terdiri dari sejumlah

    pegawai dalam jenjang jabatan fungsional perencana yang dipimpin

    oleh seorang pejabat fungsional perencana senior selaku ketua

    kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

    Kepala Badan melalui Sekretaris/Kepala Bidang dan di bawah

    koordinasi Kepala Sub Bagian/Sub Bidang.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan

    Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tentang

    Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, maka rumpun

    jabatan, kedudukan, tugas pokok dan rincian kegiatan fungsional

    perencana sebagai berikut :

    1. Rumpun Jabatan Fungsional : Jabatan Fungsional Perencana

    yang disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen.

    2. Kedudukan Perencana :

    a. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis

    fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah;

    b. Perencana dimaksud adalah jabatan karier yang hanya dapat

    diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai

    Negeri Sipil,

    3. Tugas Pokok Perencana :

    Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan

    perencanaan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 27

    4. Rincian Kegiatan Pejabat Fungsional yang dimaksud sebagai

    berikut :

    a. Perencana Utama :

    1. Melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi

    pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif

    kebijaksanaan;

    2. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    perencanaan kebijaksanaan strategis jangka panjang;

    3. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    perencanaan kebijaksanaan strategis makro;

    4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    perencanaan kebijaksanaan program jangka panjang;

    5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    perencanaan program strategis makro;

    6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    perencanaan proyek kawasan;

    7. Menentukan kriteria untuk menilai alternatif proses

    pengambilan keputusan keputusan dalam rangka

    pengkajian alternatif;

    8. Melakukan pengkajian alternatif-alternatif berdasarkan

    kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis jangka panjang;

    9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

    strategis makro;

    10. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

    jangka panjang;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 28

    11. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

    makro;

    12. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan krieteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan proyek kawasan;

    13. Memproses pengambilan keputusan dalam rangka

    penentuan alternatif dan rencana kebijaksanaan;

    14. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis jangka panjang;

    15. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijkasanaan strategis makro;

    16. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    program strategis jangka panjang;

    17. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    program strategis makro;

    18. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

    kawasan;

    19. Merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan

    pelaksanaan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

    20. Menulis saran dan tindak lanjut yang diperlukan dalam

    kebijaksanaan strategis jangka panjang;

    21. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam kebijaksanaan strategis makro;

    22. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan program strategis jangka panjang;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 29

    23. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan program strategis makro;

    24. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan proyek kawasan;

    25. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang

    ditugaskan oleh atasan.

    b. Perencana Madya :

    1. Menyusun landasan kerangka teoritis dan model dalam

    rangka penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

    2. Menyusun asumsi/hipotesis model dalam rangka

    penyusunan model hubungan kausal/fungsional;

    3. Mengkaji hasil-hasil pengujian model dalam rangka

    perumusan alternatif kebijaksanaan;

    4. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

    menengah;

    5. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

    6. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

    7. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan program strategis sektoral;

    8. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan proyek multi sektoral;

    9. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis

    jangka menengah;

    10.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksaan strategis

    sektoral;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 30

    11.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

    jangka menengah;

    12.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

    sektoral;

    13.Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan proyek multi sektor;

    14.Menulis saran alternatif dan saran rencana pelaksanaan

    dalam rangka penentuan alternatif dan rencana

    pelaksanaan;

    15.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis jangka menengah;

    16.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis sektoral;

    17.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    program strategis jangka menengah;

    18.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    program strategis sektoral;

    19.Menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

    multi sektor;

    20.Mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian

    pelaksanaan;

    21.Memantau/memonitorkegiatan melaksanaan/

    perkembangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

    22.Menyusun disain akhir efektifitas pelaksanaan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 31

    23.Menyusun disain akhir efektifitas tujuan;

    24.Menyusun disain akhir dampak kemasyarakatan/

    lingkungan;

    25.Melaporkan penilaian hasil pelaksanaan;

    26.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

    menengah;

    27.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis sektoral;

    28.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan program strategis jangka menengah;

    29.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan program strategis sektoral;

    30.Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan proyek multi sektoral.

    c. Perencana Muda :

    1. Menyusun disain dan instrumentasi dalam rangka

    pengumpulan data dan informasi;

    2. Mengumpulkan data primer dalam rangka pengumpulan

    data dan informasi;

    3. Mereview kelengkapan data dalam rangka pengolahan

    data dan informasi ;

    4. Memformulasikan sajian untuk analisis dalam rangka

    penyajian data dan informasi;

    5. Menganalisis hasil-hasil pembangunan dalam rangka

    analisis data dan informasi;

    6. Mengevaluasi data yang sudah ada dalam rangka analisis

    data dan informasi;

    7. Menyusun neraca sumber daya yang potensial dalam

    rangka analisis data dan informasi;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 32

    8. Menentukan tingkat permasalahan dalam rangka

    perumusan permasalahan;

    9. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan dalam

    rangka perumusan permasalahan;

    10. Melakukan studi pustaka yang memperkuat

    landasan/kerangka teoritis dalam rangka penyusunan

    model hubungan kausal/fungsional;

    11. Menyusun spesifikasi model dalam rangka penyusunan

    model hubungan kausal/fungsional;

    12. Mengkonsultasikan dengan pihak/lembaga yang

    kompoten dalam rangka penyusunan model hubungan

    kausal/fungsional;

    13. Memasukkan data kedalam model yang akan dipakai

    dalam rangka pengujian model:

    14. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

    pendek;

    15. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

    16. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan program strategis regional;

    17. Merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai

    dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

    18. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

    strategis jangka pendek;

    19. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan

    strategis regional;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 33

    20. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan program strategis

    regional;

    21. Mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang

    telah ditentukan dalam perencanaan proyek sektor

    tunggal;

    22. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis jangka pendek;

    23. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    kebijaksanaan strategis regional;

    24. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan

    program strategis regional;

    25. Menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/

    pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan proyek

    sektor tunggal;

    26. Merumuskan prosedur pelaksanaan dalam rangka

    penentuan alternatif dan rencana perencanaan;

    27. Merumuskan saran tindakan korektif yang diperlukan

    dalam rangka pengendalian pelaksanaan;

    28. Menyusun disain awal efektifitas pelaksanaan dalam

    rangka penilaian hasil pelaksanaan;

    29. Menyusun disain awal efektifitas tujuan dalam rangka

    penilaian hasil pelaksanaan;

    30. Menyususn disain awal dampak kemasyarakatan/

    lingkungan dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan;

    31. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

    penilaian hasil pelaksanaan efektifitas pelaksanaan;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 34

    32. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

    penilaian hasil pelaksanaan efektifitas tujuan;

    33. Menganalisis dan menyajikan data dan informasi untuk

    penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/

    lingkungan;

    34. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka

    pendek;

    35. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan kebijaksanaan strategis regional;

    36. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan program strategis regional;

    37. Menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan

    dalam perencanaan proyek sektor tunggal;

    38. Melaksanakan kegiatan perencanaan lainnya yang

    ditugaskan oleh atasan.

    B. Fungsional Pustakawan

    Pejabat fungsional pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil

    yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh

    oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

    kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan

    informasi di instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

    Pejabat fungsional pustakawan berada di bawah dan

    bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan di

    bawah koordinasi Kepala Sub Bagian.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

    Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan

    Bersama Kepala Perpustakawan Nasional RI dan Kepala Badan

    Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan nomor 21 tahun

    2003 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 35

    Kreditnya, maka rumpun jabatan, instansi Pembina, kedudukan

    dan tugas pokok fungsional pustakawan sebagai berikut :

    1. Rumpun Jabatan Fungsional Pustakawan :

    a. Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun

    arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan.

    b. Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan

    Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli.

    2. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan

    sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan

    pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada

    instansi pemerintah.

    3. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang

    hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus

    sebagai Pegawai Negeri Sipil.

    4. Tugas Pokok Pustakawan yang ada di Bappeda :

    Pustawakan tingkat terampil :

    1) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan

    pustaka/sumber informasi, dan.

    2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

    5. Rincian Kegiatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil :

    a. Pustakawan Pelaksana :

    1. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka;

    2. Melakukan survei bahan pustaka;

    3. Membuat dan menyusun desiderata;

    4. Meregistrasi bahan pustaka;

    5. Melakukan verifikasi data bibliografi;

    6. Melakukan katalogisasi sederhana;

    7. Melakukan katalogisasi salinan;

    8. Mengalihkan data bibliografi secara manual;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 36

    9. Mengalihkan data bibliografi secara elektronis;

    10. Membuat kelengkapan bahan pustaka;

    11. Mengelola jajaran bahan pustaka;

    12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/

    preventif;

    13. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/

    treatment;

    14. Melakukan layanan sirkulasi;

    15. Melakukan layanan perpustakaan keliling;

    16. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat;

    17. Mengumpulkan data untuk statistik;

    18. Melakukan publisitas.

    b. Pustakawan Pelaksanan Lanjutan :

    1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pengembangan koleksi;

    2. Mengumpulkan data dalam rangka survei minat

    pemakai;

    3. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka

    penyiangan bahan pustaka;

    4. Mengelola hasil penyiangan;

    5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pengolahan bahan pustaka;

    6. Melakukan klasifikasi sederhana;

    7. Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog;

    8. Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data;

    9. Menyusun daftar tambahan pustaka;

    10. Membuat kliping;

    11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 37

    12. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka

    penyimpanan dan pelestarian;

    13. Mereproduksi bahan pustaka kepustakaan kelabu;

    14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku;

    15. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional layanan informasi;

    16. Melakukan layanan bahan pandang dengar;

    17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layan;

    18. Melakukan bimbingan membaca;

    19. Melakukan cerita pada anak-anak;

    20. Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan;

    21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis;

    22. Mengolah dan menyusun data statistik;

    23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional penyuluhan;

    24. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional publisitas;

    25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis,

    brosur dan leaflet;

    26. Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar

    peraga;

    27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pameran;

    28. Menyiapkan materi dan penataan pameran;

    29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran.

    c. Pustakawan Penyelia :

    1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pengembangan koleksi;

    2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pengolahan bahan pustaka;

    3. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 38

    4. Membuat anotasi;

    5. Menyunting data bibliografi;

    6. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;

    7. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka;

    8. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional layanan informasi;

    9. Melakukan layanan rujukan cepat;

    10. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;

    11. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;

    12. Membina kelompok pembaca;

    13. Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar

    lepas;

    14. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar

    lepas;

    15. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional penyuluhan;

    16. Melaksanakan penyuluhan massal dengan cara

    menggunakan alat bantu audio-visual tentang kegunaan

    dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan

    informasi kepada pemakai perpustakaan;

    17. Melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu

    tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,

    dokumentasi, dan informasi kepada pemakai

    perpustakaan;

    18. Melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok

    tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan,

    dokumentasi dan informasi kepada pemakai;

    19. Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang

    pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 39

    kepada penyelenggara dan pengelola perpus-takaan

    tingkat kelompok;

    20. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional publisitas;

    21. Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang

    dengar;

    22. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana

    operasional pameran;

    23. Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan

    pameran.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 40

    Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

    STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCAAN

    PEMBANGUNAN DAERAHPROVINSI SULAWESI SELATAN

    (Perda Nomor 32 Tahun 2008)

    BIDANGEKONOMI

    BIDANGPENGEMBANGAN

    KELEMBAGAAN DANSDM

    BIDANGPENGEMBANGAN SDA

    DAN PRASARANAWILAYAH

    BIDANGPERENCANAAN MAKRO

    DAN PEMBIAYAANPEMBANGUNAN

    BIDANGSTATISTIK DAN

    EVALUASI KINERJAPEMBANGUNAN

    SUB BIDANGPERTANIAN INDUSTRI,

    PERDAGANGANPARIWISATA DAN

    INVESTASI

    SUB BIDANGPENGEMBANGAN

    SUMBER DAYAMANUSIA

    SUB BIDANGPENGELOLAAN

    SUMBER DAYA ALAMDAN LINGKUNGAN

    SUB BIDANGPERENCAAN MAKRO

    WILAYAH

    SUB BIDANGSTATISTIK

    SUB BIDANGEKONOMI MAKRO

    SUB BIDANGPENGEMBANGANKELEMBAGAAN

    SUB BIDANGPRASARANA

    WILAYAH

    SUB BIDANGPEMBIAYAAN

    PEMBANGUNAN

    SUB BIDANGEVALUASI KINERJA

    PEMBANGUNAN

    KEPALA BADAN

    PEJABATFUNGSIONAL

    SUB BAGIANUMUM DAN

    KEPEGAWAIA

    SUB BAGIANPROGRAM

    SUB BAGIANKEUANGAN

    SEKRETARIS

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 41

    2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

    2.2.1. Sumber Daya Manusia

    Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi

    menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2015, jumlah pegawai

    Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 127 orang Pegawai Negeri

    sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;

    Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2015

    NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan

    1 Eselon II 1 - 12 Eselon III 5 1 63 Eselon IV 8 4 12

    Total 15 4 19Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

    Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan pada jabatan struktural terdapat satu orang laki-laki pejabat

    eselon II, lima orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menempati

    jabatan eselon III, serta ada 13 jabatan pada eselon IV yang terdiri dari delapan

    orang laki-laki dan empat orang perempuan.

    Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015

    NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan

    1 Fungsionaal PerencanaMadya 3 13 16

    2 Fungsionaal PerencanaMuda 3 4 7

    Total 6 17 23Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 42

    Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan terdapat 23 orang pejabat Fungsional Perencana dengan

    rincian pejabat fungsional Perencana Madya terdapat tiga belas orang

    perempuan dan tiga orang laki-laki, sedangkan pada fungsional Perencana

    Mudaempat orang laki-laki dantiga orang perempuan.

    Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatanberdasarkan tingkat Golongan Tahun 2015

    NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 Golongan IV 17 19 362 Golongan III 39 21 603 Golongan II 24 6 304 Golongan I 1 - 1

    Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

    Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah pegawai Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terdapat 127 orang pegawai yang

    terdiri dari 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan dengan rincian

    pergolongan sebagai berikut; 17 orang laki-laki dan 19 orang perempuan yang

    bergolongan IV, 39 orang laki-laki dan 21 orang perempuan yang bergolongan

    III, 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang bergolongan II, serta ada 1

    orang laki-laki yang bergolongan I.

    Tabel 2.5. Laki-laki dan Perempuan menurut tingkat Pendidikan StafBappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

    NO KETERANGAN Jenis Kelamin JumlahLaki-laki Perempuan1 S3 2 1 32 S2 22 27 493 S1 35 13 484 D3/Sarmud - 3 35 SMA/sederajat 21 2 236 SMP/sederajat - - -7 SD 1 - 1

    Total 81 46 127Sumber : Bagian Umum & Kepeg. Bappeda Prov. Sulsel 2015

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 43

    Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 127 orang staff Bappeda

    provinsi Sulawesi Selatan terdapat 81 orang laki-laki dan 46 orang perempuan

    dengan kualifikasi pendidikan masing-masing dua orang laki-laki dan satu

    orang perempuan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3, dua puluh dua

    orang laki-laki dan dua puluh tuju orang perempuan yang memiliki kualifikasi

    pendidikan S-2, tiga puluh lima orang laki-laki dan tiga belas orang perempuan

    yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, tiga orang perempuan yang

    berpendidikan Sarjana Muda, dua puluh satu orang laki-laki dan dua orang

    perempuan orang tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta satu orang

    laki-laki tamatan Sekolah Dasar.

    Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun masih perlu senantiasa

    diberikan penguatan-penguatan khususnya dalam bidang perencanaan dan

    pengembangan wilayah.

    Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang

    terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang

    memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

    aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya

    dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan

    dan perlengkapan perkantoran.

    2.2.2. Sarana dan Prasarana

    Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan

    peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi

    rekapitulasi barang dan inventaris kantor untuk mendukung tugas dan kinerja

    organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi

    Selatan dalam tahun 2015 :

    KIB. A Tanah (Nihil).

    KIB. B Peralatan dan Mesin.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 44

    1. Alat Angkutan:

    1) Roda Empat 16 unit terdiri dari;

    1) Sedan 3 unit.

    2) Jip 1 unit.

    3) Station Wagon 12 unit.

    2) Roda Dua 34 unit terdiri dari;

    1) Honda 8 unit.

    2) Yamaha 18 unit

    3) Suzuki 8 unit

    2. Alat Rumah Tangga terdiri dari:

    1) Komputer PC 68 unit.

    2) Laptop 25 unit.

    3) Note Book 39 unit.

    4) Printer 47 unit.

    5) UPS 35 unit.

    6) Mesin Ketik Manual 11 unit.

    7) AC 40 unit.

    8) Meja 202 buah.

    9) Kursi 589 buah.

    10) Filleng Kabinet 68 buah.

    11) Komputer Tablet Aple 68 unit.

    12) Eksternal 5 unit.

    3. Studio dan Komunikasi terdiri dari:

    1) Pesawat Telepon 22 unit.

    2) Handycam 7 unit.

    3) Handy Talky 5 unit.

    4) Kamera 13 unit.

    Melihat kondisi sarana dan prasarana mesin perkantoran kantor Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan seperti tersebut diatas, maka perlu adanya

    peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 45

    khususnya pada peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan, beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan

    sarana perlengkapan rapat, sarana telekomunikasi internal, Air Conditioner

    dan pendukung lainnya.

    Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan

    Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka

    dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang.

    2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

    PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI

    SULAWESI SELATAN

    Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana amanat

    Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013, maka BAPPEDA

    memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan

    (policy/decision maker); 2). koordinator; 3). think-tank; dan 4). Administrator,

    maka Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menjabarkan keempat peran tersebut

    ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan

    strategis.

    Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan berperan menentukan kebijakan dan program dalam rencana

    pembangunan daerah, baik kebijakan pembangunan jangka panjang daerah

    (RPJPD), kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

    maupun kebijakan tahunan (RKPD). Kebijakan pembangunan jangka

    menengah dan tahunan masing-masing delengkapi dengan perkiraan

    anggaran, yaitu perkiraan anggaran untuk RPJMD yang bersifat lima tahunan

    dimulai sejak RPJMD 2013-2018 ditetapkan, sedangkan rencana kerja

    pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan

    anggarannya. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan juga berperan dalam mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap

    pelaksanaan pembangunan guna menjaga konsistensi antara pelaksanaan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 46

    pembangunan dengan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan

    pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

    Sebagai koordinator, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan

    melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar

    wilayah, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan

    (stakeholders); koordinasi perumusan kebijakan dibidang perencanaan

    pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-

    sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan, dan pengalokasian dana

    untuk pembangunan; serta koodinasi kegiatan strategis yang berskala regional,

    nasional dan mendesak yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah

    dan dengan lembaga lainnya. Selain tugas koordinasi perencanaan dan

    pelaksanaan pembangunan tersebut, BAPPEDA Prov. Sulsel juga berperan

    dalam menentukan kebijakan nasional, antara lain penanganan perubahan

    iklim (climate change) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor

    59 tahun 2013 tentang Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah

    Kaca (RAD GRK), dan kebijakan nasional lainnya yaitu RAD Pangan dan

    Gizi, MP3EI dan MP3KI.

    Sebagai think tank, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berperan

    melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai

    masukan untuk penyusunan rencana pembangunan maupun untuk perumusan

    kebijakan-kebijakan strategis lainnya untuk kepentingan daerah yang berskala

    lokal, regional, maupun nasional. Sedangkan sebagai administrator, Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pengelolaan dokumen perencanaan

    pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas

    pelaksanan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil

    evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum pelaksanaan

    tugas BAPPEDA sebagai SKPD Pemerintah Provinsi.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 47

    Tabel 2.6. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    Provinsi Sulawesi Selatan

    PENGAMBILKEPUTUSAN

    (POLICY/DECISIONMAKER)

    THINKTANK

    KOORDINATOR ADMINISTRATOR

    PENJABARAN:

    1. Perencanaan:

    penyusunan rencana

    pembangunan daerah

    jangka panjang,

    menengah dan

    pendek/tahunan.

    2. Penganggaran:

    penyusunan alokasi

    pendanaan (indikatif)

    sebagai bahan

    penyusunan RAPBD.

    3. Pengendalian dan

    Evaluasi: terhadap

    pelaksanaan rencana

    pembangunan daerah.

    PENJABAR

    AN:

    Analisis

    kebijakan di

    bidang

    perencanaan

    pembanguna

    n daerah dan

    kebijakan

    lainnya.

    PENJABARAN:

    1. Koordinasi

    dalam

    perumusan

    kebijakan di

    bidang

    perencanaan

    pembangunan

    daerah.

    2. Koordinasi dan

    fasilitasi dalam

    pelaksaan

    dekonsentrasi

    dan tugas

    pembantuan.

    3. Koordinasi

    kegiatan

    strategis

    penanganan

    permasalahan

    mendesak sesuai

    penugasan.

    PENJABARAN:

    1. Pengelolaan

    dokumen

    perencanaan

    termasuk dana

    dekonsentrasi dan

    tugas

    pembantuan.

    2. Pengelolaan

    pelaporan hasil

    pemantauan dan

    evaluasi terhadap

    pelaksanaan

    rencana

    pembangunan

    daerah.

    3. Pembinaan dan

    pelayanan

    administrasi

    umum.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018 BAB II

    Page | 48

    Tabel 2.7.Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

    NO.INDIKATOR

    KINERJA SESUAITUGAS DAN

    FUNGSI

    TARGET

    SPMTARGET

    IKKTARGET

    INDIKATORLAINNYA

    TARGET CAPAIAN TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN

    2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20

    I Perencanaan Pembangunan:1 Data dan Informasi

    Pembangunan100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    2 RPJMD, RKPD,KUA-PPAS

    100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    3 LAKIP, LKPJ, UKP4dan DokumenEvaluasiPerencanaan

    100% Dok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    4 KoordinasiPerencanaan danPengendalianKerjasamaPembangunanDaerah

    100% Lap. Pelaks.Keg.

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    II Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.5 Rasio ketersediaan

    Barang dan JasaAdministrasiPerkantoran

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    6 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100%

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018 BAB II

    Page | 49

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    7 Rasiopembangunan,pengadaan,pemeliharaan danrehabilitasiprasarana dansarana aparatur.

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    8 RasiopenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi didalam dan ke luardaerah

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    9 Rasio Pembinaandan PeningkatanPelayanan, tatausaha danadministrasikepegaqwaian

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    10 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan SKPD.

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    11 Rasio KetersediaanDokumenPerencanaan ,Evaluasi danPelaporan.

    100% Lap.Kegiatan

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018 BAB II

    Page | 50

    Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Prov. Sulsel.

    Sumber: Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan

    2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00 - - -

    PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00 35.000.000,00

    - - - - -

    13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 22.239.740.517,00 24.302.871.108,00 27.898.202.779,00 39.940.526.188,00 41.447.888.255,00

    6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00- Belanja Pegawai - 6.895.518.665,00 6.648.821.257,00 7.786.509.779,00 11.822.007.176,00 12.271.888.255,00

    13.844.221.852,00 17.310.940.624,70 18.708.337.062,17 20.584.010.768,39 22.627.847.845,23 15.344.221.852,00 17.654.049.851,00 20.111.693.000,00 28.118.519.012,00 29.176.000.000,00- Belanja Pegawai - - - - - 5.350.470.000,00 4.614.030.000,00 5.728.478.000,00 6.116.835.000,00 7.066.865.000,00- Belanja Barang dan Jasa - - - - - 9.201.251.852,00 12.357.269.851,00 13.862.665.000,00 21.509.384.012,00 21.630.635.000,00- Belanja Modal - - - - - 792.500.000,00 682.750.000,00 520.550.000,00 492.300.000,00 478.500.000,00

    BELANJA DAERAH

    Belanja Tidak Langsung

    Belanja Langsung

    Kegiatan

    Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018 BAB II

    Page | 51

    2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

    PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

    TANTANGAN

    Adapun tantangan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain;

    1. Penyusunan perencanaan sektor belum sepenuhnya berbasis data,

    sehingga rencana kerja SKPD masih lemah dan belum konsisten

    dengan dokumen perencanaan daerah.

    2. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)

    belum spenuhnya terintegrasi.

    3. Perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabu/Kota)

    belum terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.

    4. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam

    melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugasnya masih

    belum optimal.

    5. Kesadaran aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam

    mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum optimal.

    PELUANG

    Adapun peluang yang dimiliki Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    antara lain;

    1. Adanya kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders)

    kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi

    penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah;

    2. Sasaran pembangunan daerah yang harus dicapai sudah jelas

    tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD) 2013-2018;

    3. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah

    daerah mempunyai kewenangan dalam penyempurnaan rencana

    kerja pembanguanan daerah;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018 BAB II

    Page | 52

    4. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah

    daerah mempunyai fungsi fasilitasi terhadap rencana-rencana

    pemerintah pusat, lembaga asing dan NGO;

    5. Adanya kesempatan bagi aparat Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 53

    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

    TUGAS DAN FUNGSI

    BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses Perencanaan

    Pembangunan Daerah antara lain;

    1. Analisis kondisi wilayah merupakan hal utama dan penting dalam proses

    penyusunan rencana pembangunan daera, analisis kondisi wilayah

    perencanaan membutuhkan data dan informasi yang aktual, akurat dan

    dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi

    yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya keberhasilan

    perencanaan.

    2. Salah satu variabel penentu keberhasilan suatu rencana banyak ditentukan

    ketersediaan dan kualitas para perencana, sebagai pelaksana perencana

    pembangunan daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas

    kinerja dan profesionalisme.

    3. Bappeda adalah lembaga perencana yang menempatkan posisinya sebagai

    perekat perencanaan dalam wilayah, salah satu hal yang sulit dilaksanakan

    adalah membangun sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antara Provinsi

    dengan Kabupaten/Kota.

    4. Tingkat Kualitas suatu rencana dapat dicapai jika dilengkapi dengan

    berbagai peralatan perencanaan yang terkait dengan analisis terhadap

    indikator sosial, ekonomi dan indikator lainnya yang sering digunakan

    sebagai ukuran keberhasilan beberapa aturan perundang-undangan terkait

    perencanaan yang belum maksimal diterapkan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 54

    5. Proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya

    perlu dilakukan Evaluasi sebagai pengendalian terhadap jalannya

    pelaksanaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika

    ditemukan target dan sasaran yang tidak tercapai, maka akan menjadi

    masukan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.

    Adapun permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini adalah;

    1. Belum konsistennya antara dokumen penganggaran dengan dokumen

    perencanaan.

    2. Belum akuratnya data dan informasi dokumen perencanaan baik antar

    Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

    3. Belum optimalnya hasil analisa perencanaan pembangunan untuk

    perumusan kebijakan.

    4. Dan belum optimalnya pengelolaan dokumen perencanaan, pembinaan

    dan pelayanan administrasi umum.

    3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

    FUNGSI BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Selama periode 2008-2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah

    diupayakan secara optimal. Namun demikian,upaya tersebut masih

    menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan

    harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan

    dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan

    munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana

    alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan

    global, new inisiatif pemerintah dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan

    bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 55

    berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai Permasalahan Pembangunan

    tersebut, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

    Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

    lembaga di bidang perencanaan daerah, dipandang perlu peningkatan

    sumberdaya manusia secara solid dan terintegrasi untuk menghasilkan kualitas

    hasil analisis, telaahan, dan kajian-kajian kebijakan pembangunan yang

    melahirkan dokumen perencanaan perumusan kebijakan pembangunan daerah

    dan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas

    hasil analisis/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk

    meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal.

    Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai

    keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan

    semakin mendekatnya antara pencapaian sasaran dalam dokumen

    perencanaan dengan ketersediaan penganggaran. Namun demikian,

    keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena

    terbatasnya instrumen perencanaan pengendalian dan pengawasan

    pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme reward and punishment.

    Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran

    dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran

    pembangunan daerah.

    Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat

    agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara

    baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen

    ketidaksesuaian (inconsistency) antara rencana pembangunan dan

    implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan

    pembangunan daerah.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 56

    Tabel 3.9. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

    Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    PENGAMBIL KEPUTUSAN

    (POLICY/DECISION MAKER)

    TINHK TANK KOORDINATOR ADMINISTRATOR

    Perencanaan:

    1. Konsistensi dokumen

    penganggaran terhadap

    dokumen perencanaan masih

    diperlukan mekanisme

    instrument yang mengatur

    secara lebih tegas.

    Penganggaran:

    1. Perubahan Poldas menjadi RPJP

    (UU 22/1999 menjadi UU

    25/2044 dan UU 17/2007).

    2. Pedoman baru permendagri

    54/2010, mencakup:

    a. perubahan struktur

    dokumen, tata cara

    penyusunan, penetapan dan

    pengendalian/evaluasi.

    b. Fungsi konsultatif terhadap

    RPJMD kabupaten/kota.

    Pengendalian, Pelaksanaan dan

    Evaluasi:

    1. Evaluasi RAPBD

    kabupaten/kota.

    2. Evaluasi Dokumen Perencanaan

    Kabupaten/Kota (RPJP,

    RPJMD, RKPD, dll).

    3. Evaluasi dokumen perencanaan

    SKPD (RENSTRA, RENJA,

    dll).

    4. Pengendalian pelaksanaan

    rencana pembangunan

    (monitoring dan evaluasi).

    1. Ketersediaan

    dan akurasi

    data/informasi.

    2. Penanggulanga

    n kemiskinan.

    3. Sinkronisasi

    program pusat-

    daerah dan

    capaian target-

    target nasional.

    4. Penataan ruang

    wilayah dan

    kawasan

    strategis.

    5. Perencanaan

    dan evaluasi

    penataan ruang

    wilayah

    provinsi/kabup

    aten/kota.

    1. Implementasi

    kesepakatan

    kerjasama

    terutama dengan

    swasta dan

    pemerintah.

    2. Komitmen

    kepala daerah

    kabupaten/kota

    terhadap

    kerjasama

    pembangunan.

    3. Koordinasi,

    KEK, RAD-

    GRK RAD-

    Pangan dan Gizi,

    MP3EI, MP3KI,.

    1. Koordinasi Integrasi,

    sinkronisasi

    perencanaan/evaluasi.

    2. Konsistensi

    pelaksanaan kegiatan

    dan Rasionalisasi

    pelaksanaan

    fisik/keuangan.

    3. Koordinasi kerangka

    regulasi dan fungsi

    Bappeda

    kabupaten/kota

    (dokumen

    perencanaan) serta

    Dukungan pendanaan

    Bappeda

    kabupaten/kota..

    4. Reformasi birokrasi.

    5. Optimalisasi Sumber

    Daya Aparatur, Sarana

    dan Prasarana

    perkantoran serta

    penyediaan barang dan

    jasa perkantoran.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 57

    3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN

    WAKIL GUBERNUR

    Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok

    dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil

    Gubernur Sulawesi Selatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi

    Selatan Tahun 2013-2018. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan

    kegiatan dalam rencana program startegis dalam dokumen ini sesuai dengan

    arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 2013-2018.

    Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

    2018 adalah:

    SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN

    NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN

    PADA TAHUN 2018

    Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb:

    Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah merupakan gambaran tentang

    kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan

    berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia.

    Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan

    kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi

    Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat

    pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diluar pulau Jawa. Ini juga terkait

    dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar

    ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan

    kehidupan demokrasi..

    Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun

    2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan

    pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara

    diluar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khusunya.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 58

    Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan

    pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki

    awal kematangan ekonomi. Pada saat itu Indeks pembangunan Manusia

    berada pada kategori menengah-tinggi, pertumbuhan ekonomi berada diatas

    rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar 30 juta/tahun, angka

    kemiskinan dan pengangguran dibawa rata-rata Nasional, Agro industri

    berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan

    dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi dimana Sulawesi Selatan

    semakin kuat mensinergikan kemajuan Kabupaten dan Kota serta semakin

    bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

    Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi

    sebagai berikut;

    1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan

    kerukunan intra dan antar ummat beragama.

    2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan

    kelestarian lingkungan.

    3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan

    infrastruktur.

    4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan

    global.

    5. Meningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

    6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.

    7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 59

    3.3. REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

    PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028 DAN

    KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

    3.3.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi

    Selatan

    Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan

    mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

    Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan

    Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan,

    pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas

    lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

    pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk

    meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat

    Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat

    Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi,

    energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

    Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan

    Perkotaan Mamminasata yang meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan

    Kabupaten Takalar serta sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten

    Maros dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi

    pelayanan berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan

    Timur Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan

    meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone,

    Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan

    Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa

    pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul

    transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi. Pusat Kegiatan

    Lokal di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Bantaeng,

    Enrekang, Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Pamatata,

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 60

    Sinjai, Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang yang berfungsi

    sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi,

    pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala

    kabupaten.

    Sistem jaringan transportasi Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh

    keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan

    jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan jalur kereta api antar

    kota lintas Pulau Sulawesi dan jaringan penyeberangan lintas antar provinsi di

    dalam wilayah Pulau Sulawesi. Jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi

    Selatan juga didukung oleh jaringan transportasi laut yang meliputi: pelabuhan

    Internasional Makassar; pelabuhan pengumpul regional dan pelabuhan

    pengumpan serta jaringan transportasi udara yang meliputi: bandar udara

    (bandara) pengumpul Internasional Sultan Hasanuddin (Makassar); dan

    bandara pengumpan di Kabupaten Luwu Timur, Tana Toraja, Kepulauan

    Selayar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Bone serta

    Kabupaten Bulukumba.

    Dukungan jaringan energy guna mendukung pengembangan wilayah

    Provinsi Sulawesi Selatan meliputi pengembangan depo bahan bakar

    minyak/gas bumi yaitu: Depo Makassar, Depo Parepare, Depo Luwu, Depo

    Selayar dan Depo Wajo, serta jaringan pipa gas Wajo - Makassar;

    pengembangan pembangkit tenaga listrik berupa PLTD di kabupaten/kota

    Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu,

    Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sinjai, Takalar, Tana Toraja, Palopo,

    Parepare, dan Mamminasata; PLTU di kabupaten/kota Gowa, Bone,

    Jeneponto, dan Takalar; PLTA di Kabupaten Tana Toraja, Pinrang, Gowa,

    Enrekang, dan Sinjai; PLTG di kabupaten Gowa, dan Wajo; PLTM di

    kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Luwu, dan Luwu Utara; serta pemanfaatan

    panas bumi sebagai sumber energy di kabupaten Luwu Utara, Luwu, Toraja

    Utara, Tana Toraja, Pinrang, Sidrap, Wajo, Barru, Maros, dan Sinjai.

    Sedangkan jaringan telekomunikasi meliputi: jaringan terestrial yaitu: jaringan

    kabel laut Makassar - Martapura (Kalsel), Makassar Surabaya, Makassar

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 61

    Ende (Flores), Makassar Ambon; pengembangan jaringan mikro analog yang

    meliputi jalur Makassar Palu, dan Parepare Kendari; dan pengembangan

    jaringan mikro digital di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

    Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan

    nasional didukung oleh peningkatan kualitas jaringan sumber daya air pada

    Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari DI

    kewenangan pusat lintas kabupaten/kota meliputi: DI Kampili/Bisua

    (Kabupaten Gowa dan Takalar), DI Bila Kalola (Kabupaten Sidrap), DI Kalola

    Kalosi (Kabupaten Wajo dan Sidrap), DI Awo (Kabupaten Wajo dan Sidrap),

    DI Saddang Sidrap (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Saddang Pinrang

    (Kabupaten Sidrap dan Pinrang), DI Lekopaccing (Kabupaten Maros dan Kota

    Makassar), DI Lamasi Kanan/Kiri (Kabupaten Luwu dan Luwu Utara), DI

    Jeneberang/Kampili (Kabupaten Gowa); DI kewenangan pusat utuh

    kabupaten meliputi: DI Bontomanai (Kabupaten Bulukumba), DI Bayang-

    bayang (Kabupaten Bulukumba), DI Kelara (Kabupaten Jeneponto), DI

    Pammukulu (Kabupaten Takalar), DI Bantimurung (Kabupaten Maros), DI

    Tabo-tabo (Kabupaten Pangkep), DI Sanrego, DI Pattiro, DI Palakka dan DI

    Ponreponre (Kabupaten Bone), DI Langkemme, DI Tinco Kiri/Kanan, DI

    Paddange, DI Lawo, dan DI Walanae (Kabupaten Soppeng), DI Wajo

    (Kabupaten Wajo), DI Bulucenrana, DI Bulutimorang, DI Gelirang, DI S.

    Baranti dan DI S. Sidenreng (Kabupaten Sidrap), DI Padang Sappa I, DI

    Padang Sappa II, DI Bajo, DI Kalaera Kiri dan DI Kalaera Kanan I

    (Kabupaten Luwu) , DI Kalaera II (Kabupaten Toraja), DI

    Rongkong/Malangke, DI Baliase dan DI Bungadidi (Kabupaten Luwu Utara),

    DI Kalaena dan DI Kalaena Kiri/Kanan (Kabupaten Luwu Timur); Daerah

    Rawa (DR) meliputi: DR Barebbo (Kabupaten Bone), DR Sajoanging

    (Kabupaten Wajo), dan DR Maros Utara (Kabupaten Maros); DI kewenangan

    Provinsi lintas kabupaten meliputi: DI Bilibili (Kabupaten Gowa), DI Cilallang

    (Kabupaten Wajo), DI Tubu Ampak (Kabupaten Luwu Utara); DI

    kewenangan Provinsi utuh meliputi: DI Bettu dan DI Bontonyeleng

    (Kabupaten Bulukumba), DI Jenemarung (Kabupaten Takalar), DI Aparang I,

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 62

    DI Kalamisu dan DI Aparang Hulu (Kabupaten Sinjai), DI Padaelo dan DI

    Leang Lonrong (Kabupaten Pangkep), DI Matajang (Kabupaten Barru), DI

    Jaling, DI Salomeko, DI Unyi dan DI Selliccopobulu (Kabupaten Bone), DI

    Leworeng, DI Latenreng, DI Salo Bunne (Kabupaten Soppeng), DI Cenrana,

    DI Belawa, dan DI Cilellang (Kabupaten Wajo), DI Alekarajae, DI Torere dan

    DI Baranti (Kabupaten Sidrap), DI Padang Alipang, DI Kalaena, DI Lengkong

    Pini dan DI Makawa (Kabupaten Luwu), DI Bone-bone dan DI Kanjiro

    (Kabupaten Luwu Utara), DI Sunggeni dan DI Tomini (Kabupaten Luwu

    Timur).

    Keberadaan daerah irigasi didukung oleh keberadaan air baku yang

    bersumber dari bendungan Batubassi, Bendungan Balambano dan Bendungan

    Karebbe (Kabupaten Luwu Timur); Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa),

    Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo), dan Bendungan Sanrego (Kabupaten

    Bone) yang merupakan kewenangan pemerintah; dan pengembangan Bendung

    Taccipi di Kabupaten Pinrang dan Bendungan Sungai Batu Pute di Kabupaten

    Barru yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

    Pola ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan distribusi

    peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan

    fungsi budidaya, kebijakan pengembangannya diarahkan pada pengembangan

    kawasan lindung melalui upaya pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan

    fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah dan pencegahan dampak negatif

    kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup,

    terutama sektor kehutanan, pertambangan dan kelautan, dan kebijakan

    pengembangan kawasan budidaya melalui upaya perwujudan dan peningkatan

    keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dan pengendalian

    perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya

    tampung lingkungan.

    Kawasan lindung di Provinsi Sulaewsi Selatan meliputi: (1) kawasan

    lindung nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi meliputi: Suaka

    Margasatwa Komara (Kabupaten Takalar), Cagar Alam (CA) Faruhumpenai,

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 63

    CA Kalaena, Taman Nasional (TN) Danau Matano dan Danau Mahalona, TN

    Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), TN Bantimurung Bulusaraung

    (Kabupaten Maros dan Pangkep), TN Laut Takabonerate (Kabupaten

    Kepulauan Selayar), Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari (Kabupaten

    Bulukumba), Taman Wisata Alam (TWA) Malino (Kabupaten Gowa), TWA

    Cani Sirenreng (Kabupaten Bone), TWA Lejja (Kabupaten Soppeng), TWA

    Laut Kepulauan Kapoposang (Kabupaten Pangkep), Taman Buru (TB)

    Komara, dan TB Bangkala (Kabupaten Jeneponto); dan (2) kawasan lindung

    provinsi meliputi: Rencana Pengembangan Hutan Lindung (HL) yang

    meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura Nanggala (Kota

    Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL Jeneponto, HL

    Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone, HL Soppeng, HL

    Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL Tana Toraja, HL

    Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur, HL Palopo, dan

    HL Parepare; serta (3) Kawasan Rawan Bencana Alam (KRB) yaitu: KRB

    Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng,

    Bulukumba, Sinjai, Bone); KRB Gempa Bumi meliputi Kawasan Pusat Taccipi

    dan sekitar Watampone (Kabupaten Bone), kabupaten Pinrang, kabupaten

    Tana Toraja, kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten

    Enrekang; KRB Rawan Banjir Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke,

    dan Batang (kabupaten Jeneponto), Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung

    (kabupaten Maros), Labakkang dan Bungoro (kabupaten Pangkep), Bisappu,

    dan Bantaeng (Bantaeng), Gangking, Ujung Bulu, dan Ujung Loe (kabupaten

    Bulukumba), Sinjai Timur dan Sinjai Utara (kabupaten Sinjai), Kajuara, Cina,

    dan Sibulue (kabupaten Bone), Duampanua (kabupaten Pinrang), Baebunta

    dan Malangke Barat (kabupaten Luwu), dan Wotu dan Angkona (kabupaten

    Luwu Timur); KRB Gerakan Tanah meliputi Kelara dan Rumbia (kabupaten

    Jeneponto), Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa (kabupaten

    Bantaeng), Rindang, Rilau Ale dan Bulukumpa (kabupaten Bulukumba), Sinjai

    Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu LImpoe, Sinjai Tengah dan

    Bulupoddo (kabupaten Sinjai), Buntucani dan Kajuara (kabupaten Bone),

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 64

    Mangkutana dan Wasuponda (kabupaten Luwu Timur); dan KRB Tsunami

    meliputi kawasan sekitar pantai kabupaten Pinrang, kota Makassar, kabupaten

    Bulukumba, dan kabupaten Kepulauan Selayar.

    Kawasan Budidaya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki nilai

    strategis merupakan kawasan strategis yang di dalamnya berlangsung kegiatan

    yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya,

    dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kawasan strategis di Provinsi

    Sulawesi Selatan meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi,

    social budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

    serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

    Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Provinsi Sulawesi

    Selatan meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Kawasan Perkotaan

    Mamminasata yang terdiri atas Kota Makassar, Kabupaten Takalar dan

    kawasan perkotaan kabupaten Maros dan Gowa, dan Kawasan

    Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare yang terdiri atas Kota

    Parepare, kabupaten Sidrap, kabupaten Enrekang, kabupaten Pinrang dan

    kabupaten Barru; dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu: KSP kawasan

    lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung di kabupaten Bone,

    Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang , Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur

    (Bosowasipilu), Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar; KSP kawasan

    pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao,

    kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mete dan jarak di kabupaten Bone, Soppeng,

    Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Pangkep,

    Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja,

    Toraja Utara dan Kepulauan Selayar; KSP kawasan pengembangan budidaya

    rumput laut di kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai,

    Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur; KSP Kawasan

    pengembangan budidaya udang di kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Bone,

    dan Wajo; KSP kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan

    pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) Pamatata di Kabupaten Kepulauan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 65

    Selayar; KSP Kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata

    Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) di Makassar; KSP

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru; dan KSP

    Kawasan Industri (KI) skala besar di KI Makassar, KI Maros, KI Gowa, KI

    Takalar, KI Parepare, KI Sorowako (Kabupaten Luwu Timur), KI Semen

    Tonasa (Kabupaten Pangkep), KI semen Bosowa (Kabupaten Maros);

    Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

    KSN Kawasan Tana Toraja dan sekitarnya; dan KSP kawasan permukiman

    adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan Kawasan

    Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau

    teknologi tinggi meliputi: KSN kawasan stasiun bumi sumber daya alam

    Parepare di Kompleks LAPAN Kota Parepare; dan KSN Kawasan Sorowako

    dan sekitarnya; dan KSP Kawasan Migas terdiri atas: Blok Bone Utara

    (Kabupaten Luwu dan Kota Palopo), Blok Enrekang (Kabupaten Tana Toraja,

    Enrekang dan Pinrang), Blok Sengkang (Kabupaten Wajo, Sidrap, Soppeng

    dan Bone), Blok Bone di Teluk Bone, dan Blok Sigeri di Selat Makassar, Blok

    Kambuno di teluk Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten

    Bulukumba, Blok Selayar di laut Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten

    Kepulauan Selayar, Blok Karaengta di laut Kabupaten Bulukumba, Kabupaten

    Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar dan Kabupaten

    Kepulauan Selayar; KSP kawasan pusat-pusat pembangkit listrik teridiri atas

    PLTG Sengkang (Kabupaten Wajo), PLTU Punagaya (Kabupaten Jeneponto),

    PLTU Bakaru (Kabupaten Pinrang).

    Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

    lingkungan hidup yaitu: KSP Kawasan wisata bahari Mamminasata dan

    sekitarnya (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten

    Takalar, dan Kabupaten Pangkep); KSP kawasan wisata bahari Takabonerate

    (Kabupaten Kepulauan Selayar); KSP kawasan Danau Tempe (Kabupaten

    Wajo) dan Danau Sidenreng (Kabupaten Sidrap); KSP Bendungan Batubassi,

    Bendungan Balambano dan Bendungan Karebbe (Kabupaten Luwu Timur);

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 66

    Bendungan Bilibili (Kabupaten Gowa), Bendungan Kalola (Kabupaten Wajo),

    dan Bendungan Sanrego (Kabupaten Bone); KSP pengembangan Hutan

    Lindung (HL) yang meliputi: Tahura Abdul Latief (Kabupaten Sinjai), Tahura

    Nanggala (Kota Palopo), Hutan Lindung (HL) Gowa, HL Takalar, HL

    Jeneponto, HL Bantaeng, HL Bulukumba, HL Selayar, HL Sinjai, HL Bone,

    HL Soppeng, HL Wajo, HL Barru, HL Sidrap, HL Pinrang, HL Enrekang, HL

    Tana Toraja, HL Toraja Utara, HL Luwu, HL Luwu Utara, HL Luwu Timur,

    HL Palopo, dan HL Parepare; dan KSP Kawasan Rawan Bencana Alam

    (KRB) Gunung Bawakaraeng (Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto,

    Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone).

    Kawasan Andalan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya baik

    ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk

    mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan dan wilayah sekitarnya di

    Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: Kawasan andalan darat meliputi: kawasan

    andalan Mamminasata dan sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata,

    industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan; kawasan andalan Palopo dan

    sekitarnya dengan sektor unggulan : pariwisata, perkebunan, pertanian, dan

    perikanan; kawasan andalan Bulukumba Watampone dan sekitarnya dengan

    sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan ,

    dan perdagangan; kawasan andalan Parepare dan sekitarnya dengan sektor

    unggulan : agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan; dan Kawasan

    Andalan laut yang meliputi: kawasan Andalan Laut Kapoposang dan

    sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisata;

    kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya dengan sektor unggulan

    perikanan, pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Singkarang

    Takabonerate dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan,

    pertambangan dan pariwisata; kawasan Andalan Laut Selat Makassar dan

    sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 67

    3.3.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

    Pergeseran paradigma pembangunan dari ekonomi oriented menjadi

    pembangunan berkelanjutan telah dianut oleh pemerintah pada dasawarsa

    belakangan ini. Hal tersebut telah diintroduksi mulai dari proses perencanaan,

    implementasi hingga evaluasi. Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun

    2009 maka pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian

    dari sisi perencanaan pembangunan dengan instrumen kajian lingkungan

    hidup strategis.

    Bappeda sebagai institusi perencanaan telah menindaklanjuti Undang-

    undang tersebut dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

    terhadap RPJMD 2013-2018 lewat Pokja Pengendalian Lingkungan terkait

    dengan hasil KLHS RPJMD maka peran Bappeda dapat dibagi menjadi peran

    secara internal dan peran eksternal terhadap SKPD lainnya. Secara eksternal

    Bappeda bersama-sama dengan BLHD berperan mengawal proses

    pembangunan sehingga dapat melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan

    berkelanjutan di Sulawesi Selatan, secara internal peran Bappeda terhadap

    KLHS adalah bagaimana memperhatikan dan mengakomodir rekomendasi

    yang telah dituangkan sebagai hasil kajian. Dari hasil kajian yang tertuang

    dalam KLHS, maka maka terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian

    yaitu lemahnya sistem updating data dan informasi untuk menganalisis

    perencanaan dan hasil pembangunan. Di Bappeda, permasalahan tersebut

    akan diminimalisir lewat program pengembangan data dan informasi yang

    selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan kegiatan pengembangan data dan

    informasi spasial sumber daya alam dan lingkungan hidup.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 68

    Tabel 3.10. Hasil Analisis terhadap KLHS Provinsi Sulawesi Selatan

    No.HasilKLHSterkait

    tugas danfungsiSKPD

    Permasalahanpelayanan

    SKPD

    Faktor

    Penghambat Pendorong

    1. Data danInformasi

    Data daninformasikhususnya yangterkait dengandata daninformasi spasialbelum berjalandengan baik

    Anggaran Dukunganteknologi

    Kecenderunganpengembanganspasial

    3.4. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN

    RENSTRA KABUPATEN/KOTA

    Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima)

    tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

    a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

    b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar

    ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan

    daerah;

    c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

    pelaksanaan dan pengawasan;

    d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

    e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

    berkeadilan dan berkelanjutan.

    Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian

    PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana

    Strategis Bappeda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan

    kegiatan dalam rencana program startegis Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 69

    sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi

    Sulawesi Selatan terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian

    PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Rencana

    Strategis Bappeda kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi

    kewenangan masing-masing.

    3.4.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

    Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014

    memuat arah kebijakan dan strategis sebagai berikut.

    Arah Kebijakan:

    1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

    penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

    pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan

    informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas

    koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

    2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang

    berbasis kinerja;

    3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi

    perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian

    permasalahan pembangunan;

    4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan

    5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan

    dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan

    pegawai.

    Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan

    internal, yaitu:

    - Eksternal:

    1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas

    sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 70

    konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

    pengawasan;

    2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana

    pembangunan nasional;

    3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana

    pembangunan nasional;

    4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan

    pembangunan;

    5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

    - Internal:

    1) Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja

    individu/pegawai;

    2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta

    diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

    3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan

    perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan

    akuntabel;

    4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di

    Kementerian PPN/Bappenas; dan

    5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya

    dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

    Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga

    perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas

    menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu

    program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

    a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program

    ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama

    Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan,

    evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 71

    b. Program generic :

    1). Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis

    lainnya.

    2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

    3). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

    3.4.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

    Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan

    jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-

    2014, Sekretariat Jenderal dalam 5 tahun kedepan akan terus mendorong

    terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

    Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

    di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di

    bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan

    administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis

    jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan

    bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan;

    pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan

    penerangan; pengkajiankebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama

    luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan

    arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu

    5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1). Mendorong terlaksananya

    perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta

    peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong

    peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya

    percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

    dan Pemerintah Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian

    Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik

    secara berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan

    pembangunan daerah; 4). Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 72

    informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan

    komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks

    keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan

    kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara

    transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

    Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan

    Program Sekretariat Jenderal berikut:

    1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis

    lainnya Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah

    meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan

    teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.

    2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan

    kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.

    Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas

    Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

    Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik

    utama adalah Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem

    politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri. Stabilitas

    politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok

    kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara

    berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam

    kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.

    Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan

    2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung

    mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah

    termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi

    bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal

    tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 73

    1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat

    penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan

    dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;

    2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang

    dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana

    selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya

    dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;

    3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang

    baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih

    profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah

    reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

    Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor

    kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam

    Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:

    1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan

    sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung

    oleh situasi dan kondisi yang kondusif.

    2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan

    pemerintahan yang desentralistik.

    3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta

    meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam

    pengelolaan pembangunan secara partisipatif.

    4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

    baik dan penerapan reformasi birokrasi.

    Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun

    2010-2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam

    Negeri dari 13 (tiga belas) program strategik tersebut yang berkaitan erat

    dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

    Selatan adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 74

    Tabel : 3.11. Reviuw Rencana Strategik Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda Prov.Sulsel.

    NO PROGRAM INDEKS KINERJA PROGRAMSEBAGAI FAKTOR PENANGGUNG

    JAWABPENDORONG

    PENGHAMBAT

    1. Peningkatan

    Kapasitas

    Keuangan

    Pemerintah

    Daerah (P5)

    1. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan

    indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam

    APBD sebagai upaya pencapaian status WTP;

    2. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja

    langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung;

    3. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban

    pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat

    waktu;

    4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat

    waktu;

    5. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah

    Provinsi se Indonesia;

    6. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK

    sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang

    berasal dari Kementerian/Lembaga;

    7. Persentase daerah yang telah optimal (100%)menyerap

    DAK;

    8. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi

    sebagai masukan terhadap Revisi UU No.32/2004

    BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

    Anggaran Regulasi

    Inspektorat Jenderal

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 75

    tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/

    2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

    serta

    9. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan

    Investasi Pemerintah Daerah.

    2. Bina

    Pembangunan

    Daerah (P6)

    1. Tingkat kesesuaian antara Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Nasional (RPJMN); Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD

    dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan

    Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

    Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi;

    2. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan

    daerah;

    3. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan

    dan pemprioritasan pertumbuhan pembangunan di

    daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah

    pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi

    bagi pertumbuhan di

    BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

    Anggaran Regulasi

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 76

    4. daerah, dan wilayah lainnya;

    5. Persentase daerah yang mengimplementasikan

    pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan

    pengendalian tata ruang;

    6. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda

    RTRW provinsi secara konsekuen.

    7. Jumlah daerah yang membentuk PTSP;

    8. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan

    siap menerapkan SIPIPISE;

    9. Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE;

    10. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang

    teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan Tanda

    Daftar Perusahaan TDP dan Surat Ijin Usaha

    Perdagangan SIUP;

    11. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan

    biaya untuk bisnis;

    12. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan

    PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia;

    13. Jumlah PTSP dengan kinerja baik;

    14. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda

    dan Swasta;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 77

    15. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan

    Pemda dan Swasta;

    16. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN

    dengan BKPRD;

    17. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17. Jumlah daerah

    yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan

    penetapan perda tentang RTRW Prov;

    18. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata

    ruang provinsi;

    19. Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara

    Peran Masyarakat dalam proses perencanan tata ruang di

    daerah;

    20. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan

    pengendalian pemanfaatan ruang;

    21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang

    efektif;

    22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda

    tata ruang menjadi acuan dalam PTSP;

    23. Persentase tersusunnya pendataan dan

    pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak

    mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 78

    24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui

    PTSP yang berpedoman RTRW Provinsi, RTRW

    Kabupaten/Kota; serta

    25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan

    pelayanan umum di daerah.

    3 Pengawasan

    dan

    Peningkatan

    Akuntabilitas

    Aparatur

    Kementerian

    Dalam Negeri

    (P9)

    1. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap

    pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup

    Kementerian Dalam Negeri;

    2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap

    pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

    pemerintahan di Provinsi;

    3. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan

    pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja

    lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta

    Kabupaten/Kota tertentu;

    4. Jumlah review Laporan Keuangan Komponen

    Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta

    5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian

    Dalam Negeri.

    BappedaProv. SulselsebagaiFungsiKoordinasdan Fasilitasi

    Anggaran Regulasi

    4. Dukungan

    Manajemen

    dan

    1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;

    2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 79

    Pelaksanaan

    Tugas Teknis

    Lainnya

    Kementerian

    Dalam Negeri

    (P10)

    3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan

    rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri

    sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;

    4. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah

    Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN

    2010-2014;

    5. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri

    dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi

    6. Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi

    Kementerian Dalam Negeri;

    7. Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;

    8. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada

    Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun

    1999;

    9. Jumlah dokumen pelaksanaan roadmap Reformasi

    Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;

    10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen

    kepegawaian PNS Daerah;

    11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas

    PNS;

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 80

    12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural

    dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian

    Dalam Negeri;

    13. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan

    pengadaaan CPNS Kementerian Dalam Negeri;

    14. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun

    2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

    Pemberhentian PNS;

    15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan

    Manajemen PNSD;

    16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai

    dengan rencana kebutuhan organisasi;

    17. Jumlah Perda yang dikaji;

    18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan

    Prolegdagri;

    19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK

    BMN; 20. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN;

    20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai

    ketentuan; serta

    21. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

    memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 81

    Tabel 3.12. Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov.Sulsel berdasarkan SasaranRenstraBappeda Prov.Sulsel beserta Faktor Penghambat dan PendorongKeberhasilan Penanganannya

    NoSasaran Jangka Menengah

    Renstra SKPD Kabupaten/kota

    PermasalahanPelayanan

    SKPD

    Sebagai FaktorPenghamb

    atPendorong

    (1) (2) (3) (4) (5)

    1 Meningkatkan pemberdayaanekonomi perkotaan melaluipenataan dan pengembanganpotensi kota secara optimal diKota Makassar

    Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

    2 Memberikan arah pada seluruhelemen pembangunan dalammenerjemahkan program/kegiatan yang akandilaksanakan di Kab. Gowa

    Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan

    3 Meningkatkan kualitasperencanaan melalui pendekatanteknokratis partisipatif ,politis,Bottom Up dan Topdown diKabupaten Takalar

    Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

    4 Memanfaatkan kemajuanIPTEK dalam rangkaperencanaan pembangunanDaerah di Kabupaten Bantaeng

    Fasilitasi Anggaran Dukungan kebijakan

    5 Mewujudkan perencanaanpembagunan berdasarkan datadan informasi yang akurat dandapat di pertanggungjawabkan diKabupaten Bulukumba

    Data danInformasiyang belumakurat

    Anggaran DukunganTeknologi

    6 Peningkatan pelayananmerupakan upaya terwujudnyapelayanan prima di KabupatenSelayar

    Koordinasidan fasilitasi

    Anggaran Dukungan kebijakan

    7 Mewujudkan perencanaanpartisipatif berbasis kebutuhanMasyarakat di Kabupaten Sinjai

    Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

    8 Melakukan pengkajian padasemua bidang kehidupan diKabupaten Sidrap

    Koordinasi Anggaran Dukungan kebijakan

    9 Mendayagunakan informasipotensi Daerah dan sumber dayaserta data base untuk

    Data danInformasi

    Anggaran Dukungan kebijakan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 82

    NoSasaran Jangka Menengah

    Renstra SKPD Kabupaten/kota

    PermasalahanPelayanan

    SKPD

    Sebagai FaktorPenghamb

    atPendorong

    (1) (2) (3) (4) (5)

    perencanaan ,melaluipendekatan dan pemanfaatansystem informasi optimal diKabupaten Enrekang

    yang belumakurat

    10 Menciptakan iklim investasiyang kondusif di KabupatenToraja Utara

    Koordinasidan fasilitasi

    Anggaran Dukungan kebijakandan mendorong

    pemda agarmemberikan insentif

    kepada pihakinvestor

    11 Mendorong Pemenuhan database dan data dinamisperencanaan pembangunan diKabupaten Luwu

    Koordinasi Anggaran Mendukungketersediaan data &

    informasi

    12 Mendorong dan meningkatkanpartisipasi swasta terhadappengelolaan sumberdayaunggulan daerah untukpeningkatan kesejahteraanRakyat di Kabupaten LuwuTimur

    Koordinasi Koordinasiantar pihakswasta danpemerintah

    Mengoptimalkanperan swasta dalam

    pelaksanaanpembangunan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 83

    Tabel. 3.13 Permasalahan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

    No URUSAN/IKK TAFSIRAN CAPAIANTARGET PERMASALAHAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

    B ASPEK PELAYANAN UMUMI Fokus Layanan Urusan Wajib

    1 Tersedianya dokumen PerencanaanRPJPD yang telah ditetapkan denganPERDA

    24 Kab/Kota telah memilikiRPJPD

    Belum optimalnyasinergitas kebijakanpembangunan antartingkatan pemerintahguna optimalisasipencapaian tujuan dansasaran pembangunan

    Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

    Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dansinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatanpemerintahan

    2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA

    Semua Kab/Kota telahmemiliki RPJMD yang telahditetapkan dengan PERDA

    Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

    Belum Optimalnya sinergitas kebijakanpembangunan antar tingkatan pemerintah gunaoptimalisasi pencapaian tujuan dan sasaranpembangunan

    3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA

    Semua SKPD Provinsi danKab/Kota memiliki RKPDyang ditetapkan olehPERKADA

    Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telahmengacu pada aturan dalam menyusun dokumenperencanaan

    4 Penjabaran Program RPJMD kedalamRKPD

    Konsistensi antara dokumenRKPD dan dokumenPerencanaan Pembangunan(RTR dan RPJMD)

    Belum OptimalnyaKondistensi penjabaranRPJMD dan RTR dalamdokumen RKPDS

    Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten padadokumen perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 84

    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

    STRATEGI DAN KEBIJAKAN

    4.1. VISI DAN MISI

    Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun berdasarkan

    target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra

    SKPD. Untuk mendukung hal tersebut, maka diharapkan adanya kemajuan

    terhadap capaian kinerja pembangunan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi

    Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

    Berdasarkan hasil capaian pelaksanaan rencana strategis BAPPEDA

    Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008, serta tantangan yang dihadapi lima tahun

    kedepan, maka dirumuskan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan

    Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut :

    Visi

    Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

    Selatan untuk lima tahun kedepan (2013-2018) sebagai berikut :

    Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan

    Pembangunan Wilayah

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 85

    Profesional, terpercaya dan kompetitif merupakan tantangan dan

    kebutuhan perencanaan yang diharapkan pada Tahun 2013-2018 dengan

    menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

    Profesional, terpercaya dan kompetitif diarahkan untuk bagaimana

    membangun kompetensi yang berdaya saing dan kapasitas belajar individu

    yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi sehingga melahirkan

    berbagai produk perencanaan yang berkualitas. Dengan mengedepankan

    profesionalisme dalam proses lahirnya produk perencanaan diharapkan

    strategi dan kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan berbagai

    permasalahan pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

    Rumusan visi ini mengandung makna bahwa BAPPEDA Provinsi

    Sulawesi Selatan, sebagai lembaga Perekat Kewilayahan yang

    menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan, memiliki fungsi

    perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengorganisasian penyusunan

    perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

    perencanaan pembangunan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan

    fungsinya secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetitif

    berarti dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat bersaing dengan

    Provinsi lainnya. Perencanaan yang efektif berarti dapat memecahkan

    berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan skala prioritas yang

    telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil. Disamping itu,

    perencanaan yang paripurna berarti baik secara material, maupun

    prosedural, tidak mengandung banyak kekurangan dan kelemahan,

    sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator input, output,

    dan outcome.

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 86

    Misi

    Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi

    yang jelas berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas BAPPEDA

    Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi

    Selatan juga mendukung Misike-4 (empat) dan Misi ke-7 (tujuh) RPJMD

    Provinsi serta memperhatikan Kondisi permasalahan dan isu strategis

    Perencanaan Pembangunan Daerah lima tahun kedepan, maka dirumuskan

    misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

    1. Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan

    pembangunan wilayah yang menjaminsinergitas.

    2. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah.

    3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi;

    4. Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

    Secara umum tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu

    terwujudnya perencanaan pembangunan yang paripurna dan terciptanya

    sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan dan

    berkesinambungan.

    Dalam rangka capaian tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan

    beberapa strategi perencanaan pembangunan Bappeda sebagai berikut;

    1. Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efisien dan efektif guna

    mendukung terciptanya perencanaan yang professional dan terpercaya;

    2. Membangun sinergitas melalui mekanisme perencanaan dari atas

    kebawah (top-down) dan dari bawah keatas (buttom-up);

    3. Malakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan

    informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;

    4. Pengembangan dan penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi;

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 87

    5. Membangun kerjasama intern organisasi, kerjasama lintas sektor, dan

    lintas wilayah;

    6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang lebihintensif;

    7. Membangun stabilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran

    dengan mempertimbangkan pemerataan wilayah.

    Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu

    ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

    akan dilaksan akan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

    Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi

    organisasi yang sasarannya secara operasional akan dicapai dengan program

    dankegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan

    perumusan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018tersebut,

    maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap

    pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana

    tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Dalam

    rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

    Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi

    SelatanTahun2013-2018, khususnya Misi ke-4 dan Misi ke-7 yaitu Meningkatkan

    perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

    4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

    PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Tujuan adalah agar terwujudnya perencanaan pembangunan yang

    paripurna dan terciptanya sinergitas pembangunan Sulawesi Selatan yang

    berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai rumusan Visi, Misi Bappeda

    Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 88

    1. Misi 1 : Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi

    perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas.

    Tujuannya adalah:

    a. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan dan penganggaran

    pembangunan daerah.

    Sasarannya adalah:

    1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

    yang berkualitas.

    2. Perencanaan pembangunan yang Implementatif.

    2. Misi 2 : Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Daerah.

    Tujuannya adalah:

    a. Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah

    yang berkualitas.

    b. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan evaluasi

    kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

    Sasarannya adalah:

    1. Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang

    akuntabel.

    2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan

    dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

    3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi.

    Tujuannya adalah:

    a. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang

    berkualitas.

    Sasarannya adalah:

    1. Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis Informasi

    Teknologi (IT).

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 89

    4. Misi 4 : Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana.

    Tujuannya adalah:

    a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terdokumentasi dengan

    baik.

    b. Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas.

    Sasarannya adalah:

    1. Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan valid.

    2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana.

    3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel.

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 89

    Tabel 4.13. Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    ProvinsiSulawesi Selatan

    MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

    2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

    Misi 1:Mengembangkan,mengkoordinasi kan danmemfasilitasi perencanaanpembangunan yang menjaminsinergitas.

    Mengoptimalkansinergitas perencanaandan penganggaranpembangunan daerah.

    Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas.

    Persentase programRPJMD yangdiakomodir dalamRKPD

    96% 97% 98% 99% 100%

    Perencanaan pembangunanyang Implementatif.

    Persentase rencanakegiatan dalam Renjayang terlaksana melaluiDPA SKPD

    96% 97% 98% 99% 100%

    Misi 2:Meningkatkan kinerjaPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.

    Meningkatkandokumen perencanaanpembangunan daerahyang berkualitas.

    Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.

    Komponen keterwakilanmasyarakat dalam forumperencanaan partisipatif/musrembang

    7Komponen

    8Komponen

    8Komponen

    9Komponen

    9Komponen

    Persentase kesesuaianperencanaan daerahyang sinkron denganperencanaan pusat,provinsi dan kab/Kota.

    96% 97% 98% 99% 100%

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 90

    MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

    2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

    Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.

    Persentase hasilmonitoring dan evaluasiprogram yang sesuaidengan target dalamdokumen perencanaan

    96% 97% 98% 99% 100%

    Misi 3:Mengembangkan danmeningkatkan saranaprasarana organisasi.

    Peningkatan saranadan prasaranaperalatan perkantoranyang berkualitas

    Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasisInformasi Teknologi (IT).

    Persentase pemenuhanperalatan perkantoranyang berbasis IT.

    96% 97% 98% 99% 100%

    Misi 4:Pengembangan KapasitasKelembagaan Perencana.

    Meningkatkanmekanisme kerja yangterdokumentasi denganbaik

    Data dan Informasipembangunan yang aktualdan valid.

    Data statistik tersajitepat waktu

    a. Informasipembangunan daerahSulsel

    b.Indikatorpembangunanekonomi Sulsel

    c.Indikatorpembangunan sosialsulsel

    d. Profilpembangunan daerah

    e.Sulsel dalam angka

    100%

    Sept

    Sept

    Okt

    Okt

    Okt

    100%

    Sept

    Sept

    Okt

    Okt

    Okt

    100%

    Sept

    Sept

    Okt

    Okt

    Okt

    100%

    Sept

    Sept

    Okt

    Okt

    Okt

    100%

    Sept

    Sept

    Okt

    Okt

    Okt

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 91

    MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

    2014 2015 2016 2017 2018(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

    Meningkatkan aparaturperencana yangsemakin berkualitas.

    Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.

    Persentase aparaturperencana yang ikutdiklat bersertifikasi

    80% 85% 85% 90% 95%

    Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda Prov.Sulsel

    Predikat penilaianimplementasi SAKIPoleh InspektoratProvinsi

    CC B B BB BB

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 92

    4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

    DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (granddesign), sebagai suatu cara atau

    pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai

    visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

    Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk

    mewujudkan tujuan dan sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan.

    Strategi yang perlu dilaksanakan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)

    tahun kedepan yaitu sebagai berikut.

    1. Strategi dalam rangka tercapainya Misi 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan

    Aparatur Penganggaran, adalah:

    Meningkatkan pelayanan perencanaan yang efesien dan efektif guna mendukung

    terciptanya perencanaan yang profesional dan terpercaya.

    Membangun sinergi melalui mekanisme perencanaan dari atas ke bawah (top-

    down) dan dari bawah keatas (buttomup).

    2. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 2 Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan

    Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pembangunan Wilayah adalah:

    Melakukan analisis kondisi dan permasalahan berdasarkan data dan informasi

    untuk kepentingan perencanaan pembangunan

    Membangun kerjasama intern organisasi, lintas sektor dan lintas wilayah.

    3. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi 3 Mengembangkan dan meningkatkan

    sarana prasarana organisasi Daerah adalah:

    Mengembangkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparaturr perencana dalam

    melaksanakan tugas-tugasnya.

    Pengembangan data dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan

    prasarana penunjang lainnya.

    4. Strategi dalam rangka mewujudkanMisi 4 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

    Perencana adalah:

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 93

    Melaksanakan diklat yang lebih intensif bagi aparat perencana.

    Membangun fasilitas dengan menerapkan fungsi alokasi anggaran dengan

    mempertimbangkan pemerataan wilayah.

    Sedangkan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang

    ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

    pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya

    kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2013-2018

    adalah sebagai berikut:

    Arah Kebijakan yang akandilaksanakan:

    1. Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana.

    2. Peningkatan Kualitas Produk Perencana Pembangunan Daerah.

    3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja.

    4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bappeda.

    5. Peningkatan Kerjasama antar Sektor, antar Daerah-Wilayah.

    6. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan

    pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;

    7. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan data dan informasi

    perencanaan pembangunan daerah;

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 94

    Tabel 4.14. Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

    TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

    MISI 1:

    Mengembangkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan pembangunan yang menjamin sinergi antara Pemerintah, Swasta dan

    Masyarakat.

    Mengoptimalkan sinergitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah.

    a. Terwujudnya perencanaandan pengendalianpembangunan yangberkualitas

    b. Perencanaan pembangunanyang Implementatif.

    a. Meningkatkan pelayananperencanaan yang efesien danefektif guna mendukung terciptanyaperencanaan yang profesional danterpercaya.

    b.Membangun sinergi melaluimekanisme perencanaan dari ataske bawah (top-down) dan daribawah keatas (bottomup).

    a. Peningkatan Kerjasamaantar Sektor, antarDaerah-Wilayah.

    b. Peningkatan KualitasProduk PerencanaPembangunan.

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 95

    MISI 2:

    Meningkatkan kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..

    Meningkatkan dokumen perencanaanpembangunan daerah yang berkualitas.

    a. Pemanfaatan dokumenrencana pembangunandaerah yang akuntabel.

    b. Konsistensi antara programkegiatan yang telahdilaksanakan denganrencana yang telah disusunsebelumnya.

    a. Melakukan analisis kondisi danpermasalahan berdasarkan data daninformasi untuk kepentinganperencanaan pembangunan

    b. Membangun kerjasama internorganisasi, kerjasama lintas sektordan lintas wilayah.

    Peningkatankualitashasilevaluasikebijakan/kajiansebagaimasukanbagiperencanaanpembangunandanperumusankebijakanpenyelesaianpermasalahanpembangunan.

    MISI 3:

    Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana Prasarana Organisasi.

    Peningkatan sarana dan prasarana peralatanperkantoran yang berkualitas

    Pemanfaatan peralatanperkantoran berbasis InformasiTeknologi (IT).

    a. Mengembangkan kualitas kinerjadan profesionalisme aparaturperencana dalam melaksanakantugas-tugasnya.

    b. Pengembangandata dan informasiserta peningkatan kualitas saranadan prasarana penunjang lainnya.

    a. Peningkatan Sarana danPrasarana Kerja.

    b. Pengembangandanpeningkatankualitassistemjaringan datadaninformasiperencanaanpembangunandaerah;

  • Revisi RencanaStrategis (RENSTRA) 2013 2018

    Page | 96

    MISI 4:

    Pengembangan Kualitas dan Profesionalisme Aparat Perencana

    a. Meningkatkan mekanisme kerja yangterdokumentasi dengan baik.

    b. Meningkatkan aparatur perencana yangsemakin berkualitas

    Data dan Informasipembangunan yang aktual danvalid.

    a. Meningkatkanprofesionalisme aparaturperencana.

    b. Meningkatnya akuntabilitaskinerja Bappeda ProvinsiSulsel

    a. Melaksanakan pendidikan danpelatihan yang lebih intensif bagiaparat perencana.

    b. Membangun fasilitas denganmenerapkan fungsi alokasianggaran denganmempertimbangkan pemerataanwilayah.

    a. Peningkatan KualitasAparatur Perencana.

    b. PengembanganKapasitas KelembagaanBappeda.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 97

    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

    INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

    DAN PENDANAAN INDIKATIF

    5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

    Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau beberapa

    kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

    mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5

    (lima) tahun kedepan.

    Program dan Kegiatan Bappeda sebelum revisi ada 6 Program namun

    setelah revisi menjadi 7 Program hal ini sesuai dengan masukan Tim Penyusun

    revisi RPJMD 2013-2018 adapun Program yang bertambah yaitu Program

    Koordinasi Pembangunan sehingga Program/Kegiatan setelah Revisi RPJMD

    Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, begitu pula ada beberapa kegiatan

    yang dipindahkan dari program sebelumnya adapun Program/Kegiatan seperti

    yang tercantum dalam tabel 5.15 berikut ini:

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 98

    Tabel 5.15 Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

    2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

    4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

    5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

    6 Penyedian Alat Tulis Kantor (ATK)

    7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

    8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

    9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

    11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

    12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

    13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

    14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

    15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.

    16 Pengadaan Pakain Dinas Berserta Perlengkapanya.

    17 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

    18 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

    19 Pengadaan Kendaran Dinas Operasional.

    20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 99

    21 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran.

    22 Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokentasi & Informasi.

    23 Penyusunan Pengelolaan Barang & Jasa Bappeda Prov. Sulsel.

    24 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

    25 Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi & Keuangan Daerah

    26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanagn.

    27 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

    28 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.

    29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

    30 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

    31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

    32 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan

    B. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

    1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

    2 Penyusunan DPPA SKPD.

    3 Penyusunan RKA dan DPA SKPD.

    4 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD.

    5 Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Bappeda.

    6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

    7 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

    8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

    9 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan.

    10 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 100

    11 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan & Pengadaan Barjas SKPD.

    12 Peningkatan Kinerja aparatur Perencanaan Bappeda Prov.Sulsel.

    13 Pengelolaan Perpustakaan, Mengarsipkan, Dokumen & Informasi.

    14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

    15 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

    16 Pemberian Penghargaan Purna Tugas.

    17 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

    18 Penyusunan Roal Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja.

    C. Program Peningkatan Pengemb.Sistem &Evaluasi Kinerja SKPD

    1 Penyusunan LAKIP Bappeda Prov. Sulsel.

    2 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur.

    3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prov. Sulsel.

    4 Peningk. Pelayanan Perencanaan Program Bappeda Prov. Sulsel.

    5 Penyusunan RENSTRA SKPD Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

    6 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.

    7 Penyusunan DPPA SKPD.

    8 Penyusunan RKA & DPA-SKPD.

    9 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pedataan &Pengadaan Barjas SKPD.

    D. Program Pengembangan Data dan Informasi

    1 Penyusunan Data dan InformasiBappeda Prov.Sulsel.

    2 Pengelolaan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

    3 Penyusunan, Pengumpulan & Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perenc.Bidang Sosial Budaya & Pengembangan Kelembagaan.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 101

    4 Pembangunan Data & Informasi Spasial Pembangunan Sulsel.

    5 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.

    6 Publikasi data dan Informasi Pembangunan Daerah.

    7 Pengumpulan Updating dan Analisis Informasi Pencapaian Target KinerjaProgram dan Kegiatan.

    8 Pameran Pembangunan Daerah.

    E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

    1 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda.

    2 Singkronisasi dan Sinergitas Kegiatan Perencanaan Pembangunan DaerahProvensi Sulawesi Selatan.

    3 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.

    4 Penyusunan dan Analisis Sektor dalam PDRB Sulawesi Selatan.

    5 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Terkait Pengembangan SDA danPrasaranan Wilayah.

    6 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengeloalaan JaringanIrigasi Melalui WISMP

    7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.

    8 Koordinasi Perenc. Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

    9 Koordinasi Perencanaan & Pelaks. Pemb. Infrastruktur Wilayah.

    10 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.

    11 Koordinasi Perenc. & Pelaks. Pengembangan Kawasan Sehat

    12 Pengembangan Kejasama Perencanaan dan Pelaksanaan PembangunanInfrastruktur Wilayah

    13 Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud & Pengembangan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 102

    Kelembagaan.

    14 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemudadan Olahraga.

    15 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan danKesejahteraan.

    16 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan KelembagaanPemerintah dan Masyarakat.

    17 Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kependudukan danKetenagakerjaan.

    18 Koordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

    19 Updaiting Program Indeks Demokrsasi Indonesia (IDI).

    20 Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)Prov.Sulsel.

    21 Penyusunan Sustainable Develompment Goals (SDGs).

    22 Updaiting Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Sulsel.

    23 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

    24 Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).

    25 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Prov.Sulsel.

    26 Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi.

    27 Perencanaan Pengembangan Kerjasama Antara Daerah.

    28 Perencanaan Pembangunan UKM dan Wirausaha.

    29 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

    30 Koordinasi Perencanaan Industri di Susel.

    31 Perencanaan Pembangunan Industri.

    32 Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 103

    33 Perencanaan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

    34 Koordinasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

    35 Perenc Pemngembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah.

    36 Koordinasi Perencananaan Pengentasan Kemiskinan di Sulsel.

    37 Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal.

    38 Koordinasi Pelaksanaan MP3EI.

    39 Perencanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi.

    40 Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah.

    41 Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian.

    42 Koordinasi Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Susel.

    43 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Pemerintah Prov.Sulsel.

    44 Penyusunan dan Penetapan Kinerja (SK) SKPD.

    45 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provensi.

    46 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan AkuntabilitasKinerja .

    47 Pengukuran Kinerja Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan.

    48 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.

    49 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan Pembangunan APBN danAPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

    50 Fasilitas Forum Koord. Antar Intansi Perenc. Kab/Kota Se-Sulsel.

    51 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.

    52 Penyusunan Usulan Pendanaan & Konsultasi Program Kegiatan Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan.

    53 Fasilitas Kerjasama Pembangunan Regional.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 104

    54 Forum Kerjasma Pembanguanan Regional

    55 Penyusunan Rancangan RKPD.

    56 Penyelenggaraan Musrembang RKPD.

    57 Penetapan RKPD.

    58 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok.

    59 Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah.

    60 Analisis Kebijakan Perencanaan Kebijakan Pemb. Daerah.

    61 Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan.

    62 Koordinasi Perenc. Penganggaran & Kebijakan Pembangunan.

    63 Sinergitas Perenc. Penganggaran dan Kebijakan Pembangunan.

    64 Penyelenggaraan Rekor Provensi.

    65 Peanyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan.

    66 Penyusunan Perubahan RKPD.

    67 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

    68 Penyusunan Rancangan RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023.

    69 Musrembang RP JMD Prov.Sulsel 2018-2023

    F. Program Pengendalian & Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah.

    1 Evaluasi RPJMD Prov. Sulsel.

    2 Monitoring Evaluasi Pengendalaian dan Pelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.

    3 Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan SulawesiSelatan.

    4 Monitoring Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 105

    5 Evaluasi RKPD Prov.Sulsel.

    6 Evaluasi Kinerja Program/Kinerja SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

    7 Evaluasi RP JPD Provinsi Sulawesi Selatan.

    8 Sinkronisasi Program-program Pembagnunan Daerah.

    9 Review Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

    10 Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

    11 Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018.

    G. Program Koordinasi Pembangunan

    1 Koordinasi Perencanaan Program/Kebijakan Pembangunan Sulsel.

    2 Koordinasi Perencanaan, sPelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanJaringan Irigasi Melalui WISMP.

    3 Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisifatif (PPISP).

    4 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas Cepat Tumbuh danAndalan.

    5 Koordinasi Pengembangan Wilayah Terpadu.

    6 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

    7 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan InfrastrukturWilayah.

    8 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA.

    9 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat.

    10 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NON DR.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 106

    5.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN

    DAN PENDANAAN INDIKATIF

    Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari

    sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM),

    barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi

    dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)

    untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian

    bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik

    tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

    tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya

    merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

    Adapun indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Provinsi SulawesiSelatan adalah , sebagai berikut :

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 106

    Tabel 5. 16 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif tiap program Prioritas Pembangunan pada Badan PerencanaanPembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    Bidang UrusanPemerintan, Program

    dan Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcome) danKegiatan (Output)

    TAHUN Kondisi Kinerja pada akhir periodeRPJMD

    2014 2015 2016 2017 2018

    Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    -

    TOTAL 34,889,025,000 31,995,593,832 33,692,223,626 37,376,834,807 39,245,676,548.13 177,199,353,813.13

    1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

    PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran

    13 dok 4,202,056,000 26 dok 5,223,869,531 16 dok 3,879,964,756 16 dok 4,759,597,550 16 dok 4,694,757,355 87 dok 22,760,245,192

    2 ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD

    PersentasePeningkatanKapasitas danKinerja SKPD

    18 dok 1,987,603,100 17 dok 2,532,675,000 123 dok 2,027,294,125 137 dok 2,230,023,538 152 dok 2,476,662,141 447 dok 11,254,257,904

    3 ProgramPeningkatanPengembanganSistem danEvaluasi KinerjaSKPD.

    PersentaseTerwujudnyaSistemPeresncanaandan EvaluasiSKPD

    3 dok 212,106,600 3 dok 174,516,450 12 dok 469,355,125 12 dok 323,790,638 13 dok 481,169,701 42 dok 1,660,938,514

    4 ProgramPengembanganData danInformasi

    PersentaseInformasiPerencanaanPembangunanDaerah yangtermanfaatkannya.

    12 dok 2,791,169,500 12 dok 3,166,163,707 13 dok 3,718,482,498 13 dok 4,090,330,748 13 dok 4,466,355,909 63 dok 18,232,502,361

    5 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

    PersentaseKesesuaianantara DokumenPerencanaanPembangunanDaerah (RPJPD,RPJMD, Renstra

    64 dok 23,299,789,850 63 dok 18,816,626,323 59 dok 16,789,543,917 60 dok 18,484,750,809 62 dok 19,122,920,152 308 dok 96,513,631,050

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 107

    SKPD, RenjaSKPD, dan RKPD)dan KonsistensiberdasarkanRegulasi danKalenderPerencanaan

    6 ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunanDaerah

    PersentasePencapaianTarget RPJMD.

    5 dok 2,396,299,950 6 dok 2,081,742,821 10 dok 2,407,455,193 10 dok 2,648,200,712 10 dok 2,908,020,784 41 dok 12,441,719,460

    7 ProgramKoordinasiPembangunan.

    TingkatEfektivitasKontribusiKabupaten/Kotadalam mencapaitarget kinerjasasaranpembangunanNasional.

    - - 10 dok 4,400,128,012 10 dok 4,840,140,813 9 dok 5,095,790,507 29 dok 14,336,059,332

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 108

    Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan

    Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dan

    harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima)

    tahunkedepan, selaras dengan Hasil Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

    tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

    o PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta

    Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%).

    Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam

    dan ke Luar Daerah (%).

    Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

    Prasarana dan Sarana Aparatur (%).

    Rasiopembinaandanpeningkatanpelayanan,

    tatausahadanadministrasikepegawaian (%).

    2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.

    RasioketersediaandokumenPerencanaan SKPDdanPelaporan (%).

    Output: RENJA, RKA,DPA-Murni/Perubahan, Laporan

    Bulan/Triwulan/ Semester, Laporan Akhir Kegiatan.

    3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja

    SKPD.

    RasioketersediaandokPerencanaan, Evaluasi&Pelaporan (%).

    Output: LAKIP, LPKJ, Publikasi Data.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 109

    II. PEMBANGUNAN DAERAH.

    4. Program Pengembangan Data dan Informasi

    1. Outcome: Persentase InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah

    yang termafaatkan. (%).

    2. Output: Tersedianya Dokumen Data Statistik dan Data Spasial.

    5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

    Outcome: Persentase Kesesuaian anatara Dokumen Perencanaan

    Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD,

    RENJA SKPD dan RKPD) Konsistensi berdasarkan Regulasi dan

    Kalender Perencanaan (%).

    Output: RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD

    &RKPD

    6. Program Pengendalian &Evaluasi Kebijakan Pembangunan

    Daerah.

    Outcome: Persentase Pencapaian Target RPJMD (%).

    Output: Dokumen Evaluasi Perencanaan.

    7. Program Koordinasi Pembangunan

    Outcome: Persentase Kontribusi terhadap Pencapaian Target

    Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah (%)

    Output: Dokumen Hasil Monitoring Pembangungan

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 110

    BAB VI

    INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

    PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA

    TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SULAWESI

    SELATAN TAHUN 2013-2018

    6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SULAWESI SELATAN TAHUN

    2013-2018

    Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukan

    secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima)

    tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

    sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

    Indikator kinerja Bappeda provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada

    tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 seperti

    tampilan pada Tabel 6.1. berikut.

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 111

    Table 6.16. Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan yang Mengacu pada

    Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

    No. Indikator Kinerja

    Kondisi

    Kinerja

    Tahun

    2013

    Target Capaian TahunKondisi

    Kinerja

    Akhir2014 2015 2016 2017 2018

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

    1 Data dan Informasi 6 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 45 dok

    2 RPJMD, RKPD, KUA-PPAS 4 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 4 dok 16 dok

    3 LAKIP, LKPJ, UKP4 dan Dokumen

    Evaluasi Perencanaan APBD/APBN

    dan Dana Lainnya

    6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 30 dok

    4 Dokumen Koordinasi Perencanaan dan

    Pengendalian Kerjasama Pembangunan

    Daerah

    2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok

    5 Dokumen Evaluasi LRA, Neraca CALK,

    Lap Keuangan bulun/ triwulan/

    semesteran/tahunan

    1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok

    6 IKU, LPPD, LHP, EPPD, RENSTRA,

    RENJA, Lap bulun/ triwulan/

    semesteran/ tahunan, RKA

    Pokok/Perubahan, DPA

    Pokok/Perubahan, Lap. Akhir Kegiatan

    16 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 16 dok 66 dok

    7 Rasio Ketersediaan Barang dan Jasa

    Administrasi Perkantoran100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

    8 Rasio Penyelenggaraan Rapat

    Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan

    ke Luar Kota.

    100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

    9 Rasio Pembangunan, Pengadaann,

    Pemeliharaan dan Rehabilitasi

    Prasarana dan sarana Aparatur

    100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

    10 Rasio Pembinaan dan Peningkatan

    Pelayanan, Tata Usaha dan administrasi

    Kepegawaian.

    100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

    11 Rasio Ketersediaan Dokumen

    Perencanaan SKPD100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

    12 Rasio Ketersediaan Dokumen

    Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    Page | 112

    6.2. INDIKATOR KUNCI UTAMA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI

    SELATAN TAHUN 2013-2018

    Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators

    (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan

    informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah

    kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menentapkan indikator

    kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). KPI juga sebaiknya harus

    dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur

    adapun Indikator Kunci Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang

    menunjukan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai

    selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

    pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

    2018 adalah sebagai berikut;

    Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut;

    Table 6.17. Indikator Kunci Utama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan.

    URAIANTARGET CAPAIAN TAHUNAN TARGET

    20182014 2015 2016 2017 2018Persentase program RPJMD yangdiakomodir dalam RKPD 96% 97% 98% 99% 100% 100%Komponen keterwakilan Masyarakatdalam forum perencanaanpartisipatif/Musrenbang

    7 8 8 9 9 9

    Prosentase kesesuaian perencanaandaerah yang sinkron denganperencanaan pusat,Provinsi danKab/Kota

    96% 97% 98% 99% 100% 100%

    Prosentase hasil monitoring danevaluasi Program yang sesuai dengantarget dalam dokumen perencanaan

    96% 97% 98% 99% 100% 100%

    Data Statistik tersaji tepat waktuInformasi Pembangunan daerah SulselIndikator Pembangunan Ekonomi SulselIndikator Pembangunan Sosial SulselProfil pembangunan daerah SulselSulsel dalam Angka

    SeptSeptOktOktOkt

    SeptSeptOktOktOkt

    SeptSeptOktOktOkt

    SeptSeptOktOktOkt

    SeptSeptOktOktOkt

    SeptSeptOktOktOkt

  • Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018

    113

    P E N U T U P

    Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

    yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan

    Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam

    melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-

    masing.

    Namun demikian, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan menyadari masih

    terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu,

    kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan

    renstra ini, agar seluruh tujuan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

    2013-2018, yaitu: Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan

    Pembanguanan Wilayah dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

    Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan

    bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang

    implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya

    masing-masing.

    Demikian Revisi Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

    2013-2018 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya

    mewujudkan Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5

    (lima) tahun ke depan lebih terarah serta memperkuat hubungannya terhadap

    pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD

    Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

  • img017.pdf (p.1)SK REVISI RENSTRA BAPPEDA SULSEL (2013-2018).pdf (p.2-6)img006.pdf (p.1)img007.pdf (p.2)img009.pdf (p.3)img010.pdf (p.4)img011.pdf (p.5)

    REVISI.pdf (p.7-244)REVISI_OK.pdf (p.1-119)1DAFTAR ISI(1).pdf (p.1-4)BAB I(1).pdf (p.5-15)BAB II.pdf (p.16-56)BAB III.pdf (p.57-87)BAB IV.pdf (p.88-101)BAB V.pdf (p.102-115)BAB VI.pdf (p.116-118)BAB VII.pdf (p.119)

    1DAFTAR ISI.pdf (p.120-123)BAB I.pdf (p.124-134)BAB II.pdf (p.135-175)BAB III.pdf (p.176-206)BAB IV.pdf (p.207-220)BAB V.pdf (p.221-234)BAB VI.pdf (p.235-237)BAB VII.pdf (p.238)

    img018.pdf (p.245)

Recommended

View more >