Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat

  • View
    434

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

diambil dari berbagai sumber

Transcript

  • 1. HUKUM WARIS ADAT

2. HUKUM WARIS POSITIF DI INDONESIA DASAR HUKUM (berlakunya hukum waris) Berlaku atas dasar Pasal II AP UUD 1945 yang memberlakukan Hukum Waris BW, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat menurut Tatahukum Pem. Hindia Belanda berdasar atas Pasal 131 IS dan pasal 163 IS. BERLAKUNYA HUKUM WARIS KEDEPAN Berlakunya bersifat sementara dan sebagai suatu sistem memiliki hubunganm secara sistemik dengan sistem hukum keluarga dan perkawinan, oleh karena itu ada konsekuensi yuridis dengan berlakunya UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Perubahannya dengan UU No. 3 Tahun 2006. HUKUM WARIS ADAT Hukum yang sedang mengalami perubahan karena adanya perubahan masyarakat dan perubahan pandangan hukum melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, terutama mengenai pembagian warisan secara individual. 3. KEADAAN MASYARAKAT DAN PENGARUH POLITIK HUYKUM TERHADAP HUKUM WARIS ADAT Hukum dan Typologi Masyarakat Hukum dan Masyarakat memiliki hubungan yang bersifat fungsional, apabila masyarakjat berubah maka hukumnyapun juga akan mengalami perubahan. Pluralisme Hukum Sebagai akibat berlakunya Pasal II AP UUD 1945, dengan sendirinya berlaku pula pluralisme hukum, khususnya Hukum Waris BW, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat, yang berlaku mengikuti pergolongan rakyat (aspek historis) Pergolongan Rakyat dan Unifikasi Hukum Perkembangannya politik pergolongan rakyat yang ditransfer dari Tatahukum Hindia Belanda tersebut, sedikit demi sedikit mengalami perubahan sejalan dengan perubahan politik hukum dengan diterbitkannya UU baru yang bersifat unifikasi hukum (Perkawinan dan Pengadilan Agama). 4. ISTILAH-ISTILAH YANG RANCU DLM PRAKTIK HUKUM Hukum Waris Adat dan Hukum Adat Waris Pewarisan dan Pembagian Warisan Harta Warisan dan Harta Peninggalan Harta Bawaan dan harta Asal Hibah, Schenking dan Hibah menurut Hukum Adat Lembaga Hidup Waris dan Lembaga Penggantian Tempat Ahli Waris 5. PENGERTIAN DAN TUJUAN PEWARISAN PENGERTIAN PEWARISAN Pewarisan adalah proses penerusan, pengoperan, peralihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya. TUJUAN PEWARISAN Menyelesaikan perikatan yang dibuat pewaris semasa hidupnya dan mempertahankan eksistensi masyarakat genealogis. KONSEP HARTA WARISAN HARUS SUDAH BERSIH Harta peninggalan pewaris setelah dibersihkan dari utang-utang pewaris semasa hidupnya (termasuk biaya perawatan, selamatan dan biaya kubur), selebihnya baru dapat dilakukan pembagian warisan (Konsep pasiva dan aktiva). 6. UNSUR-UNSUR PEWARISAN UNSUR-UNSUR Pewaris, Harta Warisan dan Ahli Waris. SIFAT KUMULATIF berkait dengan konsep peristiwa hukum waris, dan apabila salah satu saja dari unsur-unsur pewarisan tidak ada maka tidak akan terjadi peristiwa pewarisan. SISTEMATIKA UNSUR-UNSUR unsur-unsur tersebut merupakan suatu sistematika, yang berasngkat dari cara berpikir sistem dan susunan/urutan unsur-unsur tersebut tidak bisa dibolak- balik. 7. HARTA WARISAN Konsep Harta nilai ekonomis, sosial dan magis, materiil dan immateriil, kepemilikan komunal dan individual, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi Apa arti pentingnya kualifikasi harta materiil dan immateriil, juga kepemilikan komunal dan individual dalam pembagian warisan ? Kapan dan dalam keadaan bagaimana suatu harta peninggalan dapat dilakukan pembagian warisan ? Struktur harta keluarga masy. Parental/Bilateral (HAS, HAI dan HB HPS, HPI dan HB konsep harta bawaan) 8. Struktur harta pada masy. patrilineal Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas ketunggalan silsilah pancar laki-laki (kebapakan). Anggota dan penerus silsilah adalah anak laki-laki Anak perempuan akan pergi meningalkan marganya Sistem perkawinannya dengan sistem asymetris connubium (dalian anatolu di Batak Pembayaran Jujur Kehidupan masyarakatnya ditopang oleh harta pusaka (HAS) Pada awalnya tidak ada harta pencarian atau harta bersama, baru kemudian berkembang harta pencarian yang menjadi embrio harta bersama (HB). Harta tersebut kepemilikannya individual dan terlepas dari harta pusaka, dan akhirnya dapat diwaris oleh anak perempuan 9. Struktur harta pada masyarakat Matrilineal Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas ketungalan silsilah pancar perempuan (Buah Paruik buah perut) Clan chaniago dan piliang (minangkabau) Perkawinannya dengan sistem semenda, artinya tidak menyebabkan suami berpindah ikut kaum istrinya. Anak-anak perempuan sebagai penerus silsilah kaum ibunya Kehidupannya berada dalam sebuah rumah gadang (besar) dengan sistem bilik), dan ditopang oleh harta kaum (HAI) Kemudian berkembang menjadi masayakat minang yang hidup di minang dan di luar minang, dan yang diminang ada yang masih terikat pada rumah gadang dan sudah ada yang hidup dalam rumah- rumah tinggal. Kemudian berkembang harta pencarian (Suarang) menjadi dasar terbentuknya harta bersama (HB). Anak-anak semula tidak mewaris dari bapak kemudian mewaris dari harta suarang bapaknya. 10. Struktur harta pada masyarakat Parental Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas ketunggalan silsilah bapak dan ibu. Seorang individu selalu memiliki 2 silsilah, dari bapaknya dan dari ibunya. Sistem perkawinannya menggunakan semenda. Anak-anak selalu menjadi penerus silsilah bapak dan ibunya Suami dan istri berkedudukan seimbang, sehingga masing-masing memiliki kecakapan bertindak dan memiliki hak kepemilikan Struktur harta terdiri dari HAS, HAI dan HB Anak-anak selalu menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan bapak dan ibunya. 11. KONSEP HARTA ASAL Istilah Harta Asal Istilah Harta Asal, menunjuk pada pengertian Asal-Usul, yang berarti harta yang diperoleh dari warisan (Pengertian Pewarisan), dan di dalam Harta keluarga menunjukkan kepemilikannya adalah individu si penerima warisan (suami/iteri). Makna Sebagai konsekuensi dari pengertian lain ajang hidup, maka harta asal merupakan perwujudan dari melanjutkan eksistensi masyarakat genealogis. Prinsip yang berhak menerima warisan adalah anggota masyarakat genealogis (generasi berikut), jadi semua orang diluar anggota masyarakat genealogis tidak berhak mewarisnya (janda, Duda dan Anak Angkat). Dan adanya asas ASAL KEMBALI KE ASAL & KONSEP AHLI WARIS ASAL. 12. KONSEP HARTA BERSAMA Harta yang diperoleh suami dan/atau isteri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama perkawinan, yang bukan berasal dari warisan atau hadiah yang ditujukan kepada salah satu dari suami-isteri. Kepemilikannya bersama suami dan isteri, dg bagian masing-masing separo. 13. DISKUSI KUALIFIKASI HARTA BERSAMA Indikator Harta Bersama (penghasilan/pendapatan, pembelian, hasil harta asal, perubahan bentuk harta). Diskusi Tanah sawah, pekarangan, kebun Rambutan/buah-buahan hasil kebun warisan Rumah dan bangunan Gaji dan penghasilan lainnya. Hasil lotere atau hadiah/undian Mobil dan motor atau sepeda. Televisi dan perkakas rumah tangga. Emas batangan dan perhiasan emas yang DIBELI suami/isteri selama perkawinan Jam tangan pria dan jam tangan wanita yang DIBELI suami/isteri selama perkawinan 14. PERKAWINAN LEBIH DARI SEKALI Suami atau isteri meninggal, kemudian janda atau dudanya kawin lagi Suami ganteng (type pejantan tangguh), punya isteri lebih dari satu dan tinggal dalam satu rumah Poligami murni Suami kaya (type pejantan playboy), punya isteri lebih dari satu, dan masing-masing isteri dibuatkan rumah sendiri-sendiri poligami monogami 15. Kemungkinan pemisahan harta bersama diantara isteri-isteri Dalam kasus pertama, Dalam kasus kedua Dalam kasus ketiga Adakah ada kemungkinan muncul harta bersama dengan para isteri, dan adakah kemungkinan harta-harta tersebut dipisahkan menjadi : contoh HB I, HB II, HB III, dst. Atau apabila tidak bisa dipisahkan, maka dapat diartikan menjadi harta bersama para isteri. Ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (cari di diktat) supaya sebisa mungkin harta-harta tersebut dipisahkan satu sama lain menjadi HB I, HB II, dst 16. INDIKATOR HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN LEBIH DARI SEKALI PEROLEHAN ISTERI PEROLEHAN SUAMI Penghasilan/pendapatan isteri Waktu Hasil pembelian isteri Tempat Hasil dari harta asal isteri Atas nama Hasil perubahan bentuk harta asal isteri Catatan: apabila tidak bisa dibedakan maka menjadi harta bersama dengan para isteri. 17. tugas-kelompok 1. Sistimatika unsur-unsur pewarisan menurut hukum waris adat 2. Konsep harta dan kualifikasi harta materiil dan imateriil, kepemilikan komunal dan individual dalam pembagian warisan 3. Struktur harta warisan pada masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental 4. Arti pentingnya kriteria untuk menentukan suatu harta termasuk dalam kualifikasi harta bersama Waktu setengah jam kemudian presentasi (diskusi) 18. AHLI WARIS ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA HARTA WARISAN PENINGGALAN PEWARIS 19. SKEMA AHLI WARIS INDIKATOR generasi berikut anggota masyarakat genealogis tidak ada yang menghalangi menerima warisan SISTIM PATRILINEAL SISTIM MATRILINEAL SISTIM PARENTAL PRINSIP UMUM BERSIFAT ABSOLUT DASAR HUBUNGAN KODRAT TIDAK BISA PUTUSKAN PENGECUALIAN KEDUDUKAN ANAK KUAT KONSEP BIOLOGIS KONSEP SOSIOLOGIS KONSEP YURIDIS KONSEP ANAK ASAS HARTA W ARISAN SBG KESATUAN ASAS HAK DAN BAGIAN SAMA HAK SBG ASPEK KUALITAS BAGIAN SBG ASPEK KUANTITAS HAK DAN BAGIAN ANAK ANAK KETURUNAN falsafah air m engalir kebawah teori kran air GENERASI BERIKUT tujuan pewarisan mempertahankan eksistensi masyarakat genalogis AHLI W ARIS orang-orang yang berhak m enerim a harta warisan peninggalan pewaris 20. SKEMA AHLI WARIS Orang-orang yang berhak menerima harta warisan peninggalan pewaris Generasi berikut keturunan anggota masyarakat genealogis hub. Wangsa & hub. Silsilah (patrilineal, matrilineal dan parental dan tidak ada yang menghalangi utk terima warisan) Anak (kedudukannya kuat selaku ahliwaris, konsep anak biologis, sosiologis, yuridis; hak (kualitas) dan bagian (kuantitas)