KONSEP MASYARAKAT MADANI

MENURUT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Azizah Febriyani NIM: 101033221823

JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2007

KONSEP MASYARAKAT MADANI

MENURUT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial

Oleh

Azizah Febriyani NIM: 101033221823

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Masykur Hakim Dra. Haniah Hanafie, M.Si

JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2007

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul KONSEP MASYARAKAT MADANI

MENURUT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) telah diujikan dalam

sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta pada 03 Januari 2008. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Strata Satu (S.1) pada Jurusan Pemikiran

Politik Islam.

Jakarta, 03 Januari 2008

Ketua Sekretaris

Drs. Bustamin, M.B.A. Dra.Wiwi Siti Sajaroh, M.A.

NIP: 150.289.320 NIP: 150.270.808

Penguji I Penguji II

Dr. Sirajuddin Aly, M.A. Drs. Chaedir S. Bamualim, M.A.

NIP : 150.318.684 NIP : 150.295.313

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Masykur Hakim, M.A. Dra. Haniah Hanafie, M.Si.

NIP : 150.256.971 NIP : 150.299.932

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kata yang paling menyenangkan untuk mengungkapkan kebahagiaan

yang penulis rasakan kecuali rasa syukur tiada terhingga kepada Allah SWT telah

– diluar kemampuan penulis – memberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi

ini yang berjudul “Konsep Masyarakat Madani Menurut Partai Keadilan

Sejahtera (PKS)“, sebagai tugas akhir masa studi di Universitas Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa melibatkan banyak

kalangan yang selalu penulis kenang, keterlibatan mereka sangat membantu

penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena

itu, penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta, khususnya Orang Tuaku, Ayahanda Aziz Luthfie dan

Ibunda Maswanih yang tak pernah lupa mengirimkan lantunan doa dan

harapan walau sakit yang diderita tak mengurangi rasa kasih dan sayang

sehingga menumbuhkan semangat ananda untuk terus menyelesaikan skripsi

ini. Keduanya adalah mutiara terindah yang tiada sebanding dengan apapun di

dunia ini. Pengorbanan dan ketulusan tiada henti-hentinya mengalir,

menjadikan penulis sosok yang tiada kenal kata pantang menyerah. Adik-

adikku: Mohammed Nasser (Acen), Adisty Noorsyifa (Adis), yang selalu

menghibur dan membuat tawa dan bahagia sehingga hari-hari sangat

berwarna. Mamah Ana yang cantik yang selalu mengajarkan doa-doa

mujarabnya, Dady Otsuka yang memberikan bantuan materil…you’re my

angle.

2. Bpk. Drs. Agus Darmadji, M.Fil (Selaku Ketua Jurusan PPI), Ibu Dra. Wiwi

Siti Sajaroh, M.Ag (Selaku Sekjur PPI), serta para dosen yang tidak dapat

disebutkan satu-persatu yang telah dengan sabar membina penulis dalam

perkuliahan.

3. Dosen Pembimbing, Bpk. Dr. Masykur Hakim, MA dan Ibu Dra. Haniah

Hanafie, M.Si yang selalu menyempatkan waktunya dalam membimbing

pembuatan skripsi dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi penulis.

4. Ketua Badan Humas PKS, Bpk. Mabruri, MA, Bpk. Agus Wahid Rahman,

Bpk. Hasani, Amd. yang telah memberikan pengetahuan dan informasi dalam

proses perampungan skripsi ini, Ka Ratna yang telah meminjamkan buku-

buku tentang PKSnya.

5. Seluruh karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Ushuluddin UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Indonesia dan Universitas

Muhammadiyah Jakarta yang telah membantu penulis dalam memberi data-

data dan bahan-bahan yang tentunya sangat penulis butuhkan demi

terselesainya skripsi ini.

6. Watashino Ai “AF“ yang selalu dengan sabar mendengarkan segala keluh

kesah yang tak pernah habis, memberikan semangat dan mengingatkan jangan

berputus asa. Semoga keajaiban menghampiri kita.

7. Sahabat-sahabat sejatiku, Bu Kokom yang merangkap sebagai kakakku yang

bijak, tiada hari tanpa tertawa denganmu walaupun dalam keadaan duka.

Lencena, Wati, Lani, Ika yang bisa menghilangkan kepenatan dengan

ngerumpi...Luv U All watashino tomodachi...!!

8. Teman-teman seperjuangan, Okta, Isti, Nila, Lele, Wahyu yang membantu

walau kita hanya lewat email dan semua teman-teman PPI angkatan 2001.

9. Teman terbaruku The Barbie Band : Sayla, Eboy, Q-q, Jakur, Iman terima

kasih atas doanya tetap solid dan kudoakan band kalian sukses...ses..ses.

serta yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan

berupa motivasi dan kontribusinya terhadap skripsi ini.

Hanya kepada Allahlah penulis berlindung, berserah dan berharap.

Semoga DIA membalas segala bantuan dan pahala yang berlimpah dan skripsi ini

dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana mestinya. Amin.

Cirendeu, 4 Desember 2007

Azizah Febriyani

DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................ ii HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii HALAMAN PERNYATAAN........................................................................ iv KATA PENGANTAR .................................................................................... v DAFTAR ISI................................................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.......................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah...................................... 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................... 6

D. Metode Penelitian.................................................................... 6

E. Sistematika Penulisan.............................................................. 7

BAB II SEPUTAR MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani............................................... 8

1. Masyarakat Madani dan Perkembangannya .................... 8

2. Perbedaan Masyarakat Madani dan Civil Society ........... 19

3. Masyarakat Madani Menurut Al-Quran........................... 24

B. Pilar Penegak Masyarakat Madani.......................................... 27

C. Karakteristik Masyarakat Madani ........................................... 28

D. Hubungan Masyarakat Madani dan Negara............................ 32

BAB III KONSEP MASYARAKAT MADANI MENURUT PARTAI

KEADILAN SEJAHTERA

A. Keadaan Masyarakat di Indonesia .......................................... 37

B. Cita-Cita Partai Keadilan Sejahtera ........................................ 41

C. Konsep Masyarakat Madani Menurut Partai Keadilan Sejahtera 43

1. Membangun Indonesia yang Adil ....................................... 47

2. Membangun Indonesia yang Sejahtera ............................... 47

3. Membangun Indonesia yang Bermartabat .......................... 48

D. Peran PKS dan Strateginya dalam Mewujudkan Masyarakat

Madani Di Indonesia ............................................................... 49

1. Peran PKS Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Di Indonesia ...................................................................... 49

2. Strategi PKS Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Di Indonesia ...................................................................... 54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 58

B. Saran-saran.............................................................................. 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1990-an di Indonesia istilah “masyarakat madani” sering

diperbincangkan di kalangan kaum intelektual terbatas dan wacana ini

semakin semarak ketika media massa cetak seperti surat kabar-surat kabar,

majalah-majalah ikut mempublikasinya ketengah-tengah publik.

Dalam perkembangan berikutnya setiap kali ada wacana tentang politik

Islam dan pemberdayaan umat, maka yang lebih sering digunakan oleh media

massa dan buku-buku adalah istilah “masyarakat madani”, dan menjadi

semakin populer dan akrab di telinga kaum intelektual Indonesia hingga

sekarang ini. Pengertian masyarakat madani itu sendiri ialah suatu masyarakat

yang berbudaya, maju dan modern, setiap warganya menyadari dan

mengetahui hak-hak dan kewajibannya terhadap negara, bangsa, dan agama

serta terhadap sesama, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.1 Mereka

adalah gambaran masyarakat yang diidealkan oleh Islam, dan pernah menjadi

bagian dari sejarah Rasulullah SAW ketika beliau memimpin negara Islam

pertama di Madinah. Masyarakat madani yang didambakan manusia modern

adalah masyarakat yang pluralistik, salah satu prinsip masyarakat madani

yaitu pluralisme , yaitu adanya sikap menghargai dan menerima disertai sikap

yang tulus atas realita kemajemukan merupakan dekrit Allah SWT dan desain-

1 Dr. Masykur Hakim dan Tanu Wijaya, Model Masyarakat Madani,(Jakarta:Intimedia, 2003), h.1.

Nya untuk umat manusia. Memiliki sikap toleran terhadap perbedaan-

perbedaan yang ada serta dapat memberikan iklim kebebasan yang kondusif

untuk ,mengemukakan pendapat dan mengekspresikan sikap dan

pemikirannya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Banyak

kontroversi tentang istilah masyarakat madani terjadi dikarenakan kata asli

diambil dari bahasa inggris civil society, namun penulis mengartikan

masyarakat madani dan civil society mempunyai arti yang sama. Kita telah

mengenal benturan antara “ Islam modernis” dan “ Islam tradisionalis”, “Islam

struktural” dan Islam kultural”, “Islam pro-negara” dan “Islam pro-

masyarakat. Biasanya kalau kelompok yang pertama diidentikan dengan

ICMI, Muhammadiyah atau generasi “Masyumi” baru maka yang terakhir

lebih diwakili oleh NU. Dan setelah itu, kemunculan benturan antara

pendukung “ masyarakat madani dan pendukung “masyarakat sipil” juga tak

lepas dari pengelompokan-pengelompokan lama, yang mewakili masyarakat

madani adalah pihak-pihak yang dulunya dianggap berkecimpung dalam Islam

struktural, Islam modernis atau Islam pro-negara, sementara pendukung

masyarakat sipil juga tetap dari kelompok lama, NU.2 Selain itu, benturan

tersebut bukanlah peristiwa yang baru muncul belakangan ini, tepatnya di

penghujung tahun 1998, akar-akarnya telah muncul ditahun 1997 atau bahkan

sebelumnya. Menurut Bahtiar Effendy mengatakan bahwa tidak ada

pemisahan antara civil society dan masyarakat madani. Masyarakat madani

2 Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran “Civil society” dalam Islam Indonesia,(Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, cet: ke-1), h. 246.

adalah juga civil society, tanpa ada pemisahan antara satu dengan lainnya,

antara yang diterima NU dan yang lainnya tidak.3

Dalam masyarakat madani, warga negara disadarkan posisinya sebagai

pemilik kedaulatan dan hanya untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan yang

mengatasnamakan rakyat. Lebih dari itu negara juga telah berhasil mengontrol

masyarakat madani melalui berbagai cara korporatis dan mendapatkan

konsesus politik melalui hegemoni ideologi di beberapa negara, faktor agama

merupakan faktor yang dominan bagi tumbuhnya masyarakat madani, dalam

arti bahwa agama mempunyai kontribusi besar bagi lahirnya kesadaran

masyarakat terhadap batasan-batasan kekuasaan negara dan hubungannya

dengan negara-negara lainnya, Dalam masyarakat madani di Indonesia saat ini

hanya sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan starategi yaitu memobilisasi

suara.

Hubungan antara negara dan masyarakat madani Indonesia selalu berada

dalam posisi subordinat, khususnya bagi mereka yang berada pada strata sosial

bawah. Kebutuhan akan adanya suatu peranan politik yang lebih luas dalam

masyarakat madani, karena itu merupakan tantangan mendesak dalam masa

depan yang dekat ini untuk memperlancar proses demokratisasi. Menurut

Nurcholish Madjid masyarakat madani adalah “Rumah” persemaian

demokrasi. Azyumardi Azra mengatakan bahwa masyarakat madani lebih dari

sekedar gerakan pro demokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan

masyarakat berkualitas dan bertamadun (civility). Banyak gerakan milinerian

di Indonesia didasarkan pada ajaran-ajaran eksaktologis agama yang

3 Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat madani: Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia h. 248.

semuanya bertujuan untuk menegakkan sebuah masyarakat yang ideal, bebas

dari ketidakadilan sosial dan penindasan politik yang dilakukan negara, ini

memperlihatkan kemampuan masyarakat madani untuk melawan ideologi

dominan dan praktik-paktik negara. Setelah orde baru didirikan dan politik

direkonstrukturisasi agama secara pelan-pelan tidak mengalami lagi politisasi.

Itulah sebabnya agama di Indonesia masih harus mendefinisikan peranannya

masa kini, jika menginginkan peranan yang lebih signifikan untuk

berkembangnya masyarakat madani. Salah satu tujuan masyarakat madani ini

adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh terencana dan sistematis untuk

mewujudkan otonomi masyarakat sehingga mereka tidak tergantung kepada

negara, seperti Indonesia sudah terdapat potensi-potensi dasar masyarakat

madani dengan adanya berbagai pergerakan dan organisasi Islam.

Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan salah satu

partai Islam yang berpengaruh pada saat ini.4 Yang tidak diperhitungkan

pada pemilu 1999 karena hanya mendapat 7 kursi di parlemen (1,7%suara)

dan tidak lulus batas minimal 2 % yang kemudian membuat partai itu

bergabung dengan pertai lain dari yang dulu ( 1999) partai keadilan (PK), kini

menjadi PKS (S= sejahtera),ada tambahan kata “sejahtera”. Pengamat

Indonesia asal Jepang, Takeshi Kohno, misalnya, menyatakan bahwa terjadi

kejutan yang demikian hebat dalam pilihan raya Indonesia 2004 yaitu

melambungnya suara yang diperoleh oleh Partai Keadilan Sejahtera yang

mendapat 45 kursi parlemen (7,30%).5 Dengan mencermati kegemilangan

4 Pada pilihan raya pada tahun 1999 partai ini bernama Partai keadilan (PK), tapi karena tidak lulus minimum (electoral treshold) partai ini kemudian bergabung dengan partai Islam lain yang namanya hampir sama yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 5 Airlangga pribadi, PKS: Lintasan baru politik Islam, www.Republika.co.id.

PKS itu dan banyaknya sanjungan para pakar terhadap PKS, tentu boleh jadi

PKS dalam pemilu-pemilu yang akan datang dapat memenangkan pemilihan

umum. Dengan kemenangan tentu parlemen akan dikuasai oleh PKS. Tentu

akan tercapai cita-cita PKS untuk mewujudkan dan menerapkan konsep

masyarakat madani di Indonesia menurut PKS.

Tapi mengingat PKS adalah partai Islam adalah bagaimana konsep

masyarakat madani yang mereka inginkan, apakah pandangan seperti partai-

partai Islam lainnya atau mereka punya konsep masyarakat madani sendiri?

Untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep masyarakat madani yang

diinginkan oleh PKS, penulis merasa perlu membahasnya dalam sebuah

skripsi yang berjudul :

KONSEP MASYARAKAT MADANI MENURUT PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA (PKS)

Sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jauh mengenai Konsep

Masyarakat Madani menurut PKS.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar skripsi ini lebih terarah, maka penulis di sini akan memberikan

perumusan masalah dan pembatasan masalah-masalah yang akan dibahas.

Seperti bagaimana pandangan PKS terhadap masyarakat madani sebagai salah

satu partai Islam.

Beberapa pertanyaan yang menjadi fokus permasalahan pada skripsi ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep masyarakat madani menurut PKS ?

2. Bagaimana peran PKS dalam mewujudkan masyarakat madani di

Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adal;ah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui konsep masyarakat madani yang diinginkan oleh PKS

2. Untuk mengetahui peran PKS dalam mewujudkan masyarakat madani di

Indonesia

D. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini pertama-tama

mendasarkan diri pada penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu

penulis berusaha memperoleh data-data dan informasi melalui literatur-

literatur kepustakaan, majalah-majalah, maupun artikel-artikel yang

berhubungan dengan masalah tersebut, serta melalui website, disamping

penelitian kepustakaan (Library Research) penulis juga melengkapi kajian ini

dengan menggunakan penelitian lapangan (Field Research) di antaranya

wawancara dengan tokoh-tokoh PKS sebanyak 3 orang yaitu :

1. Bapak A. Mabruri, MA: Ketua Badan Hubungan Masyarakat DPP PKS.

2. Bapak Agus Wahid Rahman: Ketua DPC PKS Ciputat Tangerang.

3. Bapak Hasani, Amd: Ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) PKS

Cirendeu Tangerang.

Dari tingkat Pusat PKS kemudian tingkat Cabang dan terakhir tingkat

Ranting dan karena mereka banyak terjun dengan masyarakat secara langsung

maka penulis memilih mereka untuk diwawancara dan juga untuk

mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit dan lebih akurat. Dalam

pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Adapun teknik penulisan skripsi ini secara umum menggunakan buku

Pedoman Akadamik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat tahun 2006.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah:

BAB I yaitu Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah,

Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian

dan Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Seputar Masyarakat Madani, terdiri dari: Pengertian

Masyarakat Madani, Pilar Penegak Masyarakat Madani, Karakteristik

Masyarakat Madani, Hubungan Masyarakat Madani dan Negara.

BAB III yaitu Konsep Masyarakat Madani Menurut PKS, terdiri dari:

Keadaan Masyarakat di Indonesia, Cita-Cita PKS, Konsep Masyarakat

Madani Menurut PKS, Peran PKS dan Strateginya Dalam Mewujudkan

Masyarakat Madani di Indonesia.

BAB IV yaitu Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Sejarah Lahirnya PKS

Sejarah lahirnya Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera tidak lepas dari dari kondisi riil sejarah umat Islam Indonesia dari Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto di era orde baru. Itu bisa dilihat dari diskriminasi yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini terhadap umat Islam. Partai Keadilan adalah partai politik yang didirikan oleh sejumlah aktivis muslim Indonesia baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa pendiri Partai Keadilan yang berasal dari kalangan kampus dalam negeri yang diantaranya berasal dari mantan aktivis Universitas Negeri ternama di Indonesia, seperti UI, IPB, UNDIP, ITB dan UGM.

Lahirnya gerakan dakwah kampus yang merupakan cikal bakal

kemunculan kader-kader Partai Keadilan di era reformasi berawal dari

munculnya kelompok anak muda yang memiliki semangat tinggi dalam

mempelajari dan mengamalkan Islam, sebagai respon dari tekanan politik

yang dilakukan pemerintah orde baru ketika itu terhadap umat Islam, dan juga

adanya sebuah ruang publik yang relatif lapang yang bernama masjid atau

mushalla kampus, tempat dimana idealisme kaum muda Islam itu mengalami

persemaian ideal secara tepat. Sementara masjid kampus adalah basis yang

dijadikan benteng pertahanan sekaligus basis gerakan dan faktor diatas

membuat anak-anak muda bersemangat dalam perjuangan dakwah Islam yang

semuanya bermula dari masjid Salman ITB. Kelompok santri inilah yang

pertama kali membuat kelompok-kelompok kecil berciri Islam. Mereka

terlembagakan dalam lingkungan usrah-usrah6 yang akrab dengan pemikiran

6 Usrah adalah istilah dalam bahasa arab yang artinya “keluarga”, merupakan bentuk gerakan keagamaan yang dikembangkan oleh aktivis mahasiswa islam di masjid Salman ITB dan kemudian dikenal dikalangan aktivis muda islam pada akhir 70-an dan awal 80-an.

ikhwnul muslimin. Orientasi ke ikhwanul muslimin-an inilah yang menjadi

pintu masuk bagi alumni timur tengah sebagai nara sumber atau penterjemah

gagasan-gagasan Islam timur tengah di Indonesia, mereka terlibat didalam

kegiatan dakwah kampus. Kenyataan bahwa timur tengah merupakan wilayah

yang memiliki keterkaitan erat dengan Indonesia adalah sesuatu yang tidak

bisa dibantah dan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor agama dan politik,

dimana sejak lama timur tengah telah memberikan kontribusi pemikiran dan

gerakan dalam dinamika keagamaan dan politik di Indonesia. Pada era

sebelum kemerdekaan bermunculan setelah pendirinya berinteraksi dengan

pemikiran dan gerakan Islam di arab Saudi maupun Mesir contohnya

Muhammadiyah7. PKS yang terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di

Mesir8, gerakan tarbiyah yang merupakan tulang punggung dan pendukung

utama partai ini mencoba untuk memformulakan ajaran-ajaran Islam dalam

kehidupan sehari-hari. Namun bayang-bayang Ikhwanul Muslimin dalam diri

partai ini membuat banyak pengamat Islam dan politik menganggap PKS tidak

ada bedanya dengan kelompok-kelompok Islam fundamentalis saat ini, karena

mengingat Ikhwanul Muslimin dalam persepsi mereka adalah organisasi Islam

fundamentalis terlarang di Mesir yang dianggap ancaman bagi kelangsungan

pemerintah yang berkuasa apabila dilihat dari sisi politik.

Momen keterbukaan politik yang diawali sejak decade 1990-an telah

menjadikan model dakwah tarbiyah ini semakin luas. Keterbukaan politik

yang diawali pemerintah ini, ditambah dengan kecenderungan

mengakomodasi kepentingan umat Islam telah membawa angin segar bagi 7 Yon Machmudi, Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia, (Bandung: Harakatuna, 2005), h.59. 8 Yon Machmudi, Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia, h. 69.

dakwah-dakwah di kampus. Bagi gerakan tarbiyah, era keterbukaan ini

membawa berkah yang luar biasa untuk ekspansi gerakan di kampus-kampus.

Usaha-usaha untuk kembali beraprtisipasi dalam dinamika politik dan sosial

Indonesia semakin terbuka. Aktivis-aktivis gerakan ini pun mulai meluaskan

sayapnya. Kesempatan untuk partisipasi langsung dalam kancah politik

nasional menjadi terbuka setelah rezim yang berkuasa selama 32 tahun

kemudian mengalami kehancuran. Lengsernya Soeharto pada 1998 telah

membuka iklim kebebasan yang luar biasa. Salah satu indikasi kebebasan itu

adalah bermunculannya partai-partai baru dengan berbagai macam karakter

dan warna, momentum tersebut tidak bisa disia-siakan oleh kader-kader usrah.

Mereka kemudian sepakat mendirikan partai politik yang berorientasi pada

ajaran Islam guna pencapaian tujuan dakwah Islam dengan cara-cara

demokratis yang dapat diterima banyak orang, dan kemudian partai tersebut

diberi nama Partai Keadilan.

Seperti namanya, partai yang banyak dimotori kalangan muda intelektual

ini mencerminkan substansi kehidupan yang paling dibutuhkan oleh

masyarakat saat ini, yaitu keadilan. Tepatnya tanggal 9 agustus 1998, bertepat

dihalaman Masjid Al-azhar, Partai Keadilan (PK) dideklarasikan sebagai

partai politik yang pertama mencantumkan Islam sebagai asas partainya.

Berdirinya Partai Keadilan bisa dikatakan berbeda dengan partai lainnya, baik

partai yang berbasis ideologis maupun non ideologis. Kelahiran Partai

Keadilan berangkat dari musyawarah yang cukup panjang, yang membahas

tentang penyikapan terhadap era reformasi yang membuka kebebasan untuk

berekspresi diantaranya mendirikan partai politik. Musyawarah untuk

membentuk partai pada jamaah Tarbiyah terjadi setelah Dewan Dakwah gagal

membuat satu partai politik yang berasaskan Islam, lahirnya Partai Bulan

Bintang dengan asas pancasila membuat sebagian anggota Dewan Dakwah

yang terlibat merumuskan partai Islam merasa kecewa. Pada saat itu, menurut

Abu Ridha, yang kini menjadi jamaah Partai Keadilan9, sesungguhnya sedang

menunggu dan memperhatikan Dewan Dakwah yang akan membidani

lahirnya partai politik Islam. Namun ketika lahir tidak dengan asas Islam maka

mereka kemudian mengadakan musyawarah tersendiri10.

Partai Keadilan yang kini menjadi Partai Keadilan Sejahtera didirikan

bukan inisiatif seseorang atau beberapa orang aktivisnya. Namun merupakan

perwujudan dari kesepakatan yang diambil dari musyawarah yang aspiratif

dan demokratis. Dalam telaah modernis dan fundamentalis gerakan politik

Islam, maka Partai Keadilan dikategorikan Partai Modernis. Dan pendirian

Partai Keadilan juga merupakan respon terhadap perubahan sosial yang terjadi

di awal reformasi.

Dalam perjalanannya, PKS memilih gerakan tarbiyah sebagai modelnya,

pola gerakan ini tidak hadir dengan tiba-tiba tapi telah dirintis oleh anak-anak

muda sekitar tahun 80-an. Gerakan tarbiyah sebagai sarana yang paling efektif

untuk melakukan introspeksi dan penyadaran Islam terhadap generasi muda,

menumbuhkan semangat berdakwah sambil belajar kesabaran menghadapi

kediktatoran orde baru, mengajak jalan dakwah dengan menghindari lawan

arus terhadap orang yang belum mengapresiasi Islam. Lebih dari itu gerakan

9 Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera (Ideologis dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 150. 10 Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera (Ideologis dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, h. 150.

tarbiyah juga mencoba mengemas gerakan dakwah secara elegan sesuai

kondisi zamannya, karena pada waktu itu setiap kritikan terbuka atau tertutup

terhadap pemerintahan orde baru, selalu dipandang apriori dan curiga

sehingga menyebabkan posisi umat Islam tidak memiliki ruang gerak yang

leluasa dalam aktivitas dakwahnya. Momentum reformasi 1998 saat yang

tepat untuk melakukan konsolidasi ummat. Idealnya hanya ada satu atau dua

partai Islam.

Buntunya titik temu dikalangan tokoh-tokoh Islam cukup beralasan

selama puluhan tahun dimasa orde baru hampir tidak ada komunikasi dan

konsolidasi untuk menyalurkan aspirasi politik umat Islam, karena memang

pemerintah orde baru tidak pernah menyetujui lahirnya partai Islam pada

kondisi tersebut. Pasca Masyumi di bubarkan oleh orde lama, partai seperti

mati suri, ketika mencoba bangkit kembali diawal orde baru tidak pernah

diberikan peluang. Demokrasi hanya sekedar saja, selain Golkar tidak

memungkinkan partai-partai lain dapat eksis.

Gerakan yang berkembang cepat dari ruang-ruang sempit seperti

mushalla dan kamar kost mahasiswa mendominasi model-model kegiatan

keagamaan di kampus-kampus umum mulai pertengahan 80-an sampai tahun

90-an. Menjelang reformasi 1998, saat mahasiswa kembali bergejolak dengan

berbagai aksi massa menuntut presiden soeharto mundur, gerakan dakwah

kampus ini menunjukkan kekuatannya.11 Selain dilembaga-lembaga formil

kemahasiswaan dikampus-kampus umum, kader-kader gerakan dakwah ini

mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa

11 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 18.

Muslim Indonesia (KAMMI). Transformasi tersebut tidak berhenti sampai

disitu, pada momentum reformasi setelah soeharto jatuh gerakan dakwah ini

melakukan langkah yang lebih berani untuk memunculkan dirinya kehadapan

publik dengan mengumumkan secara legal formal sebagai kekuatan politik

yang bernama Partai Keadilan.

Partai Keadilan mempunyai pendukung utama yang berasal dari

kalangan terdididk muda Islam merupakan sesuatu yang unik, pendukung

muda, intelektual dan berasal dari lingkungan Islam. Kombinasi faktor-faktor

muda terdidik dan Islam tampaknya kemewahan yang hanya dimiliki oleh

Partai Keadilan. Tarbiyah yang menjelma menjadi Partai Keadilan ini adalah

sebuah fakta sosial yang eksis ditengah masyarakat dan menunjukkan

perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu. Dari sebuah gerakan

dakwah bawah tanah dengan sistem yang ketat, menjadi sebuah kegiatan

keagamaan yang cenderung diterima secra longgar oleh mahasiswa dan

kemudian dikenal sebagai gerakan dakwah kampus.

Transformasi dari sebuah gerakan dakwah yang dianggap eksklusif di

mushalla-mushalla kampus, menjadi sebuah gerakan massa ditingkat

mahasiswa yang berhasil menguasai lembaga-lembaga formal kemahasiswaan.

Inilah titik yang paling krusial bagi perjalanan dakwah, dimana mereka

muncul ketengah publik secara terus terang dengan mengusung sebuah

bendera. Bentuk transformasi terakhir yang dijalani oleh gerakan dakwah ini

adalah mendirikan partai politik yang diberi nama Partai Keadilan

Dengan kerja keras seluruh kader tarbiyah, walaupun harus merubah

nama menjadi PKS karena tidak memenuhi electoral treshold. Ada tiga

komunitas kader PKS yang menjadi perintis kelahirannya. Pertama, para

aktivis kampus, Kedua, mahasiswa Indonesia yang belajar dari luar negeri,

antara lain Timur Tengah, Amerika, Eropa, Jepang. Ketiga, para aktivis ormas

Islam dan kalangan pesantren12. Semangat PKS membawa misi yang sama

dari kesinambungan sejarah perjuangan bangsa ini. Karena muncul sebagai

“partai yang disukai dengan 45,16% dari keseluruhan pemilih13 dan pilihan

mendirikan partai politik merupakan bentuk pemunculan publik yang paling

utuh dari gerakan dakwah yang selama ini bergerak dengan banyak nama.

Tidak ada lagi tokoh yang bersembunyi atau disembunyikan dibelakang layar

sebagaimana mereka bergerak dibawah tanah dan aktivitas sehari- hari yang

mereka lakukan dan menjadi trademark kelompok ini adalah aktivitas

dakwah.

Kelahiran Partai Keadilan tidak bisa dipisahkan dari momentum

reformasi yang terjadi pada tanggal 21mei 1998. Beberapa diantaranya adalah

munculnya aksi-aksi massa yang banyak menyuarakan berbagai kepentingan

yang selama ini tersumbat, dibebaskannya tahanan politik di masa orde baru,

berkembangnya kebebasan pers yang sangat luar biasa.14 Partai Keadilan

dideklarasikan di Jakarta pada bulan agustus ada dalam puncak pendirian

partai-partai. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran Partai Keadilan adalah

dalam kerangka merespon situasi eksternal yang dihadapi saat itu.

Momentum yang terjadi adalah faktor penarik sekaligus pendorong yang

sangat kuat bagi lahirnya keputusan mendirikan Partai politik, karena dalam

12 Www. Pk-Sejahtera.org. 13 Hasil poling dilakukan liputan 6 SCTV pada tanggal 06 Januari 2004, Www. Pk-Sejahtera.org. 14 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia, h. 215.

perjalanan sejarah gerakan dakwah ini tidak pernah ada indikasi

keterlibatannya dalam politik praktis bahkan dalam beberapa segi cenderung

menghindari persentuhan dengan politik baik dari sisi aktvitas maupun dalam

wacana yang dikembangkan.

Partai Keadilan lahir tidak mempunyai kaitan dengan Partai Politik

dimasa lalu seperti tudingan yang dimunculkan oleh orang-orang yang

khawatir terhadap kiprah partai dakwah ini, sebagaimana juga yang

ditudingkan DeRak 15 bahwa Partai Keadilan Partai bentukan cendana alias

antek orde baru karena sosok presiden pertamanya Dr.Ir.Nurmahmudi Ismail

yang berstatus pegawai negeri sipil di BPPT yang dipimpin oleh Bj Habibie.16

Sebelumnya memang ada dugaan bahwa kelompok aktivitas dakwah yang

mendirikan Partai Keadilan ini mempunyai kedekatan emosional dan politik

dengan kelompok Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII),17 namun pasca

reformasi DDII membidani lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB), sedangkan

anak-anak muda aktivis tarbiyah ini mendirikan Partai Keadilan.

Kekhasan Partai Keadilan bukan hanya dari segi kader saja, Partai

Keadilan semakin Khas ketika menegaskan dirinya bukan sebagai kail meraih

kekuasaan tapi sebagai pelayan umat dan bangsa.18 Tentu prinsip Partai

Keadilan sangat istimewa , terlebih melihat realitas politik di Indonesia yang

tak jauh dari mengejar prestise, uang dan kemewahan dunia bukan membela

rakyat.

15 Kepanjangan dari sebuah majalah Dewan Rakyat (DeRak). 16 Saksi, Partai Keadilan Menjawab Tudingan dan fitnah, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2004), h.8. 17 Organisasi dakwah yang didirikan mantan aktivis masyumi dan juga tempat dimana sejumlah tokoh gerakan dakwah ini sebelumnya berbasis. 18 H.Nandang Burhanuddin,Lc.,M.Si, Penegakan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan, (Jakarta: Al-Jannah, 2004), h. 23.

Posisi partai menurut Partai Keadilan, bahwa Partai bukanlah kelanjutan

logis dari kehendak untuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan politik

melainkan kelanjutan dari dakwah Islamiyah. Tak bisa tidak, partai politik lalu

berperan sebagai kekuataan alternatif terhadap perjuangan politik kaum

muslimin dalam mengemban tugas dakwah. Inilah yang dapat menjelaskan

mengapa Partai Keadilan mendeklarasikan dirinya sebagai partai dakwah.

Partai Keadilan selain mendeklarasikan dirinya partai dakwah juga

memploklamirkan dirinya sebagai partai kader, namun tidak ada penjelasan

rinci secara lebih lanjut dan jelas bahwa Partai Keadilan bukan murni Partai

kader tapi kombinasi antara partai kader dan partai massa.19

Asas yang dimiliki Partai Keadilan sebagaimana yang dimiliki oleh

sebagian besar partai Islam adalah Islam, Partai Keadilan Memaknai asas

Islam ini dalam 7 karakteristik yaitu:20

1. Moralis

2. Profesional

3. Patriotik

4. Moderat

5. Demokrat

6. Reformis

7. Independen

Contoh yang jelas dari karakteristik moderat yaitu pilihan Partai

Keadilan untuk berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dipahami

19 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia, h. 204. 20 H. Nandang Burhanuddin, Penegakan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan, h. 29-30.

dengan alasan taktis-strategis,Namun mereka menyatakan tidak layak bagi

sebuah partai Islam berkoalisi dengan PAN yang asas partainya bukan Islam,

memang PAN berasas pancasila dan dikategorikan partai nasionalis-religius.

Namun menurut mereka kenyataan bahwa Partai Keadilan Sejahtera

berkoalisi dengan partai yang mereka sebut dengan partai sekular menunjukan

“khianat” Partai Keadilan Sejahtera terhadap partai-partai Islam. Padahal

tujuan Partai Keadilan Sejahtera berkoalisi hanya pada kesamaan pada tingkat

visi terutama dengan figure ketua umum PAN, Amien Rais yang pernah

bersama-sama dengan partai dan pernah menjabat Ketua umum PP

Muhammadiyah. Bahkan dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan

bersama, dasar kepentingan unmat sebagai mayoritas bangsa bukanlah

pemikiran asing bagi Partai Keadilan Sejahtera dan PAN. PAN dan Partai

Keadilan Sejahtera juga satu kata dalam menolak pemberlakuan undang-

undang anti terorisme yang diyakini merugikan rakyat Indonesia, umat Islam

khususnya.21

Lima tahun kedepan, dakwah akan berhadapan dengan peluang dan

sekaligus tantangan yang besar. Peluang itu berupa terbukanya lahan-lahan

dakwah di berbagai bidang baik di ruang publik maupun lembaga-lembaga

swasta dan pemerintahan ekspansi dakwah. Ini membutuhkan ketersediaan

kader-kader dakwah dalam jumlah yang banyak yang memiliki keunggulan

normative dan aplikatif. Agar mampu menembus peluang dan tanatngan

dakwah kedepan, paling tidak ada tiga kompetensi yang harus dimiliki kader

yaitu memiliki kapasitas internal, kapasitas sosial dan kapasitas politik.

21 Saksi, Partai Keadilan Sejahtera Menjawab Tudingan dan Fitnah, h. 32.

Departemen kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera yang bertanggung jawab

terhadap masalah pengkaderan telah merumuskan 7 karakter khusus sebagai

profil kader Pk Sejahtera 2009:22

1. Kokoh dan Mandiri

2. Dinamis, Kreatif dan Inovatif

3. Spesialis yang berwawasan global

4. Murabbi Produktif

5. Mahir beramal jama’i

6. Pelopor pengubahan

7. Kepemimpinan Masyarakat

Setiap kader dimotivasi dan diberi kepercayaan untuk mendaya

gunakan semua potensi yang dimilikinya dalam menjalankan program itu,

sehingga terdorong ide-ide kreatif, inovatif dan sifat dinamis pada diri mereka.

Dakwah dihadirkan untuk melenyapkan semua kerusakan dan fitnah sesuai

sunahnya dakwah berjalan ditenganh medan pertarungan yang luas dan

kompleks.

B. Dari Partai Keadilan ke Partai Keadilan Sejahtera

Dari 48 partai kontestan pemilihan umum tahun 1999 hanya ada enam

partai yang dapat melewati batas electoral treshold 2 % yaitu PDIP, Partai

Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB. Sedangkan Partai Keadilan yang berada di

urutan ketujuh hanya memperoleh 1,6 % suara dan Partai Keadilan tidak

diperkenankan untuk mengikuti pemilihan umum selanjutnya, kalaupun ingin 22 DPP Partai Keadilan Sejahtera (Departemen Kaderisasi), Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), h. viii.

mengikuti pemilu maka Partai Keadilan harus bergabung dengan Partai Islam

lainnya atau membuat partai politik baru.23

Langkah antisipasi yang dilakukan Partai Keadilan untuk mengikuti

Pemilu 2004 bukan hanya mempersoalkan pasal electoral treshold, namun

Partai Keadilan juga mempersiapkan partai baru, jika nanti gagal dalam

memperjuangkan perubahan undang-undang partai politik. Dan pada tahun

2001 diadakan rapat pleno untuk mencari cara lain untuk meneruskan

perjuangan dakwah melalui jalur politik. Dalam rapat, ada dua pemikiran

muncul pertama, pemikiran bahwa sebaiknya Partai Keadilan menjadi

organisasi massa. Kedua, berhubung Partai Keadilan hanya terhalang

peraturan pemilu 199924 saja , maka strategi lain bisa dilakukan yaitu

membuat partai baru yang simbolnya tidak jauh berbeda dengan Partai

Keadilan.25

Dan pilihan yang diambil Partai Keadilan adalah melebur kedalam tubuh

Partai Keadilan Sejahtera karena Partai Keadilan Sejahtera dianggap memiliki

kesamaan visi dan cita-cita dengan Partai Keadilan. Hal ini tertuang dalam

Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma

Haji Jawa Barat, Bekasi pada 17 April 2003. dan pada 20 April 2003 secara

resmi Partai Keadilan menyatakan bersedia bergabung dengan Partai Keadilan

Sejahtera.26

23 Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, h. 287. 24 Undang-undang Pemilu tahun 1999 Bab VII pasal 39 mengenai syarat keikutsertaan dalam pemilihan umum. 25 Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, h. 289. 26 Www.Pk-Sejahtera.org, tanpa tanggal.

Dalam AD / ART Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan bahwa Partai

Keadilan Sejahtera didirikan pada Sabtu tanggal 20 April 2002. Dengan

demikian Partai Keadilan Sejahtera, yang dipimpin Al-Muzzamil Yusuf,

merupakan partai tersendiri yang secara organisasi berbeda dengan Partai

Keadilan sebelum Partai Keadilan bergabung secara resmi pada tanggal 3 Juli

2003. “Partai Keadilan Sejahtera sudah dipilih dalam Munas istimewa Partai

Keadilan sebagai wadah untuk melanjutkan dakwah dan perjuangan”, kata

Hidayat Nurwahid setelash pendeklarasian Partai Keadilan Sejahtera di

Lapangan Monas Jakarta.27

Menanggapi hal ini Al-Muzzammil Yusuf, ketua umum Partai Keadilan

Sejahtera sebelum Partai Keadilan bergabung, menyatakan kegembirannya.

Menurutnya, dengan bergabungnya Partai Keadilan dengan Partai Keadilan

Sejahtera diharapkan bisa menghasilkan sinergi positif dalam pemilu 2004.28

Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera yang

dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang,

dengan Hidayat Nurwahid menjadi ketua umum partai. Dengan penggabungan

ini seluruh aset milik Partai Keadilan menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera,

termasuk anggota dewan dan para kadernya.29

Secara umum ada yang membedakan penampilan antara Partai Keadilan

dan Partai Keadilan Sejahtera, ada beberapa perubahan seperti karakteristik

aktivis yang lebih militan tercermin pada wajah Partai Keadilan. Kebanyakan

dari mereka adalah aktivis-aktivis awal gerakan tarbiyah yang sedikit banyak

27 Www.Kompas.com, tanpa tanggal. 28 Www.Kompas.com, tanpa tanggal. 29 Www.Pk-Sejahtera.org, tanpa tanggal.

berinteraksi dan melihat secara langsung bagaimana rezim orba itu

berlangsung.30

Dalam hal dukungan, pemilu 1999 menunjukkan dukungan massa yang

masih terbatas bagi Partai Keadilan, dalam kampanyenya cenderung dihadiri

oleh kelompok tertentu yang sebagian besar adalah kalangan santri yang kaum

wanitanya kebanyakan memakai jilbab. Namun sebaliknya konfigurasi elit

Partai Keadilan Sejahtera lebih menampakkan warna yang lebih cair dan

terbuka. Kampanye yang diorganisasi oleh Partai Keadilan Sejahtera nampak

lebih menarik dan kreatif.

Yang juga membedakan antara Partai Keadilan dan Partai Keadilan

Sejahtera adalah pada penekanan isu-isu Islam dalam kampanye. Partai

Keadilan cenderung lebih lugas dalam menampakkan warna Islam dan

sebaliknya Partai Keadilan Sejahtera mulai mengurangi warna-warna

keagamaan yang mencolok dalam kampanye. Program-programnya pun

dibahasakan dalam bahasa umum yang mengena pada masyarakat bawah.

Jargon-jargon kampanye itu antara lain ‘PKS Bersih dan Peduli”.31

Tak hanya itu Partai Keadilan memperluas visi Partai Keadilan ke Partai

Keadilan Sejahtera. Visi Partai Keadilan dicanangkan sebagai “pelopor

penegakan sistem Islam dalam bingkai persatuan umat dan kesatuan bangsa”

setelah menyatu dengan Partai Keadilan Sejahtera, maka visi tersebut

dirumuskan lebih komprehensif lagi, yaitu sebagai” partai dakwah penegak

keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa”.32 Ada

30 Yon Machmudi, Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia, h. 105. 31 Yon Machmudi, Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia, h. 107. 32 Sapto Waluyo, Kebangkitan Politik Dakwah Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera Di Masa Transisi, (Bandung: Harakatuna,2005), h. 154-155.

persamaan antara visi dan misi Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera,

keduanya sama baik dalam redaksional maupun makna yaitu jadi pemersatu

umat dan bangsa. Walaupun kesannya didalam visi ini tugas penegakkan

sistem dan syariat islam menjadi terkubur namun kenyataannya penegakkan

sistem dan syariat islam itu justru melekat dalam jati diri “Partai Dakwah” ini.

Hal yang sama juga ada dalam misi Partai Keadilan salah satunya yaitu

“memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak

kezaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas”.

Sedangkan Partai Keadilan misinya berbunyi “ikut memberi kontribusi positif

bagi pengemban dan kemajuan peradaban dunia”.33

Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera secara resmi tertanggal 20 april

2002 merupakan langkah strategis dalam menjawab hambatan tentang

electoral treshold. Bisa dipastikan visi dan misi tidak bergeser dari khittah

yang ada, kalaupun ada perbedaan hanya dalam bentuk redaksional dan teknis

semata. Disini terlihat persamaan misi baik bentuk redaksional maupun makna

antara kedua partai tersebut.

C. Nama dan Lambang Partai

1. Nama Partai

Nama sebuah partai politik dan juga lambangnya tentu saja

mempunyai landasan filosofis yang dalam, demikian juga dengan nama

dan lambang Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang diberi nama Partai

Keadilan Sejahtera ini mengacu kepada tema universal dan substansi

keadilan itu sendiri. Kata “keadilan” dari kata bahasa arab, Yaitu ‘Adlu,

33 Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, h. 292.

‘Adala, ‘Aadil.34 Keadilan yang sebenarnya adalah keadilan yang ilahiah,

yang religius, yang mengacu kepada nilai-nilai agama dan moral. Yang

dimaksud adil adalah jangan sampai memunculkan sesuatu yang bersifat

zalim, sesuatu yang aniaya, yang menyebabakan kerusakan, kehancuran,

ketidak berlanjutan dan juga “keadilan” merupakan sunnah kauniyyah35

yang bisa membuka jalan bagi nilai kebenaran, kebaikan, keindahan dan

kebahagiaan sehingga diharapkan dengan menegakkan keadilan bangsa

Indonesia bisa lebih baik di masa depan.

Sedangkan keadilan dalam versi resmi DPP Partai Keadilan ialah

meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melampaui batas.36 Tambahan

nama “sejahtera” menjadi alternatif yang mendapat dukungan. Filosofis

dalam penamaan “sejahtera” yaitu untuk memberi tekanan yang lebih

besar, bukan saja pada perjuangan hukum pada tingkat politik, tapi juga

ingin menyelesaikan persoalan kesejahteraan yang ada pada masyarakat

tingkat bawah.

2. Lambang Partai

Dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahteradikatakan

lambang Partai Keadilan Sejahtera agak berbeda dengan kebanyakan

lambang partai Islam lainnya. Rata-rata mereka mencantumkan simbol

“bulan-bintang” seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Masyumi Baru

dan Partai Umat Islam (PUI). Partai Keadilan Sejahtera berlambangkan

34 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 234. 35Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, h. 155. 36Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia, h. 235.

dua bulan sabit dengan untaian padi tegak lurus berwarna kuning emas.

Dalam perisai segi empat persegi panjang berwarna hitam bergambar

ka’bah. Dibagian atas tertulis PARTAI KEADILAN dan dibagian dalam

kotak ka’bah tertulis SEJAHTERA berwarna kuning emas.37

Kenyataan ini sebagai sebuah upaya untuk membangun identifikasi

diri yang berbeda mewakili generasi baru dan semangat baru tanpa harus

dibayang-bayangi masa lalu. Lambang ini juga merangkum entitas yang

tegas dan kuat, nama yang digunakan untuk mengidentifikasi yang selama

ini banyak digunakan misalnya: gerakan Tarbiyah, gerakan Usrah, aktivis

Rohis (Rohani Islam).38

Tafsir dari lambang Partai Keadilan Kesejahteraan tersebut adalah

sebagai berikut:

Perspektif Gambar Makna

Bentuk Kotak Kesetaraan, keteraturan,

keserasian.

Ka’bah Kesatuan Umat

Bulan Sabit Lambang kemenangan

Islam, Dimensi Waktu,

Keindahan, Kebahagiaan,

Pencerahaan,

37 Www.Pk-Sejahtera.org, tanpa tanggal. 38 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, h. 238

Kesinambungan Sejarah

Untaian Padi Tegak

Lurus

Keadilan, Ukhuwah,

Istiqamah, Berani dan

ketegasan yang

mewujudkan

kesejahteraan

Warna Putih Bersih, Kesucian

Hitam Aspiratif, Kepastian

Kuning Emas Kecemerlangan,

Kegemilangan,

Kejayaan39

Makna lambang partai secara keseluruhan, Bermakna:

“menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran,

persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan umat dan

bangsa.40

D. Visi Misi dan Platform

VISI

Visi Umum :

“SEBAGAI PARTAI DAKWAH PENEGAK KEADILAN DAN

KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT

DAN BANGSA”

39 DPP Partai Keadilan, Sekilas Partai Keadilan, (Jakarta, 1998), h. 155. 40Www.Pk-Sejahtera.org, tanpa tanggal.

Visi Khusus :

“PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN

POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM

MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai: 1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam didalam proses

pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.

3. Kekuataan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai

kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yamg

rahmatan lil alamin.

4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia .

MISI

1. Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai

anashir taghyir.41

2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islami di

berbagai bidang sebagai markas taghyir dan pusat solusi.

3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi

penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.

41 Anashir Taghyir adalah unsur perubah, perubah peradaban, kondisi, akhlak kearah cahaya Islam.

4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan,

pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.

5. Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara

konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.

6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah

dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya

ukhuwah islamiyah dan wihdatuk-ummah dan dengan berbagai

komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam

merealisir agenda reformasi.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan

menolak kezaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang

tertindas.

Platform

Segi Kebijakan Makro Ekonomi

Lingkungan investasi bersih, moneter terkendali, redistribusi aset, privatisasi terencana.

Segi Pemberdayaan Ekonomi

UKM yang mandiri, pembelaan wong cilik, pembentukan balai latihan

kerja, redistribusi aset menganggur, ( land reform, restrukturisasi aset

publik), lembaga keuangan syariah.

Segi Sektor Petani

Reposisi petani berdaya, infrastruktur pertanian modern, organisasi

petani kuat, kebijakan perlindungan petani.

Segi Sektor Buruh

Peningkatan kualitas gerakan buruh, perubahan kebijakan, penegakan

hukum adil, paradigma baru dakwah advokatif.

Segi Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Optimalisasi sumber daya lokal, infrastruktur penunjang, aksesibilitas

dana, teknologi tepat guna, informasi pasar.

Segi Kebijakan Pendidikan

Penuhi anggaran pendidikan 20 % APBN, kesejahteraan kaum

pendidik, perlusan wajib belajar, sistem pendidikan komprehensif,

desentralisasi / deregulasi dan partisipasi masyarakat.

Segi Perempuan Indonesia

Perempuan Indonesi Bertakwa, Sejahtera, Cerdas, Berdaya,

Berbudaya.

Segi Keluarga Indonesia

Keluarga sejahtera, berkualitas, dan berdaya.

Segi Kepeloporan Pemuda

Kampanye regenerasi, pengembangan lembaga kader, terobosan

kepemimpinan, pembelajaran kolektif, konsensus baru untuk

kompetensi bangsa.

Segi Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Kesehatan adalah modal utama bagi kekuatan bangsa, kesehatan

paripurna yaitu keadaan tubuh, mental, moral, sosial dan spiritual yang

memungkinkan manusia hidup sejahtera untuk beribadah kepada Allah

Swt.

Segi Iptek dan Industri

Integrasi Iptek dan Industri, tekno-struktur, etika dan budaya,

mekanisme koordinasi, industri strategis.

Segi Lingkungan Hidup

Pembangunan integral, berkelanjutan, dan partisipasi total, serta

tanggung jawab internasional.

Segi Kebijakan Politik Nasional

Sistem pemilihan legislatif yang representatif, seleksi kepemimpinan

nasional dan lokal secara langsung, refrormasi birokrasi sistematik dan

berkesinambungan, pemberantasan korupsi yang tegas dan tanpa

pandang bulu, keteladanan pejabat publik dan kematangan masyarakat

mengontrol pemerintah, proporsionalitas dan efektivitas pelaksanaan

Otonomi Daerah.

Segi Pertahanan dan Keamanan

Reposisi Polri dan TNI yang profesional dan bertanggung jawab

kepada negara, peningkatan kesejahteraan prajurit, pendekataan

keamanan berlandaskan keadilan dan kesejahteran, penguatan armada

laut dan udara untuk mengamankan wilayah perbatasan, perekatan

etnik / agama / golongan yang beragama daalam bingkai kebangsaan

baru.

Segi Komunikasi dan Informasi

Penegakan etika profesi dan sanksi hukum, pemerintahan sebagai

fasilitator terhadap media publik, anti monopoli pemilikan media,

pengembangan media komunitas, pendidikan publik untuk menembus

akses informasi nasional dan lokal, RUU Kebebasan Informasi.

BAB II

SEPUTAR MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat madani atau yang disebut juga dengan civil society memiliki

banyak definisi dan definisi itu terus berkembang. Beberapa terjemahan yang

sering dipakai di Indonesia adalah masyarakat sipil, masyarakat madani,

masyarakat beradab dan masyarakat warga. Terjemahan masyarakat sipil

jarang digunakan karena dirasa menyederhanakan masalah karena pengertian

sipil sering didikotomikan dengan militer. Sementara masyarakat warga yang

dilontarkan oleh Franz Magnis Suseno juga jarang digunakan karena dianggap

lebih cocok sebagai terjemahan dari citizenship. Sedang masyarakat beradab

atau masyarakat madani diperkenalkan oleh Nurcholish Madjid dan ICMI.

1. Masyarakat Madani Dan Perkembangannya

Dilihat dari perspektif sejarah, maka akar pemikiran mengenai civil

society dapat dilacak jauh kebelakang. Versi awalnya dapat ditemukan dalam

karya Aristoteles yaitu Politike Koinonia (Political Society atau Community)

atau yang dirumuskan dalaam bahasa latin Societies Civilis, yaitu sebuah

komunitas politik tempat warga terlibat langsung dalam berbagai percaturan

ekonomi politik dan pengambilan keputusan.42

42 Azyumardi Azra, Pendidikan Kewargaan:Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani, (Jakarta: Tim ICCE UIN, 2003), h. 243.

Dalam perkembangan berikutnya, filsuf-filsuf besar seperti Hobbes dan

Locke yang merumuskan teori “kontrak sosial” memisahkan adanya negara di

satu sisi dengan masyarakat madani sisi lainnya. Menurut Hobbes, masyarakat

madani harus memiliki kekuasaan mutlak, agar mampu sepenuhnya

mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi setiap warga

negara terutama perilaku politiknya. Sementara menurut John Locke,

kehadiran masyarakat madani dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan

hak milik setiap warga negara dan berusaha menghidupkan peran masyarakat

dalam menghadapi kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para

bangsawan. Ini ia tulis dalam bukunya Civillian Government (Pemerintahan

Sipil). Dalam tulisannya itu, John Locke membangun pemikiran otoritas umat

untuk merealisasikan kemerdekaan dari kekuasaan elite yang memonopoli

kekuasaan dan kekayaan dan hal itu dapat diwujudkan dalam demokrasi

parlementer.43

Jika dalam rumusan Hobbes kontrak sosial hadir dalam bentuk political

or civil society maka Montesque makin mempertegas pembedaan tersebut

dengan menyatukan pemikiran dua”kontrak” (Sosial dan Pemerintahan) d atas

dengan hukum romawi yang membedakan antara civil society and public law,

yang terakhir ini mengatur hubungan antara penguasa dan yang dikuasai

sementara yang pertama mengatur antara sesama warga masyarakat .

43 Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, (Bandung: Mizan, 1993), cet ke-1, h. 296.

Terlepas dengan perbedaan yang ada, para pemikir diatas telah

meletakkan dasar bagi perumusan kembali konsep modern tentang masyarakat

madani. Hegel adalah pemikir yang kemudian mensintesakan berbagai

pemikiraan disekitar tema ini yang berkembang pada akhir abad 18. Menurut

Cohen dan Arato secara spesifik, komponen modern dalam konsep masyarakat

madani hasil sintesa Hegel ditandai oleh tiga ciri:

1) Hegel mengambil alih tradisi natural law dan rumusan Kant tentang

universilitas individu sebagai penggenggam hak dan kesadaran moral.

2) Ia menggeneralisasi pembedan yang dilakukan pada zaman pencerahan

antara negara dan masyarakat madani dan sekaligus melibatkan

interpretasinya.

3) Ia mengambil alih dari Ferguson dan disiplin baru, yakni ekonomi

politik yang memberikan penekanan pada masyarakat madani“the

locus and cariier of material civilization.

Menurut Hegel, masyarakat itu bukanlah satu-satunya yang dibentuk

dalam perjanjian kemasyarakatan (Social Contract). Dengan kata lain

masyarakat madani merupakan satu bagian saja daai tatanan politik (Political

Order). Secara keseluruhan bagian tatanan politik yang lain adalah negara.

Hegel membedakan antara masyarakat madani dengan masyarakat politik,

yaitu bahwa kalau masyarakat madani adalah bentuk perkumpulan yang

bersifat spontan dan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat tetapi

bergantung pada hukum, sedangkan masyarakat politik adalah lembaga hukum

dan politik yang mengayomi masyarakat secara keseluruhan.44 Sedangkan

Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai “masyarakat borjuis”.45

Maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Bila

Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material, maka Gramsci

meletakkannya pada superstruktur, berdampingan dengan negara yang ia sebut

sebagai Political Society.

Periode berikutnya, wacana masyarakat madani dikembangkan oleh

Alexis De Tocqueville yang mengkritik teori Hegel, yang menurutnya terlalu

memberikan posisi unggul terhadap Negara dan mereka sepakat untuk

mengembalikan dimensi kemandirian dan pluralitas dalam masyarakat

madani. Bagi De Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat madani lah

yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan

terwujudnya pluralitas dan kemandirian dalam masyarakat madani maka

warganegara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.46

Dari berbagai model pengembangan masyarakat madani diatas, model

Gramsci dan Tocqueville-lah yang menjadi inspirasi gerakan pro-demokrasi di

Eropa Timur dan Tengah pada akhir 80-an.

Masyarakat madani merupakan suatu entitas yang keberadaannya

menerobos batas-batas kelas (Marx) serta memiliki kapasitas politik yang

tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang (balancing force) dari

kecenderungan intervensionis negara (Hegel) dan pada saat yang sama mampu

pula menjadi kekuataan reflektif kritis tidak saja terhadap lingkungan

44 M.Dawam Rahardo, et-al, Membongkar Mitos Masyarakat Madani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet ke-1, h. 21. 45 Azyumardi Azra, Pendidikan Kewargaan: Demokrasi,HAM, Masyarakat Madani, h. 245. 46 Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1999) ,cet ke-2, h. 2.

eksternalnya, tetapi juga dirinya sendiri. Secara sederhana keragaman konsep

masyarakat madani terlihat dalam Bagan dibawah ini.

Di Indonesia, kata masyarakat madani merupakan istilah yang

diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim dalam acara festival istiqlal II di Jakarta

pada tanggal 26 september 1995, yang dalam pidatonya mengartikan

masyarakat madani adalah sebuah masyarakat yang didalamnya tercita

kemandirian dalam pelaksanan kreativitas berdasarkan nilai-nilai, norma-

norma dan hukum yang berlaku baik itu dalam pelaksanaan pemerintahan

maupun didalam masyarakat itu sendiri. Kemudian konsep masyarakat madani

dikembangkan oleh para pemikir Indonesia seperti Nurcholish Madjid,

Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Azyumardi Azra dan lain-lain.

AS Hikam mengartikan masyarakat madani sebagai wilayah-wilayah

kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan

(Voluntary), keswasembadaan (Self Generting) dn keswadayaan (Self

Konsep Masyarakat

Madani

Locke Hobbes Rousseau

Hegel

Marx

Gramsci

Tocqueville

Cohen dan Arato

Masyarakat Madani = Masyarakat Politik = Negara

• Masyarakat Madani = Masyarakat Ekonomi (burgerliche geselischaft)

• Masyarakat Politik =- Negara

• Masyarakat Madani • Masyarakat Ekonomi • Masyarakat Politik = Negara

• Masyarakat Madani • Masyarakat Ekonomi • Masyarakat Politik • Negara

Supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan

dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang diikuti oleh warganya.47

Sementara Rustam Ibrahim memahami masyarakat madani itu ditandai

adanya berbagai organisasi didalam masyarakat yang keberadannya relatif

otonom dari negara dan mampu mengatur dirinya sendiri dalam bentuk

Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lainnya seperti

Code of Conduct dan mampu menegakkan aturan-aturan tersebut dengan baik.

Selain itu organisasi anggota diakui dan dilindungi hak-haknya termasuk hak-

hak sipil dan hak politik.48 Dengan demikian, komponen utama masyarakat

madani adalah individu, organisasi sipil, pers, masyarakat, kampus atau

akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok

diskusi yang hak-hak sipil dan hak-hak politiknya dilindungi. Menurut

Kuntowijoyo, bahwa masyarakat madani berwatak dinamis, terbuka dan

kenyataan riil dalam sejarah, bukan masyarakat yang utopis dan bisa dilihat

dari berbagai sudut pandang baik dari kacamata agama, aliran pemikiran

ataupun mazhab filsafat.

Nurcholish Madjid mengartikan masyarakat madani sebagai masyarakat

yang berperadaban karena tunduk dan patuh kepada ajaran kepatuhan yang

dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Nurcholish Madjid melihat

gambaran ideal masyarakat madani sebagai kehidupan bermasyarakat dan

bernegara pada masa Nabi Muhammad saw di Madinah yang telah merintis

dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat

madani dan kemudian dilanjutkan oleh para khalifah yang bijaksana 47 Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society , h. 3. 48 Rustam Ibrahim, “Civil society dan LSM di Indonesia” dalam Kastorius Sinaga (ed) Menuju Masyarakat Madani, (Jakarta: INPI-Pact, 1998), h. 21.

(Khulafaur-Rasyidin).49 Menurut Nurcholish masyarakat madani adalah

masyarakat yang berperadaban (madanniyah). Masyarakat madani merupakan

tatanan sosial politik yang sangat modern pada zamannya yang dicirikan

dengan komitmen dan partisipasi masyarakat yang tinggi, keterbukaan para

pemimpin, menghargai pluralisme dan toleransi.

Dalam perspektif Islam, konsep tentang civil society juga tercakup dalam

paradigma masyarakat madani, bahkan masyarakat madani telah benar-benar

terbangun dan bukan hanya sekedar impian.50 Istilah masyarakat madani

menurut Al-Ahasiri merupakan terjemahan dari kosakata bahasa Arab,

Mujtamaa Madani yang secara etomologis mempunyai dua arti. Pertama,

“masyarakat kota”, karena madani adalah turunan dari kata bahasa Arab

Madinah yang berarti kota. Kedua,”masyarakat berperadaban”, karena madani

adalah juga turunan dari kata bahasaAarab Tammadun atau Madaniyyah yang

berarti peradaban dalam bahasa Inggris dikenal sebagai civility atau

civilization. Kata “Madinah” yang biasa berarti “kota”, berasal dari kata yang

sama dengan madaniyyah atau tamaddun berarti “peradaban” (civilization).

Membangun masyarakat peradaban itulah yang dilakukan Nabi selama

sepuluh tahun di Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka,

dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-

NYA. Taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa,

yang dalam peristilahan Kitab Suci juga disebut semangat Rabbaniyah

(QS Al-Imran: 79) atau ribbiyah (QS Al-Imran: 146). Inilah hablun mim

49 Ahmad Baso, Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Islam Indonesia, h. 21. 50 Ulasan tentang Masyarakat Madani berikut dikutip dari Saiful Hamiwanto dan M.Ali Said dalam “Masyarakat Madani:Mimpi Lama Judul Baru?”, www.Hidayatullah.com.

Allah, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia, salah satu

jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista. Nabi Muhammad

Rasulullah sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia ke arah

pembentukan masyarakat peradaban. Setelah belasan tahun berjuang di kota

Mekkah tanpa hasil yang terlalu menggembirakan, Allah memberikan

petunjuk untuk hijrah ke Yastrib, kota yang subur sekitar 400 km sebelah utara

Mekkah. Sesampai di Yastrib, Nabi disambut oleh penduduk kota itu,

Kemudian setelah mapan dalam kota hijrah itu, Nabi mengubah nama Yastrib

menjadi al-Madinat al-nabiy (kota nabi).

Karena itu tindakan Nabi mengubah nama Yastrib menjadi Madinah,

pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa beliau

bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum

Anshar hendak mendirikan dan membangun mansyarakat beradab.

Tak lama setelah menetap di Madinah itulah, Nabi bersama semua

penduduk Madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat

madani, dengan menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen

yang dikenal sebagai Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Dalam dokumen

itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada

wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan politik, khususnya

pertahanan, secara bersama-sama. Dan di Madinah itu pula, sebagai

pembelaan terhadap masyarakat madani, Nabi dan kaum beriman diizinkan

mengangkat senjata, perang membela diri dan menghadapi musuh-musuh

peradaban.

Inilah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya

masyarakat yang dibangun kala itu, disamping juga memberikan penegasan

mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat yang bahkan

menurut Dr.Ahmad Hatta, peneliti pada lembaga Pengembangan Pesantren

dan Studi Islam (LP2SI) Al-Haraman dengan menyetir pendapat Hamidullah

(First Written Constitutions in The World, Lahore,1958), Piagam Madinah ini

adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini telah

mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil (Civil

Rights) atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM) jauh sebelum

kemerdekaan Amerika (American Declaration Independence,1776), Revolusi

Perancis (1989) dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM (1948)

dikumandangkan.

Secara formal Piagam Madinah mengatur hubungan sosial antara

komponen masyarakat. Pertama, antar sesama muslim adalah satu ummat

walaupun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim

dengan non muslim didasarkan dengan prinsip bertetangga baik, saling

membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang

teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Akan

tetapi secara umum sebagaimana terbaca dalam teks, Piagam Madinah

mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah secara lebih luas. Ada dua nilai

dasar yang tertuang dalam Piagam Madinah yang menjadi dasar bagi

pendirian sebuah negara Madinah kala itu. Pertama, prinsip kesederajatan dan

keadilan (Al-musawwah Wal Adalah). Kedua, inklufisme atau keterbukaan.

Kedua prinsip itu lalu dijabarkan dan ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai

universal, seperti konsistensi (i’tidal), keseimbangan (tawazun), moderat

(tawasut) dan toleran (tasamuh).

Maka dari nama ini masyarakat madani bisa berarti sama dengan civil

society, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.

Masyarakat yang dibangun pada zaman rasul tersebut identik dengan civil

society karena secara sosio-kultural mengandung substansi keadaban (civility),

karena itu model masyarakat model ini sering dijadikan model sebuah

masyarakat modern. Masyarakat ini telah melakukan lompatan jauh kedepan

dalam kecanggihan tata sosial dan pembangunan sistem politiknya,

masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah masyarakat

berperadaban, masyarakat madani, civil society, masyarakat yang untuk zaman

dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern sehingga setelah nabi

wafat tidak bertahan lama.51

Menurut Ahmad Hatta, masyarakat Madinah bernilai peradaban itu dapat

dibangun hanya setelah Rasulullah melakukan reformasi dan transformasi

kedalam individu yang berdimensi aqidah, ibadah dan akhlak. Karena itu iman

dan moralitas menjadi landasan dasar Piagam Madinah.

Masyarakat madani warisan Nabi yang bercirikan egaliterianisme,

penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi bukan prestise seperti

keturunan, kesukuan, ras, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat

penentuan kepemimpinan melalui pemilihan bukan berdasarkan keturunan.52

Atas pertimbangan ajaran itulah Nabi dalam rangka menegakkan masyarakat

madani atau civil society tidak pernah membedakan antara orang atas dan 51 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta: Paramadina, 1999), cet ke-1, h. 168. 52 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Era Reformasi, h. 170.

orang bawah bahkan untuk keluarga sendiri. Seperti Nabi memperlihatkan

sikap tegas kepada keluarga dan puterinya sendiri yang bernama Fatimah yang

dalam hadisnya beliau mengatakan “kalaulah Fatimah puteri nabi mencuri,

pastilah akan aku potong tangannya. Itu terlihat bahwa Nabi tidak pernah

bertindak diskriminatif dalam memberikan hukuman kepada warganya yang

bermasalah termasuk puterinya sendiri.53

Masyarakat madani menurut Masykuri Abdillah mengartikan sebagai

arena tempat berbagai gerakan sosial (seperti himpunan ketetanggaan,

kelompok wanita, kelompok keagamaan dan kelompok keintelektualan), serta

organisasi sipil dari semua kelas (seperti ahli hukum, wartawan, serikat buruh

dan usahawan) berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan,

sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan memajukan

berbagai kepentingan mereka.54

Masyarakat madani adalah masyarakat yang tidak menghendaki

digunakannya kekerasan untuk memecahkan masalah karena disadari

penggunaan kekerasan hanya akan membawa korban yang jika terjadi berarti

masyarakat madani telah mengkhianati komitmennya sendiri akan keluhuran

nilai kehidupan sesuai HAM.55 Komitmen masyarakat madani dalam

hubungan antara seseorang dengan lingkungan sosialnya adalah meletakkan

sesuatu ditempatnya secara proposional tanpa melampaui batas.

Kepemimpinan masyarakat madani adalah kepemimpinan yang berdasarkan

53 Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, Model Masyarakat Madani, (Jakarta: Intimedia, 2003), cet.ke-1, h.36 54 Masykuri Abdillah, “Islam dan Masyarakat Madani”, Kompas 27 Februari 1999, h. 4. 55 Rizal Sukma dan J.Kristiadi, Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi Di Indonesia: Perspektif Sipil dan Militer, (Jakarta: CSIS, 1999), h. 119.

ketauladanan selain itu seorang pemimpin masyarakat madani akan berpegang

teguh pada komitmen demokrasi dan nilai kemadanian.

Idealnya, masyarakat madani tidak hanya sekedar terwujudnya

kemandirian berhadapan dengan negara melainkan juga terwujudnya nilai-

nilai keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan (pluralisme).

2. Perbedaan Masyarakat Madani dan Civil Society

Kalau dilihat dari segi sosiologi, pengertian "madani" dan "masyarakat

madani" ini ikatannya dengan pengertian "kota" itu terutama disebabkan

karena pengertian tersebut pertama itu berikatan erat dengan kelas menengah,

sedangkan kelas menengah itu tipikalnya memang penghuni kota. Tapi

sebelum masuk soal sosiologi itu, masih ada satu salah kaprah linguistik yang

mungkin perlu kita soroti lebih dulu, yaitu aposisi pengertian "civil society"

dengan hegemoni ABRI dalam politik. Hal ini tampaknya terjadi karena

terburu-buru menerjemahkan civil society dengan masyarakat sipil.

Bahasa Inggris civil, Indonesianya "bersantun, madani", sedangkan

Bahasa Indonesia Sipil itu Inggrisnya "civilian"

Boleh jadi, salah kaprah itu tidak sepenuhnya kebetulan, karena

munculnya pada saat orang di satu pihak agak sebal dengan kekuasaan militer

yang dirasakannya berlebih-lebihan, di lain pihak masih kurang aman untuk

menyatakan hal itu secara terbuka. Dengan mempertukarkan "bersantun /

beradab" dengan "sipil", tersindirlah suatu penyamaan "militer" dengan

"kurang beradab" yang tentu tak berani dinyatakan secara terbuka. Bagaimana

pun juga, waktu itu memang ada isu bahwa memenangkan "masyarakat

madani" itu mau tak mau harus dengan menghadapi barisan-barisan militer.

Secara historis, lawan "masyarakat madani" itu "masyarakat feodal", hal mana

dihayati oleh perjuangan untuk memenangkan supremasi kelas menengah,

pengganti supremasi lapisan ningrat. Alhasil, "salah kaprah" tersebut diatas

bukan satu kesalahan mutlak atau 100%, sebagaimana halnya juga tidak

sepenuhnya kebetulan bahwa istilah civil dan civilian dalam B.Inggris itu

akarnya sama.

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara masyarakat madani dengan

civil society.56 Sementara civil society adalah produk pemikiran Barat modern

merujuk pada sebuah lingkungan kegiatan masyarakat yang terbebas dari

pengaaruh negara dan terkait dengan demokrasi serta perjuangan menentang

penindasan dan kezaliman.57 Karena itu, makna dan definisi yang melekat

pada kedua istilah tersebut sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama

sekali.

Benturan awal secara terbuka muncul dalam forum Seminar ”Islam dan

Civil Society”di Indonesia di Jakarta, 17 Desember 1998 lalu.58 NU menerima

masyarakat sipil tetapi tidak masyarakat madani dan kemudian disanggah

Bachtiar Effendy yang menjadi salah seorang panelis dalam forum itu

mengatakan bahwa tidak ada pemisahan antara civil society dan masyarakat

madani, masyarakat madani adalah juga civil society tanpa ada pemisahan

antara dengan lainnya.Terjemahan lain civil society adalah masyarakat sipil.

Salah seorang cendekiawan aktivis Ornop yang giat mempopulerkan istilah

56 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl : 20 september 2007. 57 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), cet.ke-1, h. 41. 58 Ahmad Baso, Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia,h. 248.

masyarakat sipil di Indonesia ialah Mansoer Fakih. Sepintas terjemahan

tersebut paling tepat untuk istilah civil society. Namun demikian, banyak

orang mengkritik terhadap penggunaan istilah itu yang dapat memunculkan

ragam pengertian. Dapat diartikan masyarakat militer, pengertian sipil

terkesan sebagai tandingan militer. Secara konseptual, masyarakat madani

senantiasa berhadapan atau berlawanan dengan negara sedangkan lawan dari

military adalah civilian, bukan civil.

Beberapa padanan kata “Masyarakat Madani”59

ASING INDONESIA

Koinonia Politike (Aristoteles)

Societas Civilis (Cicero,

Thomas Aquinas)

Commonitas Civilis

Comonitas Politica

Civitas Etat

Burgerliche Gesellschaft

(Georg Wilhelm Friedrich

Hegel, Karl Marx)

Societe Civile (Alexis de

Tocueville)

Civil Society (Adam Ferguson,

John Locke,Thomas Hobbes,

Civil Society (tidak diterjemahkan –

Muhammad AS Hikam, Iwan

Gardono Sudjatmiko)

Masyarakat Warga (Sutandyo

Wignyosubroto)

Masyarakat Kewargaan (Ryaas

Rasyid, Ramlan Surbakti, Franz

Magnis Suseno, Daniel Dhakidae)

Masyarakat Madani (Maswadi Rauf,

Nurcolish Madjid, M.Dawam

Rahardjo, Bachtiar Effendy)

Masyarakat Sipil (Mansour Fakih)

59 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, h. 43.

Jean Jacques Rousseau,

Antonio Gramsci)

Pendefinisian dan konseptualisasi istilah itu sendiri menunjukkaan

variasi pemikiran dan respons yang berbeda, baik di Barat maupun di

Indonesia, setiap istilah memiliki kelebihan kekurangan tapi dan itu hanya

bersifat simbolik yang paling penting adalah isi dari makna di balik

keseluruhan istilah. Dalam hubungan ini Syed Naquib Al-Attas yang melihat

perbedaan makna istilah masyarakat madani dan masyarakat sipil , tetapi

memiliki kesamaan mendasar didalam penafsirannya, yaitu perjuangan

membangun masyarakat yang demokratis.

Ditinjau dari perspektif manapun inti dari gagasan kedua istilah itu tetap

merupakan bagian dari wacana demokrasi, Dan apabila di dalam masyarakat

madani prinsip-prinsip kebersamaan dijunjung tinggi walaupun mereka punya

agama yang berbeda Dari agama mayoritas masyarakat tersebut akan menjadi

sinergis, sedangkan menurut Hasani masyarakat madani adalah segala aktifitas

masyarakat tidak terlepas dari motivasi keimanan seseorang atau masayarakat

itu sendiri dalam berinteraksi antar personal sedangkan civil society berkonsep

kegotongroyongan yang menitik beratkan nilai kemanusiaan sedangkan

masyarakat madani seolah-olah hanya menerima perintah dari penguasa dan

kurang aktif membangun bersama pemerintah.

Istilah masyarakat madani merupakan terjemahan dari civil society

yakni: suatu komunitas politik yang beradab yang memiliki kode hukum

tersendiri. Titik berat dai konsep ini adalah “civility” atau kewargaan dan

“urbanity” atau budaya kota, dalam pengertian bukan sekedar adanya

konsentrasi penduduk saja, melainkan juga berarti sebagai pusat peradaban

dan kebudayaan, dimana antara lain ciri-cirinya adalah egaliter dan rasional.60

Masyarakat madani itu bukan semata-mata mewadahi kepentingan individu

tetapi didalamnya juga tedapat organnisasi-organisasi yang berusaha melayani

kepentingan orang banyak. Selain itu, masyarakat madani juga memiliki

potensi untuk bisa mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung

unsur kebebasan.61

Masyarakat madani adalah istilah yang banyak digunakan oleh kalangan

Cendekiawan Muslim Indonesia. Sebagian Cendekiawan non-Muslim juga

sering memakai istilah itu. Cendekiawan Muslim pengguna istilah masyarakat

madani umumnya berlatar “Islam modernis”, sedangkan Cendekiawan

Muslim dengan latar “Islam kultural” umumnya memilih istilah masyarakat

sipil. Tercatat beberapa Cendekiawan Indonesia pengguna istilah masyarakat

madani, diantaranya Nurcholish Madjid, M.Dawam Rahardjo, Maswadi Rauf

dan Bachtiar Effendy. Bagi mereka, istilah masyarakat madani merupakan

terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk civil society. Namun

pengertian masyarakat madani dan civil society sesungguhnya memiliki

beberapa perbedaan. Masyarakat madani memiliki perjalanan sejarah sendiri

yang merujuk segala bentuk aktivitas masyarakat berdasarkan norma-norma

keislaman.

60 M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, (Jakarta: 1999), h. 142-143. 61 M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, h. 146.

Dan menurut Mabruri masyarakat madani lebih berlandaskan tata cara

kehidupan bermasyarakat dengan landasan-landasan teologis dalam Islam dan

ini tentu dari konsensus bersama sedangkan untuk civil society lebih kepada

semangat untuk kesetaraan didalam sebuah tatanan demokrasi.62

Bila sejak awal disepakati bahwa penerjemahan istilah lebih merupakan

soal teknis belaka. Pendefenisian dan konseptualisasi istilah itu sendiri

menunjukkan variasi pemikiran dan respons yang berbeda, baik di Barat

maupun di Indonesia. Setiap istilah memiliki kelebihan dan kekurangan,

argumen pembelaan dan alasan pembenaran masing-masing. Karena itu, hal

paling penting untuk dikedepankan adalah substansi makna daripada

memperdebatkan istilah yang pada dasarnya bersifat simbolik.

3. Masyarakat Madani Menurut Al-Qur’an

Masyarakat madani merupakan masyarakat yang ideal karena

masyarakat masyarakat madani adalah masayarakat yang berdiri diatas sikap-

sikap : 1. Egaliterianisme, 2. Rasional, 3. Kemandirian, 4. Kebebasan, 5.

Penghormatan terhadap hukum, 6. Menghargai individu berdasarkan prestasi.

Dan Islam memiliki konsep tentang masyarakat ideal dan karenanya Islam

juga berkepentingan untuk mengubah masyarakat menuju cita-cita idealnya.

Gagasan bermasyarakat dan kenegaraan itu misalnya disebut konsep ummah63

sebagaimana termuat dalam Al-Quran dan kemudian di obyektivikasikan

dalam pembentukan Negara Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah

Muhammad. Komunitas ummah dalam Negara Madinah mengembangkan 62 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007. 63 Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta: Paramadina, 1999), cet ke-1, h. 8.

nilai-nilai kemasyarakatan modern yang sejalan dengan nilai-nilai dasar

masyarakat madani karena konsep kemasyarakatan yang ditekankan Al-Quran

adalah model masyarakat mandiri yang mampu mengatur dirinya sendiri.

Dalam Piagam Madinah sebagai bukti pelaksanaan cita-cita mendirikan

masyarakat madani pada zaman Nabi dijelaskan beberapa masalah yang mesti

dilaksanakan masyarakat Madinah secara keseluruhannya. Antara isi piagam

berkenaan adalah persamaaan, keadilan pengakuan atas hak-hak dasar,

pengakuan hak individu, tolong-menolong, amar makruf nahi mungkar, saling

nasihat menasihati, ukhuwah, kesetiaan, keamanan, perlindunag terhadap

orang lemah, perlindungan terhadap orang Yahudi dan penghormatan atas

hak-hak mereka, perpaduan dalam perdamaian, pertahanan Negara tanggung

jawab bersama, qisas, kebebasan beragama, cinta damai dan kepemimpinan.

Masyarakat madani pada zaman Nabi adalah masyarakat yang Qurani

seperti yang tertera pada Al-Quran :

Surah Al-Hajj: 41 yang artinya; “ Yaitu mereka ( umat Islam ) yang

jika Kami berikan kekuasaan memerintah di bumi niscaya mereka

mendirikan salat serta memberi zakat dan mereka menyuruh berbuat

kebaikan serta mlaang melakukan kejahatan dan perkara yang minkar.

Dan ( ingatlah ) bagi Allah jugalah kesudahan segala urusan.” Dengan

pengertian masyarakat taat beribadah , amar makruf dan nahi munkar.

Surah Al Mukminun : 52 yang artinya: “…Maka bertakwalah kamu

kepada-Ku.” Dengan pengertian masyarakat yang menyembah Allah

SWT dan takwa kepada-Nya.

Surah Al-Maidah : 8 yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman,

hendaklah kamu menjadi orang yang lurus karena Allah semata,

menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu

kaum menyebabkan kamu tidak adil. Berbuat adillah karena adil lebih

mendekatkan kepada takwa dan takwalah kepada Allah karena

sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan .”

Dengan pengertian masyarakat madani yang adil dan sejahtera.

Surah Al-Maidah : 48 yang artinya; “ Dan telah kami turunkan kitab

Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan

kitab-kitab suci yang terdahulu sebagai pengawas atas kitab-kitab itu.

Maka berilah hukum kepada mereka (para ahli kitab ) menurut hukum

yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Jangan kauturutkan

kemauan mereka menyeleweng daripada kebenaran yang ada padamu.

Tiap- tiap umat telah kami adakan sebagai pembalasan atas

perbuatannya sebagai hukuman dari Allah untuk dijadikan contoh bagi

yang lain dan Allah itu perkasa lagi bijaksana.” Dengan pengertian

jalan Tuhan yang harus dijadikan sebagai landasan hukum bagi

manusia. 64

Surah Al-Jatsiyah : 18 yang artinya;” Kemudian Kami jadikan kau

berdiri diatas satu syariat ( aturan ) dalam agama. Maka berdirilah

diatasnya dan jangan kau turutkan kemauan orang-orang yang tidak

64 Wawancara dengan Hasani Ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) PKS Cirendeu Tangerang di kediamannya Kp.Baru Tangerang pada tgl: 14 september 2007.

mengerti.” Dengan pengertian jangan menyimpang dari ajaran

Allah.65

Jadi apa yang diterangkan di Al-Quran seperti tidak apabila memimpin

Negara ini tidak akan menyimpang dari aturan dalam agama tidak

menyelewengkan amanah dari rakyat dan juga dalam Islam saling menghargai

antar agama lain dengan begitu masyarakat madani akan terbentuk sesuai

dengan sikap-sikap yang menghargai individu berdasarkan prestasi dan

penghormatan terhadap hukum seperti yang sudah disebutkan diawal.

B. Pilar Penegak Masyarakat Madani

Maksud dari pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi

yang menjadi bagian dari social control yang fungsinya mengkritisi

kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu

memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tetindas. Dalam penegakan

masyarakat madani, pilar-pilar tesebut menjadi prasyarat mutlak bagi

terwujudnya kekuatan masyarakat madani seperti Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yaitu suatu institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya

masyarakat yang tugasnya adalah membantu dan mmperjuangkan aspirasi dan

kepentingan masyarakat yang tertindas. Dan selain itu juga LSM dalam

konteks masyarakat madani juga betugas mengadakan pemberdayaan kepada

masyarakat mengenai hal-hal seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi

program-program pemberdayaan masyarakat.

65 Wawancara dengan Hasani Ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) PKS Tangerang di kediamannya Kp.Baru Tangerang pada tgl: 14 september 2007.

Dalam kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya

Pers merupakan institusi yang penting dalam penegakkan masyarakat madani

karena dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat

menganalisa serta mempublikasikannya dan kemudian pers menyajikan berita

secara objektif dan transparan.66 Selain itu Supremasi Hukum juga membantu

tegaknya masyarakat madani karena memberikan jaminan dan perlindungan

terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar

norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia

sehingga terpola bentuk kehidupan yang civilized. Kemudian Perguruan

Tinggi juga merupakan bagian dari tegaknya masyarakat madani karena

merupakan bagian dari kekuatan sosial dan untuk menyalurkan aspirasi

masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang

dilakukan oleh mahasiswa pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada

realitas yang betul-betul objektif yang menyuarakan kepentingan masyarakat.

Dan yang menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani yaitu Partai

Politik yang merupakan suatu tempat bagi warga Negara untuk dapat

menyalurkan aspirasi politiknya dan ekspresi politik warga negara.67

C. Karakteristik Masyarakat Madani

Dalam mewujudkan masyarakat madani diperlukan prasyarat-prasyarat

dalam penegakkan masyarakat madani agar terbentuk menjadi sebuah

masyarakat yang mandiri, sehingga dengan kemandirian tersebut masyarakat

tidak terlalu bergantung pada Negara. Merujuk Cohen dan Arato teori tentang

66 Azyumardi Azra, Pendidikan Kewargaan: Demokrasi,HAM, Masyarakat Madani, h. 250. 67 Azyumardi Azra, Pendidikan Kewargaan: Demokrasi,HAM, Masyarakat Madani, h. 251.

masyarakat madani hanya dapat dipahami dalam konteks interaksi antara

Negara, ekonomi dan individu warga negara. Tiga komponen tersebut terus

menerus berada dalam situasi hubungan interaktif dengan berbagai ketegangan

yang mewarnai dinamika kehidupan masyarakat modern.

Ada beberapa unsur dan persyaratan budaya yang harus dilalui menuju

terbentuknya sebuah masyarakat madani seperti pendidikan, mengingat

pendidikan merupakan faktor kunci bagi upaya-upaya demokratisasai

berikutnya dalam berbagai kehidupan. Institusi pendidikan yang netral dan

independen bukan yang terkooptasi oleh kepentingan negara dan kekuasaan.

Faktor berikutnya adalah reformasi dibidang politik dengan cara menata

kembali sistem dan format politik yang ada agar sesuai dengan kondisi yang

sedang berkembang.

Syarat lainnya menuju sebuah masyarakat madani adalah budaya dan

etos kerja yang tinggi serta ekonomi yang kuat. Akan sangat berat agar

terbangunnya masyarakat madani yang bermakna dan efektif terutama bagi

masyarakat di negeri-negeri yang belum cukup maju baik secara ekonomi

maupun pendidikan, yaitu hadirnya mayoritas masyarakat yang secara

intelektual dan secara ekonomi relatif mandiri, sebab disuatu masyarakat yang

sebagian besar warganya masih miskin dan menganggur pada belas kasih

negara dan belum bisa relatif mandiri secara intelektual, sulit bagi masyarakat

madani bangkit.

Selain itu, media massa juga berfungsi dalam memberikan informasi

kepada publik, menyediakan forum debat politik, menyalurkan opini publik,68

68 Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, Model Masyarakat Madani, h. 74.

ruang publik yang bebas (Free Public Sphere) sebagai sarana dalam

mengemukakan pendapat.

Ruang publik yang berlokasi antara negara dan masyarakat madani

memainkan peran dalam menjembatani dua benua yang cenderung terpisah.

Diruang publik itu dapat berlangsung berbagai tataran diskusi yang intensif

tentang berbagai isu kepentingan umum, dari ruang publik yang bebas itu

segala pandangan kritis, segala keinginan dan kesepakatan masyarakat

dikomunikasikan kepada negara melalui berbagai media massa. Dengan kata

lain, membangun masyarakat madani identik dengan memperluas jangkauan

suara rakyat melalui partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan yang

terorganisasi dan karena itu memiliki cukup kekuatan dalam melakukan

transaksi dengan negara.69

Ruang publik secara institusional, termasuk media massa, tempat-tempat

pertemuan umum, parlemen dan sekolah-sekolah dan juga perwujudan atau

pengejawantahan dari kelompok-kelompok masyarakat madani sendiri.

Tujuan akan terciptanya masyarakat yang mandiri dan ruang publik yang

bebas itulah yang merupakan tujuan proses gerakan-gerakan pro demokrasi.

Menurut Hikam, kehadiran civil society sebagai masyarakat yang mandiri,

tergantung proses yang bisa mengalami pasang surut, kemajuan dan

kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perkembangannya, artinya

mungkin saja suatu saat keberadaan masyarakat madani yang kuat disebabkan

melemahnya posisi negara namun dapat pula sebaliknya masyarakat madani

lemah karena kontrol negara yang kuat.

69 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop Di Indonesia,), h.xxv.

Masyarakat madani yang kuat akan mampu merangsang tumbuhnya

partisipasi politik dan meningkatkan efektivitas demokrasi sehingga

pengembangan demokrasi akan menuju kearah demokrasi yang substansial,

bukan hanya demokrasi formalitas. Singkatnya, masyarakat madani

memegang peranan penting terhadap kualitas demokrasi sebuah negara, dapat

menjaadi arena penting dan intensif untuk menanamkan kepentingan dan

ketrampilan partisipatoris serta menanamkan nilai-nilai yang mendalam dari

sebuah kultur politik Demokratis.

Sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk

menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang

dilakukan oleh orang lain yaitu sikap Toleran yang memungkinkan akan

adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan

menghormati pendapat. Toleransi menurut Nurcholish Madjid merupakan

persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan kewajiban itu. Azyumardi Azra

pun menyebutkan masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan yng

berkualitas dan tamaddun (civility). Civilitas meniscayakan toleransi yaitu

kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik

dan sikap politik yang berbeda.

Masyarakat madani berkaitan erat dengan demokratisasi karenanya juga

memberikan kontribusi. Pertama, adalah menyediakan wahana sumber daya

politik, ekonomi, kebudayaaan dan moral untuk mengawasi dan menjaga

keseimbangan pejabat negara. Kedua, Pluralisme dalam masyarakat madani

akan menjadi dasar yang penting bagi persaingan demokrasi. Ketiga,

memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran

kewarganegaraan. Keempat, ikut menjaga stabilitas negara. Kelima, tempat

menggembleng pemimpin politik dan Keenam, menghalangi dominasi rezim

otoroter dan mempercepat runtuhnya rezim.70

Prasyarat yang lain untuk mewujudkan masyarakat madani adalah sikap

Pluralisme dan tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa

masyarakat kita majemuk, beraneka ragam terdiri dari berbagai suku dan

agama yang justru menggambarkan kesan fragmentasi, pluralisme harus

dipahami sebagai pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan

keadaban.71

D. Hubungan Masyarakat Madani dan Negara

Konsep dasar masyarakat madani adalah adanya kepercayaan bahwa

masyarakat itu bisa mengatur dirinya sendiri, sementara negara merupakan

arena hegemonik dari berbagai kepentingan. Masyarakat madani maupun

negara dapat dilihat sebagai 2 entitas yang mandiri, dimana masing-masing

ingin menunjukkan kemandiriannya dalam menjalankan aktivitas dalam

berbagai sektor kehidupan sosial termasuk politik. Karenanya hubungan

masyarakat madani dan negara sebagai 2 entitas berbeda. Dan secara historis,

dilihat lebih sering bersifat vis a vis, meskipun tidak harus diartikan bahwa

hubungan keduanya selalu mutlak dalam kondisi yang bertentangan.72

70 Larry Diamond sebagaimana dikutip dalam Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, h. 253. 71 Ahmad Baso, Civil Society Versus Masyarakat Madani:Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Islam Indonesia, h. 24. 72 Ralf Dahrendorf, Kematian Sosialisme Di Eropa: Refleksi Revolusi Tahun 1989, ( Jakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 99.

Masyarakat madani sebagai entitas yang mandiri pada hakekatnya

senantiasa menginginkan kebebasan dari pengaruh intervensi Negara,

sementara negara di sisi lain sebaliknya justru selalu ingin mendominasi dan

mengintervensi kehidupan masyarakat madani, masyarakat madani sebagai

kelompok-kelompok sosial dan politik yang berada di luar entitas Negara

senantiasa berusaha memperjuangkan kemamndirian dan sikap kritisnya.

Namun demikian, diperhadapkan dengan realitas politik dimana posisi Negara

dalam keadaan yang amat kuat. Kelompok-kelompok sosial dan politik

tersebut tidak dapat mengelakkan diri dari berbagai perbatasan-perbatasan

yang dilakukan oleh Negara.

Konsep masyarakat madani perlahan-lahan bertaut dengan gagasan

tentang asal-usul Negara dan memiliki latar belakang yang beragam. Fungsi

masyarakat madani memiliki 5 model:73 Pertama Hobbes dan Locke

menggunakan masyarakat madani dengan Negara dan menempatkannya

sebagai penyelesai dan peredam konflik dalam masyarakat. Bagi Hobbes

masyarakat madani hadir untuk meredam konflik dan mencegah masyarakat

agar tidak jatuh pada kekerasan dan anarki, masyarakat madani harus kuat dan

absolut untuk mengontrol dan mengawasi perilaku politik warga. sedangkan

menurut Locke masyarakat madani hadir untuk menjaga kebebasan warga dan

melindungi hak-hak milik individu, masyarakat madani harus demokratis tidak

boleh absolut.

Kedua, Adam Ferguson memisahkan kedua entitas tersebut dan melihat

masyarakat madani menjadi masyarakat yang beradab yang ditandai oleh

73 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Era Reformasi,, h. 93.

kemajuan akal budi, pengetahuan, teknologi dan industri, mempunyai rasa

solider dan kasih sayang antar sesama. Ketiga, Pemisahan tegas konsep

Negara dengan masyarakat madani dilanjutkan Hegel yang memposisikan

masyarakat madani sebagai entitas mandiri yang berlawanan dengan Negara,

Keempat, Marx mewujudkan masyarakat tanpa kelas Negara menjadi alat

kepentingan masyarakat. Kelima, kemudian Tocqueville menempatkan

masyarakat madani sebagai entitas yang keberadaannya menerobos batas-

batas kelas, memiliki kapasitas politik cukup tinggi dan menjadi kekuatan

pengimbang terhadap kecenderungan intervensi belebihan Negara. Menurut

AS Hikam, diskusi-diskusi tentang masyarakat madani dikalangan aktivis dan

intelektual Indonesia umumnya berporos pada pemahaman Hegelian, Marxian,

Tocquevillian dan gramscian.74

Masyarakat madani yang dipahami sebagai wilayah kehidupan sosial

yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan,

keswadayaan dan kemandirian berhadapan dengan Negara, jika Negara yang

dihadapi bersifat otoriter maka masyarakat madani akan mengalami

problematika berupa hambatan untuk muncul dan berkembang disebabkan

adanya kecenderungan oleh Negara dalam pembatasan kepentingan publik,

maka kondisi masyarakat madani lebih lanjut dapat pula dipahami sebagai

suatu proses yang mungkin mengalami pasang surut, kemajuan dan

kemunduran, kelemahan dalam perkembangan sejarahnya.75 Dalam tulisan-

tulisannya pada pertengahan tahun 1990-an Nurcholish melihat masyarakat

74 Muhammad AS Hikam, Demokrasi Dan Civil Society, h. 2. 75 Muhammad AS Hikam, Demokrasi Dan Civil Society, h. 3.

madani sebagai kumpulan orang yang memposisikan diri menghadapi

negara.76

Dengan kata lain mungkin suatu saat masyarakat madani dalam posisi

yang kuat berhadapan dengan Negara, namun dapat pula di saat lain lemah

karena sebaliknya posisi Negara yang lebih kuat oleh karena itu maka

hubungan antara Negara dan masyarakat madani dengan sendirinya yang

seringkali menjadi problema adalah demokratisasi dalam arti terciptanya

keterbukaan dan perluasan partisipasi politik bagi masyarakat untuk

menggunakan hak-hak politiknya secara kreatif tanpa perbatasan, hambatan

maupun tekanan oleh Negara. Komponen dalam masyarakat madani adalah

individu, organisasi sipil yang mandiri, bebas dari kooptasi Negara, pers,

masyarakat kampus / akademis, intelektual organik dan kelompok-kelompok

diskusi. Masyarakat madani adalah wilayah sosial mandiri berlandaskan

persamaan, wilayah spesial diluar lembaga-lembaga resmi itu tidak hanya

mengkritik Negara tetapi juga mengontrol proses ekonomi.77 Masyarakat

madani bukan hanya pelaku melainkan juga penghasil ruang publik politis,

ruang publik politis yang dihasilkan masyarakat madani dicirikan oleh

pluralitas seperti keluarga, kelompok non formal dan organisasi sukarela,

publisitas, privasi dan legalitas.

Dalam konsep politik maka masyarakat madani dipandang sebagai

sebuah entitas sosial yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan

proses kekuasaan. Sebagaimana perspektif yang mendasari konsep ini, bahwa

masyarakat madani dilihat sebagai jaringan pengelompokkan sosial yang

76 Diakses di www.Hidayatullah.com pada tanggal 2 oktober 2007. 77 Adi Suryadi Culla, Rekontruksi Civil Society: Wacana Dan Ornop Di Indonesia, h. 53.

mandiri terhadap Negara. Hal ini berarti bahwa dalam hubungan kekuasaan

antara masyarakat madani dan Negara melibatkan kepentingan yang berbeda

sehingga diwarnai konflik dan di sisi lain jika kepentingan kebetulan sama

maka yang terjadi adalah akomodasi. Meskipun demikian, hal yang terpenting

sekali lagi digaris bawahi adalah bahwa hanya dengan adanya kemandirian

dan otonomi itulah maka masyarakat madani memiliki kemampuan kritis

dalam berhubungan dengan Negara.

BAB III

KONSEP MASYARAKAT MADANI

MENURUT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Keadaan Masyarakat di Indonesia

Masyarakat Indonesia belum berdisiplin. Korupsi sebagai refleksi

ketidakjujuran masih menjadi problema berat. Korupsi yang menambah

kemiskinan orang miskin. Korupsi yang telah membudaya dalam kultur

Indonesia sangat sukar diberantas. Birokrat yang gajinya kecil menjadikan

korupsi untuk memenuhi kebutuhan primernya. Pejabat tinggi dan orang kaya

melakukan korupsi untuk kekayaan tujuh turunan. Keadaan sosial yang telah

menghasilkan banyak orang miskin baru ini merupakan masalah sosial yang

penting untuk segera diatasi. Jumlah siswa yang harus putus sekolah

meningkat tajam di saat wajib belajar sedang giat-giatnya digalakkan.

Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat menurun sehingga mencapai titik

yang memprihatinkan.

Orang kaya akan dapat pendidikan lebih baik daripada anak orang

miskin.78 Sebagian besar rakyatnya yang umumnya beragama Islam masih

buta huruf seperti di daerah-daerah pedalaman masih banyak penduduknya

yang tidak sekolah entah disebabkan ketidaktahuan mereka tentang

pentingnya pendidikan atau karena mahalnya biaya pendidikan.79

78 “Problema Pengembangan Masyarakat Madani”, Republika, 18 Maret 2005, h. 20 79 Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, Model Masyarakat Madani, (Jakarta: Intimedia, 2003), cet.ke-1, h. 96

Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini masih dalam keadaan

terpuruk. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain ditunjukkan

dengan menurunnya gizi kurang pada balita.80 Standar dan pedoman

pelaksanaan pembangunan kesehatan dirasakan masih kurang memadai, baik

jumlah maupun kualitasnya. Penelitian dan pengembangan kesehatan belum

optimal termasuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta pengembangan

sumber daya kesehatan masih belum merata dan belum sesuai dengan

kebutuhan pembangunan kesehatan.

Pemerataan ekonomi yang belum sempurna karena dengan pemerataan

ekonomi adalah satu cara untuk menciptakan ketenangan dalam masyarakat,

ketimpangan ekonomi dan tingginya pengangguran yang makin lama semakin

melebar akan menimbulkan gejolak sosial yang dahsyat.

Dan juga sistem Negara di Indonesia yang selama ini begitu buruk.

Keteganggan di Indonesia tidak hanya dalam wacana politik saja, tetapi

diperparah dengan gejala desintegrasi bangsa terutama kasus Timor Timur,

Gerakan Aceh Merdeka, dan Gerakan Papua merdeka. Hal itu lebih didorong

karena rezim Orde Baru yang telah mengabaikan ciri-ciri masyarakat madani

seperti pelanggaran HAM, tidak tegaknya hukum, dan pemerintahan yang

sentralistis/absolut. Sedangkan, kerusuhan sosial yang sering membawa

persoalan SARA menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang buta

hukum dan politik (sebagai prasyarat masyarakat madani), di samping

penegakkan hukum yang masih belum memuaskan.

80 “Bermain dengan Kematian“, Kompas Online, 4 November 2007.

Namun masyarakat Indonesia sekarang ini, sedang dalam tahap belajar

untuk hidup berdemokrasi dalam arti yang sebenarnya, sehingga memerlukan

proses belajar dengan prioritas nilai-nilai tertentu seperti demokrasi, taat

hukum, toleransi, akhlak dan moral yang anggun dan tanggung jawab sosial.

Pembentukan masyarakat madani Indonesia selain menuntut usaha dari dalam,

sekaligus pula menghadapi tantangan-tantangan eksternal dalam era

globalisasi dan era informasi. Dengan demikian, pendidikan yang memiliki

peran sentral dalam upaya membangun dan mewujudkan masyarakat tersebut

haruslah didasarkan pada paradigma-paradigma baru. Demikian pula,

pengembangan pendidikan Islam haruslah didasarkan pada paradigma-

paradigma baru yang bertolak dari pengembangan manusia yang merdeka dan

demokratis, yaitu manusia yang bertaqwa, berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak dan bermoral tinggi, sehingga dapat berkarya

dalam kehidupan masyarakat madani secara kompetitif.

Dan dengan adanya konsep masyarakat madani digunakan sebagai

alternatif untuk mewujudkan good government, menggantikan bangunan Orde

Baru yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam. Masyarakat

madani sukar tumbuh dan berkembang pada rezim Orde Baru karena adanya

sentralisasi kekuasaan melalui korporatisme dan birokratisasi di hampir

seluruh aspek kehidupan, terutama terbentuknya organisasi-organisasi

kemasyarakatan dan profesi dalam wadah tunggal, tidak memiliki

kemandirian dalam pemilihan pemimpin maupun penyusunan program-

programnya, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan kontrol terhadap

jalannya roda pemerintahan.

Kebijakan ini juga berlaku terhadap masyarakat politik (political

societies), sehingga partai-partai politik pun tidak berdaya melakukan kontrol

terhadap pemerintah dan tawar-menawar dengannya dalam menyampaikan

aspirasi rakyat. Hanya beberapa organisasi keagamaan yang memiliki basis

sosial besar yang agak memiliki kemandirian dan kekuatan dalam

mempresentasikan diri sebagai unsur dari masyarakat madani, Era Reformasi

yang melindas rezim Soeharto (1966-1998) dan menampilkan Wakil Presiden

Habibie sebagai presiden dalam masa transisi telah mempopulerkan konsep

masyarakat madani karena presiden beserta kabinetnya selalu melontarkan

diskursus tentang konsep itu pada berbagai kesempatan. Bahkan, Habibie

mengeluarkan Keppres No 198 Tahun 1998 tanggal 27 Februari 1999 untuk

membentuk suatu lembaga dengan tugas untuk merumuskan dan

mensosialisasikan konsep masyarakat madani itu.81

Konsep masyarakat madani dikembangkan untuk menggantikan

paradigma lama yang menekankan pada stabilitas dan keamanan yang terbukti

sudah tidak cocok lagi. Soeharto terpaksa harus turun tahta pada tanggal 21

Mei 1998 oleh tekanan dari gerakan Reformasi yang sudah bosan dengan

pemerintahan militer Soeharto yang otoriter. Gerakan Reformasi didukung

oleh negara-negara Barat yang menggulirkan konsep civil society dengan tema

pokok Hak Asasi Manusia (HAM).

81 Www.hidayatullah.com

B. Cita-Cita Partai Keadilan Sejahtera

Dengan melihat kondisi masyarakat di Indonesia sekarang ini maka PKS

mempunyai cita-cita untuk menjadikan Negara Indonesia yang Islami sesuai

syariat Islam. Sebagai contoh, yaitu birokratnya tidak korupsi, melayani

umat, pemimpinnya adil dan visioner dalam membangun peradaban yang

maju, masyarakatnya produktif dan aktif serta membangun keluarga dan

masyarakat yang baik atau Islami, yaitu membangun masyarakat yang adil,

terbuka dan demokratif, dengan landasan taqwa kepada Allah dalam arti

semangat ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan PKS menurut AD / ART 82 adalah mewujudkan masyarakat

madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT dalam NKRI. PKS

sebagai partai dakwah bertujuan memperjuangkan Islam dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara sehingga menjadi kekuatan transformatif dari nilai

dan ajaran Islam dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di

berbagai bidang.

Lebih dari sekedar partai yang berbasis Islam, PKS adalah suatu partai

yang mempunyai potensi untuk melakukan transformasi sosial, yakni proses

perubahan menuju sebuah masyarakat yang bebas, mandiri, egaliter dan

menghormati hukum yang kesemuanya itu secara substansial merupakan

karakter sebuah masyarakat madani. Masyarakat madani mempunyai karakter

yang mengedepankan konsep hidup, menjadikan keluarga yang sakinah

mawadah warohmah, menjadikan pemimpin menjadi pelayan umat bukan

82 AD / ART Dikeluarkan pada tgl 28 Agustus 2007 di Bandung dalam Falsafah Dasar Perjuangan.

dilayani.83 Sejak awal hingga kini sikap PKS itu didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan yang riil dan rasional. Seperti yang dikatakan tadi

pemimpin menjadi pelayan umat bukan dilayani. Dan juga di PKS tidak

dikenal budaya kultus individu dan darah biru. Ini bisa dilihat dari cara hidup

keseharian mereka, dimana tidak terdapat diskriminasi antara pemimpin dan

anggota atau antara anggota PKS itu sendiri. Untuk menjadi pimpinan tidak

ada keharusan dari keturunan seorang pemimpin, siapapun bisa jadi pimpinan

dalam PKS bila berprestasi. Penghargaan terhadap individu dan masyarakat

itu bukan hanya berdasarkan kuantitas atau yang lainnya tetapi lebih pada

kualitasnya dan jika menjadi pemimpin bagi PKS bukan diminta tetapi

amanah yang harus diemban untuk pengembangan dakwah dan kemaslahatan

umat, menjadikan partai sebagai sarana dakwah.84

Gagasan kemasyarakatan itu misalnya terangkum dalam konsep ummah

seperti yang termuat dalam Al-Quran dan kemudian diobyektivikasikan dalam

pembentukan Negara Madinah dibawah kepemimpinan Rasulullah. Sudah

jelas bagaimana tujuan dari PKS yang tertera di AD / ART yaitu

mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang dirihoi Allah

SWT dalam NKRI. PKS berlandaskan Al-Quran dan Hadis yang tercermin

dalam keputusan resmi partai.85 Maksud dari diridhoi Allah SWT adalah

landasannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul artinya mengambil

suri tauladan Rasulullah SAW, dan konsepnya diterapkan dengan menjadikan

83 Wawancara dengan Hasani Ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) PKS Cirendeu Tangerang di kediamannya Kp.Baru Tangerang pada tgl: 14 september 2007. 84 Wawancara dengan Hasani Ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) PKS Cirendeu Tangerang di kediamannya Kp.Baru Tangerang pada tgl: 14 september 2007. 85 Wawancara dengan Bpk. Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007.

PKS partai dakwah.86 Di Madinah Nabi menjadi pemimpin masyarakat yang

dibentuk kemudian menjadi sebuah Negara dan pemerintahan, ditandai

dengan kesepakatan perjanjian ( Social Contract ) antara Nabi dan kelompok-

kelompok masyarakat yang ada di Madinah. Perjanjian inilah yang kemudian

disebut Shafihat atau yang lebih popular disebut sebagai Mitsaq Al-Madinah (

Piagam Madinah ).87 Piagam Madinah inilah yang diidentifikasikan oleh

sebagian generasi ilmuan yang datang kemudian sebagai sebuah konstitusi

Negara modern. Negara Nabi juga mengadakan hubungan dan perjanjian

bilateral dengan cara mengutus duta-duta ke beberapa Negara disamping

bertujuan untuk menyebarkan kedamaian dan menyampaikan ajaran-ajaran

Islam kepada umat manusia.

C. Konsep Masyarakat Madani Menurut Partai Keadilan Sejahtera

Ada beberapa unsur menuju terbentuknya sebuah masyarakat madani

yangsaling menunjang satu sama lain. Unsur-unsur itu adalah pendidikan,

reformasi politik, supremasi hukum, ekonomi yang kuat, media komunikasi

yang independen.88 Masyarakat yang maju dan berbudaya tidak akan

terbentuk tanpa melalui pendidikan faktor kunci bagi upaya-upaya

demokratisasi. Masyarakat yang buta huruf sulit menjadi warga dari suatu

komunitas yang demokratis karena ia tidak mengetahui hak-hak dan

kewajibannya secara tepat. Dengan pendidikan masyarakat mengetahui hak-

hak dan kewajiban-kewajibannya sehingga aparat atau oknum penyelenggara

86 Wawancara dengan Hasani Ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) PKS Cirendeu Tangerang di kediamannya Kp.Baru Tangerang pada tgl: 14 september 2007. 87 Masykur Hakim, Model Masyarakat Madani, c Model Masyarakat Madani, (Jakarta: Intimedia, 2003), cet.ke-1, h. 40. 88 Masykur Hakim, Model Masyarakat Madani, h. 66.

Negara tidak mudah membodohi rakyatnya. Demokrasi itu sendiri sebetulnya

sudah ada sejak zaman para sahabat ketika mereka memilih khalifah Islam

dengan sistem musyawarah. Dan juga pada zaman Nabi Muhammad SAW

melalui wahyu yang pertama manusia diperintahkan untuk membaca dan

menguasai informasi. Institusi pendidikan yang diharapkan mampu

melahirkan masyarakat madani adalah institusi pendidikan yang netral dan

independen bukan institusi yang terkooptasi oleh kepentingan Negara dan

kekuasaan seperti yang dikatakan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS

bahwa PKS tentu terlibat dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia,

bukan hanya menonton proses demokrasi.

Dalam tatanan politik modern, keberadaan masyarakat madani dirasa

penting sebagaimana pentingnya keberadaan partai politik, keberadaan

masyarakat madani diperlukan bagi konsolidasi demokrasi dalam fungsinya

sebagai pelengkap partai politik dalam merangsang partisipasi politik,

meningkatkan efektifitas dan ketrampilan demokrasi warga negara dn

mendorong pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban disamping hak-hak

kewarganegaraan demokratis. Selain itu masyarakat madani juga merupakan

penyedia basis pembatasan kekuasaan negara atau kontrol negara oleh

masyarakat sehingga akn menumbuhkan institusi-institusi yang demokratis.89

Penguatan masyarakat madani merupakan kebutuhan dalam proses

demokratisasi agar menjadi proses checks and balances dalam

penyelenggaraan Negara.

89 Azyumardi Azra, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Tim ICCE UIN, 2003), h. 297-300.

Masyarakat madani diperlukan dalam tatanan sosial politik modern yang

menempatkan manusia sebagai objek sejarah. Ada kebebasan, keadilan dan

demokrasi dan penghargaan yang memadai terhadap hak asasi manusia itulah

bayaran suatu negara yang ditata atas landasan maasyarakat madani.90 Jadi

membicarakan hubungan demokrasi dengan masyarakat madani merupakan

discourse yang memiliki hubungan korelatif dan berkaitan erat.

Masyarakat madani menurut PKS adalah masyarakat yang mendasarkan

moralitas tentunya dalam menciptakan kehidupan di masyarakat seperti

contohnya di dalam kehidupan Rasulullah adalah masyarakat Madinah artinya

menghormati adanya keyakinan agama peribadatan terhadap agama-agama

lain yang semuanya ini landasannya Al-Quran dan Sunnah.

Keyakinan para pendiri dan anggota PKS didasarkan pada ajaran Al-

Quran dan Sunnah yang diyakini memiliki karakter seperti Rabbaniyah yang

artinya Islam adalah agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan,

Syumuliyah atau bisa diartikan ajaran Islam mencakup seluruh dimensi

kehidupan manusia, Insaniyah yaitu ajaran Islam mendudukan manusia pada

posisi kunci dalam struktur kehidupan ini, kemudian Tawazun yaitu

keseimbangan yang maksudnya ajaran-ajaran Islam seluruhnya seimbang dan

memberi porsi kepada seluruh aspek kehidupan manusia secara proposional.

Waqi’iyah yaitu realisme dan Ijabiyah yang artinya sikap positif dalam

menjalani kehidupan sebagai lawan dari pesimisme dan fatalisme.

90 Anas Urbaningrum, Plus-Minus Menuju Civil Society dalam Melamar Demokrasi,Dinamika Politik Indonesia, (Jakarta: Republika, 2004), h. 48.

Dan semua itu menjadi landasan PKS yang bisa menjadi solusi dengan

diberlakukannya syariat Islam. Prinsip-prinsip dasar PKS yaitu : 1. Keadilan

Persamaan dan Keadilan, 2. Kesatuan Nasional, 3. Kemajuan, 4. Kidmatul

Ummah yaitu melayani masyrakat demi persatuan, 5. Kerjasama

Internasional.91

Dalam konsep masyarakat madani menurut PKS tidak terlalu jauh dari

konsep Rasulullah SAW yang membentuk masyarakat yang cemerlang

Maksudnya adalah masyarakat yang adil, terbuka dan demokratif, dengan

landasan taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa

bahwa dalam kehidupan masyarakat madani tersebut harus terwujudkan

kualitas pribadi yang ditandai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa, penghormatan terhadap hak azasi manusia, perwujudan

negara hukum, partisipasi warganegara yang luas dalam pengambilan

kebijakan publik dalam berbagai tingkatan, dan pelaksanaan paradigma baru

pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara (Indonesia)

yang cerdas dan baik

PKS menerjemahkan bahwa konsep masyarakat madani yang adil dan

sejahtera yang diridhoi ini menjadi sebuah platform-platform yaitu

membangun Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat dan nanti dalam

pelaksanaannya PKS membagi adil sejahtera dan bermartabat ini strategi

dalam 3 bidang: adil dalam masalah politik, adil dalam masalah ekonomi, adil

dalam sosial budaya, sejahtera dalam masalah ekonomi, bermartabat dalam

91 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007.

sosial budaya, keadilan ekonomi, kemudian kesejahteraan dan juga

bermartabat karena itu semua menentukan kehidupan orang banyak.92.

1. Membangun Indonesia yang Adil.

PKS mengarahkan membangun Indonesia yang adil yaitu adil dalam

bidang politik dengan memilih pemimpin berdasarkan prestasi bukan atas

dasar keturunan, agama, ras, suku, budaya dan sebagainya. Karena setiap

warga Negara mempunyai kedudukan yang sama.

Langkah-langkah politik PKS senantiasa terikat dengan visi partai yang

telah digariskan yaitu sebagai partai dakwah penegak keadilan dan

kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. PKS juga dituntut

untuk memiliki pengaruh yang baik dalam kekuatan politik, partisipasi politik

dan opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Maka

langkah dan agenda perjuangan politik PKS akan bersungguh-suingguh

memperhatikan proses demokratisasi dan reformasi yang masih mengalami

banyak tantangan.93

2. Membangun Indonesia yang Sejahtera

Yaitu dengan cara mempertahankan Negara Kesatuan Republik

Indonesia di tengah-tengah percaturan dan pergaulan dunia internasional. Dan

juga melanjutkan proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia dalam

rangka terbentuknya masyarakat madani, mengedepankan supremasi sipil dan

tidak menghadirkan pemerintahan yang “militeristik”, mengedepankan

92 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007. 93 Sapto Waluyo, Kebangkitan Politik Dakwah Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera Di Masa Transisi, (Bandung: Harakatuna, 2005), h. 368.

penegakan hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan ini

maka dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 94

3. Membangun Indonesia yang Bermartabat

Dan konsep PKS juga membangun Indonesia yang bermartabat yaitu

bermartabat dari segi politik yaitu melaksanakan amanah konstituen PKS

dengan berkonsentrasi pada perjuangan politik di lembaga legislative secara

kritis dan kontruktif demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berpihak

pada kepentingan rakyat. Konsisten melakukan perubahan untuk membangun

pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional diantaranya dibuktikan

dengan keteladanan dan kesiapan memberhentikan anggota kabinet yang

melakukan korupsi. Tidak mengulangi kesalahan pengelola Negara yang

sebelumnya dan tidak menjadikan kekuasaan untuk menzalimi umat dan

bangsa Indonesia. Dan meningkatkan moralitas bangsa untuk menjadi bangsa

yang bermartabat.95

PKS berupaya memposisikan diri sebagai partai yang berpengaruh, baik

secara kekuatan politik, partisipasi maupun opini dalam mewujudkan

masyarakat madani; kuat secara moral, politik, ekonomi, hukum, sosial dan

budaya.

94 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007 95 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007

D. Peran PKS dan Strateginya dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di

Indonesia

1. Peran PKS Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia

Peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam konteks madani mutlak

diperlukan bersama anggota-anggota lembaga legislatif dalam mengontrol

tindakan-tindakan eksekutif dan lembaga yudikatifnya. Kontrol sosial yang

berkualitas adalah kontrol yang sarat dengan pengetahuan dan perhatian yang

serius terhadap dinamika perkembangan politik yang berkembang sangat

cepat.

PKS pun mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat madani di

Indonesia. Salah satu diantaranya yaitu membangun ekonomi, membangun

kehidupan sosial politik, Bantuan sosial yang dapat meningkatkan taraf

kesejahteraan sosialnya, diberikan dapat berbentuk bantuan santunan hidup,

bantuan sarana usaha ekonomi produktif, atau bantuan sarana kelompok usaha

bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan untuk menunjang usaha

ekonomi produktif. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut, maka

sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah

kelompok usaha bersama yang berada dalam pembinaan pemerintah. membuat

tatanan kehidupan yang lebih egaliter, prinsip kebersamaan. Semua itu

menjadi keinginan dari masyarakat madani itu lebih spesifik pada masalah-

masalah ekonomi, politik dan sosial budaya karena 3 hal inilah yang

menentukan kehidupan orang banyak.96 Jenis pendidikan yang dibutuhkan

96 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007.

masyarakat madani adalah proses pendidikan yang dapat mencerahkan dan

membebaskan dari keterbelakangan dan ketergantungan.

Dan PKS mempunyai Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang mereka

miliki adalah sumber daya terbaik. Mereka adalah kelas menengah terdidik

yang hidup di perkotaan dan dibesarkan dalam dua dasawarsa terakhir97

artinya para aktivis dan kader PKS adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri

manusia modern, rasional, punya akses yang sangat besar terhadap

perkembangan informasi dan teknologi yang mayoritas kalangan muda yang

terdidik mempunyai kreatifitas berfikir, mampu merencanakan strategi,

mampu berkomunikasi sehingga masyarakat madani dapat terwujud karena

unsur dan persyaratan budaya yang harus dilalui menuju terbentuknya sebuah

masyarakat madani salah satunya pendidikan yang baik. Peran serta PKS salah

satunya melakukan pendidikan politik yang bermoral atau Islami kepada

seluruh bangsa, bahwa pemimpin bukan hal yang diinginkan tetapi adalah

amanah yang pertanggungjawabannya sangat berat.

PKS berperan aktif dalam amandemen UUD 1945 untuk merumuskan

bersama-sama untuk kepentingan umat Islam.98 PKS juga melakukan langkah

edukatif ke masyarakat dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan atau

pesantren, mendidik karakter manusia yang sempurna dengan ESQ bukan

hanya I.Q saja tetapi emosional spiritual sangat penting99, masih terasa sekali

bahwa rakyat bangsa Indonesia masih jauh dari prasyarat budaya masyarakat

97 Wawancara dengan Agus Ketua DPC PKS Ciputat Tangerang di Kediamannya Cipayung Tangerang pada tgl: 7 september 2007. 98 Wawancara dengan Hasani Ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) PKS Cirendeu Tangerang di kediamannya Kp.Baru pada tgl: 14 september 2007. 99 Wawancara dengan Agus Ketua DPC PKS Ciputat Tangerang di Kediamannya Cipayung Tangerang pada tgl: 7 september 2007.

madani mengingat sebagian besar rakyatnya yang umumnya beragama Islam,

masih buta huruf seperti di daerah-daerah pedalaman banyak penduduknya

tidak sekolah. Kemudian juga faktor berikutnya adalah reformasi dibidang

politik dengan cara melakukan koreksi dan penyempurnaan-penyempurnaan

terhadap penyimpangan dan kekurangan yang ada.100

PKS pun melakukan kerja sosial dalam mewujudkan masyarakat

madani di Indonesia itu dengan cara mendidik para birokrat untuk dapat

melayani umat dan tidak korupsi dan amanah dalam melanjutkan tugasnya101.

Karena bagi PKS birokrasi Indonesia sangat jauh dari citra bersih, menjadi

sarang KKN dan tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan

maka dari itu PKS memiliki kebijakan yaitu dalam buku Panduan Kebijakan

Partai Keadilan yang kemudian diadopsi sebagai dokumen kebijakan PKS102

yaitu lebih memerhatikan birokrasi dengan memasukkan kader-kader

pembaharu untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dengan tetap berpegang

pada asas kepatutan dan akhlak karimah, membentuk wadah independen bagi

pegawai yang bekerja di pemerintahan, menjadi pelopor dalam pemberantasan

KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan dan

profesionalis serta dalam melayani masyarakat dan juga melakukan kontrol

secara aktif.

100 Masykur Hakim, Model Masyarakat Madani, h. 68. 101 Wawancara dengan Hasani Ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) PKS Cirendeu Tangerang di kediamannya Kp.Baru Tangerang pada tgl: 14 september 2007. 102 Wawancara dengan Agus Ketua DPC PKS Ciputat Tangerang di kediamannya Cipayung Tangerang pada tgl: 7 september 2007.

Dan karena PKS partai politik maka konsepnya adalah konsep kerja-

kerja politik, dengan cara meluruskan kebijakan-kebijakan di DPR / MPR

yang memang keberpihakan kepada masyarakat. Dan sudah jadi satu rahasia

umum tujuan dari mendirikan partai yaitu sekuat mungkin mnguasai parlemen

untuk bisa menguasainya dan juga PKS berperan aktif dalam setiap pemilihan

kepala daerah baik gubernur atau bupati sehingga untuk melakukan perubahan

di tingkat birokrasi dan masyarakat maka PKS harus memimpin103 untuk

mewujudkan konsep masyarakat madani yang PKS punya ini bisa terealisasi

dengan baik di Indonesia ini.

Dan juga dari segi sosial PKS melakukan kerja sosial di salah satu

Departemen di DPP PKS yaitu Departemen Kesejahteraan Sosial dibawah

bidang-bidang EKUINTEK : Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi,

dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PKS berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat, pada umumnya rakyat, wanita, petani, buruh.104

PKS juga melakukan aksi cepat kepada masyarakat yang terkena musibah.105

PKS Berperan aktif di masyarakat lewat masjid-masjid atau mushalla yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat.106

Karena Islam tidak mengabaikan kebersamaan, kerjasama dan saling

tolong-menolong satu sama lain. Untuk menumbuhkan faktor-faktor kondusif

bagi terciptanya sebuah masyarakat madani diperlukan hadirnya komponen-

komponen kultural salah satunya adalah toleransi antar individu dan kelompok 103 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007. 104 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007. 105 Wawancara dengan Bpk. Hasani Ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) PKS Cirendeu Tangerang di kediamannya Kp.Baru pada tgl: 14 september 2007. 106 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007.

dalam masyarakat.107 Atas dasar inilah PKS tidak hanya memposisisikan

dirinya sebagai partai politik semata yang hadir ketika kampanye menjelang,

PKS selalu menghadirkan kader-kadernya disetiap kondisi dan situasi.

Masyarakat Indonesia memiliki basis yang cukup kuat bagi terwujudnya

sebuah masyarakat madani diawali dengan kasus-kasus pelanggaran HAM

dan pengekangan kebebasan berpendapat, berserikat dan kebebasan untuk

mengemukakan pendapat di muka umum kemudian dilanjutkan dengan

munculnya berbagai lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai

kekuatan dan bagian dari social control, tidak seperti selama rezim orde lama

dan rezim orde baru berkuasa, masyarakat sulit tumbuh dan berkembang di

Indonesia akibat dominasi Negara begitu kuat dan luas meliputi berbagai

sektor kehidupan rakyat.

Sementara prasyarat berkembangnya masyarakat madani antara lain

ditandai dengan kuatnya daya tawar menawar rakyat terhadap pemerintah108.

Indonesia akan semakin baik keadaannya jika konsep masyarakat madani ini

dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, sebab

Indonesia penduduknya mayoritas Islam sehingga konsep Islam dan Negara

serta peran aktif warganya tidak bisa dipisahkan sehingga karakter bangsa

Indonesia yang saling tolong-menolong dan gotong royong sebetulnya adalah

konsep Islami.109

107 Masykur Hakim, Model Masyarakat Madani, h. 72. 108 Masykur Hakim, Model Masyarakat Madani, h. 87. 109 Wawancara dengan Agus Ketua DPC Ciputat Tangerang di Kediamannya Cipayung Tangerang pada tgl: 7 september 2007.

Dan PKS sekuat mungkin mencoba menerapkan sesuai dengan

kemampuannya karena dalam situasi politik yang sangat beragam tidak bisa

dipaksakan keinginan semua-semua karena kalau dilihat dari landasan

demokrasinya harus dimusyawarahkan, kadang-kadang apa yang diinginkan

bisa tercapai namun tidak jarang juga yang tidak bisa tercapai untuk skala

luas, tapi untuk di dalam PKS sendiri masyarakat madani diusahakan supaya

dilaksanakan walaupun didalam prakteknya ada yang harus dengan sikap

toleransi.110

2. Strategi PKS Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia

Agar di Indonesia masyarakat madani bisa terwujud dan tidak hanya

sekedar konsep saja maka punya strategi dalam mewujudkannya dan PKS

mencoba untuk meraih simpati masyarakat yang memang setuju dan sesuai

dengan platform mereka karena selama platform PKS didukung oleh segelintir

orang saja maka sebagian kecil saja dari masyarakat itu yang bisa

mewujudkan strategi PKS, tetapi kalau banyak yang mendukung platform

mereka tentu strategi akan lebih mudah dilakukan.111

Lima tahun kedepan, dakwah akan berhadapan dengan peluang dan

sekaligus tantangan yang besar. Peluang itu berupa terbukanya lahan-lahan

dakwah di berbagai bidang baik di ruang publik maupun lembaga-lembaga

swasta dan pemerintahan ekspansi dakwah. Ini membutuhkan ketersediaan

kader-kader dakwah dalam jumlah yang banyak yang memiliki keunggulan

110 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007. 111 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007.

normative dan aplikatif. Agar mampu menembus peluang dan tantangan

dakwah kedepan, paling tidak ada tiga kompetensi yang harus dimiliki kader

yaitu memiliki kapasitas internal, kapasitas sosial dan kapasitas politik.

Departemen kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera yang bertanggung jawab

terhadap masalah pengkaderan telah merumuskan 7 karakter khusus sebagai

profil kader Pk Sejahtera 2009:112

8. Kokoh dan Mandiri

9. Dinamis, Kreatif dan Inovatif

10. Spesialis yang berwawasan global

11. Murabbi Produktif

12. Mahir beramal jama’i

13. Pelopor pengubahan

14. Kepemimpinan Masyarakat

Setiap kader dimotivasi dan diberi kepercayaan untuk mendaya

gunakan semua potensi yang dimilikinya dalam menjalankan program itu,

sehingga terdorong ide-ide kreatif, inovatif dan sifat dinamis pada diri mereka.

Dakwah dihadirkan untuk melenyapkan semua kerusakan dan fitnah sesuai

sunahnya dakwah berjalan ditenganh medan pertarungan yang luas dan

kompleks.

Dan dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia ini banyak

hambatan-hambatan yang terjadi seperti hambatan sosial, politik dan budaya

dalam memberdayakan rakyat menuju sebuah masyarakat madani. Yang jelas

kalau masyarakat madani terbentuk kemudian masyarakat madani menjadi 112 DPP Partai Keadilan Sejahtera (Departemen Kaderisasi), Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), h. viii.

lebih kritis dengan jalannya pemerintahan tentu akan bisa berjalan secara baik

karena masyarakat madani salah satu cirinya yaitu pendidikannya sudah lebih

baik dan kemudian ekonomi dan politik juga semakin baik karena mereka

adalah orang-orang yang punya kepedulian terhadap jalannya

pemerintahan.113 Dan juga bersama-sama membangun bangsa dengan cara

kerjasama atau koalisi, melakukan pembinaan kepada siapa saja yang

menginginkan pencerahan umat melalui tarbiyah untuk birokrat, ulama dan

masyarakat.

Maka dari itu untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau keinginannya PKS

mempunyai target-target untuk meraih perolehan suara dari 7 % ke 20 % di

tahun 2009 mendatang dengan menggarap program konsolidasi pasca Pilkada

kemarin, konsolidasi itu dimaksudkan sebagai bahan untuk menyusun

perencanaan pemenangan pemilu 2009 dengan cara mengumpulkan 4000

kader inti dari seluruh PKS se-DKI Jakarta untuk menyiapkan moralitas dan

mentalitas para kader dalam memenangkan pemilu 2009 yang akan datang.114

Selain konsolidasi internal, PKS juga melakukan konsolidasi sosial

kemasyarakatan dengan cara menggalang, menjaga komunikasi dengan

komunitas, simpatisan, dan tokoh masyarakat yang mendukung Adang-Dani

pada Pilkada lalu walaupun mengalami kekalahan pada Pilkada kemarin, dan

mereka bersiap menghadapi pemilu mendatang dengan target perolehan suara

2 juta.115 Karena kalau hanya sebatas konsep pengaruh masyarakat madani

belum terlalu terasa, akan terasa apabila konsep masyarakat madani itu

113 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007. 114 “PKS Mulai Konsolidasi,” Indo Pos, 3 september 2007, h. 24. 115 “PKS Mulai Konsolidasi,” Indo Pos, 3 september 2007, h. 24.

dilaksanakan, diaplikasikan, untuk bisa mengaplikasikannya PKS harus

mempunyai kekuataan yang besar karena kalau hanya 7 % pasti akan kalah di

DPR / MPR maupun dipemerintahan, karena kalau bukan PKS yang berkuasa

walaupun bagian dari pemerintahan sekarang ini tentu pengaruhnya tidak

terlalu besar jadi sesuai dengan besarnya perolehan suara.

Dalam mewujudkan masyarakat madani, PKS banyak sekali

menemukan hambatan-hambatan yang dihadapi salah satunya apabila

keinginan atau tujuan PKS tidak sesuai dengan pihak lain tidak jarang pihak

lain menghambat atau menjegal ide-ide PKS seperti yang terjadi sekarang

adalah melakukan diskriminasi seperti misalnya ada partai-partai yang punya

tujuan-tujuannya ingin mendirikan Negara Islam dan ingin memecah belah

NKRI, hambatan itulah yang dirasakan PKS dalam mewujudkan masyarakat

madani di Indonesia ini artinya sangat dibutuhkan semangat nasionalisme,

semangat untuk menjaga NKRI ini.116

Dan untuk itu kita harus mempunyai tekad dan semangat yang kuat

untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani, dan terlebih dahulu kita dapat

menciptakan kondisi yang kondusif sehingga kendala-kendala sosial budaya,

politik dan ekonomi dapat teratasi dengan baik. Sudah menjadi kewajiban kita

semua untuk ikut serta ambil peran dalam usaha bersama bangsa kita untuk

mewujudkan masyarakat madani dinegara kita tercinta Republik Indonesia.

Karena terbentuknya masyarakat madani adalah bagian mutlak dari wujud

cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

116 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-

nilai kemajemukan dan pluralisme serta menghargai pendapat-pendapat yang

berbeda di dalam masyarakat. Masyarakat madani menghargai keterbukaan

dan sikap-sikap demokratis lainnya dan juga masyarakat yang menjunjung

tinggi akhlak mulia yang penuh dengan sopan santun. Penggunaan istilah dan

pengertian masyarakat madani mengalami banyak perkembangan sejak abad

ke 17 hingga ke hari ini.

Diangkatnya wacana masyarakat madani memang dalam rangka

memperbaiki system bernegara yang selama ini begitu buruk dengan

menghegomoninya orde baru. Penyadaran akan pentingnya masyarakat

madani diharapkan akan mampu mempercepat proses demokratisasi di

Indonesia. Ditandai dengan menguatnya peran organisasi masyarakat madani

dan memiliki kekuatan daya tawar terhadap pemerintah. Runtuhnya orde baru

mampu menghadirkan kesadaran masyarakat untuk lebih berperan dalam

proses kehidupan kebangsaaan, disinilah kemudian ruang-ruang publik dan

hadirnya banyak partai politik menjadi semakin besar dan bebas.

Untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani diperlukan sejumlah

prasyarat yang harus dilalui sebelum hal ideal itu jadi kenyataan yaitu: 117

1. Memenuhi keperluan dasar individu, keluarga dan kelompok dalam

masyarakat.

2. Berkembang modal manusia (human capital) dan modal sosial yang

kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas kehidupan

dan terjalinnya kepercayaan dan hubungan sosial antara kelompok.

3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan

arti kata lain terbukanya akses terhadap berbagai layanan sosial.

4. Adanya pembauran antara kelompok masyarakat serta tumbuhnya sikap

saling menghargai perbedaan antara budaya dan kepercayaan.

5. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga

ekonomi, undang-undang, dan sosial berjalan secara produktif dan

berkeadilan sosial.

6. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan

kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan

komunikasi antara mereka secara teratur, terbuka dan dipercayai. Tanpa

prasyarat itu, maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada slogan.

Dan PKS merupakan ikon politik baru dalam kancah nasional. PKS

ingin terwujudnya sebuah masyarakat madani di Indonesia, walaupun jika

dilihat ini masih dalam tahap proses. Akan tetapi PKS tetap berusaha dengan

cita-citanya sesuai dengan platform mereka yaitu mewujudkan masyarakat

117 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007.

madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Dan PKS menerjemahkan tujuan

masyarakat madani yang adil,sejahtera dan bermartabat dalam 3 bidang yaitu

dalam masalah politik, adil dalam masalah ekonomi, adil dalam sosial budaya,

sejahtera dalam masalah ekonomi, bermartabat dalam sosial budaya, keadilan

ekonomi kemudian kesejahteraan dan juga bermartabat. 3 bidang itulah yang

menentukan kehidupan orang banyak. PKS mempunyai konsep kerja-kerja

politik yaitu berusaha meluruskan kebijakan-kebijakan di DPR / MPR yang

punya keberpihakan kepada masyarakat dan kerja sosial di bidang

EKUINTEK: ekonomi, keuangan, industri dan teknologi dan pemberdayaan

masyarakat pada umumnya, rakyat, wanita, petani, buruh dan lain-lain.

PKS pun banyak menghadapi hambatan dalam mewujudkan masyarakat

madani di Indonesia, seperti ada saja pihak-pihak yang tidak setuju dengan ide

dari PKS dengan cara mencoba menjegal ide-ide PKS dan juga adanya

diskriminasi terhadap partai Islam. Dan untuk mewujudkan masyarakat

madani di Indonesia maka PKS harus mempunyai kekuatan yang besar. PKS

kemudian menentukan target perolehan suara di tahun 2009 dari 7 % menjadi

20 %.

Masih banyak yang belum terwujud seperti pemerataan pendidikan,

kesejahteraan dari segi ekonomi dan sistem politik. Dan itu disebut sebagai

hambatan sosial, politik dan budaya dalam memberdayakan rakyat menuju

sebuah masyarakat madani. Menurut PKS proses demokrasi sekarang yang

sudah ada itu adalah salah satu cirinya.

PKS yakin bahwa pengembangan masyarakat madani memang bisa

membantu menciptakan atau melestarikan demokrasi, namun bagi masyarakat

yang belum berpengalaman dalam berdemokrasi, pengembangan masyarakat

madani justru bisa menjadi hambatan terhadap demokrasi karena mereka

menganggap demokrasi adalah distribusi kekuasaan politik dengan tujuan

pemerataan pembagian kekuasaan, bukan pada aturan main. Untuk

menghindari hal itu, diperlukan pengembangan lembaga-lembaga demokrasi,

terutama pelembagaan politik, di samping birokrasi yang efektif, yang

menjamin keberlanjutan proses pemerintahan yang terbuka dan

partisipatoris.118

Penguatan masyarakat madani perlu dilakukan oleh semua elemen

masyarakat madani Indonesia. PKS yang menjadi salah satu elemen

masyarakat Islam harus memperkuat posisi masyarakat madani ini. Apalagi,

masyarakat Indonesia sedang menghadapi fenomena lemahnya negara bangsa.

Masyarakat madani adalah sebuah model yang dicita-citakan oleh PKS bagi

masyarakat Indonesia masa depan sebagai prasyarat pencapaian model

kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang disebut dalam Al

Qur`an sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. PKS akan ikut

berkontribusi dalam peraihan cita-cita tersebut bersama partai-partai maupun

unsur-unsur masyarakat lain yang memiliki kesamaan cita-cita. PKS yang

dibangun dalam kerangka kemaslahatan dakwah Islam diharapkan mampu

menjadi perekat bagi persatuan dan kesatuan umat Islam dan bangsa

Indonesia. Pada sisi lain, PKS mencanangkan diri untuk menjadi sebuah partai

118 Wawancara dengan Mabruri Ketua Badan Humas DPP PKS di Duren Tiga Jakarta pada tgl: 20 september 2007.

yang mampu memainkan peran motivator, stabilisator dan dinamisator bagi

proses perubahan dan reformasi di Indonesia

B. Saran-saran

Seperti yang disimpulkan tentang konsep masyarakat madani menurut

PKS, maka penulis dapat mengemukakan saran bahwa partai politik harus

mempunyai konsep, platform dan pogram kerja yang betul-betul matang, kuat,

jelas dan pro-reformasi menuju sebuah masyarakat madani juga diperlukan

hadirnya LSM-LSM yang kuat dan mandiri dalam memberikan kontribusi

terhadap proses akselerasi penciptaan sebuah masyarakat madani, bukan LSM

yang tergantung pada Negara terutama dari segi keuangan. Catatan ini

sekaligus menjadi tantangan bagi masyarakat madani untuk bergerak lebih

dinamis mempercepat demokratisasi. Pertama, bahwa sebenarnya pemahaman

masyarakat, termasuk organisasi masyarakat madani tentang nilai-nilai

demokrasi sudah cukup baik. Masyarakat telah cukup memahami urgensi

nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, gotong-royong, kebersamaan,

toleransi, regenerasi kepemimpinan, penegakan HAM, transparansi,

akuntabilitas, keadilan sosial dan kesetaraan gender. Namun masih belum

tampil dalam dataran nyata keseharian.

Selain karena pemahaman nilai-nilai ini kurang mendalam (hanya

sebatas kulit), belum mewujudnya ia menjadi kesadaran kolektif dan manifes

disebabkan adanya hambatan eksternal, diantaranya adalah kondisi elit

institusi Negara (pemerintahan) yang justru kontraproduktif dengan nilai

demokrasi. Pemerintah masih bersikap refresif terhadap perbedaan, lebih

sering konflik antar mereka. Penegakan hukum juga begitu lemahnya, masih

terjadi diskriminasi hukum kepada rakyat biasa dan elit politik. Para elit yang

(terindikasi) melanggar hukum akan tetap dipertahankan dan dibela. Begitu

pula dengan perilaku-perilaku elit yang tidak demokratis seperti memelihara

kultus individu, membungkam suara-suara kritis dan anti kritik dan perbaikan.

Untuk mewujudkan demokratisasi di Indonesia, ada beberapa langkah

strategis yang dapat dilakukan oleh masyarakat, terutama para penggiat

(organisasi) di bidang yang berkaitan dengan masyarakat madani. Pertama,

masyarakat harus mampu berserikat, berkumpul dan membentuk elemen-

elemen organisasi masyarakat madani yang menjadi wadah perjuangan,

penampung aspirasi dan wahana implementasi atas kefahaman mereka

terhadap nilai-nilai demokrasi. Karena hanya dengan semakin besarnya

kualitas dan kuantitas Organisasi Masyarakat Madani sajalah proses

pemberdayaan masyarakat dan sekaligus pressure kepada pemerintah menjadi

semakin efektif.

Untuk meningkatkan kuantitas organisasi masyarakat madani jelas

diperlukan proses awal berupa penyadaran urgensi Organisasi Masyarakat

Madani untuk kepentingan peningkatan kapasitas, skill maupun kesejahteraan

masyarakat. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan Organisasi

Masyarakat Madani yang telah ada harus dilakukan komunikasi intens antar

Organisasi Masyarakat Madani dan membuka jaringan dengan Organisasi

Masyarakat Madani sejenis diseluruh dunia. Kedua, Organisasi Masyarakat

Madani perlu melakukan pendidikan kepada masyarakat secara sistemik.

Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis warga negara

akan hak dan kewajibannya, memahami nilai-nilai demokrasi dan mampu

berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi di lingkungannya. Hal tersebut

dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari kampanye hak-hak sipil dan

demokratisasi, pendidikan rakyat, penyuluhan demokrasi hingga pada aksi

demonstrasi dll. Ketiga, melakukan advokasi kepada masyarakat yang

mengalami penindasan karena oknum aparat, perusahaan maupun kebijakan

pemerintah. Bentuk advokasi konkrit seperti ini juga akan semakin

menguatkan posisi tawar masyarakat madani. Langkah-langkah diatas

diharapkan dapat menciptakan kemandirian Organisasi Masyarakat Madani

untuk berkarya dan meningkatkan kefahaman masyarakat akan nilai-nilai

demokrasi

Dalam pengembangan masyarakat madani, masyarakat sebagai pemilik

kedaulatan rakyat haruslah memegang inisiatif pengembangan di bidang

politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan hak asasi manusia, ketertiban

umum dan keamanan masyarakat, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak

sosial dan budaya, hak hukum, dan HAM serta ketertiban dan keamanan harus

berkembang sebagai kebutuhan publik dan kebutuhan rakyat artinya kita harus

mempunyai tekad dan semangat yang kuat untuk menciptakan sebuah

masyarakat madani tetapi hendaklah terlebih dahulu kita dapat menciptakan

kondisi kondusif sehingga kendala-kendala sosial, politik, budaya dan

ekonomi dapat teratasi dengan baik, jika hambatan ini sudah dapat teratasi

maka hadirnya sebuah masyarakat madani di Indonesia merupakan suatu

keniscayaan meskipun memerlukan proses dan waktu yang panjang.

Masyarakat madani yang ditandai oleh berkembangnya peran organisasi

kewarganegaraan di luar organisasi kenegaraan dalam mencapai keadilan dan

kesejahteraan sosial, perlu dipatri oleh kualitas pribadi, bahwa dalam

kehidupan masyarakat madani tersebut harus terwujudkan kualitas pribadi

yang ditandai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

penghormatan terhadap hak azasi manusia, perwujudan negara hukum,

partisipasi warganegara yang luas dalam pengambilan kebijakan publik dalam

berbagai tingkatan, dan pelaksanaan paradigma baru pendidikan

kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara (Indonesia) yang

cerdas dan baik. Dari situ dapat ditangkap tantangan bagi pendidikan

demokrasi dan HAM di Indonesia adalah bersistemnya pendidikan demokrasi

dengan keseluruhan upaya pengembangan kualitas warga negara dan kualitas

kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdillah, Masykuri. Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

AS Hikam, Muhammad. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: Pustaka LP3ES

Indonesia, 1999. Cet ke-2. Azra, Azyumardi. Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, Masyarakat

Madani. Jakarta: Tim ICCE UIN, 2003. Baso, Ahmad. Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran

„Civil Society“ dalam Islam Indonesia. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. Cet ke-1.

Burhanuddin.Lc.M.Si, H. Nandang. Penegakan Syariat Islam Menurut Partai

Keadilan. Jakarta : Al-Jannah, 2004. Culla, Adi Suryadi. Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di

Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), cet.ke-1 Dahrendorf, Ralf. Kematian Sosialisme di Eropa : Refleksi Revolusi Tahun 1989.

Jakarta : Tiara Wacana, 1992. Damanik, Ali Said. Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan

Tarbiyah di Indonesia. Jakarta : Teraju, 2003. DPP Partai Keadilan Sejahtera (Departemen Kaderisasi). Profil Kader Partai

Keadilan Sejahtera. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004. DPP Partai Keadilan. Sekilas Partai Keadilan. Jakarta: 1998. Furqon, Aay Muhammad. Partai Keadilan Sejahtera (Ideologis dan Praksis

Politik Kaum Muda Muslim Indonsia Kontemporer. Jakarta: Teraju, 2004. Hakim, Dr. Masykur dan Tanu Wijaya. Model Masyarakat Madani. Jakarta:

Intimedia, 2003. Huwaydi, Fahmi. Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani. Bandung: Mizan,

1993.

Ibrahim, Rustam.“ Civil Society dan LSM di Indonesia“ dalam Kastorius Sinaga (ed) Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: INPI-Pact, 1998.

Machmudi, Yon. Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia.

Bandung: Harakatuna, 2005. Madjid, Nurcholish. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta: Paramadina,

1999. Cet ke-1. Rahardjo, M.Dawam, et.al. Membongkar Mitos Masyarakat Madani. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2000. Cet ke-1. ________________. Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan

Perubahan Sosial. Jakarta, 1999. Saksi. Partai Keadilan Menjawab Tudingan dan Fitnah. Jakarta : Pustaka Saksi,

2004. Sukma, Rizal dan J. Kristiadi. Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di

Indonesia : Perspektif Sipil dan Militer. Jakarta : CSIS. 1999. Urbaningrum, Anas. Plus-Minus Menuju Civil Society dalam Melamar

Demokrasi, Dinamika Politik Indonesia. Jakarta : Republika, 2004. Waluyo, Sapto. Kebangkitan Politik Dakwah Konsep dan Praktik Politik Partai

Keadilan Sejahtera Dimasa Transisi. Bandung : Harakatuna, 2005.

Surat Kabar

Kompas 27 Februari 1999 Indopos 3 September 2007 Republika 18 Maret 2005 Kompas Online, 4 November 2007.

WEBSITE

Www.Hidayatullah.com Www.Kompas.com

Www.Pk-Sejahtrera.org Www.Republika.com WAWANCARA

4. Bapak A. Mabruri, MA: Ketua Badan Hubungan Masyarakat DPP PKS. 5. Bapak Agus Wahid Rahman: Ketua DPC PKS Ciputat Tangerang. 6. Bapak Hasani, Amd: Ketua DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) PKS Cirendeu

Tangerang.

Pertanyaan untuk wawancara

1. Bagaimana cita2 PKS tentang masyarakat madani ?

2. Atas landasan apa cita2 tersebut ?

3. Jika di al Quran (ayat dan surat apa ?) (tafsirnya? jika hadis ??)

4. Bagaimana konsepnya dalam PKS ? apakah diturunkan dalam

sebuah keputusan resmi partai ?

5. Bagaimana penerapannya dalam PKS ?

6. Bagaimana PKS menerjemahkan masyarakat madani dalam

kerja politik ?

7. Bagaimana kerja sosial PKS dalam mewujudkan masyarakat

madani?

8. Dalam konsep PKS, berbedakah masyarakat madani dengan

civil society ? dan berbedakah masyarakat madani dengan

masyarakat sipil ?

9. Jika beda, apa perbedaan mendasarnya ? secara konsep atau

implementasinya ?

10. Bagaimana posisi masyarakat madani dan demokrasi ?

11. Sinergiskah masyarakat madani dan demokrasi ?

12. Apa peranan masyarakat madani dalam kehidupan sosial-politik

negeri ini?

13. Apakah kehidupan demokrasi termasuk pluralisme akan

semakin meluas dan mendalam atau justru makin mengkerut ?

14. Apa hubungan antara masyarakat madani dengan pemerintahan

Islami?

15. Apakah masyarakat madani akan berdaya mengontrol jalannya

pemerintahan atau justru pemerintahan makin kooptatif

terhadap masyarakat sipil / madani ?

16. Bagaimana konsep masyarakat madani menurut PKS ?

17. Apa pengaruh konsep masyarakat madani menurut PKS

terhadap bangsa Indonesia ?

18. Peran serta apa yang bisa dilakukan oleh PKS dalam

mewujudkan masyarakat madani di Indonesia ?

19. Strategi apa yang dilakukan PKS dalam mewujudkan

masyarakat madani di Indonesia?

20. Apakah masyarakat madani sudah terwujud di Indonesia

sekarang ini ?

21. Mengapa konsep masyarakat madani sangat penting dalam

kehidupan bernegara dalam konsep PKS ?

22. Dalam kinerjanya, apa hambatan yang paling berarti yang

Bapak/Ibu hadapi dalam mewujudkan masyarakat madani di

Indonesia?

Wawancara dengan Bpk. Mabruri, MA

(Ketua Badan Hubungan Masyarakat DPP PKS)

di Duren Tiga Jakarta Tgl 20 September 2007

1. Bagaimana cita2 PKS tentang masyarakat madani ?

Sudah jelas ada di AD / ART yang terbaru, tujuan PKS adalah masyarakat

madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT dalam NKRI

2. Atas landasan apa cita2 tersebut ?

Karena kita partai Islam dan landasan Islam adalah itu Al-Quran dan Hadist

tentu ada disitu semua, namun masalah spesifik ayat-ayatnya yang lebih tahu

dewan syariat Islam yang nyusun

3. Jika di al Quran (ayat dan surat apa ?) (tafsirnya? jika hadis ??)

Maroji rujukan-rujukan dari landasan ayat-ayat Al-Quran yang mendasari

kenapa PKS punya cita-cita atau tujuan semacam ini yang salah satunya

mungkin surah Al-Maidah ayat 8

4. Bagaimana konsepnya dalam PKS ? apakah diturunkan dalam

sebuah keputusan resmi partai ?

Ya tentu diturunkan dalam sebuah keputusan resmi partai, kita memberikan

satu penyataan yang memang karena disini ada diridhoi oleh Allah SWT,

ridho ini artinya kalau dalam terminologi Islam landasannya sesuai dengan

Al-Quran dan Sunah Rasul karena sangat tinggi tidak menyimpang dari situ.

5. Bagaimana penerapannya dalam PKS ?

Ya tentu sekuat mungkin kita akan mencoba untuk menerapkan apa yang kita

mampu, didalam situasi politik yang sangat beragam ini kita tidak bisa

memaksakan keinginan semua-semua kan kalau dilihat dari landasan

demokrasinya kan harus dimusyawarahkan, kadang-kadang apa yang kita

inginkan bisa tercapai kadang-kadang juga tidak bisa dalam skala luas, tapi

didalam organisasi sendiri penerapan masalah ini seiya mungkin diusahakan

seiya mungkin diusahakan supaya dilaksanakan walaupun didalam

prakteknya ada yang harus dengan sikap toleransi.

6. Bagaimana PKS menerjemahkan masyarakat madani dalam kerja

politik ?

Kita menerjemahkan tujuan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang

diridhoi ini menjadi sebuah platform-platform dan platform-platform itu ada

3 hal yaitu membangun Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, jadi

kalau kta terjemahkan masyarakat madani yang tercantum pada AD / ART

masyarakat madani yang tadi itu, adil, sejahtera dan bermartabat nanti dalam

pelaksanaanya kita akan membagi adil, sejahtera dan bemartabat ini strategis

dalam 3 bidang adalah dalam masalah politik, adil dalam masalah ekonomi,

adil dalam sosial budaya, sejahtera dalam masalah ekonomi, bermartabat

dalam sosial budaya, keadilan ekonomi kemudian kesejahteraan dan juga

bermartabat.

7. Bagaimana kerja sosial PKS dalam mewujudkan masyarakat

madani?

Karena kita partai politik maka konsepnya adalah konsep kerja-kerja politik,

ya kalau kita mempunyai ketrampilan di DPR / MPR tentu bagaimana kita

meluruskan kebijakan-kebijakan yang memang punya keberpihakan kepada

masyarakat, kalau kita lihat kerja sosial disalah satu Departemen di DPP ada

yang namanya Departemen Kesejahteraan sosial dibawah bidang

EKUINTEK: Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi, banyak pekerjaan-

pekerjaan yang dilakukan oleh PKS berkaitan dengan pemberdayaan

masyarakat pada umumnya, rakyat, wanita, petani, buruh, Dll. Jadi ada

kerja-kerja sosial juga yang memang menjadi konsep masing-masing bidang

atau badan.

8. Dalam konsep PKS, berbedakah masyarakat madani dengan civil

society ? dan berbedakah masyarakat madani dengan masyarakat

sipil ?

Masyarakat madani disini kita rujukannya adalah karena partai Islam

masyarakat yang mendasarkan moralitas tentunya dalam menciptkan

kehidupan di masyarakat seperti contohnya di dalam kehidupan Rasulullah

adalah masyarakat Madinah artinya kita menghormati adanya keyakinan,

agama, peribadatan terhadap agama-agama lain yang semuanya ini

landasannya Al-Quran dan Sunnah.

9. Jika beda, apa perbedaan mendasarnya ? secara konsep atau

implementasinya ?

Civil society mungkin lebih kepada semangat untuk kesetaraan di dalam

sebuah tatanan demokrasi, kalau dibilang adakah perbedaan antara

masyarakat madani dan masyarakat sipil tentu ada dan kalau adakah

persamaannya tentu ada, lebih teminologi saja, saya tidak tahu persis

jawaban yang lebih ilmiah tapi menurut saya masyarakat madani lebuh

berlandskan tata cara kehidupan bermasyarakat dengan landasan-landasan

teologis dalam Islam dan ini tentu dari konsensus bersama.

10. Bagaimana posisi masyarakat madani dan demokrasi ?

Saya pikir selama sistem di sebuah Negara memang mengambil sistem

demokrasi, masyarakat madani bisa-bisa saja berkembang. Tidak ada

perbedaan yang signifikan antara masyarakat madani dengan civil society.

11. Sinergiskah masyarakat madani dan demokrasi ?

Saya pikir ya, karena didalam masyarakat madani prinsip-prinsip

kebersamaan dijunjung tinggi walaupun punya agama yang berbeda dari

agama mayoritas tersebut.

12. Apa peranan masyarakat madani dalam kehidupan sosial-politik

negeri ini?

Tentu banyak peranannya, membangun ekonomi, membangun kehidupan

sosial politik, membuat tatanan kehidupan yang lebih egaliter, prinsip

kebersamaan, semua itu menjadi keinginan dari masyarakat madani itu lebih

spesifik pada masalah-masalah ekonomi, politik dan sosial budaya karena 3

hal inilah yang mnentukan kehidupan orang banyak.

13. Apakah kehidupan demokrasi termasuk pluralisme akan semakin

meluas dan mendalam atau justru makin mengkerut ?

Tentu, kalau prinsip-prinsip kebersamaan dijunjung tinggi saya pikir

kehidupan demokrasi baik apalagi dengan koridor teologi Islam kan

hubungan luas, kalau konsensus bisa dirubah, peraturan kemarin atau

undang-undang yang dulu sekarang bisa diatur tapi kalau nash-nash Al-

Quran, Hadis itu sudah qath’i walaupun tergantung tafsirannya berbeda-

berbeda, lebih kuat dibandingkan konsensus yang dibuat oleh manusia.

14. Apa hubungan antara masyarakat madani dengan pemerintahan

Islami?

Pemerintahan yang seperti apa, kalau kita lihat ala Iran atau Arab Saudi itu

beda pelaksanaan seperti di Turki tergantung pemerintahan Islami yang

seperti apa.

15. Apakah masyarakat madani akan berdaya mengontrol jalannya

pemerintahan atau justru pemerintahan makin kooptatif terhadap

masyarakat sipil / madani ?

Yang jelas kalau masyarakat madani terbentuk kemudian masyarakat menjadi

lebih berdaya kritis dengan jalannya pemerintahan tentu akan bisa berjalan

secara baik karena masyarakat madani salah satu cirinya pendidikannya

sudah lebih baik dan kemudian ekonomi dan politik juga semakin baik karena

mereka adalah orang-orang punya kepedulian terhadap jalannya

pemerintahan.

16. Bagaimana konsep masyarakat madani menurut PKS ?

Saya pikir seperti yang sudah disampaikan, kalau digamabarkan dalam partai

poltik yang suda ditulis oleh Majelis Pengmbangan Partai yaitu masyarakat

yang adil, sejahtera dan bermartabat.

17. Apa pengaruh konsep masyarakat madani menurut PKS terhadap

bangsa Indonesia ?

Ya, kalau hanya sebatas konsep sih pengaruh belum terlalu terasa, yang akan

terasa kalau konsep itu dilaksanakan, diaplikasikan untuk bisa

mengapliaksikan konsep-konsep itu kalau tatanan masyarakat bangsa

Indonesia kita harus punya kekuatan yang besar kalau Cuma 7 % itu pasti

akan kalah baik di DPR / MPR maupun di pemerintahan sekarang ini tapi

pengaruhnya tentu tidak terlalu besar, sesuai dengan besarnya perolehan

suara di kursi DPR / MPR, saya yakin itu.

18. Peran serta apa yang bisa dilakukan oleh PKS dalam mewujudkan

masyarakat madani di Indonesia ?

Tentu kita terlibat dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia kita bukan

orang yang cuma nonton proses demokrasi tapi kita juga aktif terlibat, punya

partai, punya platform, punya kegiatan-kegiatan dan juga punya tujuan-

tujuan baik yang dilakukan oleh partai fraksi yang ada di DPR / MPR tentu

ini sudah menjadi satu rahasia umum kalau kita membuat partai sekuat

mungkin tujuan kita menguasai parlemen, karena salah satu tujuan partai

politik didirikan kekuasaan, kalau sudah ada tujuan-tujuan atau keinginan-

keinginan itu dilaksanakan makanya di tahun 2009 kita punya target-target

untuk meraih perolehan suara dari 7 % ke 20 %, salah satunya itu.

19. Strategi apa yang dilakukan PKS dalam mewujudkan masyarakat

madani di Indonesia?

Yang pertama adalah mencoba untuk meraih simpati masyarakat yang

memang setuju dan sesuai dengan platform kita, selama platform PKS di

sokong oleh segelintir orang saja, ya tentu hanya sebagian kecil saja dari

masyarakat itu yang bisa mewujudkan strategi PKS tetapi kalau sudah banyak

tentu strategi akan lebih mudah dilakukan.

20. Apakah masyarakat madani sudah terwujud di Indonesia sekarang

ini ?

Relatif, kalau dibilang terwujud tentu masih banyak hal-hal yang menjadi

ukuran dalam terwujudnya masyarakat madani tetapi kalau dibilang tidak

sama sekali itu tidak, proses demokrasi sekarang yang sudah ada itu adalah

salah satu ciri terwujudnya masyarakat madani tetapi untuk yang lain seperti

pendidikan, kesejahteraan kemudian dari segi ekonomi itu masih belum

terwujud.

21. Mengapa konsep masyarakat madani sangat penting dalam

kehidupan bernegara dalam konsep PKS ?

Ya, karena inti dari kehidupan bernegara adalah bagaimana semua warga

Negara semua masyarakat di dalam Indonesia ini bisa merasakan pran

penting keberadaan Negara kalau Negaranya ada tetapi masyarakatnya tidak

terurus berarti ada yang salah dalam pengelolaan Negara tersebut.

22. Dalam kinerjanya, apa hambatan yang paling berarti yang

Bapak/Ibu hadapi dalam mewujudkan masyarakat madani di

Indonesia?

Ya tentu apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak sesuai dengan

keinginan pihak lain kemudian pihak lain ini tentu ingin dalam keadaan

tertentu menghambat atau menjegal ide-ide kita, kalau kita lihat yang terjadi

sekarang adalah melakukan diskriminasi misalnya ada partai yang punya

tujuan-tujuannya inin mendirikan Negara Islam dan sebagainya kemudian

ingin memecah belah NKRI, punya koalisi besar yang isinya adalah kalau

jatuh ke partai lain maka keberadaan NKRI akan terancam, nah semacam itu

yang kemudian akan menjadi hambatan PKS dalam mewujudkan masyarakat

madani tersebut artinya dibutuhkan semangat nasionalisme, semangat untuk

menjaga NKRI ini.

Wawancara dengan Bpk. Hasani, Amd

(Ketua Dewan Pimpinan Ranting PKS Cirendeu)

di Kp. Baru Tangerang Tgl 14 September 2007

23. Bagaimana cita2 PKS tentang masyarakat madani ?

PKS mempunyai cita cita ingin menjadikan Negara Indonesia yang nilai

keislaman tidak hanya ritual saja dilakukan tetapi dalam kehidupannya

bisa terlaksana sesuai syariat Islam, sebagai contoh: birokratnya tidak

korupsi dan melayani umat, pemimpinnya adil dan visioner atau

membangun keluarga dan masyarakat yang baik atau Islami.

24. Atas landasan apa cita2 tersebut ?

Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, menapaki jalan sahabat dan

tabi’in serta mngambil suri tauladan Rasulullah SAW sepak terjang para

pembaru yang shalih dan para tokoh Islam sepanjang sejarah.

25. Jika di al Quran (ayat dan surat apa ?) (tafsirnya? jika hadis ?)

Qs. Al-Maidah : 48 yaitu jalan tuhan yang harus dijadikan sebagai

landasan hukum bagi manusia, Qs. Al-Jatsiyah : 18.

26. Bagaimana konsepnya dalam PKS ? apakah diturunkan dalam

sebuah keputusan resmi partai ?

Konsepnya diterapkan dengan menjadikan PKS partai dakwah artinya

tidak sekedar mengejar jabatan tetapi memberikan nilai-nilai keislaman

kepada masyarakat. Keputusan partai adalah dengan diberikan manhaj-

manhaj atau petunjuk bagi kader dakwah PKS.

27. Bagaimana penerapannya dalam PKS ?

Penerapannya dengan pembinaan melalui tarbiyah dikenal dengan : 1.

pilar tarbawi (pembinaan), pilar tanzimi (institusional).

28. Bagaimana PKS menerjemahkan masyarakat madani dalam

kerja politik ?

Jika menjadi pemimpin bagi PKS bukan diminta tetapi amanah yang

harus diemban untuk pengembangan dakwah dan kemaslahatan umat

menjadikan partai sebagai sarana dakwah

29. Bagaimana kerja sosial PKS dalam mewujudkan masyarakat

madani?

PKS melakukan langkah edukatif ke masyarakat dengan mendirikan

lembaga-lembaga pendidikan atau pesantren, melakukan aksi cepat

kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana dan terbukti

kader PKS yang terdepan jika ada musibah atau bencana di masyarakat,

juga sering mengadakan aksi sosial sunatan massal, pengobatan gratis

dan bazaar sembako murah juga tidak ketinggalan berperan aktif di

masyarakat lewat masjid-masjid atau mushalla yang bersentuhan

langsung dengan masyarakat.

30. Dalam konsep PKS, berbedakah masyarakat madani dengan

civil society ? dan berbedakah masyarakat madani dengan

masyarakat sipil ?

Berbeda.

31. Jika beda, apa perbedaan mendasarnya ? secara konsep atau

implementasinya ?

Civil society dengan masyarakat madani tidak terlalu jauh formatnya

hanya saja konsep madani PKS tidak terlalu jauh dari konsep Rasulullah

SAW yang membentuk masyarakat madani yang cemerlang. Masyarakat

madani segala aktifitas masyarakat tidak terlepas dari motivasi keimanan

seseorang atau masyarakat itu sendiri dalam berinteraksi antar personal

sdangkan civil society berkonsep kegotongroyongan yang menitik

beratkan nilai kemanusiaan, sedangkan masyarakat sipil seolah-olah

hanya menerima perintah dari penguasa dan kurang aktif untuk

membangun bersama pemerintah.

32. Bagaimana posisi masyarakat madani dan demokrasi ?

Masyarakat demokrasi menjunjung kesamaan hak dan martabat sehingga

segala sesuatu tergantung suara terbanyak. Demokrasi itu sendiri

sebetulnya sudah ada sejak zaman para sahabat yang memilih pemimpin

untuk khalifah Islam setelah Rasulullah wafat tetapi demokrasi yang

diagung-agungkan barat tidak seadil yang diterapkan Islam dengan

sistemnya. Jadi posisi masyarakat madani lebih menjunjung kesejahteraan

dan keadilan untuk masyarakat dibanding dengan sistem demokrasi.

33. Sinergiskah masyarakat madani dan demokrasi ?

Dari keterangan diatas bahwa masyarakat madani lebih bermartabat

dibanding dengan sistem demokrasi tetapi bagaimana masyarakat

demokrasi ini menjadikan masyarakat mendapatkan tempat atau dihargai

haknya yang hal ini juga menjadi salah satu kemaslahatan umat pada

masyarakat madani.

Wawancara dengan Bpk. Agus Wahid Rahman

(Ketua DPC PKS Ciputat)

di Cipayung Tangerang Tgl 7 September 2007

1. Apa peranan masyarakat madani dalam kehidupan sosial-politik

negeri ini?

Perannya banyak sekali : 1. dari segi pendidikan yaitu mendidik karakter

manusia yang sempurna dengan ESQ bukan hanya IQ saja tetapi

emosional spiritual sangat penting. 2. dari segi politik yaitu mendidik para

birokrat untuk dapat melayani umat dan tidak korupsi dan amanah dan

menjalankan tugasnya. 3. dari segi sosial yaitu dana zakat bisa dikelola

menjadi kesejahteraan umat.

2. Apakah kehidupan demokrasi termasuk pluralisme akan

semakin meluas dan mendalam atau justru makin mengkerut ?

Kehidupan demokrasi yang pluralisme akan tidak laku manakala umat

Islam Indonesia semakin tercerahkan pola pikirnya dengan manhaj yang

benar yaitu Al-Quran dan Sunnah.

3. Apa hubungan antara masyarakat madani dengan pemerintahan

Islami?

Sangat ada korelasinya. Masyarakat madani akan membentuk masyarakat

yang Islami, begitu artinya jika masyarakat madani telah terbentuk sudah

pasti masyarakatnya menginginkan pemerintahan yang Islami.

4. Apakah masyarakat madani akan berdaya mengontrol jalannya

pemerintahan atau justru pemerintahan makin kooptatif

terhadap masyarakat sipil / madani ?

Masyarakat yang madani akan lahir masyarakat yang cerdas dan berfikir

positif dan bertanggung jawab sehingga dapat mengontrol

pemerintahannya, jika ada penyelewengan jabatan masyarakat pasti

langsung bertindak mengingatkan penyelewengan tersebut dan

birokratnya pasti sangat hati-hati dalam menjalankan setiap

kebijakannya.

5. Bagaimana konsep masyarakat madani menurut PKS ?

Masyarakat madani mempunyai karakter yang mengedepankan konsep

hidup menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah,

menjadikan pemimpin menjadi pelayan umat.

6. Apa pengaruh konsep masyarakat madani menurut PKS

terhadap bangsa Indonesia ?

Indonesia akan semakin baik keadaannya jika konsep masyarakat madani

ini dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, sebab

Indonesia penduduknya mayoritas Islam sehingga konsep Islam dan

Negara serta peran aktif warganya tidak bisa dipisahkan sehingga

karakter bangsa Indonesia yang bantu-membantu dan gotong royong

sebetulnya adalah konsep yang Islami.

7. Peran serta apa yang bisa dilakukan oleh PKS dalam

mewujudkan masyarakat madani di Indonesia ?

PKS melakukan pendidikan politik yang bermoral atau Islami kepada

seluruh bangsa bahwa pemimpin bukan hal yang diinginkan tetapi adalah

amanah yang pertanggung jawabannya sangat berat, PKS berperan aktif

dalam amandemen UUD 45 untuk merumuskan bersama-sama untuk

kepentingan umat Islam. PKS berperan aktif dalam setiap pemilihan

kepala daerah baik gubernur atau bupati sehungga untuk melakukan

perubahan ditingkat birokrasi dan masyarakat maka PKS harus

memimpin.

8. Strategi apa yang dilakukan PKS dalam mewujudkan

masyarakat madani di Indonesia?

Strategi yang bersama-sama membangun bangsa dengan cara kerjasama

atau koalisi, melakukan pembinaan kepada siapa saja yang menginginkan

pencerahan umat melalui tarbiyah untuk birokrat, ulama dan masyarakat.

9. Apakah masyarakat madani sudah terwujud di Indonesia

sekarang ini ?

Belum. Sebab masih banyak UU atau peraturan daerah yang masih

mengadopsi dari belanda yang belum dirubah artinya belum senapas

dengan konsep masyarakat yang Islami dan tatkala peraturannya sudah

siap tetapi masyarakatnya belum memahaminya sehungga masih banyak

gesekan dengan masyarakat.

10. Mengapa konsep masyarakat madani sangat penting dalam

kehidupan bernegara dalam konsep PKS ?

Penting sekali. Sebab Indonesia terlahir dan diperjuangkan oleh umat

Islam sehingga yang berhak mewariskan dan membangun bangsa

Indonesia ini adalah umat Islam sehingga saat ini banyak umat Islam

yang terpinggirkan yang seharusnya umat Islam sejahtera sebab nenek

moyang kita memperjuangkan Negara ini sehingga Negara atau

pemerintah harus ssuai dengan nafas masyarakat Indonesia yang

mayoritas Islam.

11. Dalam kinerjanya, apa hambatan yang paling berarti yang

Bapak/Ibu hadapi dalam mewujudkan masyarakat madani di

Indonesia?

Kelompok atau partai yang sekuler terhadap pemikirannya dan

pemerintah yang belum maksimal mewujudkan masyarakat yang sejahtera

atau madani.