1

Badan PPSDM KesehatanDepartemen Kesehatan RI

Disajikan dalam:Rapat Kerja Kesehatan Nasional Th. 2009

Surabaya, 17 – 20 Maret 20092

1.PENDAHULUAN2.KEMAJUAN PENCAPAIAN SASARAN 6

RENSTRA DEPKES 2005 – 20093.KEMAJUAN PELAKSANAAN

PPDS/PPDGS4.KEMAJUAN PELAKSANAAN

PENUGASAN KHUSUS RESIDEN SENIOR

5.BINA KEMITRAAN BPPSDMKES MELALUI DIKLATKES

3 44

JUMLAHJENIS MUTU PENYEBARAN

TUGAS DEPKES (BPPSDMK)SESUAI PP No: 38 Tahun 2007

tentang PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

TENAGA KESEHATAN

5

Pencapaian Sasaran 6 Renstra DepkesProgram Pendidikan Dokter SpesialisTubel D-IV Mitra SpesialisTubel S-1 Kebidanan KomunitasTubel reguler (D-IV, S-1, S-2 dan S-3)Penugasan Khusus Residen SeniorPenempatan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, sanitarian, gizi) ke daerah terpencil, tertinggal, perbatasan.Pelatihan tenaga kesehatan.

6

KEMAJUAN PENCAPAIAN SASARAN 6

Di Setiap Desa Tersedia SDM Kesehatan yang Berkompeten

RENSTRA DEPKES 2005-2009

7

NO INDIKATOR ESELON II TERKAIT TARGET 2009Ka RopegSes Ditjen BinkesmasKa Pusren-gun SDM KesDir Bina Kes KomunitasKa PuspromkesKa Pusren-gun SDM KesKa Pusdiklat SDM KesDir Bina Kes Komunitas

Jumlah Desa mempunyai 2 kader terlatihJumlah Bidan di desa yang dilatih

1 Jumlah Desa yang memp Bidan

70.000 Desa

2

3 70.000 Bidan

70.000 Desa

Sasaran Di setiap Desa tersedia SDM yang kompeten

8

TARGETBidan di

Desa70.000

53.273

17.905

11.432Bidan

DesaTidak di Desa

Tahun 2007

Jml BidanDesa

Tahun 2007

Bidan PTT Tahun 2008

64.705

Bidan di Desa

TARGET DAN PEMENUHAN BIDAN DI DESA TH 2009

Bidan di Desa Tahun

2007

35.368

Kebutuhan Bidan Tahun2009

5.295

Rencana Bidan PTT 2009

9.000

9

Keterbatasan ketersediaan Bidan Desa berdomisili di Desa Belum tersedianya anggaran untuk memobilisasi Bidan antar ProvinsiBelum seluruh Kab/Kota menyiapkan sarana dan prasarana memadaiFaktor Sosial BudayaKepastian Pengembangan Karier Bidan di Desa

10

PENUNJUKAN BIDAN DI PUSKESMAS ATAU PUSKESMAS PEMBANTU DNG SK KA.DINKES KAB/KOTA SEBAGAI BIDAN PEMBINA DI DESA POSKESDES

PENGANGKATAN PNS BIDAN DI DESA PASCAPTT (FORMASI BARU)

PENYEDIAAN ANGGARAN MOBILISASI BIDAN ANTAR PROVINSI

11

TAHUNTAHUN TARGETTARGET REALISASIREALISASI

20062006 12.00012.000 10.82910.829

20072007 24.33024.330 23.58523.585

20082008 11.29411.294 10.67110.671

20092009 20.14620.146

JUMLAHJUMLAH 70.00070.000 45.08545.08512

PESERTA PELATIHAN MENURUT TEMPAT TUGAS

532352,0%

342333,4%

123412,0%

220,2%

2402,3%

PUSKESMAS PUSTU POLINDES/DESA LAIN-LAIN TDK DIKET

- 52% bertugas di Poskesdes/Polindes/Desa- 33,4% bertugas di Puskesmas, - 12% bertugas di Puskesmas Pembantu, - 2,3% bertugas di unit kerja lain (Dinkes, bidan

praktek swasta, Bapelkes, RS, Rumah Bersalin)- 0,2 % tidak diketahui

13

PESERTA PELATIHAN MENURUT PENDIDIKAN

-371

3,6%

320,3%

4104,0%

942992,1%

BIDAN KES LAIN NON KES TDK DIKET

- 92,1% memiliki latar belakang pendidikan kebidanan,- 3,6% perawat, sanitarian, gizi, dan kesmas,- 0,3% tenaga non kes (yaitu ekonomi, manaj, SMA, SMEA & SMP), - 4,0% tidak diketahui pendidikannya

14

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPDS/PPDGS

JULI 2008 – FEB 2009

1515

Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik

Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik

RATAS BIDANG KESEHATANTAHUN 2007

RATAS BIDANG KESEHATANTAHUN 2007

PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH

SAKIT DAERAH

JADEK JAJANG

Penugasan KhususResiden Senior

PPDS/PPDGS

16

MoU dengan

13 FK dan 2 FKG

1. PERMENKES No. 535/MENKES/PER/ VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Peserta PPDS/PPDGS

2. KEPMENKES No. 538/MENKES/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan PPDS/PPDGS

3. KEPMENKES No. 539/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta PPDS/PPDGS

17

Periode Juli 2008Jumlah Peserta = 700 Orang

4 DASAR 4 PENUNJANG LAINNYA

323 187 190

18

Peserta PPDS/PPDGS Angkatan-1 Kawasan Barat IndonesiaTahun 2008

19

Peserta PPDS/PPDGS Angkatan-1 Kawasan Timur IndonesiaTahun 2008

20

1. Revisi DIPA baru selesai bulan Juli 2008 Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan.

2. Sebagian besar Propinsi/Kab/Kota belum membentuk Pokja PPDS-BK, sehingga dukungan proses rekrutmen calon peserta PPDS/PPDGS belum maksimal.

3. Pelaksanaan pembayaran beasiswa PPDS/PPDGS terlambat, hal ini disebabkan disebabkan :• Penyiapan payung hukum sbg dasar

pembayaran (komponen dan besaran biaya), • Kurang lengkapnya dokumen administrasi

pendukung untuk proses pembayaran langsung oleh KPN ke Rekening FK/FKG pengampu.

21

RENCANA PELAKSANAAN TH 2009

• Target = 1.040 orang

Periode Jan 2009

Periode Juli 2009

500 *)

540

=

=

Catatan :*) Untuk periode Januari 2009 telah lulus seleksi akademik sejumlah 384 orang; sehingga sisanya akan diambil dari residen yang sampai saat ini telah diterima usulan sejumlah 192 orang

22

KEBUTUHAN, TARGET DAN REALISASI PPDS/PPDGS

KEBUTUHAN5.060

TARGET6.000 *)

TH 2008700

TH 20091.040

TH 2010 – 20144.260

Catatan:*) Target pemenuhan PPDS/PPDGS sebesar 600 orang, ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan dan daya tampung FK/FKG Pengampu

23 24

DEPKES FK BUPATI/WALIKOTA• Fasilitasi penganggaran

sarana prasarana dan peralatan RS

• Menyediakan residen senior/dokter spesialis

• Mendayagunakan residen senior/dokter spesialis

• Menetapkan residen senior/ dokter spesialis yg ditugaskan

• Membuat kontrak kerja dengan residen senior/dokter spesialis

• Menugaskan Kadinkes Kab/Kota menerbitkan SIP

• Memberikan insentif finansial dan biaya perjalanan

• Mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi residen senior

• Menyediakan akomodasi, transportasi, insentif/tunjangan dan jasa medik sesuai peraturan daerah

• Fasilitasi koordinasi seluruh pihak terkait

• Melaksanakan pembinaan terhadap residen senior

• Menyediakan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana serta peralatan Rumah Sakit di daerah sesuai standar.

24

Nota Kesepahaman berlaku untuk kerja sama selama 3 tahun

2525

HAK :• Biaya perjalanan dari

propinsi domisili terakhir ke lokasi penugasan (PP).

• Insentif dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 7,5 juta per bulan (dipotong PPH sesuai ketentuan berlaku)

KEWAJIBAN :Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangan yg dimiliki serta menjunjung tinggi etika profesi.Membuat laporan kegiatan sesuai tugas setiap akhir bulan dan akhir masa tugas kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan Menkes.Melaksanakan penugasan khusus sesuai ketentuan yg dijabarkan dalam perjanjian kerja sama (3 bulan).

Hak dan Kewajiban Dokter Spesialis/Dokter Spesialis/ Residen SeniorResiden Senior

(PERMENKES No. 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang

Penugasan Khusus SDM Kesehatan)

26

Target & Realisasi Penugasan Khusus Residem Senior

Tahun 2008 dan 2009

TahunUsulan Realisasi

RS Dr. Sp RS Dr. Sp2008 61 300 25 522009 19 89 *) *)

Catatan: *)•Mulai April 2009 untuk RS yang siap dengan dana talangan (RSUD Samosir, RSUD Tapak Tuan, RSUD Seram)•RS lain menunggu DIPA diterima, diperkirakan pelaksanaan mulai Mei 2009

27 28

UMUMMeningkatkan kualitas Diklat SDM Kes dalam upaya menghasilkan SDM Kesehatan yang kompeten melalui

bina kemitraan untuk menunjang pelayanan kesehatan

yang bermutu dan merata.KHUSUS

Meningkatkan kualitas SDM Diklat Kesehatan.Meningkatkan kapasitas lembaga bina kemitraan. Meningkatkan kualitas dan relevansi program Diklat SDM KesehatanMeningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana Diklat SDM Kesehatan.

29

Keterbukaan : Setiap mitra dalam melaksanakan bina kemitraan yakin dan percaya bahwa setiap perjanjian kerja sama akan dilakukan dengan terbuka, jujur dan tidak saling merahasiakan sesuatu.

Kesetaraan :Setiap mitra dalam melaksanakan kegiatan bina kemitraan diberi kepercayaan penuh, dihargai, dihormati, dan diberikanpengakuan dalam hal kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki.

Saling menguntungkan :Setiap mitra dalam melaksanakan bina kemitraan akan mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut.

30

PEMASOK INPUT TEKNIS (TECHNICAL ASSISTANCE)KONSULTASIPENDAMPINGANMAGANGPENJAMIN MUTUMONITORING DAN EVALUASI

TEKNISDAN

NON TEKNIS

31

MEKANISME BINA KEMITRAAN

KONSULTASI

PEMDA PROV

BPPSDM KesPUSDIKLAT

BBPKBAPELKESNAS

PEMDA KAB/KOTA

PTN/S, LSM, OP, INST DIKLAT

NON DEPKES, INST DIKLAT

LAIN

32

1. BBPK CILOTOLampung, Sumsel , Jambi,Bengkulu, Riau, dan

Jawa Barat (Wilayah Bogor dan Parahiyangan)2. BBPK JAKARTA :

DKI Jakarta, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Sumut & NAD

3. BBPK MAKASSARPapua, Papua Barat, Maluku, Malut , Sulut, Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulsel & Gorontalo

4. BAPELKES SALAMANNTB, Jatim, DIY, Jateng

5. BAPELKES LEMAH ABANGJawa Barat (Wilayah Purwakarta dan Cirebon) , Kepri, Babel, NTT, Sumbar & Banten.

33

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL KEDOKTERAN BERKELANJUTAN/P2KB (CPD)

34

Koordinasi dengan Ka. Dinkes Provinsi & Pengurus IDI Wilayah tentang CPD.Penyiapan Pusdiklat, BBPK & Bapelkes Daerah sebagai penyelenggara P2KBTerakreditasiPelaksanaan P2KB di 3 Wilayah (Jabar, Sulsel & Jakarta)Perluasan pelaksanaan di Seluruh Provinsi

35

Terima Kasih