Upload
buidieu
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Tahun
2016 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan Kepemerintahan yang baik, bersih
dan berwibawa (Good Governance and Clean Governance). Keperintahan yang baik, bersih dan
berwibawa ini akan dapat dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan secara transparan, akuntabel, berdayaguna, berhasil guna, serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
demikian, diatur dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Mengacu pada ketiga peraturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai media pertanggungjawaban atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016.
Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan Tahun
2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian
Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016
memperhatikan Rencana Kinerja Kementerian / Lembaga Tahun 2016 dan Rencana Aksi
Program PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019.
i
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan
dapat terselesaikan berkat kerjasama yang baik dari semua pihak di lingkungan Badan
PPSDM Kesehatan dengan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
PPSDM Kesehatan Tahun 2016.
Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan PPSDM Kesehatan Tahun
2016 ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana Program dan
Kegiatan, serta diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua Satuan Kerja di
lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai
dengan visi, misi, tujuan, sasaran, progam dan kebijakan yang telah ditetapkan
Jakarta, 31 Januari 2017
Kepala Badan
Usman Sumantri
NIP. 195908121986111001
ii
[iii]
Pengantar i Daftar Isi iii Daftar Gambar Tabel dan Grafik iv Ringkasan Eksekutif v
Bab I Pendahuluan 1 A. Umum 1 B. Gambaran Organisasi Badan PPSDM Kesehatan 2 C. Sistematika Penulisan Laporan 9
Bab II Perencanaan Kinerja 11 A. Rencana Aksi Program PPSDM Kesehatan 11 B. Perjanjian Kinerja 17
Bab III Akuntabilitas Kinerja 18 A. Capaian Kinerja Organisasi 18
Indikator 1 20 Indikator 2 26 Indikator 3 29
B. Realisasi Anggaran 33 Bab IV Penutup 36
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 2. Perjanjian Kinerja Pusat di lingkungan Badan PPSDMK Tahun 2016 3. Tabel Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan PPSDM Kesehatan
per Triwulan 4. Tabel Data Jumlah Puskemas Yang Minimal Memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga
Kesehatan 5. Surat Edaran Terkait Penghematan Anggaran Tahun 2016 di Lingkungan
Kementerian Kesehatan 6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Tahun
2016 7. Tabel Data Jumlah RSUD Kelas C yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan
3 Dokter Spesialis Penunjang 8. Tabel Nama Pelatihan Tahun 2016
LA
PO
RA
N K
INER
JA
IN
STA
NS
I P
EM
ER
INTA
H T
AH
UN
20
16
BAD
AN
PEN
GEM
BANG
AN
DAN
PEM
BER
DAYAAN
SUM
BER
DAYA M
ANU
SIA K
ESEH
ATAN
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Gambar Struktur Organisasi BPPSDMK (Permenkes 64/2015)
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi
Gambar 3.1 Hierarki Indikator Kinerja Program PPSDM Kesehatan
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target (RKP/Renja)
Tabel 3.1. Jenis Rumpun Tenaga Kesehatan
Tabel 3.2. Jenis Pelatihan Tahun 2016
Tabel 3.3. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Ditingkatkan
Kapasitasnya Tahun 2016
Tabel 3.4. Alokasi Anggaran BPPSDMK Pasca Selfblocking Per Kegiatan Tahun
2016
Tabel 3.5. Realisasi BPPSDMK Per Kegiatan Tahun 2016 (Sumber dana RM)
Tabel 3.6. Jumlah PNS di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Jabatan Tahun 2016
Tabel 3.7. Jumlah PNS di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Golongan Per Unit
Kerja Tahun 2016
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1. Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2016
Grafik 3.2. Target dan Capaian Indikator Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki
Lima Jenis Tenaga Kesehatan per tahun
Grafik 3.3. Target dan Capaian Indikator Persentase RS Kabupaten/Kota kelas C
yang Memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
per Tahun
Grafik 3.4. Jumlah Total Peserta PPDS per Program Studi (sesuai indikator) sampai
dengan tahun 2016
Grafik 3.5. Komposisi PNS di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2016
LA
PO
RA
N K
INER
JA
IN
STA
NS
I P
EM
ER
INTA
H T
AH
UN
20
16
BAD
AN
PEN
GEM
BANG
AN
DAN
PEM
BER
DAYAAN
SUM
BER
DAYA M
ANU
SIA K
ESEH
ATAN
Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan
pembangunan, karena sumber daya manusia berperan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi suatu kegiatan dan program. Oleh
karenanya, pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Salah
satu Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah
meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan. Tantangan ini
dijawab oleh Badan PPSDM Kesehatan yang memang berdasarkan Permenkes nomor 64
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan memiliki tugas
melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang
kesehatan, dengan menyusun tiga indikator kinerja program, yakni :
1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan
2. Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
Pencapaian sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja program tersebut,
didukung oleh anggaran Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016 sebesar
Rp6.065.592.053.000,- dimana pada berjalannya waktu mengalami kebijakan
penghematan anggaran hingga menjadi Rp 5.911.059.021.000,-. Di dalam pagu anggaran
sebesar Rp 5.911.059.021.000,- tersebut terdapat pagu selfblocking sebesar
Rp1.235.416.367.000,- sehingga pagu yang bisa dimanfaatkan oleh Badan PPSDM
Kesehatan adalah Rp 4.675.642.654.000,-. Persentase realisasi anggaran Badan PPSDMK
tahun 2016 dari pagu selfblocking adalah 86,43% atau terealisasi sejumlah
Rp4.041.082.846.489,-. .
LA
PO
RA
N K
INER
JA
IN
STA
NS
I P
EM
ER
INTA
H T
AH
UN
20
16
BAD
AN
PEN
GEM
BANG
AN
DAN
PEM
BER
DAYAAN
SUM
BER
DAYA M
ANU
SIA K
ESEH
ATAN
Untuk tahun 2016, capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang
signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata persentase capaian indikator
kinerja program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan tahun 2016 adalah
sebesar 127 %. Dibandingkan tahun 2015, didapatkan kenaikan rata-rata persentase
capaian sebesar 13%. Meskipun demikian, masih terdapat satu indikator yang belum
mencapai target yang diharapkan, yakni indikator jumlah puskesmas yang minimal
memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan, yang persentase capaiannya hanya 80,9%.
Ketidakberhasilan pencapaian target indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa
selain masih dibutuhkan serangkaian langkah-langkah strategis pemerintah Pusat,
khususnya Badan PPSDM Kesehatan, juga dibutuhkan dukungan, komitmen,
keterlibatan dan peran serta pemerintah daerah.
Pemerintah Pusat akan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan melakukan
distribusi tenaga kesehatan melalui berbagai program inovatif seperti Nusantara Sehat,
Penugasan khusus individu dan WKDS. Selain itu Pemerintah Pusat akan melakukan
penyiapan segala NSPK yang terkait upaya pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan, baik secara jumlah, jenis dan distribusi tenaga kesehatan. Serta
mengupayakan kerjasama lintas kementerian terkait seperti Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian PAN-RB untuk bersama-sama menyediakan NSPK terkait
tenaga kesehatan dan formasi pengadaan pegawai. Pemerintah Pusat juga akan
mendampingi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebutuhan tenaga kesehaan
berdasarkan analisis beban kerja. Pengawasan dan evaluasi akan dilakukan bersama-
sama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kerjasamapun akan dibangun secara
terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam upaya mencapai derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya.
vi
LA
PO
RA
N K
INER
JA
IN
STA
NS
I P
EM
ER
INTA
H T
AH
UN
20
16
BAD
AN
PEN
GEM
BANG
AN
DAN
PEM
BER
DAYAAN
SUM
BER
DAYA M
ANU
SIA K
ESEH
ATAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. UMUM
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta
memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya,
pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Sasaran Pembangunan Kesehatan periode 2015-2019 melalui program Indonesia Sehat,
sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan
pemeratan pelayanan kesehatan. Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019maka
Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian
Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-
program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Salah satu
Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah
meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan.
Sejak lama, telah diketahui bahwa kondisi tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan
merupakan tantangan cukup berat yang harus dihadapi. Dan hal ini makin dirasakan
khususnya sejak sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diluncurkan pada 1
Januari 2014 lalu, dimana sistem JKN ini menuntut dilakukannya peningkatan akses
dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, serta
perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang
sebetulnya sudah cukup banyak, tetapi persebarannya tidak merata. Salah satu
penyebabnya adalah begitu luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
kondisi geografis sebagai negara maritim terbesar di dunia, dengan luas wilayah
1
LA
PO
RA
N K
INER
JA
IN
STA
NS
I P
EM
ER
INTA
H T
AH
UN
20
16
BAD
AN
PEN
GEM
BANG
AN
DAN
PEM
BER
DAYAAN
SUM
BER
DAYA M
ANU
SIA K
ESEH
ATAN
1.910.931 km2 dan terdiri dari 17.504 pulau (Biro Pusat Statistik, 2014). Tantangan lain
adalah ketersediaan tenaga kesehatan dalam segi jumlah dan jenis, serta mutu tenaga
kesehatan tersebut.
Badan PPSDM Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan, berperan besar dalam
pencapaian sasaran strategis tersebut. Untuk itu, Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Rencana Aksi Program 2015-
2019, telah menyusun dan menetapkan serangkaian tujuan, sasaran strategis dan
berbagi kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya pengembangan dan
pemberdayaan SDM Kesehatan.
B. GAMBARAN ORGANISASI BADAN PPSDM KESEHATAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, organisasi Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang
kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Badan PPSDM Kesehatan
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya
manusia kesehatan di bidang perencanan, pendayagunaan, peningkatan
kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
b) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di
bidang perencanan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu
sumber daya manusia kesehatan;
2
LA
PO
RA
N K
INER
JA
IN
STA
NS
I P
EM
ER
INTA
H T
AH
UN
20
16
BAD
AN
PEN
GEM
BANG
AN
DAN
PEM
BER
DAYAAN
SUM
BER
DAYA M
ANU
SIA K
ESEH
ATAN
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan di bidang perencanan, pendayagunaan, peningkatan
kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
d) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Badan PPSDM Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Pusat, yaitu
a) Sekretariat Badan;
b) Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
c) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
d) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
e) Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Secara lebih detail, susunan organisasi Badan PPSDM Kesehatan dapat dilihat pada
gambar – gambar berikut ini :
3
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Permenkes 64 / 2015
Sumber : Dok. Subbagian Advokasi dan Humas, Sekretariat BPPSDMK, 2016
4
4
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Badan PPSDM Kesehatan
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM
KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS
BAGIAN KEUANGAN DAN BMN
BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Kel Jab Fung
Ka Subbag TU
BIDANG PERENCANAAN SDMK
BIDANG PENDAYAGUNAAN
SDMK DALAM NEGERI
BIDANG PENDAYAGUNAAN SDMK LUAR NEGERI
Ka Subbag TU
Kel Jab Fung
Kel Jab Fung
Kel Jab Fung
Kel Jab Fung
BIDANG FASILITASI PENGEMBANGAN DAN
KEMITRAAN
BIDANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
BIDANG FASILITASI AKREDITASI DAN PENGENDALIAN
MUTU PENDIDIKAN
Ka Subbag TU
BIDANG ANALISIS KOMPETENSI DAN
KEBUTUHAN PELATIHAN
BIDANG PENGEMBANGAN
PELATIHAN
BIDANG PENGENDALIAN
MUTU PELATIHAN
BIDANG FASILITASI STANDARDISASI DAN
PROFESI TENAGA KESEHATAN
BIDANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
BIDANG PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
Ka Subbag TU
5
4
B.1. Sekretariat Badan
Sekretariat Badan memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :
a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengelolaan data dan
informasi;
b) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
c) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan
hubungan masyarakat;
d) Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip,
dokumentasi dan layanan pengadaan; dan
e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan terdiri dari :
a) Bagian Program dan Informasi
b) Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
c) Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
d) Bagian Kepegawaian dan Umum
B.2. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Berdasarkan Permenkes Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan, pasal 772, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (Pusrengun SDMK) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusrengun SDMK
menyelenggarakan fungsi :
6
4
a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan
dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri;
b) Pelaksanaan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan
pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri;
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan sumber daya manusia
kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar
negeri; dan
d) Pelaksanaan administrasi Pusat.
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusrengun SDMK terdiri atas :
a) Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
b) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri
c) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri
d) Subbagian Tata Usaha; dan
e) Kelompok Jabatan Fungsional
B.3. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDMK) mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pusdik SDMK menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan
kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi
akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
b) Pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan,
penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi
dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
7
4
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan
kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi
akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan
d) Pelaksanaan administrasi Pusat.
Pusat Pendidikan SDM Kesehatan terdiri atas :
a) Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraa;
b) Bidang Penyelenggaraan Pendidikan;
c) Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
d) Subbagian Tata Usaha; dan
e) Kelompok Jabatan Fungsional
B.4. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menyelenggarakan
fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan,
pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia
kesehatan;
b) Pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan
pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan
pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya
manusia kesehatan; dan
d) Pelaksanaan administrasi Pusat.
7
4
7
4
8
4
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terdiri atas :
a) Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan;
b) Bidang Pengembangan Pelatihan;
c) Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan;
d) Subbagian Tata Usaha, dan
e) Kelompok Jabatan Fungsional
B.5. Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (Puskat Mutu SDMK)
mempunya tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Puskat Mutu SDMK menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga
kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional;
b) Pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan
berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional;
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi
tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional;
dan
d) Pelaksanaan administrasi Pusat.
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terdiri atas :
a) Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan;
b) Bidang Pendidikan Berkelanjutan;
c) Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
d) Subbagian Tata Usaha; dan
e) Kelompok Jabatan Fungsional.
9
4
C. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, format
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
B. Realisasi Angaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA AKSI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu
komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Oleh karenanya, kesehatan dapat
dipandang sebagai salah satu bentuk investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 mengamanahkan
bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis.
Penetapan Program Indonesia Sehat 2015-2019, dengan sasaran meningkatkan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan,
memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan
jaminan kesehatan nasional.
Dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah menetapkan 6 (enam) Sasaran Pokok Pembangunan
Kesehatan, yaitu :
ENAM SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL
(RPJMN 2015-2019)
1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2) Meningkatnya pengendalian penyakit;
3) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
6) Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
11
4
Untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019, Kementerian Kesehatan menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019 sebagai acuan dalam
penyusunan perencanaan tahunan. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan,
salah satunya terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
kesehatan, yang merupakan tugas dari Badan PPSDM Kesehatan. Dalam upaya mendukung
pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM
Kesehatan menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Program (RAP) yang memuat tujuan,
sasaran strategis dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan dan
pemberdayaan SDM Kesehatan pada periode tahun 2015-2019.
A.1. Visi dan Misi
Rencana Aksi Program (RAP) Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 merupakan
arah dan acuan bagi seluruh satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan
Badan PPSDM Kesehatan. Namun dalam RAP Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 ini,
Badan PPSDM Kesehatan tidak menyusun visi dan misi sendiri, karena mengikuti visi
dan misi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”.
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
12
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
A.2. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Strategi Badan PPSDM Kesehatan
Adapun sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015-2019 berdasarkan
Rencana Aksi Program (RAP) Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 adalah :
Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
Dengan indikator yang digunakan dalam memantau dan melakukan evaluasi adalah
sebagai berikut :
1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan
2. Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
Sasaran yang akan dicapai Badan PPSDM Kesehatan pada tahun 2019 adalah:
1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan sebanyak
5.600 Puskesmas
2. Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis penunjang mencapai 60%
3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang.
Dalam upaya mencapai sasaran strategis program pengembangan dan pemberdayaan
SDM Kesehatan pada tahun 2019, Badan PPSDM Kesehatan menyusun berbagai
strategi yakni :
1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berbasis Tim (Team Based).
2. Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik.
3. Pengembangan insentif baik material dan non material untuk tenaga kesehatan dan
SDM Kesehatan.
4. Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu.
13
5. Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada
6. seluruh tenaga kesehatan.
7. Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan.
8. Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan.
9. Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh.
10. Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan.
11. Pengembangan sistem kinerja.
A.3. Kegiatan Badan PPSDM Kesehatan
Mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan Rencana
Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L) tahun 2016, terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang
dilaksanakan oleh Badan PPSDM Kesehatan pada tahun 2016, yaitu :
1. Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
2. Pelatihan SDM Kesehatan
3. Pendidikan SDM Kesehatan
4. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
5. Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan
6. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
14
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja
pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 adalah :
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya jumlah, jenis,
kualitas dan pemerataan
tenaga kesehatan
1. Jumlah Puskesmas yang minimal
memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
2.000
2. Persentase Rumah Sakit
Kabupaten/Kota kelasC yang memiliki
4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter
spesialis penunjang
35%
3. Jumlah SDM Kesehatan yang
ditingkatkan kompetensinya
21.510
Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016 terlampir pada Lampiran -1
15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan PPSDM Kesehatan dilakukan dengan cara
membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan
dalam perjanjian kinerja tahun 2016 dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian
kinerja program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan sebesar 127% yang
dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian indikator. Dari tiga indikator
kinerja program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan,
sebanyak dua indicator berhasil mencapai target, yaitu Indikator Persentase Rumah
Sakit Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga
dokter spesialis penunjang, dan indicator Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan
kompetensinya. Sementara indikator Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima
jenis tenaga kesehatan tidak berhasil mencapai target yang ditentukan pada tahun
2016 ini. Rincian capaian kinerja terlampir pada Lampiran-2.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Badan PPSDM
Kesehatan mendukung pencapaian sasaran strategis ke-5 Kementerian Kesehatan,
yakni :
Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
16
Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui tiga indikator utama program
pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, yaitu :
1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan
Cara perhitungan untuk indikator ini adalah nilai absolut Puskesmas yang telah
terpenuhi tenaga kesehatan sesuai dengan standar, terutama tenaga kesehatan
lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan
tenaga analis kesehatan
2. Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3
dokter spesialis penunjang
Cara perhitungan indikator ini adalah jumlah rumah sakit kabupaten/kota kelas
C yang telah terpenuhi dokter spesialis dasar (Kandungan dan Kebidanan,
Kesehatan Anak, Penyakit Dalam, dan Bedah) dan 3 dokter spesialis penunjang,
dibagi total jumlah rumah sakit kabupaten/kota kelas C.
3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
Cara perhitungan indikator ini adalah jumlah aparatur, tenaga pendidik dan
kependidikan serta tenaga kesehatan non aparatur dan masyarakat yang telah
ditingkatkan kemampuannya dengan memperoleh sertifikat melalui pendidikan
dan pelatihan yang sudah terakreditasi.
(Sumber : Lampiran Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-
2019, hal 136)
Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan indikator kinerja kegiatan dalam
mendukung pencapaian indikator kinerja program pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya manusia kesehatan.
17
Gambar 3.1. Hierarki Indikator Kinerja Program PPSDM Kesehatan
Jumlah tenaga
kesehatan yang
teregistrasi
Prosentasi program studi /
institusi Poltekes yang terakreditasi
baik
Jumlah tenaga kesehatan yang
melaksnakan internship
Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya (kumulatif)
Persentase RS Kab/Kota kelas C yang
memiliki 4 dokter spesilias dasar dan
3 dokter spesialis penunjang
Jumlah puskesmas
yang memiliki minimal 5
jenis tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan
yang ditempatkan secara
team based (min 5 orang)
Jumlah tenaga kesehatan
yang ditempatkan dalam
rangka penugasan
khusus individu
Jumlah lulusan tenaga
kesehatan dari Poltekkes
Kemenkes RI
Jumlah SDM Kesehatan
yang mendapat sertifikat
pada pelatihan teknis dan
fungsional terakreditasi
Jumlah peserta
penerima program
bantuan pendidikan
SDM Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan
yang mendapat biaya
pendidikan (yg blm D III)
Jumlah residen yang
ditempatkan dalam
rangka penugasan
khusus residen
Jumlah lulusan
pendidikan dokter
spesialis baru yang
menjalani WKS
Jumlah peserta
penerima bantuan
pendidikan dokter
spesialis/dokter gigi
spesialis
Mo
nit
ori
ng
da
n E
valu
asi
(m
isa
l: e
-mo
ne
s: D
JA,
Bap
pe
nas
)
Pe
ran
can
aa
n d
an
Ke
ua
nga
n
Data dan Informasi
NSPK (regulasi)
6
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerjanya.
Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Puskesmas memiliki peran penting
dalam menjaga kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, karena keberadaannya yang
berbasis wilayah. Disamping itu pula, Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan
kesehatan paling dasar dan terdepan dalam upaya mewujudkan peningkatan derajat
kesehatan, terutama sejak sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai
dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Sistem JKN yang ada ini menuntut dilakukannya
INDIKATOR 1 : Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
18
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan.
Pada era JKN, pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dan
memberlakukan sistem rujukan, dengan harapan beban rumah sakit akan berkurang.
Artinya sebagian besar pelayanan kesehatan diharapkan dapat diselesaikan di tingkat
primer. Sukses dan tidaknya pelaksanaan JKN, salah satunya ditentukan oleh berjalan
tidaknya sistem rujukan. Oleh karena itu, Puskesmas memiliki tugas sebagai gate keeper
yaitu penyedia pelayanan kesehatan yang melakukan kontak pertama. Sebagai gate
keeper, Puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif,
artinya meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Mengingat tugas
tersebut, nampak bahwa Puskesmas berperan sangat strategis dalam mendukung JKN
dan meningkatkan derajat kesehatan. Peran ini menuntut agar Puskesmas bertanggung
jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya, tidak hanya menunggu sampai
masyarakat menjadi sakit. Keberhasilan Puskesmas dalam menjalankan perannya
tersebut membutuhkan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, terutama jenis
tenaga kesehatan promotif dan preventif.
Berdasarkan pasal 16 Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, disebutkan
bahwa sumber daya manusia Puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan non
kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud paling sedikit terdiri atas :
a. dokter atau dokter layanan primer;
b. dokter gigi;
c. perawat;
d. bidan;
e. tenaga kesehatan masyarakat;
f. tenaga kesehatan lingkungan;
g. ahli teknologi laboratorium medik;
h. tenaga gizi; dan
i. tenaga kefarmasian
19
Berdasarkan hasil pemetaan data SDM kesehatan, jumlah tenaga kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan pada tahun 2016 yang tercakup oleh Subbagian Data dan
Informasi, Sekretariat BPPSDMK adalah sebanyak 1.000.780 orang. Rincian per jenis
tenaga sesuai dengan pengelompokkan dalam UU nomor 36 tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan, dapat kita lihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1. Jenis Rumpun Tenaga Kesehatan
Sumber :Pemetaan Data SDMK, Desember 2016
Dari total cakupan 1.000.780 orang tenaga kesehatan, sebanyak 289.465 orang tenaga
kesehatan yang dihitung berdasarkan standar tenaga kesehatan menurut Permenkes 75
tahun 2014, bekerja di 9.756 unit Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Distribusi jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas tersebut tidak
merata di setiap Puskesmas. Belum seluruh Puskemas yang ada memenuhi jumlah
tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014. Untuk itu, Badan PPSDM
Kesehatan menetapkan indikator pengukuran pencapaian sasaran salah satunya
melalui indikator jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga
kesehatan.
No Rumpun Ketenagaan Jumlah
1 Medis 103.700
2 Psikologi Klinis 1.333
3 Keperawatan 296.876
4 Kebidanan 163.541
5 Kefarmasian 38.829
6 Kesehatan Masyarakat 22.949
7 Kesehatan Lingkungan 14.509
8 Gizi 18.232
9 Keterapian Fisik 6.044
10 Keteknisian Medis 23.117
11 Teknik Biomedika 32.308
12 Tenaga Kesehatan Tradisional 513
13 Tenaga Kesehatan Lainnya 14.126
14 Tenaga Penunjang Kesehatan 264.703
Total 1.000.780
20
Jenis tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu tenaga kesehatan lingkungan, tenaga
kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga analis kesehatan.
Harapannya adalah agar jumlah dan jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif
dapat tersedia dan tersebar lebih merata di Puskesmas seluruh Indonesia.
Grafik 3.1. Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2016
(Berdasarkan Standar Tenaga Kesehatan Menurut Permenkes 75 / 2014)
Pada tahun 2016, dari target 2.000 unit Puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima)
jenis tenaga kesehatan, telah tercapai 1.618 Puskesmas (80,9 %). Tahun lalu, dari target
1.200 Puskesmas, tercapai 1.179 Puskemas (98 %). Hal ini menunjukkan pemenuhan
tenaga kesehatan di puskesmas pada tahun 2016 masih belum maksimal. Bila
diproyeksikan terhadap target tahun 2019, maka capaian kinerjanya baru sebesar
28,9%. Perhitungan indikator ini bersifat kumulatif, sehingga pencapaiannya baru
benar-benar akan dinilai pada akhir tahun 2019. Namun upaya pemenuhan tenaga
kesehatan per tahun tetap dilakukan oleh Badan PPSDM Keshatan.
16.527
6.618
98.864
120.091
10.171
12.149
9.246
9.318
6.481
DOKTER
DOKTER GIGI
PERAWAT
BIDAN
FARMASI
KESMAS
KESLING
GIZI
AHLI TEKNOLOGI LAB MEDIK
21
Grafik 3.2. Target dan Capaian Indikator Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki
5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan per tahun
Salah satu upaya yang dilakukan Badan PPSDM Kesehatan dalam pemenuhan tenaga
kesehatan adalah melalui program Nusantara Sehat. Program ini bertujuan
memperkuat pelayanan kesehatan primer untuk mewujudkan Indonesia Sehat melalui
peningkatan jumlah, distribusi, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan. Program
Nusantara Sehat melibatkan sejumlah tenaga kesehatan di dalam satu tim kerja.
Dengan mengirim tenaga kesehatan secara tim, diharapkan pelayanan kesehatan
menjadi lebih optimal karena menggunakan pendekatan yang terintegrasi serta
mengedepankan aspek preventif dan promotif, bukan sekedar kuratif seperti yang
selama ini telah dilakukan. Pada tahun 2016, tim Nusantara Sehat yang didistribusikan
sebanyak 131 tim, dengan total jumlah tenaga kesehatan sebanyak 728 orang. Program
ini kini menjadi program nasional dan direncanakan untuk dilaksanakan secara terus
menerus. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan program Nusantara Sehat
melalui berbagai upaya untuk meningkatkan motivasi tenaga kesehatan strategis.
Misalnya memberikan dukungan sarana, prasarana, peralatan, obat - obatan dan
perbekalan kesehatan yang memadai pada fasilitas kesehatan tujuan, adanya
perlindungan hukum bagi tim yang ditempatkan di daerah terpencil dan sangat
terpencil, serta peningkatan kapasitas seluruh anggota tim agar mampu melakukan
tindakan kegawatdaruratan medis di daerah terpencil dan sangat terpencil.
22
Ket : Pelepasan Tim Nusantara Sehat Periode I Tahun 2016 oleh Wakil Presiden
Upaya terobosan dan strategis lain yang direncanakan dilaksanakan oleh Badan
PPSDM Kesehatan pada tahun 2016 terkait pemenuhan tenaga kesehatan adalah
melalui penugasan khusus individu. Program ini serupa dengan team based Nusantara
Sehat, tetapi dilakukan secara individual dan tidak terbatas pada dokter, dokter gigi,
atau bidan saja sebagaimana program PTT terdahulu.
23
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, upaya ini terkendala dari segi regulasi sehingga
pelaksanaannya menjadi tertunda.
Selain itu, melalui 38 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang merupakan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan PPSDM Kesehatan, rata-rata kurang lebih 20.000
tenaga kesehatan per tahun diproduksi berbagai jurusan dan program studi yang ada.
Untuk tahun 2016, total jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan adalah sebanyak 20.315 orang lulusan. Para lulusan Poltekkes
Kemenkes ini diharapkan siap didayagunakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Memperhatikan tidak terpenuhinya target kinerja indikator Jumlah Puskesmas yang
Minimal Memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga Kesehatan pada tahun 2016 menunjukkan
bahwa masih diperlukan serangkaian langkah strategis yang perlu dilakukan oleh
Badan PPSDM Kesehatan. Misalnya menyusun dan mempercepat segala NSPK urusan
pemerintahan yang mengatur tentang penempatan SDM Kesehatan strategis seperti
NSPK tentang penugasan khusus individual, Dokter Layanan Primer (DLP), dan NSPK
lain yang dibutuhkan. Perlu dipikirkan pula upaya penguatan program Nusantara
Sehat untuk meningkatkan motivasi tenaga kesehatan strategis misalnya dukungan
peraturan kepegawaian yang memberikan jaminan karier bagi para tenaga kesehatan
yang telah bersedia ditempatkan khususnya di DTPK.
Di samping itu, peran serta pemerintah daerah dibutuhkan dalam pemenuhan tenaga
kesehatan, khususnya di Puskesmas. Adanya desentralisasi telah mengakibatkan
perubahan-perubahan mendasar dalam pelayanan kesehatan baik pada tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren
yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta
merupakan urusan pemerintah yang wajib karena bersifat pelayanan dasar. Terkait
SDM Kesehatan, dalam lampiran UU nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan perencanaan dan
pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Pembagian urusan terkait SDM Kesehatan ini dijelaskan lebih lanjut
dalam UU nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
24
Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama dengan
Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap (a) pengaturan, pembinaan,
pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan, (b) perencanaan, pengadaan,
dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan (c) pelindungan
kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik. Pada pasal 13, disebut bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan,
baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin
keberlangsungan pembangunan kesehatan. Dengan demikian, antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah harus bekerja secara sinergis melaksanakan pembangunan
kesehatan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam upaya mencapai
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk
meningkatkan ketersedian dan mutu SDM Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan
kesehatan, ditetapkan indikator persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang
memiliki empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang. Empat
dokter spesialis dasar yang dimaksud yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi,
dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter bedah, sedangkan
tiga dokter spesialis penunjang yaitu dokter spesialis radiologi, dokter spesialis
anestesi, dan dokter spesialis patologi klinik
INDIKATOR 2 : Persentase RS Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
25
Grafik 3.3. Target dan Capaian Indikator Persentase RS Kabupaten/Kota kelas C yang
Memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang per Tahun
Jumlah rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang terdata adalah 314 rumah sakit. Dari
total 314 tersebut, rumah rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang telah memiliki
empat dokter spesialis dasar dan tiga spesialis penunjang ada sebanyak 142 rumah
sakit (45,22 %) sehingga persentase capaiannya adalah 129,20 %. Dibandingkan tahun
lalu, persentase rumah rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang telah memiliki empat
dokter spesialis dasar dan tiga spesialis penunjang adalah 117 %. Tahun lalu, jumlah
rumah rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang telah memiliki empat dokter spesialis
dasar dan tiga spesialis penunjang adalah 104 rumah sakit. Berarti terdapat 38 rumah
sakit kabupaten/kota yang mendapat tambahan dokter spesialis. Apabila
diproyeksikan terhadap target yang ingin dicapai di tahun 2019, maka persentase
kinerjanya telah mencapai 75 %.
Salah satu upaya pemenuhan dokter spesialis di rumah sakit kelas C yang dilakukan
oleh Badan PPSDM Kesehatan, adalah melalui penugasan khusus residen. Berdasarkan
Permenkes nomor 9 tahun 2013 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan, residen
adalah dokter atau dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis
atau dokter gigi spesialis. Masih menurut Permenkes yang sama, Residen terdiri dari
Residen Senior dan Residen Pasca Jenjang I.
30%35%
40%
50%
60%
35,00%
45,22%
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian
26
Residen Senior adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan spesialis
yang khusus dan sudah memasuki tahap akhir pendidikan di rumah sakit pendidikan
atau di rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
Sementara yang dimaksud dengan Residen Pasca Jenjang I adalah dokter/dokter gigi
yang mendapatkan bantuan pendidikan dokter spesialis / dokter gigi spesialis dari
Kementerian Kesehatan yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang I. Penugasan
khusus residen ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan
Kepulauan), DBK (Daerah Bermasalah Kesehatan) dan RS kelas C dan kelas D di
Kabupaten / Kota yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Untuk tahun 2016
ini, jumlah residen yang ditempatkan melalui penugasan khusus sebanyak 678 orang.
Disamping itu, Badan PPSDM Kesehatan juga memberikan bantuan biaya pendidikan
dokter spesialis / dokter gigi spesialis bagi para dokter dan dokter gigi. Berdasarkan
Permenkes nomor 44 tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter
Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, perencanaan kebutuhan Program Bantuan
PDS/PDGS mengutamakan pemenuhan 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan
4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik. Empat pelayanan medik spesialis
dasar yang dimaksud meliputi Obstetri dan Ginekologi, Bedah, Anak dan Penyakit
Dalam. Sementara empat spesialis penunjang yang dimaksud adalah Anestesi,
Radiologi, Patologi Klinik, dan Rehabilitasi Medik. Sementara untuk program
pendidikan dokter gigi spesialis, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan PPSDMK,
diprioritaskan untuk Bedah Mulut, Konservasi Gigi dan Penyakit Mulut. Setelah
selesai masa pendidikan, mereka wajib mengikuti masa pengabdian yang lamanya telah
diatur dalam Permenkes tersebut.
27
Grafik 3.4. Jumlah Total Peserta PPDS per Program Studi (sesuai indikator)
Sampai Dengan Tahun 2016
(Sumber : Hasil Pengolahan Data SDM Kesehatan, 2016)
Untuk tahun 2016, jumlah peserta baru penerima bantuan biaya pendidikan dokter
spesialis/dokter gigi spesialis adalah sebanyak 396 orang, yang terdiri dari angkatan
XVI sebanyak 150 orang dan angkatan XVII sebanyak 246 orang. Rendahnya jumlah
peserta baru penerima bantuan pendidikan ini salah satunya dikarenakan rendahnya
tingkat kelulusan di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi. Pada umumnya, peserta
penerima bantuan PPDS/PPDGS adalah para dokter umum / dokter gigi yang telah
bekerja di fasilitas pelayanan, yang umumnya terpencil. Atau mereka yang bekerja
sebagai PNS di daerah pengusul. Terdapat kemungkinan mereka kurang terpapar
perkembangan informasi kesehatan terkini terkait bidang keilmuan yang diminati.
Pusat Peningkatan Mutu SDMK telah me-launching program e-learning PPDS/PPDGS
berbasis website pada Agustus 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan peluang
menjadi dokter spesialis/dokter gigi spesialis, melalui peningkatan pengetahuan dan
kemampuan secara mandiri. Modul pembelajaran ini dapat diakses melalui website
Badan PPSDM Kesehatan. Hanya saja seberapa besar pemanfaatan dan keberhasilan
program ini oleh dokter umum / dokter gigi masih belum dapat diukur. Masih perlu
dilakukan sosialisasi secara aktif tidak hanya kepada calon peserta, tetapi juga kepada
Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
725772
623657
434162522
4304325
0 1000 2000 3000 4000 5000
1
Total Patologi Klinik Anestesiologi
RM Radiologi Obstetri Ginekologi
Ilmu Bedah Ilmu Penyakit Dalam Ilmu Kesehatan Anak
28
Selain itu perlu dilakukan update dan pengayaan modul pembelajaran secara terus-
menerus, mengikuti perkembangan akademis. Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan
atas program pembelajaran jarak jauh ini apakah telah tepat pada sasaran.
Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan salah satunya sangat
ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusianya, karena SDM merupakan aset
utama yang berperan sebagai mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan
dan evaluasi suatu kegiatan dan program. Dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun
2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, yang dimaksud dengan sumber daya manusia
kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis)
dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta
mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Dalam Perpres tersebut
disebutkan pula bahwa sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan
maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan wajib memiliki kompetensi untuk
mengabdikan dirinya di bidang kesehatan.
SDM Kesehatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan
keterampilannya, baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Melalui peningkatan
kompetensi, diharapkan SDM Kesehatan akan senantiasa terpapar informasi kesehatan
terkini (up to date), sehingga peningkatan kinerja dapat terjadi.
INDIKATOR 3 : Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
Sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun
tenaga pendukung/penunjang kesehatan, mempunyai hak untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya (hak asasi) sebagai makhluk
sosial, wajib memiliki kompetensi, kewenangan untuk
mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, mempunyai etika,
berakhlak luhur, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan
tugasnya.
(Perpres 72/2012, Butir 273)
29
Untuk tahun 2016, jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya adalah
sebanyak 37,830 orang, atau tercapai 176 % dari target yang ditetapkan sebesar 21.510
orang. Tahun 2015 lalu, dari target 10.200 orang, tercapai 13.003 orang SDM Kesehatan
yang ditingkatkan kompetensinya (127 %), artinya terdapat kenaikan sebesar 49 %.
Bila diproyeksikan ke target 2019, maka capaian kinerja indikator ini adalah 66 %.
Peningkatan kualitas SDM Kesehatan melalui pelatihan didukung oleh kinerja 3 (tiga)
Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 3 (tiga) Balai Pelatihan Kesehatan yang
menjadi UPT Badan PPSDMK, serta Balai Pelatihan Kesehatan Daerah (Bapelkesda)
milik Pemerintah Daerah Provinsi melalui alokasi dana dekonsentrasi. Ada pula upaya
Badan PPSDMK dalam peningkatan kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan,
dengan program inovasi percepatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi
pendidikan tenaga kesehatan dari pendidikan menengah dan Diploma I ke jenjang
Diploma III. Program ini dilaksanakan melalui pendidikan reguler dan Pendidikan
Jarak Jauh (PJJ) Poltekkes yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Akan tetapi
pelaksanaan melalui program pendidikan reguler untuk tahun 2016 ini masih
terkendala dalam regulasinya. Untuk itu perlu dilakukan percepatan regulasi dengan
berkoordinasi dengan Kemenristek Dikti dn Kemen PAN-RB.
Grafik 3.5. Target dan Capaian Indikator Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan
Kompetensinya per Tahun
10.200
21.510
33.060
44.850
56.910
13.003
37.830
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian
30
Pencapaian indikator jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
dihitung dari total penjumlahan jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada
pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi, ditambah dengan jumlah jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya dan jumlah peserta
baru penerima bantuan pendidikan.
Untuk tahun 2016, jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan adalah sebanyak
1.499 orang, dengan rincian 1.103 orang mengikuti tugas belajar untuk jenjang
pendidikan D-III, D-IV, S-1, S-2, S-3 dan profesi; serta 396 orang penerima bantuan
program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
Sementara jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan pada pelatihan
terakreditasi pada tahun 2016 adalah 34.142 orang, serta untuk pendidik dan tenaga
kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan adalah sebanyak 2.189
orang.
Tabel 3.2. Jenis Pelatihan Tahun 2016
(Sumber : Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, 2016)
JUMLAH
PESERTA
1 Pre Service
1 Prajabatan 0
2 Pratugas 0
2 In Service
1 Penjenjangan
2 Manajemen
1 Manajemen Kesehatan 1.215
2 Manajemen Non Kesehatan 3.942
3 Teknis
1 Teknis Profesi Kesehatan 12.913
2 Teknis Program Kesehatan 10.047
3 Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen 3.688
4 Fungsional
1 Fungsional Kesehatan 1.752
2 Fungsional Non Kesehatan 585
JUMLAH 34.142
JENIS PELATIHAN
30
30
31
Sementara jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya
pada tahun 2016 adalah sebanyak 2.189 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.3. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2016
(Sumber : Pusat Pendidikan SDMK, 2016)
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan
pemerataan tenaga kesehatan, pada tahun 2016 Badan PPSDM Kesehatan dialokasikan
anggaran sebesar Rp 6.065.592.053.000,-. Anggaran tersebut dibagi berdasarkan
belanja, menjadi Rp 1.089.286.061.000,- untuk belanja pegawai, Rp 3.692.729.898.000,-
untuk belanja barang, dan Rp 1.283.576.094.000,-untuk belanja modal.
Komposisi alokasi pagu berdasarkan Kewenangan dan Belanja, dapat dilihat pada tabel
berikut:
31
31
32
Tabel 3.3. Komposisi Alokasi Badan PPSDMK Per Kewenangan dan Belanja Tahun 2016
INSTANSI BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL TOTAL
Kantor Pusat 279.817.106.000 1.952.554.356.000 7.855.154.000 2.240.226.616.000
BBPK / Bapelkes 33.252.093.000 349.590.180.000 16.828.812.000 399.671.085.000
Poltekkes
Kemenkes
776.216.862.000 1.189.839.060.000 1.258.892.128.000 3.224.948.050.000
Dekonsentrasi 200.746.302.000 200.746.302.000
TOTAL 1.089.286.061.000 3.692.729.898.000 1.283.576.094.000 6.065.592.053.000
(Sumber : Business Inteligent Monev SMART, DJA Kemenkeu, 2016)
Dikarenakan adanya Instruksi Presiden melalui Inpres nomor 4 tahun 2016 tertanggal
12 Mei 2016 dan Inpres nomor 8 tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016 tentang
Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian / Lembaga
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2016, maka anggaran Badan PPSDM Kesehatan direvisi menjadi Rp 5.911.059.021.000,-.
Dari pagu anggaran sejumlah Rp 5.911.059.021.000-. tersebut terdapat pula anggaran
yang di selfblocking sebesar Rp 1.235.416.367.000,-, sehingga pagu yang bisa
dimanfaatkan oleh Badan PPSDM Kesehatan adalah sebesar Rp 4.675.642.654.000,-
(Revisi dan Selfblocking Anggaran Badan PPSDM Kesehatan terlampir).
Rincian alokasi anggaran pasca selfblocking dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.4. Alokasi Anggaran BPPSDMK Pasca Selfblocking Per Kegiatan Tahun 2016
(Sumber :Business Inteligent Monev SMART, DJA Kemenkeu, 2016)
KEGIATAN PAGU AWAL SELF BLOCKINGPAGU PASCA SELF
BLOCKING
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 544.731.159.000 128.342.923.000 416.388.236.000
Pelatihan SDM Kesehatan 405.127.200.000 180.147.139.000 224.980.061.000
Pendidikan SDM Kesehatan 113.036.013.000 49.739.003.000 63.297.010.000
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM
Kesehatan
364.769.503.000 152.678.409.000 212.091.094.000
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan 650.000.000.000 84.884.616.000 565.115.384.000
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 1.151.396.902.000 143.411.696.000 1.007.985.206.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program Pengembangan
dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan
2.681.998.244.000 496.212.581.000 2.185.785.663.000
TOTAL 5.911.059.021.000 1.235.416.367.000 4.675.642.654.000
32
33
Untuk tahun anggaran 2016, persentase realisasi anggaran Badan PPSDM Kesehatan
adalah 86,43 % atau terealisasi sejumlah Rp 4.041.082.846.489,- dari pagu pasca
selfblocking.
Rincian realisasi anggaran per kegiatan i) dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :
Tabel 3.5. Realisasi BPPSDMK Per Kegiatan Tahun 2016
(Sumber :Business Inteligent Monev SMART, DJA Kemenkeu, 2016)
Gambar Dashboard Kinerja Anggaran BPPSDMK Tahun 2016
Pada Aplikasi SMART – DJA Kementerian Keuangan
KEGIATAN PAGU PASCA
SELFBLOCKING REALISASI %
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 416.388.236.000 323.518.437.725 77,70
Pelatihan SDM Kesehatan 224.980.061.000 191.629.061.205 85,18
Pendidikan SDM Kesehatan 63.297.010.000 51.706.883.741 81,69
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 212.091.094.000 98.970.119.884 46,66
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.185.785.663.000 2.065.663.043.816 94,50
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 1.007.985.206.000 880.367.440.849 87,34
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan 565.115.384.000 429.227.859.269 75,95
TOTAL 4.675.642.654.000 4.041.082.846.489 86,43
33
Sumber : http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/index.php/eselon
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran pada aplikasi
SMART milik Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, nilai kinerja BPPSDMK
Tahun Anggaran 2016 adalah 82,65 dan masuk dalam kategori Baik.
C. SUMBER DAYA MANUSIA
Salah satu unsur penting yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi adalah sumber
daya manusia. Agar organisasi memiliki kinerja yang baik, dibutuhkan SDM yang
cukup secara jumlah serta berkompeten dan berkualitas. Hingga akhir tahun 2016
jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungani Badan PPSDM Kesehatan
berjumlah 9.678 orang. Pegawai ini tersebar di Kantor Pusat dan seluruh Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Badan PPSDM Kesehatan. Rincian jumlah pegawai negeri
sipil di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3.6. Jumlah PNS di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Jabatan
Tahun 2016
Jabatan Jumlah
Struktural 200
Fungsional 3.757
Staf 5.745
Tabel 3.7. Jumlah PNS Di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Golongan
Per Unit Kerja Tahun 2016
Unit Kerja Golongan
Total IV III II I
Sekretariat Badan 27 87 21 2 137
Pusat Perencanaan dan
Pendayagunaan SDMK
13 55 7 - 75
Pusat Pendidikan SDMK 8 74 10 - 92
Pusat Pelatihan SDMK 17 63 15 1 96
Pusat Peningkatan Mutu
SDMK
10 59 3 1 73
BBPK dan Bapelkes Nasional 76 284 125 18 503
Poltekkes Kemenkes 1.256 5.863 1.411 171 8.702
34
34
34
35
TOTAL 1.407 6.485 1.592 193 9.678
Grafik 3.5. Komposisi PNS di Lingkungan BPPSDMK Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2016
42%
58%
Komposisi PNS BPPSDM KTahun 2016
Pria
Wanita
35
35
36
BAB IV
PENUTUP
aporan Kinerja Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (BPPSDMK) Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban
Kepala Badan PPSDM Kesehatan beserta seluruh jajarannya kepada Menteri
Kesehatan. Laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam
pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, yang diukur melalui pencapaian
Indikator Kinerja Program, sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Kinerja Badan PPSDM
Kesehatan Tahun 2016.
Secara umum capaian indikator kinerja program pengembangan dan pemberdayaan
SDM kesehatan di tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan
tahun sebelumnya, dengan rata-rata persentase sebesar 127 %. Dibandingkan tahun 2015,
terdapat kenaikan rata-rata persentase capaian sebesar 13 %. Akan tetapi masih terdapat
satu indikator yang belum mencapai target yang diharapkan, yakni indikator jumlah
puskesmas yang minimal memiliki 5 (lima) jenis tenaga kesehatan, yang persentase
capaiannya hanya 80,9 %. Ketidakberhasilan pencapaian target indikator tersebut
menunjukkan bahwa selain membutuhkan upaya dan kerja keras pemerintah Pusat,
khususnya Badan PPSDM Kesehatan, juga dibutuhkan dukungan, komitmen, keterlibatan
dan peran serta pemerintah daerah.
Pemerintah Pusat akan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan melakukan
distribusi tenaga kesehatan melalui berbagai program inovatif seperti Nusantara Sehat,
Penugasan khusus individu dan WKDS. Selain itu Pemerintah Pusat akan melakukan
penyiapan segala NSPK yang terkait upaya pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan, baik secara jumlah, jenis dan distribusi tenaga kesehatan. Serta
mengupayakan kerjasama lintas kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian PAN-RB untuk bersama-sama menyediakan NSPK terkait tenaga kesehatan
dan formasi pengadaan pegawai. Pemerintah Pusat juga akan mendampingi Pemerintah
Daerah dalam penyusunan kebutuhan tenaga kesehaan berdasarkan analisis beban kerja.
Pengawasan dan evaluasi akan dilakukan bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-
masing. Kerjasamapun akan dibangun secara terencana, terpadu dan berkesinambungan
dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
L
37
1) Perjanjian Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016
2) Perjanjian Kinerja Pusat-Pusat di lingkungan Badan PPSDMK Tahun 2016
3) Tabel Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan PPSDM Kesehatan per
Triwulan
4) Tabel Data Jumlah Puskemas Yang Minimal Memiliki 5 (lima) Jenis Tenaga
Kesehatan
5) Surat Edaran Terkait Penghematan Anggaran Tahun 2016 di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
6) Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Tahun 2016
7) Tabel Data Jumlah RSUD Kelas C yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3
Dokter Spesialis Penunjang
8) Tabel Nama Pelatihan Tahun 2016
vii