19

Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan
Page 2: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menganalisis hirarki

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan menerapkannya dalam proses penyiapan bahan

penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

Page 3: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Sub Pokok Bahasan:

Sejarah Jenis & Hierarki peraturan perundang-undangan 1

Perundang-undangan tingkat Nasional 2

Perundang-undangan tingkat Daerah 3

Peraturan perundang-undangan lainnya 4

Page 4: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Sejarah Jenis & Hierarki peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Republik Indonesia; 3. Undang-undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu); 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah.

Page 5: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sejarah Jenis & Hierarki peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945;

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);

3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; 5. Peraturan Daerah.

Page 6: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

revisi atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sejarah Jenis & Hierarki peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Page 7: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Sejarah Jenis & Hierarki peraturan perundang-undangan

Penyebutan jenis Peraturan Perundang-undangan di atas sekaligus merupakan hirarki atau tata urutan

Peraturan Perundang-undangan.

Artinya, suatu Peraturan Perundang-undangan selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi lagi,

dan seterusnya sampai pada Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya.

Konsekuensinya, setiap Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Page 8: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan tingkat Nasional

UUD ‘45

Undang-Undang

PERPU

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Perundang-Undangan

di Tingkat Nasional

Page 9: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan tingkat Nasional

UUD ‘45

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, yang memuat

dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara

UU 12/2011 UU 10/2004 Tap MPR No. III/MPR/2000

Tap MPRS No.XX/MPRS/1966

Page 10: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan tingkat Nasional

Undang-Undang

Undang-Undang merupakan Peraturan Perundang-Undangan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Yang berwenang membuat Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.

Ada beberapa kriteria agar suatu masalah diatur dengan Undang-Undang, antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang dibentuk atas perintah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang dibentuk atas perintah Ketetapan MPR; 3. Undang-Undang dibentuk atas perintah ketentuan Undang-Undang terdahulu; 4. Undang-Undang dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah dan menambah

Undang-Undang yang sudah ada; 5. Undang-Undang dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia; 6. Undang-Undang dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan

orang banyak.

Page 11: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan tingkat Nasional

PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti UU)

Jenis Peraturan Perundang-undangan ini (setara Undang-Undang) merupakan kewenangan Presiden karena pembentukannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun pada akhirnya harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Kewenangan Presiden ini dilakukan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan: 1. Perpu harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat

dalam persidangan yang berikut; 2. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau

menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan; 3. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, Perpu tersebut

harus dicabut.

Page 12: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan tingkat Nasional

PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti UU)

Dengan demikian, Perpu hanya dikeluarkan "dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa". Dalam praktik "hal ikhwal kegentingan

yang memaksa" diartikan secara luas, tidak hanya terbatas pada keadaan yang mengandung suatu kegentingan atau ancaman, tetapi juga kebutuhan atau kepentingan yang dipandang mendesak. Yang

berwenang menentukan apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai "kegentingan yang memaksa" adalah Presiden. Di samping itu, Perpu berlaku untuk jangka waktu terbatas, yaitu sampai dengan masa

sidang Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya. Terhadap Perpu yang diajukan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat juga hanya dapat

menyetujui atau menolak saja. Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa, misalnya; menyetujui Perpu tersebut dengan melakukan perubahan.

Page 13: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan tingkat Nasional

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada Undang-Undangnya

Ada beberapa karakteristik Peraturan Pemerintah, yaitu: 1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa ada Undang-Undang induknya. 2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika Undang-

Undang induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. 3. Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan

Undang-Undang induknya. 4. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun Undang-Undang yang

bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asal Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan Undang-Undang.

5. Tidak ada Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 atau TAP MPR.

Page 14: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan tingkat Nasional

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar

1945. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan

Presiden disebutnya adalah Keputusan Presiden, karena pada waktu itu Keputusan Presiden mempunyai dua sifat, yaitu Keputusan

Presiden yang bersifat sebagai pengaturan (regelling) dan Keputusan Presiden yang bersifat menetapkan (beschikking).

Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka

Keputusan Presiden yang bersifat menetapkan disebutkan Keputusan Presiden, sedangkan Keputusan Presiden yang bersifat

mengatur disebut Peraturan Presiden

Page 15: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan tingkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kab/Kota

Peraturan Desa

Peraturan Perundang-Undangan

di Tingkat Daerah

Page 16: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan tingkat Daerah

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kab/Kota

Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;

Page 17: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan tingkat Daerah

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Peraturan Daerah dapat merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai pelaksanaan dari

Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi, maka materi (substansi) Peraturan Daerah seyogyanya tidak bertentangan dengan dan

berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (tingkat pusat).

Sedangkan untuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi, maka substansi Peraturan Daerah

tersebut tidak harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (tingkat pusat), tetapi harus

menyesuaikan pada kondisi otonomi (kemampuan) daerah masing-masing.

Page 18: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan

Perundang-undangan Lainnya

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 11/2011 mencakup peraturan yang

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang

dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau

dibentuk berdasarkan kewenangan.

Page 19: Jenis Hierarki Peraturan Perundangan