Budaya Hukum Waris Adat Bali

  • View
    150

  • Download
    62

Embed Size (px)

Transcript

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris, salah satunya adalah hukum waris adat. Hukum waris merupakan salah satu dari hukum perdata secara keseluruhandan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.[footnoteRef:2]Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. [2: M. idris Ramulyo: Suatu Perbandingan antara Ajaran sjafiI dan Wasiat Wajib wajib diMesir,tentang pembagian Harta Warisan untuk cucu Menurut islam, Majalah Hukum danPembangunan No. 2 Thn XII Maret 1982, Jakarta : FHUI, 1982,hlm.154.]

Hukum waris adat adalah Hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah Hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu genarasi kepada keturunannya. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan Hukum adat.Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut. Salah satu hukum waris adat yang bisa kita pelajari adalah hukum budaya adat Bali. Masyarakat budaya adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan. Menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat sebuah makalah yang berjudul BUDAYA HUKUM WARIS ADAT BALI.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat dan Kaitannya dengan Hukum Waris Adat Bali ?2. Bagaimana kedudukan para ahli waris dalam budaya waris adat bali?

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat dan Kaitannya dengan Hukum Waris Adat BaliHukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu genarasi kepada keturunannya. Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.[footnoteRef:3] [3: Erman Suparman, Hukum waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW), PT Refika Aditama, Bandung , 2005. Hlm. 42]

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.[footnoteRef:4] [4: Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Bandung :Sumur Bandung , 1983, hal. 11]

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya.[footnoteRef:5] [5: H.Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti ,2003, hal.8]

Hukum Waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam dalam tiga corak yaitu :a. Sistem patrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Gayo, Bali, Lampung).

b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

c. Sistem Parental, yaitu sistem yang ditarik menurut garis kedua orangtua, ataumenurut garis dua sisi. Bapak dan ibu dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan,Sulawesi).[footnoteRef:6] [6: Ibid, hlm 23]

Selain itu, Menurut ketentuan Hukum Adat yang berkembang di dalam masyarakat, secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem (pembagianya) hukum waris adat terdiri dari tiga sistem, yaitu:1. Sistem Kolektif, Menurut sistem ini ahli waris menerima penerusan dan pengalian harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya seperti Minangkabau, Ambon dan Minahasa.2. Sistem Mayorat, Menurut sistem ini harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja, misalnya anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso) atau perempuan tertua (Semendo/ Sumatra Selatan), anak laki-laki termuda (Batak) atau perempuan termuda atau anak laki-laki saja.3. Sistem Individual, berdasarkan prinsip sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat di Jawa dan masyarakat tanah Batak.[footnoteRef:7] Menurut hukum adat Bali yangmenganutsistemkekeluargaanpatrilinealmakayang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahliwaris, sehingga dalam hukum adat di Bali terdapat persyaratan-persyaratan sebagai ahli waris menurut I Gde Pudja adalah : [7: Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal 260]

1. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak pewaris sendiri.2. Anak itu harus laki-laki.3. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris misalnya anak angkat.4. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantian atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak penggantian lainnya yang memenuhi syarat menurut Hukum Hindu.[footnoteRef:8] [8: I Gde Pudja. Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu Dharma, Cetakan Keempat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departeman Agama INDONESIA, (selanjutnya disingkat I Gde Pudja I) hlm. 42.]

Apabila suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tanpa ada anak laki-laki maka anak perempuan itu dapat diangkat statusnya sebagai anak laki-laki (sentana rajeg) dengan cara perkawinan ambil laki, sehingga anak perempuan tersebut dapat menjadi sebagai ahli waris dari harta warisan orang tuanya. Anak angkat berdasarkan hukum waris adat di Bali dilakukan bilamana suatu keluarga tidak mempunyai keturunan, sehingga fungsi anak angkat itu sebagai penerus generasi atau keturunan, agar mantap sebagai penerus keturunan dan tidak ada keragu-raguan maka pengangkatan anak ini haruslah diadakan upacara pemerasan dan diumumkan di hadapan masyarakat. Upacara penggangkatan anak ini dimaksudkan untuk melepaskan anak itu dari ikatan atau hubungan dengan orang tua kandungnya dan sekaligus memasukkan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya. Dalam sistem hukum adat waris patrilineal, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat perkawinan suku bersistem patrilineal, yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal maka orang tua merupakan pewaris bagi anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuanya. Sistem kekeluargaan patrilineal (purusa)[footnoteRef:9] yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus kapurusa[footnoteRef:10] dan swadharma[footnoteRef:11] keluarga, baik dalam hubungan dengan parahyangan,[footnoteRef:12] pawongan,[footnoteRef:13] maupun palemaha[footnoteRef:14]. Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus kapurusa yang memiliki swadikara terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus pradana[footnoteRef:15], tidak mungkin dapat meneruskan swadharma[footnoteRef:16], sehingga disamakan dengan ninggal kadaton.[footnoteRef:17] [9: Purusa adalah pihak laki-laki memiliki peran adil yang sangat besar dibandingkan dengan pihakperempuan] [10: Kapurusa adalah keturunan yang dianggap dapat mengurus keluarga] [1