Hukum Adat Bali

  • View
    622

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

HUKUM ADAT BALI

PENDAHULUAN Pulau Bali adalah sebuah pulau yang sangat unik dan begitu dikagumi oleh orang-orang dari seantero jagat. Betapa tidak, para wisatawan datang berbondong-bondong ke Bali untuk melihat keunikan Bali.Umumnya mereka berwisata ke Bali bukan untuk melihat gedung-gedung bertingkat,ataupun beton-beton bertulang.Namun ada sesuatu di Bali yang berbeda dari negaranya,yang wajib untuk dinikmati.Apa itu? Kita tentu sepakat bahwa adat istiadat dan budaya Bali menjadi tulang punggung denyut nadi pariwisata Bali selain alam pulau seribu pura nan eksotik. Masyarakat Bali sejak zaman Mpu Kuturan mengenal sistem Kahyangan Tiga yang dalam kehidupan sosial masyarakatnya di-implementasikan dalam wadah desa pakraman yang terbagi lagi dalam konsep banjar-banjar. Konsep yang adiluhung ini sekaligus menjadi pilar utama kehidupan masyarakat Bali dalam menopang adat dan budayanya yang diwarisi sampai sekarang. Tidak dapat dipungkiri, adat istiadat begitu merasuk dalam setiap sendi kehidupan orang Bali. Sistem desa pekraman yang didalamnya terdapat tiga unsur utama, yakni Tri Hita Karana di-implementasikan dalam konsep Tri Kahyangan, yang mencakup tiga tempat suci, Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Ajaran Mpu Kuturan yang begitu agung ini, benar-benar menjadi pilar utama penyangga kehidupan manusia Bali. Kegiatan ngayah sebagai bagian dari pelaksanaan konsep Tri Kahyangan,dijalankan oleh desa pekraman menurut desa,kala,patra di masing-masing desa pekraman dan biasanya diatur dalam awig-awig desa pekraman setempat. Pengaturannya pun sedemikian rupa dilengkapi dengan sanksi bagi pelanggarnya. Pada era 80-an ke bawah, pertanian menjadi sumber penghasilan penduduk Bali yang utama. Persawahan yang menghampar hijau nan luas membentang dari barat ke timur dan dari selatan ke utara. Daerah Kuta dan Kerobokan sekarang, dulunya adalah areal persawahan hijau yang subur karena mendapat aliran air yang banyak dari daerah hulu.Pada saat itu, sistem pengairan tradisional Bali yang lebih dikenal dengan Subak menjalankan fungsinya dengan baik.

Hukum Adat di Bali oleh Haril Soetarjo Nim 06110062

Page 1

B. PERMASALAHAN Demikian kalau kita bernostalgia mengenang zaman keemasan pertanian Bali.Bagaimana sekarang? Sungguh suatu kenyataan yang tragis, yang tidak mengada-ada, dewasa ini tata ruang Bali boleh dikatakan sangat amburadul, tanpa master plan yang jelas. Masing-masing raja-raja kecil di kabupaten /kota, menjalankan roda pemerintahan terkesan tanpa koordinasi dari propinsi, terbukti kisruhnya rencana pembangunan lapangan golf di wilayah Besakih, berdekatan dengan kawasan suci Pura Besakih dan masih banyak contoh lainnya yang mencerminkan betapa pemerintah daerah Bali harus betul-betul melakukan mulat sarira, mau di bawa kemana pulau Bali ini? Bagaimana dengan kehidupan adat Bali ? adat istiadat Bali yang begitu kuat membelenggu memang perlu direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau ditarik ke belakang, bagaimana Mpu Kuturan merumuskan konsep Tri Kahyangan dengan Desa Pekraman sebagai tiang penyangganya, adalah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Bali pada saat itu yang hampir seluruhnya adalah petani tulen. Kalau dihadapkan dengan kondisi sekarang seperti gambaran diatas, apakah masih bisa awig-awig yang kaku dipertahankan? Berbagai kasus adat yang setiap tahun selalu saja terjadi membuat kita prihatin, beginikah orang Bali dalam me-desa adat? Tentu kasus yang terjadi tidak bisa kita generalisir, namun biasanya seperti kata pepatahnila setitik rusak susu sebelangga menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang terjadi di suatu titik tempat di Bali, orang luar biasanya akan mengambil hipotesa bahwa itu terjadi di Bali,Bali dan Bali. Nama Bali yang sudah dikenal oleh seantero dunia menjadikan Bali sudah menjadi milik dunia. Untuk menjadikan Desa Pekraman sebagai benteng bagi Bali, sudah selayaknya paradigma masyarakatnya diubah secara perlahan dengan merevisi awig-awig yang tidak sesuai dengan dinamika zaman sekarang. Pemerintah dari semua tingkatan di Bali melalui instansi terkait hendaknya benar-benar terjun ditengah-tengah masyarakat, melakukan monitoring secara kontinyu. Desa Pekraman di Bali adalah warisan leluhur yang patut dijaga kelestariannya dengan tetap memperhatikan kearifan lokal tanpa mengabaikan perkembangan zaman. Kesamaan visi dan gerak langkah semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga ke-ajegan adat Bali sebagai warisan budaya satu-satunya di dunia ini C. Hukum Adat Bali Kini Bali sebagai daerah yang hukum adatnya masih berpengaruh dengan kuat dan diterima oleh alam hukum daerah tersebut, yang kesemuanya berpangkal pada hidup budaya dan banyakHukum Adat di Bali oleh Haril Soetarjo Nim 06110062 Page 2

dipengaruhi oleh unsur-unsur religius. Oleh karena itu, hukum adat di Bali hidup secara berdampingan dan saling mengisi dengan agama (Hindu). Diterimanya unsur-unsur agama ke dalam hukum delik adat, secara konkrit terlihat dart tata cara penjatuhan sanksi adat yang lebih banyak dikaitkan dengan ritual-ritual keagamaan. Dengan demikian, maka berfungsinya hukum delik adat tidak terlepas dari unsur-unsur religius, dalam arti, sesuai dengan pandangan hidup berdasarkan ajaran-ajaran agama Hindu, di samping juga faktor lain seperti kesadaran anggota masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib. Dapat diidentifikasi beberapa delik hokum adat, yang apabila diklasifikasikan termasuk dalam delik terhadap: harta benda; kepentingan orang banyak; kepentingan pribadi seseorang; kesusilaan; dan pelanggaran lain yang sifatnya ringan. Dalam praktek peradilan di Bali, untuk kasus-kasus delik hukum adat, putusan hakim didasarkan Pasal 5 ayat (3) sub. b UU No. 1 Drt Tahun 1951 yang dihubungkan dengan kewajiban hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Ditemukan putusan yang bervariasi dalam penanganan kasus-kasus delik hukum adat, bahkan ditemukan pula putusan hakim yang menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan di luar ketentuan Pasal 10 KUHP. Eksistensi delik hukum adat dalam hukum pidana positif di Indonesia, paling tidak mematahkan kekakuan asas legalitas dalam dinamika hukum pidana positif, walaupun dalam implementasinya hukum pidana positif di Indonesia masih menampakkan kekakuannya. Dalam era implementasi hukum pidana mendatang, delik hukum adat masih diberikan peluang keberadaannya. Peluang keberadaan delik hukum adat tercermin dalam konsep KUHP yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 64 ayat (4) sub. 5. Langkah tepat para perancang konsep KUHP untuk tetap mengakui keberadaan delik hukum adat dalam implementasi hukum pidana mendatang telah menunjukkan adanya pergeseran pandangan terhadap hukum yang yuridis dogmatis menuju pada pandangan yang sosiologis. Urgensi memasukkan delik hukum adat tentu berkait pula dengan usaha mengangkat nilai-nilai sosial dan budaya sebagai khasanah potensial dalam pembangunan hukum. Semua ini tentu dalam konteks, bahwa faktorfaktor yang ada di luar hukum, ikut pula menentukan efektif atau tidaknya hukum D. Hukum Adat Atas Tanah Karakteristik daerah Bali sangat tampak dari kehidupan Agama Hindu, adat, dan budaya yang menyatu padu dalam suasana harmonis dengan tidaklah terlepas dari peran serta seluruh komponen serta warisan suatu prinsip kesatuan masyarakat yang ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu Desa Adat.Hukum Adat di Bali oleh Haril Soetarjo Nim 06110062 Page 3

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Adat mengatur kepemilikan Tanah Adatnya baik dalam satu wilayah Desa Adat maupun antarwilayah Desa Adat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kepemilikan lahan dalam suatu desa adat di Bali serta batas tanah adat yang dimiliki. D.1. KEPEMILIKAN DAN BATAS TANAH ADAT a. Hukum Adat Di kalangan orang banyak, istilah hukum adat ini lebih sering disebutkan dengan adat saja. Dari beberapa pengertian yang ada, bahwasanya hukum adat memiliki ciri-ciri seperti : mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakatnya merupakan aturan yang tidak tertulis dilaksanakan dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat oleh seluruh warganya. diputuskan oleh para penguasa adat memiliki sanksi yang kuat. b. Hak Ulayat Hak persekutuan atas tanah disebut hak ulayat. Di dalam ketentuan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui dan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, dijelaskan pula bahwasan nya hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila : 1. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari, 2. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan 3. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguaasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Hukum Adat di Bali oleh Haril Soetarjo Nim 06110062

Page 4

c.

Kepemilikan Lahan dan Penetapannya Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat Adat disebut sebagai tanah komunal. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, sistem pemilikan individual mulai dikenal di dalam sistem pemilikan komunal (www.tanahkoe.tripod.com). Dalam hukum adat, hak perorangan atas tanah selalu dibatasi oleh hak ulayat. Dari hak yang dimiliki tiap individu di atas serta hak ulayatnya, mulai berkembang kepemilikan hak atas tanah (Artawilaga, 1960) yaitu : 1. Hak Persekutuan. Persekutuan memiliki hak untuk memanfaatkan tanahnya untuk kepentingan bersama warga persekutuannya. Hak persekutuan ini termasuk membuka hutan dan mengambil hasil hutan demi kepentingan bersama. 2. Hak Milik. Seorang warga p