1. a. Apakah adat? Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. b. Apakah Hukum Adat? Hukum Adat adalah merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka hukum adat tersebut memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan bersifat elastis. Pendapat lain terkait bentuk dari hukum adat, selain hukum tidak tertulis, ada juga hukum yang tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detil terdiri dari hukum adat yang tercatat (beschreven), seperti yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang didokumentasikan (gedocumenteerch) seperti dokumentasi awig-awig di Bali. 2. a. Apa yang dimaksud dengan Adat nan Saban Adat? Adalah merupakan undang-undang alam dimana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain Adat air membasahi, adat api membakar, dan sebagainya. Pemahaman apa yang dimaksud dengan "adat nan saban adat" sebenarnya adalah "Aturan Pokok dan Falsafah" yang mendasari kehidupan masyarakat yang berlaku turun temurun tanpa pengaruh oleh tempat, waktu, dan keadaan. Yang termasuk dalam Adat Nan Sabana Adat ini adalah : 1) Silsilah keturunan menurut jalur garis ibu yang lazim disebut garis keturunan Matrilinial. 2) Perkawinan dengan pihak luar pesukuan yang lazim dikenal dengan tata perkawinan eksogami, dan suami yang bertempat tinggal dalam lingkungan kerabat isteri yang disebut matrilocal 3) Harta pusaka tinggi yang turun temurun menurut garis ibu dan menjadi miliki bersama "sejurai" yang tidak boleh diperjual belikan, kecuali punah. 4) Falsafah "alam takambang jadi guru" dijadikan landasan utama pendidikan alamiah dan rasional dan menolak pendidikan mistik dan irrasional (takhyul). b. Apa yang dimaksud dengan Adat nan Diadatkan? Yang dimaksud dengan "Adat yang Diadatkan" adalah "Peraturan Setempat" yang diambil dengan kata mufakat, ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam "suatu nagari". Adat nan diadatkan ini dengan sendirinya hanya berlaku dalam "satu nagari" dan karenanya tak boleh dipaksakan untuk juga berlaku umum di "nagari" lain. Yang termasuk dalam "Adat yang Diadatkan" ini antara lain mengenai tata cara, syarat-syarat dan upacara Pengangkatan Penghulu; tata-cara, syarat-syarat dan upacara Perkawinan, yang berlaku dalam tiap-tiap nagari.

3. Jelaskan! a. Asas teritorial dari masyarakat hukum adat Berdasarkan ukuran kedaerahan atau asas teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berasaskan lingkungan daerah, yang para anggotanya merasa bersatu dan bersamasama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sehingga terasa ada ikatan diantara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggalnya. Dalam masyarakat Hukum Adat yang ditentukan oleh faktor teritorial terdapat 3 (tiga) macam pertalian kedaerahan yaitu: 1) masyarakat hukum desa 2) masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa) 3) masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa) Masyarakat Hukum Desa Adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup, dan kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama yang merupakan satu kesatuan, satu tata susunan, yang tertentu, baik keluar maupun kedalam. (desa di Jawa, Bali). Segala aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan kepada desa, yang menjadi Bapak Masyarakat Desa dan yang dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum adat masyarakat hukum adat yang dipimpinnya,. Oleh karena itu Kepala Desa juga sebagai Kepala Adat (adathoofd). Aktivitas/kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan Kepala Adat a.l: 1) Urusan pertanahan 2) Penyelenggaraan tata tertib sosial dan tertib hukum supaya kehidupam masyarakat hukum desa berjalan sebagaimana mestinya dan mencegah adanya pelanggaran (preventif) 3) Mengembalikan/memulihkan tata tertib sosial dan tata tertib serta keseimbangan (evenwicht) menurut ukuran-ukuran yang bersumber pada pandangan yang relegio-magis (represif) Masyarakat Hukum Wilayah Adalah suatu kesatuan sosial yang teritorialnya melingkupi beberapa masyarakat hukum desa dan masing-masing tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum wilayah sebagai kesatuan sosial teritorial yang lebih tinggi. (Marga sebagai Masyarakat Hukum Wilayah dari beberapa Dusun Sumatera Selatan) Masyarakat Hukum Serikat Desa Adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial, dan dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai lapangan kerja demi kepentingan bersama masyarakat Hukum Desa yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Serikat Desa.

Kerjasama antara masyakat Hukum Desa yang tergabung dalam masyarakat hukum Serikat Desa adalah kerjasama yang bersifat tradisional dengan membentuk suatu organisasi untuk a.l: mengurus pengairan; menyelesaikan perkara-perkara adat; mengurus hal-hal yang bersangkut paut dengan keamanan bersama, dan keturunan yang sama. (contoh: perserikatan hutu-huta (portable) di Tapanuli). b. Struktur masyarakat hukum adat Struktur Masyarakat Hukum Adat, menurut dasarnya dibagi menjadi tiga: 1. Teritorial 2. Genealogis 3. Genealogis-teritorial Struktur Masyarakat Hukum Adat, menurut bentuknya dibagi menjadi tiga: 1. Tunggal 2. Bertingkat 3. Berangkai Menurut Dasarnya: Terbentuknya suatu masyarakat hukum adat didasarkan atas ukuran (kriterium) kedaerahan atau asas teritorial dan berdasarkan ukuran (kriterium) keturunan atau asas genealogis dan asas genealogis-teritorial: a. Berdasarkan ukuran kedaerahan atau asas teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berasaskan lingkungan daerah, yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sehingga terasa ada ikatan diantara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggalnya. b. berdasarkan ukuran keturunan atau asas genealogis, yaitu masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama, baik yang menganut melalui garis keturunan dari laki-laki, atupun yang menganut melalui garis keturunan perempuan, dengan demikian seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan merasa sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama. c. Masyarakat Hukum Adat berdasarkan keturunan Genealogis - Teritorial Adalah masyarakat hukum adat yang disusun berasaskan lingkungan daerah, yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama membentuk suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang, sehingga terasa ada ikatan diantara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggalnya, dan atau, suatu masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama, baik yang menganut melalui garis keturunan dari laki-laki, atupun yang menganut melalui garis keturunan perempuan, dengan demikian seluruh anggota masyarakat yang 1) 2) 3) 4)

bersangkutan merasa sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama. Menurut Bentuknya Bentuk masyarakat hukum adat dapat dikatagorikan menjadi tiga bagian: a. Masyarakat Hukum Adat yang berdiri sendiri (tunggal), b. menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah (bertingkat), serta c. merupakan perserikatan beberapa masyarakat hukum adat tersebut (berangkai). 4. Jelaskan proses terbentuknya hukum adat! Perkembangan dari perilaku sehingga menjadi hukum adat, secara sosiologis mengikuti proses sbb: Cara (usage) Kebiasaan (folkways) Tata Kelakuan (Mores) Adat Istiadat (custom) Hukum Adat Lembaga Sosial (melalui pelembagaan, yakni diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai) Membudaya (melalui penjiwaan Internalization) 1. Cara (usage): Dalam kehidupan sehari - hari, kita tidak akan terlepas dari interaksi, hubungan dengan sesama kita. Dari interaksi tersebut muncul bermacam kegiatan seperti bergaul, belajar, bekerja, toleransi, persahabatan, pernikahan bahkan persaingan dan konflik. Proses interaksi yang dilakukan manusia (masyarakat) secara terus menerus ini, selanjutnya akan menimbulkan suatu pola-pola tertentu yang disebut dengan cara atau usage. Cara atau usage adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Tata cara (usage) merupakan norma dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya, misalnya. Pelanggaran atas norma ini tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, tetapi hanya sekadar celaan, cemoohan, dan ejekan atau hanya dinyatakan tidak sopan. 2. Kebiasaan adalah suatu aktivitas perbuatan yang mempunyai tujuan yang jelas yang dianggap baik dan benar, yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, dan dilakukan secara teratur sehingga sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan sehari hari. Kebiasaan dalam suatu masyarakat adalah merupakan suatu bentuk perilaku manusia (masyarakat) yang lebih menonjol didalam hubungan interpersonal, yang meliputi: a. kebersihan rohani, yang bersifat dalam kata ber Tuhan, b. kesopanan dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam perangai, yang bersifat dalam kata beradat, c. kesatuan, ramah tamah, dalam tutur dan ujar yang bersifat dalam kata berbahasa.

Penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebiasaan yang telah mendarah daging dalam masyarakat tersebut diatas akan mendapat hukuman yang berupa celaan oleh umum. Apabila kebiasaan tersebut diakui dan diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut menjadi tatakelakuan atau mores. 3. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan, sehingga secara langsung menjadi alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dalam masyarakat. 4. Adat Istiadat (custom): Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat (bagian dari masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kaidah tersebut maka diperlukan mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua buah kepentingan yang bergesekan tersebut. Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa (berselisih) sama-sama memperoleh keadilan. Untuk selanjutnya, mereka mengangkat pemangku (tetua) adat, yang biasanya mempunyai kelebihan tertentu untuk menjembatani berbagai persoalan yang ada. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum dalam masyarakat. 5. Hukum Adat Adat istiadat yang telah terpelihara secara terus menerus dengan sendirinya akan mewujudkan suatu kepastian. Kepastian akan dapat dihasilkan oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat, yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa-masa mendatang, yang mengatur dan menetapkan dengan jelas hak dan kewajiban warga masyarakat yang diperkuat dengan sanksi apabila kaidah tersebut dilanggar. Dapat dikatan bahwa Hukum Adat adalah adat istiadat yang mempunyai akibat hukum. Tetua adat yang dipercaya oleh komunitasnya mulai menyusun pola kebijakan sebagai panduan untuk komunitas tersebut. Panduan tersebut berisikan aturan mengenai larangan, hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut, serta bentuk-bentuk perjanjian lain yang sudah disepakati bersama. Proses inilah yang mengawali terjadinya konsep hukum di masyarakat. Ini artinya, (komunitas) masyarakat adat sudah terlebih dahulu mengetahui arti dan fungsi hukum yang sebenarnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai hukum adat yang merupakan hukum tertua yang hidup di masyarakat. Hanya saja, mayoritas hukum adat ini biasanya tidak tertulis, sehingga menjadikan salah satu kelemahan hukum adat.

3. Jelaskan! a. Ciri hukum adat adalah : 1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi. 2. Tidak tersusun secara sistematis. 3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan. 4. Tidak tertatur. 5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan). 6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan b. Ciri masyarakat hukum adat 1. Adanya kelompok manusia yang dalam hal menyangkut integritas mereka, kelompok manusia ini akan bertindak keluar sebagai satu kesatuan. 2. Di dalam kelompok manusia seperti itu terdapat pemerintahan yang mempunyai wewenang membuat peraturan dan memaksa berlakunya peraturan bagi seluruh warga masyarakatnya. 3. Di dalam kelompok manusia yang seperti itu juga terdapat harta kekayaan yang terpisah dari masing-masing harta warga negara anggotanya. 4. Kelompok manusia yang seperti itu mempunyai wilayah sebagai wilayah kekuasan. 5. Rasa solidaritas antara sesama anggota masyarakat yang bersangkutan masih sangat tinggi. 6. Harta kekayaan kelompok dimaksudkan semata-mata hanya untuk kesejahteraan anggota masyarakat yang bersangkutan. 7. Setiap warga anggota masyarakat yang bersangkutan merasa bertanggung jawab terhadap harta kekayaan masyarakat. 8. Pada setiap warga masyarakat yang bersangkutan tidak terdapat pemikiran tentang pembubaran masyarakatnya. 9. Masyarakat yang bersangkutan dianggap keberadaanya sebagai suatu yang bersifat meta yuridis: artinya bahwa keberadaan masyarakat yang bersangkutan bukan dibentuk pihak luar dan tidak mungkin dibubarkan pihak luar. 4. Jelaskan dasar berlakunya hukum adat mulai zaman penjajahan Belanda, Jepang, hingga pasca kemerdekaan! 1. Masa Hindia Belanda a. Regerings Reglement (RR) Peraturan ini secara lengkap bernama Reglement op het Beleid der Regering 1854 yang artinya Peraturan tentang kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda, dan peraturan ini dapat dikatakan sebagai UUD untuk pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. RR yang selalu dihubungkan dengan pembicaraan hukum adat adalah RR 1854. b. Indische Staatsregeling (IS), sistem hukum pluralisme Peraturan ini secara lengkap bernama Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie.

Sebagai dasar berlakunya hukum adat tertuang dalam Pasal 131 ayat (2) sub b, yang berbunyi: bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adatnya mereka. Akan tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya, maka pembuat ordonansi-ordonansi dapat menentukan bagi mereka sbb: a. Hukum Eropa b. Hukum Eropa yang telah diubah c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama d. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan perpaduan antara hukum adat dan hukum eropa 2. Masa Penjajahan Jepang 1) Osamu Seirei Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 (7 Maret 1942) isi: Pasal 3: Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan- nya, hukum dan UU dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer 2) Pada hakikatnya undang undang ini hanya sebagai ketentuan Peralihan saja, karena masa berlakunya pendek. 3. Masa Pasca Kemerdekaan (18-8-1945) a. Undang Undang Dasar 1) UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini 2) UUDS 1950 Pasal 104 ayat (1): Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alansanya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu 3) UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pasal II Aturan Peralihan: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini 4) UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen/Pasca Reformasi, a. Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. b. Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. c. Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

d. Pasal 32 ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. e. Pasal 36A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. b. TAP MPR 1) TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) Dengan adanya ketentuan ini, maka hak-hak dari masyarakat adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati, dan salah satu hak itu menurut pasal ini adalah hak atas tanah ulayat. 2) TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hak-hak masyarakat adat tidak hanya sebatas hak atas tanah ulayat, tetapi juga menyangkut sumber daya agraria/sumberdaya alam, termasuk keragaman budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. c. Undang Undang a. UUPA No. 5/1960 Tentang Agraria (Produk Hukum Yang Pertama Kali Menegaskan Pengakuannya Atas Hukum Adat) Pasal 5 ini merupakan rumusan atas kesadaran dan kenyatan bahwa sebagian besar rakyat tunduk pada hukum adat, sehingga kesadaran hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kesadaran hukum berdasarkan adat. b. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman d. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia. Dalam Pasal 6 UU No.39/1999, dijelaskan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundangan-undangan. dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pasal 6 UU HAM menegaskan keharusan bagi hukum, masyarakat dan pemerintah untuk menghargai kemajemukan identitas dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada komunitas adat setempat. e. Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. UU ini mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat, seperti dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi:

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pasal ini belum menunjukkan pengakuan hak komunitas adat atas Sumber Daya Alam dalam wilayahnya, karena ternyata hutan adat masih diklaim sebagai hutan negara, seperti dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (2), bahwa: Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat; dan bahwa Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Psl 1 angka 4). f. Undang Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. g. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam UU No. 32/2004 lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuanketentuan hukum adat setempat. d. Peraturan Perundangan Lainnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. 5. Jelaskan mengenai kawin jujur! Kawin jujur adalah penggantian atau dapat dikatakan tuhor, tukon, atau tukar, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ganti yaitu kedudukan gadis dalam pengertian religio magis diganti dengan sutau benda, sehingga teteap terjaga keseimbangan dan tidak meningggalkan kekosongan dalam arti religio magis. Seorang perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami. Kawin jujur mengandung tiga segi pengertian: Yuridis : perubahan status Sosial (politis) : mempererat hubungan antarklan, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan Ekonomis : adanya pertukaran barang