BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bicara tentang kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang

manusia secara umum, bukan bicara tentang manusia dalam lingkungan

tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan

sebagainya.

Manusia sejak dilahirkan sampai meninggal dari dulu sampai sekarang,

dimana mana, selalu mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu

tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.

Akan tetapi kenyataannya sepanjang sejarah, dimana-mana kepentingan

manusia itu selalu diancam atau diganggu oleh bahaya yang ada

disekelilingnya. Dalam perjalanan hidupnya manusia selallu diganggu oleh

sesama manusia: pencurian, penipuan, perkosaan, perzinahan, pembunuhan

atau oleh binatang buas, atau bencana alam seperti tsnunami, lumpur panas

atau taufan tiada hentinya.

Maka oleh karena itu manusia menginginkan adanya perlindungan

kepentingan-kepentingannya terhadap ancaman-ancaman bahaya sepanjang

masa.Perlindungan kepentingan terhadap bahaya-bahaya disekelilingnya itu

terpenuhi dengan terciptanya antara lain kaedah (peraturan) hukum. Dengan

terciptanya kaedah hukum itu manusia merasa lebih telindungi terhadap

ancaman bahaya di dekelilingnya. Jadi fungsi kaedah hukum itu melindungi

kepentingan manusia dan sesamanya (masyarakat). Meskipun demikian

bahaya akan selalu mengancam kepentingannya.

Manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi

kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di

sekelilingnya. Oleh karena itu setiap manusia mengharapkan agar hukum

dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan

1

kepentingan masyarakat terlindungi terhadap bahaya yang ada di

sekelilingnya.

Dengan demikian maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu

melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta

pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah

kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “onrecht”, tentang

apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah

sumber segala hukum.

Dengan perkataan lain kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena

setiap manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan, dihayati karena

dengan demikian kepentingannya akan terlindungi. Kalau hukum itu

dilaksanakan atau dihayati, tidak dilanggar, maka kepentingan saya,

kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat terlindungi. Dengan

demikian kesadaran hukum bukan monopoli dari sarjana hukum saja, bukan

hanya harus dimiliki oleh hakim, jaksa dan polisi saja, tetapi pada dasarnya

ada pada diri setiap manusia baik ia terpelajar maupun tidak.

Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang-

undang” menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada

diri setiap manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan

sebagian dari cita-sita manusia, sebagai sesuatu yang tidak nyata, suatu

presumption yang banyak terdapat didunia hukum. Setiap orang dianggap

tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar

kepentingan kita atau masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya

dari sekitarnya, meskipun kenyataannya tidak tahu. Bahkan asas hukum

tersebut mengasumsikan asas hukum lain yang berbunyi “ketidak tahuan akan

undang-undang tidak merupakan alasan pema’af” (“ignorantia leges excusat

neminem”). Dipelosok desa yang terpencil seorang pencuri ayam diajukan

dimuka pengadilan. Ia tidak dapat membela diri untuk tidak dihukum, dengan

mengatakan bahwa ia buta huruf dan tidak tahu kalau ada Kitab Undang-

undang Hukum Pidana yang mengancam pencuri ayam dengan hukuman

penjara. Seorang suami terpelajar melaporkan isterinya meninggal hanya agar

supaya dapat nikah lagi. Dalam hati kecilnya, kalau ia mau jujur, ia akan

2

menilai perbuatannya itu tidak terpuji, melanggar hukum. Seharusnya ia sadar

(hukum) bahwa hal itu tidak baik, melanggar hukum, meskipun ia tidak

pernah tahu akan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan PP no.45

tahun 1990.

Laporan ini merupakan hasil dari penelitian kuesioner yang membahasa

mengenai kesadaran hukum masyarakat di Desa Sembung, Kecamatan

Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dan lebih mengkhusus pada Banjar

Pempatan. Hal itulah yang mendasari penulisan hasil penelitian kuesioner

yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Secara Umum”.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan yang telah dan akan dicapai pada penulisan dan penelitian hasil

kuesioner pada Banjar Pempatan, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi,

Kabupaten Badung, Bali diantaranya:

1.2.1 Guna mengetahui tingkat kesadaran hukum di dalam Banjar

Pempatan.

1.2.2 Sebagai salah satu bagian dari kegiatan Kerja Sosial 2013 oleh

Komite Fakultas Hukum Universitas Udayana.

1.2.3 Sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tri

Dharma Perguruan Tinggi.

1.2.4 Menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan Mahasiswa terhadap

lingkungan sekitar.

1.2.5 Menanamkan pemahaman serta kepedulian hukum antara

mahasiswa dengan masyarakat.

1.2.6 Membantu pelaksanaan pembangunan hukum masyarakat desa

dalam bentu partisipasi aktif.

1.3 Tempat dan Waktu Kegiatan

Adapun penyebaran kuesioner dilakukan pada:

Bertempat di : Banjar Pempatan, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi,

Kabupaten Badung.

3

Waktu : Sabtu, 5 Oktober 2013 pukul 12.00 wita -14.00 wita

1.4 Peserta dan Koresponden Kuesioner

Peserta yang menyebarkan kuesioner serta mewawancarai koresponden adalah

peserta yang terdaftar dalam acara Kerja Sosial 2013, sedangkan koresponden

sendiri adalah warga yang bermukim di Banjar Pempatan, Desa Sembung,

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

1.5 Sistematika Singkat Kuesioner

Adapun penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mahasiswa dibagi berpasangan sehingga dalam mewawancarai warga, satu

orang warga dalam satu KK diwawancarai oleh dua orang mahasiswa. Hal ini

dikarenakan perbandingan antara tolah mahasiswa sebagai peserta dengan

total warga dalam Banjar Pempatan yakni 2:1.

4

BAB II

PENGOLAHAN DATA KUESIONER

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam

kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir

yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang

atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi

yang diperlukan oleh peneli]ti (Mardalis: 2008: 66). Penelitian ini menggunakan

angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara

Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan

yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban (Depdikbud:1975)

Angket adalah suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab

secara tertulis juga ( WS. Winkel, 1987) Angket merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data ( I.

Djumhur, 1985 ) Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data

yang tidak memerlukan kedatangan langsung dari sumber data ( Dewa Ktut

Sukardi, 1983 ). Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus

dijawab atau dikerjakan oleh orang/anak yang ingin diselidiki atau responden

(Bimo Walgito, 1987). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan

pengertian angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian

pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subyek untuk mendapatkan jawaban

secara tertulis.

Pada kali ini, tim Advokasi menggunakan sistem pengambilan data yang mana

pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner tersebut tediri dari sebagai berikut:

a. Pertanyaan langsung vs Pertanyaan tidak langsung

Perbedaan mendasar antara Pertanyaan Langsung dan Pertanyaan Tidak

Langsung ialah terletak pada tingkat kejelasan suatu pertanyaan dalam

mengungkap informasi khusus dari responden. Pertanyaan Langsung

5

menanyakan informasi khusus secara langsung dengan tanpa basa-basi

(direct), dimana jawaban diperoleh dari sumber pertama tanpa

zmenggunakan perantara. Pertanyaan Tidak Langsung menanyakan

informasi khusus secara tidak langsung (indirect), dimana Jawaban angket

itu diperoleh dengan melalui perantara, sehingga jawabannya tidak dari

sumber pertama.

Contoh :

Pertanyaan Langsung: Apakah Saudara mengenal tersangka pembunuhan?

Pertanyaan Tidak Langsung: Bagaimana pendapat saudara terhadap

pembunuhan yang dilakukan oleh budi?

a. Pertanyaan Khusus v.s Pertanyaan Umum

Pertanyaan Khusus menanyakan hal-hal yang khusus yang dibutuhkan

oleh penulis. Sedang Pertanyaan Umum biasanya menanyakan informasi

mengenai identitas dari koresponden. Lebih baik pertanyaan dimulai dari

umum ke khusus.

Contoh pertanyaan :

Pertanyaan Khusus: Apakah saudara mengenal sistem Kanban?

Pertanyaan Umum: Berapa umur anda?

b. Pertanyaan Tentang Fakta v.s Pertanyaan Tentang Opini

Pertanyaan tentang fakta yang menghendaki jawaban dari responden

berupa fakta; sedang Pertanyaan tentang opini menghendaki jawaban yang

bersifat opini. Pada praktiknya dikarenakan responden mungkin

mempunyai memori yang tidak kuat ataupun dengan sadar yang

bersangkutan ingin menciptakan kesan yang khusus; maka Pertanyaan

tentang fakta belum tentu sepenuhnya menghasilkan jawaban yang bersifat

faktual.

Demikian halnya dengan pertanyaan yang menanyakan opini belum tentu

sepenuhnya menghasilkan jawaban yang mengekspresikan opini yang

jujur. Hal ini terjadi karena responden mendistorsi opininya didasarkan

pada adanya “tekanan sosial” untuk menyesuaikan diri dengan keinginan

social dan lingkungannya.

6

Contoh:

Pertanyaan Tentang Fakta: Majalah apa yang anda sukai?

Pertanyaan Tentang Opini: Mengapa saudara menyukai majalah Aneka?

c. Pertanyaan dalam bentuk kalimat tanya v.s. Pertanyaan dalam bentuk

kalimat pernyataan.

Pertanyaan dalam bentuk kalimat tanya memberikan pertanyaan langsung

kepada responden dimana jawaban yang diperoleh dapat beraneka ragam;

sedang pertanyaan dalam bentuk kalimat pernyataan menyediakan

jawaban persetujuannya.

Contoh:

Pertanyaan dalam bentuk kalimat tanya: Apakah saudara setuju dengan

pemilihan rector secara langsung?

Pertanyaan dalam bentuk kalimat pernyataan: Pemilihan rector secara

langsung akan dilaksanakan.

Jawabannya: a. setuju b. tidak setuju

7

BAB III

ANALISIS DATA

Dimana dalam kuesioner terdapat 15 soal yang terdiri atas 12 soal objektif dan 3

soal esay yang harus di isi oleh mahasiswa peserta KERSOS dengan hasil

wawancara oleh masyarakat banjar pempatan, desa sembung, kecamatan

mengwi,badung. Berikut hasil analisis data dari masing-masing soal.

1. Pada soal ini membahas mengenai kepemilikan surat-surat administrasi

kependudukan pada masyarakat, Dari pertanyaan yang ada, masyarakat

banjar tersebut diatas ada 70,6% yang menyatakan bahwa mereka telah

memiliki surat-surat administrasi kependudukan secara lengkap, berikut

datanya:

Diagram 3.1 Mengenai Data Kepemilikan Surat Administrasi Kependudukan

2. Soal berikut menanyakan mengenai bagaimana proses pembuatan surat-

surat administrasi tersebut, dan dari data yang ada sebanyak 88,6%

memilih untuk mengurus sendiri pembuatan surat-surat tersebut.

Diagram 3.2 Mengenai Proses Pembuatan Surat Administrasi Kependudukan

8

3. Soal ini membahas tentang biaya proses administrasi kependudukan

dimana biaya administrasi tersebut telah di gratiskan oleh Pemerintah

Pusat. Dan Sebanyak 69,3% masyarakat telah mengetahui bahwa proses

tersebut tidak dipungut biaya.

Diagram 3.3 Mengenai Pengetahuan Masyarakat tentang Biaya Kepengurusan

4. Soal berikut masih berhubungan dengan soal sebelumnya, dimana

membahas mengenai tindakan yang akan diambil oleh penduduk yang

belum memproses surat kependudukannya dan tidak mengetahui tentang

biaya kepengurusan surat-surat tersebut gratis, dan sebanyak 64,8%

menjawab akan segera memproses administrasi kependudukan tersebut.

Diagram 3.4 Mengenai Kesiapan masyarakat untuk proses kepengurusan

5. Soal berikut diperuntukkan untuk penduduk yang sudah menikah, dan

membahas mengenai kepemilikan dan keaslian dari akta nikah dan

sebanyak 78% menyatakan bahwa telah memiliki dan yakin akan keaslian

dari akta nikahnya.

Diagram 3.5 Mengenai Kepemilikan dan Keaslian akta nikah

9

6. Soal berikut membahas tentang sifat kepemilikan tanah oleh penduduk

setempat, dimana dalam sehari-hari dapat berupa hak milik, hak sewa

pakai, serta warisan. Sebanyak 89,5% menyatakan bahwa sifat

kepemilikannya adalah hak milik dan warisan.

Diagram 3.6 mengenai Sifat Kepemilikan tanah

7. Soal berikut menanyakan tentang telah didaftarkannya atau tidak serta

kepemilikan sertifika tanah tersebut, dan sebanyak 86,2% menyatakan

bahwa tanah tersebut telah didaftarkan dan memiliki sertifikat atas tanah.

Diagram 3.7 mengenai sertifikasi tanah

8. Soal berikut mengenai pengetahuan koresponden tentang tanah ayahan

desa. Dan sebanyak 64,9% koresponden menyatakan bahwa mengetahui

tentang tanah ayahan desa.

10

Diagram 3.8 mengenai tanah ayahan desa

9. Soal berikut membahas tentang pengetahuan warga terhadap keberadaan

tanah ayahan desa yang berada di Desa Sembung, dan sebanyak 63,6%

menyatakan bahwa warga mengetahui letak tanah ayahan desa tersebut

yaitu di selatan desa.

Diagram 3.9 mengenai letak tanah ayahan desa

10. Soal berikut membahas mengenai pengetahuan penduduk tentang tindakan

KDRT yang sedang marak terjadi di masyarakat secara umum, dan

sebanyak 63,2% warga menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang

KDRT.

Diagram 3.10 mengenai KDRT

11

11. Pertanyaan berikut membahas tentang KDRT yang pernah terjadi baik

melihat, mendengar maupun mengalaminya secara langsung, dan sebanyak

86,2% menyatakan bahwa tidak pernah mengalami tindakan KDRT

tersebut.

Diagram 3.11 mengenai tindakan nyata KDRT

12. Pertanyaan berikut mengenai tindakan kekerasan terhadap pembantu

rumah tangga apakah merupakan tindakan KDRT, dan sebanyak 79,8%

menjawab bahwa memang merupakan tindakan KDRT.

Diagram 3.12 mengenai kekerasan terhadap pembantu rumah tangga

13. Pertanyaan selanjutnya merupakan pertanyaan essay, yang membahas

tentang tindakan yang bagaimana dapat disebut sebagai tindakan DRT,

dan melalui kuesioner dapat diketahui bahwa mayoritas warga mengetahui

bahwa KDRT merupakan tindakan yang menyimpang yang dilakukan

dalam lingkup rumah tangga.

14. Pertanyaan berikut masih merupakan pertanyaan essay,yang membahas

tentang bagaimana hukuman yang pantas bagi pelaku tindakan KDRT, dan

banyak koresponden menyatakan agar melaporkan ke pihak yang

berwajib, dalam hal ini adalah pihak kepolisian.

12

15. Pertanyaan terakhir berikut membahas mengenai tata cara penyelesaian

yang berlaku, dimana hukum adat dan hukum modern memiliki tata cara

penyelesaian yang berbeda. Dari pertanyaan ini dapat diketahui bahwa

koresponden lebih banyak memilih menindaklanjuti dengan tata cara

hukum adat karena dianggap lebih efektif.

13

BAB IV

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian analisis data kuesioner diatas, dapat diketahui beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

4.1 secara umum sebagian besar warga telah memiliki dan melengkapi identitas

melalui administrasi kependudukan dan lebih cenderung untuk memproses dengan

sendirinya.

4.2 Secara mayoritas warga yang telah menikah juga memiliki akta nikah, dan

warga yang memiliki tanah telah bersertifikat dan sifat tanah tersebut adalah tanah

warisan.

4.3 Secara umum warga juga mengetahui tentang tanah ayahan desa dan letak

tanah tersebut.

4.4 secara mayoritas, warga mengetahui tentang tindakan KDRT dan warga juga

tidak pernah mengalami tindakan tersebut.

4.5 secara umum warga juga menyatakan bahwa hukum adat dinilai lebih efektif

untuk menindaklanjuti masalah hukum daripada hukum modern.

14

LAPORAN HASIL KUESIONER

PENELITIAN ADVOKASI

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SECARA UMUM

BANJAR PEMPATAN, DESA SEMBUNG, KEC. MENGWI, BADUNG

KERJA SOSIAL 2013

KOMITE MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

15

DI SUSUN OLEH :

Team Advokasi KERSOS 2013

- Therisya Karmila (koor)

- Dyah Ayu Sukma

- Yeremia Sinaga

- Irvan Cipayung

- Ida Bagus Wahyu

- Wisnu Diatmika

- Narayana

- Wanda Dwipayana

- Julian Albert

16

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL KUESIONER

PENELITIAN ADVOKASI

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SECARA UMUM

BANJAR PEMPATAN, DESA SEMBUNG, KEC. MENGWI, BADUNG

Denpasar, 7 Oktober 2013

Panitia Pelaksana KERSOS 2013

Fakultas Hukum UNUD

Ketua, Koor. Advokasi,

                                                                                               

I Gusti Ngurah Adityanatha                               Therisya Karmila

KM. 213048                                                          KM. 213026

Mengetahui,

Fakultas Hukum UNUD                                         KMFH - UNUD

Pembantu Dekan III,                                              Sekretraris Jendral,

 

 

I Wayan Suardana.,SH.,MH                                Yuda Purwantara

NIP.19571231 198602 1 101                                   KM. 212031      

17

RINGKASAN

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Tim Advokasi Kerja Sosial 2013

dalam rangka pelaksanaan progam kerja tahunan wajib adalah melakukan

penelitian advokasi dengan cara menyebarkan kuesioner pada tempat yang di

fokuskan untuk kegiatan Kerja Sosial. Yang mana kegiatan kali ini dilakuan di

salah satu banjar yaitu Banjar Pempatan, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi,

Kabupaten Badung, Bali.

Dengan mengambil tema “Kesadaran Masyarakat Secara Umum” diperoleh

beberapa informasi yang dapat kita jadikan acuan dasar di desa tersebut

bagaimana efektifitas hukum berlaku, yakni sebagai berikut:

4.1 secara umum sebagian besar warga telah memiliki dan melengkapi identitas

melalui administrasi kependudukan dan lebih cenderung untuk memproses dengan

sendirinya.

4.2 Secara mayoritas warga yang telah menikah juga memiliki akta nikah, dan

warga yang memiliki tanah telah bersertifikat dan sifat tanah tersebut adalah tanah

warisan.

4.3 Secara umum warga juga mengetahui tentang tanah ayahan desa dan letak

tanah tersebut.

4.4 secara mayoritas, warga mengetahui tentang tindakan KDRT dan warga juga

tidak pernah mengalami tindakan tersebut.

4.5 secara umum warga juga menyatakan bahwa hukum adat dinilai lebih efektif

untuk menindaklanjuti masalah hukum daripada hukum modern.

18i

DAFTAR ISI

RINGKASAN .............................................................................................i

DAFTAR ISI ...............................................................................................ii

PENDAHULUAN .......................................................................................1

PENGOLAHAN DATA KUESIONER ......................................................5

ANALISIS DATA .......................................................................................8

KESIMPULAN ...........................................................................................13

LAMPIRAN

19ii